BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Desa Siaga

a. Pengertian Desa Siaga

Program Desa siaga digulirkan oleh Departemen Kesehatan. Program ini

diluncurkan karena program Visi Indonesia Sehat 2010 terancam tak bisa tercapai

tepat waktu. Sebanyak 69 ribu desa ditargetkan telah menjadi desa siaga pada

akhir 2008 (Siswono, 2006)

Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumberdaya potensial dan

kemampuan mencegah serta mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan

kegawatdaruratan secara mandiri (Hartono, 2006). Yang dimaksud dengan Desa

pada desa siaga ini adalah desa atau kelurahan atau istilah lain bagi kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerinatahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dinkes Propinsi Jawa Tengah, 2006).

b. Tujuan Desa Siaga

Tujuan umum pencanangan desa siaga adalah mengembangkan kepedulian

dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan mengatasi masalah

kesehatan, bencana alam dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri (Depkes

Propinsi Jawa Tengah, 2006)

6

7

Sedangkan tujuan khusus desa siaga menurut Dinkes Propinsi Jawa tengah

(2006) adalah :

1) Optimalisasi PKD atau potensi sejenis dalam pemberdayaan masyarakat dan

mendorong pembangunan kesehatan di desa serta rujukan pertama pelayanan

kesehatan bermutu bagi masyarakat

2) Terbentuknya forum kesehatan desa yang berperan aktif menggerakkan

pembangunan kesehatan di tingkat desa

3) Berkembangnya kegiatan gotong royong masyarakat untuk mencegah dan

mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan

4) Berkembangnya upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif yang dilaksanakan oleh mayarakat

5) Berkembangnya pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat dalam deteksi

dini, kewaspandaan dini, dan kesiapsiagaan terhadap masalah kesehatan,

bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.

6) Berkembangnya kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan

Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut diatas, maka Depkes RI

mempunyai sasaran intervensi pengembangan desa siaga sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu

dan keluarga atau dapat mencipatakan iklim yang kondusif bagi perubahan

perilaku tersebut seperti tokoh masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh

perempuan dan pemuda kader serta petugas kesehatan

2) Semua individu dan keluarga di desa/kelurahan yang diharapkan mampu

melaksanakan hidup sehat serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan

kesehatan di wilayah desa

8

3) Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan peraturan

perundang-undangan, dana, tenaga, sarana dan lain-lain seperti Kepala Desa,

Camat, para pejabat terkait, swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan

lain

Sebuah desa dapat dikembangkan menjadi desa siaga

c. Kriteria Desa Siaga

Sebuah desa dapat dikembangken menjadi desa siaga, apabila desa tersebut

telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (PKD) atau

tenaga profesional kesehatan yang siap melaksanakan:

1) Pemberdayaan masyarakat

2) Mendorong pembangunan berwawasan kesehatan di desa

3) Rujukan pertama pelayanan kesehatan bermutu bagi masyarakat dan

kegawatdaruratan kesehatan

d. Indikator Proses Pengembangan Desa Siaga

Komponen yang dikembangkan dalam desa siaga dan merupakan indikator

adanya proses pengembangan desa siaga adalah:

1) Terdapat PKD atau tenaga kesehatan profesional Pembina desa yang aktif

memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan siap menerima rujukan pertama

2) Terdapat forum kesehatan desa yang aktif

3) Adanya kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dalam

mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan

kesehatan dengan pengendalian factor resikonya

4) Mempunyai upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang berkualitas

9

5) Mempunyai kegiatan pengamatan dan pemantauan terhadap masalah

kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan yang dilakukan oleh

masyarakat

6) Mempunyai pengembangan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat

Melihat indikator pengembangan desa siaga tersebut diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa inti utama pengembangan desa siaga adalah memberdayakan

masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat, mampu mencegah dan

mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara

mandiri (Dinkes Propindi Jawa Tengah, 2006).

Upaya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan

fasilitasi yang bersifat persuasif yang tidak memerintah dan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan individu, keluarga dan

masyarakat. Untuk itu, sebaiknya pemberdayaan masyarakat menggunakan

prinsip-prinsip dibawahi ini:

1) Menumbuh-kembangkan kemampuan atau potensi masyarakat

2) Menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan

3) Mengambangkan semangat gotong royong dalam pembangunan kesehatan

4) Bekerja bersama masyarakat

5) Menggalang kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan

6) Menyerahkan pengambilan keputusan kepada masyarakat

Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat yang mendukung tercapainya

program desa siaga dilakukan pada:

10

1) Individu, yaitu untuk mendorong agar individu mempunyai kemampuan dalam

memilih, menentukan atau mengupayakan segala aktifitas yang berhubungan

dengan masalah kesehatan

2) Keluarga, yaitu untuk mendorong agar keluarga mempunyai kemampuan

untuk meningkatkan kesehatan keluarga serta mencegah dan mengatasi

masalah kesehatan yang muncul di dalam keluarga dengan memanfaatkan

potensi keluarga baik tanpa atau dengan bantuan pihak lain yang

menghasilkan kemandirian.

3) Masyarakat atau kelompok masyarakat, yaitu untuk mendorong agar

masyarakat atau kelompok masyarakat berperan aktif didalam meningkatkan

kesehatan kelompok masyarakat serta mecegah dan mengatasi masalah

kesehatan yang muncul pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya

dan potensi setempat yang menghasilkan kemadirian.

2. Komponen Desa Siaga

1. Poliklinik Kesehatan Desa

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah suatu Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UBKM) yang dikelola oleh tenaga kesehatan

professional kesehatan di desa yang diharapkan dapat memfasilitasi

terwujudnya desa siaga dengan mengembangkan system kesehatan di desa

serta menjadi rujukan pertama dari berbagai upaya kesehatan oleh masyarakat

(Dinkes Propinsi Jawa Tengah , 2006).

PKD secara teknis dibina oleh oleh puskesmas dan lintas sektor terkait

serta secara administrasi dibina oleh kepala desa. Untuk desa yang belum

mempunyai PKD, maka pelaksanaan kegiatan kesehatan dapat dilaksanakan

11

oleh tenaga kesehatan professional yang siap sebagai fasilitator dan pembina

desa/kelurahan yang melaksanakan tugas dan peran PKD. Adapun pengelola

adalah Tenaga Kesehatan (Bidan/perawat), tenaga sanitarian dan tenaga

adminstrasi (Dinkes Propinsi Jawa Tengah, 2006).

Secara umum, PKD bertujuan untuk mendorong pembangunan

berwawasan kesehatan di desa, mendorong pemberdayaan masyarakt, dan

memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan (Depkes RI, 2006).

a. Kegiatan PKD

Depkes RI (2006) menyatakan bahwa PKD diharapkan dapat

melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

desa yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit, khususnya

penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa

termasuk faktor-faktor resikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan

ibu hamil yang berisiko

2. Penanggulangan penyakit terutama penyakit menular dan penyakit

yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa serta faktor-faktor

resikonya (termasuk status gizi)

3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan

kesehatan

4. Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kepentingannya

5. Kegiatan-kegiatan lain, seperti promosi kesehatan untuk peningkatan

keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta

penyehatan lingkungan

12

Dinkes Propinsi Jawa Tengah (2006), menyebutkan bahwa PKD

mempunyai pernanan yang sangat penting didalam mensukseskan

keberhasilan desa siaga dengan cara:

1. Mendorong pembentukan forum kesehatan desa melalui kemitraan

dengan berbagai potensi desa (aparat desa, lembaga swadaya

masyarakat, lembaga desa, tokoh masyarakat dll) dan mendorong

peran aktif forum kesehatan desa dalam pembangunan berwawasan

kesehatan dengan mencegah dan mengatasi masalah kesehatan,

bencana, serta kegawatdaruratan di desa

2. Bersama dengan forum kesehatan desa, mendorong kegiatan gotong

royong individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka mencegah dan

mengatasi masalah kesehatan di desa secara mandiri

3. Memfasilitasi peningkatan kualitas upaya kesehatan yang dilaksanakan

oleh masyarakat desa termasuk membina upaya UKBM dan

memfasilitasi system rujukannn masalah kesehatan

4. Memfasilitasi upaya deteksi dini dan factor

resiko maslaah kesehatan di desa oleh masyarakat, serta mendorong

upaya pengendalian factor resiko yang ada di desa

5. Memfasilitasi pengembangan system

pengamatan dan pemantauan masalah kesehatan desa

6. Bersama forum kesehatan desa, mendorong

kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan

7. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya, dan

meningkatkan kemampuan untuk menjadi rujukan pertama dari

13

masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, bencana dan

kegawatdaruratan kesehatan.

2. Forum Kesehatan Desa Atau Kelurahan

Forum kesehatan desa atau kelurahan merupakan wadah partisipasi bagi

masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat desa

atau kelurahan untuk merencanakan, menetapkan, koordinasi dan penggerak

kegiatan, serta monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di desa (Dinkes

Propinsi Jawa Tengah, 2006). Forum kesehatan desa perlu didukung Surat

keputusan (SK) Kepala Desa/Kelurahan untuk legalitas dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.

a. Tugas Forum Kesehatan Desa

Tugas yang diemban forum kesehatan desa guna menunjang

berjalannya desa siaga meliputi (Dinkes Propinsi Jawa Tengah, 2006):

1). Menyusun kebijakan

2). Mengumpulkan informasi dan menggali potensi dengan survey mawas

diri

3). Memadukan antara potensi desa dengan kegiatan yang ada didesa

4). Merencanakan (identifikasi masalah dan penyebab masalah,

identifikasi potensi, menyusun pemecahan masalah dan kesepakatan

bersama, menetapkan dalam musyawarah masyarakat desa

5). Koordinasi

6). Penggerak, pembinaan, dan pengembangan kegiatan

7). Monitoring evaluasi kegiatan desa

8). Penghubuangan berbagai kepentingan

14

b. Kriteria Keberhasilan Forum Kesehatan Desa

Suatu forum kesehatan desa dikatakan berhasil apabila memenuhi

kriteria-kriteria di bawah ini:

1). Ada forum yang melaksanakan tugas

2). Ada rencana pembangunan kesehatan hasil survey mawas diri dan

musyawarah masyarakat desa (minimal tahunan)

3). Ada kebijakan bidang kesehatan

4). Ada kegiatan rapat rutin

5). Adanya pelaksanaan terhadap rencana kegiatan

6). Ada dukungan secara berkelanjutan

3. Kegiatan Gotong Royong Masyarakat

Kegiatan gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan

untuk masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi setempat dan

dilakukan untuk kepentingan masyarakat

a. Bentuk Kegiatan Gotong Royong

1). Bentuk kegiatan gotong royong masyarakat dapat berupa:

2). Gerakan perbaikan lingkungan

3). Gerakan mendukung kelompok rentan (ibu hamil resiko tinggi, balita

resiko tinggi, lansia resiko tinggi, dll)

4). Ambulan desa atau penyediaan sarana transportasi utnuk merujuk

kasus dari desa ke unit rujukan kesehatan

5). Penggolongan donor darah pada kondisi gawat darurat

6). Gerakan pengendalian factor resiko penyakit dan masalah kesehatan

7). Gerakan pengendalian bencana dan factor resikonya

15

8). Paguyuban penderita TB Paru

9). Penggalakan tanaman obat keluarga

b. Indikator Kegiatan Keberhasilan

Kegiatan gotong royong dikatakan berhasil apabila memenuhi

indikator-indikator di bawah ini:

1). Ada kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat

2). Ada kesinambungan kegiatan

3). Ada peningkatan kegiatan gotong royong masyarakat

4. Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan desa dilakukan oleh kader dan masyarakat untuk

mengatasi maslah kesehatan masyarakat secaramandiri (Dinkes Propinsi Jawa

Tengah, 2006). Tujuan upaya kesehatan desa adalah meuwujudkan tingkat

kesehatan yang optimal sebagai kebutuhan dasar manusia yang

menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya

kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan. Sasaran utama upaya

kesehatan desa adalah ibu hamil, bayi, balita, remaja, wanita usia subur dan

masyarakat umum lainnya

Dinkes Propinsi Jawa Tengah (2006) menyebutkan bahwa upaya

kesehatan yang dilaksanakan masyarakat desa meliputi:

a. Upaya promotif

Penyuluhan kesehatan oleh masyarakat dan untuk masyarakat

Pola asuh dan pola makan yang baik

Kebersihan perorangan dan lingkungan

b. Upaya preventif

16

Pemantauan kesehatan secara berkala (balita, ibu hamil, remaja,

pekerja, usia lnjut)

Imunisasi

Deteksi dini factor resiko dan pencegahannya

c. Upaya kuratif dan rehabilitatif

Deteksi dini kasus (maternal, balita, penyakit)

PPPK dan rujukan kasus

Dukungan penyembuhan, perawatan, pamantauan pengobatan

Indikator keberhasilan upaya kesehatan oleh masyarakat antara lain

adalah:

a. Ada kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat

b. Ada kader aktif dan mampu melaksanakan upaya kesehatan dengan baik

c. Ada kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang berjalan rutin

atau berkesinambungan

d. Peningkatan rujukan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang ada (hasil

deteksi dini, persalinan tenaga kesehatan di PKD)

e. Ada peningkatan cakupan upaya kesehatan berbasi masyarakat

5. Pengamatan dan Pemantauan (Survelans)

Surveilans adalah kegiatan pengamatan dan pemantauan secara sistematis

dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi

yang mempengaruhi risiko atau factor risiko terjadinya penyakit atau masalah

kesehatan tersebut. Komponen pengamatan dan pemantauan dalam desa siaga

dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah kesehatan, bencana dan

kegawatdaruratan di desa serta faktor risiko yang mempengaruhi atau yang

17

menyebabkan masalah kesehatan tersebut (Dinkes Propinsi Jawa Tengah,

2006).

Adapun tujuan pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat adalah

tercipta system kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini masyarakat terhadap

kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah kesehatan, bencana,

kegawatdaruratan kesehatan yang akan mengancam dan merugikan

masyarakat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan

penanggulangan secara efektif dan efisien.

Indikator keberhasilan pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat

adalah:

a. Ada catatan dan laporan

b. Ada penanggung jawab pengamatan dan pemantauan

c. Ada pemanfaatan catatan dan informasi

6. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan adalah upaya pembiayaan yang berasal dari, oleh

dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasar asas gotong royong

dalam rangka peningkatan kesehatan dan berbagai kegiatan untuk mengatasi

masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan serta factor

resikonya (Dinkes Propinsi Jawa Tengah, 2006)

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan kesehatan

adalah:

a. Pengalokasian dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan

b. Indentifikasi sumber dana yang sudah ada dan yang akan dikembangkan

18

c. Adanya kejelasan cara pengelolaan, pembelanjaan dan mekanisme system

kontrolnya

d. Kesiapan keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan

kesehatan yang telah dan akan dikembangkan

Indikator yang digunakan untuk penilaian kegiatan pembiayaan kesehatan

meliputi:

a. Terhimpun dana kesehatan dan ada daftar masyarakat yang berpartisipasi

dalam pembiayaan kesehatan yang telah dan akan dikembangkan

b. Pengalokasian dana kesehatan yang tepat sasaran

c. Pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat yang tertib, mudah dan

lancer

d. Adanya kegiatan yang berkesinambungan

3. Penentuan Strata Pengembangan Desa Siaga

Penilaian dan pengembangan desa siaga dilakukan berdasarkan komponen

yang ada dalam kerangka piker desa siaga, meliputi (Dinkes Propinsi Jawa

Tengahm 2006):

1. Desa siaga strata 1 apabila:

Ada PKD yang berperan aktif dalam mendorong terwujudnya desa siaga

(sesuai indicator keberhasilan PKD).

2. Desa siaga strata 2 apabila:

Ada PKD aktif

Ada forum kesehatan desa yang berperan aktif dalam pembangunan

kesehatan di desa dan menggerakkan berbagai kegiatan menuju desa siaga

(sesuai indikator keberhasilan forum kesehatan desa)

19

3. Desa siaga strata 3 apabila:

Ada PKD aktif

Ada forum kesehatan desa

Terdapat kegiatan yang meliputi 4 komponen desa siaga (kegiatan gotong

royong, upaya kesehatan, surveilans dan pembiayaan)

Kesiapan masyarakat menghadapi bencana dan kegawatdaruratan

kesehatan

System kesehatan desa berfungsi dengan baik yang dapat dinilai dari

indicator output

4. Tenaga Kesehatan Pada Desa Siaga

Di dalam Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang Nasional

(RPJMN) bidang Kesehatan tahun 2004-2009 disebutkan bahwa salah satu

sasaran yang harus dicapai oleh Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan

umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun, menurunkan angka

kematian bayi dari 45/1000 kelahiran hidup menjadi 26/1000 kelahiran hidup,

menurunkan angka kematian ibu dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi

226/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan prevalensi gizi kurang pada anak

dari 25,8% menjadi 20% (Depkes RI, 2006)

Untuk memastikan tercapinya sasaran pembangunan kesehatan tersebut, maka

pemerintah menetapkan pengembangan desa siaga dengan kriteria memiliki

minimal sebuah PKD yang dintuk dari poplindes (Depkes RI, 2006). Adapun

pelayanan di PKD meliputi upaya promotif, preventif, dan kuatif yang

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader atau

tenaga sukarela lainnya.

20

Pelibatan bidan dalam kegiatan poskesde ini dikarenakan pencapaian sasaran

pembangunan kesehatan khususnya penurunan angka kematian bayi dan angka

kematian ibu banyak melibatkan peran serta bidan dan selain itu, tenaga bidan

sudah banyak tersebar di desa-desa (Depkes RI, 2006).

Disamping melaksanakan tugas dan fungsinya di PKD, tenaga bidan

diharapkan juga berperan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat,

penyuluh kesehatan, pelaksana pelayanan kesehatan dasar dan kegawatdaruratan

kesehatan sehari-hari serta bencana, pengamat penyakit dan factor resiko, gizi dan

sanitasi dasar (Depkes RI, 2006)

a. Peran Bidan Dalam Pengembangan Desa Siaga

Peran bidan dalam pengembangan desa siaga meliputi:

a. Pembimbing dan pelaksana penggerakan dan pemberdayaan masyarakat

melalui kemitraan

b. Pembimbing dan pelaksana pelayanan kegawatdaruratan kesehatan sehari-

hari serta bencana

c. Pembimbing masyarakat dalam menghadapi bencana

d. Pelaksana pelayanan medis dasar

b. Kompetensi Bidan Dalam Pengembangan Desa Siaga

a. Selain melaksanakan pelayanan kebidanan, diharapkan bidan di PKD

mempunyai kompetensi sebagai berikut

b. Mampu memfasilitasi pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan

masyarakat melalui kemitraan

c. Mampu membimbing pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan

sehari-hari dan bencana

21

d. Mampu membimbing masyarakat dalam menghadapi bencana

e. Mampu melaksanakan pelayanan medis dasar

Untuk itu, guna mempermudah pelaksanaan peran dan fungsinya, maka tenaga

bidan diharapkan tinggal menetap di PKD tersebut. Dengan demikian pelaksanaan

peran dan fungsi tenaga bidan khususnya sebagai pelaksana pelayanan medis

dasar dan pelaksana kegawatdaruratan kesehatan sehari-hari dapat dilaksanakan

dengan baik, sehingga PKD yang ada menjadi aktif. Aktif atau tidaknya PKD

pada desa siaga adalah sangat penting, karena keaktifan PKD adalah unsur pokok

di dalam menentukan strata desa siaga

B. Kerangka teori

Gambar 2.1. Kerangka teori modifikasi Depkes RI (2006)

Komponen Desa Siaga:

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)Forum Kesehatan DesaKagiatan Gotong Royong

MasyarakatUpaya KesehatanPengamatan dan PemantauanPembiayaan Kesehatan

Strata Desa Siaga

Strata 1

Strata 2

Strata 3

22

C. Kerangka Konsep

Keterangan :

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.2. Kerangka konsep

D. Hipotesis

Hipotesis yang muncul dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara

keberadaan bidan yang menetap di poliklinik kesehatan desa dengan strata desa siaga di

Kabupaten Blora

Tenaga Bidan Tinggal Menetap

di PKD

Peningkatan Strata Desa Siaga

Komponen Desa Siaga:

Forum kesehatan desa Kagiatan Gotong Royong

Masyarakat Upaya Kesehatan Pengamatan dan

Pemantauan Pembiayaan Kesehatan