57

BAB III

ESENSI HUKUM

A. Tujuan Hukum

Pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa

Yunani telos (τέλος) bahwa segala sesuatu bereksistensi

untuk tujuan tertentu.1 Demikian segala sesuatu pasti

memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan

hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai

yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal

sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak

operasional.2 Tujuan hukum untuk mencapai damai

sejahtera dalam masyarakat, dalam hal ketundukan

individu atau masyarakat terhadap hukum hanya

didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang

dilekatkan padanya jelas individu atau masyarakat

mentaati hukum hanya karena dipaksa, maka tidak

ada damai sejahtera dalam masyarakat melaksanakan

hukum tersebut karena hukum ditaati dengan rasa

takut.

1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 89. 2 Ibid., Hlm. 88.

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa

hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga

hal, 1). Kepastian hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna

(doelmatigheid).3

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan

tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum

menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti.

Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum

sungguh-sungguh positif.4 Hukum dituntut untuk

memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum

tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang

yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap

orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang

tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering

terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari

kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan

sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-

undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang

terjadi sebagaimana ada ungkapan: lex duras sed

tamen scripta, yang artinya undang-undang adalah

keras, tetapi mau tidak mau memang demikian

bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka

hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi

sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang

3 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya

Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33. 4 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya

Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33-34.

59

tidak dapat menguras hukum.5 Karena meskipun

kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam

undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut

tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud

kaidah hukumnya.6 Makin banyak hukum memenuhi

syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin

meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam

peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan.

Itulah arti summum ius, summa iniura,7 atau lebih

sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi

adalah ketidakadilan yang tertinggi.8

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk

melindungi kepentingan setiap individu agar mereka

mengetahui mengetahui perbuatan apas saja yang

dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang

dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan

kesewenang-wenangan pemerintah.9 Individu-individu

inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang

memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang

sesungguhnya tidak ditujuakan pada bentuk atau

5 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 53. 6 Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian

Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional), Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2.

7 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 13. 8 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 139 9 Ibid., Hlm. 137.

formal belaka10 tetapi kepada hasrat untuk memberikan

keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa:

bukan penerapan naskah undang-undang secara

membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan

yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh

karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang

semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu

sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian

dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan.

Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah

digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh

keadilan.11

Pendapat berikutnya mengemukakakn tujuan

hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum

harus ditujuakan untuk sesuatu yang berfadah atau

memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang

dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa

hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang

terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-

banyaknya (the greatest good of the greatest number)

pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis

bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan

kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi

jumlah orang yang terbanyak.12

Kelemahan dari ajaran ini adalah kebahagiaan

yang dikemukakan oleh aliran utiliti ini berupa

numerik jadi selama sudah ada sebagian besar

10 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 126. 11 Ibid., Hlm. 126. 12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah

Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hlm. 80.

61

masyarakat yang mendapat keberuntungan oleh

hukum dengan demikian tidak masalah jika ada

sebagiab kecil yang dikorbankan haknya, padahal

hukum melihat dan melindungi manusia bukan hanya

dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapai hukum

juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai

individu. Maka dari itu tidak dibenarkan kalau ada

sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum

harus hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang

paling lemah sekalipun demikian hukum tetap

berorientasi untuk memberikan keadilan. Sebagaimana

menurut O. Notohamidjojo bahwa: “Hukum yang

pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu

tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau

doelmatigheid.”13 Selanjutnya Notohamidjojo

menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu

faset yang terpenting dari pada daya guna14

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan,

menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup

apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara

sama.15 Sedangkan menurut

Sebagaimana dikatakan oleh Tegus Prasetyo

bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum

adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan

13 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya

Media, Salatiga, 2011, Hlm. 35. 14 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya

Media, Salatiga, 2011, Hlm. 35. 15 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya

Media, Salatiga, 2011, Hlm. 34.

itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja

diperoleh manfaat.”16 Geny adalah salah satu ahli yang

juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisir

atau mewujudkan keadilan.17 ia berpendapat

sebagaimana dikutip oleh van Apeldoorn demikian:

Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa

juga memasukkan kepentingan daya guna dan

kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian

keadilan: le juste contient dans ses flancs l’utile.18

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain

daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang

secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum

bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian

dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau

keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan

secara otomatis akan terwujud, karena baik

kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari

keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian

dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan

keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai

sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari

itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Bahkan Gustav Radbruch yang merupakan

pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan

rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam

16 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Op.Cit., Hlm. 133. 17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah

Pengantar, Op.Cit., Hlm. 77. 18 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 16.

63

memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian,

keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch pada akhirnya

mengoreksi pandangannya sendiri19 ia menyatakan

bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.

Selanjutnya ia juga menyatakan, “Est autem jus a

justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam

jus.” Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari

keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena

itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.20

Dalam ajaran Aristoteles dikena adanya dua jenis

keadilan, yaitu keadilan distributief, dan keadilan

commutatief. Keadilan distributief adalah keadilan yang

memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut

jasanya “suum ciuque tribuere”21 Keadilan

communitatief adalah keadilan yang memberikan

kepada setiap orang sama banyaknya, bahwa adil apa

pada pergaulan dalam masyarakat setiap orang

diperlakukan sama tanpa memandang status,

kedudukan dan sebagainya.22

Sebagaimana dikatakan oleh Tegus Prasetyo

bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum

19 Titon Slamet Kurnia, “Hukum dan Keadilan: Isu Bagian

Hulu dan Hilir,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi April

2015, Hlm. 16-19. 20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 89. Dikutip dari Kurt Wilk, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin, Cambridge, Harvard

University Press, 1950, Hlm. 73. 21 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11-13. 22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah

Pengantar, Op.Cit., Hlm. 79.

adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan

itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja

diperoleh manfaat.”23 Namun harus diantisipasi juga

bahwa peradilan akan lepas dan tanpa kontrol kalau

kita, membiarkan hakim bertindak sebagai bon juge24

untuk itu perintah kepada ahli hukum untuk tetap

berada ditengah-tengah dan tetap menjaga

keseimbangan antara keterikatan dan kebebasan.25

Dengan demikian ketertiban dapat dijaga sebagaimana

tujuan hukum ialah: tata tertib masyarakat yang damai

dan adil. Meniadakan pandangan keadilan dari hukum

berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.26

Hukum di atas segala-galanya harus adil.27

L.J. van Apeldoorn, dalam buku yang berjudul

Pengantar Ilmu Hukum mengatakan bahwa “Tujuan

hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai.

Hukum menghendaki perdamaian. Sebagaimana

diungkapkan dalam salah satu prolog dari hukum

rakyat “Frangka Salis”, lex salica”28 Lanjut van

Aperdoon bahwa: “apa yang kita sebut tertib hukum

mereka sebut damai (vrede). Keputusan hakim, disebut

vredeban (vredegebod), kejahatan berarti pelanggaran

perdamaian (vredebreuk), penjahat dinyatakan tidak

23 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Op.Cit., Hlm. 133. 24 Hakim sendiri yang menentukan apa yang adil. 25 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 130. 26 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 16. 27 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 89. 28 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 10.

65

damai (vredelos), yaitu dikeluarkan dari perlindungan

hukum.”29

Dalam mewujudkan perdamaian sebagai tujuan,

hukum mewujudkannya dengan cara melindungi

kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu,

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan

sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.30

Untuk itu hukum harus menjaga keseimbangan dalam

melindungi kepentingan manusia sebagai individu

dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan

masyarakat. Karena selain melindungi individu hukum

juga harus ditujukan untuk mengabdi kehidupan

bersama.31

Permasalahan yang selalu terjadi adalah

kepentingan dari manusia sebagai individu tidak jarang

atau bahkan lebih sering sifatnya bertentangan dengan

kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan

masyarakat. Pertentangan kepentingan ini selalu akan

menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara

semua orang melawan semua orang32, dalam hal ini

hukum selalu hadir sebagai perantara untuk

mempertahankan perdamaian dengan menimbang

kepentingan yang bertentangan secara teliti dan

mengadakan keseimbangan di antaranya, karena

29 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11. 30 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11. 31 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 65. 32 Bellum omnium kontra omnes

hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur

pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan

yang adil.33 Dengan demikian tujuan hukum adalah,

adalah memberi keadaan adil dan tenang kepada

manusia dalam hubungannya satu sama lain.34 Guna

mewujudkan keadaan damai baik dalam diri manusia

serta dalam pergaulannya dengan masyarakat, atau

kedamaian lahir batin.

Dalam menimbang antara kepentingan individu

dengan kepentingan masyarakat adalah hak yang tidak

dapat terhindari bahwa hukum harus memberikan

pembatasan atas kebebasan manusia sebagai individu.

Mengenai pemahaman ini Sudikno berpendapat

demikian:

Kebebasan adalah barang yang berharga tetapi tiada

seorang pun yang dapat memikul kebebasan yang

mutlak, baik karena sebagai manusia yang bersifat sungguh-sungguh ia tidak mau mengambil

tanggungjawabnya, juga karena setiap kebebasan mau-

tidak mau mengorbankan kebebasan orang lain. 35

Pada hakikatnya kebebasan manusia tidak

dibatasi oleh hukum atau hukum tidak mengekangnya,

sehingga tidak tepat kalau dikatakan “hukum

mengorbankan kebebasan”. Yang terjadi adalah

manusia diikat oleh raionalitasnya sebagai mahluk

yang berakal budi yang memahami akan Nilai-nilai

universal, seperti kejujuran, keadilan, kebaikan hati

33 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),

Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11. 34 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 57. 35 Ibid., Hlm. 126.

67

dan sebagainya. Oleh karena itu kebebasan manusia

disebut rasional, bila ia menggunakannya dengan

dibimbing oleh nilai-nilai tersebut.36

Manusia memiliki kebebasan akan tetapi

kebebasan yang dimiliki manusia adalah kebebasan

rasional. Pada dasarnya kebebasan rasional ini adalah

suatu kebebasan moral. Artinya bahwa nilai-nilai hidup

yang ditanggapi secara rasional, harus diterima sebagai

norma. Kebebasan moral ialah: kemampuan manusia

untuk mewujudkan hidupnya sesuai dengan prinsip-

prinsip moral.37

Pada dasarnya arti kebebasan yang sesungguhnya

adalah kebebasan yang sekaligus membawa keterikatan

diri untuk tidak merugikan sesama manusia yang

lain.38 Di satu sisi manusia memiliki kebebasan

sekaligus pada sisi yang lain manusia menghargai nilai-

nilai moral yaitu cinta kasih terhadap sesama.

Damai sejahtera sebagai tujuan hukum tidak akan

tercapai apabila hukum itu sendiri ditaati berdasarkan

semata-mata paksaan dari luar, akan tetapi untuk

mencapai damai sejahtera mau tidak mau hukum

harus ditaati berdasarkan kehendak sukarela dari

individu yang datang dari dalam, untuk mencapai hal

tersebut satu-satunya jalan adalah dengan melihat

pada hukum itu sendiri yaitu apakah hukum tersebut

36 Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Op.Cit., Hlm. 57. 37 Ibid., Hlm. 59. 38 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , Rajawali

Press, Jakarta, 2013, Hlm. 133-134.

telah sesuai dengan nilai? Apakah norma yang

dikandung di dalamnya menuntun masyarakat kepada

hal yang baik? Dan yang paling penting apakah hukum

tersebut telah memberi keadaan adil dan tenang

kepada individu dan masyarakat dalam hubungannya

satu sama lain.39 Jawaban atas pertanyaan tersebut

akan sangat menentukan seperti apa kepatuhan

individu dan masyarakat terhadap hukum. Sudah

seyogyanya bahwa hukum yang adil sama sekali tidak

memerlukan paksaan untuk mentaatinya karena sudah

pasti individu dan masyarakat akan dengan sukarela

tunduk terhadap hukum yang demikian. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya

hukum daya mengikatnya berasal dari dalam, pendapat

demikian sekaligus menepis pemahaman para ahli

hukum yang terdahulu yang selalu mengidentikkan

hukum dengan sifat mengikatnya yang berasal dari

luar atau lebih tepat dikatakan memiliki daya paksa

dari luar, karena sejahtera selalu berasal dari dalam

B. Opinio Necessitates

Bagaimana hukum itu menjadi objek rasa hormat

dari manusia, apakah karena hukum mengandung

sanksi? Atau apakah setelah seseorang mendapat

penindakan dari polisi karena melanggar hukum? Theo

Huijbers mengatakan bahwa: “Memang hormat itu

tidak akan timbul pada saat orang mendapat teguran

39 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 57.

69

dari polisi karena melanggar suatu peraturan.”40

Huijbers melanjutkan pendapatnya bahwa:

Akan tetapi mungkin sesudahnya orang yang

didenda akan berfikir lebih lanjut bahwa peraturan itu perlu supaya kehidupan bersama diatur dengan baik,

dan semua organ dapat menikmati ketentraman dan

keadilan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa jarak

antara hukum dan keadilan tidak jauh. Ada

kemungkinan bahwa orang yang mengerti makna

hukum ini, akan rela untuk menjadi taat pada

peraturan-peraturan.41

Penekanan penting atas pendapat di atas adalah

bahwa bukan sanksinya yang membuat orang itu sadar

melainkan karena ia berfikir bahwa hukum mengatur

kehidupan bersama akan memberikan kepadanya

ketentraman dan keadilan. Bahwa pada dasarnya

keputusan untuk taat kepada hukum terletak dari

dalam diri manusia itu sendiri bukan dari luar. Sebagai

mahluk yang berakal budi manusia berfikir terlebih

dahulu kemudian ia memperoleh kesimpulan untuk

menaati hukum atau tidak, Dalam hal hukum

memberikan kenikmatan baginya berupa ketentraman

dan keadilan42 jelas manusia akan memutuskan untuk

mentaati hukum. Dengan argumentasi seperti ini dapat

ditarik sebuah pemahaman bahwa ketaatan manusia

terhadap hukum adalah berasal dari dalam diri setiap

individu, dimana materi dan tujuan hukum akan

sangat mempengaruhi manusia untuk taat kepada

hukum.

40 Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Op.Cit., Hlm. 11. 41 Ibid. 42 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 57.

Hukum yang dilekatkan paksaan tidak menjamin

bahwa manusia akan mentaatinya, mengapa dikatakan

demikian? Karena hukum dengan paksaan atau sanksi

seberat apapun dan ditunjang oleh lembaga yang

menegakkannya secara terorganisir dan rapi, kalau

materi dan tujuannya tidak adil dan membawa

kesengsaraan pada masyarakat maka pada akhirnya

manusia akan mencari cara untuk melawannya, akan

tetapi sebaliknya hukum yang adil akan mendapatkan

ketundukan sukarela dari manusia.

Adalah Teguh Prasetyo yang mengkonsepkan

teori Keadilan Bermartabat, yang dalam teorinya

mengatakan bahwa sistem hukum positif Indonesia

pada dasarnya tidak perlu mengambil hukum buatan

dunia luar43 melainkan harus menggali dan

menemukan hukum berasal dari dalam jiwa bangsa

Indonesia itu sendiri.44 Jika Indonesia dianalogikan

sebagai sebuah individu maka individu tersebut tidak

perlu mentaati hukum dari luar tetapi taat kepada

hukum yang berasal dari dalam dirinya, yang ia peroleh

melalui akal budinya, melalui kemampuannya untuk

membedakan hal yang baik dan buruk, dengan

demikian ia telah meninggikan martabatnya.

43 Yang dimaksud dengan dunia luar adalah sistem hukum

yang diadopsi dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang

dalam konteks Indonesia adalah sistem hukum yang dianut dari

Belanda, 44 Menurut Teguh Prasetyo adalah sistem hukum yang

berdasarkan Pancasila. Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Op.Cit., Hlm. 17.

71

Argumetasi di atas membawa postulat bahwa

ketundukan terhadap hukum pada dasarnya berasal

dari dalam diri manusia. Bahwa keberadaan sanksi

dalam hukum adalah hal yang berbeda, dan ketaatan

manusia terhadap hukum tidak tergantung akan

adanya sanksi tetapi dari hati nurani manusia itu

sendiri. Mematuhi suatu kaidah hukum jarang sekali

terjadi hanya karena ada paksaan, tetapi karena dalam

masyarakat berlaku (berpengaruh) kebiasaan untuk

mematuhi kaidah-kaidah hukum. Kebiasaan-kebiasaan

itu menunjukkan bahwa orang jelas-jelas merasakan

dirinya berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan

kaidah hukum.45

“Llewellyn dan Hoebel melihat adanya dua faktor

utama dalam dinamika hukum, yaitu perkembangan

yang disadari dan tuntutan individual yang dilakukan

secara sadar.”46 Tuntutan individual secara sadar

itulah yang oleh Peter Mahmud Marzuki disebut

hukum.47

Sebagaimana dikatakan oleh Utrecht sebagaimana

dikutip oleh Soeroso, bahwa manusia menaati hukum

“karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan

itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar

45 Burgink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum, Op.Cit., Hlm.

98. 46 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 53 47 Ibid., Hlm. 53

berkepentingan akan berlakunya hukum tersebut.48

Utrecht juga mengatakan bahwa orang menerima

hukum supaya ada rasa kedamaian.49 Kesadaran akan

perlunya aturan itulah yang biasanya disebut sebagai

opinio necessitates.”50

Opinio necessitates mengindikasikan hukum tidak

diterima sebagai paksaan, tetapi hukum diterima

secara sukarela supaya ada rasa kedamaian.

C. Keberlakuan Hukum

Konsep hukum adalah Ius yaitu keadilan yang

termasifestasi dalam asas, kaidah/norma, dan aturan

hukum. Yang membentuk sebuah tataran dalam sistem

hukum.

Asas hukum itu memberi dimensi etis kepada

hukum.51 Demikian bahwa asas hukum di dalamnya

mengandung nila moral. Asas hukum adalah intisari

atau jantungnya hukum. Kaidah hukum tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya tidak

kaidah hukum tidak boleh melanggar hak-asasi

48 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika,

Jakarta, 2008, Hlm. 56. 49 Ibid. 50 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 53. 51 Sudikno Mertokusumo, Penemun Hukum: Sebuah

Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 8.

73

masnusia atau bertentangan dengan kaidah kaidah

hukum alam.52 Norma atau kaidah dituangkan

kedalam aturan-aturan hukum yang bersifat

kongkret.53

Aturan yang di dalamnya berisikan norma yang

berpangkal pada asas hukumlah yang kemudian

memiliki predikat sebagai hukum, terlepas

mengandung sanksi atau tidak, sebenarnya sanksi

tersebut adalah bentuk dari atau tuntutan dari

penegakan hukum, karena aturan hukum didesain

sedemikian rupa untuk sebuah peristiwa tertentu

sehingga aturan tersebut juga harus didesain untuk

dapat diterapkan maka dari itu dilekatkanlah sanksi di

dalamnya.

Damai sejahtera sebagai tujuan hukum tidak akan

tercapai apabila hukum itu sendiri ditaati berdasarkan

semata-mata paksaan dari luar, akan tetapi untuk

mencapai damai sejahtera hukum harus ditaati

berdasarkan kehendak sukarela dari individu yang

datang dari dalam, untuk mencapai hal tersebut satu-

satunya jalan adalah dengan melihat pada hukum itu

sendiri yaitu, hukum tersebut telah sesuai dengan

nilai, norma yang dikandung di dalamnya menuntun

masyarakat kepada hal yang baik, hukum tersebut

52 Munir Fuadi, Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum,

Op.Cit., Hlm. 124. 53 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit.,Hlm. 44

memberi keadaan adil dan tenang kepada individu dan

masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.54

Sudah seyogyanya bahwa hukum yang adil sama

sekali tidak memerlukan paksaan untuk mentaatinya

karena sudah pasti individu dan masyarakat akan

dengan sukarela tunduk terhadap hukum yang

demikian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

pada dasarnya hukum daya mengikatnya berasal dari

dalam, pendapat demikian sekaligus menepis

pemahaman para ahli hukum yang terdahulu yang

selalu mengidentikkan hukum dengan sifatnya

mengikatnya berasal dari luar atau lebih tepat

dikatakan memiliki daya paksa dari luar.

Hukum memiliki dua faktor utama dalam

dinamikanya, yaitu perkembangan yang disadari dan

tuntutan individual yang dilakukan secara sadar.”55

Tuntutan individual secara sadar itulah yang disebut

hukum.56 Bahwa manusia menaati hukum karena

orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu

dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar

berkepentingan akan berlakunya hukum tersebut.57

Utrecht juga mengatakan bahwa orang menerima

hukum supaya ada rasa kedamaian.58 Kesadaran akan

54 Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., Op.Cit., Hlm. 57. 55 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 53 56 Ibid., Hlm. 53 57 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika,

Jakarta, 2008, Hlm. 56. 58 Ibid.

75

perlunya aturan itulah yang biasanya disebut sebagai

opinio necessitates.”59

Hakekat hukum adalah terdapat pada sifatnya

yang normatifnya karenanya memang setiap orang

merasa berkewajiban untuk mentaatinya sebagai

sebuah norma dan sifat tersebut tidak akan hilang

bilamana pada prakteknya manusia tidak mentaatinya.

59 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi

Revisi), Op.Cit., Hlm. 53.