BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Proses perhitungan Pajak ...repository.unika.ac.id/15102/5/14.H1.0026 Trisnani...
Transcript of BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Proses perhitungan Pajak ...repository.unika.ac.id/15102/5/14.H1.0026 Trisnani...
44
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan
PTKP 2015 dan PTKP 2016
Kantor Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah merupakan
BUMN yang bergerak dalam bidang komersial Jual-Beli Kayu di wilayah
hutan Jawa Tengah meliputih wilayah Cepu, Randublatung, Purwokerto,
dan Tegal. Dalam menjalankan tugasnya Komersial Kayu Jawa Tengah
memiliki 23 Karyawan Tetap. Namun dalam Tugas Akhir ini penulis
hanya akan menuliskan 10 sampel untuk penelitian yang dilakukan. 10
sampel yang diambil adalah karyawan yang tidak mengalami perubahan
jumlah pendapatannya selama bulan Januari hingga Agustus.
Pada tahun 2016 ini telah terjadi perubahan besaran Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016.
Kenaikan PTKP dari yang sebelumnya tahun 2015 adalah sebesar RP
36.000.000 per tahun atau Rp 3.000.000 per bulan dan Rp 3.000.000 untuk
setiap tanggungannya, kini berubah menjadi Rp 54.000.000 per tahun atau
Rp 4.500.000 per bulan dan Rp 4.500.000 untuk setiap tanggungannya.
Table 4.1
Data karyawan
45
Maka dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 akan mengalami lebih bayar, dan
berikut adalah data penghasilan karyawan Perhutani Komersial Kayu Jawa
Tengah yang dijadikan sebagai sampel :
No. Nama
Pegawai
NPWP Jabatan Jenjang Status
PTKP
Gaji Bruto
1. A 47.999.770.2-623.000 GM IIA , IV/1 K/3 16.192.234
2. B 47.692.848.6-627.000 Manager IIIB , IV/1 TK/0 7.719.581
3. C 47.742.124.2-504.000 Manager IIIB , III/4 K/0 7.586.030
4. D 48.170.300.7-501.000 Asman IV , II/2 K/3 5.987.548
5. E 47.742.208.3-508.000 Asman IV , III/2 K/2 6.302.535
6. F 49.039.046.5-601.000 Kaur V , II/3 K/3 5.706.777
7. G 48.378.688.5-503.000 Kaur V , II/2 K/0 5.604.841
8. H 48.215.447.3-513.000 Kaur V , II/3 K/3 5.867.216
9. I 05.970.932.9-507.000 SP VI , II/1 K/2 3.786.302
10. J 47.742.208.3-517.000 SP VI , II/2 K/I/0 4.320.437
46
Ta
bel
4.2
Sa
mp
el d
ata
ka
rya
wa
n
47
Dari data tabel yang tercantum diatas, rincian pemasukan terdiri dari gaji
pokok dan tunjangan tetap. Lalu Tunjangan juga termasuk kedalam unsur
pemasukan yang terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan,
apresiasi kinerja, tunjangan tempat tinggal, tunjangan pengobatan dan tunjangan
transportasi, serta subsidi yang terdiri dari tunjangan pemberi kerja sebesar 12%
dari gaji pokok, tunjangan premi asuransi kesehatan sebesar 10% dari gaji pokok,
tunjangan kepemilikan rumah sebesar 5% dari gaji pokok, BPJS ketenagakerjaan
sebesar 4,89% dari gaji pokok, BPJS kesehatan sebesar 4% dari gaji pokok, BPJS
pensiun sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan uang pajak. Kemudian
beberapa komponen yang menjadi pengurang antara lain adalah iuran pemberi
kerja sebesar 12% dari gaji pokok, premi kesehatan sebesar 10% dari gaji pokok,
kepemilikan rumah sebesar 5% dari gaji pokok, BPJS yang terdiri dari BPJS
ketenagakerjaan sebesar 4,89% dari gaji pokok dan BPJS kesehatan sebesar 4%
dari gaji pokok, iuran PHT sebesar 5% dari gaji pokok, iuran taspen sebesar 3,25%
dari gaji pokok. Dan dikurangi lagi dengan iuran pajak.
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang berlaku
tahun 2015 menurut Kantor
PTKP tahun 2016 berlaku surut sejak 1 Januari 2016, namun pada
penerapannya PTKP 2016 berlaku pada 1 Agustus 2016. Sehingga perhitungan
PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap akan mengalami perubahan. Peraturan perubahan
PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 ini
48
resmi dikeluarkan pada akhir Juli 2016 yang berisi aturan tentang penyesuaian
besaran PTKP tersebut berlaku sejak tahun pajak 2016. Oleh karena itu semua
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dihitung menggunakan besaran
PTKP tahun 2015 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
122/PMK.010/2015 sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2016 harus
dihitung kembali menggunakan besaran PTKP 2016. Dan berikut ini adalah tabel
besaran PTKP tahun 2015 :
Tabel 4.3
Besaran PTKP tahun 2015
No Besaran PTKP
1 WP OP 36.000.000
2 Tambahan untuk WP Kawin 3.000.000
3 Tambahan untuk istri yang pnghasilan digabung dengan suami 36.000.000
4 Tambahan untuk setiap tanggungan 3.000.000
Sumber : 122/PMK.010/2015
Berdasarkan tabel di atas, maka bagi pegawai yang memilki penghasilan
diatas besaran PTKP yaitu lebih dari 36.000.000 pertahun, maka akan dikenakan
PPh Pasal 21 atas penghasilannya tersebut. Pada bulan Januari 2016 hingga bulan
Agustus 2016 belum ada perubahan pada besaran PTKP maka perhitungan masih
menggunakan besaran PTKP tahun 2015. Dan perhitungannya adalah sebagai
berikut :
49
4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang berlaku
tahun 2016
50
PPh Pasal 21 pada bulan Januari hingga Agustus yang telah dihitung
menggunakan besaran PTKP yang berlaku tahun 2015 harus dihitung ulang
dengan menggunakan besaran PTKP yang berlaku tahun 2016 sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut adalah tabel
perubahan besaran PTKP tahun 2016 :
Tabel 4.5
Besaran PTKP tahun 2016
No Besaran PTKP
1 WP OP 54.000.000
2 Tambahan untuk WP Kawin 4.500.000
3 Tambahan untuk istri yang pnghasilan digabung dengan suami 54.000.000
4 Tambahan untuk setiap tanggungan 4.500.000
Sumber : 101/PMK.010/2016
Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan dibawah besaran PTKP
tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun bagi pegawai yang
memiliki penghasilan lebih dari besaran PTKP tetap akan dikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan akan dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku.
Berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan besaran
PTKP yang berlaku pada tahun 2016 :
51
4.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang berlaku
tahun 2015 menurut penulis
52
Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dihitung oleh pihak Perum
Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah tidak menyertakan iuran pensiun pada
perhitungan potongan yang dikenakan pada pegawai tetap. Maka dari itu penulis
memberikan perhitungan PPh Pasal 21 yang benar dengan menyertakan
perhitungan iuran pensiun pada potongan.
Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 dengan menyertakan iuran pensiun pada
potongannya :
53
4.1.4 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang berlaku
tahun 2016 menurut penulis
54
Sama halnya dengan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan
besaran PTKP pada tahun 2015. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang telah
dihitung oleh pihak Perum Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah pada periode
September 2016 dengan menggunakan besaran PTKP tahun 2016 tidak
menyertakan iuran pensiun pada perhitungan potongan yang dikenakan pada
pegawai tetap. Maka dari itu penulis memberikan perhitungan PPh Pasal 21 yang
benar dengan menyertakan perhitungan iuran pensiun pada potongan.
Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 periode bulan September dengan
menyertakan iuran pensiun pada potongannya :
55
56
4.2 Perlakuan terhadap karyawan yang mengalami lebih bayar pada bulan
Januari - Agustus setelah adanya penerapan perhitungan PTKP 2016
Dengan adanya perubahan besaran PTKP yaitu yang semula bersadarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang pada awalnya
jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebedar Rp 3.000.000 dalam
sebulan atau Rp 36.000.000 dalam kurun waktu satu tahun, dan jumlah untuk
tanggungan adalah Rp 3.000.000 untuk satu tanggungan pertahunnya. Kini telah
diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 PTKP
naik menjadi Rp 4.500.000 untuk satu bulan atau Rp 54.000.000 dalam waktu satu
tahun, dan Rp 4.500.000 untuk setiap tanggungan pertahunnya maka terjadi pula
kelebihan bayar PPh Pasal 21 yang terjadi pada Karyawan Komersial Kayu Jawa
Tengah pada kurun waktu bulan Januari hingga Agustus tahun 2016. Berikut
adalah perhitungan kelebihan pembayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dari setiap
kayawan :
57
Tabel 4.9
Perhitungan lebih bayar akibat perubahan besaran PTKP berdasarkan
perhitungan penulis
No Nama NPWP PPh Pasal 21 dengan
PTKP tahun 2015
(perbulan)
PPh Pasal 21 dengan
PTKP tahun 2015
(Januari-Agustus)
PPh Pasal 21 dengan PTKP tahun 2016
(September)
Lebih bayar
(perbulan)
Lebih bayar
(Januari-Agustus)
1. A 47.999.770.2-623.000
1.301.777 10.414.216 1.001.777 300.000 2.400.000
2. B 47.692.848.6-627.000
212.982 1.703.856 134.883 91.694 733.552
3. C 47.742.124.2-504.000
191.617 1.532.936 110.365 81.250 650.000
4. E 47.742.208.3-508.000
106.654 853.232 12.904 93.750 750.000
5. G 48.378.688.5-503.000
99.275 794.200 18.025 81.250 650.000
Sumber : Data diolah, 2016
Bagi karyawan yang mengalami kelebihan bayar akibat perubahan besaran
PTKP, perusahaan tidak akan mengembalikan kelebihan setoran pajak yang telah
dibayarkan secara tunai melainkan akan di kompensasikan pada bulan-bulan
berikutnya. Sehingga karyawan yang mengalami lebih bayar tidak perlu
melakukan setor pajak penghasilan pasal 21 selama masa kompensasi. Berikut
adalah data yang menyajikan lama masa kompensasi bagi pegawai yang
mengalami lebih bayar :
58
Tabel 4.10
PPh Pasal 21 lebih bayar dan lama masa kompensasi
No Nama PPh Pasal 21 dengan PTKP tahun 2015 (perbulan)
PPh Pasal 21 dengan PTKP tahun 2016 (perbulan)
Lebih bayar (perbulan)
Lama kompensasi
1. A 1.322.168 1.022.168 300.000 -
2. B 233.374 141.680 91.694 -
3. C 197.836 116.586 81.250 -
4. E 111.870 18.120 93.750 7 bulan
5. G 103.730 22.480 81.250 4 bulan
Sumber : data diolah, 2016
Berdasarkan data diatas ada karyawan yang mengalami lebih bayar namun
kelebihan bayar yang ada tidak cukup besar atau sama dengan jumlah Pajak
Penghasilan yang seharusnya disetorkan, maka kebijakan yang dilakukan
perusahaan adalah bagi ketiga karyawan yaitu A,B, dan C akan tetap membayar
setoran Pajak Pengahasilan sesuai dengan jumlah yang seharusnya ditanggung
namun dipotong dengan kelebihan setor yang terjadi pada bulan sebelumnya.
Dengan kata lain karyawan A,B dan C hanya membayar kekurangannya untuk
bulan selanjutnya. Sedangkan untuk karyawan E dan G akan menerima
kompensasi atas kelebihan setor akibat perubahan besaran PTKP pada bulan
selanjutnya sesuai dengan masa kompensasi masing-masing karyawan.
59
4.2.1 Perlakuan terhadap karyawan yang telah dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 21
Bagi karyawan yang penghasilannya sudah terlanjur dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21 pada masa bulan Januari hingga Agustus yang seharusnya
apabila menggunakan pehitungan besaran PTKP tahun 2016 tidak terpotong maka
perusahaan akan meristitusi kelebihan pembayaran tersebut. Berikut adalah daftar
karyawan yang penghasilannya seharusnya tidak terpotong PPh Pasal 21 :
1. Karyawan D
Penghasilan yang sudah dipotong menggunakan perhitungan PTKP yang
berlaku pada tahun 2015 selama sebulan adalah sebesar Rp84.408, maka
apabila kelebihan bayar terjadi selama 8 bulan total kelebihan bayar adalah
sebesar Rp 675.264.
2. Karyawan F
Penghasilan yang sudah dipotong menggunakan perhitungan PTKP yang
berlaku pada tahun 2015 selama sebulan adalah sebesar Rp72.647, maka
apabila kelebihan bayar terjadi selama 8 bulan total kelebihan bayar adalah
sebesar Rp 581.176.
60
3. Karyawan H
Penghasilan yang sudah dipotong menggunakan perhitungan PTKP yang
berlaku pada tahun 2015 selama sebulan adalah sebesar Rp78.693, maka
apabila kelebihan bayar terjadi selama 8 bulan total kelebihan bayar adalah
sebesar Rp 629.544.
4. Karyawan J
Penghasilan yang sudah dipotong menggunakan perhitungan PTKP yang
berlaku pada tahun 2015 selama sebulan adalah sebesar Rp 30.221, maka
apabila kelebihan bayar terjadi selama 8 bulan total kelebihan bayar adalah
sebesar Rp 241.768.
Maka penghasilan karyawan yang seharusnya tidak dipotong PPh Pasal 21 akan
direstitusi oleh perusahaan. Sedangkan bagi karyawan I tidak mengalami
perubahan perlakuan terhadap penghasilannya karena penghasilannya dibawah
ketetapan PTKP baik tahun 2015 maupun tahun 2016.