BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN...

III - 1

BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Arah pembangunan yang ada dalam Rancangan RPJMD Kota

Surakarta tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, telah ditetapkan 5 misi

pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 melalui rumusan misi

sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam

lingkungan hidup yang sehat. 2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing,

mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai–nilai luhur dan

melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan

mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan,

berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang

akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan

perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas

umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan,

lingkungan, dan budaya.

III - 2

Dari misi pembangunan lima tahun yang akan datang, perwujudan

kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan tercermin pada misi

“Wareg” yang mengandung arti mewujudkan masyarakat yang produktif,

mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan

rohani. Tujuan utama dalam pembangunan misi Wareg ini adalah

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan

rohani. Secara eksplist, sasaran penanggulangan kemiskinan terwujud pada

upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menurunkan angka kemiskinan,

penurunan angka pengangguran, pengurangan kesenjangan pendapatan

penduduk dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program

prioritas pembangunan Kota Surakarta untuk periode 2016-2021. Untuk

mencapai kesejahteran bagi masyarakat miskin, kebijakan pembangunan

diarahkan pada penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada

kelompok PMKS dan rentan miskin, peningkatan produktivitas dan

kecukupan bahan kebutuhan pokok, pengembangan kebijakan untuk

peningkatan kecakapan dan keterampilan dalam sistem budaya meraih

keunggulan menuju kemandirian dan keadilan serta pengembangan ekonomi

kreatif berbasis industri seni dan budaya.

Upaya penurunan angka kemiskinan yang tercermin dalam misi Wareg

di dalamnya terdapat rincian program yang menjadi prioritas pembangunan.

Beberapa fokus program pembangunan yang menjadi prioritas dalam upaya

penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan

perkapita masyarakat antara lain :

1. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);

2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

3. Program pengembangan budidaya perikanan;

4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;

5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

6. Program pengembangan wilayah transmigrasi;

7. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;

8. Program peningkatan kesempatan kerja;

III - 3

9. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

UMKM;

10. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;

11. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

12. Program penyiapan potensi pemberdayaan sarana dan prasarana

daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat di Kota Surakarta, target penurunan angka kemisikinan

ditetapkan pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,38% dengan kondisi pada

tahun 2015 sebesar 10,30%. Tingkat pengangguran terbuka menurun

menjadi 5,46% ditahun 2021 dengan kondisi tahun 2015 sebesar 5,95%,

kesenjangan pendapatan penduduk menurun di tahun 2021 menjadi 0,29

dengan kondisi tahun 2015 sebesar 0,35 dan pendapatan perkapita

masyarakat meningkat menjadi Rp72.163.382,69 di tahun 2021 dengan

kondisi tahun 2015 sebesar Rp 55.614.295,67. Target yang ditetapkan dalam

RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat melalui

tabel berikut : Tabel 3.1

Target Indikator Pencapaian Kesejahteran Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No Indikator Target Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Tingkat Kemiskinan

9,64 8,99 8,34 7,68 7,03 6,38

2 Indeks Gini 0,332 0,321 0,320 0,305 0,301 0,299 3 TPT (Tingkat

Penggangguran Terbuka)

5,83 5,76 5,68 5,61 5,55 5,46

4 Pendapatan per kapita

58.142.285,46

60.922.565,68

63.823.145,56

66.534.165,91

69.337.235,56

72.163.382,69

Sumber : RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota

Surakarta, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun

2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan ini, arah

kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penanggulangan

kemiskinan di daerah bertujuan untuk :

III - 4

1. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar

serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

2. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan

keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

3. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial

yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh

kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan

peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

4. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan

rentan.

Hak-hak warga miskin yang memerlukan perhatian dari pemerintah

daerah antara lain :

1. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

2. memperoleh pelayanan kesehatan;

3. memperoleh pendidikan;

4. mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan dan

memberdayakan diri dan keluarganya;

5. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan

sosial, dan rehabilitasi sosial;

6. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

7. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

8. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;

9. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dengan melihat pada hak warga miskin yang harus dipenuhi, dalam

penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin;

2. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan

kemiskinan

3. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan

kemiskinan;

4. membangun kemitraan dengan pelaku usaha.

III - 5

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu,

dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan kebijakan

penanganan kemiskinan dari pemerintah. Tahapan Penanggulangan

Kemiskinan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pendataan Warga Miskin

2. Penetapan Warga Miskin

3. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surakarta melakukan

Penanggulangan Kemiskinan melalui :

1. Pengembangan potensi diri dilakukan oleh Pemerintah Daerah

terhadap Warga Miskin yang bersifat perseorangan, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki keterampilan, mampu

bekerja dan/atau berwirausaha.

2. Pemberian bantuan pangan dan sandang. Pemerintah Daerah

bertanggung jawab dalam penyediaan bantuan pangan dan sandang

yang layak bagi Warga Miskin.

3. Pemenuhan akses pelayanan perumahan. Pemerintah Daerah

bertanggung jawab atas pemenuhan akses pelayanan perumahan bagi

Warga Miskin. Bentuk pemenuhan akses pelayanan perumahan

berupa :

a. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses

terhadap rumah layak huni;

b. bantuan perbaikan rumah;

c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

4. Penyediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah bertanggung

jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi Warga Miskin.

Bentuk pelayanan kesehatan berupa:

a. pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat

pertama milik Pemerintah Daerah (Puskesmas) dan fasilitas

kesehatan tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah (RSUD) baik

layanan rawat jalan maupun rawat inap.

III - 6

b. pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut

pada rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

berupa layanan rawat inap.

5. Penyediaan pelayanan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin dari

jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah;

b. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar

sampai jenjang pendidikan menengah;

c. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

sampai jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa.

6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi Warga Miskin.

a. penyediaan informasi lapangan kerja;

b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;

c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro;

d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

7. Penyediaan pelayanan sosial meliputi:

a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan

sosial dasar, dan kualitas hidup;

b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam

pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan

berkelanjutan;

c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan

menangani masalah kemiskinan;

d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan

sosial.

B. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017-2021 dalam rangka

penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas pelayaanan kesehatan penduduk miskin;

III - 7

3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan

dalam penyelenggaraan pendidikan;

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar penduduk

miskin;

5. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama;

6. Meningkatkan pengawasan ketersediaan barang dan harga kebutuhan

pokok masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penanggulangan kemiskinan

berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

2. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja;

3. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja;

4. Berkembangnya usaha kecil menengah;

5. Meningkatnya peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam

penyelenggaraan promosi daerah;

6. Terjaminnya pasokan distribusi LPG 3 Kg bagi masyarakat kurang

mampu;

7. Meningkatnya kapasitas kelompok pedagang/usaha informal;

8. Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan;

9. Meningkatnya kualitas gizi ibu dan anak;

10. Menurunnya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular;

11. Terwujudnya layanan pendidikan dasar minimal 9 tahun yang

terjangkau;

12. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal;

13. Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat

miskin;

14. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak dan sehat bagi masyarakat

miskin;

15. Meningkatknya cakupan distribusi bahan pangan utama bagi

masyarakat;

16. Terkendalinya kondisi harga dan peredaran barang kebutuhan pokok

masyarakat.

III - 8

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi yang diupayakan

adalah melalui :

1. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja penduduk miskin

melalui penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif.

2. Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui

perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan pelayanan sosial.

3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan

dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pelayanan bantuan

pendidikan bagi masyarakat miskin, mengembangkan sekolah kejuruan

bagi siswa miskin dan pemanfaatan pendidikan non formal.

4. Pemenuhan sarana dan prasaran dasar bagi penduduk miskin melalui

perluasan jaringan air bersih, pengembangan perumahan terjangkau

dan penciptaan lingkungan sehat.

5. Meningkatkan cakupan distribusi bahan pangan utama bagi masyarakat

melalui pemenuhan stok pangan pusat-pusat penyedia pangan.

6. Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan

secara berkala.

Sementara kebijakan dalam rangka pencapaian strategi yang telah

ditetapkan difokuskan pada :

1. Penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif yang diarahkan

pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja

formal dan pengembangan wirausaha produktif.

2. Perluasan jaminan pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk

yang belum tercakup ke dalam JKN KIS dan pendampingan, perluasan

layanan kesehatan pada penyakit tertentu dan penduduk dengan

kecacatan.

3. Peningkatan keterjangkauan dan kualitas pendidikan yang difokuskan

pada peningkatan layananan pendidikan dasar, pemberian bantuan

siswa miskin, penarikan kembali anak-anak putus sekoah,

mengarahkan siswa miskin beprestasi untuk bersekolah di kejuruan

dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin melalui beasiswa

siswa PNF.

III - 9

4. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk miskin yang

difokuskan pada fasilitasi pembangunan rumah layak huni, perluasan

penyediaan air bersih, peningkatan lingkungan sehat perumahan dan

fasilitasi rumah tangga berlistrik.

5. Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan dan pemantauan terhadap

pemenuhan kebutuhan pangan utama (beras) bagi masyarakat miskin

yang tidak mendapatkan bantuan Raskin.

6. Pemantauan harga pangan strategis dan Ketersediaan Pangan Utama.

C. Program dan Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Program dan kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan sampai

dengan tahun 2016 meliputi bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja,

ketahanan pangan dan perumahan/pemukiman/prasarana dasar, disarikan

dari daftar Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut.

1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, melalui

kegiatan:

a. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di

perdesaan

2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan, melalui kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender;

b. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, melalui

kegiatan:

a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha;

b. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk;

c. Pembinaan kemampuan teknologi industri.

4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, melalui

kegiatan:

a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan

asongan;

III - 10

b. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan

asongan;

5. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif,

melalui kegiatan:

a. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah, dengan kegiatan:

a. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil

Menengah;

b. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah;

c. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;

d. Pengembangan klaster bisnis;

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan

kegiatan:

a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri;

8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan

kegiatan:

a. Pembinaan kemampuan teknologi industri;

9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

dengan kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;

10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan:

a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja;

b. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan;

11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan:

a. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;

12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan:

a. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;

13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan:

III - 11

a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;

14. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan,

dengan kegiatan:

a. Pelatihan pemasaran pertanian/peternakan/perikanan;

15. Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan:

a. Pembibitan dan perawatan ternak;

16. Program pengembangan budidaya perikanan, dengan kegiatan:

a. Pengembangan bibit ikan unggul;

17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan :

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin;

b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya;

18. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

19. Program keselamatan ibu melahirkan, dengan kegiatan :

a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu;

20. Penyakit menular, dengan kegiatan :

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;

b. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik;

c. Peningkatan imunisasi;

d. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan

wabah;

21. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan

kegiatan: a. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para

penyandang cacat dan trauma;

b. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;

22. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan

kegiatan: a. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang

SD/SMP;

III - 12

b. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/SMP

(Bantuan keuangan propinsi);

c. BPMKS;

23. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan:

a. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal;

b. Pengembangan pendidikan keaksaraan;

24. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:

a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;

25. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan:

a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin (DAK);

b. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin;

26. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, dengan kegiatan: a. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan;

b. Penyuluhan sumber pangan alternatif;

c. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat;

d. Pengembangan cadangan pangan daerah.

D. Tinjauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta 1. Gambaran Umum Anggaran Daerah

APBD Kota Surakarta Tahun 2015 dengan komposisi pendapatan

daerah sebesar Rp1,569 triliun sedangkan belanja daerah sebanyak

Rp1,533 triliun. Berdasarkan data APBD Kota Surakarta TA 2011

hingga 2015 dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Surakarta

pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 52,35% dari tahun

2011. Sedangkan belanja daerah yang dianggarkan pada tahun 2015

meningkat sebesar 55,96% dari tahun 2011.

Tren surplus dalam anggaran daerah pada tahun 2015 turun

sebesar 23,30% dibandingkan tahun 2011, sedangkan pembiayaan

III - 13

netto pada tahun 2015 sebanyak Rp.186,3 miliar, secara rinci dapat

dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Perkembangan Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2011 – 2015 (Rupiah)

a. Pendapatan Daerah Komposisi pendapatan daerah pada APBD Kota Surakarta dapat

dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Gambar 3.2.

menunjukkan besarnya pendapatan dan persentase dari ketiga sumber

pendapatan daerah pada APBD Kota Surakarta TA 2015.

III - 14

Gambar 3.2

Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 (%)

Gambar di atas terlihat bahwa pada TA 2015 dana perimbangan

mendominasi sumber pendapatan daerah, yaitu sebesar 48,18% atau

Rp.775,8 miliar, sedangkan pendapatan lainnya sebesar 28,05% dan

diikuti PAD hanya sebesar 23,77%. Perkembangan komposisi setiap

jenis pendapatan daerah pada tahun 2011-2015 trend-nya terlihat pada

gambar berikut.

III - 15

Gambar 3.3

Perkembangan Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 – 2015 (Rupiah)

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa dana perimbangan setiap tahun

mendominasi struktur pendapatan daerah, namun pada tahun 2015

dibandingkan tahun 2014 dana perimbangan turun sebesar 5,21%.

PAD setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun

2011 sebanyak Rp.181,1 miliar meningkat menjadi sebanyak Rp.372,8

miliar pada tahun 2015. Pendapatan lainnya menunjukkan kodisi yang

sama dengan PAD, yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2011

hingga 2015 menjadi sebanyak Rp.440 miliar dari Rp.269,7 miliar.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah Kota Surakarta TA 2015 mencapai Rp1,533 triliun

dengan komposisi 5 besar, yaitu belanja pegawai (tidak langsung dan

langsung) mencapai 56,98%, diikuti belanja barang dan jasa mencapai

23,51%, belanja modal 15,39%, belanja hibah 3,74% dan belanja

bantuan sosial sebesar 0,28% secara rinci dapat dilihat pada gambar

berikut.

III - 16

Gambar 3.4

Komposisi Anggaran Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 (%)

Pada tahun 2010, belanja modal menduduki proporsi terbesar

dalam total Belanja Daerah Kota Surakarta, sedangkan belanja barang

dan jasa menduduki proporsi terbesar pada tahun 2012. Bila dicermati

pada tahun 2010 hingga tahun 2012 Belanja Modal, dan Belanja Tak

Terduga cenderung menurun, secara rinci dapat dilihat pada Gambar

3.5 dan Tabel 3.2.

Gambar 3.5

Perkembangan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 – 2015 (Rupiah)

III - 17

Tabel 3.2 Komposisi Anggaran Belanja Daerah

Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 – 2015 (Rupiah) No Jenis 2011 2012 2013 2014 2015

1 Belanja Pegawai 616,552,889,233 698,386,775,009 781,349,385,472 832,810,555,592 873,277,810,403

2 Belanja Barang dan Jasa 151,270,535,022 175,597,070,413 230,158,026,782 276,844,848,457 360,313,939,466

3 Belanja Modal 128,443,148,963 186,150,293,855 244,975,523,723 286,491,756,994 235,829,590,702

4 Belanja Bunga 1,864,595,060 2,630,068,948 3,011,103,582 707,163,870 543,941,049

5 Belanja Hibah 77,688,165,120 81,484,900,250 114,277,841,058 82,186,330,510 57,298,323,252

6 Belanja Bantuan Sosial 5,891,910,500 91,500,000 197,933,087 57,000,000 4,310,500,000

7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa /kota, pemerintahan desa dan partai politik

- - - - -

8

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ desa/partai politik

690,516,840 690,515,376 690,515,376 696,837,653 677,113,524

9 Belanja Tak Terduga 244,195,000 139,773,250 644,528,220 33,409,391 275,878,668

c. Pembiayaan Daerah

Total Pembiayaan Kota Surakarta mencapai Rp186,3 miliar

dengan penerimaan pembiayaan mencapai Rp191,1 miliar serta

pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp4,78 miliar.

1. Analisis Pendapatan Daerah a. Rasio Pajak (Tax Ratio)

Rasio pajak (tax ratio) di tingkat daerah merupakan perbandingan

antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak

dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi

pajak yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan potensi pajak

daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi

III - 18

penerimaan pajak di wilayah tersebut. PDRB yang akan digunakan

dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang

merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan

menggunakan patokan harga pada setiap tahun. Nilai PDRB ini pada

umumnya digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi yang

terjadi di suatu wilayah.

Perhitungan rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesia akan

memberikan gambaran hubungan antara penerimaan pajak daerah di

wilayah tersebut dengan PDRB-nya, menilai kondisi suatu daerah, dan

membandingkannya dengan daerah lain.

Gambar 3.6

Perkembangan Rasio Pajak Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (%)

Gambar 3.6 menunjukkan rasio pajak Kota Surakarta mengalami

peningkatan, yaitu dari tahun 2011 sebesar 0,50% dan tahun 2013

menjadi sebesar 0,67%, meskipun menurun di tahun 2014 (0,65%),

namun kembali naik pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,67%. Rata-

rata pajak yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kota Surakarta dari

tahun 2011 hingga 2015 hanya 0,61% dari PDRB. Komposisi Rasio

Pajak Kota Surakarta Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

III - 19

Tabel 3.3 Komposisi Rasio Pajak Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015

No Jenis 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pajak Daerah (rupiah)

118,816,234,506.00 151,905,454,913.00 193,906,210,948.00 206,750,725,212.00 233,085,404,386.00

2 PDRB ADHB (juta rupiah)

23,909,011.13 26,425,273.02 29,092,454.16 32,038,668.79 34,962,340.12

3 Rasio Pajak (%)

0.50 0.57 0.67 0.65 0.67

b. Pajak Per Kapita (Tax Per Capita)

Pajak per kapita (tax per capita) memang belum banyak

digunakan dalam menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai

sumber Pendapatan Daerah. Namun, pajak per kapita dapat digunakan

sebagai alternatif alat hitung efektifitas pemungutan pajak daerah.

Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan

pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak

per kapita menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah.

Gambar 3.7

Perkembangan Pajak Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (Rupiah)

Gambar 3.7 menunjukkan pajak per kapita Kota Surakarta

mengalami peningkatan setiap tahun, terkecuali tahun 2014 (turun

menjadi Rp.352,8 ribu), yaitu dari tahun 2011 sebesar Rp.236,3 ribu

dan tahun 2015 menjadi sebesar Rp.418,1 ribu. Rata-rata rasio pajak

III - 20

per kapita Kota Surakarta tahun 2011 hingga 2015 adalah Rp.337,9

ribu, berarti secara rata-rata setiap penduduk yang ada di Kota

Surakarta memberikan kontribusi melebihi Rp.300 ribu untuk

pendapatan daerah melalui pajak daerah. Komposisi pajak per kapita

Kota Surakarta Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Komposisi Pajak Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015

No Jenis 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pajak Daerah (rupiah)

118,816,234,506.00 151,905,454,913.00 193,906,210,948.00 206,750,725,212.00 233,085,404,386.00

2 PDRB ADHB (juta rupiah)

23,909,011.13 26,425,273.02 29,092,454.16 32,038,668.79 34,962,340.12

3 Jumlah Penduduk (jiwa)

502,866 505,413 507,825 586,036 557,606

4 Pajak Per Kapita (ribu rupiah)

236,278.12

300,557.08

381,836.68

352,795.26

418,010.93

c. Ruang Fiskal (Fiscal Space)

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk

mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam

mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi

prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah

maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh

pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-

kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan

infrastruktur daerah.

Kota Surakarta harus memperbesar ruang fiskal daerah untuk

Belanja Modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Daerah Kota Surakarta masih sangat tergantung pada

Dana Transfer dan Belanja Pegawai (Tidak Langsung) sangat besar,

seperti terlihat pada Gambar 3.8.

III - 21

Gambar 3.8

Perkembangan Ruang Fiskal Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (%)

d. Tingkat Ketergantungan Daerah

Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat

ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik

itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini

ditunjukkan oleh perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap total pendapatan (Derajat Otonomi Fiskal) dan rasio dana

transfer terhadap total pendapatan (Rasio Ketergantungan Fiskal).

Derajat Otonomi Fiskal memiliki makna yang berkebalikan dengan

Rasio Ketergantungan Fiskal. Semakin besar angka Derajat Otonomi

Fiskal maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya,

semakin besar angka Rasio Ketergantungan Fiskal, maka semakin

besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.

Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang

rendah adalah daerah yang memiliki Derajat Otonomi Fiskal yang tinggi

sekaligus Rasio Ketergantungan Fiskal yang rendah.

III - 22

Gambar 3.9

Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (%)

Gambar 3.9 memberikan gambaran Tingkat Ketergantungan Kota

Surakarta dari tahun 2011 hingga 2015, rata-rata rasio Derajat Otonomi

Fiskal sebesar 20,72% dan rata-rata Rasio Ketergantungan Fiskal

sebesar 79,28%. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surakarta memiliki

ketergantungan daerah yang tinggi baik dari sisi PAD yang dihasilkan

maupun dari sisi dana transfer yang diterima dari pusat. Tingginya

tingkat ketergantungan Kota Surakarta tersebut disebabkan oleh

rendahnya PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dan

tingginya dana transfer yang diterima.

3. Analisis Belanja Daerah

a. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin

besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu

pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka

III - 23

semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai

APBD.

Gambar 3.10

Perkembangan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (%)

Gambar 3.10 menunjukkan rata-rata rasio Belanja Pegawai

terhadap total Belanja Daerah Kota Surakarta dari tahun 2011 hingga

2015 adalah 55,46%. Kinerja penurunan belanja pegawai terhadap total

belanja daerah Kota Surakarta relatif kecil, rata-rata hanya 1,12% per

tahun.

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah

mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk

membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan

jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, disamping

pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi

Belanja Modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakan roda

perekonomian daerah, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya,

diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan

III - 24

ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.11

Perkembangan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (%)

Gambar 3.11 menunjukkan rasio Belanja Modal terhadap total

Belanja Daerah Kota Surakarta dari tahun 2011 hingga 2015, porsi

belanja modal semakin meningkat setiap tahun menjadi sebesar

38,90% pada tahun 2015 dari tahun 2011 sebesar 28,47%. Hal ini

merupakan indikasi postif bahwa porsi Belanja Modal Kota Surakarta

semakin mendukung pertumbuhan ekonominya.

c. Rasio Belanja Modal Per Kapita

Rasio Belanja Modal per kapita menunjukkan seberapa besar

belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur

daerah per penduduk. Rasio Belanja Modal per kapita memiliki

hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena Belanja

Modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi

pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk

menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian

penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

III - 25

Gambar 3.12

Perkembangan Rasio Belanja Modal Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (Ribu Rupiah)

Gambar 3.12 menunjukkan rasio belanja modal per kapita Kota

Surakarta dari tahun 2011 hingga 2015, rata-rata rasio Belanja Modal

per kapita adalah Rp847,6 ribu. Rasio Belanja Modal per kapita Kota

Surakarta mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2011 sebesar Rp556,3

ribu dan tahun 2013 menjadi Rp1,07 juta. Hal ini menandakan bahwa

anggaran Belanja Modal untuk merangsang pertumbuhan

perekonomian masyarakat di Kota Surakarta makin meningkat.

d. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu pos dalam belanja

tidak langsung. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk

uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan

untuk kepentingan umum. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain

bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seringkali pemberitaan di media massa melaporkan bahwa pada masa-

masa tertentu seperti menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan

kepala daerah, belanja ini menjadi isu yang panas dan banyak

diperbincangkan di kalangan masyarakat.

III - 26

Dari sisi pemerintah daerah, bantuan sosial ini berpotensi

menimbulkan tumpang tindih kegiatan dengan kegiatan yang dilakukan

oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di mana keduanya

menggunakan dana dari APBD. Sebagai contoh, bantuan sosial kepada

masyarakat di lingkungan kumuh, pondok pesantren, bantuan untuk

bidang sanitasi, penyediaan akses air bersih, dan sebagainya yang

juga dilaksanakan oleh SKPD. Oleh karena itu, perlu adanya

pemantauan terhadap jumlah anggaran yang dialokasikan untuk

Belanja Bantuan Sosial. Agar pengelolaan Belanja Bantuan Sosial

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap total Belanja Daerah

mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja

Bantuan Sosial. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar

proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial dan

begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio Belanja Bantuan Sosial

maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk

Belanja Bantuan Sosial.

Gambar 3.13

Perkembangan Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (%)

Gambar 3.13 memperlihatkan proporsi APBD untuk Belanja

Bantuan Sosial menunjukkan penurunan yaitu rasio Belanja Bantuan

Sosial terhadap total Belanja Daerah Kota Surakarta dari tahun 2011

sebesar 0,60% turun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,28%.

III - 27

e. Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Urusan dan Penyelenggara Layanan

Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi ditujukan untuk

mencapai keterpaduan pengelolaan keuangan negara digunakan dalam

rangka menjamin keselarasan, terdiri dari 9 (sembilan) fungsi, yaitu

fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi,

lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,

pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

Komposisi realisasi belanja daerah menurut fungsi Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 (%)

Pada Gambar 3.14 menunjukkan Belanja daerah Kota Surakarta

TA 2015 mencapai Rp1,812 triliun dengan komposisi menurut fungsi 5

besar, yaitu fungsi pelayanan umum (21,35%), lingkungan hidup

(17,09%), perumahan dan fasilitas umum (15,04%), pendidikan

(13,28%) dan kesehatan (13,03%).

Perkembangan komposisi realisasi belanja daerah Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2015 menurut urusan dapat dilihat pada Gambar 3.15.

III - 28

Gambar 3.15

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 (%)

Pada Gambar 3.15 menunjukkan bahwa 5 urusan dari 33 urusan

yang mendominasi pada realisasi belanja daerah Kota Surakarta TA

2015, yaitu Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

(18,40%), Lingkungan Hidup (14,83%), Pekerjaan Umum (13,03%),

Kesehatan (12,58%) dan Pendidikan (11,71%).

Untuk memberikan gambaran secara rinci realisasi belanja daerah

menurut fungsi dan urusan Kota Surakarta tahun anggaran 2015 dapat

dilihat pada Tabel 3.5. Tabel 3.5

Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Urusan Kota Surakarta Tahun 2013 – 2015

No. FUNGSI/URUSAN 2013 2014 2015

(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) I. Ekonomi 146,824,193,635 25.33 143,652,904,339 20.39 75,606,202,234 11.91 1 Energi Dan Sumber

Daya Mineral 56,418,036 0.01 70,545,760 0.01 - -

2 Kelautan Dan Perikanan

2,038,930,650 0.35 2,451,632,950 0.35 102,476,800 0.02

3 Ketahanan Pangan 3,001,334,710 0.52 10,218,371,417 1.45 9,941,318,510 1.57

4 Ketransmigrasian 42,894,000 0.01 212,615,000 0.03 192,432,000 0.03

III - 29


(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) 5 Koperasi Dan Usaha

Kecil Menengah 3,922,682,114 0.68 3,412,955,784 0.48 3,679,397,800 0.58

6 Pemberdayaan Masyarakat

31,076,500,991 5.36 19,618,773,524 2.78 4,746,395,391 0.75

7 Penanaman Modal 2,526,233,575 0.44 2,009,324,662 0.29 1,724,567,241 0.27

8 Perdagangan 51,596,018,794 8.90 45,250,746,303 6.42 15,558,227,509 2.45

9 Perhubungan 39,102,668,799 6.75 42,579,391,090 6.04 33,119,682,010 5.22

10 Perindustrian 1,115,530,825 0.19 1,394,432,118 0.20 1,291,770,490 0.20

11 Pertanian 6,298,458,967 1.09 8,152,959,771 1.16 2,427,693,321 0.38

12 Tenaga Kerja 6,046,522,174 1.04 8,281,155,960 1.18 2,822,241,162 0.44

II. Kesehatan 44,534,021,375 7.68 80,499,613,661 11.43 81,367,667,437 12.82 1 Kesehatan 43,184,580,000 7.45 78,322,223,516 11.12 79,838,882,606 12.58

2 Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

1,349,441,375 0.23 2,177,390,145 0.31 1,528,784,831 0.24

III. Ketertiban Dan Ketentraman

4,697,052,943 0.81 6,108,852,571 0.87 24,407,349,846 3.85

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

4,697,052,943 0.81 6,108,852,571 0.87 24,407,349,846 3.85

IV. Lingkungan Hidup 63,890,269,378 11.02 90,640,035,449 12.87 106,743,751,797 16.82 1 Lingkungan Hidup 58,293,460,615 10.06 61,396,578,061 8.71 94,127,235,329 14.83

2 Penataan Ruang 5,400,279,953 0.93 5,642,187,388 0.80 11,060,268,972 1.74

3 Pertanahan 196,528,810 0.03 23,601,270,000 3.35 1,556,247,496 0.25

V. Pariwisata Dan Budaya

11,397,318,440 1.97 14,445,318,541 2.05 14,307,694,322 2.25

1 Kebudayaan 4,059,237,552 0.70 6,001,000,148 0.85 8,768,818,595 1.38

2 Pariwisata 7,338,080,888 1.27 8,444,318,393 1.20 5,538,875,727 0.87

VI. Pelayanan Umum 138,097,062,171 23.83 192,056,032,748 27.26 140,552,578,564 22.14 1 Kearsipan 360,345,835 0.06 366,688,750 0.05 700,740,416 0.11

2 Komunikasi Dan Informatika

5,623,208,016 0.97 5,924,565,573 0.84 7,207,989,916 1.14

3 Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

119,726,130,132 20.66 170,755,211,869 24.24 116,781,726,580 18.40

4 Perencanaan Pembangunan

12,166,441,438 2.10 14,788,344,156 2.10 15,661,814,952 2.47

5 Statistik 220,936,750 0.04 221,222,400 0.03 200,306,700 0.03

VII. Pendidikan 55,695,843,855 9.61 84,352,005,745 11.97 82,948,475,065 13.07 1 Kepemudaan Dan

Olahraga 3,529,540,557 0.61 5,695,055,374 0.81 5,329,028,450 0.84

2 Pendidikan 48,383,623,826 8.35 71,737,567,525 10.18 74,320,964,210 11.71

3 Perpustakaan 3,782,679,472 0.65 6,919,382,846 0.98 3,298,482,405 0.52

VIII. Perlindungan Sosial 11,930,262,843 2.06 19,854,862,521 2.82 14,795,612,425 2.33 1 Kependudukan Dan

Catatan Sipil 3,030,973,256 0.52 4,940,039,744 0.70 4,637,612,160 0.73

2 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

3,239,867,319 0.56 7,369,071,687 1.05 7,481,720,332 1.18

III - 30


(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) 3 Sosial 5,659,422,268 0.98 7,545,751,090 1.07 2,676,279,933 0.42

IX. Perumahan Dan Fasilitas Umum

102,494,784,928 17.68 72,902,025,677 10.35 93,971,086,464 14.81

1 Pekerjaan Umum 74,107,238,253 12.79 57,721,013,157 8.19 82,729,635,135 13.03

2 Perumahan 28,387,546,675 4.90 15,181,012,520 2.15 11,241,451,329 1.77

Jumlah 579,560,809,568 100 704,511,651,252 100 634,700,418,154 100

E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta

yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang mendukung

4 (empat) strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang di dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program dan kegiatan

penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2016

dialokasikan anggaran sebesar Rp80.677.405.600,-. Sebagian besar alokas

anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta bersumber dari

APBN yang mencapai 60,39%. Secara terperinci, besaran anggaran tersebut

terdiri dari APBN sebesar Rp48.727.787.100,- dari APBD Provinsi Jawa

Tengah sebesar Rp466.665.000, dari APBD Kota Surakarta sebesar

Rp30.423.972.000,- dan kontribusi dari CSR sebesar Rp1.058.981.500,-.

Komposisi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta

berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada gambar berikut.

III - 31

Gambar 3.16

Komposisi Sumber Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2016

Penyelenggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

dilihat berdasarkan kelompok program menunjukkan sebagian besar berada

di klaster I program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis

bantuan sosial terpadu berbasis keluarga atau lebih pada perlindungan

sosial. Besarnya persentase anggaran pada klaster I mencapai 58,02%.

Secara rinci komposisi anggaran pada masing-masing klaster dapat dilihat

pada grafik berikut.

Klaster I

46,808,816,100

58.02%

Klaster II

31,094,618,000

38.54%

Klaster III2,773,971,500

3.44%

Gambar 3.17

Komposisi Sumber Anggaran Berdasarkan Klaster Tahun 2016

III - 32

1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

Alokasi anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

pada Klaster I tahun 2016 adalah sebesar Rp46.808.816.100. Anggaran

tersebut terdiri dari APBN sebesar Rp25.377.263.100 (54,21%), dari APBD

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp206.665.000 (0,44%), dari APBD Kota

Surakarta sebesar Rp21.083.208.000 (45,04%) dan dari kontribusi CSR

sebesar Rp141.680.000 (0,3%) seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.18

Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Klaster I Kota Surakarta Tahun 2016

Dari besarnya anggaran penangulangan kemiskinan pada klaster I,

secara rinci pelaksanaannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Kantor Ketahanan Pangan

Program yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dengan kegiatan

Penyediaan Raskinda tahun 2016. Tujuan kegiatan ini, yaitu

Penyediaan Beras bagi Keluarga Miskin tidak tercover Raskin Pusat.

Total penerima bantuan raskinda sebanyak 15.617 KK yang tersebar di

seluruh Kota Surakarta. Penerima raskinda di 5 kelurahan pilot, yaitu

Kelurahan Kadipiro sebanyak 1.472 KK, di Kelurahan Mojosngo

sebanyak 975 KK, di Kelurahan Semanggi sebanyak 1.053 KK, di

Kelurahan Tipes sebanyak 134 KK, dan di Kelurahan Pajang sebanyak

III - 33

622 KK. Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan raskinda tahun

2016 adalah Rp9.276.498.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

b. Dinas Kesehatan

Program dan kegiatan yang dlaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu :

1) Jaminan Kesehatan Nasional PBI dengan tujuan peningkatan

derajat kesehatan penduduk miskin pelayanan kesehatan miskin

dengan sasaran sebanyak 52.533 orang. Sasaran jaminan

kesehatan nasional PBI untuk 5 kelurahan pilot tersebar di

Kelurahan Kadipiro sebanyak 17.847 orang, di Kelurahan Pajang

sebanyak 6.257 orang, di Kelurahan Tipes sebanyak 3.209 orang,

di Kelurahan Semanggi sebanyak 12.620 orang, dan di Kelurahan

Mojosongo sebanyak 12.600 orang. Anggaran untuk

penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional PBI sebesar

Rp12.119.363.100,- yang bersumber dari APBN.

2) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Jawa Tengah

bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan penduduk miskin

pelayanan kesehatan maskin dengan sasaran 665 orang. Sasaran

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Jawa Tengah

tersebar di Kelurahan Kadipiro sebanyak 266 orang, di Kelurahan

Pajang sebanyak 72 orang, di Kelurahan Tipes sebanyak 72

orang, di Kelurahan Semanggi sebanyak 201 orang dan di

Kelurahan Mojosongo sebanyak 94 orang. Besarnya anggaran

untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Prov

Jateng sebesar Rp183.540.000,- yang bersumber pada APBD

Provinsi Jateng.

3) Integrasi PKMS Gold ke BPJS dengan tujuan memberikan

jaminan pembiayaan kesehatan maskin yang belum tertanggung

JKN-PBI dengan sasaran 4.196 orang. Sasaran integrasi PKMS

Gold ke BPJS untuk 5 kelurahan pilot tersebar di Kelurahan

Kadipiro sebanyak 1.226 orang, di Kelurahan Pajang sebanyak

342 orang, di Kelurahan Tipes sebanyak 438 orang, di Kelurahan

Semanggi sebanyak 1.617 orang dan di Kelurahan Mojosongo

III - 34

sebanyak 94 orang. Besarnya anggaran untuk program integrasi

PKMS Gold ke BPJS adalah Rp1.158.096.000,- yang bersumber

dari APBD Kota Surakarta.

4) Perbaikan Gizi bertujuan untuk meningkatkan status gizi

masyarakat khususnya masyarakat miskin dengan kegiatan

penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, PMT,

pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan KEP, AGB, GAKY,

KVA. Total penerima sebanyak 260 orang yang tersebar di

Kelurahan Kadipiro sebanyak 40 orang, di Kelurahan Pajang

sebanyak 15 orang, di Kelurahan Tipes sebanyak35 orang, di

Kelurahan Semanggi sebanyak 95 orang dan di Kelurahan

Mojosongo sebanyak 75 orang. Besarnya anggaran untuk

programperbaikan gizi adalah Rp207.000.000,- yang bersumber

dari APBD Kota Surakarta.

c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga antara lain adalah :

1) Program BPMKS bertujuan untuk 1) Menyukseskan program

penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun menuju Wajar 12 tahun, 2)

Meningkatkan layanan dan mutu Pendidikan, 3) Memenuhi hak

dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang

pendidikan. Kegiatan dari program BPMKS, yaitu :

a) Subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa dari gakin/tidak

mampu di SD/MI swasta, SMP/MTs swasta,

SDLB/SMPLB/SMALB Negeri, SDLB/SMPLB/SMALB

swasta, SMA/SMK/MA negeri, SMA/SMK/MA swasta. Total

penerima bantuan dari kegiatan ini di 5 kelurahan pilot

sebanyak 4.197 siswa yang tersebar di Kelurahan Kadipiro

sebanyak 1.305 siswa, di Kelurahan Mojosongo sebanyak

969 siswa, di Kelurahan Semanggi sebanyak 1.330 siswa, di

Kelurahan Tipes sebanyak 274 siswa dan di Kelurahan

Pajang sebanyak 319 siswa. Besarnya anggaran untuk

kegiatan subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa dari gakin/

III - 35

tidak mampu di SD/MI swasta, SMP/MTs swasta,

SDLB/SMPLB/SMALB Negeri, SDLB/SMPLB/SMALB

swasta, SMA/SMK/MA negeri, SMA/SMK/MA swasta adalah

Rp2.506.158.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

b) Bantuan pemenuhan BOSP dan BP bagi siswa SD/SMP

plus, siswa plus, 10% siswa miskin/tidak mampu berprestasi

yang bersekolah di SMP/SMA/SMK Negeri. Total penerima

bantuan dari kegiatan ini di 5 kelurahan pilot sebanyak 4.512

siswa yang tersebar di Kelurahan Kadipiro sebanyak 1.329

siswa, di Kelurahan Mojosongo sebanyak 1.215 siswa, di

Kelurahan Semanggi sebanyak 1.172 siswa, di Kelurahan

Tipes sebanyak 235 siswa dan di Kelurahan Pajang

sebanyak 516 siswa. Besarnya anggaran untuk kegiatan

bantuan pemenuhan BOSP dan BP bagi siswa SD/SMP

plus, siswa plus, 10% siswa miskin/tidak mampu berprestasi

yang bersekolah di SMP/SMA/SMK Negeri adalah

Rp6.042.168.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

2) Program Kejar Paket bertujuan untuk : 1) Menyukseskan program

penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun menuju Wajar 12 tahun, 2)

pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kegiatan

dari program kejar paket, yaitu :

a) Bantuan pemenuhan BOSP untuk anak usia sekolah dari

keluarga miskin agar bisa menyelesaiakan pendidikan pada

program kesetaraan Paket A, B, C yang ditujukan untuk 25

siswa di Kelurahan Pajang. Besarnya anggaran untuk

kegiatan bantuan pemenuhan BOSP untuk anak usia

sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaiakan

pendidikan pada program kesetaraan Paket A, B, C adalah

Rp15.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

III - 36

b) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi warga

belajar dengan sasaran sebanyak 85 siswa tersebar di

Kelurahan Pajang sebanyak 20 siswa dengan anggaran

berjumlah Rp36.500.000,- yang bersumber dari APBD TA.

2016 Kota Surakarta pada DPA PPKD, di Kelurahan Kadipiro

sebanyak 45 siswa, di Kelurahan Mojosongo sebanyak 20

siswa dengan dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan

Provinsi (Revisi TW II DPPA PPKD) sejumlah

Rp66.500.000,-.

d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

mempunyai kegiatan antara lain :

a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang bertujuan

meningkatnya keberdayaan fakir miskin penerima manfaat

PKH dengan jumlah keluarga miskin penerima manfaat PKH

terfasilitasi dalam pendampingan di lokasi penerima manfaat

berjumlah 8.503 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada 5

Kecamatan/51 Kelurahan. Besarnya anggaran untuk

monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah Rp252.500.000,-

yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

b) Penyaluran bantuan PKH bertujuan untuk mencairkan

bantuan PKH Tahun 2016 sebanyak 25.683 KPM tersalurkan

bantuan PKH pada tahap I, II, dan III tahun 2016 pada 5

Kecamatan / 51 Kelurahan. Besarnya anggaran penyaluran

bantuan PKH sejumlah Rp13.257.900.000,- bersumber dari

APBN.

c) Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Kegiatan Perlindungan

Jaminan Sosial Bantuan Tunai Bersyarat PKH dengan tujuan

memfasilitasi pendampingan dalam FDS dan operasional

UPPKH. Sasaran dari kegatan ini adalah pendamping PKH

sebanyak 36 orang. Anggaran Monitoring, Evaluasi dan

Publikasi Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Bantuan

III - 37

Tunai Bersyarat PKH sebesar Rp23.125.000,- bersumber

dari dana APBD Prov Jateng

2) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan

kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha

bagi eks Penyandang Penyakit Sosial yang bertujuan wanita

rawan sosial Ekonomi mempunyai keterampilan di bidang tertentu.

Sasaran kegiatan ini adalah 150 orang yang terbagi pada

pelatihan menjahit bagi WRSE dan Pelatihan Boga tersebar di

Kelurahan Kadipiro sebanyak 20 orang, di Kelurahan Pajang

sebanya 20 orang, di Kelurahan Tipes sebanya 20 orang, di

Kelurahan Mojosongo sebanya 26 orang, di Kelurahan Jebres

sebanya 24 orang, dan di Kelurahan Laweyan sebanyak 20 orang.

Anggaran Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

(eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

sebesar Rp600.000.000,- berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT).

3) Program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma dengan

kegiatannya, yaitu pembangunan sarana dan prasarana

perawatan para penyandang cacat dan trauma yang bertujuan

untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain dan lebih

produktif. Sasaran kegiatan ini adalah 75 orang disabilitas berupa

bantuan kursi roda, kaki palsu, Brace, Alat dengar, Krek, Wolker,

dan unit pelayanan sosial keliling (UPSK) tersebar di Kelurahan

Kadipiro sebanyak 13 orang, di Kelurahan Pajang sebanyak 12

orang, di Kelurahan Tipes sebanyak 10 orang, di Kelurahan

Semanggi sebanyak 10 orang, di Kelurahan Mojosongo sebanya

10 orang, di Kelurahan Jebres sebanyak 10 orang, dan di

Kelurahan Laweyan sebanyak 10 orang. Besarnya anggaran

untuk program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma

adalah Rp250.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

III - 38

4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

dengan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencaker tujuannya agar Pencaker siap menghadapi MEA.

Sasaran kegiatan ini adalah 10 orang mengikuti pelatihan

komputer, 10 orang mengikuti pelatihan menjahit, 10 orang

mengikuti pelatihan otomotif, 10 orang mengikuti pelatihan salon

yang tersebar di 5 kelurahan di 5 kecamatan. Besarnya anggaran

untuk programPeningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja adalah Rp150.000.000,- yang bersumber dari Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatannya

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan

kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.

Sasaran dari kegiatan ini sebanyak 80 orang dapat mengikuti

Pelatihan keterampilan wirausaha Boga yang tersebar di

Kelurahan Kadipiro sebanyak 20 orang, di Kelurahan

Purwodiningrat sebanyak 20 orang, di Kelurahan Sondakan 20

orang, dan di kelurahan Jagalan sebanyak 20 orang. Anggaran

untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja sebesar

Rp150.000.000,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT).

6) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan

berupa pengarahan dan fasilitasi perpindahan dan penempatan

transmigran untuk memenuhui kebutuhan SDM bertujuan

meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran, mendapatkan

lapangan pekerjaan, menopang ketahanan pangan nasional. Total

penempatan transmigran ke daerah transmigrasi sebanyak 10 KK.

Anggaran untuk Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

sebesar Rp113.788.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

e. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai 2 program/kegiatan antara lain :

III - 39

1) Kegiatan distribusi Raskin bertujuan meningkatkan kesejahteraan

warga yang kurang mampu dengan kegiatan berupa pembagian

beras. Sasaran dari kegiatan ini adalah 29.043 RTS KK di Kota

Surakarta. Anggaran untuk pendampingan Program Raskin

sebesar Rp259.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

2) Bantuan Pangan bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga

yang kurang mampu yang kegiatannya adalah memberikan

bantuan tunai dan non tunai di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan

Kemlayan dan Kelurahan Kratonan. Anggaran untuk kegiatan

Bantuan Pangan sebesar Rp141.680.000,- yang bersumber dari

CSR Bank Jateng.

Secara terperinci program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

pada klaster I dapat dilihat pada tabel berikut.

III - 40

Tabel 3.6 Klaster I Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Tahun 2016

NO Program / Kegiatan Tujuan Output

Sasaran Fokus / Lokus

Anggaran (Rp)

Jumlah Satuan APBN APBD PROV JATENG APBD KOTA TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KANTOR KETAHANAN PANGAN

1

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah/ Penyediaan Raskinda 2016

Penyediaan Beras bagi Keluarga Miskin tidak tercover Raskin Pusat

Penyediaan Raskinda 2016

15.617 RTS/ KK Kota Surakarta

0 0 9.276.498.000 9.276.498.000

1.472 RTS/ KK Kadipiro 975 RTS/ KK Mojosongo

1.053 RTS/ KK Semanggi mulai mei hanya 998 RTS 134 RTS/ KK Tipes

622 RTS/ KK

Pajang

JUMLAH - - 9.276.498.000 9.276.498.000 DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

1

Jaminan Kesehatan Nasional PBI

peningkatan derajat kesehatan penduduk miskin

pelayanan kesehatan maskin

52.533

orang

Kadipiro : 17.847

12.119.363.100 12.119.363.100

Pajang : 6.257,

Tipes : 3.209,

Semanggi : 12.620,

Mojosongo : 12.600

2

Jaminan Kesehatan Daerah

peningkatan derajat kesehatan penduduk miskin


665

orang

Kadipiro : 266,

183.540.000 183.540.000

Pajang : 72,

III - 41



Anggaran (Rp)


(JAMKESDA) Prov Jateng

Tipes : 72, Semanggi : 201,

Mojosongo : 94

3

Integrasi PKMS Gold ke BPJS

memberikan jaminan pembiayaan kesehatan maskin yg blm tertanggung JKN-PBI


4196 orang Kadipiro : 1.226,

1.158.096.000 1.158.096.000

Pajang : 342,

Tipes : 438, Semanggi : 1.617,

Mojosongo : 549

4

Perbaikan Gizi

Meningkatkan status gizi masyarakat khususnya masyarakat miskin

Penyusunan peta informasi masy. Kurang gizi, PMT, pemberdayaan masy, Penanggulangan KEP, AGB, GAKY, KVA

260

orang

Kadipiro : 40,

207.000.000 207.000.000

Pajang : 15, Tipes : 35, Semanggi : 95,

Mojosongo : 75

JUMLAH 12.119.363.100 183.540.000 1.365.096.000 13.667.999.100 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

BPMKS

1. Menyukseskan program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun

1. Subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa dari

1.305 siswa

Kel. Kadipiro 786.552.000 2.506.158.000

969 siswa

Kel. Mojosongo 577.716.000

III - 42



Anggaran (Rp)


menuju Wajar 12 tahun.

gakin / tidak mampu di SD/MI swasta, SMP/MTs swasta, SDLB/SMPLB/SMALB Negeri, SDLB/SMPLB/SMALB swasta, SMA/SMK/MA negeri, SMA/SMK/MA swasta

319 siswa

Kel Pajang 207.942.000

1.330 siswa

Kel. Semanggi 771.732.000

274 siswa

Kel. Tipes

162.216.000

2. Meningkatkan layanan dan mutu Pendidikan

2.Bantuan pemenuhan BOSP dan BP bagi siswa SD/SMP plus, siswa plus, 10% siswa miskin/tidak mampu berprestasi yang bersekolah di SMP/SMA/SMK Negeri.

1.329 siswa Kel. Kadipiro 2.007.354.000 6.042.168.000 1.215 siswa Kel.

Mojosongo 1.543.008.000

561 siswa Kel Pajang 798.102.000 1.172 siswa Kel.

Semanggi 1.341.864.000

235 siswa Kel. Tipes 351.840.000 3. Memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan

2

Kejar Paket

1. Menyukseskan program

1. Bantuan pemenuhan

25 Siswa Kelurahan Pajang Kota

15.000.000 15.000.000

III - 43



Anggaran (Rp)


penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun menuju Wajar 12 tahun

BOSP untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaiakan pendidikan pada program kesetaraan Paket A, B, C

Surakarta

2. pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat

2. Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi warga belajar

20 Siswa Kelurahan Pajang Kota Surakarta

36.500.000 36.500.000

3. Memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan

25 Siswa kelurahan kadipiro Kota Surakarta

15.000.000 15.000.000

20 Siswa kelurahan mojosongo Kota Surakarta

15.000.000 15.000.000

20 Siswa kelurahan kadipiro Kota Surakarta

36.500.000 36.500.000

III - 44



Anggaran (Rp)


JUMLAH - -

8.666.326.000 8.666.326.000

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya keberdayaan fakir miskin penerima manfaat PKH

Jumlah keluarga miskin penerima manfaat PKH terfasilitasi dalam pendampingan di lokasi penerima manfaat

8.503 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

5 Kec. /51 kelurahan

- - 252.500.000 252.500.000

Penyaluran bantuan PKH

Mencairkan bantuan PKH Tahap tahun 2016

Tersalurkan Bantuan PKH Tahap I tahun 2016

8.601 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

5 Kec. /51 kelurahan

7.259.925.000 - - 7.259.925.000

Tersalurkan Bantuan PKH Tahap II tahun 2016

8.579 KPM 5 Kec. /51 kelurahan

3.050.075.000 - - 3.050.075.000

Tersalurkan Bantuan PKH Tahap III tahun 2016

8.503 KPM 5 Kec. /51 kelurahan

2.947.900.000 - - 2.947.900.000

Monitoring, Memfasilitasi Memperlanc 36 orang Pendamping - 23.125.000 - 23.125.000

III - 45



Anggaran (Rp)


Evaluasi dan Publikasi Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Bantuan Tunai Bersyarat PKH

Pendampingan dalam FDS dan Operasional UPPKH

ar kegiatan pendampingan KPM

PKH

2

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Kegiatan : Pemdidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial

Wanita Rawan Sosial Ekonomi mempunyai keterampilan di bidang tertentu

Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di bidang menjahit dan boga

150

orang

a. Pelatihan menjahit bagi WRSE

600.000.000 600.000.000

1. Kadipiro 10

2. Pajang 10 3. Tipes 10 4. Semanggi 10

5. Mojosongo 13

6. Jebres 12 7. Laweyan 10

b. Pelatihan Boga

1. Kadipiro 10


5. Mojosongo

III - 46



Anggaran (Rp)


13 6. Jebres 12 7. Laweyan 10

3

Program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

Mengurangi ketergantungan pada orang lain dan lebih produktif

Bantuan kursi roda, kaki palsu, Brace, Alat dengar, Krek, Wolker, dan unit pelayanan sosial keliling (UPSK)

75

orang disabilitas

Dari UPSK 250.000.000 250.000.000 1. Kadipiro 13


5. Mojosongo 10

6. Jebres 10 7. Laweyan 10

4

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker

Pencaker siap menghadapi MEA

Pelatihan komputer

10 orang 5 kelurahan di 5 kec.

150.000.000 150.000.000

Pelatihan Menjahit

10 orang

Pelatihan Otomotif

10 orang

Pelatihan Salon

10 orang

5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan :

Menciptakan lapangan kerja

Pelatihan Keterampilan Wira usaha Boga.

80 orang Kadipiro 20 Purwodiningratan 20 Sondakan20 Jagalan 20

150.000.000 150.000.000

III - 47



Anggaran (Rp)


Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan : Pengarahan dan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran untuk memenuhui kebutuhan SDM

Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran, mendapatkan lap pekerjaan, menopang ketahanan pangan nasional

Penempatan Transmigran ke daerah transmigrasi

10 KK 5 kelurahan di 5 kec.

113.788.000 113.788.000

JUMLAH 13.257.900.000 23.125.000 1.516.288.000 14.797.313.000 BAGIAN PEREKONOMIAN

1 Raskin Meningkatkan kesejahteraan warga yang kurang mampu

Pembagian beras

29.043 RTS

KK Kota Surakarta

259.000.000 259.000.000

2 Bantuan Pangan (CSR Bank Jateng)

Meningkatkan kekejahteraan warga yang kurang mampu

Bantuan Tunai dan Non Tunai

2 Kelurahan Kel. Kmlayan dan Kel. Kratonan

141.680.000

JUMLAH 400.680.000

III - 48

2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Klaster II Alokasi anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

pada Klaster II tahun 2016 adalah sebesar Rp31.094.618.000,-. Anggaran

tersebut terdiri dari APBN sebesar Rp23.350.524.000 (75,10%), APBD

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp260.000.000,- (0,84%), dan APBD Kota

Surakarta sebesar Rp7.484.094.000,- (24,07%) seperti yang tersaji pada

grafik di bawah ini.

Gambar 3.19

Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Klaster II Kota Surakarta Tahun 2016

Dari besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan pada klaster II,

secara rinci pelaksanaannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Badan Lingkungan Hidup

Program yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup adalah

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan bertujuan terlatih

dan tersosialisasinya masyarakat tentang pengelolaan persampahan

dengan kegiatan terselenggaranya sarasehan Bank Sampah. Sasaran

dari kegiatan ini difokuskan pada 5 kelurahan antara lain Kelurahan

Kadipiro, Kelurahan Pajang, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Tipes

dan Kelurahan Majosongo. Anggaran untuk kegiatan ini sebanyak

Rp.2.500.000.- sumber dana berasal dari DBHCHT.

III - 49

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat PP PA & KB

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Kegiatan TNI Manunggal Desa/TMMD bertujuan meningkatkan

mobilisasi penduduk. Pada Kelurahan Pajang RT 2 RW 8

dilaksanakan kegiatan perbaikan talud (Kalibrojo) 70 m x 5 m x 1

m sejauh 70 m, Pelebaran jembatan sebanyak 1 buah, dan paving

jalan 70 M x 1,5 m sejauh 31 m, sedangkan pada Kelurahan

Nusukan dilaksanakan kegiatan saluran air sepanjang 31 m,

pelebaran jembatan 7,5m dan normalisasi saluran air 132 m.

Besarnya anggaran untuk kegiatan TNI Manunggal Desa/TMMD

adalah Rp300.000.000,- untuk masing-masing Kelurahan Pajang

dan Nusukan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kota

Surakarta.

2) Hibah (pendukung TMMD) bertujuan untuk menciptakan

perumahan sehat. Kegiatan dari program ini adalah perbaikan

RTLH yang sasarannya 20 rumah di Kelurahan Pajang RT 2/RW

8 dan 30 rumah di Kelurahan Nusukan RW 9. Anggaran kegiatan

perbaikan RTLH adalah Rp140.000.000,- untuk Kelurahan Pajang

dan Rp210.000.000 untuk Kelurahan Nusukan bersumber dari

APBD Kota Surakarta.

3) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

sejahtera (P2MBG) berupa kegiatan pelatihan agar terbentuk

usaha rumah tagga secara mandiri. Sasarannya adalah 200 orang

di Kelurahan Kadipiro. Besarnya anggaran untuk Program

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

sejahtera (P2MBG) sejumlah Rp1.000.000.000,- sumber dana

berasal DBHCHT.

c. Dinas Pekerjaan Umum

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin

bertujuan membantu masyarkaat miskin untuk mendapatkan air

bersih yang murah berupa 1 unit sumur dalam, tandon air,

jaringan perpipaan, dan sambungan rumah (SR). Total Penerima

kegiatan ini 589 SR yang tersebar di Kelurahan Mojosongo

sebanyak 464 SR dan di Kelurahan Kadipiro sebanyak 125 KK.

III - 50

Anggaran untuk kegiatan ini sebanyak Rp1.034.242.000 berasal

dari DAK IPD untuk Kp. Pelangi RW 28 dan Kp. Randusari RW

XXX Kelurahan Mojosongo, Rp1.000.000.000,- berasal dari APBD

Kota Surakarta untuk Kp. Tawangsari RT. 03 RW. XXIV dan Kp.

Kepuhsari RW. XI Kelurahan Mojosongo, dan Rp.517.121.000

berasal dari APBN untuk Kp. Ngipang RT 01, 05, 06, 07 / RW. 28

Kelurahan Kadipiro.

2) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat Miskin

bertujuan Mengurangi dampak dari sanitasi yang buruk terhadap

kesehatan masyarakat berupa 1 unit IPAL Komunal, jaringan

perpipaan, dan sambungan rumah (SR) dengan sasaran 50 KK di

Kelurahan Semanggi RW 23. Anggaran untuk kegiatan

Penyediaan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat Miskin sebesar

Rp400.000.000 berasal dari dana DAK dan APBD.

3) Penyediaan Rumah Susun/Rumah Deret bertujuan memenuhi

kebutuhan hunian warga MBR Surakarta berupa 1 block

Rusunawa dengan sasaran 98 KK. Anggaran dari Kegiatan

Penyediaan Rumah Susun/Rumah Deret sebesar

Rp15.000.000.000,- berasal dari APBN.

4) Peningkatan kualitas Kawasan Permukian Kumuh bertujuan untuk

mengurangi jumlah luasan kawasan permukiman kumuh.

Sasarannya di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Semanggi.

Anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas kawasan

permukian kumuh sebesar Rp6.411.940.000,- yang sumber dana

berasal dari APBN.

5) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

yang mempunyai output untuk pengadaan tanah untuk Rusunawa

dan pematangan lahan serta penyiapan jalan masuk ke

Rusunawa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hunian warga

MBR Surakarta. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar

Rp1.577.000.000,- untuk pengadaan tanah dan

RP1.224.300.000,- untuk pematangan lahan, yang

keseluruhannya bersumber dari APBD Kota Surakarta.

III - 51

d. Kelurahan Semanggi

1) Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpusatakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat bertujuan terwujudnya Taman Cerdas.

Sasaran dari kegiatan ini adalah 1 unit terwujudnya Taman

Cerdas di Eks Makam Mipitan. Anggaran utuk program ini

sebesar Rp1.500.000.000,- yang sumber dana berasal dari APBD

Kota Surakarta

2) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan bertujuan terlaksananya program penanggulangan

kemiskinan tingkat kelurahan berupa terselenggaranya Tim

Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dengan sasaran 4

kegiatan di kelurahan Semanggi. Anggran untuk Program

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenja sebesar Rp18.380.000,- dengan sumber dana berasal

dari APBD Kota Surakarta

3) Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan bertujuan

Terwujudnya jalan kampung yang memadahi dengan kegiatan

Pembangunan jalan kampung (pavingisasi) sejauh 400 m2 di

Kelurahan Semanggi RW VI & XVI. Anggaran untuk Program

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan sebesar

Rp100.000.000,- yang sumber dananya berasal dari APBD Kota

Surakarta

e. Kelurahan Pajang

Program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pajang adalah Program

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang bertujuan

Terlaksananya penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan berupa :

1) Penguatan kelembagaan TPKK Kel. Pajang (koordinasi internal)

sebanyak 4 kegiatan dengan dana sebesar Rp9.290.000,-.

2) Mengikuti bintek-bintek & sosialisasi yang diadakan TKPKD Kota

(Pokja Data, Pokja Kemitraan, Pokja Pengaduan) sebanyak 1

kegiatan dengan dana sebesar Rp3.300.000,-.

III - 52

3) Sosialisasi TPKK kepada masyarakat kel. Pajang sebanyak 2

kegiatan dengan dana sebesar Rp3.000.000,-.

4) Rapat-rapat pleno untuk evaluasi dan pelaporan TPKK kepada

TKPKD Kota Surakarta sebanyak 4 kegiatan dengan dana

sebesar Rp1.500.000,-.

5) Melaksanakan program-program kegiatan yang diamanatkan

TKPKD Kota Surakarta sebanyak 5 Kegiatan dengan dana

sebesar Rp1.290.000,-.

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pajang

dengan dana berasal dari APBD Kota Surakarta.

f. Kelurahan Mojosongo

Kegiatan TPKK bertujuan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan kesenjangan dengan kegiatan

terselenggara TPKK di Kelurahan Mojosongo. Anggaran untuk program

TPKK sebesar Rp18.380.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

g. Kelurahan Tipes

1) Bantuan modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah bertujuan

meningkatkan modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah

dengan hasil kegiatan berupa Pemberian bantuan modal bagi

usaha kecil dan menengah yang sasarannya adalah 2 orang di

RW 6 Kelurahan Tipes. Anggaran untuk program Bantuan modal

bagi pelaku usaha kecil dan menengah sebesar Rp2.000.000,-

yang bersumber dari APBD Kota Surakarta

2) Bantuan modal bagi keluarga tidak mampu bertujuan

meningkatkan perekonomian bagi keluarga tidak mampu dengan

hasil kegiatan berupa melaksanakan pemberian bantuan modal

bagi keluarga tidak mampu yang sasarannya adalah 5 orang di

RW 2 Kelurahan Tipes. Anggaran untuk program bantuan modal

bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp10.000.000,- yang

bersumber dari APBD Kota Surakarta

3) Kursus keterampilan menyulam bertujuan meningkatkan

kapasitas keterampilan bagi warga masyarakat dengan hasil

kegiatan berupa melaksanakan kursus dan pelatihan yang

III - 53

sasarannya adalah 10 orang di RW 3 Kelurahan Tipes. Anggaran

untuk program kursus keterampilan menyulam sebesar

Rp.5.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Surakarta

4) Pelatihan kewirausahaan bertujuan memberikan keterampilan

berwirausaha dengan hasil kegiatan berupa melaksanakan

pelatihan bagi warga yang sasarannya adalah 20 orang di RW 1

Kelurahan Tipes. Anggaran untuk program kursus keterampilan

menyulam sebesar Rp.3.000.000 yang bersumber dari APBD

Kota Surakarta

5) Pelatihan membuat snack, menjahit, sablon, dll. bertujuan

memberikan keterampilan berwirausaha dengan hasil kegiatan

berupa meningkatkan kapasitas keterampilan dalam berwirausaha

yang sasarannya adalah 6 kegiatan di RW 2 Kelurahan Tipes.

Anggaran untuk pelatihan membuat snack, menjahit, sablon, dll

sebesar Rp.6.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta

6) Kursus dasar salon bertujuan memberikan keterampilan dasar

bagi warga yang memulai usaha salon dengan hasil kegiatan

berupa Melaksanakan kursus dasar salon yang sasarannya

adalah 4 orang di RW 13 Kelurahan Tipes. Anggaran untuk

kursus dasar salon sebesar Rp.4.000.000,- yang bersumber dari

APBD Kota Surakarta.

7) Bantuan gerobak dorong, bantuan modal UMKM, penambahan

modal simpan pinjam bertujuan memberikan kemudahan

pedagang dalam berjualan dan menambah modal usaha bagi

UMKM dengan hasil kegiatan berupa memberikan bantuan

gerobak dorong dan bantuan modal usaha bagi UMKM sebanyak

1 paket di RW 12 Kelurahan Tipes. Anggaran untuk bantuan

gerobak dorong, bantuan modal UMKM, penambahan modal

simpan pinjam sebesar Rp4.000.000,- yang bersumber dari APBD

Kota Surakarta.

Secara terperinci program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan pada klaster II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

III - 54

Tabel 3.7 Klaster II Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016


Sasaran Fokus/ Lokus

Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terlatihnya dan tersosialisasinya ke masyarakat tentang pengelolaan persampahan

terselenggaranya sarasehan Bank Sampah

5 Kel Kadipiro, Pajang,

Semanggi, Tipes dan Majosongo

2.500.000 2.500.000

JUMLAH - - 2.500.000 2.500.000 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP PA & KB 1

Kegiatan TNI Manunggal Desa/TMMD

Meningkatkan mobilisasi penduduk

Perbaikan Talud (Kalibrojo) 70 m x 5 m x 1 m

70 m Pajang RT 2 RW 8

130.000.000 170.000.000 300.000.000

Pelebaran jembatan

1 bh

Pavng jalan 70 M x 1,5, m

70 m

Saluran Air 31 m Nusukan RW 9

130.000.000 170.000.000 300.000.000 Pelebaran jembatan

7,5 m

Normalisasi Saluran Air

132 m

2 Hibah (pendukung TMMD)

Menciptakan perumahan sehat

Perbaikan RTLH 20 rumah Pajang RT 2 RW 8

140.000.000 140.000.000

Perbaikan RTLH 30 rumah Nusukan RW 9 210.000.000 210.000.000 3 Penyuluhan bagi

ibu rumah tangga dalam membangun

Menciptakan lapangan usaha baru bagi ibu rumah tangga

Terbentuknya usaha rumah tangga secara mandiri

200 orang kadipiro 1.000.000.000 1.000.000.000

III - 55



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 keluarga sejahtera (P2MBG)

(Pelatihan)

JUMLAH - 260.000.000 1.690.000.000 1.950.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin

1. Kel Mojosongo - Kp. Pelangi RW.

28 Membantu masyarkaat miskin untuk mendapatkan air bersih yang murah

1 unit sumur dalam, tandon air, jaringan perpipaan, dan sambungan rumah (SR)

128 SR Daerah rawan air

517.121.000 - - 517.121.000

- Kp. Randusari RW. XXX

Membantu masyarkaat miskin untuk mendapatkan air bersih yang murah



517.121.000 - - 517.121.000

- Kp. Tawangsari RT. 03 RW. XXIV




- - 500.000.000 500.000.000

- Kp. Kepuhsari RW. XI




- - 500.000.000 500.000.000

2. Kel. Kadipiro

III - 56



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Kp. Ngipang RT

01, 05, 06, 07 / RW. 28


125 KK Daerah rawan air

517.121.000 0 0 517.121.000

2 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat Miskin

Mengurangi dampak dari sanitasi yang buruk terhadap kesehatan masyarakat

1 unit IPAL Komunal, jaringan perpipaan, dan sambungan rumah (SR)

50 KK Daerah rawan

sanitasi

344.546.000 0 55.454.000 400.000.000

1. Kel Semanggi RW 23

3 Penyediaan Rumah Susun/Rumah Deret

Memenuhi kebutuhan hunian warga MBR Surakarta

1 block Rusunawa

98

KK Kawasan permukiman

15.000.000.000

15.000.000.000

- Kel. Mojosongo 4 Peningkatan

kualitas Kawasan Permukian Kumuh

Mengurangi jumlah luasan kawasan permukiman kumuh

1 kawasan ha kawasan permukiman

kumuh

6.411.940.000 0 0 6.411.940.000

2. Kel Semanggi 1 kawasan ha 5 Pembangunan

sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Memenuhi kebutuhan hunian warga MBR Surakarta

Pengadaan Tanah untuk Rusunawa

1 Paket

1.577.000.000 1.577.000.000

Pematangan Lahan dan Penyiapan Jalan Masuk

1 paket

1.224.300.000 1.224.300.000

JUMLAH 23.307.849.000 - 3.856.754.000 27.164.603.000 Kelurahan Semanggi 1 Supervisi, Terwujudnya Taman Cerdas 1 Unit Eks Makam 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000

III - 57



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pembinaan dan stimulasi pada perpusatakaan umum, perpustakaan khusu, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Taman Cerdas Mipitan

2 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan

Terselenggaranya Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

4 kegiatan Kelurahan Semanggi

0 0 18.380.000 18.380.000

3 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Terwujudnya jalan kampung yang memadahi

Pembangunan jalan kampung (pavingisasi)

400 M2 Kelurahan Semanggi

RW VI & XVI

0 0 100.000.000 100.000.000

JUMLAH 0 0 1.618.380.000 1.618.380.000 Kelurahan Pajang 1 Program

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Terlaksananya penanggulangan kemiskinan

Rumusan penanggulangan kemiskinan :

1.803 KK kelurahan Pajang

18.380.000 18.380.000

a. Penguatan kelembagaan TPKK Kel. Pajang

4 Keg 9.290.000 9.290.000

III - 58



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (koordinasi internal) b. Mengikuti bintek-bintek & sosialisasi yang diadakan TKPKD Kota (Pokja Data, Pokja Kemitraan, Pokja Pengaduan)

1 3.300.000 3.300.000

c. Sosialisasi TPKK kepada masyarakat kel. Pajang

2 Keg 3.000.000 3.000.000

d. Rapat-rapat pleno untuk evaluasi dan pelaporan TPKK kepada TKPKD Kota Surakarta

4 Keg 1.500.000 1.500.000

e. Melaksanakan program-program kegiatan yang diamanatkan TKPKD Kota Surakarta

5 Keg 1.290.000 1.290.000

JUMLAH 0 0 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Mojosongo 1 TPKK Pelaksanaan

upaya-upaya penanggulangan

Terselenggaranya TPKK di kelurhaan

18.380.000 18.380.000

III - 59



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kemiskinan dan penurunan kesenjangan

mojosongo

JUMLAH 0 0 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Tipes 1 Bantuan modal

bagi pelaku usaha kecil dan menengah

meningkatkan modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah

Pemberian bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah

2 Orang RW 6 2.000.000 2.000.000

2 bantuan modal bagi keluarga tidak mampu

meningkatkan perekonomian bagi keluarga tidak mampu

melaksanakan pemberian bantuan modal bagi keluarga tidak mampu

5 Orang RW 2 10.000.000 10.000.000

3 kursus keterampilan menyulam

meningkatkan kapasitas keterampilan bagi warga masyarakat

melaksanakan kursus dan pelatihan

10 Orang RW 3 5.000.000 5.000.000

4 pelatihan kewirausahaan

memberikan keterampilan berwirausaha

Melaksanakan pelatihan bagi warga

20 Orang RW 1 3.000.000 3.000.000

5 pelatihan membuat snack, menjahit, sablon, dll

meningkatkan kapasitas keterampilan dalam berwirausaha

Melaksanakan pelatihan membuat snack, menjahit, dan sablon

6 Keg RW 2 6.000.000 6.000.000

6 kursus dasar salon

memberikan keterampilan dasar bagi waega yang memulai usaha salon

Melaksanakan kursus dasar salon

4 Orang RW 13 4.000.000 4.000.000

7 bantuan gerobak dorong, bantuan

memberikan kemudahan

memberikan bantuan gerobak

1 paket RW 2 54.000.000 54.000.000

III - 60



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 modal UMKM, penambahan modal simpan pinjam

pedagang dalam berjualan dan menambah modal usaha bagi UMKM

dorong dan bantuan modal usaha bagi UMKM

8 TKPK JUMLAH 0 0 84.000.000 84.000.000

Kelurahan Kadipiro 1 Ekonomi

Kerakyatan meningkatkan dan mengentaskan taraf hidup masyarakat miskin melalui pendidikan keterampilan dan bantuan modal

1. Pelatihan managemen perkoperasioan

23 Klp RW I, III, IV, V, VIII, XI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXXI, XXXII, XXXIV

11.300.000 11.300.000

2. Pelatihan keterampilan sangkar burung

9 RT IX 5.000.000 5.000.000

3. Pelatihan pembudidayakan hortikultura

5 RT V 3.000.000 3.000.000

4. Pelatihan pemanfaatan limbah

5 RT V 3.000.000 3.000.000

5. Bantuan tambahan modal usaha

24 RT I, IV, VIII, XIV 92.000.000 92.000.000 25 Org VIII, XI, XIX 44.000.000 44.000.000

6. Pelatihan ekonomi kreatif

5 RT V 3.000.000 3.000.000

7. pelatihan pembuatan roti, rias pengantin, jahit, servis

7 Klp X, XIII 20.000.000 20.000.000

III - 61



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bengkel, wira usaha

8. Memberi bantuan peralatan dapur usaha kecil menengah (UKM)

48 RT 1 s/d 34 14.400.000 14.400.000

JUMLAH 0 0 195.700.000 195.700.000 PN-P3KP (KOTAKU) Kelurahan Kadipiro 1 Pelatihan Aparat

Kelurahan, LKM dan Relawan

Penguatan Kepada Masyarakat, Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan Kadipiro

Meningaktnya Kualitas Sumberdaya Masyarakat, Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan, Selain itu Meningkatnya pemahaman semua pelaku dalam penanganan kumuh kelurahan

1 Paket Kelurahan Kadipiro

1.500.000 0 0 1.500.000

2 Pelatihan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)

Peningkatan Kapasitas bagi Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam rangka menyusun

Paham terkait dengan perencanaan di tingkat kelurahan dalam rangka penanganan


1.500.000 0 0 1.500.000

III - 62



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 perencanaan di tingkat Kelurahan

maslah kumuh

3 Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan (O & P) Skala Lingkungan

Peningkatan Kapasitas Bagi tim Operasional dan Pemeliharaan skala lingkungan

Paham dalam operasional dan pemeliharaan pasca pelaksanaan kegiatan Infrastruktur


575.000 0 0 575.000

4 Pelatihan KSM Peningakatan Kapasitas KSM dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelompok

Paham akan pengembangan ketrampilan bagi anggota kelompoknya dalam hal kewirausahaan


1.125.000

0 0 1.125.000

5 Pelatihan Komputer

Peserta mengenal, memahami dan mampu mengelola aplikasi software untuk UPK

Pembukuan UPK yang sudah Komputersasi dan mampu memasarkan produk unggulan KSM melalui website


350.000 0 0 350.000

6 Media Warga Mengembangkan jiwa enterpreanur dalam memanfaatkan dan membangun media warga yang berkelanjutan

LKM mampu mengembangkan media warga dalam mensosialisasikan program, pelaksanaan program KOTAKU


1.085.000 0 0 1.085.000

7 OJT (On Job Review Tersusunya 1 Paket Kelurahan 2.400.000 0 0 2.400.000

III - 63



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Training) penyusunan profil

permukiman membangun visi, dan RPK, PS, penyusunan RPLP tingkat kelurahan

dokumen Pemetaan Swadaya (PS), Rencana Penataan Lingkungan dan permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan dan Permukiman (RTPLP) tingkat Kelurahan

Kadipiro

Kelurahan Pajang 1 Pelatihan Aparat



Meningaktnya Kualitas Sumberdaya Masyarakat, Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan, Selain itu Meningkatnya pemahaman semua pelaku dalam penanganan kumuh kelurahan

1 Paket Kelurahan Pajang

1.500.000 0 0 1.500.000

2 Pelatihan TIPP (Tim Inti

Peningkatan Kapasitas bagi

Paham terkait dengan

1 Paket 1.500.000 0 0 1.500.000

III - 64



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perencanaan Partisipatif)

Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam rangka menyusun perencanaan di tingkat Kelurahan

perencanaan di tingkat kelurahan dalam rangka penanganan maslah kumuh




1 Paket 575.000 0 0 575.000



1 Paket 1.125.000 0 0 1.125.000




1 Paket 350.000 0 0 350.000

6 Media Warga Mengembangkan jiwa enterpreanur dalam memanfaatkan dan membangun

LKM mampu mengembangkan media warga dalam mensosialisasika

1 Paket 1.085.000 0 0 1.085.000

III - 65



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 media warga yang berkelanjutan

n program, pelaksanaan program KOTAKU

7 OJT (On Job Training)

Review penyusunan profil permukiman membangun visi, dan RPK, PS, penyusunan RPLP tingkat kelurahan

Tersusunya dokumen Pemetaan Swadaya (PS), Rencana Penataan Lingkungan dan permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan dan Permukiman (RTPLP) tingkat Kelurahan

1 Paket 2.400.000 0 0 2.400.000

Kelurahan Semanggi 1 Pelatihan Aparat



Meningaktnya Kualitas Sumberdaya Masyarakat, Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan, Selain itu Meningkatnya pemahaman semua pelaku dalam

1 Paket Kadipiro 1.500.000 0 0 1.500.000

III - 66



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 penanganan kumuh kelurahan


Peningkatan Kapasitas bagi Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam rangka menyusun perencanaan di tingkat Kelurahan

Paham terkait dengan perencanaan di tingkat kelurahan dalam rangka penanganan maslah kumuh

1 Paket Kadipiro 1.500.000 0 0 1.500.000




1 Paket Kadipiro 575.000 0 0 575.000



1 Paket Kadipiro 1.125.000 0 0 1.125.000




1 Paket Kadipiro 350.000 0 0 350.000

III - 67



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Media Warga Mengembangkan

jiwa enterpreanur dalam memanfaatkan dan membangun media warga yang berkelanjutan


1 Paket Kadipiro 1.085.000 0 0 1.085.000




1 Paket Kadipiro 2.400.000 0 0 2.400.000

Kelurahan Tipes 1 Pelatihan Aparat



Meningaktnya Kualitas Sumberdaya Masyarakat, Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan,

1 Paket Kadipiro 1.500.000 0 0 1.500.000

III - 68



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selain itu Meningkatnya pemahaman semua pelaku dalam penanganan kumuh kelurahan




1 Paket Kadipiro 1.500.000 0 0 1.500.000




1 Paket Kadipiro 575.000 0 0 575.000



1 Paket Kadipiro 1.125.000 0 0 1.125.000


Peserta mengenal, memahami dan

Pembukuan UPK yang sudah Komputersasi

1 Paket Kadipiro 350.000 0 0 350.000

III - 69



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mampu mengelola aplikasi software untuk UPK

dan mampu memasarkan produk unggulan KSM melalui website



1 Paket Kadipiro 1.085.000 0 0 1.085.000




1 Paket Kadipiro 2.400.000 0 0 2.400.000

Kelurahan Mojosongo 1 Pelatihan Aparat


Penguatan Kepada Masyarakat,

Meningaktnya Kualitas Sumberdaya

1 Paket Kadipiro 1.500.000 0 0 1.500.000

III - 70



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan Kadipiro

Masyarakat, Lembaga di Kelurahan dan Aparat Kelurahan, Selain itu Meningkatnya pemahaman semua pelaku dalam penanganan kumuh kelurahan




1 Paket Kadipiro 1.500.000 0 0 1.500.000




1 Paket Kadipiro 575.000 0 0 575.000

4 Pelatihan KSM Peningakatan Kapasitas KSM dalam rangka pengelolaan sumberdaya

Paham akan pengembangan ketrampilan bagi anggota kelompoknya

1 Paket Kadipiro 1.125.000 0 0 1.125.000

III - 71



Anggaran (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kelompok dalam hal

kewirausahaan 5 Pelatihan

Komputer Peserta mengenal, memahami dan mampu mengelola aplikasi software untuk UPK


1 Paket Kadipiro 350.000 0 0 350.000



1 Paket Kadipiro 1.085.000 0 0 1.085.000




1 Paket Kadipiro 2.400.000 0 0 2.400.000

JUMLAH 42.675.000 - - 42.675.000

III - 72

3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Klaster III Alokasi anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

pada Klaster III tahun 2016 adalah sebesar Rp2.773.971.500. Anggaran

tersebut bersumber dari APBD Kota Surakarta sebesar Rp1.856.670.000,-

(66,93%) dan kontribusi CSR sebesar Rp917.301.500,- (33,07%), seperti

tersaji pada grafik di bawah ini.

APBD Kota1.856.670.000

66,93%

CSR917.301.500

33,07%

Klaster III

Gambar 3.20

Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Klaster III Kota Surakarta Tahun 2016

Dari besarnya anggaran tersebut, secara rinci pelaksanaannya melalui

program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Dinas Pertanian

1) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian adalah

Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul yang tujuannya, yaitu

sosialisasi teknologi budidaya perikanan yumina dan bumina

dengan hasil kegiatan berupa meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang budidaya perikanan YUMINA BUMINA.

Jumlah sasarna kegiatan ini sebanyak 50 orang yang difokuskan

pada kelompok tani Kelurahan Kadipiro, Mojosongo Semanggi,

Pajang, Tipes, Joyotakan, Serengan, Sumber, Kerten, Sondakan,

Gandekan, Joyosuran, Banyuanyar, Sangkrah, Karangasem.

Anggaran untuk kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

III - 73

sebesar Rp.50.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Surakarta.

2) Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan

Kegiatan berupa penyediaan sarana produksi pertanian/

perkebunan. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana

prasarana dan bibit tanaman pertanian/perkebunan bagi

masyarakat yang sasarannya meliputi 50 batang pohon mangga,

50 batang pohon matoa, 50 batang pohon kelengkeng, 200

batang bibit mangga, 200 batang bibit rambutan, 200 batang bibit

sirsak, 500 pot sayuran, 25 unit vertikulur, 500 polibag tanaman

jahe merah, dan 300 polibag tanaman jeruk dengan anggaran

sejumlah Rp.300.000.000,- yang berasal dari APBD Kota

Surakarta

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan teknis IKM dengan kegiatan yang

meliputi : 1) Pelatihan Pengolahan Makanan Kering, 2) Pelatihan

Pengolahan Makanan Basah, 3) Pelatihan Handicraft Rajut (alas

kaki), 4) Pelatihan Sablon, 5) Pelatihan Craft, 6) Pelatihan Letter.

Sasaran dari program ini adalah 20 orang pada masing-masing 6

kegiatan yang telah disebutkan diatas. Anggaran untuk Program

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dengan total sebesar


2) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk bertujuan

Terlaksananya pasar murah dan pemberian bantuan sembako

bagi masyarakat miskin (terbagi untuk Hari Raya idul fitri dan

Natal). Sasaran dari program ini 5.000 orang masyarakat RTS

adalah Gakin yang dilokuskan 5 kelurahan sbg lokasi pembagian

sembako gratis pada wilayah Kecamatan di Kota Surakarta

(Sumber; Sudiroprajan; Kedunglumbu; Tipes dan Penumping

serta Kerten, Danukusuman, Kestalan, Semanggi, Pucangsawit)

Anggaran untuk Program Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk dengan total sebesar Rp500.000.000,- yang

bersumber dari APBD Kota Surakarta.

III - 74

3) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat

Jaringan Klaster Industri bertujuan menghasilkan produk yang

berkualitas dan bersertifikasi, perluasan jaringan pemasaran serta

permodalan dengan hasil kegiatan seperti Fasilitasi dan registrasi

HKI dan SNI dan Pendampingan pelaku industri. Sasaran dari

Program ini sebanyak 25 IKM di kota Surakarta. Anggran dari

Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri berasal dari APBD Kota

Surakarta sebesar Rp51.100.000,-.

c. Dinas Koperasi dan UMKM

1) Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM bertujuan

Meningkatkan promosi dan jejaring pasar produk KUMKM dengan

kegiatan berupa Inacraft 2016 dan Gelar Potensi Produk

Kelurahan. Pada kegiatan inacraft 2016 jumlah sasarannya

sebanyak 3 KUMKM di kelurahan Pajang dan Semanggi dengan

anggaran sebesar Rp25.650.000,- bersumber APBD Kota

Surakarta sedangkan Kegiatan Gelar Potensi Produk Kelurahan

jumlah sasarannya sebanyak 3 KUMKM di Kelurahan Pajang,

Tipes, Kadipiro dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-

bersumber APBD Kota Surakarta.

2) Pendidikan dan Pelatihan bertujuan Meningkatkan Keterampilan

Pengembangan Usaha Menciptakan Wirausaha Baru dengan

kegiatan Diklat Boga sebanyak 9 orang, Diklat Rajut sebanyak 14

orang, Diklat AMT sebanyak 20 orang, Diklat Manajemen

Keuangan sebanyak 15 orang, Diklat Sulam sebanyak 20 orang,

Diklat Salon sebanyak 5 orang, Diklat PIRT sebanyak 7 orang,

Diklat Payet sebanyak 10 orang, Diklat membatik sebanyak 5

orang, Diklat Kain Perca sebanyak 10 orang, Diklat Blangkon 6

orang yang keseluruhan kegiatan dilaksanakan di 5 kelurahan.

Anggaran dari program Pendidikan dan Pelatihan sebesar


3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi bertujuan

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi (Pra

Koperasi menjadi Badan Hukum Koperasi) dengan hasil kegiatan

III - 75

berupa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-

prinsip berkoperasi. Sasaran dari program ini sebanyak 160 orang

yang tersebar di 5 kelurahan. Anggaran dari program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi sebesar Rp22.000.000,- yang


d. Dinas Pengelolaan Pasar

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pegelolaan Pasar adalah

Prgram Pembinaan PKL dan Asongan dengan kegiatan Penataan

tempat berusaha bagi PKL dan Asongan. Tujuan dilaksanakan program

ini untuk terciptanya tempat berjualan yang rapi dan tertib. Sasaran dai

kegiatan ini sebanyak 65 unit gerobak yang difokuskan pada 55 PKL

City Walk yang ditata ulang di Sriwedari, 10 PKL Kelurahan Piloting

(Tiap Kelurahan Piloting Project mendapatkan masing masing 2

gerobak). Anggaran untuk Program ini sebesar Rp420.000.000,- yang


e. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai 3 program/kegiatan antara lain :

1) Program Pembangunan Sarana Publik bertujuan meningkatkan

penghasilan PKL dengan sasaran 60 unit shelter PKL di Jl.

Kebangkitan Nasional. Anggaran untuk Program Pembangunan

Sarana Publik sebesar Rp561.435.000,- yang bersumber dari

CSR BTN.


pelayanan publik dengan sasaran 3 unit paturasan di Jl. Slamet

Riyadi. Anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana Publik

sebesar Rp310.908.000,- yang bersumber dari CSR Taspen.


penghasilan pedagang pasar dengan kegiatan Rehab sarana

pasar mojosongo. Anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana

Publik sebesar Rp44.958.500,- yang bersumber dari CSR PT

Bank Danamon.

Secara terperinci program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

pada klaster III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

III - 76

Tabel 3.8 Klaster III Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Tahun 2016

No Program / Kegiatan Tujuan Output Sasaran

Fokus / Lokus Anggaran (Rp)

Jumlah Satuan APBN APBD PROV APBD KOTA TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Pertanian 1 Program

Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Sosialisasi teknologi budidaya perikanan yumina dan bumina

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya perikanan YUMINA BUMINA

50 orang klpk tani, PKK, kelurahan : kadipiro, mojosongo semanggi, pajang, tipes, joyotakan, serengan, sumber, kerten, sondakan, gandekan, joyosuran, banyuanyar, sangkrah, karangasem

50.000.000 50.000.000

2 Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

tersedianya sarana prasarana dan bibit tanaman pertanian/ perkebunan bagi masyarakat

pohon mangga 50 batang masyarakat/ kelompok tani

300.000.000

300.000.000

Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

pohon matoa 50 batang pohon kelengkeng

50 batang

bibit mangga 200 batang bibit kelengkeng

200 batang

bibit rambutan 100 batang bibit sirsak 100 batang

III - 77




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sayuran 500 pot vertikultur 25 unit tanaman jahe merah

500 polibag

tanaman jeruk purut

300 polibag

JUMLAH 350.000.000 350.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta

1

2

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya kemampuan teknis IKM

Pelatihan Pengolahan Makanan Kering

20 orang Kota Surakarta 31.400.000 31.400.000


Pelatihan Pengolahan Makanan Basah



Pelatihan Handicraft Rajut (alas kaki)



Pelatihan Sablon



Pelatihan Craft 20 orang Kota Surakarta 37.300.000 37.300.000


Pelatihan Letter 20 orang Kota Surakarta 33.500.000 33.500.000

Pengembangan pasar dan distribusi

Terlaksananya pasar murah

masyarakat RTS adalah

2.500 Orang Lokus : 5 kelurahan sbg

250.000.000 250.000.000

III - 78




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 barang/produk dan pemberian

bantuan sembako bagi masyarakat miskin (terbagi untuk Hari Raya idul fitri dan Natal)

Gakin lokasi pembagian sembako gratis pada wilayah Kecamatan di Kota Surakarta (Sumber; Sudiroprajan; Kedunglumbu; Tipes dan Penumping

2.500 orang 5 kelurahan (Kerten, Danukusuman, Kestalan, Semanggi, Pucangsawit)

250.000.000 250.000.000

3 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Menghasilkan produk yang berkualitas dan bersertifikasi

Fasilitasi dan registrasi HKI dan SNI

25 IKM Kota Surakarta 56.150.000 56.150.000

menghasilkan produk yang berkualitas dan bersertifikasi, perluasan jaringan pemasaran serta permodalan

Pendampingan pelaku industri

KUB Kota Surakarta 51.100.000 51.100.000

JUMLAH - - 824.020.000 824.020.000 Dinas Koperasi dan UMKM

III - 79




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Penyelenggaraan

Promosi Produk UMKM Meningkatkan promosi dan jejaring pasar produk KUMKM

inacraft 2016 3 KUMKM Pajang , Semanggi 25.650.000,00 25.650.000

Gelar Potensi Produk Kelurahan

3 KUMKM Pajang , Tipes, Kadipiro

15.000.000,00 15.000.000

2 Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan Ketrampilan Pengembangan Usaha Menciptakan Wirausaha Baru

1. Diklat Boga 9 Orang 5 kelurahan 200.000.000 200.000.000 2. Diklat Rajut 14 Orang 3. Diklat AMT 20 Orang 4. Diklat Manajemen Keuangan

15 Orang

5. Diklat Sulam Pita

20 Orang

6. Diklat Salon 5 Orang 7. Diklat PIRT 7 Orang 8. Diklat Payet 10 Orang 9. Diklat Membatik

5 Orang

10. Diklat Kain Perca

10 Orang

11. Diklat Blangkon

6 Orang

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi (Pra Koperasi menjadi Badan Hukum Koperasi)

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip berkoperasi

160 orang 5 Kelurahan Pilot Proyek

22.000.000 22.000.000

III - 80




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH - - 262.650.000 262.650.000

Dinas Pengelolaan Pasar 1 Prgram Pembinaan PKL

dan Asongan Terciptanya tempat berjualan yang rapi dan tertib

Pengadaan tenda dan gerobak

± 65 Gerobak

Unit Gerobak : 55 PKL City Walk yang ditata ulang di Sriwedari, 10 PKL Kelurahan Piloting (Tiap Kelurahan Piloting Project mendapatkan masing masing 2 gerobak)

420.000.000 420.000.000

Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan

JUMLAH 0 0 420.000.000 420.000.000 BAGIAN PEREKONOMIAN

1 Pembangunan sarana Publik (CSR BTN)

Meningkatkan penghasilan PKL

Sheletr PKL 60 Shelter

Unit Jl. Kebangkian NasionL

561.435.000

2 Pembangunan sarana Publik (CSR Tspen)

Meningkatkan pelayanan publik

Paturasan 3 Unit Jl. Slamet Riyadi

310.908.000

3 Pembangunan sarana Publik (CSR PT Bank Danamon)

Meningkatkan penghasilan pedagang pasar

Rehab sarana pasar mojosongo

Pasar Mojosongo

44.958.500

JUMLAH 917.301.500

BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN...

Documents

Transcript of BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN...