BAB III TATA KELOLA KOPERASI - repository.uksw.edu...iii. menyusun rancangan rencana kerja serta...
Transcript of BAB III TATA KELOLA KOPERASI - repository.uksw.edu...iii. menyusun rancangan rencana kerja serta...
-
BAB III
TATA KELOLA KOPERASI
(COOPERATIVE GOVERNANCE)
A. Sistem Tata Kelola Koperasi
Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan,
kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi
pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu
perusahaan atau korporasi. Tata kelola dalam bahasa Inggris
adalah governance. Kata governance sering digunakan/
dipasangkan dengan istilah corporate governance.
Tata kelola perusahaan adalah suatu hal yang memiliki
banyak aspek.
Corporate governance sering kali dipergunakan sebagai
terma sebagaimana aslinya dalam bahasa Inggris, tanpa
menterjemahkannya dalam kosa kata Indonesia. Berbagai
alasannya belum diketemukan padanan kata yang tepat1. Tri
Budiyono dalam bukunya “Hukum Perusahaan”
mengungkapkan Tata kelola merupakan terma yang tepat
untuk mengindonesiakan governance. Dalam terma tata kelola
terkandung makna pengendalian (control) dan mengatur
(regulate) sehingga mampu menjelaskan proses yang terjadi di
dalamnya.2
Dalam Wikipedia Encyclopedia, tatakelola perseroan
diartikan “ Corporate governance is the set of processes,
1 Mas Achmad daniri dalam bukunya “Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia” (PT Ray
Indonesia, Jakarta 2006 2 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan”2011, Salatiga: Griya Media, hal.128
-
customs, politicies, laws, and institutions affecting the way a
corporation (or company) is directed, administered or controlled.
Corporategovernance also includes the relation ships among the
many stakeholders involved and the goals for which the
corporation is governed.3
Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik (Good
Corporate Governance) yaitu Prinsip Transparansi
(Tranparency), Akuntabilitas, Prinsip Responbilitas
(Responsibility), Prinsip Interpendensi (Interpebdency), Prinsip
Kewajaran dan Kesetaraan (fairness).4
Transparancy (keterawangan) diartikan sebagai
keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan
keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material
yang relevan pengenai koperasi. Accountability (akuntabilitas)
adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung
jawaban organ koperasi sehingga pengelolaan Koperasi
terlaksana secara efektif. Responsibility (pertanggungjawaban)
adalah kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan terhadap
prinsip koporasi yang sehat serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Interpendency (kemandirian) adalah
suatu keadaan di mana yang dikelola profesional tanpa
benturan kepentingan (conflict of interest) dan
pengaruh/tekanan dari fihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Fairness (kesetaraan dan
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance
4 Mas Ahmad Danidiri, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, PT Ray Indonesia, 2006, hal.8
-
kewajaran)merupakan perlakuan yang adil dan setara di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5
Tata Kelola Perseroan (Corporate Governance) berkaitan
dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber pada
etika bisnis, budaya Perseroan/Koperasi. Etika, nilai sistem,
proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang
bertujuan untuk mendorong dan mendukung: perkembangan
Perseroan; pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih
efisien serta efektif pertanggungjawaban Perseroan terhadap
pemegang saham dan stakeholders lainnya.6
Di dalam Koperasi pihak-pihak utama dalam tata kelola
Koperasi adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
Koperasi. Pemangku kepentingan lainnya adalah pihak-pihak
yang berhubungan dengan koperasi yaitu: regulator,
lingkungan serta masyarakat luas.
B. Pemegang Tata Kelola Koperasi (Organ Koperasi
Pada sub bab ini hendak dibicarakan sumber tata kelola
dan struktur organisasi dari koperasi.
1. Sumber Tata Kelola Koperasi
Entitas koperasi telah ditentukan memiliki suatu
tata kelola agar dalam menjalankan koperasi dapat
dilaksanakan secara baik dan transparan. Untuk itu
5 Tri Budiyono (Op.Cit. Hal. 130)
6 Kemal Aziz Stamboel, Good Corporate Governance: Menyeimbangkan Antara Kinerja Perusahaan dengan ketaatan, Makalah, Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance,2000
-
pedoman / sumber tata kelola dalam menjalankan
koperasi terdapat dalam:
a. Peraturan perundangan yang terdiri dari
i. UU Koperasi
ii. Peraturan Pemerintah
iii. Permen / Kepmen
b. Anggaran Dasar
c. Best Practise
Jika dibuat bagan maka akan seperti di bawah ini:
d. Struktur Organisasi
Nilai Etik, moralitas dan code of conduct
Anggaran Dasar
Peraturan perundang
-
undangan
-
Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya
dengan baik, Koperasi harus dilengkapi dengan alat
perlengkapan organisasi. Sebagaimana ditegaskan
dalam Bab VI UU 17 tahun 2012. Alat perlengkapan
Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan
Pengurus.
Struktur organisasi ini mencerminkan alat
perlengkapan koperasi sebagaimana nampak dalam
bagan di bawah ini.7
Keterangan : Bagan Struktur Organisasi Koperasi ini tidak bersifat baku dan
masih dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan/kecukupan/cirri khas
organisasinya. Perangkat organisasinya pasti harus tercantum
sebagaimana UU No. 17 Tahun 2012, adalah Rapat Anggota, Pengurus
7 Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Struktur
Organisasi Koperasi, 2010
RAPAT ANGGOTA
PENGAWAS PENGURUS
MANAGER
ANGGOTA
UNIT USAHA UNIT UNIT USAHA
-
dan Pengawas, yang selanjutnya dapat dilengkapi adanya pengelola
(manager dan karyawan).
C. Organ Koperasi
1. Rapat Anggota
a. Pengertian
Rapat Anggota adalah perangkat organisasi
Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi.8 Mengenai rapat anggota ini diatur dalam
pasal 32-54 UU No. 17 Tahun 2012. Rapat anggota
sebagai perangkat koperasi terdiri dari seluruh anggota
koperasi yang terdaftar sebagai anggota koperasi.
Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dengan
mengundang anggota koperasi yang terdiri dari
anggota, pengawas dan pengurus.
b. Tugas dan Wewenang Rapat Anggota
Tugas dan Wewenang Rapat Anggota adalah:9
1) menetapkan kebijakan umum Koperasi;
2) mengubah Anggaran Dasar;
3) memilih, mengangkat, dan memberhentikan
Pengawas dan Pengurus;
4) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi;
8 Pasal ayat 1 UU no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
9 Pasal 33 UU no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
-
5) menetapkan batas maksimum Pinjaman yang
dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas
nama Koperasi;
6) meminta keterangan dan mengesahkan
pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus
dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
7) menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
8) memutuskan penggabungan, peleburan,
kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
9) menetapkan keputusan lain dalam batas yang
ditentukan oleh Undang-Undang ini.
c. Pertanggungjawaban Rapat Anggota
Berbicara soal sistem pertanggungjawaban Rapat
Anggota adalah soal realisasi dari tugas dan
wewenangnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Suatu pertanggungjawaban muncul bila atas
pelaksanaan tugas dan wewenang tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Oleh karena rapat anggota merupakan
perwujudan kehendak seluruh anggota untuk
membicarakan segala sesuatu yang menyangkut
kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi dan
memiliki segala kewenangan yang tidak dimiliki oleh
pengurus dan pengawas maka sebenarnya
tanggungjawabnya tidaklah kecil yang meliputi:
-
1) membuat keputusan secara musyawarah. Apabila
musyawarah tidak tercapai, maka keputusan
diperoleh berdasarkan suara terbanyak;
2) menermati pertanggung jawaban pengurus yang
diajukan dalam rapat anggota
3) memberikan persetujuan atas pertanggung jawaban
pengurus
4) memberikan persetujuan bila pengurus hendak
mengalihkan aset kekayaan koperasi
Dari uraian perihal pertanggungjawaban rapat
anggota maka hal tersebut dilakukan secara bersama-
sama. Berdasarkan doktrin vicarious liability Rapat
Anggota bertanggungjawab terhadap perbuatan
pengurus dalam hal ini Koperasi, undang-undang
mengatur dan menetapkan orang yang dipandang
bertanggung jawab sebagai pembuat.
Rapat Anggota tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban karena Rapat Anggota bukan
merupakan subyek hukum.
Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
adalah koperasi, karena koperasi merupakan subyek
hukum.
2. Pengurus
a. Pengertian
Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi
yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
-
Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta
mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar
Koperasi.
Pengurus ini dipilih dari orang perseorangan dari
anggota maupun non anggota. Pengurus dipilih dan
diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.
Untuk dapat menjadi pengurus haruslah memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1) mampu melaksanakan perbuatan hukum
2) memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi
3) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus
suatu koperasi atau komisaris atau direksi dari
suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu
dinyatakan pailit
4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan
5) memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam
anggaran dasar koperasi.
b. Tugas dan wewenang Pengurus
Sebagai pengurus maka akan memiliki tugas dan
kewajiban. Tugas dan kewajiban ini bisa dipilahkan
dalam dua kategori, yaitu tugas dan kewajiban intern
dalam koperasi yang dipimpinnya dan tugas ekstern di
-
mana pengurus mewakili koperasi di keluar tugas-
tugas intern.
Tugas dan kewajiban pengurus secara intern
adalah sebagai mana di atur dalam pasal 58 UU no 17
tahun 2012 yang dapatlah dideskripsikan sebagai
berikut:
i. Mengelola Koperasi bersasarkan anggaran dasar
ii. mendorong dan memajukan usaha anggota
iii. menyusun rancangan rencana kerja serta
rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota
iv. menyusun laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk
diajukan kepada rapat anggota
v. menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan
komunikasi koperasi untuk diajukan kepada
rapat anggota
vi. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan
inventaris secara tertib
vii. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara
efektif dan efisien
viii. memelihara buku daftar anggota, buku
pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar
pemegang sertifikat modal koperasi dan risalah
rapat anggota
-
ix. melakukan upaya lain bagi kepentingan Koperasi
sesuai dengan tanggung jawabnya dan
keputusan Rapat Anggota
Tugas pengurus dalam kategori ekstern meliputi
tugas dan kewenangan mewakili Koperasi baik di
dalam maupun di luar Pengadilan, selama tidak terjadi
perkara di depan Pengadilan antara Koperasi dan
pengurus yang bersangkutan atau Pengurus yang
bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Koperasi.
c. Sistem Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi
Sistem pertanggungjawaban Pengurus koperasi adalah:
i. menjalankan tugas dengan baik untuk
kepentingan koperasi
ii. atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan
dan pencapaian tujuan koperasi.
iii. Pengurus koperasi dapat dimintai
pertanggungjawabannya dalam melakukan
suatu perbuatan hukum.
iv. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri menanggung kerugian yang diderita
koperasi, karena tindakan yang dilakukan
dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika
perbuatannya merugikan koperasi. Ratio legisnya,
-
pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk
mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-
hatian dalam menjalankan kewenangannya.
Dalam konteks mengelola KSP, menurut Pasal 14
PP Nomor 9 Tahun 1995, pengurus wajib
memperhatikan aspek permodalan, likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan
usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.
Aspek permodalan adalah sebagai berikut :10
i. Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah
:
a) modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang
jumlahnya dan harus ditingkatkan;
b) setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus
disediakan tambahan modal sendiri;
c) antara modal sendiri dengan modal pinjaman
dan modal penyertaan harus berimbang.
ii. Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah
sebagai berikut :
a) penyediaan aktiva lancar yang mencukupi
untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
b) ratio antara pinjaman yang diberikan dengan
dana yang telah dihimpun.
iii. Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah
sebagai berikut:
10
Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun1995 tentang Usaha Kecil
-
a) penghimpunan modal pinjaman dan modal
penyertaan didasarkan pada kemampuan
membayar kembali;
b) ratio antara modal pinjaman dan modal
penyertaan dengan kekayaan harus
berimbang.
c) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan
adalah sebagai berikut:
d) rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)
atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah
yang wajar untuk dapat memupuk
permodalan, pengembangan usaha, pembagian
jasa anggota dengan tetap mengutamakan
kualitas pelayanan;
e) ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau
keuntungan dengan aktiva harus wajar.
iv. Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi
Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak
dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta
kekayaannya.
v. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan
ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Menurut penulis perihal pertanggung jawaban
dapat terjadi jika koperasi menderita kerugian maka
dalam hal ini ada dua kategori kesalahan yang bisa
terjadi atas pengelolaan oleh pengurus.
-
Pertama, bila kerugian atas kesengajaan atau
kelalaian pengurus sehingga menimbulkan kerugian
koperasi maka dalam hal demikian bisa digunakan
doktrin / teori ultra vires.
Definisi Ultra vires menurut Black’s Law
Dictionary 11 adalah:
“an act performed without any authority to act on subject.”
Ultra Vires didefinisikan sebagai “tindakan yang
dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai
subjek”. Dalam Bahasa Latin, ultra vires berarti “di
luar” atau “melebihi” kekuasaan (outside the power)
yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap
suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum
Perseroan diwakili oleh Organ Perseroan dalam
melakukan tindakan hukumnya). Istilah lain yang
seringkali digunakan untuk mendefinisikan Ultra vires
adalah “pelampauan wewenang”12.
Ultra vires diterapkan dalam arti luas yakni tidak
hanya kegiatan yang dilarang oleh Anggaran Dasarnya,
tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang,
tetapi melampaui kewenangan yang diberikan13.
11 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing
Co., St. Paul, 1990, hal.1522 12 Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, 2010, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 102 13 Loc. cit., Untuk lebih memahami definisi ultra vires, bandingkan antara tindakan ultra vires dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pasal 1365 KUH Per. Ultra vires dan PMH sama-sama merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian. Perbedaannya yaitu tindakan ultra vires merupakan tindakan di luar kewenangan, kewenangan mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar, sedangkan PMH merupakan perbuatan yang
-
Tindakan ultra vires : pelampauan wewenang
Doktrin / Teori ini menyatakan bahwa tindakan
yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai
subjek di luar atau melebihi kekuasaan (outside the
power) atau melampaui kewenangan yang diberikan
hukum terhadap/oleh suatu badan hukum (dalam hal
ini badan hukum Perseroan diwakili oleh Organ
Perseroan dalam melakukan tindakan hukumnya),
maka dalam hal demikian pihak yang melakukan
perbuatan tersebut dan berakibat kerugian koperasi
tidak bisa dibebankan kepada harta kekayaan koperasi
melainkan harus ditanggung oleh pelaku dalam hal ini
pengurus koperasi sendiri atas harta pribadinya.
Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi
apabila dalam menjalankan tugasnya menimbulkan
menimbulkan kerugian, perbuatan mana tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Batas kewenangan
Tindakan ultra vires
-
kerugian kepada Koperasi. Kesalahan yang dimaksud
adalah Pengurus melakukan tindakan di luar Anggaran
Dasar dan ketentuan lain yang berlaku di Koperasi. 14
Kedua apabila kerugian koperasi itu bukan akibat
kesalahan pengurus dan hal ini sudah dicermati
sedemikian rupa dan betul-betul di luar kesalahan
pengurus maka kerugian yang timbul akan ditanggung
oleh atau dengan harta kekayaan koperasi.
Dalam hal demikian bila tetap saja tidak
mencukupi selayaknya-lah semua organ koperasi turut
bertanggungjawab atas kerugian koperasi. Wujud
konkritnya adalah setiap organ akan bertanggungjawab
dengan menggunakan harta pribadinya bila harta
kekayaan koperasi sudah tidak lagi mencukupi.
Inilah doktrin vicarious liability atau respondeat
superior. Doktrin/teori ini berangkat dari konsep
mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain dalam
hukum. Dalam hal ini pengurus telah mendapat
delegasi dalam mengelola koperasi. Ketika terjadi
kerugian dalam pengelolaan koperasi dan sudah
terlaporkan kepada pengawas dan Rapat Anggota maka
organ yang lain akan turut bertanggungjawab. Namun
sebenarnya memang harus benar-benar dihitung lebih
menguntungkan cara demikian atau memohon pailit
atas keadaan koperasi jika memang pengurus tidak
mampu lagi melakukan pengelolaan karena keadaan
14 Penjelasan pasal 60 ayat 3 UU no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
-
koperasi secara riil. Memohon pailit hemat penulis
akan menghindarkan beban secara pribadi oleh organ
sehingga memang harus benar-benar dihitung jika
akan dimohonkan pailit.
Menurut beberapa doktrin modern, ada beberapa
alasan yang dapat digunakan untuk menuntut
tanggung jawab pribadi pemegang saham atau
pengelola perusahaan, dan salah satunya doktrin
fiduciary duty. Doktrin fiduciary duty adalah doktrin
yang menyatakan bahwa tugas yang timbul dari
hubungan fiduciary antara direksi atau pengurus
dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang
menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee
dalam pengertian hukum trust. Oleh sebab itu seorang
direksi haruslah mempunyai kepedulian dan
kemampuan (duty of care and skill) itikad baik,
loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya.
Tugas mempedulikan yang diharapkan dari direksi
adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum
tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat
hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian
(negligence) yang merugikan pihak lain.15
Doktrin Fiduciary duty bila diterapkan dalan
pertanggungjawaban Pengurus maka, posisi Pengurus
sebagai sebuah trustee dalam koperasi, mengharuskan
15 Fuady, Munir. 2001.Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis . Bandung . Citra Aditya Bakti hal. 49
-
seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh
dalam melakukan tugasnya (duty of care) dan serta
itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap
perushaan dengan derajad yang tinggi atau tidak boleh
mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas
perusahaan (duty of loyality).
Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut
dalam hubungannya dengan Fiduciary Duty dapat
menyebabkan Pengurus dapat dimintai pertanggung
jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan
yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham
maupun kepada pihak lainnya.
Dokrtin fiduciary duty bagi pengurus secara tegas
diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian, yang terjabarkan dalam Pasal 55
sampai pasal 64. Ditegaskan juga dalam pasal 58 ayat
(1) a yang berbunyi :
Pengurus bertugas mengelola koperasi.
Pasal 60 ayat (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan
tugas dengan ikitad baik dan penuh tanggung jawab.
Hal ini dapat dianalisa bahwa Pengurus diberi
kepercayaan oleh Rapat anggota untuk menjakankan
usaha kopeasi dengan penuh tanggung jawab.
Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan
Pengurus dapat bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya tersebut.
-
3. Pengawas
a. Pengertian
Pengawas koperasi adalah perangkat organisasi
Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan
nasehat kepada Pengurus.16
Dibutuhkan itikad yang baik dan penuh tanggung
jawab dalam melaksanakan tugasnya.
b. Tugas Pengawas Koperasi
Perihal pengawas ini diatur dalam pasal 50 UU
Nomor 17 tahun 2012
Pengawas bertugas mengusulkan calon Pengurus,
memberikan nasehat dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus dan
melaporkannya kepada Rapat Anggota.
Pengawas juga berwenang untuk menetapkan
penerimaan dan penolakan anggota baru serta
pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran
Dasar. Artinya anggota koperasi baik mengenai
jumlah dan kualitasnya juga ditentukan oleh
kebijaksanaan Pengawas Koperasi.
Pengawas dapat meminta dan mendapatkan
segala keterangan yang diperlukan Pengurus dan
pihak lain yang terkait. Maksudnya adalah dalam
menjalankan tugasnya Pengawas dapat meminta
16 Pasal 1 ayat (6) UU no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
-
keterangan/pertanggungjawaban dari Pengurus dan
pihak lain yang terkait mengenai koperasi.
Pengawas juga berwenang mendapatkan laporan
berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja
koperasi dari Pengurus. Artinya adalah pengurus
wajib memberikan laporan Koperasi baik aktifitasnya
maupun perkembangannya.
Pengawas dapat memberikan persetujuan dan
bantuan kepada Pengurus dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.
Pengawas juga dapat memberhentikan pengurus
sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
c. Pertanggungjawaban Pengawas
UU Koperasi menetapkan bahwa pengawas
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Rapat Anggota. Apabila Rapat Anggota tidak
menerima laporan pengawas, maka rapat anggota
akan menghentikan pengawas. Dengan demikian,
nampak bahwa pertanggungjawaban pengawas
koperasi sebatas pada pertanggungjawaban kepada
rapat anggota. Hal ini berbeda jika dibandingkan
dengan pertanggungjawaban pengurus. Seperti
diketahui bahwa pengurus bertanggungjawab secara
pribadi apabila dinyatakan tidak menjalankan tugas
dengan itikad baik dan tanggung jawab.
-
UU Koperasi memberikan kewenangan kepada
pengawas untuk menghentikan pengurus sementara
waktu (kewenangan pengehentian tetap berada pada
rapat anggota). Hal ini memberikan kekuasaan yang
cukup besar kepada pengawas atas diri pengurus,
karena pengawas dapat memberhentikan pengurus
apabila pengurus menurut pengawas tidak
melaksanakan tugasnya dengan beritikad baik dan
bertanggung jawab untuk kepentingan koperasi.
Terkait dengan kewenangan pengawas tersebut,
maka menarik untuk melihat apakah ada atau dasar
hukum atau doktrin hukum dalam perseroan17 yang
dapat dipinjam sebagai landasan pertanggungjawaban
pengawas.
Tanggung jawab pengawas dapat dimintakan atas
dua scenario, yang pertama apabila pengurus
dinyatakan tidak melakukan pengurusan dengan
beritikad baik dan bertanggungjawab, pengurus harus
bertanggung jawab secara pribadi. Atas peristiwa ini
tidak berlaku hal yang sama bagi pengawas, artinya
pengawas tidak harus bertanggung jawab secara
pribadi atas akibat dari perbuatan tersebut. Padahal
disisi lain, pengawas berkewenangan memberikan
persetujuan kepada pengurus dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu. Dengan kalimat yang
17
Menjadi keterbatasan adalah tidak adanya argumentasi mengenai relevansi penerapan doktrin yang dikenal dalam korporasi ke dalam koperasi.
-
berbeda, diketahui bahwa tindakan pengurus
dilakukan atas pengetahuan dari pengawas. Oleh
karenanya apabila dikemudian hari tindakan tersebut
merugikan dan mengharuskan pengurus untuk
bertanggungjawab secara pribadi, maka sudah
sepantasnya apabila pengawas juga dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi.
Skenario yang kedua adalah atas kerugian
koperasi dalam hal tindakan pengurus sudah sesuai
dengan itikad baik dan dilakukan untuk kepentingan
koperasi. Tindakan yang dilakukan pengurus tersebut
telah disetujui pengawas, oleh karenanya secara logis
pengawas juga seharusnya diminta untuk
bertanggung jawab.
Adapun beberapa dasar pertanggungjawaban
yaitu Pertama. Pasal 1367 KUHPer yang mengatakan
bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas
kerugian akibat dari perbuatannya, namun juga
perbuatan orang-orang yang berada dalam
tanggungjawabnya atau dalam pengawasannya
(respondeat superior). UU Koperasi mengatur bahwa
pengurus koperasi merupakan pihak yang berada
dalam pengawasan pengawas koperasi. Namun
demikian perlu ditelaah lebih lanjut mengenai apakah
yang dimaksudkan dengan frasa „dalam pengawasan‟.
Apabila pasal ini dapat diterapkan, maka pengawas
koperasi bertanggung jawab atas tindakan yang
-
dilakukan oleh pengurus koperasi. Hal ini juga dapat
diterapkan apabila terbukti bahwa pengurus telah
melakukan tindakan kepengurusan dengan
bertanggung jawab.
Pengawas dalam menjalankan tugasnya haruslah
beritikad baik dan penuh tanggungjawab untuk
kepentingan koperasi.
Pengawas mempertanggungjawabkan tugas yang
diembannya kepada Rapat Anggota. Apabila dalam
melakukan tugas sebagai pengawas tidak sesuai
dengan ketentuan yang diberikan oleh Rapat Anggota,
maka Pengawas dapat diberhentikan. Dalam hal ini
Pengawas diberi kesempatan untuk membela diri
dengan memberi alasan-alasan yang tepat dan
diterima oleh Rapat Anggota.
Atas tugas dan kewenangan pengawas
sebagaimana tercantum dalam pasal 50 – 53 UU no.
17 Tahun 2012 maka nampak bahwa pengawas
memiliki porsi tugas dan kewenangan lebih besar dari
pengawas di era UU no. 25 tahun 1992. Karena
pengawas dapat memberhentikan pengurus bila
dirasa telah menyeleweng dari tugas dan
tanggungjawabnya. Dengan kewenangan yang penting
ini maka pengawas semestinya turut bertanggung
jawab apabila koperasi mengalami kerugian.
-
D. Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Kepada Pihak
Ketiga
Melihat Koperasi disini sebagai badan hukum maka,
penulis akan menganalis dengan teori organ.
Koperasi sebagai organ dapat dimintai
pertanggungjawabannya, apabila Koperasi merugikan pihak
ketiga.
Pihak ketiga dalam Koperasi Simpan Pinjam adalah:18
1. Penyimpan/ penabung
2. Koperasi Simpan Pinjam sekunder
Koperasi bertanggungjawab kepada penyimpan dapat
diwujudkan dalam hal sebagai berikut :
a. Koperasi hanya menerima penyimpan dana bagi
anggotanya
b. Koperasi menjamin simpanan anggotanya
Pertanggungjawaban pada koperasi didasarkan pada
bentuk kerugian yang diderita oleh koperasi dan penyebab
timbulnya kerugian tersebut.
Pertanggungjawaban badan hukum itu ada, jika organ
itu bertindak sedemikian rupa dalam batas-batas suasana
formil dari wewenangnya, serta organ dalam
menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum.
Organ tersebut melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang
merugikan badan hukum yang mewajibkan mereka untuk
menggantu kerugian secara pribadi pula.
18 Pasal 89 ayat (1) UU no 17 tahun 2012 UU Koperasi
-
Adanya pertanggungjawaban organ secara pribadi
disamping pertanggungjawaban badan hukum itu, selain
pada perbuatan melanggar hukum, dapat pula diakibatkan
oleh kelalaian atau kurang berhati-hatinya organ yang
mengakibatkan kerugian bagi badan hukum.19
Dalam konsep koperasi sebagai badan hukum, manusia
yang duduk sebagai organ koperasi memang dapat
bertanggungjawab secara pribadi.
Namun apabila timbul masalah mengenai siapakah
pihak yang harus bertanggung jawabanatara koperasi dan
organ koperasi tidak boleh merugikan pihak ketiga. Badan
Hukum yang terikat dengan pihak lain harus
bertanggungjawab dalam hubungan ekstern nya, jika telah
membayar ganti rugi, kemudian badan hukum dalam
hubungan interennya menuntut kembali kepada organ secara
pribadi.20 Jadi apabila terdapat suatu permasalahan diantara
koperasi dengan pihak lain dan koperasi dengan organnya
mengenai masalah yang sama, maka koperasi harus
meyelesaikan permasalahan antara koperasi dengan pihak
lain terlebih dahulu sebelum menyelesaikan antara koperasi
dengan organnya.
Dalam penjelasan pasal 5 UU No 17 tahun 2012 yang
mengatakan :
Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang
19
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, 2001, hal.
30. 20
Ibid hal.30
-
dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri
Mengandung arti bahwa Koperasi bertanggung jawab
kepada pihak ketiga. Koperasi harus mempunyai kemampuan
bertanggungjawab terhadap perbuatan dan usaha yang
dilakukan oleh Koperasi. Hal tersebut sesuai dengan doktrin
vicarious liability.