8

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Intenal

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Hartadi (1992), mengatakan sistem pengendalian intern dapat dipandang

sebagai sistem sosial yang mempunya wawasan untuk makna khusus yang berada

dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, tekhnik,

prosedur, dan alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu

sama lain yang diarahkan untuk :

a. Melindungi harta

b. Menjamin terhadap “hutang yang tidak layak”

c. Menjamin ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi

d. Dapat diperolehnya operasi secara efisien

e. Menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan

Menurut Mulyadi (2002), sistem pengendalian intern meliputi struktur

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang

efektif dan efisien.

9

Pengendalian intern menurut COSO, suatu proses yang dipengaruhi oleh

dewan komisaris perusahaan, manajemen dan personel lainnya, diterapkan dalam

penetapan strategi yang meliputi keseluruhan perusahaan, yang dirancang untuk

mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin mempengaruhi organisasi dan

mengelola perusahaan sesuai dengan risk appetite perusahaan untuk menyediakan

keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan perusahaan. Proses yang

dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan lainnya itu untuk

memberikan keyakinan yang wajar seusai dengan katagorinya yaitu efektifitas dan

efesiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan dengan hukum dan

aturan yang berlaku (Romney dan Steinbart, 2006:196).

COSO didukung atau disponsori oleh lima badan yaitu American Institute

of Certified Public Accountants (AICPA), Institute of Internal Auditors (IIA),

American Accounting Association (AAA), Financial Executives Institutes (FEI),

Institute of Management Accountants (IMA).

10

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan komponen ini meliputi sikap

manajemen disemua tingkatan terhadap operasi dan umum secara konsep kontrol

secara khusus. Hal ini mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan

kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, juga mencakup unsur organisasi

serta kebijakan dan filosofi manajemen (Sawyer, 2005:62). Lingkungan

pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran

pengendalian orang-orangnya, lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk

semua komponen pengendalian internal lainnya (Fauziati dan Wulan, 2014 dalam

Yuwannita dan Erika Ariani, 2016). Menurut Wareen (2015:402) ada 3 faktor yang

mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan yaitu:

1. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Manajemen yang menekankan

pentingnya pengendalian dan mendorong kepatuhan pada kebijakan

pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.

2. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka

kerja untuk perencanaan dan pengendalian operasi, juga mempengaruhi

lingkungan pengendalian.

3. Kebijakan personalia perusahaan. Meliputi pemberian kontrak kerja,

pelatihan, evaluasi, kompensasi, dan promosi karyawan.

11

2.1.1.2.Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai

beberapa tujuan.

Menurut Mulyadi (2002), tujuan pengendalian intern adalah:

a. Menjaga kekayaan organisasi.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

c. Mendorong efisiensi.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

12

2.1.1.3.Unsur Unsur Pengendalian Intern

Menurut Comitte of Sponsoring Organization of the Tradeway atau COSO

(Amanina, 2011 dalam Cindy, 2015) yang meliputi unsur-unsur pokok

pengendalian adalah :

a. Lingkungan pengendalian (Control Environment), suasana organisasi yang

memperngaruhi kesadaran penguasaan dari seluruh pegawainya.

Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena

menyangkut kedisiplinan dan struktur.

b. Penaksiran resiko (Risk assestment), adalah proses mengidentifikasi dan

menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah

teridentifikasi manajemen harus menentukan bagaimana mengelola atau

mengendalikannya.

c. Aktivitas pengendalian (Control ativities), adalah kebijakan dan prosedur

yang harus yang ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua

arahan telah dilaksankaan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada

semua tingkat organisasi dan pengolahan data.

d. Informasi dan komunikasi (Informatioan and communication), dua elemen

yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya.

Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat

waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri

dari cara-cara dan perekaman guna mengidentifikasi, menggabungkan,

menganalisa, mengkelompokkan, mencatat dan melaporkan transasksi yang

13

timbul serta dalam rangka membuat pertanggungjawaban asset dan utang-

utang perusahaan.

e. Pemantauan (Monitoring), suatu proses penilaian sepanjang waktu atas

kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika

dianggap perlu.

Menurut IAI (2001) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang

berkaitan, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian.

Berbagai faktor yag membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu

entitas yaitu:

1. Nilai integritas dan etika

2. Komitmen terhadap kompetensi

3. Dewan komisi dan komite audit

4. Kesadaran pengendalian

5. Filosofi dan gaya operasi manajemen

6. Struktur organisasi

7. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

8. Kebijakan dan praktir sumber daya manusia

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko merupakan identifikasi dan analisa terhadap resiko yang

relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk

menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

14

c. Aktivitas pengendalian.

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa

arahan manajemen dilaksanakan untuk menanggulangi resiko dalam

pencapaian tuijuan entitas.

d. Informasi dan komunikasi.

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang

meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun

untuk mencatat, mengelolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas.

Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil tentang bagaimana

aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan

dengan pekerjaan orang lain.

e. Pemantauan.

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian

inten sepanjang waktu. Pemantauan mencangkup penentuan desain dan

operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terus-menerus,

evaluasi secara terpisah dan kombinasi diantara keduanya.

Lingkungan pengendalian merupakan alat untuk menciptakan suasana

pengendalian dalam suatu organisasi dimana salah satu unsurnya meliputi struktur

organisasi dan pemisahan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang ada.

Pengendalian yang dilakukan dengan baik akan menciptakan hasil yang

memuaskan dan meminimalkan kerugian-kerugian akiba kesalahan-kesalahan yang

dilakukan oleh karyawan (Cindy, 2015).

15

2.1.2. Efektivitas

2.1.2.1.Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92). Efektivitas

berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang

diharapkan atau dikatakan spending wisely.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang

mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang

menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-

targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah

semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Menurut Moenir (2006), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut

efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai.

Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.

Konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional,

artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu

yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata

efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama,

sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

16

2.1.3. Kredit

2.1.3.1.Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin disebut credere yaitu percaya. Maksudnya sipemberi

kredit percaya kepada sipenerima kredit, bahwa kredit yg disalurkan pasti akan

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit mempunyai

kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka

waktunya (Kasmir, 2011).

Pengertian kredit menurut Undang –Undang Perbankan nomor 10 Tahun

1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2011).

2.1.3.2.Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2011), Dalam kata kredit mengandung beragai maksud,

dengan kata lain mengandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun

unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai

berikut:

a. Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar

diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi

17

mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit

dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu

secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun

ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit

sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik

nasabaha terhadap bank.

b. Kesepakatan.

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan anatara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing

pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini

kemudian dituangkan pada akad kredit dan ditandatangani kedua pihak

sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka wkatu

ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka

waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka

waktu menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka waktu panjang (diatas 3

tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit

yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka

waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

18

d. Resiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar

resikonya, demikian pula sebainya. Resiko ini menjadi resiko bank, baik

resiko yag disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja,

misal karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur

kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit

yang diperolehnya.

e. Balas Jasa.

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas peberian

suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa yang kita kenal

dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga

membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga

meruakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah

balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

19

2.1.3.3.Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak

terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir

(2011) yaitu:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan.

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada

nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang membutuhkan

dana , baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan

dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas

usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank,

maka semakin meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi.

Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan

pembangunan berbagai sektor.

20

2.1.3.4. Prinsip Penilaian Kredit

Menurut Kasmir (2011) ada beberapa prinsip - prinsip penilaian kredit yang

sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P, dan Studi Kelayakan.

Analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon

debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank,

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-

benar dapat dipercaya.

b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam

membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta

kemampuan mencari laba.

c. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit

yang diberikan.

e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi

sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

21

Analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu

masalah.

b. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta

karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan

akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang

apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai

prospek atau sebaliknya.

e. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam

mencari laba.

22

g. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan

oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Penilaian kredit.

2.1.4. Koperasi

2.1.4.1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang Undang No 25 Tahun 1992, yang diperbarui dalam Undang

Undang No 17 Tahun 2012 :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan

hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Secara ringkas definisi koperasi disimpulkan sebagai sebuah badan usaha,

yang berisi sekumpulan orang atau badan hukum yang bekerja bersama-sama untuk

mencapai tujuan bersama.

Menurut Abdurahman dan Abdurrahman (2014) koperasi simpan pinjam adalah :

“Koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit

berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberi pinjaman

dengan tingkat bunga yang rendah, tetapi ia harus memberikan pinjaman kepada

anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah”.

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK (2007) adalah

sebagai berikut:

23

“Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya”.

Memperhatikan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan

pinjam adalah koperasi yang menghimpun dana dari anggota, kemudian

menyalurkan dana tersebut kepada anggota dalam bentuk pinjaman, dan mendapat

keuntungan berupa bunga yang pada akhirnya akan diakumulasikan dan

dikembalikan kepada anggotanya dalam bentuk SHU.

2.1.4.2. Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia

Untuk menjelaskan aktivitas usaha, koperasi memiliki prinsip-prinsip yang

menjad pedoman perilaku anggota dalam menjalankan aktivitas usahanya. Prinsip-

prinsip koperasi ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

No.25/1992, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak

manapun untuk menjadi anggota koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa

melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar

atau rumah tangga koperasi.

24

3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota

Dalam membentuk kontribusi sisa hasil usaha selama periode akuntansi.

Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian sisa hasil

usaha sangat tergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan

kontribusi pembentukan sisa hasil usaha bagi koperasi.

4. Pemberian balas jasa atas modal

Merupakan cermin atas kewajaranpemberian imbalan bagi partisipasi

anggota koperasi serta mendorong makin kuatnya rasa kesetiakawanan

antar sesama anggota koperasi.

5. Kemandirian

Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan

diawali oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan

bagi anggotanya dan masyarakat.

2.1.4.3. Asas Koperasi Dan Tujuan Koperasi

Menurut Adenk Sudarwanto (2013) Koperasi mempunyai asas-asas yang

berasal dari Negara Indonesia karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat

Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas kekeluargaan

Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota

koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk

semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu.

25

Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan

dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat

seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2. Asas kegotongroyongan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi,

sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama,

bukan orang perorangan.

Bedasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan koperasi Indonesia dalam garis

besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut :

a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.

b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

c. Turut Serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.4.4. Siklus Simpan Pinjam

Sistem Informasi Akuntansi memiliki beberpa sub sistem yang berupa

siklus-siklus akuntansi. Koperasi simpan pinjam memiliki Sistem Informasi

Akuntansi yang sama dengan perusahaan lain pada umumnya. Dalam sebuah

usaha simpan pinjam terdapat dua siklus utama yaitu, funding adalah kegiatan

mengumpulkan dana dari anggota yang kelebihan dana (dalam bentuk

simpanan) dan lending yaitu menyalurkan dana bagi anggota yang

membutuhkan dana (dalam bentuk pinjaman/kredit).

26

Dalam siklus lending koperasi memungut bunga dari anggota sebagai

keuntungan, yang pada akhirnya akumulasi bunga akan dikembalikan sebagai

insentif kepada anggota yang telah melakukan funding dan lending.

Gambar 2.1.2.4. Siklus Koperasi Simpan Pinjam

*Sumber : Sistem Akuntansi,Mulyadi, 2010.

Mulyadi (2010) menjelaskan bahwa dalam setiap rancangan siklus akuntansi

ada tiga hal penting yang didefinisikan dengan jelas yaitu fungsi yang terkait,

dokumen yang digunakan, dan catatan yang dibuat. Gambaran siklus simpan

pinjam dapat dilihat pada Gambar 2.1.2.4., dimana terdapat minimal fungsi yang

dibuat yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terpisah sehingga

memungkinkan adanya pengawasan melekat atau disebut juga Segregation of Duty.

Secara teoritis Fungsi tersebut adalah adalah :

1. Fungsi layanan (customer service), bertanggung jawab untuk

berkomunikasi dan melayani pelanggan dalam mengajukan pinjaman,

simpanan, pelunasan dan penarikan dana.

27

2. Fungsi Kas bertugas memcairkan pinjaman dan penarikan maupun

menerima pembayaran pelunasan dan simpanan sesuai aplikasi yang telah

diverifikasi dan disetujui.

3. Fungsi akuntansi bertanggung jawab mencatat transaksi pengeluaran dan

pembayaran pinjaman serta membuat laporan keuangan.

Dokumen terkait kegiatan simpan pinjam adalah :

1. Aplikasi pengajuan pinjaman atau pelunasan, dibuat oleh fungsi layanan

sebagai bukti mengenai seluruh transaksi simpan pinjam yang diperlukan

manajemen.

2. Bukti bank, dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti adanya pengeluaran dan

pemasukan kas dari kegiatan simpan pinjam.

3. Rekap saldo pinjaman/simpanan (jika ada), dibuat oleh fungsi akuntansi

sebagai bahan fungsi layanan dalam memberikan informasi pinjaman

maupun pelunasan.

Adapun catatan yang digunakan dalam system akuntansi simpan pinjam adalah :

1. Jurnal piutang, catatan akuntansi harian untuk mendokumentasikan

transaksi simpan pinjam.

2. Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat saldo piutang selama periode

tertentu.

3. Kartu Piutang, digunakan untuk mencatat detail piutang dan pelunasan per

pelanggan.

28

4. Kartu Simpanan, digunakan untuk mencatat detail simpanan dan penarikan

per pelanggan.

Dengan demikian alur simpan pinjam dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Layanan menerima aplikasi pengajuan pinjaman, simpanan,

pelunasan dan penarikan dana dari pelanggan. Kemudian melakukan

evaluasi kecukupan persyaratan berdasarkan data rekap saldo pinjaman.

Aplikasi yang memenuhi syarat dan disetujui dikirimkan kepada Fungsi

Kas.

2. Fungsi Kas melakukan pencairaan maupun setoran pada bank berdasarkan

aplikasi yang dikirim dari Fungsi Layanan, kemudian membuat bukti bank

sebagai bukti bahwa transfer dana telah dieksekusi. Bukti aplikasi dan

bukti bank diteruskan ke fungsi akuntansi.

3. Fungsi Akuntansi mencatat jurnal harian berdasarkan bukti aplikasi dan

bukti bank yang diterima dan memperbarui catatan dalam kartu piutang

dan kartu simpanan. Catatan tersebut diolah ke dalam jurnal umum yang

akan menjadi bahan dalam membuat laporan keuangan.

29

2.1.4.5. Landasan Hukum Koperasi

Menurut UUD 1945 dalam UU no 12 tahun 1967, tentang pokok perkoperasian,

Pasal 2 menyebutkan tentang landasan koperasi sebagai berikut :

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila yang merupakan dasar negara

Indonesia. Dengan demikian semua kegiatan koperasi wajib menerapkan

sila-sila dalam Pancasila.

2. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Dalam pasal

33 ayat (1) ditegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Memang dalam pasal itu secara

eksplisit tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu pilar dalam

struktural perekonomian Indonesia, namun kata-kata “asas kekeluargaan”

jelas menjamin keberadaan koperasi Indonesia sebab asas kekeluargaan

adalah asas koperasi.

3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran

pribadi. Sifat inilah yang wajib senantiasa ada dalam aktivitas koperasi.

Setiap anggota koperasi wajib memiliki rasa kesetiakawanan dengan

anggota koperasi yang lain. Namun rasa kesetiakawanan wajib diikuti oleh

kesadaran diri untuk maju dan berkembang, guna meningkatkan

kesejahteraan anggota koperasi.

30

4. Landasan Operasional

Landasan operasional adalah tata ketentuan kerja yang wajib diikuti dan

ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan

koperasi dalam melaksanakan tugas masing-masing di koperasi. Landasan

operasional berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati

secara bersama. Berikut ini landasan operasional koperasi Indonesia :

a. UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Pokok-Pokok Perkoperasian.

b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Koperasi.

31

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern

atas pemberian kredit disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Peneltian Terdahulu

No Nama Peneliti (Tahun) Judul Hasil

1.

Dyna Lusi Susanti

(2016)

Evaluasi Sistem

Pengendalian Internal

Menggunakan

Pendekatan COSO Studi

Kasus Koperasi Warga

Patra V

Koperasi Gatra V telah

membuat banyak kemajuan

pasca dilaksanakannya

rekomendasi Audit tahun

2014. Namun demikian

beberapa prinsip

pengendalian COSO yang

belum terpenuhi dalam sistem

pengendalian internal

Koperasi Gatra V yang

teridentifikas. Komponen

pengendalian internal yang

telah sesuai dengan COSO

adalah informasi dan

komunikasi, namun demikian

komponen lain pengendalian

masih mengandung

kelemahan, antara lain

lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, aktivitas

pengendalian dan monitoring.

32

2. Elisa Silva Mardiana

Zahroh Za Devi Farah

Azizah (2017)

Efektivitas Sistem

Pemberian Kredit Usaha

Kecil dan Menengah

Untuk Mendukung

Efektivitas Pengendalian

Internal (Studi Pada

Koperasi Kredit Kosayu

Malang)

Fungsi Internal Audit pada

Koperasi Kredit KOSAYU

Malang sudah tersedia namun

dalam proses audit belum

maksimal, sehingga

pemeriksaan secara

independen belum dapat

dimaksimalkan. Proses audit

diterapkan pada semua

bidang tidak hanya dibagian

kredit. Pada proses penarikan

atau penyetoran memiliki

sistem yang lemah dan sangat

mudah terjadi kecurangan.

3.

Auliana Yuwannita

dan Nita Erika Ariani

(2016)

Analisis Hubungan

Pengendalian Internal

Versi Coso Terhadap

Indikasi Kecurangan

Laporan Keuangan Pada

Baitul Qiradh Anggota

Pusat Koperasi Syariah

Nanggroe Aceh

Darussalam

Dari hasil pengujian hipotesis

dan pembahasan yang telah

diuraikan sebelumnya, dapat

diambil kesimpulan bahwa

terdapat hubungan antara

pengendalian internal versi

COSO terhadap indikasi

kecurangan laporan keuangan

(fraud) pada Baitul Qiradh

anggota. Dalam hal ini

pengendalian internal di

setiap Baitul Qiradh telah

diterapkan dengan baik.

Sehingga jauh dari adanya

indikasi kecurangan pada

laporan keuangan (fraud).

4.

33

Muahammat

Syafriansyah (2015)

Analisis Sistem Dan

Prosedur Pemberian

Kredit Pada Koperasi

Simpan Pinjam Sentosa

Di Samarinda

Standar Operating Procedure

(SOP) pemberian kredit pada

Koperasi Simpan Pinjam

(KSP), masih terdapat

kekurangan dari prosedur

pemberian kredit yang ada di

KSP Sentosa, yaitu: KSP

Sentosa Samarinda memiliki

struktur organisasi yang

sederhana dalam fungsinya

untuk menjalankan prosedur

pemberian kredit sehingga

mengalami kesulitan dalam

menjalankan prosedur

pemberian kredit.

5.

Cindy Aditya (2015)

Analisis Efektivitas

Pengendalian Intern

Atas Prosedur Kredit

Pada Pt. Bpr Shinta Daya

Sleman, Yogyakarta

Hasil jawaban kuesioner

yang terdiri dari lima

komponen COSO Statement,

yaitu lingkungan

pengendalian (control

environment), penafsiran

resiko (risk assesment),

aktivitas pengendalian

(control activities), informasi

dan komunikasi (information

and communication) dan

pemantauan (monitoring).

Adanya prosedur pemberian

kredit yang jelas serta

pengendalian intern dalam

pemberian kredit yang sangat

efektif yang dibuktikan pada

34

jawaban kuesioner analisis

efektivitas pengendalian

intern atas prosedur kredit

pada PT. BPR Shinta Daya

Sleman Yogyakarta

*Sumber : Hasil kajian penulis, 2018