BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN … IV-LKPJ-2010-FINAL.pdf · berlalu lintas jenjang SMP sebanyak 130...
Transcript of BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN … IV-LKPJ-2010-FINAL.pdf · berlalu lintas jenjang SMP sebanyak 130...
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-1
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. URUSAN PENDIDIKAN
a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan akses dan kualitas Layanan Pendidikan TK dan SD
di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.337.795.520,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya sistem aplikasi database terpada TK, SD di
Jawa Barat. school mapping TK, SD Terpadu di Jawa Barat, Sistem
Standar Nasional (SSN) pengelolaan TK, SD di Jawa Barat, pelaksanaan
Kurikulum KTSP oleh TK, SD di Jawa Barat, peningkatan prafesionalisme
Guru, Pengawas dan Kepala TK, SD di Jawa Barat; meningkatnya
kelengkapan dan kualitas sarana prasarana TK dan SD di Jawa Barat;
terwujudnya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan Provinsi dan
Kabupaten/kota mengenai TK, SD di Jawa Barat; terkendalinya
Program/Kegiatan Provinsi, Kabupaten/kota TK dan SD di Jawa Barat,
pengembangan sarana/prasarana guna peningkatan Akses Layanan;
terlaksananya pembinaan dan pengembangan TK/SD, worshop
pengelolaan bantuan program sarana dan prasarana untuk sekolah
sebanyak 15 orang, terlaksananya lomba gugus TK dan SD,;
terlaksananya worshop/ pembekalan guru bantu SD/MI di Daerah
Terpencil dan Perbatasan sebanyak 1.534 orang.
(2) Kegiatan Pemerataan Peningkatan Layanan Pendidikan SMP yang
berkualitas yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.947.400.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya kajian dan telaahan kebijakan
pengembangan dan penyelenggaraan SMP yang berkualitas
terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan 8 SNP dalam
Penyelenggaraan SMP berkualitas; terbinanya pengembangan KSF
Kurikulum PLH pada wilayah bencana alam 104 orang Pembinaan
Kurikulum Budi Pekerti pada jenjang SMP di Jawa Barat;
terselenggaranya OSN, O2SN dan FLS2N SMP serta Lomba Motivasi
Belajar Mandiri (LOMOJARI) serta SMP/MTs/SMP Terbuka sebanyak
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-2
1.680 orang; terlaksananya pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
tersalurkannya bantuan untuk Operasional SMP Terbuka dan
Kesejahteraan guru PNS dan Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan
Provinsi Jawa Barat; terlaksananya workshop kurikulum keselamatan
berlalu lintas jenjang SMP sebanyak 130 orang; terlaksananya pembinaan
olah raga unggulan di 8 kabupaten diikuti oleh 200 orang, terlaksananya
peningkatan SMP berkualitas di Jawa Barat.
(3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI pada SD dan SMP
yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 29.079.982.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pendataan Kuantitas dan Kualitas SSN/SBI di Jawa Barat,
verifikasi dan pemetaan potensi SD dan SMP berstandar RSBI/SBI di
Jawa Barat oleh 543 orang, verifikasi dan pemetaan SD, SMP SBI di Jawa
Barat; terlaksananya workshop Statistik Pendidikan daerah
penyelenggaraan SSN/SBI 104 orang, workshop IPM dan indek
pendidikan daerah penyelenggaraan SSN/SBI 104 orang; tersusunnya
kajian dan telaahan kebijakan penyelenggaraan/pengelolaan SD, SMP
SBI di Jawa Barat 120 orang; terlaksananya workshop implementasi
kebijakan pembinaan pendidikan SSN/SBI sebanyak 120 orang;
terlaksananya workshop implementasi kebijakan kurikulum SSN/SBI
sebanyak 120 orang, workshop implementasi kebijakan pengelolaan
guru, pengawas dan kepala sekolah SSN/SBI sebanyak 120 orang,
workshop implementasi kebijakan penerimaan siswa baru SSN/SBI
sebanyak 120 orang; terlaksananya workshop implementasi kebijakan
pengelola sarana/prasarana SSN/SBI sebanyak 120 orang,
pengembangan dan pemberdayaan 8 SNP dan unsur.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu
(1) Masih tingginya penduduk usia taman kanak-kanak belum masuk TK.
(2) Rawan drop out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari
sekolah terutama dipedesaan.
(3) APM SMP/Sederajat dan APK masih di bawah target.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :
(1) Perluasan memperoleh kesempatan pendidikan TK melalui :
(a) Membangun UGB TK.
(b) Rehabilitas gedung TK
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-3
(2) Sekolah Dasar (SD).
Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui :
(a) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
(b) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun.
(3) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui :
(a) Membangun RKB;
(b) Penambahan SMP Terbuka;
(c) Rehabilitasi;
(d) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
(e) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar
pendidikan dasar 9 tahun.
b) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Optimalisasi Pendidikan Kejuruan melalui Pemberdayaan
Lembaga Tri Parti Bidang Pendidikan dan Penyelenggaraan Expo Bidang
Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya workshop pendidikan menengah dan
tinggi yang diikuti oleh 156 orang; terlaksananya Expo pendidikan
kejuruan Jawa Barat 2010 yang diikuti oleh kantor dinas dan SMK dari 26
Kabupaten dan Kota.
(2) Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Siswa dan Guru Kejuruan yang
dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.101.802.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya workdhop peningkatan keahlian Teknis Guru SMK
sebanyak 840 orang, workshop peningkatan keahlian teknisi bengkel
praktek SMK yang diikuti oleh 264 orang; terlaksananya sertifikasi
kompetensi teknisi guru SMK sebanyak 130 orang; dan terlaksananya
pelatihan kompetensi siswa SMK yang diikuti oleh 2.080 siswa SMK.
(3) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Kejuruan yang dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.018.979.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya terlaksananya
Pelatihan Penyusunan Naskah Bahan Ajar Berbasis TIK yang diikuti oleh
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-4
196 orang; terlaksananya pelatihan desain produksi bahan ajar sebanyak
196 orang, pendampingan penyusunan Kurikulum SMK diikuti oleh 180
orang, workshop penyusunan bahan ajar dengan peserta sebanyak 75
orang dan penggandaan serta destribusi bahan ajar berbasis TIK
sebanyak 8.448 keping CD.
(4) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Aksebilitas SMA dan SMK SSN dan
RSBI/SBI dan Fasilitasi PTS Penegrian PTS Jawa Barat yang dilaksanakan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 70.855.292.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
aplikasi database terpadu SMA/SMK SSN/RSBI; terlaksananya sistem
pemetaan SSN dan RSBI SMA dan SMK; terlaksananya penyusunan
kegiatan dan pelatihan kebijakan teknis pengelolaan SMA/SMK SSN/RSBI;
terlaksananya fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan 8 Standar
Nasional Pendidikan (SNP); terlaksananya penyusunan dan implementasi
KTSP dan muatan lokal; terlaksananya peningkatan prafesionalisme guru,
pengawas dan kepala sekolah SMA/SMK berstatus SSN RSBI/SBI;
terpenuhinya kelengkapan dan kualitas sarana/prasarana SMA/SMK;
terlaksananya rapat koordinasi sinergitas program kegiatan tripartit
kabupaten/kota sekolah SSN/RSBI; terlaksananya pengendalian dan
pengawasan akuntabilitas dan pencitraan positif penyelenggaraan/
pengelolaan SMA/SMK SSN/RSBI.
(5) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SMA Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 89.247.478.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk 351.507 orang;
terakreditasinya SMA Negeri dan Swasta sebanyak 250 sekolah;
terlaksananya pelatihan kewirausahaan untuk siswa sebanyak 100
kelompok; terlaksananya pengadaan buku pelajaran ( 9 mata pelajaran)
sebanyak 125 eks; terlaksananya diklat kepada tenaga pendidik, MKKS,
Musyawarah Guru Masa Pelajaran (MGMP), TPK dan Keativitas Siswa
(OSN) sebanyak 1.390 orang dan pengadaan sarana dan prasarana
kepada 100 sekolah melalui Bantuan Keuangan.
(6) Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa
Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.485.775.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya beasiswa bagi siswa SMK berpreatasi dan tidak
mampu sebanyak 9.362 siswa; terakredetasinya SMK negeri dan swasta
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-5
berjumlah 175 sekolah; terusulkannya pengadaan buku pelajaran SMK
dan buku Basa Sunda; terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan sistem
evaluasi belajar tahap akhit ujian kompetensi keahlian dan ijazah SMK;
terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Vokasional Awed
2010 Tingkat Provinsi; terlaksananya pemberian bantuan sarana dan
prasarana SMK, terlaksananya pengembangan kewirausahaan SMK
sebanyak 1000 siswa; dan tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMK untuk 579.908 siswa.
(7) Kegiatan Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa
Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.850.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pencanangan wajar 12
tahun sebanyak 2 kali yang diikuti 268 peserta.
(8) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
(RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dilaksanakan Biro
Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 213.700.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
Rakor RSBI/SBI sebanyak 1 kali yang diikuti 121 orang peserta.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu
(1) Rawan drop Out (DO) mengacu kepada jumlah penduduk pra sejahtera
dan sejahtera I.
(2) Siswa yang masuk ke SMK mayoritas berasal dari kalangan masyarakat
menengah kebawah padahal kegiatan proses belajar mengajar memerlukan
dukungan biaya yang cukup tinggi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :
(1) Sekolah Menengah Atas (SMA).
Perlu kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui :
(a) Pemberian beasiswa.
(b) Pemerataan pendidikan.
(c) Pemerataan dan pengangkatan guru baru.
(2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui :
(a) Membangun USB;
(b) Rehabilitas;
(c) Membangun RKB;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-6
(d) Pemberian beasiswa
(e) Pemerataan dan pengangkatan guru baru;
c) Program Pendidikan Non Formal
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Pendidikan Masyarakat Gender dan Kesetaraan
yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.548.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya rapat koordinasi Pendidikan Non Formal dan Informal
(PNFI) dengan kabupaten/kota diikuti oleh 78 orang, pelatihan Tutor
UKM sebanyak 100 orang, pelatihan Paket B dan Paket C sebanyak 200
orang, pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Paket A, B
dan C sebanyak 100 orang, pelatihan tes penempatan program
kesetaraan 104 orang, pembinaan Lembaga PKBM 1750 lembaga, lomba
keteladanan Pendidikan Non Formal (PNF) di 26 Kabupaten/kota;
terlaksananya Jambore Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non
Formal (PTK-PNF) diikuti oleh 364 Tenaga Pendidik PNF, pelaksanaan
Hari Aksara Internasional di Cianjur; terlaksananya Sosialisasi Pengarus
Utamaan Gender (PUG) bagi pejabat Tingkat Kabupaten/kota diikuti oleh
78 orang, pelatihan PSBG bagi Guru dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA
156 orang, pelatihan PSBG bagi pengelola Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) sebanyak 52 orang dan penyusunan Profil Gender.
(2) Kegiatan Perluasan Layanan PAUD Non Formal yang dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.045.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi
Program PAUD sebanyak 100 orang, lomba Keteladanan Lembaga dan
Pengelola sebanyak 5 program, workshop evaluasi kinerja layanan PAUD
di Jawa Barat diikuti oleh 270 orang tenaga pembina, ureantasi pengelola
PAUD 500 orang, orientasi pendidik PAUD 500 orang, workshop
Pendidikan Untuk Semua (PUS) 74 orang; dan tersalurkannya bantuan
sosial untuk lembaga PAUD.
(3) Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan yang dilaksanakan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.614.185.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat
koordinasi evaluasi program dan kelembagaan diikuti oleh 60 orang,
rapat koordinasi kursus program kursus dan kelembagaan diikuti oleh 86
orang, workshop organisasi mitra dan konsorsium kursus diikuti oleh 60
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-7
orang; terlaksananya pelatihan pengelola kursus program kursus
wirausaha kota sebanyak 112 orang, pelatihan Pengelola Kursus Program
kursus wirausaha desa 60 orang, pelatihan pengelola tenaga pendidik
tata rias pengantin 60 orang, pelatihan tenaga pendidik akuntabilitas 60
orang, pelatihan tenaga pendidik hantaran 60 orang, lomba Keteladanan
Kursus 1 kegiatan, pengadaan buku direktori dari lembaga kursus 2500
eks, leaflet Kursus 3750 eks, poster kursus 2500 lembar, Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) tata kecantikan kulit 1000 eks, KBK tata
kecantikan rambut 1000 eks, KBK tata rias pengantin 1500 eks, KBK
Komputer 1000 eks, KBK merangkai bunga 1000 eks, KBK Menjahit 1000
eks, KBK mekanik otomotif 1000 eks, KBK Tata Boga 1000 eks, buku
profil lembaga kursus Berprestasi 1000 eks.
(4) Kegiatan Fasilitasi dan Apresiasi kepada Para Teladan Tingkat Jawa Barat
yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi dan Apresiasi kepada para
teladan Tingkat Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ;
Tempat domisili warga belajar yang berpartisipasi berjarak cukup jauh dari
tempat pusat kegiatan belajar, dan sebagian besar banyak yang lebih tertarik
bekerja dari pada melanjutkan pendidikan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :
Pendidikan Non Formal.
Pemerataan dan demokratisasi pendidikan luar sekolah.
(a) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar
Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun.
(b) Memberikan penghargaan secara selektif kepada pemuda/pelajar dalam
rangka memotivasi untuk berprestasi.
(c) Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas
Pendidikan Propinsi/Kabupaten/kota/Kecamatan, dan SKB.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-8
d) Program Pendidikan Luar Biasa
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Program Kesejahteraan Pendidik, Tenaga
Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PK PLK yang dilaksanakan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 7.474.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Ujian
Sekolah (US) SDLB, SMPLB dan SMALB yang diikuti oleh 1628 siswa;
rapat koordinasi teknis pengurus gugus SLB diikuti 184 orang; advokasi
pembelajaran untuk layanan pendidikan Inklusif di Jawa Barat 120 orang;
advokasi pembelajaran untuk layanan cerdas istimewa bakat istimewa di
Jawa Barat 90 orang; penyusunan analisis materi pembelajaran oleh 100
orang; advokasi penyusunan KTSP SLB di Jawa Barat sebanyak 138
orang; penyusunan RPP pembelajaran pendidikan khusus sebanyak 138
orang; pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan 168
orang; pemberian insentif bagi guru sukwan dan TU PLB se Jawa Barat
sebanyak 1000 orang; lomba kreatifitas pembelajaran dan seni serta olah
raga PTK PLB diikuti 276 orang dan pemilihan guru SLB Berdedikasi Jawa
Barat diikuti 46 orang.
(2) Kegiatan Peningkatan Bina Promosi dan Kompetensi Sisiwa Pendidikan
Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang dilaksanakan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 5.030.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
workshop bantuan Gubernur untuk Siswa; pembinaan kompetensi dan
keterampilan siswa jenis menjahit sebanyak 260 siswa; pembinaan
kompetensi dan keterampilan siswa jenis handycraft sebanyak 546
orang; pertemuan raimuna penegak PLB dan karang pamitra pembina
PLB se Jawa Barat sebanyak 46 orang; lomba kreatifitas hasil belajar,
seni dan olahraga PK dan PLK sebanyak 1120 siswa; dan pemantapan
persiapan pemberangkatan atlet untuk perlombaan tingkat LKS tingkat
Nasional.
(3) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 11.648.760.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa khusus;
pengadaan perlengkapan kantor; pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
5 USB; dan terlaksananya pengadaan Brile buku keagamaan sebanyak
500 eksemplar.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-9
(4) Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK dan
Inklusif Negeri dan Swasta di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 6.650.782.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan inkulif negeri dan
swasta di jawa barat sebanyak 1450 orang; terlaksananya pertemuan
gugus sebanyak 20 kali untuk 46 gugus.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ;
Pendidikan Luar Biasa.
(1) Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB.
(2) Rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak
berkelainan.
(3) Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang
memiliki kelainan/kecacatan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :
Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui :
(1) Membangun USB;
(2) Rehabilitasi gedung;
(3) Pemberian beasiswa
(4) Pemerataan dan pengangkatan guru baru;
(5) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya SLB.
e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pelatihan Manajerial
Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan manajerial kepala SD, SMP,
SMA dan SMK sebanyak 376 orang, pelatihan pemberdayaan
perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 528 orang, pembinaan
kesadaran lingkungan hidup bagi guru pembina LKS SD angkatan II
sebanyak 132 orang, pembinaan kesadaran lingkungan hidup bagi guru
pembina LKS SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 528 orang; terlaksananya
kualifikasi akademik guru untuk beasiswa sebanyak 1052 orang.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-10
(2) Kegiatan Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Dasar dan
Menengah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.896.387.200,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendataan
calon peserta Ujian Akhir Standar Bertaraf Nasional (UASBN), pengolahan
data calon peserta UASBN pengadaan buku panduan UASBN sebanyak
6525 eksemplar, pendampingan distribusi naskah soal; terselenggaranya
UASBN di Kabupaten/kota se Jawa Barat, terlaksananya pemindaian
(scaning) di Kabupaten/kota dan validasi hasil pemindaian di tingkat
Provinsi, pendampingan pemindaian (scaning) monitoring pelaksanaan
UASBN; dan terlaksanaannya rapat evaluasi UN dan UASBN diikuti oleh
150 orang.
(3) Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan, Berprestasi dan
Berdedikasi TA. 2010 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi tentang pemilihan
pendidik dan tenaga pendidikan yang diikuti oleh 76 orang dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/kota; terlaksananya pemilihan Kepala SD,
pengawas SD, guru SD daerah terpencil berdedikasi sebanyak 64 orang,
verifikasi/validasi yang dilaksanakan 97 orang; terlaksananya pemilihan
guru TK berprestasi 26 orang, guru SD berprestasi 26 orang, guru SMP
berprestasi 26 orang, guru SMA berprestasi 26 orang, pemilihan Kepala
TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA berprestasi sebanyak 104 orang,
pemilihan Pengawas TK/SD, pengawas SMP, pengawas SMA sebanyak 78
orang, pemilihan kabaran SMA berprestasi 26 orang, pemilihan
Pustakawan SMP berprestasi 26 orang, pemilihan Kepala Sekolah
berwawasan lingkungan berprestasi jenjang SD, SMP, SMA sebanyak 78
orang, persiapan dan pembinaan untuk pemilihan Pemberian
Penghargaan kepada 60 orang.
(4) Kegiatan Pelatihan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Program Hibah
Kompetetif Institusi (PHK-I) TA.2010 yang dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan
model dan materi pelatihan disusun oleh 52 orang, TOT MGMP
Matematika SMP 48 orang, TOT Reflikasi Program bermutu 48 orang,
TOT Peningkatan Profesionalisme guru melalui KKG sebanyak 48 orang,
TOT MGMP Matematika SMA 48 orang, reflekasi Program bermutu (Batter
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-11
Education Tronght Reformed Manajement Universal Teacher Upgrading)
diikuti oleh 330 orang; terlaksananya pelatihan peningkatan
profesionalisme guru MP melalui MGMP sebanyak 240 orang, pelatihan
peningkatan profesionalisme guru MP melalui KKG sebanyak 240 orang,
membangun persepsi stakeholders tentang pembinaan guru
berkelanjutan melalui implementasi Lesson Study sebanyak 120 orang,
peningkatan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengawas tentang
implementasi Lesson Study sebanyak 800 orang, pelatihan fasilitator
MGMP sebanyak 640 orang, Joint Coordination Committee Meeting 35
orang, management meeting 70 orang, pengadaan buku Pemberdayaan
guru SMP/MTs melalui implementasi Lesson Study berbasis MGMP 1280
eks, buku pemberdayaan guru SMA/SMK/MA melalui implementasi
Lesson Study berbasis sekolah (LBS) 2000 eks, pengembangan sistem
Benchmarking melalui konferensi Lesson Study diikuti oleh 200 orang,
management program, peningkatan Prafosionalisme guru melalui On Line
berbasis IT diikuti oleh 50 orang Pembinaan dan Pengembangan MGMP
78 orang.
(5) Kegiatan Revitalisasi SIM Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rapat
Koordinasi yang diikuti oleh 52 orang, Penjaringan Data melalui ICT
Center di 26 Kabupaten/kota, pengembangan aplikasi pengendalian
kegiatan dan keuangan kerjasama dengan Lembaga Pengabdian
Masyarakat (LPM) UNPAD, pengolahan data dan pembuatan profil
pendidikan sebanyak 1600 eksemplar; monitoring dan evaluasi ke
kabupaten/kota.
(6) Kegiatan Fasilitasi Pertemuan Forum Penyelenggara Pendidikan Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar Menengah (DIKDASMEN) se-Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.250.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pertemuan/rakor penyelenggara pendidikan swasta
jenjang dikdasmen sebanyak 2 kali yang diikuti 182 orang peserta.
(7) Kegiatan Fasilitasi dan Insentif Guru Madrasah Diniyah di Jawa Barat
yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.460.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya kegiatan yang diikuti sebanyak 75 orang
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-12
peserta serta fasilitasinya dan memonitor penyampaian insentif kepada
Guru Madrasah diniyah di 26 Kabupaten/kota.
2. URUSAN KESEHATAN
a) Program Upaya Kesehatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.500. 000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan
diantaranya tersedianya 27 billboard untuk 26 kabupaten/kota dan 1
buah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, penyebaran informasi
melalui televisi, radio, media cetak; tersusunnya Petunjuk teknis PHBS,
rumah tangga, sekolah, perkantoran, tempat-tempat umum, dan institusi
kesehatan; serta tersusunnya Buku Saku Desa Siaga yang didistribusikan
ke Kabupaten/kota.
(2) Kegiatan Desa Peradaban yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 219.085.560,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya 35 Desa menjadi
Desa Siaga Aktif di 6 Kabupaten.
(3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil pelaksanaan Kegiatan yaitu
tercapainya 28 Rumah Sakit Daerah yang mampu melaksanakan
pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK).
(4) Kegiatan Pemeriksaan Sarana Kesehatan Tertentu Dalam Rangka
Sertifikasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.824,-. Hasil kegiatan adalah
terdeteksi dan terperiksanya sarana kesehatan dalam rangka persyaratan
perizinan di bidang kefarmasian; tersusunnya berita acara perizinan baik
izin maupun non-izin; dan penerbitan sertifikat yang bersifat rekomendasi
sebanyak 272 sertifikat untuk sarana kesehatan.
(5) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Obat
Rasional Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 256.137.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-13
kegiatan dengan dokumen pendukung penggunaan obat Generik berlogo
di Rumah Sakit dan Apotik; tersedia dan tersebarkannya 6000 lembar
leaflet bahaya penyalahgunaan NAPZA pada hari Narkotika Internasional;
terbinannya 26 kabupaten/kota tentang sistem pelaporan sarana
produksi serta distribusi obat dan peralatan kesehatan; tersedianya 15
sampel alat kesehatan dan 15 sampel Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) dalam hal uji kualitas produk obat, obat tradisional,
kosmetik, dan alat kesehatan di sarana distribusi swasta; terlaksananya
pengujian kualitas produk obat dan alat kesehatan di sarana distribusi
pemerintah (gudang/instalasi); tersosialisaikannya bahan berbahaya
pada produk pangan jajanan anak sekolah di wilayah I Jawa Barat;
terlaksananya monitoring evaluasi penggunaan bahan berbahaya pada
produk pangan di 5 kabupaten/kota.
(6) Kegiatan Pemantauan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 236.112.818,-. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu
tersusunnya 1.250 buku kumpulan resep menu Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil kurang gizi dengan berbasis
makanan lokal; tersusunnya pedoman kerja bagi tenaga pelaksana gizi
Puskesmas; tervalidasi, teridentifikasi dan terverifikasinya kasus gizi
buruk.
(7) Kegiatan Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 814.224.500,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya bahan penyusunan perencanaan program kesehatan ibu dan
anak tahun 2011; tersedianya 300 Buku Pedoman Pelayanan KIA
Terintegrasi; tersedianya 500 buku Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Kesehatan Ibu dan tersedianya 300 buku pedoman Penyediaan Fasilitatif
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; tersusunnya laporan pencapaian
program yang terdiri dari cakupan program, dukungan kabupaten/kota
pada aspek KIA gizi Anak sekolah dan lansia; terbentuknya tim kajian KIA
dengan melibatkan stakeholder terkait; tersusunnya instrumen
pengumpulan kajian persoalan KIA (rekaman pelayanan obstetri);
tersusunnya kajian KIA di pelayanan kebidanan RSUD dengan 5.933
sampel; meningkatnya kemampuan tim provinsi dalam proses
perencanaan District team problem solving Kesehatan ibu bayi baru lahir;
terbentuknya tim pendamping Kesehatan ibu dan bayi baru lahir di
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-14
kabupaten/kota; tersusunnya dokumen tentang langkah-langkah
perencanaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir tahun 2011 pada Kota
Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Banjar, Kota Bekasi dan Kabupaten
Karawang.
(8) Kegiatan Pelaksanaan Pendukung Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.638.500,-. Hasil
kegiatan adalah tersalurkannya bantuan keuangan untuk pembangunan
kesehatan 26 kabupaten/kota dan 6 RS Vertikal yang berada di wilayah
Jawa Barat; tersusunnya 1 dokumen kesepakatan pengembangan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) Jawa Barat;
tersusunnya satu dokumen Draft Perda JPKM; tersusunnya 1 dokumen
kelembagaan/kepesertaan, pembiayaan dan pelayanan kesehatan JPKM
Jawa Barat.
(9) Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi Institusi (PHKI) dalam
Pembelajaran dan Pendampingan Information, Comunication Technology
(ICT) bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.593.710,-. Hasil
kegiatan adalah terdistribusikannya komputer, buku saku gizi dan alat
peraga gizi (termasuk leaflet tentang gizi, rumah sehat, air dan jamban)
serta pedoman pelatihan kader dan tokoh masyarakat dalam
pengembangan sistem surveilans serta respon program gizi masyarakat
kepada UNPAD, 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Sliyeg Kabupaten
Indramayu, Puskesmas Pusaka Nagara Kabupaten Subang dan
Puskesmas Gegesik Kabupaten Cirebon.
(10) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 225.982.117,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen hasil
analisa data, tersempurnakannya instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas
(PKP) tahun 2009; tersempurnakannya pedoman penyusunan standar
mutu pelayanan kesehatan dasar; terlaksananya koordinasi PKP bagi
pengelola program Puskesmas di 26 kabupaten/kota; terkoordinasinya
standar mutu pelayanan dasar bagi pengelola program kabupaten/kota di
provinsi; dan terlaksananya pembinaan, fasilitasi dan monitoring evaluasi
program puskesmas ke kabupaten/kota.
(11) Kegiatan Persiapan Pengembangan Puskesmas Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pembuatan Detail Engineering
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-15
Design (DED) serta Maket Model Puskesmas PONED yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bangunan
DED dan maket model PONED berukuran 200m2 dan 364m2;
terlaksananya rakor dan sosialisasi pengembangan puskesmas PONED
kepada Kabupaten/kota; terverifikasinya kesiapan 26 kabupaten/kota
untuk 200 puskesmas PONED tentang penyediaan lahan.
(12) Kegiatan Sosialisasi Pelatihan dan Dampak Asap Rokok yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 30
orang konselor berhenti merokok dari Dinas Kesehatan Provinsi, BKPM,
Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit dan puskesmas di Jawa
Barat; tersosialisasikan bahaya merokok melalui televisi, koran, radio,
banner, poster, dan kalender; tersedianya 1 buah TV media set, 2 buah
laptop, 2 buah printer, 2 buah LED running text, 1 buah scanner dan 1
buah layar aktif outdoor untuk mendukung kegiatan penyebarluasan
informasi kesehatan.
(13) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Bagi Pasien Keluarga Miskin (Gakin) yang
dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.270.600.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kebutuhan perawatan, obat-obatan dan asuransi
kesehatan habis pakai bagi pasien miskin diluar Jaminan kesehatan
masyarakat dan jaminan kesehatan daerah.
(14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 136.603.900,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
penyegaran kesehatan jiwa bagi guru bimbingan konseling;
terselenggaranya familly gathering; terselenggaranya bimbingan motivasi
untuk OSIS/Ekstra kulikuler; terselenggaranya pembentukan layanan
Voluntary Counseling and Testing (VCT); terselenggaranya pemberian
kegiatan kerohanian bagi pasien rehabilitasi; terselenggaranya rujukan
pasien ke RS Rujukan; terselenggaranya Supervisi yankeswa di
kabupaten/kota; terselenggaranya layanan kesehatan jiwa di daerah
rawan bencana, terselenggaranya home visite/dropping.
(15) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jiwa pada Masyarakat
yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 153.100.000,-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-16
tersedianya X-Banner; terselenggaranya penayangan di media elektronik;
terselenggaranya penayangan di media cetak; terselenggaranya
Musrenbang; terselenggaranya Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)
dan Kesehatan Jiwa Dunia; tersedianya belanja cetak buku profil RS
sebanyak 100 buah; tersedianya brosur/leaflet sebanyak 1000 buah;
tersedianya pengadaan papan nama; dan tersedianya plakat dan
cinderamata sebanyak 100 buah.
(16) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan
RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
(17) Kegiatan Penyuluhan Sadar Narkoba Kepada Kalangan Pemuda, Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat Umum, yang dilaksanakan Badan
Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan
terhadap 1.600 orang (10 kegiatan) kader penyuluh P4GN dari kalangan
pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Jawa Barat.
(18) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Terapi dan Rehabilitasi yang
dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 258.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
tenaga konselor bidang adiksi sebanyak 60 orang petugas
penatalaksanaan penyakit komplikasi akibat lhgun Narkoba.
(19) Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat
Provinsi yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 617.990.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya Sosialisasi Peringatan HANI tahun 2010 yang
melibatkan beberapa OPD dan komunitas (perkumpulan/club/orsos/
ormas) yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang pengunjung.
(20) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Test Urine di Jawa Barat,
yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.048.610.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya kegiatan test urine terhadap aparatur Pemerintah
Provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 25 kali untuk 5000 orang.
(21) Kegiatan Family Support Group (FSG) dan grand outing mantan Pecandu,
yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-17
terlaksananya kegiatan FSG dengan peserta sebanyak 80 orang korban
penyalahgunaan narkoba.
(22) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Rapat Internal Kerja dan
Rapat Koordinasi BNP dan BN Kabupaten/kota, yang dilaksanakan Badan
Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rakor dan
evaluasi BNP–BN Kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dihadiri 70 peserta
dari 30 OPD/Instansi Provinsi dan BN Kabupaten/kota.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Belum semua Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat menyadari
ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan melalui pemberdayaan
semua stakeholders untuk membangun partisipasi masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba.
(2) Angka penyalahgunaan Narkoba Jawa Barat terus meningkat, terutama
di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dengan membangun program “Generasi Bersih Penyalahgunaan Narkoba
Jawa Barat (gen-B Jawa Barat).
(3) Belum mantapnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
rendahnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam
kehidupan bermasyarakat; meningkatnya prevalensi perokok,
penyalahgunaan napza, dan menurunnya lingkungan sehat bebas rokok
dan bebas napza disekolah, tempat kerja, dan tempat umum;
meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta pembiayaan
jaminan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
melalui pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar dapat
memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri serta
lingkungannnya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.
b) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 87.635.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-18
(2) Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Perencanaan dan Monev
Pembangunan Bidang Kesehatan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 319.454.942,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat kerja
kesehatan daerah, pertemuan lintas batas antar provinsi, Mitra Praja
Utama, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan dari bantuan
keuangan.
(3) Kegiatan Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan
yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 219.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) bantuan keuangan
Gubernur bidang kesehatan tahun 2011.
(4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Laboratorium Kesehatan (BLK)
sebagai Centre of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik dan
Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.539.500,-. Hasil
kegiatan adalah dipertahankannya akreditasi ISO 17025; terlaksananya
assesmen ISO 15189; terikutinya kegiatan pemantapan mutu eksternal
dari komite akreditasi nasional, kementrian kesehatan, national reference
laboratory australia, dan laboratorium supra nasional untuk TB di
Adelaide Australia; terlaksanannya promosi BLK melalui bina konsumen
dan pembuatan brosur, kalender, agenda, penunjuk arah dan video BLK.
(5) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 306.725.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data dan
informasi komprehensif kesehatan; tersedianya profil kesehatan Jawa
Barat.
(6) Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan,
Kefarmasian dan Alat kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 317.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbentuknya tim pembina
akreditasi sebanyak 30 orang untuk akreditasi puskesmas, laboratorium,
rumah sakit dan rumah sakit khusus; tersusunnya 2 (dua) dokumen
instrumen akreditasi Puskesmas dan laboratorium.
(7) Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit
Tuberculosis yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-19
kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan dan
pencegahan penyakit TB.
(8) Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit sesuai Standar BLUD
yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 69.800.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya studi banding dalam rangka peningkatan status
manajemen RS menjadi BLUD sebanyak 60 orang.
(9) Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan RSUD
Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 158.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan
kesehatan lingkungan di RSUD Al-Ihsan.
(10) Kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan
RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 112.650.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
peningkatan cakupan layanan kesehatan.
(11) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV AIDS di Jawa
Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.230.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencegahan
penyakit menular, meningkatnya peran Komisi Daerah/Tim Koordinasi
dalam pencegahan penyakit menular di 26 kabupaten/kota Jawa Barat.
(12) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Menular yang
dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.800.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/kota, pertemuan
validasi data dan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS, rapat
koordinasi KPA Provinsi di 4 BKPP se Jawa Barat, konsultasi KPA Provinsi
ke KPA Pusat, monitoring program kondom dan harm reduction di 19
kabupaten/kota se Jawa Barat.
(13) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat yang
dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.545.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya koordinasi TP UKS Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se
Jawa Barat; Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP se Jawa Barat dan
Tingkat Provinsi; serta pertemuan evaluasi dan pelaporan program UKS
serta menghasilkan Sekolah dengan katagori Sehat Tingkat TK/RA,
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-20
SD/MI, SMP/MTS dan SMU/MA untuk mewakili Jawa Barat ke Tingkat
Nasional tahun 2011.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Kurangnya sumber daya manusia diantaranya tenaga medis spesialis,
Paramedis serta tenaga administrasi yang siap pakai. Masalah ini cukup
memberi pengaruh yang besar terutama dari segi pelayanan kepada
masyarakat serta peningkatan pendapatan rumah sakit dan tingkat
ekonomi dari masyarakat sekitar Rumah sakit yang sebagian besar
adalah dari kalangan ekonomi menengah dan bawah menyebabkan
banyak masyarakat yang masih harus dibantu dengan program
pemerintah. Hal ini sangat dirasakan dengan tingginya kunjungan pasien
masyarakat miskin serta tingkat kunjungan pasien rawat jalan dengan
tingkat hunian ruang perawatan inap cukup tinggi. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, menambah tenaga dokter spesialis dan sub
spesialis, perawat serta administrasi dan perlu adanya kesinambungan
bantuan dana untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin Jawa Barat.
(2) Belum tersedianya sumber daya manusia yang mampu melakukan kajian
kebijakan kesehatan; belum berjalannya sistem perencanaan kesehatan
melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung
desentralisasi; belum tersedianya sistem informasi kesehatan yang
akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan dalam proses
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi program kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
antara lain melakukan kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi
antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor terkait tidak terbatas dari
instansi pemerintah, melainkan organisasi profesi kesehatan dan lembaga
swadaya masyarakat.
c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah termonitor dan terevaluasinya pengurangan dampak buruk
NAPZA, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, DBD, TB,
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-21
ISPA, Diare, Malaria, Zoonosis, Filariasis, Penyakit Tidak Menular;
tertatalaksananya penyakit ISPA Diare; tertatalaksananya penyakit
malaria; tersedianya sarana laboratorium yang terdiri dari slide,
vaksinostil dan lakohol swab; tersedianya reagen yang terdiri dari giemsa
dan imersi oil; tersedianya buku pedoman tatalaksana kasus malaria
sebanyak 365 buku; terinformasikannya Penyakit Tidak Menular (PTM)
kepada 26 kabupaten/kota; terlaksananya peringatan hari AIDS sedunia.
(2) Kegiatan Eliminasi Kusta yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi mengenai penyakit kusta di
tingkat Provinsi; teridentifikasinya penderita kusta secara dini melalui
Rapid Survey Village.
(3) Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Proporsi
Kabupaten/kota yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan
lingkungan; terbinanya kabupaten/kota dalam penerapan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).
(4) Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang
dapat Penyakit dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 232.315.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya Universal
Child Immunization (UCI) Desa melalui pemberian imunisasi dasar (BCG,
DPT-HB, Polio dan Campak) 4.950 desa.
(5) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.547.500,-. Hasil kegiatan
adalah tertanggulanginya 100% KLB skala Propinsi (40 KLB) melalui
kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB.
(6) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan
Matra yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.885.000,-. Hasil kegiatan
adalah tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana dan
pemeriksaan kesehatan haji di seluruh kabupaten/kota.
(7) Kegiatan Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.824,-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-22
teridentifikasinya penurunan angka Drop Out, tersedianya 2 dokter
konsulen (1 dokter ahli paru, 1 dokter ahli radiologi) untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
(8) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Jiwa dan
Kesehatan Gigi Mulut yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.930.286,-. Hasil
kegiatan adalah tersosialisaikannya penanganan dan penanggulangan
kesehatan gigi dan mulut kepada lintas program/lintas sektor, organisasi
profesi dan kabupaten/kota; terlaksananya case finding pada anak
remaja untuk deteksi kelainan jiwa remaja di 10 kabupaten/kota;
terlaksananya pengembangan kesehatan jiwa di 20 puskesmas;
terjaringnya forum komunikasi kesehatan jiwa; tersosialisasinya life skill
kesehatan jiwa; tersosialisasinya program kesehatan indera pendengaran
dan ketulian; terlaksananya pertemuan sehat jiwa, jasmani dan rohani
melalui kesehatan olahraga.
(9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja di Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan dan
terlayaninya tenaga kerja.
(10) Kegiatan Upaya Kesehatan Dampak Asap Rokok bagi Tenaga Kerja yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
alat-alat kesehatan/kedokteran berupa treadmill, peralatan medik
rontgen, dust sample meter, nubulizer, spirometer; tersedianya obat-
obatan serta bahan kimia sebagai pendukung pelayanan kesehatan
terkait dampak asap rokok.
(11) Kegiatan Deteksi Dampak Asap Rokok dan Pencegahannya bagi
Masyarakat Umum yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya alat-alat kesehatan dan kedokteran serta
reagen.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu rendahnya
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan
sehat. Solusinya, fasilitasi dan pembinaan melalui Surat Edaran Kepala Dinas ke
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-23
kabupaten/kota dalam hal kewaspadaan terhadap penyakit berbasis lingkungan
dan binatang.
d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 6.791.807.108,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
sarana dan prasarana pendukung pelayanan laboratorium berupa bahan
kimia, reagen serta alat kardiologi.
(2) Kegiatan Peningkatan Layanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru
Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya peralatan kesehatan, bahan kimia serta
obat-obatan sebagai pendukung pelayanan kesehatan.
(3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 131.453.736,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya mebelair (1 set
sofa), penghias ruangan berupa gordyn, vitrase, seprai, dan selimut, 1
unit laptop, 4 unit komputer, 2 unit printer; 1 buah LCD dan 3 buah
wireless; 4 buah presto dan termos air panas.
(4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat (BKKM) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung pelayanan kesehatan di BKKM berupa alat-alat
kedokteran (instrumen set sedang, pinset anatomis, pinset cerugis,
gunting up hecting, gunting kecil, arteri clamp, kom kecil dan sedang,
timbangan bayi, needle holder, gunting verband, korentang, termometer,
reflexhammer, tensimeter, tongue spatel, manset anak dan penlight)
bahan kimia serta reagen.
(5) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah
yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 36.529.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terpenuhinya bantuan alat kesehatan 7 (tujuh) unit peralatan
laboratorium Analisa Gas Darah (AGD) untuk 7 RSD (RSD Majalaya, RSD
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-24
Cianjur, RSD Cibabat, RSD dr. Slamet Garut, RSD’45 Kuningan, RSD
Banjar dan RSD Sumedang); bantuan alat kesehatan 10 (sepuluh) unit
alat laboratorium untuk pemeriksaan HIV/CD4 diberikan ke 10 RSD (RSD
Ciawi, RSD Cianjur, RSD Karawang, RSD Kota Bekasi, RSD Subang, RSD
Gunung Jati, RSD Ujung Berung Kota Bandung, RSD Kota Tasikmalaya,
RSD Indramayu dan RSD Cibabat); bantuan Alat Kesehatan 10 paket
peralatan Kedokteran Anak berupa alat CPAP, baby incubator, syringe
pump, infant warmer dan infant resusitator, pediatric laryngoscope,
untuk 10 RSD PONEK (RSD Arjawinangun, RSD Cideres, RSD Soreang,
RSD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, RSD Pelabuhan Ratu, RSD
Indramayu, RSD Majalengka, RSD Ciawi, RSD Kota Bandung dan RSD
Ciamis); bantuan Alat Kesehatan 5 paket peralatan Kedokteran
Kebidanan dan Kandungan yang terdiri dari alat Ultrasonograpgy (USG)
dan Electro Cauter untuk 5 RSD (RSD Indramayu, RSD Cibabat, RSD
Sekarwangi, RSD Ciawi dan RSD Kota Depok); bantuan Alat Kesehatan
Peralatan unit Gawat Darurat untuk 3 RSD ( RSD Pelabuhan Ratu, RSD
Ciamis dan RSD Patrol); bantuan Alat Kesehatan 3 paket peralatan Bank
Darah RS yang terdiri dari Blood Bank Refrigerator, Serological
Sentrifuse, Microscope Binoculer, Dry Incubator, Blood Cooling Box,
Electric Tube Sealer, Blood Colection Mixer untuk 3 RSD (RSD Sumedang,
RSD Ciamis dan RSD Subang); bantuan Alat Kesehatan X-Ray untuk
pelayanan Radiologi, berupa 2 unit Mobile x-ray (untuk 2 RSD:RSD
Banjar dan RSD Cideres) dan 1 unit Station x-ray untuk RS Cideres; Hasil
monitoring evaluasi RS Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), RSD Cianjur
ditetapkan sebagai Juara 1 Nasional.
(6) Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 23.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terbangunnya ruang kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai
standar.
(7) Kegiatan Pengadaan Mobil Rumah Sakit Lapangan yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 51.965.000,- yang direncanakan untuk persiapan penyediaan
mobil Rumah Sakit Lapangan yang tidak terealisasi, karena kelengkapan
sarana pelayanan yang direncanakan barang impor.
(8) Kegiatan Rehab Sarana dan Prasarana Gudang Obat dan Perbekalan
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-25
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehab sarana
dan prasarana dengan luas bangunan gudang seluas 1.106 m2 bertempat
di Jalan Kiaracondong; tersedianya tempat penyimpanan obat dan
perbekalan kesehatan serta terpenuhinya gudang obat yang sesuai
dengan standar.
(9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 99.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sarana penunjang
Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) sebesar 80%, dengan
tersedianya 2 unit komputer, 2 unit note book, 4 unit printer, 2 unit
scanner, 2 buah modem dan 2 buah Flasdisk.
(10) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 25.316.457.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya 17 buah alat
laboratorium untuk pelayanan kesehatan di RS dan Laboratorium
kesehatan se-Jawa Barat.
(11) Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan penunjang pelayanan RS
yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan/ perlengkapan penunjang
pelayanan RS.
(12) Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak asap rokok
yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.810.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak
asap rokok.
(13) Kegiatan Penyediaan Obat-obatan yang dilaksanakan Rumah Sakit
Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.340.415.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya obat-obatan
umum dan obat-obatan psikotropika rumah sakit sebanyak 1 kegiatan.
(14) Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi yang dilaksanakan Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 483.909.950,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan farmasi/alkes
habis pakai, laboratorium, radiologi, kesehatan gigi, psikologi/
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-26
psikometri, terapi keswara dan elektromedik sebanyak 7 paket (bahan
farmasi/ alkes habis pakai laboratorium, radiologi, bahan dental unit,
psikologi, psikometrik, terapi keswara dan elektro medik).
(15) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien yang dilaksanakan Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 616.028.250,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih, peralatan makan (piring/gelas/
mangkok/ cangkir/sendok/garpu), bahan baku bangunan keperluan
rehabilitasi pasien, bahan untuk keperluan terapi keperluan, obat dan
bibit tanaman untuk terapi pertanian, pakaian pasien untuk kegiatan dan
pakaian training, pengadaan mesin las ( terapi las besi dan cetak
batako), mesin bubut (terapi pertukangan kayu), alat pertanian, setrika
(Setrika untuk pasien dan setrika roll), tempat tidur (kasur), dispenser,
tabung, peralatan dapur, jam dinding, sound system (untuk keperluan
terapi musik), mesin tik (untuk keperluan terapi keputrian dan kreatif),
masing-masing 1 kegiatan.
(16) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran dan
Sanitasi Rumah Sakit yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.290.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan alat kedokteran/
kesehatan, terselenggaranya sanitasi/kesehatan lingkungan, tersedianya
pengadaan alat-alat laboratorium.
(17) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Khusus
yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.563.504.900,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pengadaan makanan minuman pasien dan petugas yang
dinas di unit beresiko dan petugas shift malam di rumah sakit sebanyak
88.330 or/ hr dan petugas di unit beresiko dan shift malam 72.174 or/ hr.
(18) Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung Rumah Sakit Jiwa yang
dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.506.432.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya konsultan pengawas; terlaksananya perencanaan lanjutan;
tersedianya konsultan perencana gedung rehabilitasi; tersedianya
konsultan perencana riview master plan; tersedianya konsultan
perencana; terlaksananya renovasi gedung RS Jiwa (gedung rehabilitasi,
rumah dinas direktur, ruang pelayanan rawat akut, ruang rawat inap,
aula mushola, selasar, ruang radiologi).
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-27
(19) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam
rangka Pencegahan Bahaya Merokok yang dilaksanakan Rumah Sakit
Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 217.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat kesehatan
saturasi O2 sebanyak 1 unit; tersedianya Alat Kesehatan Suction
sebanyak 2 unit; tersedianya alat kesehatan tensi meter berdiri sebanyak
4 buah; tersedianya LCD sebanyak 6 buah; tersedianya running text
sebanyak 1 unit.
(20) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang
dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 13.476.217.800,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan dan gawat darurat di
RSUD Al-Ihsan.
(21) Kegiatan Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Fungsi Sarana dan
Prasarana Kesehatan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.327.835.978,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kualitas, kuantitas dan
fungsi sarana dan prasarana kesehatan.
(22) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Stroke Unit, ICCU dan Rawat
Jalan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya sarana dan prasarana stroke unit, ICCU dan Rawat Jalan.
e) Program Sumber Daya Kesehatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 451.269.383,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya 6 macam diklat untuk meningkatkan kualitas
kompetensi tenaga kesehatan.
(2) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 15.093.491.000,-. Hasil kegiatan adalah
terpenuhinya kebutuhan dokter dan dokter gigi PTT Provinsi sebanyak
2128 orang, bidan PTT Provinsi sebanyak 5778 orang, terisinya 6
puskesmas dan 2 RSUD oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-28
dan dokter spesialis, terselenggaranya beasiswa tugas belajar sebanyak
120 orang.
(3) Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan
Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 11.905.053.400,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya buffer stock
obat Provinsi dan kabupaten/kota; terpenuhinya obat-obatan, vaksin,
reagen, perbekes, serta bahan tambahan pangan.
(4) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM RS Jiwa yang dilaksanakan Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 94.015.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan etos
kerja keperawatan, pelatihan model pelayanan keperawatan profesional,
kegawatdaruratan psikiatri, pelatihan peningkatan kemampuan
kearsipan, pelatihan managemen aset, pelatihan kemampuan teknologi
informasi, dan workshop clinical instruktur keperawatan; tersedianya
uang lembur workshop clinical instruktur keperawatan, kebutuhan ATK,
sertifikasi peserta kegawatdaruratan psikiatri, dan sertifikat MPKP
sebanyak 2860 Jam.
(5) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.164.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
peningkatan mutu pelayanan, community care team, pelatihan etos
kerja, bintek jabatan fungsional, bintek perencanaan/pengelolaan
anggaran; terfasilitasinya 9 orang untuk mengikuti pelatihan MMPI
Diagnostic, 10 orang untuk mengikuti pelatihan mind therapy, 20 orang
untuk mengikuti pelatihan cognitive behaviour therapy, dan 10 orang
untuk mengikuti pelatihan psychotherapy; serta terselenggaranya team
Building untuk 60 orang.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu adanya
tenaga kesehatan yang mengundurkan diri karena diangkat menjadi CPNS dan
turut suami. Solusinya, dilakukan rekruitmen tenaga kesehatan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-29
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pemantauan Pencemaran Lingkungan yang dilaksanakan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pemantauan kualitas air
dan udara; serta pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai lintas di 7
Daerah Aliran Sungai (DAS).
(2) Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Program Environment Polution
Control Manager (EPCM) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
forum dialog lingkungan; terfasilitasinya peningkatan kapasitas dan
refreshment SDM melalui pelatihan On The Job Training (OJT) sebanyak
25 orang; pelatihan dan ujian EPCM udara sebanyak 25 orang;
terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi EPCM air dan udara; serta
Pilot activity EPCM udara.
(3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Padat dan B3 yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya inventarisasi potensi
limbah medis, peningkatan kapasitas pengelolaan limbah Bahan Beracun
dan Berbahaya (B3), penyusunan mekanisme penghapusan Bahan
Perusak Ozon (BPO), serta pelatihan pengelolaan sampah dalam rangka
persiapan penerapan undang-undang persampahan sebanyak 40 orang.
(4) Kegiatan Peningkatan Publikasi dan Kampanye Lingkungan di Jawa Barat
yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya lokakarya
kelompok masyarakat peduli lingkungan; tersusunnya materi sosialisasi
program unggulan dari hasil pembangunan bidang lingkungan hidup;
tersusunnya materi kampanye lingkungan; terlaksananya pembuatan
tanda penghargaan peduli lingkungan berupa 50 buah piala dan 50
lembar sertifikat; terpublikasikannya kampanye lingkungan melalui media
massa (1 media TV nasional, 1 media TV lokal dan 1 media radio); serta
terlaksananya implementasi mekanisme recycle bank di tingkat Provinsi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-30
(5) Kegiatan Fasilitasi Adipura dan Sekolah Berbudaya Lingkungan yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pemantauan
Kedua (P2) ADIPURA 2009-2010, Pemantauan Pertama (P1) ADIPURA
2010-2011, pembinaan program ADIPURA, ADIWIYATA dan sekolah
berbudaya lingkungan di Jawa Barat; serta tersusunnya buku
pengkayaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi jenjang pendidikan
SD.
(6) Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat; serta tersusunnya materi
Annual State Enviromental Report (ASER) Provinsi Jawa Barat 2010.
(7) Kegiatan Inventarisasi Lingkungan Hidup Tingkat Wilayah Ekoregion yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya laporan hasil
inventarisasi ekoregion Jawa Barat berdasarkan potensi dan ketersediaan
sumber daya alam ; serta diseminasi inventarisasi ekoregion Jawa Barat
berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya alam sebanyak 60
orang.
(8) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang
memuat Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang kapasitas daya
dukung dan daya tampung lingkungan wilayah Bodebekjur; serta
diseminasi KLHS tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung 60
orang.
(9) Kegiatan Balad Kuring di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya rapat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan
kampanye lingkungan balad kuring; tersusunnya materi kampanye
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-31
lingkungan balad kuring; serta terlaksananya kampanye lingkungan balad
kuring di wilayah Cirebon dan wilayah Bogor.
(10) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Kebijakan Pengelolaan B3 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar RP. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
rapat persiapan penyusunan dan pembahasan kebijakan pengelolaan
limbah B3, workshop penyusunan kebijakan pengelolaan limbah B3,
sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah B3 sebanyak 150 orang, serta
penyusunan naskah akademik pengelolaan lingkungan hidup.
(11) Kegiatan Fasilitasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Jawa Barat
yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya operasional
sekretariat penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat,
pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebanyak 11 kasus, penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat
melalui pengadilan sebanyak 3 kasus dan di luar pengadilan sebanyak 8
kasus, penanganan pencemaran/kerusakan Sungai Cikijing Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung; serta terlaksananya sosialisasi
penegakan hukum lingkungan hidup di Jawa Barat.
(12) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan yang dilaksanakan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya operasionalisasi dan peningkatan website
lingkungan hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
terlaksananya penyusunan dan penerbitan warta lingkungan; serta
tersusunnya rencana induk informasi bidang lingkungan hidup.
(13) Kegiatan Penyusunan Basis Data Kerusakan Lingkungan Provinsi Jawa
Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi
kerusakan lingkungan di Jawa Barat 2010, serta buku data dan informasi
kerusakan lingkungan di Jawa Barat.
(14) Kegiatan Penyelarasan Green Growth Jawa Barat yang dilaksanakan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-32
kegiatan adalah tersusunnya pola pembangunan Green Growth Jawa
Barat; terfasilitasinya penjajakan kerja sama implementasi Green Growth
Jawa Barat Green Province; serta terlaksananya sosialisasi pola
pembangunan Green Growth Jawa Barat.
(15) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah terhadap Dampak
Merokok yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembuatan
materi dan sarana penunjang kampanye; serta sosialisasi dampak rokok
terhadap siswa SMP/SMA di 3 kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak
600 orang.
(16) Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pembangunan Lingkungan Hidup yang
dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.120.000,-. Hasil kegiatan
adalah adanya komitmen antar kepala daerah dalam pembangunan
lingkungan hidup di Jawa Barat yang diikuti 90 orang peserta.
2) Permasalahan dan Solusi
Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan para pelaku usaha terhadap
lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sosialisasi
(termasuk sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengendalian
pencemaran) dan kampanye lingkungan hidup kepada seluruh pemangku
kepentingan, serta penegakan hukum lingkungan bagi para pelanggar aturan.
b) Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Jawa Barat yang dilaksanakan Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya rapat kerja konservasi SDA, Updating Balai Kliring
Keanekaragaman Hayati (Kehati), serta Pengelolaan Kehati melalui Hari
Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN).
(2) Kegiatan Penanganan Kawasan Karst yang dilaksanakan Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-33
adalah terlaksananya rakor kawasan Karst Citatah, penyusunan Master
Plan kawasan Karst Citatah, rapat pembahasan Master Plan Kawasan
Karst Citatah, sosialisasi Master Plan kawasan Karst Citatah sebanyak 75
orang, serta penyusunan draft kebijakan perlindungan kawasan Karst.
(3) Kegiatan Inventarisasi dan Informasi Kehutanan yang dilaksanakan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 369.900.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
inventarisasi potensi dan sebaran hutan rakyat di 4 kabupaten (Ciamis,
Cianjur, Sukabumi dan Tasikmalaya), serta penyusunan buku statistik
kehutanan tahun 2009 dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Tahun
2009.
(4) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Hutan dan
Ekosistemnya yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.218.600,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya pembentukan 2 (dua) model kampung
konservasi; terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka
pembentukan 1 model desa konservasi; terfasilitasinya aktifitas kelompok
Pengamanan Hutan (Pamhut) Swakarsa sebanyak 1 kelompok di Desa
Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut melalui pemberdayaan
usaha ekonomi; terlaksananya operasi pengamanan hutan di Taman
Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar; serta terfasilitasinya penyelesaian
perambahan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Gunung Ciremai
Blok Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.
(5) Kegiatan koordinasi Peningkatan Jasa Lingkungan di Kawasan Lindung
yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.710.000,-. Hasil dari
kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan peningkatan jasa
lingkungan di Kawasan Lindung yang diikuti 35 orang.
2) Permasalahan dan Solusi
Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap
lingkungan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan kampanye
lingkungan hidup kepada seluruh stakeholders.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-34
c) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut yang dilaksanakan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut,
serta terfasilitasinya kegiatan kelompok kerja mangrove Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Masih rendahnya kepedulian terhadap keberadaan dan fungsi mangrove di
pesisir pantai. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan peran aktif
kelompok kerja mangrove di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi
dan sinergitas dengan kabupaten/kota pesisir di Jawa Barat.
d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Jawa Barat yang dilaksanakan
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 26.870.616.050,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pengelolaan Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti, meliputi :
pengadaan tanah urug, pemantauan kualitas lingkungan dan pemeliharaan
konstruksi; terlaksananya peningkatan Infrastruktur TPK Leuwigajah, meliputi :
pemagaran lahan dan pembangunan hangar pengolahan sampah bekas
longsoran; terlaksananya pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan dan
Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka seluas 74,6 Ha;
serta terlaksananya pengerasan Jalan Operasi TPPAS Regional Nambo.
2) Permasalahan dan Solusi
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat Pemerintah
Kabupaten/kota dalam menangani timbunan/pengangkutan sampah dari
sumbernya sampai ke TPA/TPPAS dan belum optimalnya peran masyarakat
dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
disebutkan bahwa TPA yang dioperasikan secara terbuka (open dumping)
harus ditutup dan ditingkatkan menjadi sanitary landfill selambat-lambatnya
pada tahun 2013. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat telah mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-35
cakupan pelayanan pengelolaan persampahan, melaksanakan pembinaan
teknis kepada lembaga pengelola persampahan di kabupaten/kota melalui
fasilitasi program Reduce, Reuse and Recycle (3R) dan sinkronisasi
program/kegiatan dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM).
Dalam penanganan sampah regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui
Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) memfasilitasi pembangunan TPPAS
Regional Legok Nangka dan Leuwigajah untuk melayani Wilayah Perkotaan
Bandung Raya serta Nambo untuk melayani Wilayah Perkotaan Bogor dan
Depok, selanjutnya potensi wilayah yang akan dikembangkan adalah wilayah
perkotaan Ciayumajakuning. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran untuk
pembangunan TPPAS Legok Nangka yang direncanakan akan beroperasi pada
2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Pemerintah
serta Pemerintah Kabupaten/kota dengan perjanjian kerja sama daerah antara
Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut tentang
Pembangunan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah dan Persampahan di
Bandung Raya. Selain itu, kerjasama untuk pembiayaan pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memfasilitasi kerjasama operasional
di TPK Sarimukti, TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Nambo. Khusus untuk
TPPAS Nambo telah disepakati pula pembangunan dan pemanfaatan jalan
masuk menuju TPPAS Nambo dengan PT. Indocement Tunggal Prakarsa.
4. URUSAN PEKERJAAAN UMUM
a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen
perencanaan teknis jalan dan jembatan; serta tersedianya dokumen
lelang untuk pekerjaan fisik.
(2) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di Balai Pengelolaan
Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.715.419.070-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 80,80
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-36
km; penggantian jembatan sepanjang 45 m; serta pembebasan tanah
seluas 4.000 m2 untuk pembangunan Jembatan Cidamar dan Jembatan
Cisadea pada ruas jalan Cidaun-Sindangbarang-Agrabinta.
(3) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.168.666.255,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 20,50 km;
penggantian jembatan sepanjang 22,00 m; serta pembebasan lahan
587,86 m2 untuk pembangunan jalan Lingkar Selatan Sukabumi di
Kabupaten/kota Sukabumi.
(4) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.531.297.428,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 30,97 km; serta
pembebasan tanah seluas 3.970 m2 untuk pembangunan jalan pada
ruas Terusan Buah Batu-Bojongsoang.
(5) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.563.375.700,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 27,10 km;
penggantian jembatan sepanjang 47,00 m; serta pembebasan tanah
seluas 47.390,00 m2 untuk pembangunan jalan ToL Cileunyi-Sumedang-
Dawuan (Cisumdawu) ruas Situraja-Darmaraja Km. Bdg.66+900 dan
pembangunan jembatan Cilayu di Kabupaten Garut.
(6) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.153.458.613,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 12,04 km;
penggantian jembatan sepanjang 8,60 m; serta pembebasan tanah
seluas 445 m2 untuk pembangunan jalan pada ruas Ciamis – Kawali –
Cageur (Batas Ciamis) dan ruas Tasikmalaya – Cipatujah.
(7) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 87.541.637.972,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 27,65 km; serta penggantian
jembatan sepanjang 83,30 m.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-37
(8) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi tersebar di
Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.645.558.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis peningkatan jalan
sepanjang 199,06 Km; serta penggantian jembatan sepanjang 205,90 m.
(9) Kegiatan Pembebasan Tanah/Bangunan Jalan Tol Soreang - Pasirkoja,
Jalan Ciwidey - Rancabali dan Jalan Cukul - Cisewu - Rancabuaya dan
Jembatan Gentong di Kabupaten Tasikmalaya serta persiapan untuk
pembebasan lahan Fly Over Buah Batu dan Fly Over Kopo yang
dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 38.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terbebaskannya lahan untuk tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) seluas 63.974
m2; lahan untuk jalan Cukul - Cisewu-Rancabuaya seluas 160.958 m2 ;
jembatan Gentong seluas 4.264 m2; serta terlaksananya persiapan untuk
pembebasan lahan Fly Over Buah Batu dan Fly Over Kopo.
(10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di
Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya evaluasi kondisi
jalan dan jembatan dalam rangka menghadapi hari raya keagamaan
(lebaran) tahun 2010; terlaksananya rapat koordinasi persiapan
menghadapi hari raya keagamaan (lebaran) tahun 2010 dan tahun baru
2011; serta tersusunnya draft kebijakan (Rapergub) tentang penetapan
fungsi jalan Kabupaten/kota dan status jalan provinsi.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Terdapat permasalahan dalam pembebasan tanah Pembangunan jalan
tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), Soreang – Pasirkoja
(Soroja) dan Cikampek – Palimanan dan sharing pendanaannya antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang
terlewati trase rencana pembangunan jalan tol. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut telah disusun kesepakatan bersama antara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
tentang Pendanaan Tanah Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road
(BIUTR), Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Soreang –
Pasir Koja (SOROJA), bahwa penyediaan dana pengadaan tanah untuk
kebutuhan pembangunan jalan tol sepenuhnya bersumber dari Badan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-38
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pendanaan mandiri terhitung sejak
tahun 2011.
(2) Terjadi putus kontrak pada kegiatan peningkatan ruas jalan
Sindangbarang - Agrabinta – Tegalbuleud km.Bd. 129+300. Hal ini terjadi
karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai
berakhirnya kontrak tahun anggaran 2010. Solusi dari permasalahan
tersebut adalah proses pemutusan kontrak dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pelaksanaan
disetorkan ke Kas Daerah, pekerjaan yang belum selesai akan
dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2011 oleh OPD melalui
sumber dana APBN.
(3) Masih adanya sertifikat bermasalah, sengketa kepemilikan tanah wakaf,
dan belum keluar ijin dari Kementerian Perhubungan mengenai lahan
milik PT. KAI, sehingga pembebasan lahan jalan terusan Buahbatu-
Bojongsoang belum seluruhnya terealisasi.
b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 26.121.586.655,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 17,20 Km; perbaikan badan
jalan sepanjang 2.065 m; rehabilitasi jembatan sepanjang 56 m; serta
pekerjaan drainase sepanjang 5.803 m.
(2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 13.257.496.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 369,48 km; pemeliharaan
jembatan sepanjang 2.579,20 m; serta pengecatan jembatan sepanjang
100 m.
(3) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 529.677.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 17,20
km; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 56 m.
(4) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-39
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.756.040.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 21,60 km; perbaikan
badan jalan sepanjang 667 m; pekerjaan drainase sepanjang 1.802 m;
serta rehabilitasi jembatan sepanjang 127 m.
(5) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.878.218.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 317,92 km; serta
pemeliharaan jembatan sepanjang 1.591,60 m.
(6) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 481.857.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan
sepanjang 21,60 km dan jembatan sepanjang 127 m.
(7) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.354.752.304,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 30,34 km; perbaikan
badan jalan sepanjang 3.125 m; pekerjaan drainase sepanjang 5.920 m;
serta rehabilitasi jembatan sepanjang 78,70 m.
(8) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.573.032.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 423,140 km dan
pemeliharaan jembatan sepanjang 3.177,70 m.
(9) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 958.933.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang
30,34 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 78,70 m.
(10) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi BPJ Wilayah
Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.988.272.724,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 25,42 km; perbaikan
badan jalan sepanjang 1.417 m; pekerjaan drainase sepanjang 7.113 m;
serta rehabilitasi jembatan sepanjang 57,70 m.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-40
(11) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.501.531.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 347,36 km dan
pemeliharaan jembatan sepanjang 4.425,46 m
(12) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di Wilayah
Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.286.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang
25,42 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 57,70 m.
(13) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ V Tasikmalaya
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 47.674.881.300,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
rehabilitasi jalan sepanjang 33,27 km; perbaikan badan jalan 1.719 m;
pekerjaan drainase sepanjang 13.336,73 m; serta rehabilitasi jembatan
sepanjang 174,30 m.
(14) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.165.161.800,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 319,65 km dan
pemeliharaan jembatan sepanjang 4.298,30 m.
(15) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 631.353.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang
33,27 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 174,30 m.
(16) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 30.558.989.458,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 15,11 km; perbaikan badan
jalan 1.466 m; pekerjaan drainase sepanjang 6.786 m; serta rehabilitasi
jembatan sepanjang 15,20 m.
(17) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 11.209.510.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 239,94 km dan
pemeliharaan jembatan sepanjang 2.566,50 m.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-41
(18) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan VI Cirebon yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.230.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan
sepanjang 15,11 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 15,20 m.
2) Permasalahan dan Solusi
Masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum ditangani sesuai dengan
kebutuhan rehabilitasi jalan, sehingga kemantapan jalan (kondisi baik dan
sedang) baru tercapai 92% pada jalan provinsi sepanjang 2.071,42 Km. Untuk
itu perlu penanganan yang lebih intensif agar dapat mencapai kemantapan
jalan sebesar 93 – 94 % pada akhir tahun 2013 (sesuai target RPJMD 2008 -
2013).
c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Pengadaan Peralatan Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan untuk operasional pekerjaan jalan.
2) Permasalahan dan Solusi
Pengadaan peralatan jalan perlu lebih ditingkatkan sehingga pemeliharaan
jalan secara berkala untuk mempertahankan umur pelayanan jalan dapat
terlaksana secara berkesinambungan.
d) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pendataan dan Sosialisasi Pemanfaatan Rumija yang
dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
sosialisasi pemanfaatan ruang milik jalan serta pendataan ruang milik
jalan.
(2) Kegiatan Sosialisasi Kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina
Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi
kebinamargaan di media masa serta penyebaran informasi
kebinamargaan melalui website.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-42
(3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan database Leger jalan yang
dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
perangkat lunak untuk sistem informasi jalan serta terkumpulnya data
informasi kondisi dan leger jalan.
(4) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
di Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat
jalan.
(5) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
di Wilayah Pelayanan II Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat
jalan.
(6) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
di Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat
jalan.
(7) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
di Wilayah Pelayanan IV Sumedang yang dilaksanakan Dinas Bina
Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat
jalan.
(8) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
di Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Bina
Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat
jalan.
(9) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
di Wilayah Pelayanan VI Cirebon yang dilaksanakan Dinas Bina Marga
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-43
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat
jalan.
2) Permasalahan dan Solusi
Belum optimalnya sosialisasi Ruang Milik Jalan (Rumija), terlihat dari masih
banyaknya pedagang kaki lima, oleh karena itu pada tahun 2011 sosialisasi
rumija lebih ditingkatkan.
e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat
yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.348.440,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya perencanaan teknis pengelolaan sumber
daya air melalui rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Biuk dan Padawaras di
Kabupaten Tasikmalaya; perencanaan teknis jaringan irigasi baru DI
Caringin (2.776 Ha) di Kabupaten Sukabumi serta Peyelidikan Geologi
dan Review desain Bendung Leuwi Kadu di Kabupaten Sukabumi.
(2) Kegiatan Pemantauan dan Pengembangan Potensi OdanP Jaringan Irigasi
dan Kerjasama Pengelolaan SDA dan Irigasi yang dilaksanakan Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 288.010.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
data ketersediaan air irigasi di 89 DI; data areal irigasi 25
kabupaten/kota; data realisasi tanam 25 Kabupaten/kota; terfasilitasinya
pertemuan regional Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (O dan P
SDA); serta pengelolaan data areal irigasi di 6 Wilayah Sungai.
(3) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan konstruksi di
Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan
pengendalian bidang konstruksi serta pembuatan buku laporan.
(4) Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.413.000,-. Hasil
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-44
kegiatan adalah tersusunnya Pengelolaan Asset Irigasi (PAI) pada 20
daerah irigasi.
(5) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi di 6 Balai Pendayagunaan Sumber
Daya Air (PSDA) yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 53.941.363.550,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja
jaringan irigasi pada 58 Daerah Irigasi (DI) dan mempertahankan kondisi
Jaringan Irigasi pada 91 DI.
2) Permasalahan dan solusi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara parsial pada suatu daerah
irigasi, dan tidak dilakukan pada seluruh daerah irigasi kewenangan Provinsi.
Oleh karena itu pada tahun–tahun mendatang pelaksanaan rehabilitasi irigasi
perlu dilakukan secara tuntas, dalam upaya untuk mencapai target kondisi baik
jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 64-65% dapat terpenuhi.
f) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ, dan
Sumber lainnya di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 776.071.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya laporan
hasil monitoring evaluasi instrumen keamanan bendungan; laporan hasil
rencana optimalisasi pemanfaatan air situ Curug di Kabupaten Bogor;
laporan hasil rencana pemanfaatan irigasi hemat air DI Cikarang
Nguluwung di Kabupaten Sukabumi; serta laporan evaluasi dampak
pembangunan SDA tahun 2005-2009.
(2) Kegiatan Perencanaan Detail Situ dan Waduk di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 988.665.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya perencanaan teknis pengelolaan sumber
daya air melalui sertifikasi waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi dan
Model Test Waduk Sukahurip di Kabupaten Ciamis.
(3) Kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Provinsi Jawa Barat
yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-45
kegiatan adalah tersedianya data hidrologi hasil analisis berupa data
debit pada 73 pos, data hujan pada 105 pos, serta data sedimen pada 10
pos.
(4) Kegiatan Pengelolaan database Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi
yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Jawa Barat Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data berupa
informasi SDA dan peta rupa bumi Jawa Barat.
(5) Kegiatan Pengaturan Sempadan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.552.780.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya rancangan Keputusan Gubernur tentang
Batas Sempadan Situ Bagendit di Kabupaten Garut dan penertiban
sempadan sungai Cikapundung 432 m2.
(6) Kegiatan Dukungan Percepatan pembangunan Waduk Jatigede di
Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 8.326.349.300,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dukungan
persiapan pembangunan waduk jatigede melalui pengukuran tapak
batas; pembebasan lahan 26 Ha; pembinaan dan pemberdayaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air Masyarakat Pendukung Pembangunan
(P3A MPP) pada lokasi pemukiman baru sebanyak 300 orang; pengadaan
patok 60 buah; pengadaan papan larangan 10 buah, pembuatan peta
bidang rincikan 26 Ha; penataan drainase pemukiman swakarsa mandiri
sepanjang 80 m; serta operasional Satgas 1 tahun.
(7) Kegiatan Peningkatan Penertiban Sarana Teknis Air Permukaan dan
Pemanfaatan Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbitnya saran teknis
izin pengambilan air permukaan (SIPPA) di Jawa Barat sebanyak 195
saran teknis; koordinasi pemanfaatan air permukaan 150 orang; serta
terlaksananya koordinasi teknis pemanfaatan tanah Negara 150 orang.
(8) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Air Permukaan dan
Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan penggunaan air permukaan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-46
pada 100 pemanfaat; penyidikan dan penertiban lapangan pada 25
perusahaan; serta terkendali dan terawasinya pemasukan pemanfaatan
tanah Negara.
(9) Kegiatan Pengelolaan situ-situ di 6 Balai Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 16.005.017.975,-. Hasil kegiatan adalah kapasitas tampungan situ
untuk air baku menjadi lebih meningkat dengan melakukan
pembangunan embung di 1 lokasi; operasi dan pemeliharan terhadap 79
situ; serta kelangsungan fungsi situ menjadi lebih terjamin dengan
melakukan rehabilitasi terhadap 17 situ.
(10) Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai di 4 Balai Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 5.458.108.350,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kesinambungan fungsi sungai untuk mengendalikan erosi,
sedimentasi dan pengendalian daya rusak air/banjir pada 12 sungai.
(11) Kegiatan Operasional Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
hidrologi di 6 balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.135.544.300,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya data kuantitas serta kualitas air dan
pengendalian sumber air pada 6 wilayah sungai yang dapat dimanfaatkan
oleh stakeholder.
(12) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya air dan Irigasi
dan Kerjasama Pengelolan Sumber Daya air dan Irigasi yang
dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pembahasan Dewan Sumber Daya Air
(DSDA) Provinsi Jawa Barat; terevaluasi dan tersusunnya kerjasama
pengelolaan sumjber daya air di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-
DKI-Banten tahun 2010; terfasilitasinya Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamatan Air (GN-KPA); serta tersusunnya kesepahaman PSDA di
Provinsi Jawa Barat.
(13) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber
Daya Air Mineral dan Irigasi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro
Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-,. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya rapat koordinasi penanganan dan penyelesaian aspek
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-47
sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede; serta rapat koordinasi
evaluasi pengembangan infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Pada pelaksanaan program tersebut, terdapat permasalahan diantaranya
dalam pembangunan fisik Waduk Jatigede terjadi ketidakseimbangan
antara pembangunan fisik dengan penyelesaian/penanganan dampak
sosial terutama dalam pendanaannya (pembebasan lahan relokasi
penduduk) masih sangat minim, sehingga permasalahan di lapangan
menjadi lebih rumit dan kompleks. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut diperlukan adanya kesepakatan bersama tentang pembagian
dan tanggung jawab antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Sumedang dan kabupaten pemanfaat (Majalengka, Cirebon dan
Indramayu) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan dan
penyelesaian dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede.
Dalam rangka menyelesaikan dampak sosial pembangunan waduk
jatigede, saat ini telah disusun Draft MoU antara Pemerintah Pusat yang
diwakili beberapa kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda
Kabupaten Sumedang, Cirebon, Majalengka dan Indramayu.
(2) Masih terdapatnya pemanfaatan lahan pada sempadan sumber air yang
tidak sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu pada kegiatan Pengaturan
Sempadan Sumber Air pada masa mendatang perlu ditingkatkan agar
pemahaman masyarakat akan pentingnya sempadan sumber air menjadi
lebih baik.
(3) Secara umum, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya merupakan salah satu
upaya dalam pengelolaan sumber daya air terintegrasi (IWRM –
Integrated Water Resources Management) di dalam pelaksanaannya
menyangkut berbagai pihak (multi pihak) dan dilakukan secara
partisipatif dimana masyarakat sebagai sumber utama sedangkan
pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Pada masa mendatang
harus ditingkatkan lintas koordinasi/ kerjasama untuk mensinergiskan
program kegiatan pembangunan antara lain, dengan :
(a) Instansi yang berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan
kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan
(b) Instansi yang berperan dalam pembinaan masyarakat dalam
pemanfaatan lahan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-48
(c) Instansi yang berperan dalam pengaturan air tanah, rehabilitasi/
reklamasi kawasan tambang.
(d) Instansi yang berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan.
(e) Masyarakat yang menerima/ menikmati hasil pembangunan.
Pengelolaan sumber daya air yang baik akan berdampak meningkatnya
daya dukung lingkungan, mengurangi banjir, tanah longsor dan
kekeringan, sehingga akan tercapai peningkatan ketersediaan pangan
dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan keamanan.
g) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Pemantauan dan Penanggulangan Bencana Alam di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 735.573.500,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya bahan banjiran berupa karung plastik 25.000 lembar; bronjong
kawat 2.280 unit; dan troly 60 buah.
2) Permasalahan dan solusi
Berdasarkan hasil pemantauan daerah rawan banjir di Provinsi Jawa Barat pada
tahun 2010, daerah rawan banjir terdapat hampir di semua Kabupaten/kota di
Jawa Barat, sehingga penyediaan bahan banjiran tidak mencukupi untuk
penanganan darurat. Pada masa mendatang diperlukan dana siap pakai (on
call).
h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Besih dan Air Limbah
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.698.429.250,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya Detail Engineering Design (DED) Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) translok, DED SPAM Regional Metro
Bandung, DED air bersih perdesaan; terlaksananya pendampingan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
terlaksananya pengembangan serta review desain dan supervisi SPAM
IKK (Ibu Kota Kecamatan) dan Pantura; tersedianya pipa air bersih
perdesaan; serta tersedianya hidran umum dan pompa distribusi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-49
(2) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.275.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya masterplan air limbah Metropolitan
Bandung; pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di sekitar TPPAS
(Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legok Nangka;
Pembangunan Septic tank Komunal di Kabupaten Cianjur dan Karawang;
tersedianya perencanaan teknis rinci sarana dan prasarana air limbah di
Jawa Barat; tersedianya perencanaan, supervisi, dan pendampingan
sanimas di Kota Depok; serta pembangunan sanimas di Kota Depok.
(3) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Drainase di wilayah Metro Bandung
yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya rencana teknis rinci drainase metropolitan
Bandung.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak menemui kendala yang berarti,
sedangkan secara program, masih rendahnya akses masyarakat terhadap
prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di
perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air
baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen Kabupaten/kota
dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum,
masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola Sistem penyediaan Air
Minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memfasilitasi
peningkatan kinerja lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum,
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Regional dan fasilitasi serta
sinkronisasi berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah (APBD dan
APBN) atau sumber dana lainnya (swasta dan masyarakat)
(2) Kinerja pengelolaan air limbah domestik meningkat tidak signifikan
karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik
menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan
maintenance di masing-masing Kabupaten/kota sangat kurang. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kabupaten/kota
harus lebih meningkatkan perhatian terhadap penanganan permasalahan
air limbah dengan cara meningkatkan kinerja sistem pengelolaan air
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-50
limbah yang meliputi aspek peraturan, pembiayaan, kelembagaan, teknis
dan peran serta masyarakat.
h) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
sosialisasi penyelenggaraan jasa konstruksi secara teratur bagi pengguna
dan penyedia jasa konstruksi sebanyak 50 orang.
(2) Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pembekalan dan uji keterampilan bagi tenaga tukang
konstruksi sebanyak 1.040 peserta dari 26 kabupaten/kota serta
bimbingan teknis 50 orang tenaga ahli konstruksi sebagai kegiatan rutin.
Hal ini turut memberikan konstribusi bagi peningkatan penyerapan
tenaga kerja konstruksi dan penciptaan lapangan kerja, serta
terfasilitasinya penyelenggaraan forum jasa konstruksi di Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah
pada kegiatan uji keterampilan tenaga tukang yaitu pada proses
rekrutmen/pemilihan peserta yang masih melalui pihak ke-3 (rekomendasi
aparat desa dll) sehingga peserta uji tidak dapat diketahui secara dini
mengenai kompetensi kerja yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan ke depan
prosedur rekrutmen para peserta dapat dilaksanakan secara langsung dan atau
dilakukan uji awal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki
oleh calon peserta.
5. URUSAN PENATAAN RUANG
a) Program Perencanaan Ruang
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TKPRD/BKPRD yang dilaksanakan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-51
adalah terfasilitasinya sosialisasi RTRWP Jawa Barat 2005-2029,
terfasilitasinya RTRWP Kabupaten/kota; serta terfasilitasinya jaringan
data spasial.
(2) Kegiatan Pembuatan Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya peta tutupan lahan Jawa Barat serta aturan
pendukungnya.
(3) Kegiatan Penyusunan Raperda Jabar-Selatan yang dilaksanakan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan
anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
materi teknis konsep pengembangan Jabar Selatan dan terlaksananya
Seminar Pengembangan Jabar Selatan.
(4) Kegiatan Perencanaan Ruang Kawasan Jawa Barat yang dilaksanakan
yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.033.900.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya kajian rencana untuk Kawasan Strategis
Provinsi di wilayah Jabar Selatan dan Koridor Cirebon-Cikampek.
(5) Kegiatan Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Cikampek-Cirebon yang
dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Kajian Rencana
Tata Ruang Kawasan Koridor Cikampek-Cirebon sebagai dasar untuk
penetapan kebijakan daerah dalam mewujudkan keselarasan
pembangunan di Kawasan Strategis Koridor Cikampek-Cirebon.
2) Permasalahan dan Solusi
Pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yaitu belum
ditetapkannya Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat pada
jangka waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat kesulitan dalam
penentuan arah kebijakan penataan ruang KSP. Adapun upaya yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan dialog dan koordinasi
terkait data/informasi dan arahan kebijakan penataan ruang baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-52
b) Program Pemanfaatan Ruang
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pusat Pemerintahan Terpadu yang dilaksanakan Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
dokumen kajian pusat pemerintahan terpadu di Provinsi Jawa Barat.
(2) Kegiatan Strategi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat
yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.845.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya dokumen strategi pengembangan perkotaan
dan perdesaan di Kawasan Metropolitan/PKN di Jawa Barat.
(3) Kegiatan Model Pengelolaan Pembangunan Kawasan Metropolitan yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.842.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Kajian Model Pengelolaan Pembangunan
di Kawasan Metropolitan.
(4) Kegiatan Penyusunan/Pembuatan Ilustrasi dan Perspektif Pengembangan
Infrastruktur Jawa Barat 2025 yang dilaksanakan Dinas Permukiman
dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran
Rp. 722.600.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Media Ilustrasi dan
Perspektif Pengembangan Infrastruktur Jawa Barat 2025.
(5) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi Geografis yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya System Informasi
Geografis yang didukung oleh struktur basis data pembangunan sarana
dan prasarana permukiman dan perumahan berbasis web.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, terdapat permasalahan yaitu pada
kegiatan Model Pengelolaan Pembangunan Kawasan Metropolitan untuk Sub
Kegiatan Pengkayaan Wawasan Pengelolaan Kawasan Metropolitan yang
direncanakan akan berkunjung ke beberapa kota Metropolitan di Brazil,
mengalami kegagalan dalam proses lelang karena tidak ada pihak penyedia
jasa yang memenuhi syarat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi
persoalan ini dengan melakukan beberapa kali pelelangan ulang, namun dari
proses pelelangan ulang tersebut tetap tidak ada pihak penyedia jasa yang
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-53
memenuhi syarat sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan dan alokasi
anggarannya tidak digunakan.
c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.760.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Kajian Teknis Permohonan Rekomendasi Gubernur untuk
Kawasan Bandung Utara (KBU); tersedianya software pendukung penilaian
rekomendasi Gubernur; serta Pemutakhiran data dan Website KBU yang
mendukung penyelenggaraan koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang.
2) Permasalahan dan Solusi
Pada pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu
minimnya data dan informasi detail untuk pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan ruang KBU serta lemahnya pengendalian dan pengawasan tingkat
Kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan
meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pengendalian pengawasan dengan
Kabupaten/kota.
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
a) Program Kerjasama Pembangunan.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan dan
Badan/Kelembagaan Luar Negeri yang dilaksanakan Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 568.487.000,-. Hasil yang dicapai, terfasilitasinya
kerjasama dalam rangka Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dengan Pemerintah Provinsi Heilongjiang, RRC, dituangkan dalam
Letter of Intent (LoI) tentang Pembentukan Hubungan Kerjasama di
Bidang Pendidikan, Budaya, Pertanian, Ekonomi, Perdagangan,
Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bidang lainnya sesuai
kesepakatan. Kemudian dilakukan kegiatan penjajakan tindak lanjut LoI
kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi
Guanajuato, Meksiko di bidang pendidikan, kebudayaan, perdagangan,
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-54
kesehatan, pariwisata, lingkungan, teknologi dan investasi. Sementara
hasil yang dicapai dalam bidang kerjasama badan/kelembagaan,
terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Save the Children, sebuah non-governmental organization (NGO) yang
bergerak di bidang advokasi untuk anak-anak berkebutuhan di seluruh
dunia dengan program Rintisan Pengembangan Pusat dukungan Anak
dan Keluarga; kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HIV
Cooperation Program for Indonesia (HCPI) tentang Pencegahan
Penularan HIV/AIDS di kalangan Pengguna Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif NAPZA Suntik, serta fasilitasi penawaran kerjasama dari
beberapa badan/lembaga di luar negeri lainnya. Hasil pelaksanaan
kegiatan lainnya, terfasilitasinya aparatur pengelola kerjasama daerah
untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar
Negeri dan terlaksananya pengkajian terhadap rencana kerjasama
dengan Pemerintah Provinsi di luar negeri dan kerjasama dengan
badan/lembaga luar negeri lainnya.
(2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak
Ketiga, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 320.735.000,-. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan, tersedianya 4
(empat) naskah kerjasama antar Provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan
Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011 dalam Forum Kerjasama Daerah
Mitra Praja Utama (MPU); tersedianya 6 (enam) naskah kerjasama antar
Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah Jabodatabekjur, meliputi
Keputusan Bersama tentang Revitalisasi Kelembagaan BKSP
Jabodetabekjur; Keputusan Bersama tentang Penetapan Jadwal Rapat
Forum BKSP Jabodetabekjur; Peraturan Bersama kelembagaan BKSP
Jabodetabekjur sehubungan dengan bergabungnya Kota Tangerang
Selatan dalam keanggotaan BKSP Jabodetabekjur; Kesepakatan Bersama
tentang Penyediaan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH) bagi Konsumen di Wilayah Provinsi DKI Jakarta; Kesepakatan
Bersama tentang Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan kerjasama
hibah. Kemudian, tersedianya naskah Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota di
Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan dan
Tematik di Jawa Barat Tahun 2011; Terfasilitasinya kerjasama
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-55
pembangunan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan
Provinsi Jawa Tengah, antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi
Banten; Kerjasama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; Kerjasama
Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta
Tindak Perdagangan Orang (trafficking) antara Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan
Kalimantan Timur; Kerjasama dalam bidang transmigrasi antara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 14 (empat belas) Pemerintah
Provinsi di Indonesia sebagai daerah penerima transmigran; Kerjasama
antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah
Kabupaten/kota di bidang Pengembangan Perpustakaan Umum di Jawa
Barat; Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Pemerintah Kabupaten/kota di bidang Pengembangan Industri
Pengolahan Makanan dan Minuman di Kabupaten Ciamis; Fasilitasi
kerjasama antar daerah Kabupaten/kota di bidang pengelolaan
pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan
pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan
Kabupaten Bandung Barat, serta fasilitasi kerjasama antar daerah
Kabupaten/kota di bidang layanan publik dan infrastruktur di wilayah
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I (Bogor);
Tersusunnya Rancangan Model Kerjasama Regional CIAYUMAJAKUNING
dalam konteks pengembangan kawasan strategis secara sinergi,
terintegrasi, efektif dan efisien; Adanya peningkatan kapasitas aparatur
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan
kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga melalui
sosialisasi kerjasama daerah yang dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan.
(3) Kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI) Tahun 2010, yang dilaksanakan Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.956.996.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan
terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 1 s/d 4 Desember 2010 di Hotel
Grand Preanger, Bandung dan kegiatan penunjang yaitu Pameran Produk
Unggulan Daerah II di Lapangan Gasibu, Bandung. Hasil Rakernas
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-56
tersebut berupa rekomendasi dan telah disampaikan kepada Presiden RI
melalui surat Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Nomor
A.194/APPSI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.
(4) Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang dilaksanakan Biro
Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.925.000,-. Hasil pelaksanaan
kegiatan, tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan tersusunnya Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Database Kerjasama Daerah (modul).
(5) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah di Jawa Barat yang
dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jakarta,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan
tersebut, terwujudnya sinergitas kinerja keprotokolan dalam rangka
fasilitasi dengan aparatur / pimpinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
(6) Kegiatan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang
dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jakarta,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan
tersebut, meningkatnya sinergitas hubungan antar lembaga dalam negeri
dan luar negeri; Sinergitas hubungan antar daerah dalam rangka Mitra
Praja Utama (MPU); Sinergitas Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia
(APPSI); Sinergitas Ijin Perjalanan ke Luar Negeri.
(7) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan
tersebut tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/
kota di wilayah I (kewilayahan) sebagai bahan musrenbang tingkat
provinsi.
(8) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke
Kabupaten/kota yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, berupa dokumen hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan OPD kabupaten/kota
yang dibiayai APBD Provinsi melalui kegiatan OPD Provinsi.
(9) Kegiatan Koordinas, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-57
Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tersusunnya
dokumen sosialisasi/pencerahan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh
agama tentang dampak negatif dari perilaku/kebiasaan merokok di
masing-masing kabupaten/kota dan dokumen hasil rapat koordinasi
tentang DBHCT 2010.
2) Permasalahan dan Solusi.
(1) Masih adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri dan
ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan sektoral.
Solusinya, melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah secara
berkesinambungan, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Dalam Negeri.
(2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama luar negeri,
mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, baik secara
kualitas maupun kuantitas. Solusinya, peningkatan wawasan dan
pemahaman aparatur pengelola kerjasama luar negeri, mulai dari tingkat
pengambil kebijakan hingga pelaksana, sesuai dengan Permendagri No.
19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana
Kerjasama Daerah.
(3) Pengorganisasian dan koordinasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri
belum berjalan dengan optimal. Solusinya, meningkatkan koordinasi
dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan
kerjasama luar negeri yang sinergis dan tertib administrasi.
(4) Masih adanya inkosistensi peraturan perundang-undangan dalam bidang
kerjasama daerah. Solusinya, memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah berkenaan dengan kebijakan yang implementasinya di
daerah menghadapi kendala.
(5) Belum sinerginya program pembangunan antar daerah Provinsi/
Kabupaten/kota baik antar daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang
berbatasan maupun bersifat regional. Solusinya, meningkatkan komitmen
bersama antar daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota di berbagai
bidang pembangunan daerah yang dituangkan dalam naskah kerjasama
daerah.
(6) Terbatasnya pemahaman aparatur pengelola kerjasama daerah.
Solusinya, meningkatkan pemahaman aparatur pengelola kerjasama
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-58
melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama
daerah.
(7) Belum tersedianya peraturan gubernur tentang petunjuk teknis
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, dilaksanakan penyusunan peraturan gubernur
tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Daerah.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi 2010 serta Fasilitasi Pra
Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten/kota se Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.143.110.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasikannya
perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat.
(2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 dan Sertifikasi ISO
9001:2008 sehingga dapat dijadikan acuan/pedoman perencanaan
pembangunan tahunan daerah.
(3) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan APBN yang dilaksanakan Badan
Perencanaan dan pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat.
(4) Kegiatan Pendukungan Komite Perencanaan Pembangunan yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen
rekomendasi kebijakan perencanaan yang bersifat terobosan di Provinsi
Jawa Barat.
(5) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah
Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-59
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas
plafon, serta usulan kegiatan dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota.
(6) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Non APBD Provinsi Jawa Barat
tahun 2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya
perencanaan kegiatan non APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011.
(7) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tahun 2010 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terkendalinya pelaksanaan rencana pembangunan di Provinsi yang
didanai dari APBN maupun APBD.
(8) Kegiatan Fasilitasi Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam
Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dari lembaga penelitian
dan pengembangan di Jawa Barat.
(9) Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi yang dilaksanakan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan bidang ekonomi dan
termanfaatkannya dokumen perencanaan kebijakan ekonomi.
(10) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan di Bidang Fisik
yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya rakor lingkup
bidang fisik se Jawa Barat; terkoordinasinya perencanaan pembangunan
infrastruktur wilayah penataan ruang dan sumber daya alam dan
lingkungan hidup baik yang bersumber dari APBN, PLN, APBD Prov. Serta
APBD kabupaten/kota; terinformasikannya (RSWP3K) Jabar dan RIPW
Jabar Selatan; terinformasikannya RTRWP Jabar 2029 sebagai acuan
penyusunan RTRW kabupaten/kota di Jawa Barat dan terwujudnya
sinergitas penataan ruang Provinsi Jawa Barat; dan tersedianya
penunjang Program WISP dan PISP di Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-60
(11) Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 578.445.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Sinkronisasi dan
sinergitas perencanaan bidang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat
meliputi aspek aparatur, politik, hukum dan tramtib; tersusunnya Road
Map Reformasi Birokrasi, serta tersusunnya Grand Design daerah otonom
di Jawa Barat.
(12) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Antar
Provinsi yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 532.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kerjasama
musyawarah rencana pembangunan regional se Jawa Bali;
terselenggaranya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Jabar–
Banten; terselenggaranya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan
Jabar–Jateng; terselenggaranya monitoring dan evaluasi kerjasama
pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi; terlaksananya fasilitasi
dan koordinasi kerjasama pembangunan daerah perbatasan serta
tersedianya dukungan terhadap penyelenggaraan rapat teknis Mitra
Praja Utama (MPU).
(13) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi
yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kesekretariatan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat.
(14) Kegiatan Pusat Pengendalian IPM Tahun 2015 yang dilaksanakan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terbangunnya pusat pengendalian pencapaian IPM 80 Tahun
2015.
(15) Kegiatan Penyelenggaraan Konreg PDRB se Jabalnusra yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya kesepakatan
indikator data/informasi tentang PDRB se Jabalnusra.
(16) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-61
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 325.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengenalan
rencana aksi nasional pemberantasan korupsi dalam bentuk sosialisasi;
terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penyusun dan
Pelaksana Rencana Aksi Daerah pemberantasan korupsi Pemerintah
Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013; serta terbitnya Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang rencana Aksi daerah Pemberantasan
Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 dokumen RAD-
PK Provinsi Jawa Barat dalam upaya Mewujudkan Kepemerintahan yang
baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta
perbuatan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara;
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan
liar.
(17) Kegiatan Kajian Stratejik Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 950.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen
perencanaan berbasis hasil Ristek.
(18) Kegiatan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya aplikasi
perencanaan pembangunan daerah.
(19) Kegiatan Sinkronisasi, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sinergitas
perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial dan budaya, baik antar
OPD terkait serta antar level pemerintahan.
(20) Kegiatan Revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan RPJPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 yang dilaksanakan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersedianya acuan/pedoman Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang dan Jangka Menengah.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-62
(21) Kegiatan Penyusunan Actionplan DBHCHT Provinsi Jawa Barat Tahun
2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya acuan untuk Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
(22) Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan
Produksi serta Pengolahan Tembakau di Jawa Barat yang dilaksanakan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya data base tentang produksi, pengolahan
serta distribusi komoditas tembakau di Jawa Barat; terkoordinasinnya
proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan
produksi serta pemanfaatan hasil produksi tembakau di Jawa Barat;
tersedianya rumusan kebijakan yang bersifat teknis dan strategis di
bidang produksi serta pemanfaatan hasil tembakau di Jawa Barat.
(23) Kegiatan Operasioal Komite Daerah Lansia yang dilaksanakan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.440.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya sinergitas Komisi Daerah Lanjut Usia.
(24) Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang
dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 9.278.675.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pemeriksaan reguler ke 58 OPD Provinsi Jawa Barat dan
26 pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat, terlaksananya
pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, dan terlaksananya evaluasi
SAKIP OPD Provinsi Jawa Barat.
(25) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya dokumen
hasil koordinasi penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat
dengan Itjen Depdagri, MENPAN dan Kementerian lainnya diluar Provinsi
Jawa Barat dan hasil monitoring penyelesaian dan penanganan tindak
lanjut kasus pengaduan masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota
sebagai bahan laporan/informasi ke pimpinan dan masyarakat, terealisasi
22 laporan kasus.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-63
(26) Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan
Koordinasi Pengawasan, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 395.250.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan
pengawasan di Jawa Barat dan meningkatnya kualitas pelaksanaan hasil
pengawasan serta termanfaatkannya PKPT dan dokumen hasil dari
Rakorwasda dan Rakorwasnas sebagai bahan penyusunan perencanaan
yang lebih sinergis.
(27) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Lanjut Hasil Audit Itjen
Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat,
yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 458.950.000,-. Hasil kegiatan adalah
termanfaatkannya hasil pemutakhiran Data Tindak Lanjut Audit Itjen
Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
(28) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) pada Pemerintah Kabupaten/kota, yang dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 592.720.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya hasil evaluasi
sehingga meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
(29) Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 249.320.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya dokumen
hasil Monitoring RAD-PK pada 26 Kabupaten/kota sebagai bahan
laporan/informasi dan perbaikan pelaksanaan RAD-PK guna
meningkatkan kualitas pelayanan Publik Pemerintah dan mencegah
tindak pidana korupsi.
(30) Kegiatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.812.500,-. Hasil
kegiatan adalah terukurnya LAKIP Provinsi Jawa Barat.
(31) Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Daerah Berlokasi Desa yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-64
Program Pembangunan Daerah berlokasi Desa dengan OPD terkait di
provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat.
(32) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah III yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Pra Musrenbang Wilayah III Provinsi Jawa
Barat.
(33) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan
yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya penelitian terhadap 1.376 kegiatan yang
tersebar di 44 OPD dan 12 Biro dalam rangka penyesuaian program/
kegiatan rincian belanja dan besaran anggaran pada masing-masing
kegiatan.
(34) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyusunan
Program yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan
wawasan dalam penyusunan program mengenai kawasan ekonomi
khusus (KEK).
(35) Kegiatan Pembaharuan Basis Data dan Sistem Informasi Administrasi
Pembangunan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas informasi
dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan di Jawa Barat.
(36) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan APBD Tahun
Anggaran 2010 yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.475.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi ke 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, terciptanya pelaksanaan
program pembangunan yang efisien dan efektif serta terprediksinya
penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010.
(37) Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun
2011 yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-65
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Pedoman
pelaksanaan APBD Tahun 2011 dan tersosialisasikannya Petunjuk Teknis
APBD Jawa Barat dan Standar Biaya kepada 44 OPD dan 12 biro pada
Setda Provinsi Jawa Barat.
(38) Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Lintas OPD dan Kabupaten/ Kota
Bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah
Provinsi Dengan Pemerintah Dan Kabupaten/kota.
(39) Kegiatan Akuntabilitas Bantuan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.698.320.212,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2010 dengan
akuntabel dan transparan serta meningkatnya Sinergitas pelaksanaan
pembangunan provinsi dan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
(40) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan DBHCHT Provinsi dan
Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasi dan termonitornya
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau pada 17 OPD dan 26 Kabupaten/kota.
(41) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 249.880.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Disnakertrans
Provinsi Jawa Barat dan tersedianya dokumen DPA,RKA,LAKIP dan LKPJ.
(42) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Monev, yang
dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 220.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusun dan
terlaksananya Rencana Kerja (RENJA) OPD; RKA OPD, DPA OPD, RKA-KL
dan DIPA; LKPJ/LPPD, LAKIP, Evaluasi Kinerja; dan terlaksananya Rakor
Pembanguan Perkebunan.
(43) Kegiatan monitoring, evaluasi bantuan keuangan dan kegiatan OPD yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 125,000,000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-66
pelaksanaan monitoring, evaluasi bantuan keuangan dan kegiatan OPD di
Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
(44) Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Usulan
Program dan Kegiatan Kabupaten/kota se wilayah II sebagai bahan
pembahasan pada Musrenbang Tingkat Provinsi.
(45) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranyan koordinasi
dan fasilitasi Para Musyawarah Pembangunan; meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; tersusunnya
usulan kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah IV.
(46) Kegiatan Penyusunan RIP Postel yang dilaksanakan Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rencana
Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat Tahun 2010.
(47) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kominfo yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah 1 (satu) buah Dokumen Rencana Induk TIK dan 1 (satu)
buah Dokumen Draft Raperda Jabar Cyber Province yang telah disahkan
menjadi Perda No. 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi
dan Informatika.
2) Permasalahan dan Solusi.
(1) Belum optimalnya kualitas dokumen rencana, terutama jika dikaitkan
dengan pendefinisian sasaran program dan posisi relatif kegiatan yang
ditetapkan, serta indikator ketercapaian yang jelas. Oleh karena itu,
redefinisi dan restruktur dokumen rencana organisasi menjadi hal yang
cukup mendasar untuk segera dilakukan.
(2) Polemik yang seringkali muncul dalam pengukuran kinerja adalah
kesulitan dalam melakukan penyamaan persepsi, terutama jika
melakukan penilaian terhadap aktivitas yang kriteria penilaiannya adalah
keberdayagunaannya. Oleh karena itu kriteria penilaian harus dirancang
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-67
dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, namun tetap
memberikan derajat kemampuan menilai yang tinggi.
(3) Kompetensi sumber daya manusia yang akan mendukung kinerja
organisasi dirasakan masih kurang. Hal ini sebagai akibat disparitas
kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Bappeda, serta
kapabilitas sumber daya manusia yang akan menggunakan produk-
produk akhir Bappeda.
(4) Sebagian besar produk akhir Bappeda merupakan akumulasi proses yang
memerlukan pelibatan pihak luar (OPD dan Stakeholder lain dalam
menejemen pembangunan), dimana hal tersebut sebagai konsekuensi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal tersebut
menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan,
yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.
(5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2009, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010 dan
Penetapan Kinerja Tahun 2010 secara umum yaitu : Setiap Organisasi
Perangkat Daerah masih belum memahami tata cara dan teknis
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 serta Penetapan Kinerja Tahun
2010, sehingga hasil penyusunannya belum optimal sesuai dengan yang
diharapkan. Hal ini disebabkan pejabat pengelola penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja
Tahunan Tahun 2010 serta Penetapan Kinerja Tahun 2010 sering
berganti orang akibat mutasi kepegawaian. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut telah dilakukan melalui pemantapan,
penyelarasan dan diskusi langsung dengan tim penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja
Tahunan Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 sehingga
semuanya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan.
(6) Program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang
dilaksanakan OPD Provinsi Jawa Barat masih bersifat parsial atau belum
bersinergi. Solusi dengan adanya kegiatan fasilitasi pembangunan daerah
berlokasi desa diharapkan OPD dapat bersinergi dalam melaksanakan
program kegiatan serta sharing informasi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-68
7. URUSAN PERUMAHAN
a) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara
Pelaksanaan Program
Kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pembangunan Bangunan Gedung yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pengalihan status dan hak rumah negara; tersedianya data
penaksiran dan data informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa
Barat; tersedianya perkiraan biaya pembangunan; tersedianya data penaksiran
harga bangunan gedung; serta sosialisasi dan koordinasi peraturan bangunan
gedung.
b) Program Pengembangan Permukiman
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan Kawasan Perumahan di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya pendampingan bimbingan Kawasan
Tenjoresmi Kabupaten Sukabumi, Kawasan Jatisari Kabupaten Bandung,
Kawasan Sawangan Kota Depok; dan identifikasi Kasiba/Lisiba di
Kawasan Cikarang Kabupaten Bekasi.
(2) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Agropolitan yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.312.900,-. Hasil
kegiatan adalah terbangunnya 1 unit Packing House di Kawasan
Agropolitan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
(3) Kegiatan Pembangunan Percontohan Rumah/ Puskesmas/Sekolah/Sarana
Ibadah dengan Struktur Tahan Gempa 7,5-8 SR yang dilaksanakan
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan
kegiatan adanya tersusunnya Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah
Percontohan Tahan Gempa serta Pembangunan 34 unit Rumah
Percontohan Tahan Gempa di 17 Kabupaten (masing-masing kabupaten
2 unit).
(4) Kegiatan Manajemen Pengembangan Pengelolaan Perumahan Skala
Besar di Perkotaan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-69
Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah pengkayaan wawasan dan
penyusunan manajemen pengembangan pengelolaan perumahan skala
besar di perkotaan.
(5) Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman
Perumahan Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya rumusan
bahan kebijakan pemukiman dan perumahan; serta terlaksananya
sinkronisasi program pembangunan permukiman dan perumahan di Jawa
Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Perkembangan pembangunan perumahan pada kawasan-kawasan perumahan
(sektor formal/swadaya) terkendala pada berbagai faktor meliputi:
keterbatasan lahan di perkotaaan /tingginya harga lahan, pengurusan perizinan
di Kabupaten/kota yang cukup lama, kemampuan daya beli masyarakat yang
menurun, keterbatasan bantuan permodalan bagi para pengembang,
pengaturan kelembagaan kasiba/lisiba yang berdampak kurangnya pembagian
kewenangan (pemerintah/swasta), perubahan /transisi kebijakan pembiayaan
dari bantuan uang muka dan subsidi selisih bunga menjadi kebijakan fasilitas
likuiditas pembiayaan perumahan oleh Kementrian Perumahan Rakyat
(KEMENPERA) serta tingginya suku bunga. Solusi terhadap masalah tersebut
dalam upaya percepatan penyediaan perumahan melalui pendekatan kawasan
di beberapa daerah dan upaya pembagian kewenangan dalam pengembangan
kawasan siap bangun/lingkungan (kasiba/lisiba) dimana penyediaan lahan yang
dilaksanakan pemerintah daerah beserta para pengembang sehingga
berdampak pada pengurangan harga jual rumah, yang pada akhirnya akan
meningkatkan percepatan pembangunan oleh pengembang dalam skala besar
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah.
c) Program Lingkungan Permukiman Sehat
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan Perumahan Perkotaan Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan rumah susun sederhana di
11 Kabupaten/kota; penyiapan kelembagaan pengelolaan rusunawa di
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-70
Kawasan Industri Rancaekek Kabupaten Bandung, Batujajar Kabupaten
Bandung Barat dan Rusunawa bagi PNS Pemerintah Provinsi di Kota
Bandung; serta kajian UPL/UKL pembangunan rusunawa bagi PNS
Pemerintah Provinsi di Kota Bandung.
(2) Kegiatan Pengembangan Perumahan Perdesaan Translok ex Waduk
Jatigede dan daerah perbatasan Provinsi/Kabupaten/kota yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000. Hasil
pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan teknis dan
perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di sekitar
TPPAS Legok Nangka; perencanaan teknik sarana prasarana relokasi
penduduk eks Waduk Jatigede di Kawasan pasir Padang dan Congeang
Kabupaten Sumedang; pematanganan lahan untuk relokasi penduduk ex
Waduk Jatigede, di Desa Congeang Kulon Sumedang, monitoring
pelaksanaan PNPM/PPIP; serta penataan lingkungan permukiman
kawasan nelayan.
(3) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Rusunawa Pekerja Pabrik di Batujajar
yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.350.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya perencanaan teknis dan pengadaan lahan
untuk rusunawa di Kawasan Industri Batujajar seluas 0,568 ha; serta
Kajian UPL/UKL untuk pembangunan Rusunawa bagi pekerja di Batujajar.
(4) Kegiatan Perencanaan dan Penempatan Lokasi Convention Hall yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penempatan
lokasi convention hall.
(5) Kegiatan Perencanaan Jalan Akses dan Penataan Kawasan Wisata Curug
Marela yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen
perencanaan Detail Engineering Design (DED) jalan akses dan penataan
Kawasan Wisata Curug Malela lokasi di Kecamatan Rongga Kabupaten
Bandung Barat.
(6) Kegiatan Pembangunan Ruang khusus Bagi Perokok yang dilaksanakan
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 393.775.000,-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-71
tersedianya sarana bangunan khusus para perokok dengan tipe outdoor
di 5 OPD di Provinsi Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut yaitu pembangunan
Waduk Jatigede akan memasuki akhir pembangunan, dimana pada tahun 2014
diperkirakan Waduk Jatigede akan tergenang, sementara relokasi penduduk
belum tuntas seluruhnya. Untuk menangani permasalahan relokasi penduduk
memerlukan penanganan yang bersifat lintas sektor, diantaranya menyangkut
bidang perumahan dan prasarana dasar bidang pekerjaan umum (PSDU) yang
memerlukan dana besar dan melibatkan Kementrian Perumahan dan Pekerjaan
Umum serta penanganan masalah kependudukan yang memerlukan peran
Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu sedang disusun payung hukum
berupa MOU yang melibatkan kesepakatan pananganan aspek sosial dampak
pembangunan Waduk Jatigede yang melibatkan KEMENPERA, Pekerjaan
Umum serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten-kabupaten
penerima manfaat sehingga diharapkan akan ada penanganan relokasi segera
yang melibatkan berbagai pihak dan sumber dana.
d) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendampingan dan
perbaikan lingkungan sekitar pondok pesantren di 4 lokasi yaitu Pontren Baitul
Hikam di Kabupaten Tasikmalaya, Pontren Al Muthoharoh di Kabupaten
Purwakarta, Pontren Pagelaran I di Kabupaten Subang dan Pontren Manbaul
Huda di Kabupaten Ciamis.
2) Permasalahan dan Solusi
Pada pelaksanaan program tersebut ditemukan permasalahan yaitu pada
bantuan stimulan perbaikan kualitas lingkungan pesantren belum sepenuhnya
dapat melibatkan peran serta Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan
keterbatasan anggaran dan perbedaaan program prioritas dari Pemerintah
Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi. Padahal pembangunan program
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-72
Pemerintah Provinsi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk secara aktif meningkatkan kualitas pemukiman melalui swakelola. Solusi
terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan adanya sinkronisasi program
yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, para
pengelola Pondok Pesantren dan masyarakat luas.
8. URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
a) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Kepemudaan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Bagi Generasi Muda yang di
laksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Kegiatan pembinaan Mental Spiritual bagi Pemuda dari 26
kabupaten/kota se Jawa Barat sebanyak 120 peserta.
(2) Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
Temu konsultasi Balad Kreatif serta Pentas Kreasi Balad Kreatif,
Koordinasi DPD KNPI Jawa Barat dan pelaksanaan Musyawarah Daerah
KNPI Jawa Barat tahun 2010.
(3) Kegiatan Fasilitasi Konferensi Pemuda ASIA AFRIKA yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
Konferensi Pemuda ASIA AFRIKA yang dihadiri oleh 270 orang yang
dihadiri oleh utusan perwakilan dari 40 negara Asia dan Afrika.
(4) Kegiatan Fasilitasi Program Peran Serta Kepemudaan yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.485.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar
Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100 orang,
Sarjana Pendamping Penggerak Pedesaan (SP3) 50 orang, Paskibraka
104 orang; terpilihnya Pemuda Bidang Pelopor 26 orang, Pelatihan
Kepemimpinan Pemuda 105 orang, Pelatihan Bela Negara bagi Pemuda
52 orang, Dialog Pemuda di Jawa Barat 150 orang, Jambore Pemuda
Jawa barat 160 orang, Kemah Bakti Kesatuan Pemuda (KBKP) di 5
kabupaten 250 orang, Hari Sumpah Pemuda 560 orang.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-73
(5) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil pelaksanan kegiatan yaitu berbagai
Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok Pemuda, Pelatihan Kegiatan
Pemuda Pelopor 40 orang, Pelatihan karang Taruna 40 orang, Pelatihan
Pemuda Mesjid 40 orang, Pelatihan Kegiatan Pemuda Keluarga Pemuda
Mandiri 40 orang, Partisipasi Alumni Pelatihan dalam Hari Anti Narkoba
Internasional sebanyak 785 orang.
(6) Kegiatan fasilitasi Kepemudaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro
Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 198.570.000,- dilaksanakan melalui: a. Paduan
Suara Gita Bahana Nusantara, hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
terlaksananya Apresiasi Generasi muda/pelajar dan mahasiswa pada
audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat
Nasional. b. Pembinaan kepemudaan melalui Marching Band GITA
PAKUAN, hasil kegiatan ini adalah Fasilitasi kreativitas Pemuda dalam
bidang seni music dan budaya serta terbinanya unit kegiatan Marching
Band/Korsik Gita Pakuan sebagai pendukung dalam berbagai kegiatan
hari besar tingkat provinsi jawa barat.
2) Permasalahan dan solusi
Belum Bersinerginya Bidang yang manangani Kepemudaan, baik di tingkat
Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota. Solusinya, perlu diselenggarakan
Rencana Aksi Daerah Kepemudaan antara Provinsi dan Kabupaten/kota se Jawa
Barat.
b) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan
Olahraga (SP3OR) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.482.501.000,-. Hasil
pelaksanaan terlaksananya Proses pembinaan dan Pengembangan
Kegiatan Olahraga yang tersebar di 78 kecamatan kabupaten/kota di
Jawa Barat oleh 78 Orang peserta SP3OR.
(2) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran HAORNAS, PORPEMDA, PORPemprov,
PORBuruh, Atraksi Olahraga Ekstreme dan pengiriman kontingen Festival
Ortrad TK Nasional yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-74
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.863.807.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya Haornas, 2500 orang, POR PEMDA dan
POR PEMPROV 5000 orang, Pengiriman Kontingen ORTRAD TK Nasional
20 Orang, Olahraga Ekstreme 250 Orang, POR Buruh 4 cabang Olahraga,
Terkirim nya tim Porpemrov Jabar ke Porpemda Jabar dan Tim
Porpemprov Jabar berhasil menjadi Juara UMUM pada Porpemda 2010.
(3) Kegiatan Kampanye Pemantapan Tiga Program Pengembangan Olahraga
di Masyarakat Minggu Bergerak (GURAK), Jumat Bersih dan Sehat
(JUMSIHAT) dan Beladiri Budaya Masyarakat (BBM)) yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.601.750.000,-. Hasil kegiatan adalah: Pelaksanaan GURAK
kampanye di 9 kabupaten/kota se Jawa Barat, kampanye JUMSIHAT di 9
Kota/Kabupaten se Jawa Barat dan BBM 8 Kabupaten/kota se Jawa
Barat, terlatihnya Instruktur senam Jumsihat sebanyak 150 orang.
(4) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa
Barat dan Pengiriman Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional II
(POPWILNAS II) Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan
Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah
pembinaan olahraga pelajar di kabupaten/kota Se Jawa Barat dan Babak
Kualifikasi 8 Cabor yang di pertandingkan di POPNAS 2011. Koordinasi
Pelaksanaan Popwil 224 orang, Terselenggarnya POPDA Jabar 2.468
orang, Seleksi 8 Cabor yang dipertandingkan di POPWIL NAS 200 orang,
Pembinaan Tim Inti Jabar untuk Popwilnas 161 orang serta Pengiriman
Tim Atlet Jabar ke POPWIL NAS 2010 Palembang 200 orang. Pada
Popwilnas di Palembang, Kontingen Jawa Barat berhasil menjadi Juara
Umum.
(5) Kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga Inter dan Antar Sekolah, yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terpenuhinya SDM untuk kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga antar
sekolah, Anggota Sentra Pembinaan 66 orang, Tenaga Pelatih dan
Pembina 158, tim Monitoring 96 orang, Peserta, wasit dan narasumber
1.028 orang (1.348 orang)
(6) Kegiatan Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar (PPLP) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan
Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-75
Rp. 4.000.000.000,-. Hasil kegiatan terpeliharanya dan meningkatnya
Potensi dan Prestasi Altet Pelajar di Jawa Barat sebanyak 148 orang dari
11 Cabang Olahraga.
(7) Kegiatan Liga Sepak Bola Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Jawa Barat
yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.084.253.750,-m dengan hasil
terselenggaranya LPI di 4 Wilayah Jawa Barat, dikirimkannya tim Jawa
Barat ke tingkat wilayah dan mengikuti LPI tingkat Nasional dengan
meraih Juara III nasional.
(8) Kegiatan Kompetisi Olahraga Permainan yang dilaksanakan Dinas
Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi
Rp. 3.375.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjaringnya
atlet-atlet berprestasi sebanyak 18.294 orang dari beberapa cabang
olahrga permainan yang di perlombakan di PON XVIII 2012 ( Balap
Sepeda 117 orang, Golf 145 orang, Jumlah Peserta Pertandingan
olahraga beregu 4 Cabang olahraga (Basket, Volley,Hockey, Softball)
Klub Binaan (Sepak Bola 22 orang, Marching band 32 orang, Volley 22
orang), Model pembinaan Atlet Elit Jawa Barat menuju JABAR TERKINI
(Terdepan Kekuatan Inti Nasional Indonesia) 85 orang.
(9) Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Penelitian Keolahragaan,
yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.078.450.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kualitas pelatih, tenaga penggerak/pembina/instruktur
olahraga di masyarakat, pengurus melalui kegiatan penataran,pelatihan,
seminar dan penelitian, penataran pelatih keolahragaan dan pengurus
organisasi 116 orang, penataran tenaga keolahragaan dan pengurus
organisasi 137 orang, seminar PORDA 100 orang, tersedianya data hasil
monitoring dan evaluasi 30 orang.
(10) Kegiatan Pendidikan Lanjutan di Bidang Keolahragaan yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 624.260.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelatih
cabang olahraga tingkat dasar 104 orang dan tenaga masseur 52 orang
dari 26 kabupaten/kota se Jawa Barat.
(11) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Tingkat Jawa
Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-76
adalah tersalurkannya penghargaan bagi pelatih dan pembina cabang
olahraga berkualitas sebanyak 43 orang.
(12) Kegiatan Seleksi Atlet Sebagai bintang Iklan Penggerak Pembangunan
Olahraga yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil dari
pelaksanaan adalah terpilihnya atlet sebagai bintang iklan sebanyak 10
orang.
(13) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Penunjang Olahraga yang dilaksanakan
Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan terealisasinya
bantuan peralatan tenis meja kepada 1600 desa/kecamatan se Jawa
Barat.
(14) Kegiatan Perencanaan Detail Engenering Design (DED) dan sosialisasi
Perencanaan pembangunan sport Arcamanik Tahap II yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 101.575.850,-. Hasil penyelenggaraan
terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan Arcamanik Tahap II
(15) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pembangunan SPORT JABAR
Arcamanik Tahap I yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.038.000,-. Hasil
penyelenggaraan terlaksananya Persiapan Lelang pembangunan dan
Pekerjaan Infrastruktur SPORT JABAR Arcamanik tahap I.
(16) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga dan Kreasi
seni Saparua yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.871.755.000,-. Hasil
penyelenggaraan adalah persiapan rehabilitasi sarana prasarana gedung
olahrga dan kreasi seni Saparua. Sedangkan untuk pelaksanaan
Revitalisasi saparua tidak bisa diselenggarakan, karena terbentur dengan
status kepemilikan tanah dan Ijin Membangun.
(17) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pacuan kuda dan Equistrian di
Jatinangor yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 31.850.000,-. Hasil kegiatan terlaksananya
rapat persiapan lelang pembangunan dan pekerjaan infrastruktur
pacuan kuda dan equestrian Jatinangor.
(18) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Sarana Olahraga di JAwa
Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.000.000.000,-. Hasil kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-77
adalah 1 kali Perencanaan masterplan DED untuk Wilayah Cirebon,
Bogor, Purwakarta dan Wilayah Priangan.
(19) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PORDA XI 2010 yang dilaksanakan
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan PORDA XI tahun 2010.
(20) Kegiatan Persiapan pencalonan dan penyelenggaraan Tuan Rumah PON
XIX 2016 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa
Barat dengan alokasi anggaran 1.200.000.000,-. Hasil kegiatan
terpilihnya Jawa Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional
(PON) ke XIX Tahun 2016.
(21) Fasilitasi Seagames XXVI 2011 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan
Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 358.357.250,-. Hasil kegiatan terlaksananya sosialisasi persiapan
Seagames XXVI 2011 diikuti oleh 150 orang. Pada tahun 2010 telah
ditetapkan Sumatera Selatan dan DKI Jakarta Menjadi Tuan Rumah Sea
Games XXVI 2011, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dilanjutkan.
(22) Pengembangan Model Kemitraan tingkat Provinsi, Nasional dan
Internasional yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 644.696.500,-. Hasil
kegiatan berupa terjalinnya Kemitraan dengan lembaga internasional
dengan KOICA Korea Selatan dan melaksanakan studi banding ke Korea
Selatan, sosialisasi keolahragaan dengan organisasi olahraga masyarakat,
hasil kegiatan adalah tersusunnya buku pedoman kemitraan 1000 buah,
terjalinnya kemitraan dengan organisasi olahraga masyarakat, terdatanya
organisasi olahraga masyarakat di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat,
terciptanya kemitraan keolahragaan, terealisasinya bantuan keuangan
untuk organisasi keolahragaan sebanyak 24 organisasi.
(23) Pengembangan Mitra dengan Asosiasi Jurnalis Pekan Olahraga Wartawan
Nasional (PORWANAS) ke IX 2010 di Palembang yang diselenggarakan
oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan anggaran
Rp. 554.554.000,-. Hasil kegiatan meningkatnya prestasi olahraga dalam
event nasional
(24) Fasilitasi Bantuan Keuangan Pengembangan si Jalak Harupat Kabupaten
Bandung dan fasilitasi Pertandingan yang diselenggarkan oleh Dinas
Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-78
Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan terfasilitasinya bantuan keuangan
pengembangan si Jalak Harupat kabupaten Bandung.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Permasalahan:
(a) Permasalahan perizinan Pembangunan yang belum dapat
diselesaikan, menyebabkan pembangunan Sarana Prasarana
terhambat, seperti halnya Sarana Prasarana Saparua.
(b) Terbatasnya Tenaga Sumber Daya Manusia dalam hal pelaporan
Akuntansi dan masalah administratif yang mempunyai sertifikat
untuk pengadaan barang dan jasa.
(c) Standarisasi Biaya untuk penunjang kegiatan olahraga masih kurang
Spesifik dalam hal belanja Barang dan Jasa.
(2) Solusi
(a) Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait di
Kabupaten/kota.
(b) Rekruitmen Tenaga Sumber Daya Manusia yang memahami bidang
Administratif dan Lelang.
(c) Menyusun Standarisasi biaya untuk kegiatan Olahraga, baik belanja
Barang maupun Belanja Jasa.
9. URUSAN PENANAMAN MODAL
a) Program Peningkatan Iklim Investasi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pendataan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
PMA/PMDN yang yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 565.000.000,-. Hasil kegiatan adalah:
(a) Tersedianya data minat investasi PMA/PMDN bagi 432 buah proyek
dan menyerap tenaga kerja 168.315 orang
(b) Tersedianya data realisasi investasi PMA/PMDN bagi 731 buah proyek
dan menyerap tenaga kerja 218.239 orang
(c) Terselenggaranya pembinaan kepada 450 perusahaan PMA/PMDN
untuk meningkatkan kewajiban lapor (Laporan Kegiatan Penanaman
Modal/ LKPM)
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-79
(d) Teridentifikasinya 4 kelompok permasalahan (pertanahan,
pemasaran, ketenagakerjaan dan kelompok lainnya) pada 123
perusahaan PMA/PMDN yang ditindaklanjuti oleh satgas penanganan
permasalahan penanaman modal di Jawa Barat.
(2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil
Peluang Investasi di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi
Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.644.032.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya naskah akademis kebijakan penanaman modal daerah di
Jawa Barat; tersedianya Sistem Informasi Investasi Terpadu Jawa Barat
(SI2T-JB); serta tersusunnya profil peluang investasi di Jawa Barat.
(3) Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.000.000. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Forum Sinergitas
Perencanaan OPD; terselenggaranya kegiatan Mukornis; serta
keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan investasi BKPM RI.
(4) Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat, yang
dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya koordinasi dan sosialisasi untuk mewujudkan
harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi
di daerah serta monitoring dan evaluasi investasi, baik PMA maupun
PMDN di Jawa Barat
2) Permasalahan dan solusi
(1) Pendataan realisasi investasi belum sepenuhnya menggambarkan
aktifitas investasi secara menyeluruh sesuai dengan Undang-undang No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan mekanisme pendataan Penanaman
Modal (format baru).
(2) Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban
pelaporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sosialisasi
terhadap perusahaan PMA/PMDN untuk melakukan kewajiban pelaporan
serta penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang
telah memenuhi kewajibannya.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-80
(3) Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha
dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan/ hambatan yang dihadapi
perusahaan PMA/PMDN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
dilakukan penguatan kelembagaan penanganan permasalahan investasi
(Task Force) dan peningkatan komunikasi pelaksanaan.
(4) Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang
memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal
mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jawa Barat.
b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Promosi Dalam dan Luar Negeri yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.845.338.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya keikutsertaan
pada Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Investment Forum (Jakvest),
Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Bandung dan Surabaya,
Invesda dan Expo di DIY, serta Batam Investrade Expo dan Forum di
Batam; serta terselenggaranya kegiatan misi promosi terpadu (Trade-
Tourism-Investment) di beberapa Negara wilayah Asia, Eropa dan Timur
Tengah.
(2) Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Forum Interaksi Investor yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan
internalisasi peningkatan kemampuan aparatur penanaman modal
(Provinsi dan Kabupaten/kota); terselenggaranya kegiatan peningkatan
SDM bidang penanaman modal bagi 10 Provinsi Anggota Mitra Praja
Utama (MPU); serta terselenggaranya kegitan persiapan pembentukan
West Java Partner (WJP).
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Negara-negara non tradisional (selain Negara yang telah konsisten
berinvestasi di Jawa Barat), umumnya belum mengenal baik Provinsi
Jawa Barat dikarenakan minimnya informasi tentang Provinsi Jawa Barat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya promosi ke
Negara-negara tersebut secara terstruktur, kontinyu dan terpadu.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-81
(2) Belum tersedianya Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK)
pelayanan dan fasilitas penanaman modal yang akan menjadi acuan
pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut Pemerintah harus didorong untuk segera
menyusun dan menerbitkan NSPK.
10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Peran Koperasi yang dilaksanakan Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.902.500.000,-. Hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM serta volume
usaha KUMKM; terlaksananya bimbingan konsultasi kepada 300 Koperasi;
penguatan kelembagaan kepada 26 Dekopinwil/Dekopinda; penilaian
kepada 52 tokoh koperasi dan 260 koperasi berprestasi; serta
peningkatan kelembagaan dan usaha kepada 100 KUKM batik, 27
Koperasi wanita dan 100 UMK perempuan dan 100 orang pengelola
koperasi mahasiswa.
(2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM yang dilaksanakan Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan teknis substantive dan manajerial
kewirausahaan/kewirakoperasian kepada 1.980 orang pengelola KUMKM.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Secara umum kelembagaan KUMKM di Jawa Barat terus berkembang
namun belum didukung dengan pola pemberdayaan untuk meningkatkan
daya kompetitif KUKM guna meningkatkan minat para investor untuk
menanamkan modalnya pada usaha KUMKM. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut Pemerintah bersama Lembaga penggerak
pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi
mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan
pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak
pada usaha kecil dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-82
produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi
namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses
dengan usaha dagang/ industry guna memasarkan purnakarya kepada
konsumen di tingkat yang lebih tinggi melalui kegiatan pameran , media
dan forum lainnya.
(2) Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan
optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada
anggota/masyarakat, begitu pula sebaliknya peran serta
anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu
ditingkatkan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan
informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program
KUMKM yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat
membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi
serta usaha kecil dan Menengah.
(3) Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja pengelola
KUMKM, sehingga pengelolaan KUMKM belum dapat mengimbangi
kecepatan dan ketepatan dalam mengelola KUMKM. Solusi atas
permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan pelatihan manajerial dan
kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan
kewirausahaan bagi pengelola KUMKM.
b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM,
yang yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.050.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terealisasinya kelayakan
pembiayaan usaha bagi 750 KUMKM; rintisan pembentukan 1 lembaga
pembiayaan KUMKM; pengembangan kewirausahaan bagi 150 Kelompok
usaha mikro perempuan dan pengrajin serta expo pembiayaan KUMKM
yang diikuti oleh 250 Lembaga Pembiayaan dan 2.000 KUMKM se Jawa
Barat.
(2) Kegiatan Pengembangan Produk KUMKM yang dilaksanakan Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.182.912.500,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya peningkatan akses pasar 382 pelaku usaha KUMKM;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-83
terlaksananya peningkatan daya saing KUMKM melalui pengembangan
produk oleh 2.542 KUMKM; sertifikasi Halal oleh 400 KUMKM; serta
sertifikasi Merk oleh 100 KUMKM.
(3) Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian KUMKM Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pengendalian 6.802 KUMKM; penyiapan
dan penetapan KUMKM calon penerima bantuan usaha kepada 260
KUMKM; terselenggaranya Gerakan Sadar Koperasi melalui media visual
sebanyak 5 kali dan media audio sebanyak 25 kali; tersusunnya dokumen
peran KUMKM terhadap perekonomian regional; penumbuhan wirausaha
sektor informal kepada 1.000 KUMKM; serta identifikasi dan analisis
pengembangan sentra komoditi unggulan Jawa Barat.
(4) Kegiatan Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan dan Perkuatan KUMKM,
yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya monitoring perkembangan pembiayaan
KUMKM; tersusunnya Blue Print Lembaga Penjaminan Kredit Daerah;
serta koordinasi dan konsultasi kebijakan pemberdayaan Koperasi dan
UMKM.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Belum adanya kebijakan yang mengatur sistem penjaminan untuk
meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap lembaga keuangan
bank dan non bank, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah melaksanakan rintisan
pembentukan lembaga pembiayaan usaha bagi KUMKM serta
menetapkan kebijakan yang akan meningkatkan akses permodalan
KUMKM.
(2) Belanja stimulan barang dan jasa dari pihak Pemerintah untuk
mendukung aspek pembiayaan KUMKM sangat dirasakan sulit untuk
diakses oleh KUMKM. Hal ini adanya Sistem Keuangan dimana dalam
kegiatan yang sama, berbeda pelaksana teknis pembiayaan KUMKM.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah mensinergitaskan antara
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam kegiatan tersebut
sehingga akses pembiayaan bagi KUMKM lebih mudah direalisasikan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-84
(3) Fasilitasi permodalan yang diterima oleh KUMKM masih relatif terbatas,
sementara modal sendiri yang dimiliki oleh KUMKM cenderung masih
kecil sehingga sulit bagi KUMKM untuk meningkatkan/mengembangkan
kegiatan usahanya. Solusi atas permasalahan tersebut adalah
melaksanakan pemberian bantuan sosial, pemberian penjaminan kepada
KUMKM melaui lembaga perbankan dan non perbankan, serta
pembentukan lembaga penyalur modal bagi KUMKM.
(4) KUMKM pada umumnya masih menggunakan teknologi produksi yang
sangat sederhana, disamping sulitnya mendapatkan bahan baku dengan
mudah dan murah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Fasilitasi
oleh pemerintah dalam memberikan bantuan pelatihan mengenai
teknologi tepat guna untuk sistem produksi.
(5) Masih kurangnya KUMKM yang memiliki aspek legal seperti Sertifikasi
Halal, SP Kesehatan/Produk Industri Rumah Tangga dan Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI). Solusi atas permasalahan tersebut adalah
memberikan bantuan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Merk kepada KUMKM
setiap tahunnya.
c) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan
Non Perbankan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha BUMD Non Bank dan
Non Lembaga Keuangan Daerah yang dilaksanakan Biro Administrasi
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 493.122.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya telaahan
terhadap kondisi dan permasalahan BUMD; Rencana Strategis (Blue
Print) BUMD; rekomendasi penataan BUMD dan Rancangan Kebijakan
Umum Pengembangan BUMD; pendataan Aset BUMD non perbankan;
serta fasilitasi Forum Komunikasi BUMD.
(2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha PD BPR dan PD.PK yang
dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.877.500,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya RUPS PD.BPR dan PD.PK se-Jawa
Barat dan Banten serta Forum Komunikasi PD.BPR dan PD.PK.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-85
2) Permasalahan dan solusi
Pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan diantaranya
adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan
operasional perusahaan, baik PD. BPR maupun PD.PK. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut di masa yang akan datang kiranya para pemilik lainnya
dapat memberikan penyertaan modal dan memberikan pendidikan serta
pelatihan bagi pengelola PD. BPR dan PD. PK.
11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
1) Pelaksanaan Program.
Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Biro
Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 405.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termutakhirkannya
database kependudukan Jawa Barat Tahun 2010, terselenggaranya Mitra Praja
Utama (MPU) Bidang Kependudukan Tahun 2010 dan terselenggaranya
Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi.
(1) Belum terbangunnya jaringan komunikasi SIAK, sehingga konsolidasi
database dilakukan secara manual. Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pemuktahiran data untuk
menunjang penyelenggaraan kependudukan di kabupaten/kota di Jawa
Barat dengan dibangunnya jaringan komunikasi SIAK.
(2) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK khususnya operator dan
tenaga IT masih belum memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
masalah tersebut yaitu perlu dilaksanakan pelatihan SDM untuk operator,
tenaga IT dan administrasi SIAK.
(3) Masih banyaknya data kotor di dalam database kependudukan, sehingga
menyebabkan keakuratan informasi kependudukan yang dihasilkan tidak
optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan
adalah melakukan pembersihan database kependudukan dalam proses
konsolidasi kependudukan Provinsi Jawa Barat, sehingga informasi
kependudukan yang dihasilkan lebih optimal.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-86
12. URUSAN KETENAGAKERJAAN
a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1) Pelaksanaan Proram
(1) Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.847.911.892,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi di 7
kejuruan sejumlah 288 orang.
(2) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang
dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.202.500,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Bimtek Produktivitas 5S (Manajemen di
tempat kerja) Sisih, Susun, Sasap, Sosoh, Suluh sebanyak 80 orang,
Bimtek Pengembangan Produktivitas Usaha Mandiri 80 orang dan Bimtek
Produktivitas Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas (UP3) 80 orang.
(3) Kegiatan Peningkatan Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga
Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 496.930.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Uji Kompetensi
Tenaga Kerja sebanyak 140 0rang, koordinasi kelembagaan 200 orang
dan akreditasi Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) 25 LPK.
(4) Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Traning Unit
(MTU) dan Pemagangan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.557.689.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
berbasis masyarakat melalui Mobil MTU sebanyak 1200 orang, magang
dalam negeri 100 orang 5 angkatan dan seleksi magang ke Jepang 2
angkatan.
(5) Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 484.640.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri sebanyak
100 orang.
(6) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Pada Tenaga Kerja
Industri Tembakau yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-87
kewirausahaan bagi masyarakat dilingkungan industri tembakau
sebanyak 140 orang.
(7) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat
dilingkungan Industri Tembakau yang dilaksanakan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 410.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat di lingkungan industri
tembakau sebanyak 96 orang.
2) Permasalahan dan solusi
Tidak sesuainya kualifikasi pencari kerja dengan kualifikasi yang disyaratkan
dipasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga lowongan
tenaga kerja yang tersedia belum dapat terisi secara keseluruhan. Solunyinya
dilaksanakan pelatihan keterampilan baik teknis maupun manajemen
kewirausahaan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
b) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 344.732.500,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, rapat
Sekretariat Bersama LKS Tripartit, lokakarya LKS tripartit dan penyuluhan
pembentukan LKS Bipartit.
(2) Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 998.732.500,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 18
kali, fasilitasi penangguhan upah minimum 50 perusahaan, Pembinaan
peningkatan kepesertaan Jamsostek 15 perusahaan, pembinaan
peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja 15 perusaahaan, Lokakarya
pengupahan 1 kali, Sosialisasi upah minimum di 26 Kabupaten/kota,
Workshop Dewan Pengupahan Provinsi 1 kali, Rapat koordinasi bidang
pengupahan 3 kali, Identifikasi hasil survey Kehidupan Hidup Layak (KHL)
di 26 Kabupaten/kota, Bimtek peningkatan kualitas implementasi
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan upah minimum Jawa Barat 1
kali, Koordinasi Forum Pekerja Mandiri 4 kali.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-88
(3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan yang
dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.728.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Pertemuan KAP-PBPTA 3 kali, Pembinaan
komite aksi PBTA Kabupaten/kota 192 orang, Pembinaan pekerja anak
400 orang, Desiminasi norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 5
kabupaten/kota, Pembinaan pekerja perempuan 400 orang, Partisipasi
pada Konferensi International Labour Organization (ILO) 3 orang.
(4) Kegiatan Peningkatan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada
Kelompok Masyarakat Pengolah Tembakau dan Konsumen Ditempat
Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Bimtek keselamatan dan
kesehatan kerja bagi masyarakat pengolah tembakau dan konsumen di
14 Kabupaten/kota.
(5) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja melalui
Pelaksanaan Upah Minimum dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang
Mempekerjakan Tenaga Kerja perempuan Tingkat Provinsi Jawa Barat
yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.845.000,- dengan hasil
kegiatan adalah tepantaunya pelaksanaan upah minimum
Kabupaten/kota Tahun 2010 dan terkordinasinya persiapan pelaksanaan
penetapan upah minimum Kabupaten/kota tahun 2011 serta mendorong
para pengusaha untuk lebih memperhatikan hak-hak dan perlindungan
tenaga kerja perempuan.
2) Permasalahan dan Solusi
Masih tingginya jumlah kecelakaan kerja khususnya di sektor jasa konstruksi
dan tenaga kerja di luar hubungan kerja. Solusinya yaitu sosialisasi dini kepada
stakeholder tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan langkah-langkah
yaitu training peningkatan kemampuan penguruh panitia pembina keselamatan
dan kesehatan kerja (P2K3), dengan memasukkan materi keselamatan dan
kesehatan kerja K3 ke dalam kurikulum sekolah dan peningkatan kualitas
sarana keselamatan dan kesehatan kerja di unit kerja.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-89
c) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja
Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang
dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 694.289.500,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penempatan tenaga kerja AKL,
pembekalan penempatan AKAN/TKILN dan penjajagan kesempatan kerja
ke Canada 1 kali dengan hasil bahwa peluang bekerja di Canada
khususnya Toronto masih terbuka luas diantaranya living care giver,
Hospitality, Food Service dan Konstruksi. Rencana kerjasama
pengirimannya akan ditindaklanjuti mengingat jelasnya system kerja, gaji
yang memadai (netto US $ 1.100/bulan) dan prospek untuk bekerja
dibidang lain setelah dua tahun. Kompetensi yang masih perlu didorong
dan dipersiapkan secara optimal adalah kemampuan berbahasa Inggris,
karena merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan di Canada.
(2) Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda dan
Perempuan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.402.907.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Padat karya
infrastruktur mendayagunakan sebanyak 2200 orang untuk 10
kabupaten, Padat karya produktif 330 orang untuk 30 lokasi di 19
kabupaten/kota, pembekalan Wirausaha 450 orang dan Penyelenggaraan
Expo pemuda mandiri pencipta lapangan kerja pedesaan.
(3) Kegiatan Pengembangan Transformasi, Informasi Pasar Kerja/Bursa Kerja
yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.240.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Bursa kerja 2 kali, Bursa kerja khusus, job
canvassingi dan pengembangan aplikasi data base bursa kerja online
dan operasional gate way.
(4) Kegiatan Konsolidasi Pencapaian Pembangunan Ketenagakerjaan Jawa
Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya konsolidasi
pencapaian pembangunan ketenagakerjaan Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-90
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Permasalahan :
(a) Permasalahan kesempatan kerja luar negeri terkendala oleh faktor
bahasa dan biaya yang harus dibebankan kepada calon TKI.
(b) Permasalahan kesempatan kerja dalam negeri, masih terkendala
masalah keterampilan dan pengalaman kerja.
(c) Permasalahan lain, informasi lowongan kerja, diklat dari sisi waktu
sangat pendek sedangkan jangkauan publikasi melalui web/Internet
belum dapat dijangkau oleh semua pencari kerja.
(2) Solusi
(a) Pendirian Balai Perlatihan TKI Luar Negeri untuk melatih calon TKI
dari sisi budaya, bahasa dan hak-hak CTKI dan cara aman bekerja di
luar negeri.
(b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keterampilan bagi tenaga kerja
dan peremajaan Balai pelatihan ketenagakerjaan untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
(c) Meningkatkan penyebaran system informasi melalui Web/Internet,
pelaksanaan job fair, sosialisasi ke Kabupaten/kota, brosur, pamplet
dan lain-lain.
13. URUSAN KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Program Desa
Mandiri Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 851.971.200,- .Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan
penanganan desa rawan pangan sebanyak 78 Desa; terlaksananya
Pembinaan dan monitoring dana pengembangan dan peningkatan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) dalam menunjang ketahanan pangan skala
rumah tangga di 4 Wilayah serta terlaksananya pembinaan terhadap 150
Kelompok Lumbung Pangan.
(2) Kegiatan Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan Jawa Barat, yang
dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-91
Masyarakat (LDPM) sebanyak 82 Gapoktan, terlaksananya pemantauan
harga bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen dan konsumen
di 26 Kabupaten/kota, terlaksananya rakor ketersediaan dan harga bahan
pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) serta terlaksananya kajian penyusunan Grand Design Pasar
Induk Perberasan.
(3) Kegiatan Fasilitasi Menumbuhkembangkan Infrastruktur dan
Kelembagaan Pangan, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Jawa Barat,dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 558.770.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya bimbingan
teknis pengembangan pergudangan; terlaksananya identifikasi, verifikasi
dan Bimbingan Teknis penguatan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri
Pangan (LDPM); terfasilitasinya Operasional Pengembangan Food Center;
terlaksananya rapat Kelompok Kerja dan Rapat Pleno Dewan Ketahanan
Pangan Tingkat Provinsi; terlaksananya analisis bahan kebijakan DKP
Jawa Barat; Terlaksananya Partisipasi pada Peringatan Hari Pangan
Sedunia tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 dan Hari Krida
Pertanian Tahun 2010; terlaksananya partisipasi pada Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang); tersusunnya rancangan
Keputusan Gubernur tentang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan
Daerah (OKKPD) serta Sosialisasi OKKPD se Jawa Barat.
(4) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Badan Ketahanan
Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya seleksi,
Bimbingan Teknis serta evaluasi kinerja 170 orang Tenaga Pendamping
kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
(5) Kegiatan Pengembangan Food Center yang dilaksanakan Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya operasional Food Center; terlaksananya pertemuan
perencanaan partisifatif pengembangan kelembagaan pangan;
terlaksananya Workshop, rapat koordinasi dan pertemuan teknis
Pengembangan Food Center; terlaksananya implementasi pengelolaan
cadangan pangan pola sistem resi gudang; terlaksananya pengadaan
gabah untuk uji coba pengembangan Food Center; terlaksananya
sosialisasi manajemen rantai pasok komoditi beras di Jawa Barat serta
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-92
identifikasi, monitoring dan pembinaan pengembangan kelembagaan
Food Center.
(6) Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga di Desa
Rawan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan
pemanfaatan lahan pekarangan di 30 Kelompok sasaran di 6 Kabupaten
yaitu Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, Indramayu, Majalengka dan
Ciamis.
(7) Kegiatan Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas
Rawan Pangan (Lingbasrangan) yang dilaksanakan Badan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
fasilitasi kader PKK tingkat Kabupaten/kota se Jawa Barat; terlaksananya
fasilitasi gerakan Kadarzi dan Lingbasrangan di Kabupaten Bogor,
Bandung dan Karawang; serta tersalurkannya Pemberian Makanan
Tambahan bagi ibu hamil dan menyusui serta anak balita Gizi buruk dan
kurang pangan di 3 Kabupaten.
(8) Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Jawa
Barat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 7.975.229.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendampingan
dan pengawalan Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-
PTT) untuk Padi Inbrida sebanyak 6.001 kelompok tani, Padi Hibrida
sebanyak 1.067 kelompok tani, Padi Gogo sebanyak 2.150 kelompok tani,
Jagung Hibrida sebanyak 610 kelompok tani, Kedelai sebanyak 977
kelompok tani serta Kacang Tanah sebanyak 405 kelompok tani.
(9) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di
Jawa Barat (BPSBTPH), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan
sertifikasi benih padi dan palawija sebanyak 1.250 unit penangkaran;
terlaksananya Analisa Mutu Benih Padi dan Palawija di Laboratorium
UPTD BPSBTPH Jawa Barat dan 5 Instalasi PSBTPH sebanyak 1000 unit
dengan jumlah analis 3.000 analis; terlaksananya Pengecekan Mutu
Benih Padi dan Palawija di Pasaran sebanyak 500; terlaksananya
Pengawasan Pemasaran Benih Tanaman pangan yang beredar di Pasaran
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-93
serta terlaksananya pemasyarakatan Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Bersertifikat Varietas Unggul sebanyak 16 unit.
(10) Kegiatan Program Jawa Barat Satu Sapi Tahap I, yang dilaksanakan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 5.635.402.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana
pelayanan IB (semen beku, nitrogen cair, dan container); terlatihnya
petugas inseminasi buatan melalui pertemuan Up Grading SIMI;
terkoordinasinya Kabupaten/kota dengan Provinsi; tersedianya pedoman
Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dan Pedoman
Perbibitan; terlaksananya pertemuan pengembangan sapi potong;
termonitornya ternak bantuan pemerintah di 9 Kabupaten; tersebarnya
bibit ternak sebanyak 490 ekor dan sarana pendukung lainnya (eartag,
aplikator, pakan ternak dan obat-obatan) dalam rangka integrasi ternak
sapi potong; terlatihnya 6 orang petugas kabupaten/kota melalui Up
Grading Input Database Sapi Potong; termotivasinya 200 orang peternak
sapi perah, sapi potong, domba/kambing dari 20 Kabupaten/kota di Jawa
Barat dalam menghasilkan bibit unggul melalui kontes ternak;
(11) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Bahan Kebijakan
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan, Pelaksanaan
Hari Pangan Sedunia dan Penghargaan Ketahanan Pangan, yang
dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 520.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan dan
Penanganan Keamanan Pangan; terlaksananya koordinasi, monitoring
dan evaluasi pengembangan ketahanan pangan dan penanganan
keamanan pangan ke Kabupaten/kota; terselenggaranya rangkaian
Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun
2010; terfasilitasinya keikutsertaan pada Acara Puncak peringatan Hari
Pangan Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2010; terlaksananya
penyusunan Juknis Penilaian Penghargaan Ketahanan Pangan;
terlaksananya sosialisasi Pedoman Umum dan Juknis Penghargaan
Ketahanan Pangan serta terlaksananya verifikasi dan penilaian calon
penerima penghargaan ketahanan pangan.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Pemetaan daerah rawan pangan baru dibuat sampai tingkat Kecamatan,
sementara sasaran program dan kegiatan sampai tingkat Desa, oleh
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-94
karena itu lokasi sasaran pelaksanaan kegiatan penanganan daerah
rawan pangan yang diusulkan kabupaten/kota belum sepenuhnya tepat
pada sasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang
dilakukan adalah melakukan usulan agar pemetaan kerawanan pangan
dibuat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
(2) Terjadinya penurunan produktivitas untuk beberapa komoditi pangan
termasuk Padi sebagai akibat adanya anomali iklim dan serangan
Organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang sulit terkendali. Upaya
untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya akselerasi peningkatan
produksi yaitu dengan perluasan tanam; optimasi pemanfaatan dan
perbaikan unsur hara tanah/lahan dengan penggunaan pupuk organik;
peningkatan produktivitas melalui pengembangan difusi inovasi teknologi
PTT dan SRI; antisipasi dini terhadap serangan OPT dan pengendalian
Gangguan Produksi (OPT/bencana alam); serta upaya perbaikan
ternologi, sarana/prasarana untuk menekan dan mengurangi kehilangan
hasil.
(3) Peningkatan populasi sapi di Jawa Barat masih terkendala oleh beberapa
faktor, antara lain terbatasnya Hijauan Makanan Ternak yang tersedia
sepanjang tahun, tingginya tingkat pemotongan sapi dibandingkan
dengan populasi yang tersedia, sehingga tingkat ketergantungan
terhadap pasokan import sangat tinggi dan mempengaruhi
keseimbangan supply - demand sapi potongan, serta terbatasnya
kemampuan permodalan petani, yang menyebabkan petani tidak
mempunyai kemampuan untuk menahan bibit sapi yang dihasilkannya
untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan
lahan-lahan marginal milik Perhutani, PT.Perkebunan Nusantara ataupun
pihak lainnya melalui kerjasama penanaman Hijauan Makanan Ternak;
koordinasi supply - demand pasokan sapi potong dengan para pelaku
usaha; pengembangan Program Rearing (pembesaran sapi) dengan
berbagai stakeholder (koperasi dan swasta) serta penjaringan betina
produktif hasil Inseminasi Buatan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-95
14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak.
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 363.000.000,-. Bentuk kegiatan yaitu Lomba Pelaksanaan
P2WKSS se 26 Kabupaten/kota untuk memilih desa binaan P2WKSS
terbaik Tingkat Provinsi Jabar yang akan mewakili Jabar ke Tingkat
Pusat (untuk mendapat penghargaan Presiden RI). Melalui lomba
P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2010 dengan hasil
terpilihnya kategori juara kelompok kota, kelompok kabupaten kategori
desa pegunungan, kelompok kabupaten kategori desa pantai, kelompok
kabupaten kategori peran perempuan, kelompok kabupaten kategori
peran masyarakat dan kelompok kabupaten kategori peran lembaga
desa/kelurahan.
(2) Kegiatan Pelatihan Calon Kader dan Kader Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 250.000.000.-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya
150 kader POSYANDU diharapkan dapat meningkatkan kinerja Posyandu
di Jawa Barat melalui peningkatan kualitas SDM Posyandu.
(3) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 929.000.000,- diselenggarakan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota
terdiri dari 7 (tujuh) lokasi pengembangan PEKKA dan 13 (tiga belas)
lokasi lama PEKKA di Jawa Barat. Pelatihan keterampilan anggota PEKKA
kepada 245 (dua ratus empat puluh lima) orang yang berasal dari 13
(tiga belas) Kabupaten. Pelatihan dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yaitu
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, dan
Kabupaten Subang. pelaksanaan kegiatan diharapkan meningkatkan
harkat dan martabat kaum perempuan serta mencegah terjadinya
pengalihan profesi perempuan kepala keluarga ke arah usaha yang
negatif.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-96
(4) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Ibu Tingkat Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 440.000.000,- telah diselenggarakan pada tanggal 22 Desember
2010, hasilnya terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Ibu, Gelar
Produk Perempuan sebanyak 1 (satu) kali dengan melibatkan produk dari
26 (dua puluh enam) kabupaten/kota, Dialog tentang Ibu, Lomba
Kreatifitas melibatkan 110 (seratus sepuluh) orang peserta dari
kabupaten/kota di Jawa Barat, Bhakti Sosial, Media Gathering. Adapun
maksud dari kegiatan ini adalah mengenang jasa kaum ibu dan
memberikan motivasi kepada generasi muda untuk mencontoh dan
meneladani perjuangan dan pengorbanan ibu dalam mensejahterakan
keluarga.
(5) Kegiatan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan Korban Trafficking
yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.141.460.000,-. Hasil kegiatan adalah :
- Kerjasama dengan Provinsi Daerah Tujuan melalui
penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan beberapa
pemerintah Provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau;
- Pelatihan Identifikasi Korban yang dilakukan dengan melibatkan 150
(seratus lima puluh) orang peserta dari BPPKB Kabupaten/kota se-
Jawa Barat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) se-Jawa Barat, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW),
OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi
Jawa Barat;
- Terlatihnya 26 (dua puluh enam) orang petugas gugus tugas se
Jawa Barat;
- Sosialisasi Trafficking yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali
dan melibatkan 1.200 (seribu dua ratus) orang peserta dari
Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Karawang, Kota dan Kab. Tasikmalaya, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota Bogor,
Kabupaten/kota Bandung;
- Pemberian modal usaha bagi 30 (tiga puluh) orang korban
trafficking sebesar masing-masing Rp. 5,000,000.00;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-97
- Pemulangan 42 (empat puluh dua) orang korban trafficking;
- Penanganan hukum bagi 2 (dua) orang korban trafficking di Tarakan
dan Pontianak (Kalimantan Barat).
(6) Kegiatan Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 635.050.000,-. Hasil
kegiatan adalah Rapat Koordinasi P2TP2A melibatkan 52 (lima puluh dua)
orang peserta, Workshop 30 (tiga puluh) orang peserta, Evaluasi dan
monitoring oleh BPPKB Provinsi Jawa Barat ke 6 (enam) kabupaten/kota
sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pelatihan Pengolahan Data dan
Informasi P2TP2A sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan 20 (dua puluh)
orang pada setiap angkatan, di 3 (tiga) wilayah (Cirebon, Purwakarta,
Priangan), Pelatihan Relawan P2TP2A sebanyak 3 (tiga) angkatan
dengan 20 (dua puluh) orang pada setiap angkatan, di 3 (tiga) wilayah
(Bogor, Priangan Barat, Priangan Timur), Pelatihan Mitra Kerja yang
diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dari LSM, Lembaga Perlindungan Anak,
Dinas Instansi terkait dan P2TP2A di Jawa Barat, Workshop Penguatan
Jaringan Kerjasama dan Kemitraan sebanyak 2 (dua) kali dengan
melibatkan 50 (lima puluh) orang peserta dari LSM, Lembaga
Perlindungan Anak, Instansi Terkait. Lembaga yang peduli dengan
Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A kabupaten/kota dan 20 (dua
puluh) orang, Penguatan Jaringan Data dan Informasi melalui
penyebaran 100 (seratus) eksemplar leaflet P2TP2A dan 100 (seratus)
buletin telah dilakukan di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota se Jawa
Barat dan pendampingan kepada 72 (tujuh puluh dua) korban tindak
kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak serta
terwujudnya peningkatan P2TP2A di Kabupaten/kota sehingga mampu
berperan sebagai lembaga masyarakat yang bermitra dengan BPPKB
Provinsi Jawa Barat dalam upaya rehabilitatif korban kekerasan dan
perdagangan orang.
(7) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah sosialisasi hak anak yang disiarkan melalui radio baik
radio swasta maupun radio pemerintah sebanyak 6 (enam) kali
penyiaran, Kongres Anak Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan di
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-98
Bandung dengan peserta dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota
sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Rapat Koordinasi Forum Anak Jawa
Barat yang dilaksanakan di Bandung dengan peserta dari 26 (dua puluh
enam) kabupaten/kota sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Bimbingan
dan Kreatifitas Pemimpin Muda Indonesia diikuti oleh 10 (sepuluh) orang
muda yang mewakili dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota yang
berkarakter tinggi, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kematangan
intelektual, mental, dan sosialnya dari anak yang lain, Bakti Sosial
pelayanan Pendidikan dari anak untuk anak dalam rangka Hari Anak
Nasional dengan kegiatan mengunjungi anak-anak yang bermasalah
dengan hukum, Peringatan Hari Anak Nasional dengan Pentas Seni Anak
perwakilan dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 200 (dua
ratus) orang, Pameran tentang Anak yang dilaksanakan di tingkat
Provinsi dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2010.
Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat terkoordinasinya pelayanan
dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai
kesejahteraan anak secara tepat dan berkesinambungan dan
meningkatnya kemampuan, kreatifitas, inovatif anak dan berbudi pekerti
luhur unggul dan tangguh yang didukung kepedulian keluarga,
masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara.
(8) Kegiatan Model Kota/Desa/Kelurahan Layak Anak yang dilaksanakan
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 260.500.000,-. Hasil kegiatan adalah instrumen Kota Layak Anak
(KLA) di Jawa Barat, ekspos instrumen KLA hasil survey dan tayangan
iklan di media elektronik dan media cetak.
(9) Kegiatan Bimbingan Usaha Ekonomis Produktif bagi Wanita Rawan Sosial
Ekonomi ( WRSE ) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya keterampilan usaha dan kesejahteraan
sosial 90 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
(10) Kegiatan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender yang
dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.220.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dalam
partisipasi pembangunan, terlaksananya peringatan Hari Keluarga
Nasional ke XVII dan Peringatan hari Ibu ke 82 Tingkat Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-99
2) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan khas Bidang Perempuan yang sering terjadi di Jawa Barat yang
berkaitan dengan fenomena atau belum dapat terselesaikan pada periode
sebelumnya, serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap, sedangkan
permasalahannya yaitu :
- Bidang Pendidikan
Tingkat pendidikan perempuan masih rendah; peluang/kesempatan untuk
mencicipi pendidikan perempuan masih rendah, padahal perempuan
merupakan pendidik utama dan pertama;
- Bidang Kesehatan
Derajat kesehatan Ibu dan Anak masih rendah, perlu ditingkatkan dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga; menurunkan angka
kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan angka harapan hidup;
- Bidang Ekonomi
Kemiskinan banyak dialami kaum perempuan; perlu upaya terus untuk
mendorong peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, meningkatkan
kesempatan berusaha;
- Bidang Hukum
Banyak terjadi kekerasan; kasus perdagangan orang/ketidakadilan terhadap
perempuan dan anak; belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan
terhadap perempuan dan anak;
Upaya pemecahan masalah :
a. Penanganan masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak,
bersifat komprehensif integral. Oleh karena itu, perlu adanya dana
bantuan Pemerintah Pusat yang digulirkan baik melalui Kementerian
Negara RI Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun Dana Alokasi
Umum berifat role sharing sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Peruntukan dana bantuan diarahkan pada kegiatan-kegiatan bidang
program pemberdayaan perempuan yang tidak /belum teranggarkan oleh
APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, seperti:
- Fasilitasi sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu atau P2TP2A
di Kabupaten/kota, sebagaimana amanat UU Nomor 21 Tahun 2007
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 34 dan 51.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-100
- Memfasilitasi forum/ lembaga/ organisasi yang berperspektif
perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan
orang;
- Melakukan pendidikan komunitas pencegahan dan penanganan
korban perdagangan untuk usia dewasa di Kabupaten/kota dan atau
kantong-kantong trafficking di daerah;
c. Perlu adanya kesepakatan prioritas program yang dituangkan dalam
kerjasama kegiatan antara Kementerian Negara PP dan PA RI dengan
BPPKB di seluruh Indonesia. Serta adanya kejelasan kontribusi Pemerintah
Pusat pada Tahun anggaran 2011 baik melalui Kementrian PPPA RI
ataupun Menkokesra dalam kapasitas Gugus Tugas Nasional. Seperti
halnya kesepakatan yang telah dilakukan BPPKB Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang secara G to G.
b) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Responsif Gender bagi Kabupaten/kota
dan OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan
Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Kegiatan tersebut telah
dilakukan di tingkat Provinsi dan di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota
dengan melibatkan beberapa OPD terkait yaitu: BPPKB, Bappeda, dan
OPD terkait lainnya. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut di antaranya
adalah terbentuknya POKJA PUG melalui Keputusan Gubernur tentang
POKJA PUG yang melibatkan semua OPD Provinsi.
(2) Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Elektronik
yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.099.500.000,- . Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 19
(sembilan belas) episode dalam film dokumenter tentang Perempuan
Inspiratif dengan judul Perempuan Membangun, yang ditayangkan
melalui TVRI dan 35 (tiga puluh lima) episode melalui media radio lokal
Jawa Barat dalam acara Dialog Interaktif, serta 9 (sembilan) episode
penayangan melalui media Televisi TVRI Bandung dalam acara Debat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-101
tentang Perspektif Gender. Acara tersebut tersiar di 26 (dua puluh enam)
kabupaten/kota.
2) Permasalahan dan solusi
Program Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana terkait dengan
Pengarusutamaan Gender. Merujuk kepada Millenium Development Goals
(MDGs) merupakan kulminasi kesepakatan global yang menekankan kepada
hak-hak pembangunan, pengetasan kemiskinan, peningkatan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan. Kondisi kesejangan gender (Gender
Gap) di masyarakat berdampak kepada kepada ketidak adilan gender. Di Jawa
Barat masih terasa kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini
terlihat masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, Partisipasi politik
perempuan, Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, Kesehatan
perempuan dan anak, ketenagakerjaan, Hak-hak perempuan dalam kesehatan
reproduksi dan KB serta masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Oleh
karena itu pengarusutamaan gender di Jawa Barat perlu ditingkatkan.
Sejalan dengan hal tersebut, program dan kegiatan di tiap OPD Provinsi dan
Kabupaten Kota harus terintegrasi melalui Program Pengarusutamaan Gender
(PUG) di setiap sektor.
15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program Keluarga Berencana
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penunjang Perencanaan Program Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi biaya sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya kegiatan rapat forum komunikasi penulis
pemberdayaan perempuan dan KB, rapat kerja program BPPKB Tk
Provinsi, rapat kerja program BPPKB Tk kabupaten/kota, yang
diselenggarakan di 4 (empat) wilayah yaitu: Priangan, Bogor,
Purwakarta, Cirebon, Penyusunan Profil BPPKB dan Penyusunan Profil
Perempuan Inspiratif Jawa Barat Tahun 2010.
(2) Kegiatan Peningkatan Kesertaan Ber - KB yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar
Rp. 1.138.870.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya Rapat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-102
Koordinasi Paguyuban KB Pria sebanyak 110 orang dari 26
Kabupaten/kota, Bakti Sosial Pelayanan KB bagi 1200 keluarga miskin di
Kabupaten Bandung, Karawang, Bekasi, Garut dan Kuningan masing-
masing 240 dengan, kegiatan pemasangan alat kontra sepsi berupa
Inplan dan IUD, Rapat Koordinasi KB Mandiri sebanyak 85 orang dari 26
Kabupaten/kota, Pelayanan Papsmear bagi 1560 orang di 26 Kabupaten
Kota masing-masing 60 orang dari keluarga miskin, dari hasil
pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat meningkatnya jumlah cakupan
peserta KB baru dan terbinanya peserta KB mandiri serta penguatan
paguyuban kelompok KB pria.
(3) Kegiatan Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar
Rp. 342.400.000,-. Hasil kegiatan adalah orientasi program PUP bagi 85
orang kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
Remaja (PIK-KRR) dari Kabupaten/kota, Kompanye PUP melalui Lomba
Cipta Lagu dan Nyanyi dengan peserta sebanyak 52 orang dari 26
Kabupaten/kota dan pembinaan program PUP pada kelompok PIK-KRR di
26 Kabupaten/kota. Hasil kegiatan adalah tersosialisakannya Program
Pendewasaan Usia Perkawinan, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Remaja (PIK-KRR) kepada masyarakat dan keluarga serta
remaja dalam kelompok PIK-KRR.
(4) Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar
Rp. 400.000.000.- dengan kegiatan meliputi Peringatan Harganas tingkat
Nasional pada tanggal 29 Juni 2010 di Palu Sulawesi Tengah dan
HARGANAS Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bekasi pada tanggal 2 Juli
2010, Gelar Seni Tradisional Wayang Golek dan Seminar tentang
Keluarga serta Pengkajian Program Ketahan Keluarga ke Provinsi Bali dan
NTB. Hasil kegiatan adalah tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan
keluarga kecil yang berkualitas.
2) Permasalahan dan Solusi
Program Keluarga Berencana terkait dengan strategi dari Pengarusutamaan
Gender. Masih terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan
terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam kesehatan reproduksi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-103
dan Keluarga Berencana. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya parti sipasi
pria dalam ber-KB., baik sebagai peserta KB aktif maupun sebagai suami yang
mendukung isterinya dalam ber-KB dalam rangka perencanaan keluarga.
Sampai saat ini masih Terdapat kesenjangan gender dalam ber-KB, yaitu
peserta KB perempuan di Jawa Barat hampir 98% jauh melebihi dibandingkan
dengan kesertaan KB pria yang hanya sekitar 2%. Disamping itu pula, peserta
KB di Jawa Barat masih di dominasi oleh peserta KB Suntikan dan PIL dan
akibatnya kecenderungan tingkat drop out peserta KB suntikan dan Pil sangat
tinggi. Kecenderungan tingginya tingkat drop out diantaranya karena persoalan
kesulitan peserta KB tersebut mendapatkan pelayanan Suntik ulang dan Pil
ulang karena alasan jangkauan wilayah. Oleh karena itu diasamping harus
dilakukan upaya peningkatan partisipasi pria dalam perencanaan keluarga
melalui kesertaan ber-KB, juga harus dilakukan strategi alih cara (konversi)
secara bertahap dari penggunaan kontrasepsi Suntikan dan Pil ke metoda
kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD, Implan, MOP/MOW.
Sejalan dengan hal tersebut, fokus penggarapan dalam program KB dimasa
mendatang yaitu penggarapan program yang dikaitkan dengan strategi
pengarusutamaan dan kesetaraan gender melalui intensifikasi program
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada kaum pria serta penyediaan
pelayanan KB bagi pria secara optimal, penggarapan peserta KB Baru dan
peserta KB konversi melalui intensifikasi program konseling dan pelayanan KB
IUD, Implant, dam MOW di daerah yang sulit dijangkau.
16. URUSAN PERHUBUNGAN
a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Bandara Internasional
Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka
seluas 452,17 Ha (termasuk tanah yang telah dibebaskan dalam tahun
2009 seluas 76,03 Ha).
(2) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau
di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-104
kegiatan adalah terlaksananya peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan
Sungai dan Danau di Kabupaten Cianjur meliputi pengadaan dan
pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di pelabuhan Jangari
sebanyak 6 buah; pembangunan 1 unit Pos Pengawasan di Leuwi Orok;
serta pembuatan pagar Pos Pengawasan sepanjang 28 meter.
(3) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Short Cut Jalur Kereta
Api Cibungur - Tanjungrasa dan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat
yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya rapat koordinasi; serta terfasilitasinya pembangunan Short
Cut Jalur Kereta Api Cibungur – Tanjungrasa dan reaktivasi jalur Kereta
Api di Jawa Barat.
(4) Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pengembangan
Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) yang dilaksanakan
oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- Hasil kegiatan adalah terlaksananya
penyusunan DED pembangunan pelabuhan ASDP Waduk Cirata di
Kabupaten Cianjur, Bandung Barat dan Purwakarta.
(5) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Air Field Lighting System di
Bandara Nusawiru yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemasangan
fasilitas peralatan penunjang keselamatan penerbangan Bandara
Nusawiru meliputi pengadaan dan pemasangan Runway Edge Light
sebanyak 24 titik; pengadaan dan pemasangan Taxiway dan Appron
Edge Light sebanyak 6 titik; serta pengadaan dan pemasangan Precission
Appron Path Indicator (PAPI) System sebanyak 4 unit.
(6) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tegakan Bangunan Obstacle dan
Heliport di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan
pengawasan tegakan bangunan Obstacle dan Heliport di Jawa Barat
meliputi fasilitasi Base Transceiver Station (BTS) yang berizin dan belum
berizin sebanyak 100 titik BTS serta data tegakan sekitar Heliport di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandar
Udara di Jawa Barat sebanyak 15 Heliport.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-105
(7) Kegiatan Penyusunan DED Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 702.810.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya dokumen Pra desain pembangunan jalur KA Cirebon –
Kertajati – Kadipaten.
(8) Kegiatan Pengkajian Rekayasa Sosial Pembangunan Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka yang dilaksanakan
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
koordinasi dan rekayasa sosial dalam rangka pembangunan Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka.
(9) Kegiatan Pembebasan lahan untuk short cut jalur kereta api Bandung -
Cirebon Segmen Cibungur (Purwakarta)-Tanjungrasa (Subang) yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 565.499.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya persiapan pembebasan lahan short cut jalur kereta api
Bandung - Cirebon (sosialisasi, pengukuran, identifikasi) seluas 21,8 Ha.
(10) Kegiatan Sharing penyiapan lahan reaktivasi jalur kereta api di Jawa
Barat dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian
Perhubungan (KEMHUB) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya persiapan awal
Sharing penyiapan lahan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dengan
PT. KAI dan KEMHUB.
(11) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan di
Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rapat
koordinasi pengembangan angkutan massal; meningkatnya koordinasi
seluruh stakeholders dalam rangka pengembangan TPKB Gede Bage;
terlaksananya inventarisasi, analisis dan evaluasi TPKB Gede Bage; serta
fasilitasi perubahan status TPKB Gede Bage menjadi full Dryport;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-106
b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan pengembangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, meliputi:
Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 260 meter;
serta pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 29,259 meter.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas ditemukan permasalahan yaitu kegiatan
pengadaan dan pemasangan Fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan yang telah
terpasang saat ini masih menunjukkan kekurangan dari sisi kuantitas. Disisi lain
fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat
rentan terhadap pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi
yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara
bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa
Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan
untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai
ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian.
c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pembinaan Kesadaran Berlalu Lintas/Tiblantas dan
Pengkoordinasian Perijinan Trayek AKDP di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantas dan
pengkoordinasian perijinan trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Jawa
Barat meliputi : terlaksananya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan
Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan
Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya dan tertib administrasi
perizinan angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat.
(2) Kegiatan pengendalian dan pengawasan operasional sarana dan
prasarana perhubungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-107
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan
pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan
meliputi : rapat koordinasi, pelaksanaan operasi pengawasan dan
pengendalian terhadap angkutan barang dan angkutan umum AKDP di
Jawa Barat.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata
Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat
sebagai pesertanya dan merupakan bagian dari program/kegiatan
Kementerian Perhubungan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara
rencana yang telah diagendakan dengan pelaksanaan. Sehingga untuk ke
depan harus lebih meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Bina
Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP) Kementerian Perhubungan agar
pelaksanaannya selaras dengan agenda yang direncanakan Provinsi dan
Kota/Kabupaten.
(2) Sebagai implikasi dari perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk
dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor,
teridentifikasi terjadinya ketidakkeseimbangan antara supply dan demand
angkutan penumpang umum di Jawa Barat. Untuk menjamin
ketersediaan pelayanan penumpang angkutan umum di Jawa Barat,
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2011 akan
melaksanakan kegiatan penyusunan pola jaringan dan simpul pelayanan
angkutan penumpang umum di Jawa Barat.
d) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan lebaran, natal dan tahun
baru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 740.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat meliputi : penyusunan rencana
operasi sebanyak 1 dokumen; Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali; Pelaksanaan
POSKO Pemantauan angkutan selama masa Lebaran Natal dan Tahun Baru di
Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-108
2) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan
jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahun adalah kemacetan lalu
lintas. Dinas Perhubungan memberikan pelayanan informasi mengenai kondisi
lalu lintas dan alternatif jalur yang digunakan untuk mudik kepada masyarakat
sehingga distribusi penyebaran arus mudik lebih merata yang diharapkan
dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.
e) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa
Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor
di Jawa Barat meliputi : penyuluhan dan rapat koordinasi dengan Dinas
Perhubungan Kabupaten/kota dan perusahaan-perusahaan karoseri;
pemeriksaan serta evaluasi bengkel produksi karoseri di Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor
di Jawa Barat terdapat kekurangan tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi
fungsional penguji. Untuk itu dinas perhubungan telah mengirimkan
personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengujian
Kendaraan Bermotor dan melakukan rekruitmen tenaga fungsional penguji
dari Kabupaten/kota. Kemudian dalam rangka meningkatkan pemeriksaan dan
pelayanan Sertifikasi Registrasi Uji Mutu, maka dalam tahun 2011 telah
dialokasikan anggaran untuk pengadaan camera digital, Global Positioning
System (GPS) dan alat ukur digital.
17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Provinsi
sebagai Dukungan Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-109
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.047.093.299,-. Hasil
kegiatan adalah adanya koneksi Fiber Optic Dinas Kominfo ke Gedung
Sate, koneksi Leased Line VPN IP (Virtual Private Network Internet
Protocol) di sejumlah 43 (empat puluh tiga) OPD Provinsi Jawa Barat,
koneksi 3 (tiga) rumah dinas pimpinan, koneksi 8 (delapan)
kabupaten/kota, adanya akses internet sebesar 20 Mbps, collocation
server serta 1 (satu) set Bandwidth manajemen; terselenggaranya 1
(satu) kali kegiatan Rehabilitasi Ruang Central Hub, perpanjangan
koneksi WAN (Wide Area Network) ke 156 Kecamatan Inkubator e-
Government, terlaksananya monitoring Inkubator ke 26 kabupaten/
kota, dan tersedianya 5 (lima) unit Modem Backup akses internet;
tersedianya akses internet Mobile 6 koneksi di 6 unit Personal Computer
selama 10 bulan, terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dan genset
M-CAP (Mobile Community Acces Point) selama 1 (satu) tahun, serta
terpenuhinya biaya operasional kendaraan dan genset M-CAP;
tersedianya layanan Hotspot Internet Publik di 3 (tiga) lokasi layanan
masyarakat.
(2) Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Regional Jawa Barat yang dilaksanakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 435.025.000,-. Hasil kegiatan adalah
dukungan kepada seluruh Pengadaan di lingkungan OPD Jawa Barat
dilaksanakan secara elektronik, bergabungnya 14 kabupaten/kota, 7
instansi vertikal serta 4 perguruan tinggi.
(3) Kegiatan Penyusunan Pedoman, Mekanisme, Prosedur Pengukuran
Frekuensi Radio (Radio, Televisi, Konsesi Lokal, dll), Telekomunikasi
Khusus (Telsus) Tanpa Menggunakan Frekuensi, yang dilaksanakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya Dokumen Pedoman, Mekanisme, Prosedur Pengukuran
Frekuensi Radio (Radio, Televisi, Konsesi Lokal,dll), Telsus tanpa
menggunakan frekuensi serta adanya data hasil identifikasi
telekomunikasi khusus tanpa menggunakan frekuensi.
(4) Kegiatan Sosialisasi Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berbasis
Elektronik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya program-
program pembangunan pemerintah secara partisipatif.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-110
(5) Kegiatan Pembangunan Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi
Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.050.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 1 set server, 22
set PC (Personal Computer), 4 unit Scanner, 1 set Peralatan Jaringan
Komputer, dan 1 set XGA/SXGA Projector serta 1 paket Sistem Paperless
Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terlaksananya
Bimtek Pendayagunaan Sistem Paperless Office Internal Pemerintah
Provinsi Jawa Barat sebanyak 17 kali dan pendampingan di 16 OPD.
(6) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pendukung (Dukungan
Program Hibah Kompetitif Institusi/PHK-I) yang dilaksanakan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.349.490.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya inventarisasi Asset dan Kegiatan Ekonomi Kawasan;
terselenggaranya pembuatan Basis Data Spatial; terselenggaranya
Pembuatan Modul Aplikasi Tematik; tersedianya 1 unit Server, 6 Unit PC
(Personal Computer) dan Jaringan Komputer.
(7) Kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlatihnya para Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat serta terseleksinya 15 orang calon anggota Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat.
(8) Kegiatan Pendayagunaan Aplikasi Terpadu Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Infromasi Keuangan
daerah (SIKD) Berbasis Web, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya aplikasi
terpadu SIPKD dan Regional SIKD di Jawa Barat, tersosialisasikannya
SIPKD dan Regional SIKD untuk 194 orang, serta mengidentifikasi
topologi infrastruktur jaringan di 58 unit kerja dan 26 kabupaten/kota.
(9) Kegiatan Pembangunan Enterprise Resource Planning (ERP),
dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terbangunnya integrasi Aplikasi Manajemen Kepegawaian,
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-111
Keuangan, Aset dan Pengendalian Pembangunan berbasis Web sebanyak
1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Absensi Elektronik sebagai
pendukung Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebanyak 1 (satu)
paket, terbangunnya Aplikasi Kenaikan Pangkat sebanyak 1 (satu) paket,
terbangunnya Aplikasi Digitalisasi Database Kepegawaian sebanyak 1
(satu) paket, tersedianya Scanner untuk scan arsip digital pegawai
sebanyak 2 (dua) unit, terpeliharanya Aplikasi Simpeg sebanyak 1 (satu)
paket, terpeliharanya Aplikasi Website BKD sebanyak 1 (satu) paket,
tertatanya Arsip Fisik Pegawai sebanyak 1 (satu) paket, terlaksananya
Rapat Kerja Pengelola Simpeg sebanyak 1 (satu) kali, tersedianya
komputer dan printer untuk perekaman data sebanyak 1 (satu) paket
serta tersedianya Penunjang Kegiatan Pembangunan Enterprise Resource
Planning (ERP) selama 12 bulan. Hasil dari kegiatan ini adalah
tersedianya data PNS yang akurat dan akuntabel sebagai pengambilan
keputusan Pimpinan.
(10) Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat
melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangun
dan tersebarnya informasi kepegawaian 3 (tiga) paket pekerjaan dan
tersedianya penunjang pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan
Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian selama 12 (duabelas) bulan. Hasil kegiatan
berupa terdistribusikannya informasi kepegawaian kepada seluruh PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(11) Kegiatan Penyempurnaan dan Penambahan Sistem Pelaporan PKB dan
BBNKB se Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terciptanya akurasi data laporan PKB dan BBNKB.
(12) Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi lembaga penyiaran yang dilaksanakan
Sekretariat KPID Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan
Lokakarya P3 dan SPS sebanyak 60 orang, Terlaksananya produksi iklan
layanan 2 buah dan penyiaran iklan di radio dan televisi sebanyak 41 kali
penayangan, pencetakan buku P3 dan SPS sebanyak 700 buku serta
penertiban dan tindak lanjut isi siaran radio / tv lokal. kegiatan di atas
merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketertiban sistem penyiaran
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-112
di Jawa Barat, terutama yang terkait dengan program dan isi siaran radio
dan televisi agar tetap selaras dengan UU penyiaran No. 32 tahun 2002
dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran
(SPS). Lembaga penyiaran lokal di Jawa Barat keberadaannya dapat
mewadahi kebutuhan dan keinginan khalayak di daerah dan mampu
menjadi saluran alternatif serta menjadi ruang bagi ekspresi, inovasi dan
eksplorasi atas kekayaan budaya, kearifan lokal dan dinamika kehidupan
masyarakat Jawa Barat. Lembaga penyiaran agar agar dapat menjaga
kualitas program dan siarannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat
Jawa Barat. Untuk itu lembaga penyiaran harus mematuhi Pedoman
Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPA) sebagai syarat
mutlak dalam setiap isi siaran, dan untuk memastikan bahwa praktek
penyiaran tidak keluar dari tujuan yang melandasi kehadirannya sebagai
alat transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik.
(13) Kegiatan Penganugerahan KPID Award dan Evaluasi Dengar Pendapat
dengan anggaran Rp. 197.500.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya pemberian penghargaan KPID Award bagi lembaga
penyiaran yang menayangkan program berkualitas, serta terlaksananya
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan lembaga-lembaga penyiaran
pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
(14) Kegiatan Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Pengelolaan
Keuangan Internal Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersusunnya aplikasi pengelolaan keuangan berbasis IT di Biro
Keuangan.
(15) Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya aplikasi system pembayaran tambahan penghasilan di
lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat.
(16) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Keuangan Belanja
Program dan Non Program yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 290.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya media komunikasi
penatausahaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.
(17) Kegiatan Penyempurnaan Sistem Penggajian Kenaikan Pangkat Otomatis
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-113
yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersedianya data pegawai yang akurat serta sistem informasi
penggajian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(18) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi serta Penyebaran Informasi
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Biro
Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 9.851.800.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersebarnya semua informasi mengenai program dan kebijakan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat luas melalui media
cetak, media elektronikk dan media luar ruang.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengaduan dari masyarakat
terhadap pelanggaran isi siaran radio dan televise. Solusi yang dilakukan
adalah mengadakan tindak lanjut verifikasi atas pemantauan dan
pengaduan masyarakat.
(2) Banyaknya pelanggaran isi siaran radio dan televise. Solusi yang
dilakukan adalah dengan melakukan penertiban isi siaran harus secara
terus-menerus dilaksanakan.
(3) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran
radio dan televisi. Solusinya sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
dan Standar Program Siaran (SPS) terhadap semua lapisan masyarakat
Jawa Barat secara intensif.
(4) Berkembangnya isi siaran radio dan televisi serta modus pelanggarannya.
Solusinya perlu dilaksanakan lokakarya Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
dan Standar Program Siaran (SPS) secara intensif.
(5) Dalam penyelenggaraan KPID Award 2010, belum seluruh lembaga
penyiaran di Jawa Barat turut serta dalam kegiatan. Solusi yang
dilakukan adalah menghimbau lembaga-lembaga penyiaran yang ada di
Jawa Barat agar dapat berpartisipasi dalam KPID Award dan
meningkatkan sosialisasi kegiatan KPID Award kepada seluruh lembaga
penyiaran di Jawa Barat, untuk menciptakan atmosfer yang lebih
kompetitif di antara lembaga penyiaran dalam memproduksi acara yang
baik dan berpihak pada kepentingan publik.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-114
(6) Pada kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,
terdapat sub kegiatan yang tidak direalisasikan, diantaranya Pelantikan
Komisi Informasi dan Sosialisasi Komisi Informasi ke kabupaten/kota,
karena sampai dengan bulan Desember 2010 belum terbentuk Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 orang anggota.
18. URUSAN PERTANAHAN
Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten/kota
yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.200.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi penanganan masalah
konflik/sengketa tanah, khususnya yang bersifat lintas wilayah di
Kabupaten/kota, meliputi: proses penetapan lokasi pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, fasilitasi
permasalahan pengadaan tanah oleh P2T kabupaten/kota,
konflik/sengketa kepemilikan tanah antar perseorangan, antara
perseorangan dengan badan hukum, dan antar badan hukum.
(2) Kegiatan Pembebasan Tanah Enclave untuk Konservasi Kawasan
Bandung Utara, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.198.690.000,-. Hasil yang
dicapai melalui kegiatan ini adalah Tanah Resapan Air di Kecamatan
Cimenyan seluas 39.189 m2.
2) Permasalahan dan Solusi.
Kewenangan Gubernur memfasilitasi konflik/sengketa tanah dibatasi lintas
wilayah kabupaten/kota, sedangkan permasalahan yang disampaikan kepada
Gubernur 70% bukan lintas kabupaten/kota sehingga fasilitasi yang dilakukan
bersifat administratif.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-115
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
a) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam yang dilaksanakan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah dokumen hasil kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Alam kabupaten/kota di wilayah I.
(2) Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Tanggap Darurat ke Daerah Bencana
Alam di Kabupaten/kota se Wilayah II yang dilaksanakan Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersalurkannya bantuan bagi korban bencana alam di wilayah II;
meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan
penanggulangan bencana.
(3) Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan bagi Korban Bencana Alam yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya penanggulangan bencana alam melalui
pemberian bantuan bahan makanan kepada korban bencana alam.
(4) Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan Bagi Korban Bencana yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah IV, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terciptanya sinergitas koordinasi antar dinas terkait
kabupaten/kota dengan provinsi dalam penanganan dan monitoring
bencana alam kabupaten/kota se wilayah IV.
(5) Dukungan Penyediaan Dana Darurat Bencana, yang dilaksanakan Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
bahan banjiran berupa bronjong kawat 1.764 unit, batu belah 1.764 m3
dan dolken 882 batang.
(6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Adaptasi Terhadap
Perubahan Iklim, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya upaya mitigasi
bencana di Jawa Barat melalui ketersediaan action plan perubahan iklim
di Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-116
(7) Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana, yang dilaksanakan Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.500.000.000.-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan
120 orang masyarakat dalam penanggulangan Bencana dan
terpulangkannya 324 orang terlantar ke daerah asalnya.
(8) Kegiatan Pemantauan dan peninjauan Bencana Geologi di Jawa Barat,
yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan peninjauan di 8
kabupaten sebanyak 37 lokasi di Jawa Barat.
(9) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Tanggap Darurat
Bencana di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pelatihan penanggulangan bencana bagi relawan berbasis pengurangan
resiko; terlaksananya pemantapan relawan berbasis pengurangan resiko;
terlaksananya simulasi bencana; dan terlaksananya penyuluhan rawan
bencana.
(10) Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana Jawa Barat yang dilaksanakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan mitigasi bencana di Jawa Barat.
(11) Kegiatan Penanganan Bencana Alam yang berupa penyediaan peralatan
dan bahan untuk penanggulangan tanggap darurat bencana alam bidang
permukiman yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya hidran umum,
tenda dan MCK Knockdown yang dapat digunakan sewaktu-waktu terjadi
bencana.
(12) Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam yang dilaksanakan
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
tanggap darurat untuk jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana
alam agar tidak terjadi gangguan arus lalu lintas dalam waktu yang lama.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-117
2) Permasalahan dan Solusi.
(1) Masih banyak kabupaten/kota yang belum terkoordinasi dalam
penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum
optimal. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan
kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana daerah.
(2) Masih terbatasnya SDM bidang penanggulangan bencana alam sehingga
dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani
secara optimal. Solusinya adalah mengajukan permohonan penambahan
pegawai dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
pada penanggulangan bencana.
b) Program Pendidikan Politik Masyarakat
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda yang
dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam politik dan sinkronisasi penguatan wawasan
kebangsaan bagi 240 orang dari Generasi Muda di 4 kabupaten/kota
Jawa Barat yaitu Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.
(2) Kegiatan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah yang dilaksanakan Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terwujudnya koordinasi dalam deteksi dini untuk mengeliminirasi
setiap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat dan
pembinaan kepada 26 Kominda Kabupaten/kota di Jawa Barat.
(3) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik terhadap Undang Undang Bidang
Politik di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya pemahaman perundang-undangan bidang politik bagi 75
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM se Jawa Barat.
(4) Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.200.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlantiknya Bupati/Walikota yang habis masa
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-118
jabatannya Tahun 2010 ( Bupati Sukabumi, Bandung, Indramayu dan
Karawang).
(5) Kegiatan Pembuatan Sertifikat Panitia/Petugas Penyelenggara /Pelaksana
Pemilu Gubernur se Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan
Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 370.210.000,-. Hasil kegiatan adalah terdatanya panitia/petugas
Pemilu Gub Jabar (PPS, PPK, KPPS, Panwas dan Sekretariat KPU
Kabupaten/kota).
(6) Kegiatan Musyawarah Pimpinan Daerah yang dilaksanakan Biro
Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran Rp. 55.484.000,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya
sinergitas hubungan kerja seluruh unsur Muspida sesuai kewenangan
yang ada secara proporsional.
(7) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah
yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah berupa dokumen hasil
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Walaupun upaya-upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
dalam rangka menanamkan nilai-nilai ideologi dan rasa nasionalisme
serta nilai-nilai budaya telah dilaksanakan, namun kurang sebanding
dengan besarnya pengaruh globalisasi terhadap sikap dan perilaku
masyarakat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya teknologi informasi telah membuka peluang yang sangat lebar
bagi setiap orang untuk berinteraksi secara luas. Kuatnya pengaruh
tersebut terindikasi dalam sikap yang mengarah makin turunnya nilai
moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dalam rangka mengeliminasi pengaruh negatif dari pesatnya
arus informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat
telah diupayakan melalui jalinan komunikasi dengan Tokoh Keagamaan,
Tokoh Masyarakat maupun dengan Organisasi Kepemudaan melalui
pembentukan forum-forum seperti Forum Pembauran Bangsa (FPK),
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) di Jawa Barat. Dalam mengantisipasi pengaruh
negatif dari timbulnya perilaku tindak kekerasan diupayakan koordinasi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-119
dengan pihak instansi terkait melalui forum Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA).
(2) Pengaruh masa transisi dari sistem demokrasi sebelumnya dengan sistem
demokrasi setelah reformasi yang nuansanya lebih bebas masih belum
sepenuhnya pulih. Perbedaan persepsi dalam memberi makna kebebasan
masih tampak pada penyampaian opini dan aspirasi oleh sebagian
masyarakat yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah hukum dan norma
sosial yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah diupayakan
komunikasi yang lebih insentif dengan Kabupaten dan Kota se Jawa
Barat melalui rapat koordinasi secara berkala 1 (satu) triwulan sekali.
Dalam rapat koordinasi disampaikan informasi kebijakan-kebijakan baru
dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta
upaya untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua
pihak, baik di jajaran Pemerintah maupun masyarakat.
20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
a) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa
Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terpenuhinya operasional penyelenggaraan pemerintahan di Jawa
Barat.
(2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/kota di Jawa
Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.550.000,-. Hasil kegiatan adalah
terwujudnya kelembagaan OPD Kabupaten/kota yang efisiensi, efektif
dan proporsional.
(3) Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Jabatan pada 8 (delapan) OPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro
Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 12.892.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya informasi
jabatan pada 8 (delapan) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-120
Permukiman dan Perumahan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB,
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Biro Pengembangan Sosial Setda.
(4) Kegiatan Evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.340.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Perubahan
tentang Kelembagaan OPD Provinsi Jawa Barat dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPP Korpri.
(5) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan
Fasilitasi Ketatalaksanaan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro
Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 234.312.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Standar
Operasional Prosedur (SOP) Biro lingkup Asisten Administrasi Setda
Provinsi Jawa Barat dan lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam
negeri, sosial, lingkungan hidup, kesehatan dan rumah sakit di
Kabupaten/kota; tersusunnya Keputusan Gubernur No. 841/Kep.1458-
Org/2010 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Peraturan
Gubernur No.20 Tahun 2010 tentang Bahan Bakar Minyak, Biaya
Pelumasan, Perawatan Kendaraan Dinas.
(6) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Publik di Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 88.637.500,-, realisasi anggaran sebesar
Rp. 68.562.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik; tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi dan
Kabupaten/kota Tahun 2010; terselenggaranya pemberian penghargaan
Citra Pelayanan Prima kepada Unit Pelayanan Publik Provinsi dan
Kabupaten/kota; tersusunnya dokumen Pengumpulan Hasil Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat pada sebagian UPTD Provinsi;
terfasilitasinya Pameran Pelayanan Publik Internasional Tahun 2010
dengan peserta sebanyak 6 (enam) UPP dari Kabupaten/kota di Jawa
Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota
Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor).
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-121
(7) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Manajemen dan Kelembagaan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PMKP3) yang dilaksanakan Biro
Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
penyempurnaan pengelolaan manajemen pelayanan publik melalui
pembinaan, pelatihan, lokakarya dan seminar yang dilaksanakan pada
Unit Kerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bandung
Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka.
(8) Kegiatan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Biro
Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 37.275.000,-. Hasil kegiatan adalah tertatanya jabatan
fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(9) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 866.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya pelayanan
terhadap kegiatan pimpinan.
(10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah yang
dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.542.720.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
(11) Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan
Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya bahan kajian
kebijakan Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(12) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke
Kabupaten/kota di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya monitoring dan terevaluasinya kegiatan OPD dan
penyaluran bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah III.
(13) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran yang
dilaksanakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-122
Draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang SPM di lingkungan KPID
Jawa Barat.
(14) Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2009 dan Pembahasan Hasil
Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang dilaksanakan
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.749.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersusunnya LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran
2009 dan draft Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
(15) Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota yang
dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 354.100.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya penilaian sinergitas kinerja kecamatan di
26 kabupaten/kota se Jawa Barat, rapat kerja bidang pemerintahan dan
rapat pembahasan evaluasi LPPD kabupaten/kota se Jawa Barat.
(16) Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Daerah Otonom Baru yang dilaksanakan
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.640.000,-. Hasil kegiatan adalah
terevaluasinya 6 (enam) Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP) yaitu
Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar
dan Kabupaten Bandung Barat; terfasilitasinya 2 (dua) calon Daerah
Otonom Baru (Kabupaten Sukabumi Utara dan Pangandaran); dan
terkajinya 1 (satu) calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Garut
Selatan).
(17) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Peizinan yang dilaksanakan Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terpublikasinya Informasi Layanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
dalam bentuk Booklet perizinan, leaflet dan banner perizinan serta
publikasi melalui media televisi.
(18) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi
Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Pedoman Teknis
Pengolahan dan Pembakuan Naskah Perijinan, Penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan kajian Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan Provinsi Jawa Barat Berbasis TIK.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-123
(19) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke
Kabupaten/kota di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan OPD dan
bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di wilayah IV; meningkatnya
kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
termonitoring dan terevaluasinya kegiatan OPD dan bantuan Provinsi ke
Kabupaten/kota di Wilayah IV.
(20) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Tugu Batas Wilayah, yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.227.065.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya Perencanaan DED Pembangunan/
Rehabilitasi Tugu Batas Wilayah, Wilayah I antara Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi Banten, lokasi di Kecamatan Cisolok Kabupaten
Sukabumi; Pembangunan Fisik Tugu Batas Wilayah, Wilayah II antara
Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, lokasi di Kecamatan
Cibingbin Kabupaten Kuningan.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Masih belum jelas arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional khususnya
menyangkut Organisasi Perangkat Daerah. Solusi, melakukan konsultasi
dan koordinasi dengan Pemerintah.
(2) Terdapat 6 (enam) Biro lingkup Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM
serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang belum menyusun
SOP. Hal ini dikarenakan terbatasnya SDM di Bagian Ketatalaksanaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, penyusunan SOP akan dilanjutkan
pada tahun 2011 khususnya untuk SOP biro di lingkungan Asisten
Pemerintahan, Hukum dan HAM serta Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.
(3) Belum semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
menyusun SOP berdasarkan Pergub nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Biro
Organisasi sudah menghimbau agar semua OPD Provinsi menyusun SOP
berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010 melalui surat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-124
Sekda No.061/1964/Orga, Tanggal 10 Mei 2010
(4) Belum semua Kabupaten/kota menetapkan SPM sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan indikator SPM
dimaksud belum tercantum dalam RPJMD, Renja Pemda Kabupaten/kota,
Renstra dan Renja OPD dalam melaksanakan pelayanan pembangunan
yang minimal kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut,
Biro Organisasi pada tahun 2011 akan melaksanakan sosialisasi/Bintek
tentang jenis layanan, indikator dan target capaian serta penyusunan
keputusan kepala daerah tentang SPM, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(5) Pada umumnya UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
belum melaksanakan Survey IKM, sehingga tidak dapat diketahui tingkat
kinerja Unit Pelayanan secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah
tersebut, dilaksanakan Survey IKM yang merupakan salah satu indikator
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan Survey IKM sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dari 75 (tujuh puluh lima) jenis Jabatan Fungsional yang diterapkan di
Provinsi Jawa Barat baru 45 (empat puluh lima) jenis yang sudah
berjalan karena pada dasarnya PNS yang bersedia untuk
mengembangkan profesinya di jalur karir Jabatan Fungsional relatif
cukup banyak namun persyaratan yang menjadi kendala utama PNS ke
dalam jabatan Fungsional adalah harus memiliki sertifikat diklat
pengangkatan pertama sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional
yang bersangkutan, sedangkan kesempatan diklat dari Pemerintah
sangat sulit dan terbatas serta biayanya relatif mahal. Untuk mengatasi
masalah tersebut, perlu langkah terobosan untuk menyiapkan regenerasi
dan mengantisipasi kekurangan tenaga fungsional melalui kerjasama
diklat dengan Instansi Pembina untuk mencetak tenaga fungsional
bersertifikat melalui kerjasama diklat dengan Instansi Pembina guna
memenuhi persyaratan pengangkatan pertama bagi PNS yang sudah ada,
mengingat pengisian melalui jalur penerimaan PNS sangat terbatas.
(7) Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional terutama
yang bertugas di lapangan, masih belum ditunjang dengan sarana dan
prasarana yang memadai yaitu peralatan, sarana mobilitas dan anggaran
operasional, sehingga hasil kerja pejabat fungsional belum optimal.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Para pejabat fungsional terutama
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-125
yang bertugas di lapangan perlu dilengkapi dengan sarana/prasarana dan
peralatan kerja disertai pembiayaan operasional serta biaya eksploitasi
dan pemeliharaan yang memadai.
(8) Masih banyak para pejabat fungsional yang belum pernah mendapatkan
diklat-diklat teknis. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu
dilaksanakan diklat-diklat peningkatan kompetensi secara periodik, Bintek
dan sejenisnya melalui kerjasama kediklatan dengan Instansi Pembina
atau Instansi lainnya disertai penambahan sarana prasarana kerja yang
memadai. Mengupayakan peningkatan pengelolaan Jabatan Fungsional
yang difokuskan pada kompetensi, pembiayaan, sarana/prasarana kerja,
reward, sistem penilaian angka kredit dan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat). Aspek-aspek tersebut dapat dituangkan dalam program dan
kegiatan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan
diharapkan adanya simpul-simpul koordinasi sehingga dapat menciptakan
sinergitas dalam meningkatkan kualitas para pejabat fungsional.
(9) Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan sektoral dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi daerah dalam
implementasi otonomi daerah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut
adalah menyiapkan rekomendasi kepada Pemerintah, termasuk
penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan
dalam bidang pembangunan yang bersifat strategis.
b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1) Pelaksanaan Program
(1) Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan, dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Bintek Evaluasi
Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Bintek Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah (SPIP); tersusunnya laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke Pemerintah Pusat.
(2) Kegiatan Evaluasi Pengukuran Kinerja, dilaksanakan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Evaluasi Pengukuran Kinerja PNS Pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan TPP.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-126
(3) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya Kompetensi (Capacity Building) bagi Pejabat Fungsional di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta tersosialisasikannya
urusan kepegawaian melalui media elektronik.
(4) Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi
Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan, Bantuan Tugas Belajar Provinsi
Jawa Barat yang dilaksanakanBadan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.911.852.500,-.
Hasil kegiatan adalah meningkatnya keahlian dan profesionalisme
aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(5) Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.092.833.500,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya motivasi dan
kesejahteraan aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada PNS.
(6) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.290.042.300,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan mental serta peningkatan
wawasan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(7) Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin PNS Serta
Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi PNSD, Badan dan
Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terwujudnya PNS yang taat terhadap peraturan
perundang-undangan serta menjunjung etika birokrasi.
(8) Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi Jawa Barat, yang
dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terwujudnya Penempatan CPNS dan PNS sesuai antara
kompetensi individu dengan kompetensi organisasi serta mempunyai
ketetapan hukum yang pasti.
(9) Kegiatan Otomatisasi Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, yang
dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.435.000,-. Hasil kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-127
adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang
tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji serta dapat Pensiun.
(10) Kegiatan Rasionalisasi Pegawai Melalui Pensiun Dini yang dilaksanakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
berkurangnya PNS yang kurang produktif dalam rangka mencapai jumlah
PNS ideal yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(11) Kegiatan Pengangkatan CPNSD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya penerimaan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi dengan formasi 275 orang dan terisi sebanyak 273 orang.
(12) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Aparatur,
Standar Kompetensi, Penyelenggaraan Tes Kesehatan Pejabat Struktural
di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 325.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Kebijakan
Manajemen Sumber Daya Aparatur, Standar Kompetensi Jabatan PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terselenggaranya Tes
Kesehatan dan layanan Assesment Pejabat Struktural di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(13) Kegiatan Pembinaan Etos Kerja Profesional Bagi Aparatur Pemerintah
Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Etos Kerja dan
Profesionalisme serta Moralitas Aparatur.
(14) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
serta Pengelolaan Jabatan Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan
aparatur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
(15) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan
Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
Bimbingan teknis bagi pengelolaan kearsipan di OPD Provinsi Jawa Barat
dan terpantaunya serta terbinanya teknis pengelolaan arsip di 40 (empat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-128
puluh) OPD dan 26 (dua puluh enam) lembaga kearsipan.
(16) Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelolaan Perpustakaan di Jawa Barat
dan Sosialisasi Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan
yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan pengelolaan perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 30
orang; meningkatnya pemahaman dalam penyusunan angka kredit
jabatan fungsional pustakawan sebanyak 50 orang.
(17) Kegiatan Peningkatan Kemampuan PPNS terhadap Perda yang
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pemahaman teknik operasional aparatur PPNS
dalam penyidikan dengan hasil tersedianya aparatur yang menguasai
teknik operasional, pemahaman teknik di lapangan sesuai Peraturan
perundang-undangan.
(18) Kegiatan Pembinaan Teknis Pol PP dalam Penegakan Perda yang
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah Pembinaan Pemahaman Aparat Pol PP dalam penanganan
pelanggaran Perda dan Trantibum.
(19) Kegiatan Pengembangan Sistem Diklat yang dilaksanakan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 306.724.500,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya implementasi hasil kajian kurikulum Diklat Teknis
Substantif Pemberdayaan Perempuan dan KB berbasis kompetensi.
(20) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Struktural/ Kepemimpinan dan
Prajabatan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.580.307.000,-. Hasil kegiatan adalah terdidiknya alumni diklat
prajabatan dan kepemimpinan yang berkompeten.
(21) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional yang dilaksanakan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 639.685.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya
kebutuhan akan ketersediaan pejabat fungsional pengawas obat hewan,
perencana muda dan widyaiswara yang berkompeten.
(22) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Ketenagakerjaan, yang
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-129
dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.026.695.000,-. Hasil
kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan akan ketersediaan pejabat
fungsional pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan
dalam mewujudkan 1.000.000 lapangan kerja.
(23) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum yang dilaksanakan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 124.477.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya keahlian dan kinerja aparatur dalam bidang
penatausahaan keuangan.
(24) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Susbtantif yang dilaksanakan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 208.500.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya keahlian dan kinerja aparatur dalam bidang pertanian
tanaman pangan dan lingkungan hidup.
(25) Kegiatan Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa
Barat sebagai Penyelenggara Mandiri Diklatpim Tingkat II, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terakreditasinya Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa
Barat sebagai penyelenggara mandiri diklatpim II dalam upaya mencetak
sumber daya aparatur yang berkompeten.
(26) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(27) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dinas Permukiman
dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
bintek/diklat sebanyak 10 (sepuluh) orang, bintek/diklat/seminar
sebanyak 100 (seratus) orang, pelatihan teknik dan funsional sebanyak
50 (lima puluh) orang, pelatihan bidang teknik dan umum sebanyak
sebanyak 7 (tujuh) orang, pelatihan manajemen keuangan sebanyak 7
(tujuh) orang, pelatihan sistem/akutansi/ anggaran/pelaporan sebanyak
7 (tujuh) orang, pelatihan verifikasi/pembukuan/komputer/bravet
sebanyak 9 (sembilan) orang, pelatihan arsip dan inventarisasi sebanyak
6 (enam) orang, pelatihan peningkatan IT sebanyak 8 (delapan) orang,
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-130
peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan sebanyak 75 (tujuh
puluh lima) orang, peningkatan kinerja pegawai sebanyak 120 (seratus
dua puluh) orang, caracter tim building sebanyak sebanyak 192 (seratus
sembilan puluh dua) orang.
(28) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BPSR Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 169.050.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksanannya Kursus/Pelatihan/Bintek sebanyak 78 orang.
(29) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Badan
Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKPPMD.
(30) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 944.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan,
keterampilan pengetahuan aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat.
(31) Kegiatan Peningkatan Aparatur dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pembinaan teknis kesekretariatan di lingkungan
Disparbud; terlaksananya peningkatan wawasan bagi pejabat fungsional;
terlaksananya peningkatan kompetensi bidang pariwisata dan
kebudayaan; terlaksanannya peningkatan kompetensi bidang
multimedia.
(32) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan
anggaran sebesar Rp. 446.840.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya
pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani; tersedianya
tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan; terbinanya pengatahuan
dan ketrampilan melalui pelatihan/kursus/sosialisasi/bimtek;
terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai.
(33) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada
Balai Pengelolaan Kepurbakalaan dan Jarahnitra Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp.
275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan
kebutuhan dasar pegawai.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-131
(34) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di Balai
Pengelolaan Anjungan Jawa Barat TMII Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp.
182.625.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya honorarium untuk
mubaligh, instruktur senam pelatih tari; terpenuhinya kebutuhan dasar
pegawai.
(35) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada
Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan
anggaran sebesar Rp. 80.734.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya
kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai.
(36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada
Balai Pengelolaan Taman Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 80.815.000,-. Hasil
kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar
pegawai.
(37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada
Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar
Rp. 69.234.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan
kebutuhan dasar pegawai
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Permasalahan
(a) Keberhasilan pengembangan sumber daya aparatur tidak dapat
diukur dalam tahun berjalan, karena dampaknya baru dapat
dirasakan beberapa tahun kemudian, penyediaan anggaran untuk
pengembangan sumber daya aparatur sering tidak mencukupi
disebabkan disandingkan dengan kegiatan yang mempunyai dampak
langsung pada tahun berjalan (kegiatan-kegiatan fisik).
(b) Tidak dapat diprediksinya angka kematian dalam hubungannya
dengan pelaksanaan Bantuan Uang Duka untuk PNS yang
meninggal.
(c) Penempatan jabatan struktural masih menggunakan track record,
sedangkan dalam penerapan penempatan jabatan yang telah
menggunakan standar kompetensi belum diikuti dengan pengukuran
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-132
kinerja yang optimal, sehingga standar kompetensi pejabat
struktural belum optimal dan terukur dengan baik;
(d) Kurangnya minat PNS terhadap jabatan fungsional, dikarenakan
pejabat fungsional belum difungsikan secara optimal oleh organisasi,
disamping adanya ketimpangan fasilitas antara pejabat struktural
dan pejabat fungsional;
(e) Masih tingginya ketimpangan kualifikasi dan kompetensi pegawai
dengan kualifikasi dan kompetensi existing;
(f) Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian
masih terhambat dikarenakan tidak lengkapnya data disiplin
pegawai dari OPD maupun dari Kabupaten/kota, serta kurang
meratanya pemahaman akan peraturan kepegawaian;
(g) Standar penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Jawa Barat masih
belum teraplikasikan secara optimal;
(h) Pemberlakuan Tunjangan Tambahan PNS (TTP) belum berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja Aparatur.
(2) Solusi
(a) Memberikan motivasi dan dukungan kepada para pejabat fungsional
atau calon pejabat fungsional, berupa peningkatan tunjangan
fungsional, penyediaan fasilitas kerja dan perlakuan organisasi yang
sesuai terhadap pejabat fungsional.
(b) Pengiriman Tugas Belajar PNS dan CPNS eks TKK ke jurusan yang
dibutuhkan organisasi, baik melalui kerjasama maupun
pengembangan beasiswa “cost sharing” dan pengelolaan ijin belajar
yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan PNS/CPNS.
(c) Menjaring data secara proaktif ke kabupaten/kota dan OPD serta
lebih intensif melakukan sosialisasi peraturan ke OPD.
(d) Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Provinsi Jawa Barat
disusun dengan indikator yang lebih mudah dipahami sehingga
memudahkan dalam aplikasinya.
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah
Sakit yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai dalam rangka memberikan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-133
pelayanan kesehatan; terwujudnya kenyamanan, kelancaran dan
efektifitas kerja aparatur; tersedianya obat-obatan untuk pegawai dalam
rangka menjaga kondisi fisik yang prima; tercukupinya kebutuhan
pakaian dinas dalam upaya untuk peningkatan disiplin pegawai;
bertambahnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien.
(2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 389.085.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan
dan kemampuan aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
(3) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.240.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur
BKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
(4) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.121.465.000,-. Hasil kegiatan
adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian serta
profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(5) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas
dan Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.754.836.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas
dalam pengelolaan SDA dan terjaminnya kesehatan aparatur Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air.
(6) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 313.310.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya upaya peningkatan
kesejahteraan dan kemampuan serta disiplin aparatur Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan tugas.
(7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur, yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 692.836.150,-. Hasil kegiatan
adalah meningkatnya kinerja aparatur dilingkungan Dinas Olahraga dan
Pemuda.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-134
(8) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kesejahteraan PNS, peningkatan kemampuan aparatur
Dinas Bina Marga, tersedianya bantuan pendidikan, seminar, kursus dan
sosialisasi untuk meningkatnya kinerja dan kualitas sumber daya
aparatur.
(9) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur
Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 496.195.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur/pegawai
sebanyak 45 (empat puluh lima) PNS dan 25 (dua puluh lima) Tenaga
honorarium Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.
(10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.144.236.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kegiatan Kerohanian dan bantuan ONH sebanyak 8
(delapan) orang, penyediaan Sarana Olahraga 24 (dua puluh empat)
paket, penyediaan Obat-obatan 12 (dua belas) paket, penyediaan Jasa
Kesehatan, penyediaan bahan ATK (PKL atau Out Bond) 130 (seratus
tiga belas) set, penyediaan belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi untuk
Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Raker/Rakor
sebanyak 3000 (tiga ribu) HOK, penyediaan biaya Konstribusi
Kepesertaan dalam Bintek, Diklat, Sosialisasi, Seminar, Raker sebanyak
108 (seratus delapan) paket.
(11) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 567.205.000,-. Hasil dari kegiatan ini adalah
terwujudnya kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Dinas Perikanan
dan Kelautan provinsi Jawa Barat.
(12) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 301.260.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan
dan kemampuan aparatur Dinas Sosial.
(13) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 183.986.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-135
dan Kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
(14) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 520.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terselenggaranya general check-up sebanyak 100 orang,
partisipasi diklat sebanyak 666 orang dalam satu tahun, 104 stel pakaian
batik dan terselenggaranya 1 tahun pelayanan jasa kesehatan.
(15) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 469.650.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kesejahteraan pegawai dalam rangka mendukung
pelayanan kepada masyarakat.
(16) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di BPK
Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.158.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kesejahteraan pegawai dalam rangka mendukung
pelayanan kepada masyarakat.
(17) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
angggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya
pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas dan
profesional.
(18) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Setda yang
dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.383.411.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlayaninya kebutuhan aparatur di lingkungan
Setda Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi.
(19) Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Pengadaan Baju Pimpinan yang
dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.065.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya performance pimpinan dalam
melaksanakan tugas.
(20) Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 432.360.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kegiatan peningkatan kesejahteraan 115 orang PNS
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-136
dilingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Barat.
(21) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 620.125.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
uang saku prajabatan CPNS sebanyak 63 cpns, tersedianya biaya jasa
kesehatan untuk 62 orang, Tersedianya biaya sewa gedung/sarana
olahraga untuk 804 orang, tersedianya biaya penghargaan bagi PNS
yang pensiun untuk 10 orang, tersedianya biaya pemakaman pegawai
yang meninggal dunia untuk 5 orang, tersedianya uang untuk
pelatihan/bintek/seminar/ okakarya/kongres/Sosialisasi sebanyak 1
paket, tersedianya biaya bimbingan teknis untuk 27 orang.
(22) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 135.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan
aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan.
(23) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan
Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 80 orang aparatur
yang mampu mengembangkan potensi dan kemampuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan terciptanya sumber daya aparatur
yang berpotensi guna suksesnya penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Daerah Provinsi Jawa Barat.
(24) Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur yang
dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (terdiri dari 34
kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan 33
UPPD se Jawa Barat), dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.224.088.200,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keterampilan,
profesionalisme dan kesejahteraan aparatur Dispenda Provinsi Jawa
Barat.
(25) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur.
(26) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-137
anggaran sebesar Rp. 105.075.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
alat tulis kantor dan pakaian seragam, terlaksananya kegiatan
peningkatan jasmani, kerohanian dan general check up.
(27) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.259.775.000,-. Hasil kegiatan adalah
terwujudnya peningkatan, kemampuan dan kompetensi aparatur Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
(28) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.559.295.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya
peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur dalam menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
(29) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan
Pendidikan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 574.125.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan aparatur.
(30) Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur
dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
(31) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 705.215.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja
aparatur.
(32) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 261.700.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur.
(33) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 762.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur
melalui bantuan diklat fungsional 21 (dua puluh satu) orang, bantuan
kacamata 33 (tiga puluh tiga) orang, pakaian dinas dan medical checkup
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-138
132 (seratus tiga puluh dua) orang, pakaian dinas TKK, uang kadeudeuh
dan santunan meninggal dunia.
(34) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 307.362.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan
dan kemampuan untuk mendukung kinerja aparatur.
(35) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 772.800.000,-. Hasil kegiatan
adalah meningkatnya profesionalisme aparatur Bappeda di bidangnya.
(36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya
peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPPT.
(37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan,
disiplin, kemampuan dan kesehatan aparatur.
(38) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kemampuan dan potensi aparatur.
(39) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 40.550.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya belanja obat-obatan, general check up, pakaian sipil harian,
dan pakaian olahraga.
(40) Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan
Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.056.569.234,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di RSUD Al Ihsan.
(41) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan, keahlian dan kinerja
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-139
aparatur.
(42) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 740.000.000.00,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya General Check up sebanyak 9 orang pegawai, pelatihan
teknis dan bimbingan teknis sebanyak 10 orang, bantuan jasa kesehatan
sebanyak 250 orang, dan biaya pemulangan pegawai sebanyak 15 orang.
(43) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 112.270.000.00,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Asuransi Kecelakaan kerja sebanyak 60 (enam puluh)
orang dan serta Jasa Kesehatan, tersedianya pakaian seragam sebanyak
88 (delapan puluh delapan) orang dan pakaian kerja lapangan 290 (dua
ratus sembilan puluh) buah.
(44) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan
Terpadu yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 500.040.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme
aparatur pelayanan perijinan melalui bimbingan teknis.
(45) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPMPD dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya.
(46) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang
dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.175.000,-. Hasil
pelaksanaannya adalah tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui
fasilitas bantuan biaya diklat fungsional sebanyak 63 orang, fasilitas
bantuan biaya diklat prajabatan sebanyak 4 orang, fasilitas biaya
kepersertaan sebanyak 76 orang, pengadaan obat sebanayk 78 item
jenis obat, fasilitas bantuan biaya penggantian resep sebanyak 60 orang,
fasilitas biaya pemulangaan pegawai yang pensiun dalam daerah
sebanyak 60 orang, peningkataan kesehatan jasmani/olahraga sebanyak
6 orang, fasilitas peningkatan kerohanian sebanyak 4 orang, fasilitas
peningkatan kerohanian sebanyak 5 kali, sewa pasarana olahraga
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-140
sebanyak 12 bulan dan evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 kali.
2) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan program ini belum memadainya proporsi pemenuhan kebutuhan
bimbingan teknis, kursus, dan pelatihan, termasuk kebersamaan jiwa korsa
pegawai. Solusi memenuhi kebutuhan bimbingan teknis, kursus, pelatihan yang
harus diikuti dilakukan secara bergilir dan diprioritaskan yang sangat urgen.
d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Program
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran digunakan oleh seluruh OPD
Provinsi Jawa Barat (Fixed Cost) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 288.476.205.372,54,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan dasar operasional penyelenggaraan Administrasi Perkantoran,
diantaranya barang cetakan, ATK (Alat Tulis Kantor), Perjalanan Dinas, fasilitasi
operasional Pimpinan, penggandaan penyediaan air, listrik, telepon, jaringan
internet, obat-obatan, surat kabar, gas dll selama 12 bulan.
e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pelaksanaan Program
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur digunakan oleh seluruh
OPD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 173.164.407.157,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya
alat perlengkapan kantor, diantaranya pompa air, mesin tik, mesin fotocopy,
televisi, AC, komputer PC, printer, notebook, scanner, display, kompor gas, rak
barang, alat rumah tangga, karpet, filling kabinet, proyektor, plaket, trophy,
cendera mata, calung, angklung, lemari arsip, scanner, kamera, handycam,
lemari besi, meja ½ biro, kursi tamu, operation room, alat studio, jaringan
internet/LAN, sound system, jetpump, water treathment, telepon, papan nama
kantor, whiteboard, stabilizer, hardisk eksternal, lemari display, rollopect, mesin
fotocopy, kursi, sofa dan alat-alat laboratorium, alat kedokteran, kendaraan
operasional dinas diantaranya : kendaraan roda 4, roda 2, pembangunan
gedung perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat tahap I, pembangunan
Gedung Trauma Center Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin, terenovasinya
Gedung BPJ Wilayah Pelayanan II dan IV pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-141
2) Permasalahan dan solusi
Hambatan dalam pelaksanaan program tersebut adanya kesalahan pengajuan
Tambahan Uang (TU) untuk alokasi Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa
Kendaraan, perubahan-perubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi
terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah. Untuk
mengatasi hambatan tersebut, adalah menyesuaikan spesifikasi barang sesuai
dengan harga yang telah ditetapkan dalam DPA tanpa mengurangi kegunaan
barang tersebut, adanya beberapa OPD yang terkendala masalah pengadaan
diantaranya masalah sertifikasi, juga adanya kelemahan kemampuan SDM
terutama dalam hal website/konten situs pemerintah, terbatasnya tenaga PNS
yang menjabat sebagai Bendahara di LPSE, adanya beberapa barang APK yang
tak teralokasikan dalam perencanaan akan tetapi harus dipenuhi disebabkan
kebutuhan-kebutuhan mendadak dan mendesak sebagai solusi dalam
pengadaan peralatan juga harus disesuaikan dalam perencanaan personil
sehingga nantinya akan terjadi sinergitas dalam pelaksanaan tugas, SDM yang
profesional serta didukung sistem dan perlengkapan kantor yang lengkap,
adanya beberapa kendaraan dinas, gedung dan bangunan kantor serta APK
yang sudah rusak yang biaya pemeliharaannya tinggi, solusinya ialah
menghapuskan aset dan diganti dengan yang baru sehingga tidak membebani
anggaran.
f) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pelaksanaan Program
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang digunakan seluruh OPD
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.093.661.038,-.
Hasil kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, diantaranya
terpeliharanya peralatan yang harus dikalibrasi seperti alat kedokteran,
laboratorium, pengecatan, perbaikan kebocoran bangunan, pemeliharaan alat-alat
laboratorium, perbaikan lantai, halaman dan pagar, perbaikan kamar mandi, aula,
ruang emergency, pelaburan asrama/wisma, Renovasi Kantor Dinas Bina Marga di
2 Balai , pemeliharaan mebeulair, tabung pemadam kebakaran, service kendaraan
roda 2 dan roda 4, jasa kir, suku cadang, bahan bakar kendaraan, pelumas, STNK,
pemeliharaan AC, mesin tik, asesoris kantor, komputer PC, notebook/ laptop,
printer, lampu penerangan, meubel, alat lab, alat kedokteran, alat listrik, TV,
jaringan telepon, genset, incenerator, jaringan listrik, pompa air, kamera digital,
mesin fotocopy, mesin risograph, mesin rumput, handicam, pagar, sound system,
gamelan, pintu dan jendela, pengecatan gedung, pemeliharaan jalan, kirmir, mesin
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-142
cuci, dispenser, mesin tik elektrik, microphone, faximile. LCD, sound system, PABX,
UPS, pemeliharaan bedeng pembibitan.
g) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum
dan HAM
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Akselerasi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 112.820.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Laporan
Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sesuai dengan Pedoman dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; terisinya LHKPN dengan
benar; dan tersusunnya data LHKPN.
(2) Kegiatan Program Legiaslasi Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum
dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.870.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 34 (tiga
puluh empat) Rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah.
(3) Kegiatan Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum
yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
sebanyak 5 (lima) produk hukum dan tersusunnya kajian produk hukum
sebanyak 13 (tiga belas) produk hukum.
(4) Kegiatan Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
(JDI) Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 306.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya jaringan
dokumentasi dan informasi hukum meliputi produk-produk hukum Pusat
dan daerah.
(5) Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Produk Hukum Kabupaten/kota
yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.675.000,-. Hasil
kegiatan adalah terevaluasinya raperda kabupaten/kota sebanyak 185
(seratus delapan puluh lima) raperda.
(6) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Materi Muatan Pra Raperda
Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-143
Rp. 282.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya dan terfasilitasinya
materi hukum raperda Kabupaten/kota sebanyak 57 pra raperda.
(7) Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pendidikan HAM kepada 60 orang guru
SMP se Kota Bandung, terlaksananya monitoring pelaksanaan RANHAM
dan tersusunnya Penerapan Norma dan standard HAM bidang
pendidikan.
(8) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dan HAM secara Non Litigasi
yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tertanganinya sengketa Perdata, Tata Usaha Negara dan
persoalan HAM diluar peradilan.
(9) Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi yang dilaksanakan Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 932.050.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselesaikannya penanganan perkara perdata, Tata Usaha Negara (TUN)
sebanyak 8 (delapan) Perkara dan legal opinion sebanyak 6 (enam)
perkara yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(10) Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 176.555.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan
hukum kepada 200 (dua ratus) orang aparat desa dan kelurahan di 4
(empat) wilayah BKPP dan penyuluhan melalui harian umum pikiran
rakyat sebanyak 1(satu) kali tayang.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/kota belum memahami pengisian
format penyusunan Laporan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga
hasil penyusunannya belum optimal. Selain itu, masih ada penyelenggara
negara wajib lapor khususnya di lingkungan Bank Jabar Banten yang
belum memahami cara pengisian format Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) baik form A maupun B, sehingga perlu
dilakukan bimbingan teknis tentang cara/teknik pengisian form A
maupun B. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-144
bimbingan teknis dan diskusi langsung dengan Tim Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi
Pemberantasan Korupsi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
(2) Masih ada beberapa OPD yang kurang tanggap terhadap penyusunan
Program Legislatif Daerah (Prolegda), sehingga sulit dilakukan
harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan raperda. Solusinya,
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan raperda
dengan OPD pengusul.
(3) Terbatasnya kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sulitnya
memperoleh alat-alat bukti untuk penanganan perkara. Untuk mengatasi
masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekrut Kuasa
Hukum dari CPNS dan PNS kabupaten/kota serta mempersiapkan alat-
alat bukti melalui koordinasi dengan OPD terkait.
(4) Belum semua kabupaten/kota menyampaikan kembali produk hukum
kabupaten/kota yang telah ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi.
Untuk mengatasinya dengan meningkatkan koordinasi dengan
kabupaten/kota maupun DPRD dalam hal pelaksanaan ketentuan
evaluasi Raperda kabupaten/kota.
(5) Kurangnya pemahaman OPD terhadap Jariangan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH), tidak menyampaikan produk Hukum sebagai
bahan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan HAM, sehingga tidak
terdokumentasikan yang menimbulkan pelayanan kepada pengguna
Informasi Hukum kurang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut,
memberikan pemahaman secara bertahap kepada OPD mengenai fungsi
JDIH, serta menyaring produk hukum daerah melalui Biro Humas,
Protokol dan Umum.
(6) Kurangnya legal drafter, pengkaji hukum, ahli Informasi Teknologi (IT),
serta pengelola jaringan dan informasi hukum. Solusinya,
mengoptimalkan aparatur melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Perguruan Tinggi.
h) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama yang dilaksanakan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-145
sebesar Rp. 132.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya
komunikasi yang harmonis antara DPRD, masyarakat dan unsur
pemerintahan di Jawa Barat.
(2) Kegiatan Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 19.396.560.000,-. Hasil kegiatan adalah terjaringnya aspirasi
masyarakat dari 26 kabupaten/kota sebagai bahan dalam menyusun
kebijakan pembangunan baik dalam hal perencanaan maupun anggaran
antara lain Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, dan APBD Provinsi Jawa
Barat.
(3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.448.205.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kemampuan anggota DPRD penyusunan peraturan
perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan, sehingga
terwujudnya efektifitas pelaksanaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
(4) Kegiatan fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 26.438.010.000,-. Hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan
pembangunan di Jawa Barat dan terwujudnya efektifitas pelaksanaan
pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.
(5) Kegiatan Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.295.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya
persepsi yang sama para pimpinan DPRD se-Indonesia dalam memahami
berbagai kebijakan pemerintah.
(6) Kegiatan Parlementaria yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.447.800.000,-.
Hasil kegiatan adalah terpublikasinya kegiatan DPRD melalui media
massa untuk lebih meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan
DPRD.
(7) Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Masalah-masalah Hukum dan
Administrasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.030.750.000,-. Hasil
kegiatan adalah diperolehnya kepastian hukum serta administrasi dalam
pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Jawa
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-146
Barat.
(8) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi DPRD yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.065.810.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya 8 (delapan) kali penerbitan majalah Bewara, terfasilitasinya
77 (tujuh puluh tujuh) kali penerimaan aspirasi, tersusunnya kelender
dan terbitnya buku terkait profil wakil rakyat Jawa Barat.
(9) Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 883.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
masukan objektif, rasional dan profesional terhadap berbagai
permasalahan pemerintahan serta pembangunan yang dibahas oleh alat
kelengkapan DPRD.
(10) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 463.535.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
bahan pustaka untuk anggota DPRD dalam rangka menunjang fungsi
legislasi, penganggaran dan pengawasan.
(11) Kegiatan Peran dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten/kota se Jawa Barat
Hasil Pemilu 2009 yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 247.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib DPRD.
(12) Kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan Proses
Perizinan Pejabat Negera yang dilaksanakan Biro Pemerintahan
Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 368.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terlantiknya anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/kota dari proses PAW, terekomendasikannya ijin ke
luar negeri untuk Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota dan Pejabat
Negara serta proses ijin pemanggilan (Kepolisian/Kejaksaan) Anggota
DPRD Provinsi/Kabupaten/kota.
2) Permasalahan dan Solusi
Ada beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya, antara lain
kegiatan fasilitasi dan konsultasi masalah-masalah hukum dan administrasi
serta kegiatan penyediaan tenaga ahli dan kajian akademik. Solusi terhadap
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-147
permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat senantiasa
berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPRD terkait kebutuhan fasilitasi
masalah hukum atau kebutuhan tenaga ahli.
i) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penyusunan Standar Harga, Standar Barang dan Pengelolaan
Pemeliharaan Barang Daerah yang dilaksanakan Biro Pengelolaan
Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 26.370.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
buku standar harga/standar barang dan pengelolaan pemeliharaan
barang daerah sesuai hasil survei standar harga, standar barang dan
standar kebutuhan barang.
(2) Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Biro
Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 270.035.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya Buku Induk Inventaris (BII) hasil evaluasi terhadap barang-
barang milik daerah yang digunakan seluruh OPD dalam rangka
menunjang tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada tahun
anggaran 2010. Selain itu, memanfaatkan dan meningkatkan sistem
pengelolaan barang milik daerah secara elektronik (sistem yang telah ada
di Biro Pengelolaan Barang Daerah) yang menggunakan teknologi
informasi berbasis web, diberi nama ATISISBADA (Aplikasi Teknologi
Informasi Siklus Barang Daerah), sehingga pengelolaan barang daerah
dapat dilakukan secara online melalui internet.
(3) Kegiatan Pengamanan dan Pensertifikatan yang dilaksanakan Biro
Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 995.625.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya data/dokumen pendukung kepemilikan tanah dalam rangka
proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah ke Badan Pertanahan
Nasional (BPN).
(4) Kegiatan Fasilitasi Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal yang
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya fasilitasi pemberantasan barang kena cukai
ilegal di Jawa Barat; tersedianya data informasi hasil tembakau yang
dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai diperedaran atau
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-148
tempat penjualan eceran di kabupaten/kota se Jawa Barat.
(5) Kegiatan Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah yang dilaksanakan
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 148.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasikan dan
terpantaunya pendapatan daerah di bidang non pajak serta tercapainya
target pendapatan daerah bidang non pajak.
(6) Kegiatan Penghapusan Barang Inventaris Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.135.478,-. Hasil
kegiatan adalah terinventarisasinya penghapusan barang milik daerah
pada Dinas Pendapatan.
(7) Kegiatan sinkronisasi PBBKB Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 88.350.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pendapatan
daerah dari sektor pajak daerah.
(8) Kegiatan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2010
yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 393.980.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya pendapatan daaerah dari sektor pajak daerah.
(9) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Program Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Wilayah III, yang dilaksanakan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan
monitoring Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di
Wilayah III.
(10) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau (DBHCT) T.A. 2010 di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
(11) Kegiatan pengadaan alat perlengkapan kantor yang dilaksanakan Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah termanfaatkannya aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang dikelola BKPP Wilayah II untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-149
tugas, pokok dan fungsi.
(12) Kegiatan Rehabilitasi MCK Aula Rapat dan MCK Mess Pegawai pada
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 409.500.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya sarana dan
prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsi.
(13) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang
dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.380.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya data akurat realisasi penerimaan DBH
BPHTB Bagian Provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat; terpahaminya
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah khususnya persiapan implementasi BPHTB sebagai pajak
kabupaten/kota; tersusunnya kebijakan pendapatan daerah yang
bersumber dari PAD Provinsi; serta terfasilitasinya pengembangan
sumber PAD kabupaten/kota terkait pengalihan kewenangan pengelolaan
pajak ke kabupaten/kota berdasarkan Undang Undang No.28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(14) Kegiatan Fasilitasi Perhitungan Potensi Dana Bagi Hasil Pendapatan
Daerah dari sektor sumber Daya Alam yang dilaksanakan Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 338.100.000,-. Hasil kegiatan adalah
terkoordinasinya Pengkajian Perhitungan Potensi Dana Bagi Hasil SDA
dengan Kementerian Keuangan; teridentifikasi data lifting migas Provinsi
Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk triwulan IV Tahun 2009;
terlaksananya penyaluran DBH Migas Triwulan I tahun 2010.
(15) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan yang
dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.745.000,-. Hasil
kegiatan adalah meningkatnya peran serta fungsi Tim ekstensifikasi dan
intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 Provinsi Jawa Barat;
tercapainya realisasi lifting dan penyaluran DBH migas dan panas bumi
untuk daerah penghasil migas dan panas bumi di Jawa Barat;
meningkatnya persamaan persepsi dalam penyusunan data dasar yang
akurat untuk perhitungan alokasi DAU dan DAK Provinsi Jawa Barat.
(16) Kegiatan Asistensi, Konsultasi, dan Evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-150
dan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 168.200.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasinya APBD TA 2010
dan RAPBD 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta RAPBD
kabupaten/kota tahun anggaran 2010 dan RAPBD 2010 Perubahan
secara tepat waktu.
(17) Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD
Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya pengelolaan
keuangan kepada OPD provinsi dan kabupaten/kota.
(18) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun
Anggaran 2009 yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.974.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan terevaluasinya
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun anggaran
2009 secara tepat waktu.
(19) Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Setda sebagai
SKPKD dan PKKD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya laporan
pertanggungjawaban keuangan Setda sebagai SKPKD dan PKKD serta
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2009 secara tepat waktu.
(20) Kegiatan Validasi Data keuangan dan Fisik Aset Milik Setda yang
dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tervalidasinya data keuangan dan fisik asset milik setda.
(21) Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang
dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya fasilitasi pemberian bagi hasil dan bantuan keuangan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-151
secara akurat.
(22) Kegiatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan dilingkungan Internal Biro
dan OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 495.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya konsolidasi
pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Setda dan OPD Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2010.
(23) Kegiatan Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 173.750.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009; terselesaikannya kasus TP-
TGR dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; terekonsiliasinya data
Pendapatan Pajak Daerah.
(24) Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Tahun
Anggaran 2011 Murni dan Tahun Anggaran 2010 Perubahan yang
dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 660.253.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
secara tepat waktu.
(25) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Al Ikhsan yang
dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya pengelolaan keuangan BLUD RSUD Al Ikhsan.
(26) Kegiatan Penyusunan Standar Analisa Belanja Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersusunnya standar analisa belanja Provinsi Jawa Barat.
(27) Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan informasi Rokok/Tembakau Kena Cukai
Ilegal yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil
pelaksanaa kegiatan adalah terselenggaranya program pemerintah
kepada Provinsi Jawa Barat dibidang cukai hasil tembakau dengan
tersedianya data/informasi mengenai rokok/tembakau kena cukai illegal
di Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-152
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Adanya persyaratan ketat dan wajib dipenuhi dari pihak BPN terhadap
pernsertifikatan tanah. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses
pensertifikatan tanah dibuat kesepakatan bersama antara pihak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak Kanwil BPN. Selain itu lebih
ditingkatkan proses pendaftaran/pencatatan tanah ke BPN sambil
mengumpulkan/ menyiapkan data pendukungnya.
(2) Permasalahan alokasi anggaran disimpan pada anggaran perubahan
kurang tepat, karena waktu yang terlalu singkat sehingga pelaksanaan
kegiatan kurang efektif dan hasilnya tidak optimal, sebagai solusi jadwal
kegiatan disusun seefektif mungkin agar hasilnya tercapai lebih optimal.
j) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Pelaksanaan Program
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan
OPD/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.667.113.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Renstra, Renja,
RKA,DPA, LAKIP, LKPJ,LPPD Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bahan untuk
pemantauan dan monitoring, evaluasi dan penentuan kebijakan program.
k) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Fasilitasi Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang
dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya penyelidikan tindak pidana Narkoba.
(2) Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian asset Hasil Rampasan (barang
bukti) yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya pemusnahan asset hasil rampasan barang
bukti narkoba di Jawa Barat.
(3) Fasilitasi Pengawasan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan
Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya upaya pengawasan precursor Narkotika.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-153
(4) Fasilitasi Operasi dan Razia Terkait Bidang Narkoba di Jawa Barat yang
dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terselenggaranya pengendalian operasi dan razia terkait bidang
Narkoba di Jawa Barat.
(5) Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan
Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya proses penyidikan tindak pidana Narkoba.
(6) Kegiatan Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Trantibum di Jawa Barat
yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.750.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan trantibum di daerah
perbatasan; terlaksananya penyelenggaraan penertiban asset milik
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di kabupaten/kota.
(7) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Secara
Terkoordinasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 67.220.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penegakan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001
tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan
laboratorium Kemetrologian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.
(8) Kegiatan Pemantapan Bela Negara bagi Satuan Linmas Kabupaten/kota
di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan kesatuan Bangsa Politik dan
Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya kesadaran bela negara bagi 120 orang Anggota Satuan
Linmas Kabupaten/kota di Jawa Barat dan menumbuhkan rasa kecintaan
terhadap tanah air serta mendorong berkembangnya semangat
persatuan dan kesatuan bangsa.
(9) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-154
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terkoordinasinya Pemerintah Provinsi, Polda Jawa Barat dan
instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemeliharaan
ketentraman ketertiban umum di Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Permasalahan dalam kegiatan koordinasi dengan Instansi Vertikal,
anggaran tersedia tidak memadai hanya teralokasi untuk 6 bulan.
Solusinya adalah melaksanakan koordinasi melalui media telepon.
(2) Permasalahan dalam koordinasi perlindungan Masyarakat belum adanya
peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai
acuan petunjuk pelaksanaan kelinmasan di daerah. Solusi yang dilakukan
adalah membuat terobosan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Perlindungan
Masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten/kota dan provinsi yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 90.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke VII, dilaksanakan di 9
(sembilan) kabupaten/kota (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, dan Kabupaten
Bandung).
(2) Kegiatan Peningkatan Kinerja POSYANDU dan Sistem Informasi
Posyandu (SIP) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya rakor Posyandu, pelatihan Pokjanal Posyandu tingkat
kecamatan, sosialisasi program Posyandu, pelatihan kader posyandu
tingkat desa sebanyak 120 orang, penilaian Posyandu tingkat provinsi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-155
(3) Kegiatan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 168.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya temu kader
pemberdayaan yang diikuti kader Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 17 Kabupaten sebanyak
200 orang.
(4) Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Gelar Teknologi Tepat
Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional yang dilaksanakan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya persiapan
mengikuti Gelar TTG Nasional XII yang diikuti oleh 26 Kabupaten/kota
dan Partisipasi Pengrajin TTG Jawa Barat dalam Gelar TTG XII Nasional
di Yogyakarta.
(5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal
Satata Sariksa (BSMSS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, alokasi
anggaran sebesar Rp. 675.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya TMMD ke 84 di 5 Kabupaten (Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten
Bekasi), terlaksananya TMMD ke 85 di 6 Kabupaten/kota (Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok), serta terlaksananya Bhakti
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di 22 Kabupaten/kota yang
berada dibawah PKO KODAM III/Siliwangi.
2) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dalam pelaksanaan program di atas adalah kurangnya Posyandu
Mandiri dan kaderisasi petugas Posyandu. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, diadakan sosialisasi, pelatihan kader Posyandu dan mengoptimalkan
Tim Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Pokja
desa/kelurahan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-156
b) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Fasilitasi Teknik Penyusunan Profil Desa dan Penyelenggaraan
Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) bagi Aparat
Kecamatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 26
peserta aparat kecamatan untuk pembuatan perencanaan partisipatif
masyarakat desa, dan 26 aparat kabupaten/ kota dalam teknik
penyusunan profil desa/kelurahan.
(2) Kegiatan Operasionalisasi Desa Membangun menuju Desa Peradaban
yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan setiap desa diberi bantuan keuangan
sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang didistribusikan dalam dua tahap
(tahap I sebesar Rp. 600.000.000,- dan tahap II sebesar
Rp. 400.000.000,-). Hasil kegiatan adalah terlaksananya pekerjaan
pembangunan fisik/infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat
melalui BUMDEs di 100 lokasi Desa Membangun Menuju Desa Peradaban.
(3) Kegiatan Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.441.850.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan administrasi keuangan bagi pengelola PNPM
Mandiri Perdesaan sebanyak 50 orang; terlaksananya rapat koordinasi
PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 50 orang; terlaksananya kegiatan
pameran partisipasi gelar karya pemberdayaan masyarakat expo dan
award Tahun 2010; terlaksananya kegiatan revitalisasi FK dan FT dan
UPK; terlaksananya publikasi PNPM Mandiri perdesaan melalui media
elektronik; terlaksananya kegiatan sinkronisasi program PNPM Mandiri
Perdesaan; terlaksananaya Bintek Badan Kerjasama Antar desa (BKAD)
PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya rapat kerja antar Satker PNPM
Mandiri Perdesaan; terlaksananya lomba unit pengelola kegiatan (UPK);
terlaksananya rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat;
terlaksananya Work Shop PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya
publikasi PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya fasilitasi kegiatan
Gubernur nganjang ka desa Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-157
Sukabumi; terlaksananya kegiatan semiloka PNPM Mandiri Perdesaan;
terlaksananya rapat kerja Triwulanan Tim Koordinasi PNPM Mandiri
Perdesaan di Jawa Barat; terselenggaranya kegiatan pemetaan (road
map) dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan.
(4) Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 129.000.000,00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pembinaan di beberapa Desa dan monitoring evaluasi bantuan keuangan
ke pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan desa (bantuan keuangan untuk setiap desa sebesar
Rp. 15.000.000,-).
(5) Kegiatan perlombaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan
yang dilaksanakan di 26 Kabupaten/kota se Jawa Barat.
(6) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 361.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya bahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat terhadap pemantapan pemerintahan desa.
2) Permasalahan dan Solusi.
(1) Kompleksitas masalah yang selama ini dihadapi perdesaan yaitu masalah
kehidupan masyarakat, salah satu persoalannya adalah aspek
kewilayahaan yang disebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan. solusi
dari permasalahan tersebut adalah sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang tata ruang desa dan pedoman
penetapan dan penegasan batas desa, perlu dilakukan secara kontinyu
guna meningkatkan pembangunan perdesaan.
(2) Terjadinya konflik batas desa diperbatasan, disebabkan belum
optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten/kota untuk melaksanakan
penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi kewajibannya,
sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Untuk
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-158
menghindari terjadinya konflik dalam penetapan batas desa, harus ada
sinergitas antara berbagai level pemerintahan yang mengelola urusan
perdesaan, baik antara pemerintah, Kabupaten/kota maupun Provinsi
serta dengan berbagai stakeholders di masyarakat.
(3) Keterlambatan dan ketidaklengkapan data inventaris tanah kas desa yang
disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berakibat tidak
terdatanya titi sara, carik, tanah kuburan dan tanah pengangonan di
kabupaten/kota se Jawa Barat. Solusinya adalah mengalokasikan dalam
APBD kabupaten/kota untuk pendataan tanah kas desa di wilayah
masing-masing agar dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Kemampuan aparat desa terutama didalam manajemen pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan belum maksimal. Solusi perlu
adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparat
desa didalam manajemen pembangunan desa
(5) Profil desa yang terdiri dari data dasar keluarga, data potensi
desa/kelurahan dan data tingkat perkembangan desa/kelurahan belum
terwujud di seluruh desa/kelurahan. Solusi profil desa perlu diwujudkan
melalui pendataan profil desa yang dilakukan aparat desa bersama
masyarakat, dan pembentukan jaringan informasi data yang on line.
(6) Kondisi sarana dan prasarana desa seperti jalan desa, kantor desa,
sarana ekonomi dan sarana sosial kondisinya banyak yang rusak/tidak
memenuhi standar. Solusinya melalui pemberian stimulan/bantuan dari
Pemerintah diprioritaskan.
(7) Seluruh desa di Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunannya
belum berdasarkan pada pola tata desa yang mengarah pada
pelaksanaan pembangunan desa. Solusinya adalah setiap desa harus
memiliki pola tata ruang desa yang disusun oleh aparat dan masyarakat
dengan fasilitasi dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
22. URUSAN SOSIAL
a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT),
Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Penanganan Lanjut Usia dalam Panti yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.776.525.000,-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-159
terlaksananya pembinaan dan terlayaninya Lanjut Usia sehingga dapat
menikmati hari tua nya dengan tentram dalam rumah perlindungan
Sosial sebanyak 350 orang lanjut usia
(2) Kegiatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilaksanakan
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.884.340.000,-. Hasil kegiatan adalah Terbinanya sikap dan
kemauan gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina
Karya (BRSBK) sebanyak 250 orang, Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial
Bina (RSB) Mandiri sebanyak 100 orang dan Sub Unit Rumah
Persinggahan sebanyak 450 orang sehingga mereka mampu untuk hidup
mandiri
(3) Kegiatan Peningkatan Penanganan Wanita Tuna Susila yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.422.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Bimbingan Sosial, mental dan keterampilan bagi Eks
Wanita Tuna Susila sebanyak 200 orang di Balai Rehabilitasi Sosial
Karya Wanita (BRSKW) dan 80 orang di Sub Unit Rumah Rehabilitasi
Sosial Karya Wanita (RSKW) sehingga dapat melaksanakan kehidupan
sesuai dengan norma dan kaidah kehidupan manusia di masyarakat.
(4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dalam panti yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.340.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang cacat di dalam panti
sebanyak 100 orang penyandang Cacat sehingga mampu melaksanakan
fungsi sosialnya dan diharapkan dapat hidup secara mandiri.
(5) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Remaja yang dilaksanakan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.026.952.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan bagi
anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam panti
sebanyak 240 orang di Balai Pengembangan Sosial Bina Remaja (BPSBR)
dan 120 di Rumah Pengembangan Sosial Bina Remaja (RPSBR) sehingga
pengetahuan dan keterampilan remaja Putus Sekolah meningkat dan
mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri.
(6) Kegiatan Perlindungan dan Pelayanan Sosial anak terlantar yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 359.725.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya bimbingan sosial bagi 60 orang tua anak terlantar dan 100
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-160
orang anak jalanan serta sosialisasi kegiatan perlindungan dan pelayanan
Sosial anak terlantar.
(7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga
Berumah Tidak layak Huni yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.080.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial bagi 160 orang Keluarga
berumah tidak layak huni (KBTLH).
(8) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam kelompok Usaha
Bersama yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.650.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya bimbingan motivasi bagi 300 orang Keluarga
Binaan Sosial (KBS) Keluarga miskin.
(9) Kegiatan Akses Perlindungan Lanjut Usia terlantar di Luar panti yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 112.650.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya bimbingan motivasi calon pendamping Lanjut Usia (LU)
12 orang, pengurus Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) 44 orang,
bimbingan keterampilan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) 50 orang,
Bakti Sosial Hari Lanjut Usia 3 PSTW dan 3 Karang Lanjut Usia.
(10) Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Pencegahan HIV AIDS dan
Bimbingan Sosial Keterampilan bagi ODHA yang dilaksanakan Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 169.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial
bagi 30 orang ODHA tidak mampu, 40 orang Tuna Sosial dan
terlaksananya sosialisasi informasi pencegahan HIV/AIDS bagi 50 orang
resiko tinggi.
(11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat
yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 102.768.000,-. Hasil kegiatan adalah
Terlaksananya Bimbingan social bagi 240 orang Keluarga Binaan Sosial
(KBS) masyarakat adat.
(12) Kegiatan Pencegahan Anak Nakal dan Korban Narkotika berbasis
Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.600.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Bimbingan Sosial kewirausahaan Eks Anak Nakal Korban
Narkotika (ANKN) sebanyak 25 orang dan terbentuknya 2 Tim
Pencegahan Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN).
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-161
(13) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di Balai Rehabilitasi
Pamardhi Putra (BRSPP) Lembang yang dilaksanakan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 938.055.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial,
mental, fisik dan keterampilan Eks Korban Narkotika sebanyak 75 orang
(14) Kegiatan Peningkatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 37.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
identifikasi 10 orang PKRI, 305 orang janda PKRI dan 6 orang keluarga
Pahlawan.
(15) Kegiatan Penanganan Penyandang cacat di masyarakat yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 757.370.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya bimbingan sosial keterampilan bagi 500 orang penyandang
cacat yang tersebar di Kabupaten/kota.
(16) Kegiatan Perlindungan Sosial Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.886.282.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya fungsi Sosial
anak yang mengalami hambatan fungsi Sosialnya di Balai Pengembangan
Sosial Asuhan Anak (BPSAA) Subang 80 orang, 80 orang di Rumah
Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit, 60 orang di
Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Bogor, 8 orang Rumah
Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) harapan Bunda Cimahi dan
80 orang Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA) Cisurupan
Garut.
(17) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak nakal di Balai Rehabilitasi Sosial
Marsudi Putra (BRSMP) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 691.012.500,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial, mental, fisik dan
keterampilan 65 orang anak nakal sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar.
(18) Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Kepahlawanan
dan Kejuangan yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 239.836.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya
rapat koordinasi badan pembina pahlawan daerah se-jawa barat diikuti
oleh 100 peserta utusan kabupaten/kota se-Jawa Barat, pembinaan dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-162
penanganan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan di Jawa
Barat diikuti 100 peserta tenaga pendidik dan generasi muda utusan dari
kabupaten/kota se-Jawa Barat dan napak tilas pahlawan nasional ke
Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 40 peserta tenaga pendidik utusan
dari kabupaten/kota se Jawa Barat.
(19) Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS), Lansia,
Penyandang cacat dan Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan
Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 50.955.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan anak, lansia, wts,
penyandang cacat dan pelaksanaan peringatan hari Lanjut Usia (HALUN),
Hari Anak Nasional (HAN), Hari Internasional Penyandang Cacat
(HIPENCA) Tingkat Provinsi Jawa Barat.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Jumlah sasaran garapan PMKS pada Tahun Anggaran 2010 sebesar
5.453 Orang atau sebesar 0.15 % dibandingkan dengan Jumlah PMKS di
Jawa Barat (+ 3,6 Juta Orang), masih jauh dari target minimal yang
ditetapkan berdasarkan standard Pelayanan Minimal (Kepmensos/
Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUK 120 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi, Daerah Kabupaten/kota ) yaitu
sebesar 10% dari jumlah PMKS tahun yang bersangkutan. Oleh karena
itu untuk meningkatkan jumlah sasaran PMKS yang ditangani ini
diupayakan antara lain melalui :
(a) Peningkatan sasaran penanganan melalui Anggaran Dekonsentrasi
(APBN), Tahun 2011 dari Dana Dekonsentrasi direalisasikan sasaran
sebanyak 3.005 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan 1.555 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
(b) Menghimbau Pemerintah daerah Kabupaten/kota melalui APBD
Kabupaten/kota; Mengajukan usulan peningkatan anggaran
penanganan PMKS untuk Tahun Anggaran 2011.
(2) Data Base permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Barat belum
optimal, karena Instansi Sosial Kabupaten/kota belum secara periodik
menyampaikan informasi data ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,
sehingga ketersediaan data yang akurat dan mampu mendukung
kelancaran serta keberhasilan proses perencanaan program belum
optimal. Untuk pemenuhan data kegiatan, masih diperlukan koordinasi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-163
dan komunikasi intensif dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota terkait.
Untuk itu diharapkan untuk memacu/mengakselerasi ketersediaan data
base permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten/kota, perlu
diupayakan hal-hal sebagai berikut :
(a) Dialokasikannya anggaran pendataan pada APBD Provinsi Jawa
Barat yang diperuntukkan untuk menstimulus ketersediaan data di
Kabupaten/kota, yaitu sebagai dana pengadaan monografi data
PMKS dan PSKS pada Instansi Sosial Kabupaten/kota;
(b) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota untuk membangun
kesepahaman dan kesepakatan mengenai pentingnya data yang
akurat, lengkap dan berkelanjutan untuk mewujudkan daya guna
dan hasil guna program di Jawa Barat;
(c) Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas Instansi Dinas Sosial
Kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi melalui
APBD Provinsi dan atau Dana Dekonsentrasi, untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data.
(3) Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)
dan Peningkatan Peran/Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang direalisasikan melalui Program dan Kegiatan
Kesejahteraan Sosial merupakan suatu proses berkelanjutan yang perlu
dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir dan sinergis oleh berbagai
pihak terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Hasil
pelaksanaan program kesejahteraan social yang direalisasikan oleh Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, belum sepenuhnya
ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota, sehingga proses keberfungsian
social dan kemandirian PMKS serta pengembangan/peningkatan peran
dan fungsi PSKS hasil binaan masih mengalami berbagai hambatan.
Untuk hal tersebut, perlu adanya upaya yang intensif dan periodic dari
Dinas Sosial Provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi
terwujudnya kesatuan program penanganan yang berkelanjutan dalam
upaya mengawal optimalisasi program yang berdaya guna dan berhasil
guna, dalam arti setiap hasil binaan dapat mencapai kemandiriannya dan
peran sertanya untuk mewujudkan pemenuhan kesejahteraan sosial di
masyarakat.
(4) Belum sinerginya program penanggulangan eks korban napza antar
instansi terkait dan BNP solusinya mengusulkan kepada BNP untuk
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-164
merancang penanganan penanggulangan masalah napza secara terpadu
antar instansi terkait dengan penguatan institusi local dengan juklak
juknis dan rancangan Sinergityas dari BNP.
(5) Permasalahan WTS, Gelandangan dan pengemis memerlukan
penanganan bersama baik lintas serktoral atau lintas daerah
kabupaten/kota. Hal ini belum adanya kesepakatan yang dipayungi oleh
Biro Otonomi Daerah.
b) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Bagi Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.102.150.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan dan bimbingan sosial bagi 30
tenaga penyuluh penyiar radio, 30 orang bagi organisasi sosial,
penyuluhan melalui radio penyuluhuan melalui media cetak (roll banner)
penyuluhan melalui media cetak (billboard) penyuluhan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat penyuluhan berbasis masyarakat Sosialisasi pendayagunaan
sumber dana sosial 30 orang dan fasilitasi pelaku Usaha Kesejahteraan
Sosial ( UKS) dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN).
(2) Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Usaha
Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.230.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
bagi 52 orang Karang Taruna (KT), dan 60 orang Bimbingan Usaha
Kesejahteraan Sosial (UKS).
(3) Kegiatan Peningkatan kemampuan tenaga Kesejahteraan Sosial pada
Balai Pelatihan Pekerja Sosial (BPPS) yang dilaksanakan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
pekerjaan sosial tingkat dasar 350 orang dan 90 orang pelatihan teknis
manajemen kesejahteraan sosial.
(4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek
Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-165
Rp. 66.475.000,-. Hasil kegiatan adalah terjalinnya koordinasi program
dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan
kabupaten/kota serta temu konsultasi Mitra Praja Utama bidang
kesejahteraan sosial.
(5) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika
di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 47.418.500,-. Hasil kegiatan adalah, terfasilitasinya pelaksanaan
peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) untuk Tingkat Jawa
Barat dilaksanakan tanggal 27 Juni 2010 di Kota Bekasi.
(6) Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba, yang
dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan terbentuknya pilot project
desa siaga di Wilayah timur dan barat BKPP Jawa Barat.
(7) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
bagi tokoh masyarakat, agama, Pemuda, Pendidik, Ormas dan aparatur
yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya 104 kader penyuluh P4GN berbasis lingkungan.
2) Permasalahan dan Solusi
Belum seluruh Kabupaten/kota terjangkau oleh kegiatan Sosialisasi
Pendayagunaan Sumber dana Sosial sehingga Peraturan perundang-undangan
yang menyangkut tentang Sumbangan Sosial baik itu UU No. 9 Tahun 1961
tentang Pengumpulan uang atau barang maupun UU No. 22 tahun 1954
tentang Undian belum sepenuhnya tersosialisasikan. Solusinya, untuk tahun
mendatang telah direncanakan kembali kegiatan termaksud.
23. URUSAN KEBUDAYAAN
a) Program Pengembangan Nilai Budaya
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-166
kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi bahasa dan sastra daerah yang
meliputi Lomba presenter berbahasa sunda sebanyak 1 kali dengan
jumlah peserta 100 orang dan Lomba membaca puisi berbahasa cirebon
sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 100 orang; terfasilitasinya
penayangan sisindiran dalam rangka penyebarluasan bahasa daerah di
Jawa Barat melalui media elektronik sebanyak 1 kali; temu sastra V MPU
di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 9 orang.
(2) Kegiatan Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kepurbakalaan,
Permuseuman, Sejarah dan Nilai Tradisional yang dilaksanakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.850.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya dan tersusunnya dokumentasi nilai kesejarahan, nilai
tradisi dan permuseuman jawa barat melalui penyusunan dan percetakan
1 (satu) naskah buku busana tradisional dan batik Jawa Barat; launching
dan peragaan busana tradisional dan batik Jawa Barat sebanyak 1 kali;
penyusunan 1 (satu) draft buku sejarah Cirebon; seminar penyusunan
buku sejarah Cirebon sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang;
penyusunan dan pencetakan 1 (satu) direktori museum di Jawa Barat;
dan penyusunan 1 (satu) buku pedoman permuseuman di Jawa Barat;
tersusunnya draft buku dokumentasi arsitektur bangunan tradisional di
Jawa Barat sebanyak 1 naskah; terfasilitasinya monitoring pelaksanaan
FKN oleh Kontingen Keraton Jawa Barat di Palembang Sumatera Selatan
sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 15 orang; pembinaan
permuseuman di Jawa Barat melalui : terfasilitasinya lokakarya di
Gd.Indonesia Menggugat sebanyak 1 kali; tertatanya museum/rumah
bersejarah Ibu Inggit Garnasih sebanyak 1 kali; dan tersusunnya 1 (satu)
draft naskah Revitalisasi Keraton Jawa Barat; terfasilitasinya rangkaian
kegiatan International Conference On Sundanese Culture sebanyak 1
kali; terlaksananya Perencanaan Pengembangan Aktivitas Seni Budaya di
Pedesaan melalui : terfasilitasinya workshop di 2 (dua) kabupaten Cianjur
dan Sumedang, dan tersusunnya 1 (satu) naskah Buku Perencanaan
Pengembangan Aktivitas Seni Budaya di Pedesaan.
(3) Kegiatan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda Cagar
Budaya, Sejarah serta Nilai Tradisional Jawa Barat yang dilaksanakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya studi teknis situs di Kawasan Jati Gede sebanyak 4 kali dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-167
situs/BCB sebanyak 25 situs; terpenuhinya tenaga teknis konservasi dan
juru pelihara Situs/BCB di Jawa Barat sebanyak 1 kali dengan jumlah
peserta 50 orang; terpenuhinya dokumentasi peninggalan purbakala
Jarahnitra Jawa Barat sebanyak 1kali; tercapainya publikasi dan
sosialisasi peninggalan purbakala Jarahnitra Jawa Barat sebanyak 1 kali.
(4) Kegiatan Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pameran nasional kain tenun
tradisional di Manado sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan pameran
hasil budaya dengan tema keragaman alat musik nusantara di Provinsi
DKI Jakarta sebanyak 1 kali; terlaksanakannya kegiatan pameran keliling
di Bakorwil II Kabupaten Purwakarta sebanyak 1 kali; terlaksanakannya
kegiatan Milangka Museum yang ke-30 sebanyak 1 kali;
terlaksanakannya kegiatan pameran khusus Permuseuman dan
Kepurbakalaan Anggota MPU sebanyak 1 kali; terlaksanakannya
transiliterasi dan deskripsi naskah kuno sebanyak 1 naskah.
(5) Kegiatan Pendukung Rehabilitasi dan Pemeliharan Museum Gesan Ulun di
Sumedang yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Museum Geusan
Ulun Sumedang sebanyak 12 kali.
(6) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan
Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.350.000,-. Hasil kegiatan
adalah terfasilitasi dan terkoordinasikannya upaya pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa
Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu;
(1) Adanya permasalahan dengan pelaksanaan relokasi Situs Jati Gede
Kabupaten Sumedang yang melibatkan masyarakat di sekitar situs
tersebut. Masyarakat sekitar situs tersebut menghendaki penyelesaian
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-168
penggantian kompensasi lahan mereka terlebih dahulu baru kemudian
Pemerintah dapat merelokasi situs-situs tersebut;
(2) Masih tingginya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah
pada masyarakat Jawa Barat;
(3) Masih banyaknya aset peninggalan sejarah yang masih belum tersentuh
sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah;
(4) Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap eksistensi museum
sebagai salah satu obyek wisata budaya, obyek pendidikan dan sarana
penelitian.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah ;
(1) Melakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat di sekitar
situs yang akhirnya dapat mengijinkan pemerintah melakukan studi
teknis dan pendokumentasian terhadap situs-situs tersebut.
Menangguhkan upaya relokasi situs dan mendahulukan berbagai studi
teknis dan fotogrametri serta pendekatan sosial budaya. Di samping itu
membuat rekomendasi kepada OPD terkait untuk segera melaksanakan
penyelesaian penggantian kompensasi lahan kepada masyarakat agar
rencana pembangunan waduk dapat berjalan dengan lancar;
(2) Melakukan upaya peningkatan frekuensi lomba dan apresiasi bahasa dan
sastra daerah kepada generasi muda Jawa Barat;
(3) Melakukan upaya kerja sama dengan para tokoh/pakar kebudayaan dan
masyarakat yang terkait dengan tinggalan budaya tersebut untuk
kemudian melakukan upaya pendokumentasian dan inventarisasi untuk
menyelematkan aset budaya Jawa Barat;
(4) Peningkatan pembinaan terhadap budaya daerah dalam rangka mengikis
nilai-nilai yang kurang relevan dengan kepribadian Jawa Barat melalui
festival budaya, pembinaan budaya yang berkelanjutan;
(5) Melakukan upaya peningkatan frekuensi dan kualitas aktivitas museum
yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk generasi muda dan
siswa sekolah yang dikemas melalui Gerakan Cinta Museum.
b) Program Pengelolaan kekayaan dan Keragaman Budaya
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya di BP Anjungan
Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-169
pergelaran seni budaya se-Jawa Barat sebanyak 25 kali ; terlaksananya
kegiatan karnaval prajurit sebanyak 1 kali ;terlaksananya kegiatan
kamonesan sabtu minggu sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan
parade tari nusantara sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade
lagu nusantara sebanyak 1 kali; terdomentasikannya musik dan lagu
islami sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade bentang tembang
dan kawih parahyangan sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan
partisipasi pada Kegiatan HUT TMII sebanyak 4 kali; terlaksananya
kegiatan gema perkusi sebanyak 1 kali; terlaksanakannya paket acara
khusus di BP. Anjungan Jawa Barat TMII sebanyak 1 kali.
(2) Kegiatan Peningkatan Apresiasi Gelar Seni dan Minat Bakat Masyarakat
pada Seni Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya gelar aneka
ragam seni sebanyak 7 kali, 266 orang; pergelaran di malam bulan
purnama sebanyak 2 kali, 60 orang terselenggarakannya temu karya
taman budaya se-Indonesia di Riau sebanyak 2 kali, 8 orang; terlatihnya
generasi muda pada 4 cabang seni pertunjukan; terselenggaranya
pergelaran dan seniman yang berkreasi pada pergelaran seni dari
kabupaten/kota sebanyak 25 kali; terselenggaranya pergelaran dan
seniman untuk penerimaan tamu dari asia, sebanyak 50 orang.
(3) Kegiatan Apresiasi Seni dan Film Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya hasil Penyusunan Kajian Film Daerah Jawa Barat sebanyak
1 kali; terlaksananya lokakarya kajian film daerah sebanyak 2 kali;
terpenuhinya sarana pendukung kegiatan sebanyak 1 kali;
terlaksanakannya festival kesenian tingkat nasional sebanyak 1 kali;
terlaksanakannya pergelaran seni tayuban Jawa Barat sebanyak 1 kali.
(4) Kegiatan Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan kesenian dan
perfilman Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pewarisan Seni
Tradisi sebanyak 2 kali; terlaksananya festival bandung 2010 sebanyak 1
kali; terlaksananya pergelaran kesenian di ruang publik, objek wisata dan
kampung seni sebanyak 13 kali; terlaksananya keikutsertaan duta Seni
Pelajar se-Jawa dan Bali 2010 sebanyak 1 kali; terlaksananya
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-170
peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni sebanyak 4 kali;
terlaksananya festival drama bahasa sunda sebanyak 1 kali; terpenuhinya
sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 paket.
(5) Kegiatan Kemasan Musik Etnis untuk Kekinian dan Pesta Musik Nusantara
yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.908.500.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan kemasan musik etnis untuk
kekinian dan pesta musik nusantara sebanyak 1kali; terpenuhinya sarana
penunjang kegiatan sebanyak 1 kali.
(6) Kegiatan Indigeneous Culture Appareance (Tampilan kreasi kebudayaan
Jawa Barat), yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pergelaran seni
hasil seleksi di 4 wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 kali yaitu
Pergelaran Seni di wilayah I Kota Tasikmalaya sebanyak 1 kali yang
diikuti oleh 10 kabupaten/kota; Pergelaran Seni di wilayah II Kabupaten
Kuningan sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 5 kabupaten/kota; Pergelaran
Seni di wilayah III Kab. Karawang sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 5
kabupaten/kota, dan Pergelaran Seni di wilayah IV Kabupaten Sukabumi
sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 6 kabupaten/kota; serta terpenuhinya
sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali.
(7) Kegiatan Pembuatan Prototipe Bangunan Arsitektur Bambu Khas Jawa
Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembuatan
prototipe arsitektur rumah bambu sebanyak 3 type khas Jawa Barat;
terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali.
(8) Kegiatan Pengadaan Sarana Pameran yang dilaksanakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pengadaan sarana pameran knock down booth sebanyak 50 set;
terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali.
(9) Kegiatan Dialog Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat melalui Media
Elektronik yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
penyebarluasan informasi seni, budaya dan pariwisata jawa barat melalui
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-171
media elektronik sebanyak 10 episode yang disiarkan di stasiun televisi
swasta nasional.
(10) Kegiatan One Week Bamboo Lesson at Germany and Norway yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya kegiatan berupa peningkatan apresiasi
seni budaya daerah Jawa Barat melalui studi bambu di Jerman dan
Norwegia (yang dialihkan ke Paris karena even di Norwegia telah
berakhir sebelum perubahan APBD ditetapkan) sebanyak 1 kali dengan
lokasi 2 (dua) Negara.
(11) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya Kabupaten/kota Se Wilayah III yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pagelaran seni
dan budaya daerah sebagai apresiasi masyarakat terhadap seni budaya.
(12) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Kabupaten/kota se Wilayah II, yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100,000,000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya unjuk prestasi
budaya sebanyak 1 kali pagelaran seni tradisional di wilayah II;
meningkatnya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang
selaras dengan perkembangan jaman; berkembangnya jenis dan bentuk
kegiatan pembangunan kebudayaan yang mampu secara nyata
berkonstribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan
masyarakat.
(13) Kegiatan Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian
Tradisional yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
unjuk prestasi kebudayaan daerah di wilayah I.
(14) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Seni dan Budaya Jawa
Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.335.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasi dan terkoordinasikannya pengelolaan seni
dan budaya Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-172
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ;
(1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya di
Pemerintahan (baik di provinsi maupun kabupaten/kota) yang memiliki
kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian
dirasakan belum optimal;
(2) Belum adanya standar dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas kesenian
sehingga akan terkendala manakala diselenggarakan sebuah even
kesenian yang bertaraf internasional;
(3) Adanya peningkatan potensi memudarnya pengetahuan dan kecintaan
masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang
kian bersaing dengan unsur budaya asing;
(4) Adanya peluang positif bagi Jawa Barat (Indonesia) untuk melakukan
upaya pendaftaran dan pematenan hak dan karya cipta berbagai aset
seni budaya daerah di mata dunia dengan adanya pengakuan dari
UNESCO terhadap angklung sebagai warisan dunia yang berasal dari
Indonesia, menyusul batik yang telah lebih dahulu ditetapkan pada tahun
2009.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah ;
(1) Membentuk “Tim Kreatif” sebagai bentuk peningkatan kemitraan dengan
para seniman dan budayawan di samping untuk mengurangi kekurangan
kompetensi SDM yang ada. Direkomendasikan kepada Pemerintah (baik
provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mengisi kekosongan kursi di
pemerintahan dengan sejumlah sarjana di bidang seni ;
(2) Mempelajari tata cara penyelenggaraan even kesenian khususnya yang
melibatkan artis mancanegara sebagai bahan untuk menyusun standar
pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesenian;
(3) Meningkatkan frekuensi pagelaran/aktivitas seni budaya yang melibatkan
masyarakat di seluruh wilayah di Jawa Barat;
(4) Melakukan upaya-upaya kerjasama dengan sejumlah pihak
(perusahaan/institusi/lembaga masyarakat) agar turut berperan serta
dalam upaya peningkatan apresiasi seni budaya daerah Jawa Barat;
(5) Meningkatkan kuantitas sarjana seni yang diterjunkan di sejumlah daerah
di Jawa Barat melalui pemberdayaan sarjana seni (yang telah tertuang
dalam rencana APBD 2011);
(6) Meningkatkan frekuensi promosi dan kerjasama di bidang seni budaya
dengan pihak luar negeri sebagai upaya pengenalan hasil karya seni
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-173
budaya daerah (Jawa Barat) yang merupakan kekayaan budaya dan
telah menjadi jati diri bangsa Indonesia.
24. URUSAN STATISTIK
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
(1) Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Pembangunan Jawa Barat yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.460.051.000,-. Hasil
yang dicapai adalah terwujudnya pelayanan data informasi yang didukung
Teknologi Informasi.
(2) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian, yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
Aplikasi Data Centre, Peningkatan Fitur dan Pengembangan Website, Aplikasi
Data Entry dengan HP Injection, Konten Database Berbasis GIS, Colocation
Web Server, Pengadaan Server Untuk Web Server, Pengadaan Server Jaringan
Komputer, Pembelian Alat Pendukung Jaringan Komputer, Diseminasi Sistem
Informasi Manajemen Pertanian
(3) Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 251.990.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya Pengumpulan Data dan
Informasi Perkebunan (Semesteran dan Tahunan) dari 20 Kabupaten/kota
selama 12 bulan, Penyusunan Data dan Informasi Perkebunan 40 buku,
Pertemuan Forum Statistik Perkebunan 20 Kabupaten/kota 1 Kali, Validasi Data
Statistik Perkebunan Tahap I dan II.
(4) Kegiatan Penyusunan Data Base Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelayanan perizinan
Provinsi Jawa Barat.
(5) Kegiatan Updating Data Belanja Gaji SKPD sebagai Dasar Perhitungan DAU
yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah ter-update-
nya data belanja gaji SKPD sebagai dasar perhitungan DAU.
(6) Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Kas Daerah dengan SKPD dan UPPD se
Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-174
terlaksananya fasilitasi dan sinkronisasi data penerimaan dan pengeluaran kas
yang akurat.
(7) Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai sebagai Dasar Penyusunan Gaji
Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah ter-update-nya data belanja pegawai
sebagai dasar penyusunan gaji pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
25. URUSAN KEARSIPAN
a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi.
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya penyimpanan database arsip yang akurat sebanyak 15.000
data.
(2) Kegiatan Pelayanan Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersebarnya informasi kearsipan kepada masyarakat di 9 Kabupaten/kota,
yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kota Sukabumi,
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu terbatasnya
peralatan dan dokumen arsip yang akan dilayankan kepada masyarakat. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah
mengoptimalkan sarana dan parasarana yang dimiliki Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
b) Program Pengembangan Kearsipan
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan, yang
dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-175
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya preservasi kearsipan 1 paket, monitoring
arsip/dokumen Pilpres dan wakil di 8 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten
Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, dan Kota
Banjar. Monitoring arsip/dokumen Pilkada di 7 Kabupaten/kota, yaitu :
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Sukabumi, Kota bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bekasi.
Preservasi dan mobile restorasi arsip di 5 Kabupaten/kota yaitu :
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota dan terlaksananya fasilitasi
penarikan arsip di 10 OPD, yaitu : Biro Keuangan Bagian Anggaran, Biro
Keuangan Bagian Verifikasi, Biro Keuangan Bagian Pembukuan, Biro
Administrasi Pembangunan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Badan
Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air.
(2) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis, yang
dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfungsikannya Record Center di 2 Kabupaten/kota,
yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dan tersusunnya rancangan
1 Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan dan
Kepegawaian.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu masih
terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang ada di Bapusipda.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah
mengoptimalkan peralatan yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi antar
bidang kearsipan dan mengintensifkan konsultasi dengan Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI).
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-176
26. URUSAN PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1) Pelaksanaan Program.
(1) Kegiatan Pengembangan bahan Perpustakaan di Jawa Barat, yang
dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan untuk
koleksi layanan perpustakaan Bapusipda sejumlah 766 judul, 4.499
eksemplar, buku informasi best seller 248 judul, 1.296 eksemplar dan 3
terbitan Literatur Sekunder.
(2) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Otomatisasi Perpustakaan di
Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembangunan
Online Public Access Catalogue (OPAC) Terpadu Perpustakaan Umum di
10 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka,
Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, dan Kota
Bekasi. Layanan hotspot hari sabtu selama 48 kali, bimbingan dan
konseling perpustakaan berbasiskan ICT 12 kali, program aplikasi data
base center OPAC terpadu, pemutakhiran situs web Bapusipda versi 2.1,
dan terselenggaranya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke 3
dengan peserta 250 orang
(3) Kegiatan peningkatan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan,
yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbaikan buku
rusak 5.000 eks, pembundelan majalah dan surat kabar sebanyak 100
bundel dan fumigasi seluruh koleksi layanan perpustakaan.
(4) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya
Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990, yang dilaksanakan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya pengadaan 500 eksemplar buku Pojok Jawa Barat,
penggandaan rekaman/salinan buku langka dan koleksi digital Pojok
Jawa Barat dan implementasi UU No. 4 Tahun 1990.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-177
(5) Kegiatan Peningkatan Budaya Baca Masyarakat dan pembinaan Teknis
Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya 1 kali workshop pemberdayaan perpustakaan, pembuatan
1 iklan layanan masyarakat, 26 kali pembinaan teknis perpustakaan dan
roadshow budaya baca di 4 wilayah.
(6) Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan, yang dilaksanakan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlayaninya 2 titik layanan perpustakaan melalui gelar buku baca santai
pada hari minggu, layanan perpustakaan hari sabtu 48 kali, 12 kali story
telling, 12 kali diskusi berbasis buku, 12 kali bedah buku dan bedah film.
(7) Kegiatan Pengadaan Buku pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersedianya dan tersalurkannya 1 paket bahan perpustakaan
untuk 5.242 desa, 638 kelurahan dan 703 kecamatan.
(8) Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Setda yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terwujudnya layanan prima perpustakaan Setda dan kesinergian dalam
penyelenggaraan perpustakaan.
2) Permasalahan dan Solusi
(a) Dalam pelaksanaan program, ditemukan permasalahan yaitu
mensinkronkan jadwal dan pelaksanaan kegiatan dengan lembaga
perpustakaan Kabupaten/kota dan Perpustakaan nasional RI. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah
meningkatkan koordinasi dengan lembaga perpustakaan Kabupaten/kota,
dan mengintensifkan konsultasi dengan Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia (Perpusnas RI).
(b) Kurangnya minat dan kegemaran membaca di kalangan aparatur PNS
dan sarana untuk mengembangkan perpustakaan Setda terutama untuk
pengembangan teknologi informasi. Adapun solusinya adalah untuk
kedepan perpustakaan Sekretariat Daerah selayaknya memiliki fungsi
ganda, disamping menyediakan jasa bahan bacaan dan atau informasi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-178
yang menarik dan sesuai kebutuhan pegawai, juga ikut aktif membangun
minat baca dan budaya belajar PNS melalui kampanye dan penyediaan
bacaan khusus sesuai substansi bidang pekerjaan masing-masing
pegawai melalui pengarahan membaca karya-karya yang menarik, dan
memfasilitasi sistem akses teknologi informasi dan komunikasi serta
melakukan kerja sama lintas lembaga/instansi terkait, serta untuk
melangkah secara strategis dan sinergis.
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dilaksanakan
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan adalah
terlaksananya sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Perikanan
Pantura dan Muara Pantai Selatan (GAPURA), 100 orang petugas Provinsi
dan kabupaten/kota Pantura dan Pansela; terlaksananya Temu
Koordinasi dan Evaluasi Program GAPURA bagi 50 orang peserta dari
kabupaten/kota Pantura dan Pansela; terlaksananya Mitra Praja Utama
(MPU) Perikanan Budidaya 90 orang peserta Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusat), Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pusat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat dan 10 Provinsi :
Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali NTB dan NTT; terlaksananya Sosialisasi Obat-obatan
Terlarang dalam Perikanan Budidaya 50 orang petugas, produsen dan
suplier Obat Ikan Kimia Berbahaya (OIKB) serta pihak terkait;
terlaksananya pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) Perikanan
Budidaya 30 orang Calon Tenaga Fungsional Manajer Pengendali Mutu
Perikanan Budidaya; terlaksananya Forum Perbenihan Jawa Barat 50
orang peserta; terlaksananya monitoring Restocking di Perairan Umum
(Waduk Jatiluhur, Cirata dan Saguling); terlaksananya pelatihan Petugas
Fungsional Perikanan Budidaya bagi 30 orang petugas; dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-179
terfasilitasinya Lomba Pokdakan Tingkat Provinsi yang diikuti oleh 28
Pokdakan.
(2) Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Catfish (Lele dan Patin) di Balai
Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terfasilitasinya produksi
larva ikan patin 20.000.000 ekor; terlaksananya pembesaran ikan patin
di kolam dalam 2000 Kg; terlaksananya pencetakan induk ikan patin di
Cijengkol 1.500 ekor calon induk ikan; terlaksananya pembenihan ikan
Lele Sangkuriang di Cijengkol 5.000.000 larva; terlaksananya pencetakan
induk ikan Lele Sangkuriang di Cijengkol 150 paket untuk hibah;
terlaksananya pelatihan budidaya ikan patin bagi 30 orang petugas dan
30 orang pembudidaya di Cijengkol; terlaksananya pelatihan budidaya
ikan Lele Sangkuriang bagi 30 orang petugas dan 30 orang pembudidaya
di Cijengkol; terlaksananya pembesaran ikan Patin kolam air deras di
Cikonyal Kabupaten Bandung, 2.000 Kg; terlaksananya Dempond
pembesaran ikan Lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor, 3.500 Kg;
terlaksananya produksi ikan Patin 1 inchi di Cijengkol, 750.000 benih
Patin; terlaksananya Dempond pembesaran ikan Lele Sangkuriang di
Kabupaten Indramayu, 7.500 Kg Lele konsumsi; terlaksananya Dempond
pendederan II ikan Lele Sangkuriang di Kota Sukabumi, 250.000 ekor
benih Lele ukuran 3-5 cm; terlaksananya Dempond pendederan ikan
Patin 1 inchi di Kabupaten Subang, 450.000 ekor benih Patin;
terlaksananya Dempond pendederan ikan Patin 2 inchi di Kabupaten
Purwakarta, 430.000 ekor benih Patin; serta terlaksananya Dempond
pendederan III ikan Lele Sangkuriang 1 inchi di Kabupaten Sukabumi,
160.000 ekor benih.
(3) Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Nila dan Mas dibesarkan oleh Balai
Pengembangan Benih Ikan Air Tawar (BPBIAT) Wanayasa Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.288.400.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pemijahan massal Grand Parent Stock (GPS) Nirwana;
terlaksananya pendederan Parent Stock (PS) Nirwana 1.000.000 ekor
benih calon induk; terlaksananya pembesaran calon induk PS Nirwana
100 paket; terlaksananya uji pembesaran Ikan Nila Nirwana untuk
konsumsi di kolam air deras (KAD); tersebarnya informasi teknologi
pembenihan ikan air tawar; terlaksananya 1 paket pengelolaan induk
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-180
ikan Mas; tersedianya benih calon induk Ikan Mas hasil pendederan,
100.000 ekor; tersedianya 2.000 kg calon induk Ikan Mas hasil
pembesaran; terlatihnya 40 orang pembudidaya ikan Nila Nirwana;
terlatihnya 20 orang petugas BPBIAT dalam bidang pemuliaan Ikan Nila,
20 orang; tersedianya 10 buah Automatic Feeder untuk intensifikasi
pembesaran ikan; tersedianya 5.000.000 ekor benih sebar ikan Nirwana
hasil pendederan; terlaksananya Dempond pendederan I, II dan III Ikan
Nila dan Ikan Mas untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta dan
Subang; terlaksananya Dempond pembesaran Ikan Nila untuk
masyarakat di Kolam Jaring Apung (KJA) Cirata; serta terlaksananya
Dempond pembesaran Ikan Mas untuk masyarakat di Kabupaten
Purwakarta.
(4) Kegiatan Peningkatan Produksi Udang, Bandeng dan Rumput Laut yang
dilaksanakan Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut
(BPBAPL) Sungaibuntu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.010.525.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan kimia, peralatan
laboratorium dan tanah 1,8 ha; tersedianya 75.000 ekor Bandeng hasil
Metode Progresif di BPBPAPL; tersedianya 25.000 ekor Nener dan 1.000
Kg Rumput Laut hasil Aplikasi Teknologi Budidaya Bandeng Polikultur;
tersedianya 100.000 ekor Udang Windu hasil metode intensif;
tersedianya 300.000 ekor Udang Vanname dan 2.000 kg Rumput laut di
Balongan; tersedianya 300.000 ekor Udang Windu dan 3.000 kg Rumput
Laut di BPBAPL, Cilamaya dan Balongan; tersedianya 10.000 ekor Ikan
Nila Salin, 150.000 ekor Udang Galah, 200 Kg Induk Udang Galah;
tersedianya 250.000 ekor Udang Vanname hasil Dempond GAPURA;
tersedianya 600.000 ekor benur dan 6.000 Kg Rumput Laut di Kabupaten
Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon;
meningkatnya keterampilan 150 orang pembudidaya ikan dan udang di
Pantura,; terlaksananya pengembangan budidaya di Kawasan GAPURA;
tersedianya 750.000 ekor Ikan Bandeng hasil Dempond untuk
masyarakat di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Bekasi dan
Cirebon.
(5) Kegiatan Produksi Udang dan Ikan Laut yang dilaksanakan Balai
Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut (BPBIAPL) Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Pangandaran,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.311.000.000,-. Hasil kegiatan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-181
adalah tersedianya sarana dan prasarana budidaya pendukung GAPURA
di Cibalong; tersedianya benih ikan dan udang untuk pendukung
GAPURA; meningkatnya keterampilan SDM 90 orang pembudidaya untuk
budidaya laut dan udang; tersedianya 30 ton ikan nila untuk konsumsi
hasil Dempond di muara sungai; terlaksananya pengendalian hama
penyakit ikan dan udang di 5 lokasi; tersedianya 8 ton udang vanname
untuk konsumsi di Kabupaten Ciamis dan Garut; tersedianya 3.000.000
benur vanname di Kabupaten Ciamis.
(6) Kegiatan Restocking di Perairan Umum dan Pengembangan Ikan Hias
yang dilaksanakan Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum (BPPPU)
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
2.500.000 ekor ikan mola dan bighead hasil pemijahan; tersedianya
pengadaan 7.500.000 ekor benih ikan tropik level rendah (nilem dan
tawes); tersedianya 100 kg induk ikan langka (lalawak) hasil pemuliaan;
terlaksananya pengadaan 100 Kg induk ikan penyeimbang ekosistem
perairan umum; terlaksananya penyebaran 20.000.000 ekor ikan di 26
kabupaten/kota; tersedianya 10.000 ekor benih ikan hias Koi; tersedianya
3.000 ekor benih ikan hias Koi hasil pembesaran; tersedianya 10.000
ekor induk ikan komet; serta tersedianya 1.150 ekor ikan nila dan nilem
untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat dan Sukabumi.
(7) Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Gurame yang dilaksanakan Balai
Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Singaparna, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya 500.000 ekor induk gurame hasil peremajaan di
Tasikmalaya; tersedianya 100.000 ekor benih gurame hasil pendederan I
dan 50.000 ekor hasil pendederan II; tersedianya 2.000 Kg calon induk
gurame hasil pembesaran; terlaksananya penyebaran informasi budidaya
ikan gurame; serta terlaksananya pelatihan 40 orang petugas dalam
teknologi budidaya ikan gurame.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya
ikan seperti: jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air
tawar dan budidaya ikan di laut. Solusi pemecahan masalahnya
dilakukan peningkatan/penyempurnaan sarana dan prasarana budidaya
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-182
secara terpadu, antara lain dengan melibatkan unsur terkait seperti Balai
Besar Wilayah Sungai (BBWS).
(2) Rendahnya sarana produksi dan kualitas input produksi, seperti: induk
dan benih, pakan, maupun peralatan teknis budidaya. Untuk mengatasi
hal tersebut dilakukan perbaikan kualitas induk dan benih melalui
rekayasa teknologi (pemuliaan) dengan mengoptimalkan pemberdayaan
UPTD/Balai, serta meningkatkan sarana dan prasarana di UPTD.
(3) Serangan wabah penyakit ikan (seperti KHV, White Spot) yang masih
sulit dideteksi pemunculannya serta keterbatasan dalam upaya
penanggulangannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan
pengembangan dan pengadaan vaksin, obat-obatan, pengembangan
Laboratorium Hama Penyakit Ikan serta peningkatan pengetahuan
mengenai pengendalian Hama Penyakit Ikan bagi para pembudidaya
maupun petugas teknis.
(4) Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan di perairan. Untuk
meningkatkan kualitas sumberdaya perairan ditempuh dengan
dilakukannya restocking, sosialisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik
(CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
(5) Lemahnya tingkat penguasaan pasar, mencakup penguasaan informasi,
segmentasi pasar, jenis produk dan mutu komoditas perikanan. Untuk itu
dilakukan upaya penanggulangan dan peningkatan jejaring/networking
melalui kegiatan Temu Bisnis dan Room Bisnis, temu teknis dan temu
usaha, pameran produk hasil perikanan dan pembinaan kelompok
tani/nelayan serta peningkatan peluang pasar untuk ekspor dengan
mencari informasi pemasaran ke beberapa negara, peningkatan promosi,
peningkatan jejaring distribusi dan peningkatan kemitraan usaha.
(6) Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang
menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan
usaha yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka
diberikan Dana Penguatan Modal (DPM), kredit bunga rendah, Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPMKP),
Kredit Usaha Rakyat Kelautan Perikanan (KUR-KP), Subsidi Benih dan
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP).
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-183
b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap yang dilaksanakan
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah
terbinanya 30 orang nelayan dalam teknologi penangkapan dan
penanganan ikan di Kabupaten Sukabumi dan Bekasi; terselenggaranya
Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
(FKPPS) Provinsi; terkordinasikannya 300 sertifikat hak atas tanah
(SHAT) nelayan; serta terlaksananya pengadaan 3 unit rumpon.
(2) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan
dan Pesisir yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terawasinya perairan lingkungan
sumberdaya kelautan dan perikanan di 4 kabupaten; terlaksananya
pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 11
kabupaten/kota; terlaksananya koordinasi kerjasama pengawasan di
wilayah perbatasan (DKI, Banten dan Jawa Tengah); terfasilitasinya
peningkatan pengetahuan dan keterampilan 50 orang petugas dalam
bidang konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan mitigasi
bencana lingkungan laut dan pesisir Jawa Barat; serta tersusunnya
Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pansela Jawa
Barat.
(3) Kegiatan Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Produk Unggulan
Perikanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya penyebaran dan penyuluhan informasi
teknologi hasil perikanan; terlaksananya lomba olahan masakan serba
ikan; serta terlaksananya fasilitasi Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Hari
Krida Pertanian (HKP) tahun 2010.
(4) Kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Balai Pelabuhan Perikanan
Pantai (BPPP) Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana pelayanan
pelabuhan perikanan; tersedianya bahan perbengkelan; fasilitasi
peningkatan pengetahuan 120 orang masyarakat perikanan tentang
kesyahbandaran.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-184
(5) Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dilaksanakan
Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pengujian mutu hasil perikanan; tersedianya bahan kimia hasil
pengadaan; serta terlaksananya re-akreditasi/survailance ISO 17025
oleh KAN tahun 2010.
(6) Kegiatan SDM Nelayan yang dilaksanakan Balai Pengembangan Teknologi
Penangkapan Ikan dan Potensi Kelautan (BPTPK) Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan
sumberdaya manusia nelayan di 11 kabupaten/kota melalui kegiatan
magang nelayan di Kapal Latih Cakalang II bagi 60 orang.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Sebagian besar Nelayan merupakan nelayan tradisional dengan
karakteristik sosial budaya yang belum begitu adaptif terhadap kemajuan
teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi dan
peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan
studi banding, temu teknis dan kaji terap teknologi penangkapan.
(2) Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 90 %
masih merupakan nelayan tradisional. Untuk itu perlu dilakukan
restrukturisasi armada penangkapan dari wilayah pantura ke wilayah
pansela; akselerasi pengembangan perikanan tangkap di pansela,
rasionalisasi usaha perikanan tangkap di pantura, pengembangan sarana
dan prasarana penangkapan ikan.
(3) Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan Pantai
Utara yang sudah “over fishing” dibandingkan dengan Kawasan Pantai
Selatan yang pemanfaatannya belum optimal, termasuk kawasan ZEE
laut Selatan yang belum “terjamah” para nelayan Jawa Barat.
Suhubungan dengan itu dilakukan alih usaha nelayan ke usaha budidaya
(kekerangan, lele) dan pengolahan.
(4) Terbatasnya jumlah nelayan maupun petugas/aparat dalam upaya
mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya
kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Untuk mengatasi hal
tersebut dilakukan diklat teknis dan manajerial bagi para nelayan, dan
pengolah serta aparatur perikanan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-185
(5) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penangkapan,
seperti prasarana TPI/PPI, dan sarana penangkapan. Solusi pemecahan
masalahnya dilakukan pengembangan PPI/TPI melalui penyempurnaan
sarana dan prasarana.
(6) Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, baik di kawasan
pesisisir, maupun kawasan perairan laut akibat ulah manusia yang
kurang bertanggungjawab, seperti pencemaran perairan oleh limbah
industri, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, dan
lainnya. Suhubungan dengan hal tersebut dilakukan rehabilitasi
ekosistem pesisir secara bertahap yaitu rehabilitasi ekosistem mangrove
dan terumbu karang buatan, Sosialisasi Code of Conduct for
Responsibility Fisheries dan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya
(FKPPS).
2. URUSAN PERTANIAN
a) Program Peningkatan Produksi Pertanian
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura Jawa Barat, yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya registrasi
penilaian kebun buah-buahan di kabupaten/kota yaitu Mangga 205
kebun, Manggis 305 kebun, Rambutan 1 kebun, Nenas 99 kebun, pisang
8 kebun, Sawo 27 kebun, Pepaya 3 kebun, Stroberi 185 kebun, jeruk 10
kebun, Belimbing 68 kebun dan Salak 22 kebun; serta terlaksananya
penerapan SL/GAP Tanaman Hias, Mangga, Manggis, Jeruk dan Nenas.
(2) Kegiatan Penyediaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat Melalui Pola
Intiflasma UPTD-Masyarakat (UPTD BPB Padi), yang dilaksanakan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.472.046.230,-. Hasil kegiatan
adalah terlaksananya perbanyakan Benih Dasar Padi (BS - FS) sebanyak
2 ton, benih Pokok Padi (FS - SS) sebanyak 85 ton serta Benih Pokok
Padi (FS - SS) melalui kemitraan sebanyak 654 ton.
(3) Kegiatan Pemurnian Varietas Unggul Lokal Jawa Barat (BPSBTPH) , yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-186
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemurnian Padi
Hitam Lokal Cibeusi dan Padi Lokal Ketan Putih Derti di Kabupaten
Subang; pemurnian Kedelai Lokal NS di Kabupaten Karawang; serta
pemurnian Bawang Merah Lokal Maja Cipanas di Kabupaten Cirebon
(4) Kegiatan Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian di Jawa Barat
(BPT Mekanisasi Pertanian) yang dilaksanakan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan teknologi alsin tepat guna kepada 26 orang
petugas UPTD/Teknisi Perbengkelan UPJA/operator alsin UPJA dari
Kabupaten/Kota; terbinanya perbengkelan dan pabrikasi alsin sebanyak
143 UPJA; terbangunnya prototype alsin tepat guna sebanyak 17 buah
serta terlaksananya pabrikasi/penggandaan Alat Pengolahan Pupuk
Organik (APPO)
(5) Kegiatan Pengembangan Benih Kentang di BPBK yang dilaksanakan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman
Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan benih kentang G-0 sebanyak
162.905 knol, G-1 sebanyak197.347 knol, G-2 sebanyak 35.832 kg, serta
G-3 sebanyak 10.000 kg.
(6) Kegiatan Pengembangan Benih Palawija di BPB Palawija, yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan
benih kedele seluas 35 Hektar terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 2 Hektar
serta Benih Pokok (FS-SS) 33 Ha; perbanyakan benih kacang hijau seluas
4 Ha terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS)
seluas 3 Ha; perbanyakan benih kacang tanah terdiri dari Benih Dasar
(BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) 9 Ha; perbanyakan benih jagung
terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) 4 Ha;
serta berkembangnya penangkar benih palawija sebanyak 50 kelompok.
(7) Kegiatan Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di
Pasirbanteng, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bibit
Durian 5.000 pohon, Manggis 5.000 pohon, Sukun 5.000 pohon, Pisang
5.000 pohon, Alpukat 100.000 pohon, Mangga 5.000 pohon, Sawo 4.000
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-187
pohon, Nenas 5000 pohon, benih Tomat 12 kg, Cabe Merah 12 kg,
Bawang Merah 2.000 kg, Jahe 2.000 kg; terpeliharanya 400 pohon
induk/koleksi tananan hias dan 100.000 pohon bibit buah-buahan; serta
tersedianya sarana leboratorium kultur jaringan sebanyak 5 unit dan
bahan kimia laboratorium kultur jaringan 34 jenis.
(8) Kegiatan Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat yang
dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya bimbingan teknis (bintek) intensifikasi kakao, kelapa, kopi,
dan teh (240 orang); rehabilitasi kakao dan kelapa (330 orang);
diversifikasi jarak pagar (60 orang); perluasan/peremajaan kopi dan
karet (480 orang); demplot tebu (25 orang); terlaksananya evaluasi
intensifikasi kakao, kopi dan teh; terfasilitasinya rehabilitasi kakao dan
kelapa (250 Ha); diversifikasi jarak pagar (50 Ha); terfasilitasinya
perluasan/peremajaan kopi dan karet; serta terfasilitasinya
pengembangan tebu (50 Ha) dan demplot tebu (5 Ha).
(9) Kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau yang dilaksanakan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya
koordinasi dan sosialisasi peningkatan kualitas bahan baku Tembakau
tingkat Provinsi dan 7 kabupaten/kota (Garut, Bandung, Sumedang,
Majalengka, Kuningan, Bandung Barat, dan Kota Banjar), bintek
budidaaya tembakau sebanyak 280 orang.
(10) Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas yang
dilaksanakan 5oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya pembibitan komoditas perkebunan 6 komoditas
perkebunan (Kelapa 15.000 phn, Kopi 15.000 phn, Aren 10.000 phn,
Cengkeh 15.000 phn, Pala 5.000 phn dan Kemiri Sunan 10.000 phn ),
rehabilitasi kebun Dinas dan kegiatan penanaman di Kebun Dinas seluas
12,80 Ha di 4 Kabupaten.
(11) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perkebunan yang dilaksanakan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 344.500.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya
pengawasan dan pelayanan usaha agribisnis perkebunan besar di 14
kabupaten; terlaksananya pertemuan sosialisasi hasil penilaian usaha
perkebunan tahun 2009 (197 kebun); pembinaan dan pengembangan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-188
pola kemitraan usaha perkebunan rakyat di 7 kabupaten; terkoordinasi
dan terlayaninya usaha agribisnis 197 perkebunan besar di 14
kabupaten; serta berkembangnya kemitraan usaha perkebunan rakyat
dengan perusahaan mitra (7 kemitraan).
(12) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah di
Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi
Perah Bunikasih Cianjur yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 805.018.150,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pakan konsentrat ternak sapi
perah sebanyak 101.960 Kg, bahan pemanfaatan limbah pertanian
(bungkil kacang tanah, bungkil kacang kedelai dan variasi hijauan)
sebanyak 30.500 Kg, tambahan bahan baku pakan ternak sebanyak
31.980 Kg dalam rangka budidaya ternak sapi perah; serta terbinanya
masyarakat dan kelompok peternak sapi perah binaan di 3 wilayah
sebanyak 7 kelompok.
(13) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah di
Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak
Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 886.850.950,-. Hasil
kegiatan adalah terpeliharanya ternak sapi perah sebanyak 180 satuan
ternak; terbinanya empat kelompok peternak sapi perah binaan;
termonitornya Sub Unit Pelayanan Subang, serta terbinanya stakeholder
sebanyak 18.783 orang
(14) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Potong
di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis, yang
dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 824.726.500,-. Hasil kegiatan adalah
terpeliharanya ternak sapi potong sebanyak 211 satuan ternak,
termonitornya aplikasi teknologi kaji terap dan proses budidaya ternak
sapi potog di 11 Kabupaten/kota serta terbinanya kelompok peternak
sapi potong penerima paket Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR)
(15) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Domba di
Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Domba Margawati dan Sub
Unit Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Trijaya, dilaksanakan oleh
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 15.158.284.000,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya
ternak domba di Bunihayu, Margawati, dan Trijaya sebanyak 13.600 ekor
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-189
dan teradopsinya teknologi budidaya ternak domba di kelompok dari 15
kabupaten.
(16) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Unggas di
Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Unggas Jatiwangi, yang
dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 475.843.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
pakan ternak ayam buras sebanyak 34.272 Kg dan ternak itik sebanyak
31.275 Kg; tersedianya peralatan peternakan; tersedianya obat-obatan,
vitamin dan vaksin; tersedianya kartu rekording sebanyak 1.810 lembar;
tersedianya leaflet sebanyak 500 exemplar dan rollbanner sebanyak 2
unit; tersedianya kandang baterai (cage) untuk 1.000 ekor; serta
terpeliharanya alat dan mesin pertanian.
(17) Kegiatan Pengendalian dan Pengujian Mutu Pakan di Balai Pengujian
Mutu Pakan Ternak Cikole-Lembang yang dilaksanakan Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terujinya 755 sampel pakan
ternak di Jawa Barat; dan terlaksananya proses assesment dalam rangka
akreditasi pengujian di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak.
(18) Kegiatan Pengembangan Kawasan Usaha Ternak Domba di Jawa Barat,
yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.248.915.598,-. Hasil kegiatan adalah
terkoordinasinya alokasi potensi pengembangan Hijauan Makanan
Ternak; terbetuknya model percontohan pengembangan usaha ternak
domba; dan terlatihnya kelompok peternak di 1 titik tumbuh
pengembangan usaha ternak domba di bidang penerapan teknologi.
(19) Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis dan Kelembagaan
Pertanian, yang dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi Setda
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 990.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah
terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011;
terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Peningkatan
Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011;
terlaksananya rapat persiapan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010
tingkat Provinsi Jawa Barat; terlaksananya rangkaian peringatan Hari
Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 tingkat Provinsi Jawa Barat;
terlaksananya rapat persiapan Mimbar Saresehan dan Rembug Madya
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-190
Kontak Tani/ Nelayan (KTNA) tahun 2010; terlaksananya Mimbar
Saresehan KTNA Tahun 2010; terfasilitasinya keikutsertaan KTNA
Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti Rembug Madya KTNA tingkat
Nasional di Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur; terlaksananya
penyusunan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Harga Eceran
Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan
Perikanan Tahun 2011; terlaksananya Sosialisasi Keputusan Gubernur
Jawa Barat tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011; terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian;
terlaksananya Rapat Evaluasi Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian;
terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Rencana Tanam Padi Rendeng Musim Tanam 2010/2011 serta Padi Gadu
dan Palawija Musim Tanam 2011 di Daerah Irigasi Jatiluhur;
terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Rencana Tanam Tanam Padi Rendeng Musim Tanam 2010/2011 serta
Padi Gadu dan Palawija Musim Tanam 2011 di Daerah Irigasi Jatiluhur
serta terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Akhir Kegiatan Tahun 2010.
(20) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi
Tembakau, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000,-. Hasil
kegiatan tersebut adalah terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan
peningkatan produksi dan kualitas tembakau di Jawa Barat Tahun 2009
dan 2010 serta rencana kegiatan peningkatan produksi tembakau di
Kabupaten/Kota Tahun 2011; terlaksananya inventarisasi permasalahan
dalam pelaksanaan pengembangan tembakau serta monitoring
perkembangan produksi tembakau di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
terlaksananya rapat penyusunan bahan kebijakan peningkatan produksi
tembakau di Jawa Barat serta tersusunnya laporan akhir Kegiatan
sebagai bahan acuan untuk perencanaan kegiatan tahun 2011.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu;
(1) Adanya penurunan produksi untuk komoditi sayuran, tanaman buah-
buahan dan tanaman obat-obatan dibandingkan dengan tahun 2009,
sebagai akibat adanya anomali iklim sehingga hujan turun sepanjang
tahun yang berdampak terhadap peningkatan serangan OPT, gagal
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-191
panen. Selain itu, faktor permintaan pasar dapat menyebabkan
penurunan produksi tanaman hortikultura. Terhadap permasalahan
tersebut maka perlu adanya pengembangan GAP-SOP terhadap semua
komoditas unggulan hortikultura di semua kabupaten/kota; perlu adanya
pengembangan register kebun, dan perlu adanya perbaikan sistem tata
niaga produk hortikultura.
(2) Masih rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat, untuk
mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah
menerapkan teknik budidaya yang tepat, dalam arti tepat lahan, tepat
teknologi dan tepat pengelolaan
(3) Masih luasnya areal tanaman perkebunan yang sudah tua atau
tanaman tidak produktif dan tanaman rusak. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, dilakukan pembinaan kepada petani agar
meremajakan/merehabilitasi kebun secara pelahan-lahan dan berupaya
memberikan bantuan, oleh karena itu perlu fasilitasi pendanaan dalam
kegiatan peremajaan/rehabilitasi tanaman.
(4) Belum terpenuhinya kebutuhan benih unggul bermutu dan
bersertifikat, untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang
dilakukan adalah pengembangan benih unggul bermutu.
(5) Dalam peningkatan produksi peternakan, masih ditemukan permasalahan
yaitu belum jelasnya pengaturan tata ruang peternakan untuk
pengembangan kawasan usaha peternakan; belum terkoordinasikannya
pola pembinaan peternak ditingkat lapangan; terbatasnya petugas
pelayanan teknis peternakan (paramedis) di tingkat lapangan serta
belum optimalnya pola kemitraan antara Unit Perlaksana Teknis Dinas
(UPTD) dengan masyarakat dalam mengembangkan populasi ternak.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya dengan
menyusun kajian akademik sebagai bahan penyusunan peraturan daerah
yang memadai, dalam mengawal peruntukan kawasan usaha peternakan
di tingkat kabupaten/kota, serta pendataan wilayah-wilayah kawasan
sesuai dengan potensi dan kesesuaian komoditas ternak; koordinasi
penyuluhan dan peningkatan wawasan serta keterampilan petugas
teknis, dan peningkatan jumlah kader kesehatan melalui partisipasi
masyarakat; serta meningkatkan kemampuan UPTD untuk menghasilkan
bibit berkualitas dan menerapkan teknologi tepat guna serta penyusunan
aturan kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-192
b) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pelatihan Pertanian di UPTD Balai Pelatihan Pertanian, yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 270 penyuluh dan
120 petani melalui Pelatihan Pertanian Organik Padi, Manajemen
Agribisnis Padi, Budidaya Padi Hibrida, Optimalisasi Lahan Kering Padi
Gogo, Kewirausahaan Agribisnis, Pengelolaan Tanaman Jagung Terpadu
(PTT-Jagung), Pengelolaan Tanaman Kedelai Terpadu (PTT- Kedelai),
Pengolahan Hasil Pisang, Manajemen Usaha Kelompok serta
Pengembangan Sayuran Daun Orientasi Ekspor.
(2) Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian, yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.845.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan
pupuk organik sebanyak 1.800 ton; pengawasan terhadap pengadaan
dan penyaluran pupuk bersubsidi di 19 kabupaten/kota serta
terlaksananya pengembangan lembaga pertanian yang terdiri dari 400
kelompok tani dan 26 KWT yang berorientasi bisnis
(3) Kegiatan Fasilitasi PHKI dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran
Masyarakat di Bidang Pangan, yang dilaksanakan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 261.300.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan 150 petani dalam pembuatan leisa, bokhasi, moi
dan pestisida alami di Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon serta
pelatihan 150 petani dalam pengolahan hasil pertanian palawija, kedelai
dan kacang tanah di Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon.
(4) Kegiatan Perlindungan Perkebunan dan Penataan Lahan Perkebunan
yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya evaluasi pelaksanaan Agro Techno (ATP) sebanyak 25
orang; pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan DAS
Citarum dan Cimanuk pada kawasan Perkebunan melalui Demplot
pengembangan tanaman kopi yang berwawasan lingkungan seluas 6 Ha;
pertemuan kebijakan teknis operasional perlindungan perkebunan (6
orang); pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-193
bencana alam/fenomena iklim dilahan perkebunan (50 orang) tingkat
provinsi, 100 orang di tingkat lapangan; pembinaan dan pelayanan
kegiatan penataan lahan; pelestarian lahan perkebunan serta
perlindungan perkebunan.
(5) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan, Permodalan Perkebunan
Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya pelatihan fasilitator daerah tahap III (10
hari, 20 orang); pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha tani
Perkebunan (84 orang); pertemuan kelembagaan petani (80 orang);
Pertemuan Permodalan Agribisnis Perkebunan Rakyat (40 orang); serta
pembinaan/pengawalan kelembagaan di 14 Gapoktan (1.420 orang).
(6) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Bahan Baku Industri
Hasil Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya koordinasi Asosiasi Tembakau dan
Cengkeh Tingkat Provinsi dan Kabupaten (20 asosiasi); terlaksananya
pembinaan kepada 9 Asosiasi Tembakau dan Cengkeh; serta
tersusunnya Data Base Kelembagaan Usaha Tembakau dan Cengkeh di
14 kabupaten.
(7) Kegiatan Peningkatan Produktivitas SDM Peternakan di Balai Pelatihan
Peternakan Cikole - Lembang yang dilaksanakan Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 30 orang petugas
dalam bidang kesehatan hewan; terlatihnya 40 orang peternak dibidang
budidaya ternak domba; terlatihnya 30 orang peternak dibidang Village
Breeding Center; terlatihnya 60 orang peternak dibidang budidaya ternak
sapi potong; terlatihnya 30 orang peternak dibidang teknologi sapi
perah; terlatihnya 30 orang peternak dibidang budidaya ternak ayam
buras dan itik; serta terlatihnya 30 orang petugas dibidang seleksi dan
tatacara pemotongan hewan qurban;
(8) Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi berbasis Institusi (PHK-I)
dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran masyarakat di Bidang Pangan
yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 505.810.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pemberdayaan masing-masing 3 kelompok peternak itik
dan kelompok peternak domba (teknologi IB domba)
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-194
(9) Kegiatan Pelatihan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya masing-masing 30
orang petugas iseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan (PKB)
(10) Koordinasi Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT di
Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 300.0000.0000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adala
meningkatnya efektivitas pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV;
terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoirng dan evaluasi pelaksanaan
DBHCHT di Wilayah IV; serta tersedianya data pelaksanaan kegiatan
DBHCHT di Wilayah IV.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu :
(1) Masih rendahnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama pupuk
organik di lahan sawah, hal ini dikarenakan petani terbiasa
menggunakan pupuk anorganik yang memberikan pengaruh langsung
terhadap produksi dan produktivitas, kurangnya sosialisasi penggunaan
pupuk organik di tingkat lapangan serta belum adanya komitmen
bersama untuk upaya penyehatan kesuburan lahan di tingkat petani.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya peningkatan
koordinasi dan pengawalan/pengawasan oleh komisi pengawas pupuk
dan pestisida (KP3) tingkat provinsi dan kabupaten/kota; sosialisasi
penggunaan pupuk organik oleh aparatur pertanian yaitu PPL, KCD,
UPTD, POPT dan THL-TB PP serta KTNA tingkat desa dan kecamatan;
dukungan dari produsen pupuk organik untuk melakukan beberapa
percontohan pada lahan petani; serta Pemerintah Pusat (Kementerian
Pertanian) menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong pada
penggunaan pupuk organic di tingkat lapangan.
(2) Adanya gangguan usaha agribisnis perkebunan sebagai akibat fenomena
iklim yang tidak terkontrol, untuk mengatasi permasalahan tersebut,
solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan dana yang tersedia untuk
melakukan koordinasi dan menangani gangguan usaha serta
mengusulkan adanya peningkatan fasilitasi pendanaan untuk menunjang
pelaksanaan pelindungan perkebunan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-195
c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak
dan Ikan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengamatan dan Rekomendasi Pengendalian OPT Pangan dan
Hortikultura di Jawa Barat (BPTPH), yang dilaksanakan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersusunnya sistem informasi dan rencana pengendalian OPT;
terlaksananya penerapan Teknologi Pengendalian OPT model Agens
Hayati oleh 125 petani; tersedianya data Perkembangan OPT dan
Bencana Alam pada lahan pertanian sebanyak 24 kali; terlaksananya
pengujian 12 sampel residu Pestisida, Kimia Tanah dan Air; serta
terlaksananya Pengawasan penggunaan Pestisida dan Pembinaan 160
kios Sarana Produksi Pertanian.
(2) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Teknologi Pengendalian Hama
Terpadu yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.350.000,-. Hasil kegiatan
adalah terfasilitasinya eksplorasi OPT dan Musuh Alami (MA) di 10
Lokasi; uji coba pengendalian OPT tanaman perkebunan di 2 lokasi yaitu
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya; pengembangan agens
hayati di BPTP sebanyak 5 jenis yaitu Beauveria bassiana, Materrhizium
anisopliae, Trichoderma sp., Paecilomyces fumosoroseaus dan Spicaria
sp; pengembangan tanaman bahan peptisida nabati sebanyak 5000
phpn; pengembangan isolate lemah; pemeliharaan dan perbanykan vanili
asal biji tahan fasurium sebanyak 3000 pohon; pengembangan agens
hayati ditingkay petani sebanyak 5 jenis, yaitu : Beauveria bassiana,
Materrhizium anisopliae, Trichoderma sp., Paecilomyces fumosoroseaus
dan Spicaria sp; penerapan metode PHT tepat guna di 1 lokasi;
penanggulangan OPT tanaman perkebunan di 2 lokasi (Kabupaten
Bandung dan Kabupaten Bandung Barat); pengambilan specimen untuk
uji viulensi sebanyak 5 jenis yaitu : Helopeltis sp dan Hyposidra talaca
pada tanaman teh, Hypothenemus hampei pada tanaman kopi;
Conopomorpha cramerelia dan Helopeltis sp pada tanaman kakao;
pengembangan agens hayati di tingkat sub unit sebanyak 5 jenis yaitu :
Beauveria bassiana, Materrhizium anisopliae, Trichoderma sp.,
Paecilomyces fumosoroseaus dan Spicaria sp.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-196
(3) Kegiatan Pengujian dan penyidikan Penyakit Hewan dan bahan Asal
Hewan di Balai Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Kesmavet
Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya 4 jenis pengujian penyakit hewan menular
strategi (PHMS) sebanyak 325.065 sampel; terlaksananya pengujian
bahan asal hewan sebanyak 3.658 sampel; terlaksananya pemeriksaan
hewan/ternak di Pos Pemeriksaan Hewan (check point) sebanyak
12.962.886 ekor; dan dapat dipertahankannya akreditasi 8 jenis
pengujian.
(4) Kegiatan Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
serta Fasilitasi Penerapan keamanan Pangan Produk Asal Hewan, yang
dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
buku pengendalian penyakit hewan menular (Buku petunjuk teknis
pengendalian Avian Influenza (AI) sebanyak 40 buku; Buku petunjuk
teknis pemberantasan rabies sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis
pengendalian anthrax pada hewan sebanyak 40 buku; Buku petunjuk
teknis pengendalian brucellosis pada ternak sapi perah sebanyak 40
buku; Buku petunjuk teknis pencegahan dan penanganan penyakit
gangguan reproduksi pada ternak sapi potong sebanyak 40 buku; Buku
petunjuk teknis pengamatan penyakit hewan sebanyak 40 buku; serta
buku peta penyakit hewan sebanyak 40 buku); tersedianya sarana
sosialisasi penyakit hewan menular dan kesehatan masyarakat veteriner
(leaflet PHMS dan leaflet tatacara pemotongan hewan kurban);
tersedianya buffer stock obat hewan; terkoordinasinya pengendalian
penyakit hewan menular dan pembinaan kesehatan masyarakat
veteriner; terlaksananya sosialisasi pengendalian PHMS dan PPAH;
terlaksananya pengawasan obat hewan di 13 Kabupaten/kota;
terlaksananya surveilance penyakit hewan menular di 26
Kabupaten/kota; terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan hewan
di 10 lokasi.
(5) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Avian Influenza (Flu
Burung) yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedia dan terdistribusikannya vaksin Avian Influenza
sebanyak 3.000.000 dosis ke 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat; tersedia
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-197
dan terdistribusikannya spuit otomatis sebanyak 115 buah ke 26
Kabupaten/kota se-Jawa Barat; tersedia dan terdistribusikannya
desinfektan sebanyak 3.000 liter ke 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat;
termonitor dan terkoordinasinya pengendalian AI di 26 Kabupaten/kota
se-Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Adanya peningkatan luas serangan beberapa OPT pada MH 2009/2010
dan MK 2010, terutama Wereng Coklat, Tikus, Bakteri Hawar Daun dan
Walang Sangit, sebagai akibat tingginya curah hujan dan kelembaban
serta adanya perubahan pola tanam. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut dilakukan upaya yaitu meningkatkan pengamatan dini terhadap
kemungkinan berkembangnya OPT dan meningkatkan koordinasi untuk
pencegahan/pengendalian serangan OPT dengan semua pihak terkait.
(2) Masih terbatasnya jumlah petani yang memahami teknik pengendalian
Hama Terpadu terutama pada komoditas unggulan perkebunan, untuk
mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pemasyarakatan penerapan
teknologi PHT dan mengupayakan fasilitasi pendanaan untuk
pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
(3) Dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, terdapat
permasalahan yaitu adanya keterlambatan distribusi vaksin flu burung
dari pusat, sehingga menyebabkan terhambatnya proses vaksinasi flu
burung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan
adalah melaksanakan koordinasi dengan pusat untuk mempercepat
distribusi vaksin sehingga proses vaksinasi flu burung dapat terlaksana
tepat waktu.
d) Program Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Pengolahan
Hasil dan Pemasaran Pertanian TPH, yang dilaksanakan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terfasilitasinya penurunan kehilangan hasil panen; peningkatan
rendemen padi menjadi beras dari 62 % menjadi sekitar 63-65%;
terjalinnya kerjasama produksi pertanian Jawa Barat dengan Cina dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-198
Vietnam melalui Expo 2010; terlaksananya promosi pasar tani sebanyak
12 kali; serta terlaksananya kegiatan promosi dalam negeri pada
peringatan HPS tingkat Provinsi, HPS Tingkat Nasional serta HKP.
(2) Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Promosi dan Pemasaran Komoditi
Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan akses pasar melalui
promosi investasi dan promosi komoditi perkebunan sebanyak 7 kali
terdiri dari promosi komoditi perkebunan ke Luar Negeri sebanyak 2 kali
dan Dalam Negeri sebanyak 5 kali.
(3) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil
Olahan Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pertemuan Pelaku Agribisnis Tembakau di
7 Kabupaten/Kota (Garut, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan ,
Bandung Barat, dan Kota Banjar); tersusunnya Buku Pengolahan
Tembakau Lokal Jawa Barat; serta terlaksananya pertemuan kemitraan
usaha sebanyak 30 orang.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Upaya untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil panen masih
mengalami kesulitan, hal tersebut terutama terjadi pada komponen
pengeringan dan penggilingan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
dilakukan upaya antara lain melalui pengembangan alsin pasca panen
padi yang diarahkan pada alsin tepat guna, sehingga dapat mengurangi
tingkat kehilangan hasil, peningkatan mutu hasil, dan nilai tambah;
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha
pasca panen dan industri pengolahan hasil; penyediaan Skim Kredit
khusus untuk alsin pasca panen yang bekerjasama dengan lembaga-
lembaga keuangan; bantuan alas pengering (terpal) dan penggilingan
padi II Phase harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan.
(2) Masih lemahnya kemampuan kelembagaan petani yang ada dan belum
terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis perkebunan, untuk
mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah
melaksanakan pembinaan dan pengawalan dalam pelaksanaan agribisnis
perkebunan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-199
3. URUSAN KEHUTANAN
a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan di
Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terbinanya petugas penerbit Surat Keterangan Syahnya
Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur
Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Faktur Perusahaan di 3 Kabupaten
(Bekasi, Sukabumi dan Ciamis); terbinanya petani kayu rakyat dan
penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) di 3 Kabupaten
(Indramayu, Bogor dan Ciamis); terbinanya kelompok tani penghasil kayu
rakyat di 2 kabupaten (Ciamis dan Sukabumi); serta terlatihnya 60 orang
calon calon penerbit SKAU di Kabupaten Garut dan Sukabumi.
(2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan dan
Aneka Usaha Kehutanan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Hasil penilaian
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 di wilayah Perum Perhutani di
13 KPH, terbinanya dan terkendalinya kegiatan pemanfaatan hasil hutan
kayu pada wilayah kerja Perum Perhutani, terbinanya dan terkendalinya
iuran kehutanan di wilayah kerja Perum Perhutani, terlaksananya
rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan sebesar Rp. 12.644.581.813,- ,
evaluasi dan pembinaan aneka usaha kehutanan di Jawa Barat, evaluasi
dan pembinaan pelaksanan GEMAR Paket C Tahun 2009 terhadap 13
Gapoktan serta tersusunnya perencanaan Pengembangan Hutan Hak di
Jawa Barat
(3) Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Penyuluhan Kehutanan Jawa Barat,
yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan
kegiatan adalah terlaksananya Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam
Tingkat Provinsi Jawa Barat oleh 100 orang dengan prestasi Juara II
Tingkat Nasional Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) dan Juara
III Tingkat Nasional Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).
Tersusunnya perencanaan Pengelolaan Hutan Partisipatif; terlaksananya
pembinaan kepada 40 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
(PKSM); terikutinya pameran promosi produk kehutanan dalam rangka
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-200
Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia; terlaksananya pertemuan
penyuluh kehutanan yang diikuti 40 orang penyuluh kehutanan; serta
terlaksananya pembinaan untuk penguatan Kelembagaan Asosiasi Kepala
Desa Sekitar Hutan Negara (AKSHN) dan Kelompok Tani Hutan Andalan
(KTHA) di Kabupaten Bandung yang diikuti 100 orang peserta.
(4) Kegiatan Pengembangan Obyek Wisata Alam Hutan, yang dilaksanakan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
interpreter wisata alam di 2 kabupaten (Cianjur dan Kuningan) sebanyak
60 orang; terlaksananya pembinaan obyek wisata alam di 9 kabupaten
(Ciamis, Kuningan, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bogor, Bandung, Bandung
Barat dan Sumedang), terselenggaranya pelatihan keterampilan kerajinan
tangan untuk cinderamata sekitar Bumi Perkemahan Argalingga dan Situ
Sangiang sebanyak 40 orang, tersedianya leaflet pengembangan wisata
alam bumi perkemahan Argalingga dan Situ Sangiang sebanyak 2.000
lembar; serta terfasilitasinya forum kelembagaan kelompok masyarakat
di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai sebanyak 40 orang,
(5) Kegiatan Pengembangan Obyek Daya tarik Wisata Alam Tahura Ir. H.
Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah terbangunnya paket Web Site TAHURA Ir. H. Djuanda;
bertambahnya koleksi 1 paket keanekaragaman hayati flora di Green
House Tahura Ir. H. Djuanda; terlatihnya 10 orang instruktur outbound,
terlatihnya 10 orang interpreter/pemandu wisata; terbangunnya 1 unit
habitat rusa; terikutinya 2 kali partisipasi Pameran untuk promosi Tahura
Ir. H. Djuanda; tersedianya 4.900 lembar leaflet, 500 buku booklet dan
250 buah stiker Tahura Ir. H. Djuanda, dan 200 lembar leafet promosi;
tersusunnya 1 judul buku rencana pengembangan pemanfataan Curug
Koleang, Curug Lalay dan Curug Kidang; serta tersedianya 1 tematik peta
obyek wisata di Tahura Ir. H. Djuanda.
(6) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Perumusan Bahan
Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Bidang Kehutanan dan
Perkebunan, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah terlaksananya pertemuan pembahasan
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya hutan dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-201
perkebunan di Jawa Barat; terlaksananya pertemuan pembahasan
permasalahan dan penanganan gangguan keamanan hutan negara dan
perkebunan di Jawa Barat; terlaksananya koordinasi dan pemantauan
pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya hutan dan perkebunan
serta pemanfaatan jasa lingkungan; terlaksananya koordinasi dan
pemantauan permasalahan dan penanganan gangguan keamanan hutan
negara dan perkebunan besar di Jawa Barat; serta terlaksananya
pemantauan dan evaluasi perkembangan bantuan pemerintah bidang
kehutanan dan perkebunan.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Belum optimalnya pengembangan aneka usaha kehutanan sementara
potensi aneka usaha kehutanan di Jawa Barat cukup besar. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi
produksi aneka usaha kehutanan di Jawa Barat serta dilakukan
pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang mengusahakan kegiatan
aneka usaha kehutanan, mengikutsertakan kelompok didalam pameran
produk aneka usaha kehutanan ;
(2) Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Untuk mengatasi
permaslahan tersebut dilakukan sosialisasi perda pengelolaan TAHURA
khususnya tentang ijin pemanfaatan dan kolaborasi, mengadakan
workshop dengan investor, serta penyusunan program legislasi daerah
dalam rangka Pengembangan Hutan Hak dan Pengelolaan Hutan
Partisipatif di Jawa Barat .
b) Program Pengelolaan Kawasan Lindung
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda,
yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 508.284.000,-. Hasil kegiatan adalah
bertambahnya koleksi tanaman seluas 30 Ha di Tahura Ir. H. Djuanda;
terpeliharanya tanaman pengkayaan Tahura Ir. H. Juanda tahun ke-1
seluas 60 ha; terpeliharanya tanaman Salak Pondoh sebagai tanaman
batas sepanjang 10 km; berkembangnya persemaian seluas 0,25 ha;
terlaksananya 12 kali patroli pengamanan hutan; tertatanya pembagian
blok kawasan Tahura Ir. H. Djuanda; serta tersusunnya dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-202
terselenggaranya orientasi lapangan dalam rangka rencana perluasan
Tahura Ir. H. Juanda di 3 kabupaten (Bandung, Sumedang dan Bandung
Barat).
(2) Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air di Waduk Jatigede dan DAS
Prioritas, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.362.590.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersusunnya Rancangan Model Agroforestry sebanyak 5 unit,
terbangunnya model agroforestry seluas 125 Ha di Kabupaten Garut dan
Sumedang; terbangunnya 1 unit persemaian di Kiara Payung,
terbentuknya Forum DAS di Jawa Barat; terpeliharanya tanaman hutan
pantai seluas 150 Ha di 3 kabupaten (Tasikmalaya, Garut, Sukabumi);
serta terpeliharanya tanaman agroforestry seluas 100 Ha di 4 kabupaten
(Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Sumedang).
(3) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 7.391.873.325,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rancangan
Pembuatan Model Agroforestry 60 unit di 3 kabupaten (Bandung,
Bandung Barat dan Sumedang); terbangunnya 60 unit (1.500 Ha) Model
Agroforestry di Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang, terfasilitasinya
pendampingan KODAM III Siliwangi dalam pembuatan model
agroforestry; terbangunnya 4 unit persemaian di 3 kabupaten (Bandung,
Bandung Barat dan Sumedang); terbangunnya Arboretum di Blok Areng
seluas 10 Ha; tersusunnya perencanaan pengelolaan hutan Mangrove di
Jawa Barat; terfasilitasinya pertemuan Kelompok Kerja Mangrove
sebanyak 1 kali; terlaksananya monitoring dan evaluasi tanaman
reboisasi Perhutani di 13 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) serta
terlaksanannya pemberian hadiah Lomba Penghijauan dan Konservasi
Alam Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 untuk 13 kategori
penilaian.
(4) Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung, yang
dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 754.150.000,-. Hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya tindak lanjut penyelesaian proses pengukuhan kawasan
hutan; terlaksananya pembuatan peta kawasan hutan untuk 250
kelompok Hutan; tersedianya bahan penyusunan Tata Hubungan Kerja
penyelesaian Proses Pinjam Pakai dan Tukar Menukar kawasan hutan;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-203
serta tersusunnya Buku Rencana Detail Pengelolaan Hutan daerah Kiara
Payung sebanyak 3 judul.
(5) Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), yang dilaksanakan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 12.840.937.000,-. Hasil kegiatan adalah terverifikasinya
proposal kegiatan GRLK dari 26 Kabupaten/Kota; terbangunnya 20 unit
persemaian; tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat untuk 220
unit; terselenggaranya pemberdayaan masyarakat berupa bantuan bibit
jamur kayu sebanyak 150.000 log, 1.500 stup lebah madu, ekstraktor 50
unit dan steamer 15 unit; terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove
dengan pola insentif swadaya seluas 125 Ha di Kabupaten Indramayu
dan 75 Ha di Kabupaten Subang; terlaksananya pelatihan penyuluh
kehutanan kepada 80 orang; serta terlaksananya monitoring dan evaluasi
kegiatan GRLK di 26 Kabupaten/kota.
2) Permasalahan dan Solusi
Masih luas dan tersebarnya lahan kritis di Jawa Barat serta rusaknya daerah
tangkapan air pada DAS Prioritas yang merupakan lahan guntai sehingga
menyulitkan program rehabilitasi lahan kritis. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut dilakukan upaya melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
sosialisasi program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK).
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a) Program pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi di Jawa Barat yang
dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pemantauan kegiatan ekplorasi di 3 (tiga)
lokasi; terlaksananya pemantauan kegiatan usaha pengembangan panas
bumi existing di 8 lokasi; tersusunnya dokumen hasil survei Geofisika
Ekplorasi Awal Panas Bumi di Sangkan Hurip sebanyak 1 dokumen;
terlaksananya inventarisasi lanjutan potensi panas bumi di Jawa Barat di
25 lokasi dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka
persiapan pembangunan PLTP di 2 lokasi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-204
(2) Kegiatan Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan dan
promosi usaha panas bumi, air tanah dan pertambangan umum yang
dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya pameran dan promosi tingkat nasional dan
internasional masing-masing sebanyak 1 kali pelaksanaan; terlaksananya
pengelolaan dan updating data informasi bidang energi dan sumberdaya
mineral selama 9 bulan; tersusun dan terolahnya data spasial energi dan
sumberdaya mineral Jawa Barat sebanyak 1 dokumen.
(3) Kegiatan Penyusunan produk hukum Bidang Pertambangan dan Energi
yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersusunnya petunjuk teknis Bidang pertambangan
sebanyak 1 dokumen.
(4) Kegiatan Optimalisasi Sumber Daya Energi dan Mineral dalam Upaya
Peningkatan Pendapatan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya pembahasan
dan RAB produksi migas, panas bumi dan pertambangan umum
sebanyak 1 kali; terlaksananya fasilitasi kepada daerah penghasil tentang
verifikasi data lapangan sebagai parameter penetapan dana bagi hasil
panas bumi di 4 daerah penghasil; terlaksananya fasilitasi penghitungan
Nilai Perolehan Air tanah (NPA) kepada Kabupaten/kota di 5 wilayah
kerja; terlaksananya pembinaan lapangan dalam rangka peningkatan
produksi kepada pengusaha pertambangan umum sebanyak 3 kali;
terlaksananya rapat evaluasi penerimaan retribusi Jasa Laboratorium
sebanyak 2 kali; terlaksananya kunjungan kerja ke luar provinsi dalam
rangka ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak BBMKB sebanyak 1
kali.
(5) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah,
Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM
Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan
pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 40 titik sumur; terkendalinya
kegiatan pertambangan umum di 20 lokasi; terlaksananya pengawasan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-205
pengguna batu bara di 3 lokasi; terlaksananya pengawasan penyaluran
BBM di 10 lokasi.
(6) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah,
Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM
Wilayah Pelayanan II Purwakarta yang dilaksanakan Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya
kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 30 titik sumur;
terkendalinya kegiatan pertambangan Umum di 10 lokasi; terlaksananya
pengawasan penyaluran BBM/BBKB di 2 depot; terlaksananya
pengawasan Perusahaan pengguna Batubara di 15 lokasi.
(7) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air
Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya
kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 52 perusahaan;
terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 8 lokasi; pengawasan
pengguna batu bara di 16 perusahaan; terlaksananya Pengawasan
penyaluran BBM di 32 lokasi.
(8) Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air
Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya
kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 52 titik sumur;
terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 8 lokasi; pengawasan
penyaluran BBM di 44 lokasi.
(9) Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air
Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya
kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 40 titik sumur;
terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 16 lokasi; pengawasan
Pengguna batu bara di 10 titik; pengawasan penyaluran BBM di 10 lokasi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-206
(10) Kegiatan Evaluasi Peta Zonasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air
Tanah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 850.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Peta zonasi air
tanah di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; Penerbitan Rekomendasi
Teknis Air sebanyak 600 rektek; terpantaunya kegiatan pengusaha
pengambil air tanah di Jawa Barat sebanyak 468 perusahaan.
(11) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral,yang
dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengembangan energi dan
sumber daya mineral di Jawa Barat; serta tersusunnya bahan kebijakan
pengembangan energi dan sumber daya mineral di jawa Barat
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan pengembangan energi dan sumber daya mineral di Jawa
Barat, selama tahun 2010 dihadapkan kepada permasalahan yang memerlukan
upaya pemecahanannya secara bijaksana, yaitu :
(1) Pergeseran kewenangan di sektor pertambangan berdampak semakin
kurang efektifnya keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan panas
bumi; Solusi pemecahan masalahnya yaitu Meningkatkan koordinasi
dengan berbagai pihak terutama aparat pemerintah Kabupaten/Kota
serta mengikutsertakan mereka dalam kegiatan dilapangan sehingga
dapat memahami kegiatan yang dilaksanakan yang pada akhirnya
memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pengembangan
potensi panas bumi.
(2) Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan
kawasan hutan, serta penggunaan peraturan perundangan yang dipakai
tidak konsisten; Solusi pemecahan masalahnya yaitu Meningkatkan
Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga penggunaan sumber –
sumber energi yang berbasis potensi lokal dapat dikembangkan seperti
salah satunya adalah panas bumi serta melakukan pembinaan secara
berkelanjutan kepada perusahaan pengelola di bidang panas bumi
(3) Kurangnya pembinaan teknis dan administrasi secara rutin dari aparat
Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan pengambilan air tanah,
kegiatan usaha pertambangan dan perusahaan pengguna batu bara
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-207
menyebabkan banyak perusahaan yang tidak memahami kelengkapan
administrasi yang harus ada maupun hal-hal bersifat teknik berkenaan
dengan pengambilan air tanah, pengusahaan pertambangan dan
pemanfaatan batubara; Solusi pemecahan masalahnya yaitu Perlu
disinergikan kembali mengenai tugas pokok setiap instansi masing –
masing baik instansi Provinsi, instansi Kabupaten/kota berkaitan dengan
tanggungjawab masing-masing instansi berkaitan dengan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pengambil air
tanah, kegiatan usaha pertambangan maupun pemanfaatan batubara;
(4) Masih banyak pengguna air tanah di sektor industri, yang tidak
mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; Solusi
pemecahan masalahnya yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna air tanah di sektor
industri menyangkut teknis maupun administrasi dimana pengambilan air
tanah harus dilengkapi dengan izin termasuk didalamnya pemasangajn
meter air.
b) Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan
Energi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan Energi Alternatif bagi dan Masyarakat yang
dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah tersedianya data potensi energi air untuk pembangunan
PLT Mikro dan Minihidro di 5 daerah aliran sungai; tersedianya Studi
kelayakan fasilitas pusat pengembangan energi hidro di Jawa Barat di 1
kawasan; tersedianya Pengembangan kualitas pengelolaan dan
keberlanjutan PLTMH di Jawa Barat di 6 kabupaten; terlaksananya Rapat
koordinasi bidang energi baru terbarukan sebanyak 1 kali; terfasilitasinya
audit energi di sektor industri sebanyak 5 kali; tersosialisasikannya
penghematan energy sebanyak 5 kali ; terlaksananya penghematan
energi sektor-sektor pengguna 35 bangunan publik, 23 bangunan
komersil dan 27 bangunan industri serta terlaksananya pelatihan energi
untuk 45 peserta.
(2) Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja
UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-208
anggaran sebesar Rp. 12.364.996.600,-. Hasil kegiatan adalah
Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan
jaringannya sebanyak 3241 kk dan terlaksananya peresmian Lisdes
sebanyak 1 kali.
(3) Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja
UPTD ESDM Wilayah Pelayanan II Purwakarta yang dilaksanakan Dinas
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 4.439.553.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan
jaringannya sebanyak 1620 kk.
(4) Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja
UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 4.814.261.930.-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan
jaringannya sebanyak 1700 kk.
(5) Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja
UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 8.873.393.250.-. Hasil kegiatan adalah
Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik listrik dan
jaringannya sebanyak 4188 kk.
(6) Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja
UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.918.979.520.-. Hasil kegiatan adalah
Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan
jaringannya sebanyak 2135 kk.
(7) Kegiatan Pengembangan energi terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM
Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000.-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan
PLTMH di 1 Kabupaten dan terpasangnya 96 unit PLTS.
(8) Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM
Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.580.447.000.-. Hasil kegiatan adalah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-209
Tersedianya energi alternatif Biogas sebagai pengganti minyak tanah
sebanyak 177 unit dan terlaksananya pembangunan PLTMH di 1
kabupaten.
(9) Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM
Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.958.652.681.-. Hasil kegiatan adalah
terpasangnya 372 unit PLTS dan terlaksananya pembangunan 1 unit
PLTMH untuk 87 KK.
(10) Kegiatan Pengembangan energi terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM
Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.174.343.700.-. Hasil kegiatan adalah terpasangnya 400 unit PLTS.
(11) Kegiatan Fasilitasi dan Dukungan Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersosialisasikannya program pembangunan ketenagalistrikan dan
tersedianya dokumen profil pembangkit listrik di Jawa Barat.
(12) Kegiatan Fasilitasi PHK-I dalam pemberdayaan dan pembelajaran
masyarakat di bidang energi yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 573.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembangunan
instalasi biogas sebanyak 30 unit.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu :
(1) Anomali siklus hujan yang berpengaruh terhadap nilai validasi hasil
analisis ketersediaan air untuk pembangkitan dan konservasi energi,
mengingat beberapa segmen sungai tidak memiliki stasiun pengukuran
curah hujan yang diperlukan untuk analisis ketersediaan air untuk
mengetahui Flow Duration Curve sebagai dasar design/perencanaan
teknis Mini-Miko Hidro; Solusi untuk masalah ini adalah Melakukan
pengambilan data lapangan yang lebih panjang dan mengikuti 2 siklus
banjir dan kering yang ada serta memperhatikan dan memperhitungkan
pengaruh anomali ini secara hidrologis sehingga lebih memadai;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-210
(2) Status lahan potensial untuk pengembangan PLTMini-Miko Hidro
merupakan salah satu lahan hutan konservasi atau lahan masyarakat
yang tidak mau dibebaskan sehingga menyebabkan nilai manfaat potensi
energinya menjadi hilang atau tidak dapat dioptimalkan;Solusi untuk
masalah ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak
kehutanan, perkebunan dan kepala Desa setempat ataupun pihak-pihak
yang berkeberatan dengan meminta zin secara tertulis atau lisan.
(3) Belum sinerginya jaringan listrik di Jawa Barat disebabkan program dan
jadwal pembangunan antara instansi terkait (PLN, Kabupaten/kota dan
Provinsi) belum terkoordinir dengan baik sehingga pembangunan belum
optimal; Solusi untuk masalah ini adalah melakukan sinkronisasi
perencanaan yang lebih matang dan terarah dengan pihak Kabupaten
juga desa serta PT. PLN (Persero) melalui APJ dan UPJ terkait untuk
optimalisasi pelaksanaan program di masing-masing instansi serta
intensifikasi koordinasi dengan PT. PLN berupa sosialisasi MoU kepada
APJ dan UPJ terkait, serta permintaan pembedaan perlakuan prosedur
dengan pemasangan reguler program lisdes untuk mengurangi terjadinya
salah paham;
(4) Terbatasnya sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan dari segi
kuantitas maupun kompetensi serta adanya usulan penyesuaian lokasi
dari pihak Kabupaten yang berbeda dengan perencanaan awal; Solusinya
adalah Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan
melibatkan tenaga ahli sebagai narasumber serta Mengoptimalkan
koordinasi dengan instansi terkait bidang ketenagalistrikan.
5. URUSAN PARIWISATA
a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya standarisasi dan tersusunnya Profil Usaha Pariwisata;
Penyelenggaraan West Java Off Road 2010; "Alimpaido" untuk 26
kabupaten/kota dan Provinsi lainnya; Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa
Barat 2010 dan Pengiriman Duta Wisata ke 4 Provinsi; Penyelenggaraan
Surving Tournament di Cimaja; Kite Festival dari Dalam Negeri dan Luar
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-211
Negeri; Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan; FS, DED
Pemetaan Potensi Wisata dan Potensi Investasi Pariwisata Jawa Barat;
dan tertatanya kawasan objek wisata curug Malela.
(2) Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan SDM Pariwisata yang dilaksanakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya kegiatan-kegiatan pembinaan Kualitas dan Kompetensi
SDM Tenaga Hotel Melati 40 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi
SDM Tenaga SPA,45 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Wisata
Remaja Unggulan ,50 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi
Cinderamata dan Kuliner Khas Jawa Barat,180 orang peserta; Kualitas
dan Kompetensi SDM Pramuwisata, 50 orang peserta; dan tersedianya
sarana penunjang kegiatan.
(3) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Penyebarluasan Informasi
Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.075.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Forum Dialog Program Pengembangan Kepariwisataan dan
Kebudayaan Jawa Barat 150 orang peserta; Penyusunan Rencana
Kegiatan Dokumen Program Kepariwisataan Jawa Barat tahun 2010;
Pemantauan Lapangan dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan
Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat; Pengolahan Data
Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat; Fasilitasi Perencanaan MPU;
Kilas Balik Evaluasi Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa
Barat melalui Penyelenggaraan malam Kilas Balik penghargaan seni,
budaya dan pariwisata Jabar sebanyak 650 orang; dan terpilihnya
elemen/tokoh masyarakat Jawa Barat yang berprestasi di bidang seni,
budaya dan pariwisata Jawa Barat; dan sarana pendukung kegiatan.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ;
(1) Adanya kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan
kepada Kabupaten/Kota khususnya untuk pengembangan destinasi
wisata. Hal ini dikarenakan mekanisme pencairan keuangan ditangani
oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sedangkan koordinasi sejak
proses perencanaan dilakukan dengan Dinas yang menangani pariwisata
di kabupaten/kota, Kondisi ini turut menyulitkan bagi OPD (unit kerja
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-212
teknis) dalam melaksanakan monitoring dan pengendalian implementasi
program yang telah dilaksanakan;
(2) Masih belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan pengembangan
kepariwisataan Jawa Barat oleh seluruh stakeholder kepariwisataan.
Untuk mengatasi permasalah tersebut, solusi yang dilakukan adalah ;
(1) Melakukan koordinasi dan sinergisasi dengan lebih intensif dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya memonitor dan
melaksanakan pengandalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai
dengan yang diharapkan/direncanakan;
(2) Meningkatkan “awareness” kepariwisataan melalui berbagai upaya
pembinaan dan sosialisasi “sapta pesona” dan “sadar wisata” kepada
masyarakat dan para penentu kebijakan di semua tatanan pemerintahan;
(3) Meningkatkan kuantitas upaya pembinaan kepada para pelaku pariwisata
melalui pelatihan teknis seperti kepada para pengemudi taksi “guide”
masyarakat di sekitar obyek wisata, dan seluruh “front-liner” yang terlibat
dalam dunia usaha pariwisata;
(4) Meningkatkan peran serta asosiasi pariwisata dalam upaya
pengembangan kepariwisataan Jawa Barat melalui berbagai kegiatan
yang bersifat koordinatif dan praktis.
b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.950.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan-kegiatan antara lain Jawa Barat
Travel Exchange (JTX) di Bandung, 200 peserta; Familiarization Tour, 75
peserta; Braga Festival, 60 peserta, 200 seniman; Kemilau Nusantara;
Tourist Information Center (TIC) di 3 lokasi (Bandung, Yogyakarta dan
Bali) 6 tenaga ahli; Analisa Pemasaran Pariwisata Jawa Barat; Promosi
Jawa Barat di Singapura; Promosi Jawa Barat di Malaysia; Festival Balik
Jawa Barat di Bandung; PATA Travel Mart di Maccau China, Pemasangan
Bilboard Promosi Pariwisata Jawa Barat di Cengkareng; Promosi
Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Elektronik; Kebutuhan Bahan
Promosi; Pembuatan Website/Gerbang Informasi Pariwisata Jawa Barat;
Pembuatan Feasibility Study (FS) dan DED studi penyusunan Grand
Design Gerbang Wisata Jawa Barat; dan sarana kegiatan pendukung.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-213
(2) Kegiatan Peningkatan Citra Promosi dan Informasi Budaya Pariwisata di
Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pameran Objek
dan daya Tarik Wisata Jawa Barat dan Peragaan Pembuat Kerajinan
Cinderamata Khas Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu Belum
optimalnya pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa
Barat, karena berbagai faktor pendukung dan aksesibilitas serta upaya promosi
yang masih kurang gencar. Untuk mengatasi permasalah tersebut, solusi yang
dilakukan adalah :
- Mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan promosi
pariwisata seperti meningkatkan peran dan kualitas “content” situs dan
peran Tourist Information Centre (TIC) yang dimiliki;
- Meningkatkan varietas media promosi dan frekuensi promosi yang
dilakukan .
6. URUSAN INDUSTRI
a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Industri Berbasis Kreativitas dan Komunitas yang
dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah :
(a) Terbentuknya 1 Kelompok Kerja (Pokja) Kewirausahawan Baru
bidang industri kreatif dengan tumbuhnya 30 wirausahawan muda
yang memiliki kompetensi manajemen bisnis dan desain melalui
seleksi dan inkubasi komunitas industri kreatif;
(b) Terbentuknya networking komunitas kreatif di 7 Kabupaten/Kota
yang meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota
Depok, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kabupaten Garut;
(c) Terjalinnya kerjasama di bidang industri kreatif film;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-214
(d) Tersedianya data potensi komunitas kreatif di 6 Kabupaten/Kota di
Jawa Barat yang meliputi Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota
Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon;
(e) Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan industri kreatif antar
anggota Mitra Praja Utama (MPU);
(f) Terselenggaranya Workshop di 5 Desa untuk Industri Kreatif dalam
mendukung Jatiwangi Art Factory (JAF) di Kabupaten
Majalengka;
(g) Terselenggaranya Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
fasilitasi pendaftaran 23 Merek untuk 23 Industri Kecil dan Menengah
(IKM) di bidang Fashion;
(h) Terfasilitasinya kemitraan produk hasil binaan dengan pengusaha
Distro dan Pasar Modern untuk 25 pengusaha Industri Kecil dan
Menengah (IKM);
(i) Terfasilitasinya kerjasama program pengembangan industri kreatif
dan implementasi Inpres nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengembangan Industri Kreatif untuk 51 orang perwakilan aparatur
pembina industri kreatif di Jawa Barat.
(2) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM dan Usaha Kelompok Industri
Logam Mesin, Tekstil dan Telematika (ILMATTEL) yang dilaksanakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah :
(a) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam teknik dan inovasi
desain Batik di Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Garut dan Kabupaten Indramayu;
(b) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam memahami substansi
Animasi 3 Dimensi;
(c) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam memahami proses bisnis
Animasi 3 Dimensi;
(d) Terlatihnya 15 Sumber Daya Manusia di bidang Otomotif dalam
substansi desain keteknikan dan desain produk;
(e) Tersedianya bahan baku Rami dengan meningkatnya kapasitas Rami
di Kabupaten Garut.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-215
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Dalam upaya pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, terdapat
beberapa kendala sebagai berikut :
(a) Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam
pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota
(b) Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di daerah
Kabupaten/Kota belum tersedia
(c) Belum terdapat kebijakan yang nyata guna mendukung iklim usaha
pertumbuhan industri kreatif di Jawa Barat seperti : insentif
perizinan, perlindungan hak cipta, dukungan permodalan/ investasi,
ketersediaan ruang publik dan tempat promosi yang memadai
(d) Belum ada dukungan regulasi dari daerah Kabupaten/Kota untuk
memfasilitasi secara berkesinambungan dalam upaya peningkatan
peluang bisnis produk kreatif di beberapa daerah (Bandung, Bogor,
Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi dan Garut)
(e) Sinergitas pengembangan SDM dengan unsur pendidikan/ civitas
akademika dan unsur lainnya untuk mendukung tumbuhnya
entrepreneur industri kreatif masih lemah
(f) Belum dilakukannya kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi
mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi dan distribusi / bisnis
(g) Dukungan modal kerja dan investasi dengan konsep trust fund belum
dapat diterima oleh penyandang dana/ perbankan karena belum
terdapat dukungan regulasi yang jelas
Solusi atas permasalahan tersebut adalah mendorong peran serta daerah
Kabupaten/Kota untuk menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan
potensi daerahnya dan melakukan kegiatan pembinaan dalam upaya
perkuatan industri kreatif berbasis komunitas dan membangun jejaring
bisnis antar daerah/wilayah
(2) Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM dan usaha kelompok Industri
Logam Mesin, Tekstil dan Telematika (ILMATTEL) di Jawa Barat, terdapat
beberapa permasalahan dan solusinya yaitu:
(a) Masih lemahnya penguasaan Management Cost Improvement pada
industri-industri telematika, elektronika dan komponen otomotif
dalam upaya efisiensi energi dan lemahnya kemampuan para pelaku
industri telematika dan elektronika dalam pengembangan /
memanfaatkan perangkat lunak serta perangkat lunak lainnya yang
masih relatif mahal, sehingga dalam perkembangannya para pelaku
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-216
usaha telematika, elektronika dan komponen otomotif masih harus
bersaing dengan produk luar
(b) Masih rendahnya kemampuan IKM batik di bidang desain dan tehnik
pengecapan sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan
keterampilan IKM batik melalui pelatihan yang diharapkan dapat
meningkatkan mutu dan ragam desain batik jawa Barat
(c) Masih kurangnya SDM IKM Telematika di bidang animasi sehingga
perlu ditumbuhkan calon wirausaha baru bagi IKM Telematika
melalui pelatihan dan pengembangan bisnis melalui metode
inkubator
(d) Masih rendahnya kemampuan desain dan mutu IKM komponen suku
cadang sehingga perlu ditingkatkan kemampuan di bidang desain
keteknikan dan desain produk IKM komponen suku cadang
(e) Terbatasnya bahan baku serta mutu China grass sebagai bahan
baku IKM rami sehingga diperlukan fasilitasi bahan baku yang
diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan produksi rami
b) Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Industri
Meubel dan Desain Grafis yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 887.750.000,-. Hasil kegiatan adalah teridentifikasinya 60 desain
meubel berdasarkan hasil penjaringan dan preferensi konsumen dengan
17 prototype meubel rotan; terjalinnya kerjasama melalui pengembangan
pusat desain di Cirebon; serta tersedianya pasokan bahan baku rotan
melalui buffer stock.
(2) Kegiatan Penguatan Klaster Industri Prioritas (Alas Kaki) yang
dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil
pelaksanaan kegiatan terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
Achievement Motivation Trainning (AMT) untuk para pelaku di bidang
alas kaki di Jawa Barat; terlaksananya Pelatihan Standardisasi,
Diversifikasi dan Pendampingan untuk 5 kelompok pelaku Industri Kecil
dan Menengah Alas Kaki; serta terfasilitasinya para pelaku alas kaki
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-217
sebagai upaya peningkatan kualitas desain alas kaki yang berkualitas
melalui pelatihan di Pusat Pengembangan Desain Alas Kaki.
(3) Kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terbinanya 40 pelaku usaha industri produk antara
(Tepung Umbi-Umbian); terbinanya 60 orang pelaku industri makanan
dan minuman; tersedianya data trend Preferensi Produk konsumen
terhadap olahan pangan berbahan baku lokal/produk antara;
terfasilitasinya 208 jenis makanan khas Jawa Barat; serta terfasilitasinya
pembinaan teknis Manajemen Produksi dan Daya Saing terhadap 160
pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah Pangan.
(4) Kegiatan Optimalisasi Layanan Packing House dan Layanan Transformasi
Pengolahan Makanan (LTPM) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 10 Orang
Tenaga Ahli di Bidang Kemasan; terbinanya 200 pelaku Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Pangan melalui layanan Packing House; serta
terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis pengolahan makanan bagi
100 pelaku usaha industri kecil dan menengah olahan pangan.
(5) Kegiatan Pembinaan Industri Hasil Tembakau yang dilaksanakan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersosialisasikannya kerjasama mitra usaha sebanyak 30 orang pelaku
usaha pelinting sigaret melalui kemitraan antara Pabrik Rokok Golongan I
dengan Pelaku Industri Hasil Tembakau Golongan III di 3 Daerah yaitu
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupeten Garut;
verifikasi, sertifikasi dan kodefikasi sebagai upaya menekan cukai ilegal;
terlaksananya pendalaman daya saing produk ke Provinsi penerima Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu Provinsi Sumatera
Utara dan Nusa Tenggara Barat; terlaksananya pembinaan terhadap 80
pelaku usaha industri rokok di bidang Good Manufacturing Practice
(GMP); terfasilitasinya 80 sampel rokok yang dihasilkan di Jawa Barat
untuk diuji kadar Tar dan Nikotinnya; serta terlaksananya pembinaan dan
pengawasan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri Hasil
Tembakau (IHT) di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-218
(6) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri di Jawa Barat
yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di Jawa Barat serta
koordinasi pengembangan industri kreatif di Jawa Barat.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Masih kurangnya keterampilan khususnya untuk para pelaku Industri
Kecil Menengah (IKM) Rotan dalam membuat prototype dan mendesain
meubel rotan, dan masih kurangnya pengetahuan dalam mengantisipasi
trend pasar, sehingga pengembangan klaster industri rotan masih kurang
terkoordinasi termasuk dalam pemanfaatan fasilitas baik kebijakan
maupun sarana yang disediakan pemerintah. Solusi atas permasalahan
tersebut adalah perlu diberikannya pelatihan untuk para pelaku industri
atau pengrajin meubel rotan baik dalam teknik mendesain maupun
manajemen produksi serta memberikan informasi yang aktual dalam hal
trend pasar.
(2) Kurangnya kemampuan mendesain produk Tekstil dan Produk Tekstil
sebagai penganekaragaman jenis dan type, khususnya batik, rajut, bordir
dan tenun sehingga kurang dapat bersaing dengan produk luar atau
produk impor.
(3) Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan pembinaan lebih
intensif terhadap produsen tekstil berupa pelatihan desain, teknik
produksi dengan teknologi yang memadai yang dapat meningkatkan
kualitas maupun kuantitas bagi para pelaku usaha yang didukung oleh
kebijakan yang berpihak terhadap produk dalam negeri dengan
mengurangi produk-produk impor yang diperkirakan cukup
mempengaruhi terhadap produk-produk yang potensial di dalam negeri
(4) Para pengrajin alas kaki di Cibaduyut maupun di daerah lainnya di Jawa
Barat masih bersifat home industry dengan teknologi produksi masih
bersifat tradisional yang dikerjakan oleh anggota keluarga yang tidak
lebih dari 5 orang dengan tenaga ahli produksi yang terbatas sehingga
dalam pemenuhan peluang pasar yang menuntut kuantitas yang
berkualitas tidak dapat dipenuhi karena masih terbatasnya dalam
kapasitas produksi.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-219
(5) Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan jumlah dan
kemampuan SDM yang bergerak di bidang alas kaki melalui pelatihan
Movitasi dan Desain, serta fasilitasi bantuan sarana produksi dengan
teknologi yang mendukung terhadap peningkatan kapasitas produksi
(6) Masih lemahnya penguasaan Manajemen Cost Improvement pada
industri-industri telematika, elektronika dan komponen otomotif dalam
upaya efisiensi energi dan lemahnya kemampuan para pelaku industri
Telematika dan Elektronika dalam pengembangan/memanfaatkan
perangkat lunak serta perangkat lunak lainnya yang masih relatif mahal,
sehingga dalam perkembangannya para pelaku usaha telematika,
elektronika dan komponen otomotif masih harus bersaing dengan produk
luar.
(7) Solusi permasalahan tersebut adalah Meningkatkan koordinasi baik
melalui Rapat Koordinasi maupun kegiatan Forum lainnya khususnya
informasi Industri Kecil Menengah baik yang formal maupun non formal
yang dikelola oleh lembaga tersendiri melalui pelayanan terpadu,
sehingga tersedia informasi sebagai bahan dalam penciptaan kebijakan
maupun program dan kegiatan yang terintegrasi dengan program pusat,
provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat
(8) Masih lemahnya nilai tambah dan daya saing produk agro serta lemahnya
pelaku industri agro dalam mendesain kemasan produk berbasis agro
sehingga kurang dikenalnya keanekaragaman makanan yang memiliki ciri
khas sebagai komoditas unggulan kuliner.
(9) Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan fasilitasi bagi
Pelaku industri agro dalam implementasi dan Standardisasi Mutu Produk
dengan memberikan pendampingan dalam penerapan GMP (Good
Manufacturing Practice); serta memfasilitasi melalui Festival
Keanekaragaman Makanan Khas Jawa barat berbasis agro berasal dari 26
Kabupaten/kota se Jawa barat serta perlu dilakukan dengan
memanfaatkan fasilitas Layanan Transformasi Pengolahan Makanan
(LTPM), yang mendorong industri agro mampu bersaing dan mampu
memenuhi kriteria dan persyaratan akses ke pasar modern melalui
peningkatan kemampuan manajemen, baik pemasaran, produksi dan
keuangan, juga peningkatan jika kewirausahaan yang dilakukan melalui
pelatihan kewirausahaan dan latihan motivasi, yang memungkinkaan
pelaku industri agro mampu memanfaatkan dan mengorganisir peluang
usaha
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-220
(10) Pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah di Jawa
Barat dalam penentuan atau perencanaan kebijakan yang mendukung
terhadap tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah masih kurang, hal
tersebut disebabkan kurangnya informasi potensi daerah khususnya
produk-produk yang dihasilkan pelaku Industri Kecil Menengah di
Daerah.
(11) Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibuat payung hukum
yang kuat terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan Industri (masih dalam tahap pengusulan ke DPR
RI).
7. URUSAN PERDAGANGAN
a) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pasar Ekspor yang
dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya 6 Perusahaan
produk Fashion potensial ekspor pada Pameran Trade Expo Indonesia ke
25 di Jakarta; terfasilitasinya 5 perusahaan produk olahan agro pada
pameran Food Health di Jeddah Saudi Arabia; serta terfasilitasinya
beberapa perusahaan UKM Jabar dalam kegiatan business meeting
dengan mitra usaha dari Afrika Selatan dan Timur Tengah
(2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Saing Ekspor Hasil Industri
Tembakau yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
ssebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi
potensi tembakau kualitas ekspor Jawa Barat; tersosialisasinya Kebijakan
Perdagangan Luar Negeri tentang Tata Niaga Ekspor Tembakau dan
Produk Tembakau terhadap 60 pelaku usaha tembakau; terlaksananya
Pelatihan Teknis Ekspor terhadap 60 pelaku usaha tembakau dan produk
tembakau; tersedianya informasi Profil Tembakau sebagai bahan
pengembangan ekspor khususnya tembakau; tersosialisasinya peluang
pasar luar negeri yang merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan
oleh para pelaku usaha di Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-221
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Masih kurangnya jumlah pelaku UKM (usaha kecil dan menengah) dan
jenis komoditi di sektor perdagangan yang berorientasi ekspor, hal ini
tercermin dari kontribusi UKM/IKM dalam realisasi ekspor Jawa Barat.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan upaya–upaya
pembinaan teknis dengan kerjasama daerah Kabupaten/Kota, akademisi
dan assosiasi sehingga keberadaan calon-calon eksportir dapat
ditingkatkan.
(2) Penyebaran informasi peluang pasar jangkauannya masih terbatas tidak
merata ke setiap daerah, demikian pula halnya dengan kemampuan
manajemen ekspor dan kemampuan untuk melakukan promosi ekspor
secara mandiri masih relatif kurang.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan kegiatan
pendampingan melalui sarana klinik bisnis sehingga tahapan-tahapan
penyelesaian permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan.
b) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam
Negeri
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional, Fasilitasi Pasar Lelang Forward
Produk Agribisnis dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terfasilitasinya 120 pengelola pasar tradisional dalam
Pembinaan Manajemen Pengelola Pasar Tradisional; terlaksananya
kegiatan keterampilan teknis perdagangan bagi 160 pengelola pasar
tradisional; terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Povinsi
dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Pengembangan dan
Perlindungan Pasar Tradisional; terlaksananya fasilitasi 60 pelaku dalam
kegiatan Bazar Ramadhan; terfasilitasinya 10 Pelaku usaha dalam
Partisipasi Promosi Dagang pada Pameran Jabar Expo; terfasilitasinya
UKM dalam memasarkan produk unggulan Jawa Barat yang berdaya
saing; terfasilitasinya 450 pengusaha di pasar lelang; terlaksananya
kampanye penggunaan produk dalam negeri di media elektronik/TV;
tersedianya data sarana perdagangan di 26 Kabupaten/Kota di Jawa
Barat; serta terlaksananya apresiasi Batik Tatar Sunda sebagai hasil
kebudayaan Jawa Barat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-222
(2) Kegiatan Peningkatan Usaha Dagang Kecil Menengah Tembakau/Rokok
yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pembinaan manajemen usaha dagang kecil menengah
bagi pedagang dan distributor Rokok/Tembakau untuk 140 orang di
Kabupaten Cirebon, Sumedang dan Cianjur; terlaksananya kajian Kajian
Tata Niaga Tembakau dan Rokok di Jawa Barat; terlaksananya
penyusunan Company Profil Perusahaan Rokok dan Tembakau di Jawa
Barat; terlaksananya pengawasan terhadap peredaran rokok dan
tembakau di 6 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
(3) Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdagangan, yang
dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya evaluasi dan pemantauan bulanan
Program Raskin; sinkronisasi pelaksanaan pasar Peduli Ramadhan;
terfasilitasinya Pemasaran Produk Dalam Negeri; terlaksananya
partisipasi kerjasama perekonomian anggota Mitra Praja Utama (MPU);
serta rapat koordinasi distribusi garam Beriodium
(4) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan
Garam yang dilaksanakan Biro Adminitrasi Perekonomian Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Kajian Akademik
Penyusunan Rancangan Kebijakan tentang Pengendalian dan Pelarangan
Produk serta Peredaran Garam tidak Beriodium, sebagai dokumen
pendukung RAPERDA tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran
Garam.
2) Permasalahan dan solusi
(1) Masih terbatasnya aparat pembina dan asosiasi di daerah
Kabupaten/Kota terhadap pemahaman penafsiran kebijakan pemerintah
khususnya Pepres No.112/2007, hal ini terbukti dengan maraknya aksi
protes terhadap kehadiran pasar modern;
Solusi atas permasalahan terebut adalah melakukan koordinasi yang
intensif dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, akademisi dan
kalangan praktisi pengelola pasar tradisisonal secara bersama sama
melakukan pertemuan dengan aparat Pembina di daerah Kabupaten/Kota
dan assosiasi dalam upaya memberikan pemahaman Kebijakan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-223
Pemerintah dalam Pembinaan Pasar Tradisional; mendiskusikan
permasalahan yang berkembang di lapangan dalam implementasi
kebijakan di Daerah; serta memberikan masukan sebagai bahan
penyempurnaan kebijakan Pelaksanaan koordinasi peningkatan daya
saing pasar tradisional dan perlindungan terhadap pasar tradisional
melalui forum maupun pembinaan yang terkait dengan pengembangan
pasar tradisional.
(2) Umumnya peserta yang menghadiri kegiatan kooridinasi/sosialisasi dalam
hal ini aparat dari daerah Kabupaten/Kota bukan pejabat yang memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan bahkan kurang memiliki
kompetensi dalam bidangnya, sehingga hasil dari kegiatan koordinasi
maupun sosialisasi kurang optimal.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi
sehingga diperlukan pemahaman dari para pimpinan Dinas di daerah
dalam penunjukan atau penugasan sebagai peserta kegiatan baik forum
maupun sosialisasi kebijakan agar menugaskan pejabat atau petugas
yang membidangi perdagangan yang terkait dengan pengelolaan pasar di
daerah sehingga dalam implementasi kebijakan dapat terjalin kesamaan
persepsi dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaran urusan sub
bidang perdagangan didaerah kabupaten/kota, khususnya dalam
peningkatan daya saing pasar tradisional.
(3) Masih lemahnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan
Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) yang merupakan tugas pokok
beberapa OPD terkait, yaitu Badan Ketahanan Pangan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah perlu adanya pembahasan
intensif dalam mengkoordinaskani penanganan ketersediaan dan harga
pangan, selain untuk meningkatkan penanganan juga dalam rangka
upaya efisiensi anggaran.
c) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian yang
dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelayanan
tera/tera ulang sebanyak 80.400 perusahaan; tersedianya kesepahaman
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-224
tentang ketelusuran kebijakan dan standar kemetrologian sebanyak 963
buah BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) telah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian pada 5 wilayah pelayanan; serta
meningkatnya tertib ukur dan perlindungan konsumen pada 5 wilayah
pelayanan kemetrologian di Jawa Barat.
(2) Kegiatan peningkatan pengawasan barang yang beredar dan tertib niaga
yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya 10 kali pengawasan barang yang beredar
di pasar; terlaksananya 5 kali pengawasan barang dalam pengawasan;
terlaksananya 3 kali Pengawasan Barang yang diatur Tata Niaganya;
terlaksananya 10 kali Pengawasan barang Metrologi Legal; terlaksananya
Rapat Koordinasi Pengawasan Distribusi Sarana Produksi Padi dan Pupuk
dengan peserta 150 Orang; serta Meningkatnya Pemahaman terhadap
Perlindungan Konsumen bagi 150 Orang Pelaku Usaha dan Aparat.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya
pelayanan tera ulang UTTP. Kondisi ini mungkin disebabkan belum
meratanya aktivitas penyuluhan tentang UU No.2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal sehingga kesadaran untuk menera ulangkan masih relatif
rendah.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan kegiatan
penyuluhan terutama kedaerah-daerah melalui kerjasama dan koordinasi
dengan aparat di Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Masih terbatasnya Keberadaan tenaga pengawas barang beredar atau
PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) maupun PPNS-PK, PPNS–
Perda dan PPNS Metrologi untuk melakukan pengawasan lapangan
maupun kordinasi pengawasan dengan instansi teknis terkait , BPSK
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat) lintas sektor dan lintas daerah
Kabupaten/kota, demikian pula keberadaan tenaga fungsional penera
masih belum memadai dibanding tuntutan pelaksanaan tugas ke depan.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan upaya-upaya
pengendalian dengan kerjasama Korwas PPNS/Bareskrim Polda Jabar.
(3) Terbatasnya penggunaan frekuensi dan luas jangkauan aktivitas
pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-225
Perlengkapan (UTTP), hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek
perlindungan konsumen.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan
Pemerintah cq. Departemen Perdagangan untuk mengikutsertakan
dalam diklat PPBJ/PPNS-PK/PPNS Metrologi serta melakukan koordinasi
dengan BKD dan Biro Organisasi untuk mengatasi permasalahan
kekurangan SDM Metrologi (menjelang banyak yang pensiun).
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Program Pengembangan Transmigrasi
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pengarahan, Pemindahan dan Pemberdayaan Transmigrasi
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.166.953.750. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya : Koordinasi dan fasilitasi pengerahan dan
penempatan transmigrasi di 26 Kabupaten/Kota, Pemindahan dan
penempatan penduduk daerah genangan Waduk Jatigede Kabupaten
Sumedang sebanyak 35 KK dari target 70 KK, yaitu ke lokasi Sei Bulan C
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 5 KK (19 Jiwa) dan ke
lokasi Sei Besar Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 30 KK
(100 Jiwa), Evaluasi keberhasilan transmigrasi di 6 Provinsi Daerah
penempatan transmigrasi yaitu ke Provinsi Riau, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera
Barat serta terlaksananya koordinasi Antar Daerah pengirim yaitu ke
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
(2) Kegiatan Pelatihan dan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 496.405.000,-, hasil kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi local
(resettlement) sebanyak 8 Angkatan masing-masing 20 orang, yaitu di
lokasi Unit pemukiman transmigrasi lokal (resettlement) Cikedung I
Kabupaten Indramayu, Sukamaju Kabupaten Majalengka, Cimanggu II
Kabupaten Sukabumi, Cisitu Kabupaten Sumedang, Arinem dan Cimahi
Kabupaten Garut, Mekarsari Kabupaten Ciamis, Cisampih Kabupaten
Subang, Jabranti kabupaten Kuningan dan Neglasari Kabupaten
Tasikmalaya.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-226
(3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dibidang Ketransmigrasian dilaksanakan
oleh Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 193.850.000,-. Hasil kegiatan
terfasilitasinya kerjasama dibidang ketransmigrasian antara Provinsi
Jawa Barat selaku daerah pengirim dengan Provinsi daerah
penerima/penempatan.
2) Permasalahan dan Solusi
(1) Kesiapan daerah penempatan dalam pelaksanaan pembangunan
pemukiman transmigrasi belum semuanya dapat terselesaikan sehingga
berdampak pada realisasi penempatan transmigran asal Jawa Barat tidak
sesuai target. Solusinya dilakukan koordinasi dengan daerah penempatan
agar dalam menyiapkan pembangunan pemukiman dapat dilaksanakan
pada awal tahun anggaran.
(2) Pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal (resettlement) belum
menyentuh ke semua lokasi serta dalam mengembangkan usahanya
masih terkendala pada aspek permodalan, akses pasar dan teknologi.
Solusi perlu dilakukan fasilitasi secara berkesinambungan terkait dengan
akses permodalan, akses pasar dan teknologi, terutama dalam hal
penguatan permodalan melalui bantuan pengembangan usaha ekonomi
produktif sesuai dengan potensi lokasi.
9. URUSAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA
a) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kader Juru Dakwah dan Khotib/Muballigh
di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 485.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kader
Juru Dakwah dan Khotib/Muballigh yang diikuti sebanyak 280 orang
peserta dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
(2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembinaan Majelis Taklim dan Dewan
Kemakmuran Masjid (DKM) di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro
Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 480.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan
terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas Majelis Taklim dan Dewan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-227
Kemakmuran Masjid (DKM) di Jawa Barat yang diikuti sebanyak 380
orang pengurus Majelis Taklim dan DKM dari Kabupaten/Kota se- Jawa
Barat.
(3) Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari Ramadhan dan
Tarling Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial
Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 251.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Safari
Ramadhan Gubernur Jawa Barat dan Taraweh keliling Muspida di 4
Lokasi/Wilayah di Jawa Barat.
(4) Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tk. Jawa Barat, Pembinaan dan Pengiriman
Kafilah MTQ Jawa Barat ke MTQ Tk. Nasional yang dilaksanakan Biro
Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 5.433.263.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan
terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Jawa Barat diikuti 1.352 orang,
Pembinaan Kafilah MTQ Jawa Barat diikuti 42 orang peserta, 18 Pembina
dan 30 orang official dan Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat ke Tk.
Nasional yang diikuti oleh 42 orang peserta (meraih juara
umum/peringkat terbaik dengan 17 kategori perlombaan.
(5) Kegiatan Fasilitasi Festival Maulid Nusantara (FMN) ke 5 di Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial
Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 190.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya
keikutsertaan kontingen dalam kegiatan Festival Maulid Nusantara ke 5
yang diikuti 33 orang perserta.
b) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
1) Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Pemberdayaan Madrasah Diniyah di Jawa Barat yang
dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.900.000,-. Hasil
pelaksanaan kegiatan terlaksananya pembinaan guru madrasah di Jawa
Barat yang diikuti 120 orang perserta dari Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
(2) Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Santri Daerah,
Pembinaan Kontingen dan Pengiriman Kontingen ke Tk. Nasional di Jawa
Timur yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.585.470.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Pekan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 IV-228
Olahraga dan Seni Santri Daerah, Pembinaan Kontingen dan Pengiriman
Kontingen ke Tk. Nasional di Jawa Timur yang diikuti 1.060 orang
peserta dari Jawa Barat.
(3) Kegiatan Fasilitasi Keagamaan serta Pelayanan kepada
Organisasi/Pontren/Masjid di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro
Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.300.000,-. Hasil tidak diserap karena tidak ada
penunjang (paket ATK).
(4) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Bimbingan
Ibadah Haji yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 133.150.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya workshop
pemberdayaan pengelola zakat di Jawa Barat yang diikuti 52 orang, dan
workshop pemberdayaan pengelola bimbingan ibadah haji di Jawa Barat
diikuti 52 peserta dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
(5) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran di
Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 140.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya kegiatan
pemberantasan Buta Huruf Al-Quran yang diikuti 120 orang peserta dari
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
(6) Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji
Daerah yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 467.250.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya kegiatan
pembinaan Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat diikuti 90 orang peserta.