BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A ...eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4507/3/BAB...

13

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Kusrinan (2012)

mendefinisikan Agency theory sebagai hubungan antara pihak prinsipal

dan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat

kepada pihak agen. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab

pengambilan keputusan kepada agen dimana hak dan kewajiban kedua

belah pihak diuraikan dalam suatu perjanjian kerja yang saling

menguntungkan yang mendasari teori agensi adalah bahwa aktor

rasional, merupakan individu yang memaksimalkan utilitasnya. Jika

hubungan antara agen dan prinsipal adalah memaksimalkan utilitas, ada

alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak untuk

kepentingan yang terbaik bagi prinsipal. Didalam kerangka teori

keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan, yaitu: hubungan

keagenan antara manajer dengan pemilik (Bonus Plan Hypothesis),

hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur (Debt/Equity

Hypothesis) dan hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah

(Political Cost Hypothesis).

14

2. Teori Sinyal

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

sinyal dapat berupa informasi lain yang menyatakan perusahaan memiliki

posisi lebih baik daripada perusahaan lain.

Selain itu berdasar teori sinyal, sebagian besar perusahaan berusaha

untuk menambah modal mereka dengan lebih dari satu sumber daya, dan

salah satu upayanya adalah menerbitkan saham baru. Perusahaan, yang

membutuhkan pembiayaa baru, akan berusaha untuk mengungkapkan

informasi lebih lanjut tentang situs web mereka untuk menarik lebih

banyak investor dan meningkatkan kepercayaan mereka tentang posisi

perusahaan (Ezat dan El-Masry, 2009).

Menurut Wolk et al., (2000) dalam Hanny dan Chariri (2005)

kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk

memberikan informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar karena

manajer perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan

prospek yang akan datang daripada pihak luar.

3. Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi

dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu

15

tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan

organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi

yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi

untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu

perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya

sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini

didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif

dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak

dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991

dalam Anton, 2010)

4. Teori Stakeholders

Teori stakeholder mengalami perubahan definisi selama beberapa

dekade terakhir. Friedman (1962) mengatakan bahwa tujuan utama

perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Hal

ini menunjukkan bahwa definisi stakeholder pada awalnya hanya

mengacu pada pemilik perusahaan. Namun demikian Freeman (1983)

memperluas definisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang

lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan bagi

perusahaan.

Stakeholder pada dasarnya adalah pihak yang memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi

yang berkaitan dengan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2000). Karena

16

kemampuan stakeholder ini maka organisasi akan memilih stakeholder

yang dianggap penting dan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis

antara perusahaan dengan stakeholdernya (Ullman,1985).

Menurut Ghozali dan Chariri (2000) teori stakeholder mengatakan

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk

kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier,

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).

Menurut Budiarto (dalam Nugroho, 2014), untuk menunjukkan

keselarasan hubungan ini, setiap perusahaan diharapkan memiliki

perhatian dan tanggung jawab yang seimbang antara kepentingan

ekonomi dan kepentingan sosial. Menurut Gray, Kouhy dan Adams

(dalam Ghazali dan Chariri, 2000), kelangsungan hidup perusahaan

tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus

dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari aktivitas

tersebut.

Menurut Rahardja,dkk (dalam Nugroho, 2014) perusahaan, harus

mempertanggungjawabkan kepada semua kelompok dalam komunitas

dan masyarakat yang berkepentingan dengan bisnis sebab perusahaan

mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya masyarakat mempengaruhi

perusahaan. Meskipun stakeholder theory dapat memperluas perspektif

pengelolaan perusahaan dan mengenalkan hubungan antara perusahaan

17

dengan stakeholdernya, teori stakeholder belum mampu menjelaskan

pengaruh masyarakat secara luas terhadap perusahaan.

Hubungan perusahaan dengan kelompok stakeholder seperti

kreditor, investor, pemerintah, karyawan dan masyarakat sekitarnya

menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan.

Diperlukan keselarasan diantara kelompok–kelompok ini agar tercipta

situasi yang harmonis antara kepentingan ekonomi dan kepentingan

sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong

perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya pada internal dan eksternal

perusahaan. Peningkatan kinerja ini diharapkan akan meningkatkan

profitabilitas laba perusahaan.

5. Good Corporate Governance

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001

pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan”.

Good Corporate Governance sesuai Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-01/MBU/2011

tanggal 1 Agustus 2011 yang diperbarui dengan Nomor : PER-

09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

18

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan

peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Sedangkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai system yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Definisi GCG menurut Bank Dunia (dalam Edi Wibowo, 2010)

adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur

perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan

penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada

investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah

untuk menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check and

balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan

dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa

Good Corporate Govenance adalah sistem yang mengatur dalam

pengendalian dan pengkoordinasian berbagai partisipan yang terlibat

dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan guna pencapaian tujuan

perusahaan, mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan yang berkaitan

dengan pihak luar seperti investor dan masyarakat.

a. Prinsip Good Corporate Governance

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 oleh Kementrian Hukum

dan HAM Republik Indonesia tentang perseroan teratas dan tata

kelola perseroan yang baik dalam menjalankan perusahaan dan

sesuai PER-01/MBU/2011 dan PER-09/MBU/2012 tentang

19

prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan

pada hal-hal sebagai berikut :

1) Transparansi (Transparency)

Perusahaan harus menyediakan informasi relevan

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh

pemangku kepentingan, tepat waktu, jelas dan dapat

diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan

pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

2) Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini menjelaskan peran dan tanggung jawab,

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana

yang diawasi Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).

Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan

pengembangan komite audit yang dapat mendukung

terlaksananya fungsi audit internal. Khusus untuk bidang

akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga

jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

3) Pertanggungjawaban (Responsibility)

Perusahaan harus memathui perturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap

masyarkat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharan

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

20

pengakuan sebagai good corporate citizen. Responsibilitas

menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur

mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada

pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai

yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang

berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah,

asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya. prinsip ini

penekanannya diberikan kepada kepentingan stakeholders

perusahaan.

4) Kemandirian (Idenpendency)

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prnsip korporasi yang sehat

5) Keadilan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya, menjamin perlindungan hak,

serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor

berdasarkan asas keadilan.

21

b. Tujuan dan manfaat Good Corporate Governance

Corporate Governance yang baik diakui membantu

mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak

menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti

juga meningkatkan kinerja korporat dan peningkatan

pengembangan ekonomi. Good Corporate Governance adalah

mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban penyedia

kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta

infrastruktur. Sekarang ini efisiensi akan pertanggungjawaban

organisasi tidak perduli apakah organisasi publik atau privat. Good

Governance telah menjadi agenda pokok internasional.

Tujuan good corporate governance diterbitkan adalah agar

suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan benar sehinga

pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan baik shareholders maupun stakeholders. Selain

tujuan diberlakukan corporate governance tersebut, penerapan

good corpoarate governance juga akan memberkan manfaat, baik

bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para stakeholders.

Setidaknya ada 4 manfaat praktis dalam penerapan good

coporporate governance menurut (Tjager et al. 2003:96 dalam

bambang, 2013) yaitu :

1) Untuk meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul

sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada

22

manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya

perseroan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi

maupunm dalam rangka pengawasan terhadap perilaku

manajemen itu sendiri.

2) Untuk meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang

harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman

kepada kreditur.

3) Untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, dengan

pengelolaan perusahaan tentu akan dapat menarik minat dan

kepercayaan para investor sehingga sangat membantu usaha

perseroan.

4) Untuk mengangkat citra perusahaan, dengan berhasilnya

peningkatan harga saham maka akan menimbulkan image

positif terhadap opini yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan itu, Forum for Corporate Governance in

Indonesia (FCGI) juga mengemukakan bahwa setidaknya ada 4

manfaat yang dapat diambil dari penerapan GCG yang baik, antara

lain:

1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan

efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan

pelayanan kepada stakeholders.

23

2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih

murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate

value

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali

menanamkan modalnya di Indonesia

4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja

perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan

shareholders’s value dan deviden

c. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan

main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang

mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/

pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme corporate

governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya

sistem governance dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward,

1990 dalam Arifin, 2005). Menurut Boediono (2005) mekanisme

corporate governance merupakan suatu sistem yang mampu

mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan

serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat

digunakan untuk menekan terjadinya masalah agency. Maka untuk

meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent

akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu

24

cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan(conflict of

interest) tersebut.

Menurut Iskandar & Chamlao (2000) dalam Lastanti (2004),

mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam

dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme

internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan

menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum

pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan

komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan

mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain

dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian

perusahaan dan mekanisme pasar.

Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan

komisaris, komite audit, serta kepemilikan manajerial, sedangkan

mekanisme eksternal terdiri dari kepemilikan institusional (Beiner

et.al. 2003). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem

pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap

aktivitas pengawasan. Komite audit bertanggung jawab untuk

mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan

mengamati sistem pengendalian internal. Komite audit ditempatkan

dalam mekanisme pengawasan manajemen dengan pihak eksternal

(Karmilayani dan I Gusti, 2016).

25

1) Kepemilikan Manjerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang

saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam

pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi

dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009 dalam Maria, 2013).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh

manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan

pemegang saham karena dengan memiliki saham perusahaan,

manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap

keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan

maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai salah

satu konsekuensi kepemilikan saham. Hal ini merupakan

insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2) Kepemilikan Institusional

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan

saham institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh

pihak institusi yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan

investasi maupun perusahaan swasta. Lembaga institusi

memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar terhadap

perusahaan. Dengan adanya investor institusional kinerja

manajemen serta keputusan-keputusan yang diambil oleh

manajemen dapat dimonitor atau diawasi. Menurut Haryono

(2005), pada umumnya pemegang saham institusional

26

memiliki proporsi kepemilikan yang tinggi. Kepemilikan

institusional diukur dengan menggunakan rasio perbandingan

antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dengan

jumlah saham yang beredar.

3) Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan

saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan

hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar

negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan

berasal dari Indonesia melalui pembelian langsung pada

perusahaan maupun melalui Bursa Efek. Kepemilikan asing

dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern

terhadap peningkatan good corporate governance (Fauzi,

2006).

Kepemilikan asing dapat menjadi salah satu pendukung

mekanisme corporate governance, di mana perusahaan dengan

kepemilikan asing ini akan meningkatkan persaingan pasar di

Indonesia. Peningkatan persaingan ini memaksa perusahaan

untuk selalu melakukan peningkatan teknologi dan perbaikan

di dalam corporate governance sehingga terdapat keselarasan

antara kepentingan manajer, investor, dan stakeholders

lainnya.

27

Kepemilikan asing didalam sebuah perusahaan baik

institusi maupun individual dianggap sebagai suatu hal yang

penting. Hal ini dikarenakan pembelian saham oleh pihak

asing mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami

pertumbuhan pendapatan yang stabil sehingga menjadi tolok

ukur bagi investor lain untuk ikut berinvestasi (Rakhmardi,

2011). Keuntungan lain dari adanya kepemilikan asing adalah

mereka dapat memengaruhi keputusan manajemen perusahaan

termasuk dalam penentuan harga saham perusahaan, sehingga

harga saham perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan

begitu pula dengan tingkat pengembalian yang diterima.

Sejalan dengan pendapat Lee (2008) yang mengemukakan

bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional lebih

mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki

kemampuan dan pengalaman yang baik di bidang keuangan

dan bisnis. Menurut Wang (2007), peran asing dalam pasar

sekunder (pasar modal) dapat dilihat dari dua aspek yaitu

aktivitas perdagangan dan kepemilikan saham dan keduanya

akan memberikan dampak berbeda bagi pergerakan harga

saham di bursa. Peningkatan harga saham dalam jangka

pendek akan meningkatkan transaksi di pasar modal sehingga

memberikan dampak peningkatan fluktuasi pergerakan harga

saham yang signifikan, karena ada potensi penarikan dana

28

setiap saat. Ini menyebabkan tingkat pengembalian yang

diterima investor tidak menentu. Menurut Farooque et al.,

2007 (dalam Yulius dan Yeterina, 2013) rumus perhitungan

kepemilikan asing adalah:

KA = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝑋 100%

4) Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara

efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah

komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat

dan cepet serta dapat bertindak independen (Komite Nasional

Kebijakan Governance, 2006)

5) Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris

yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta

bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

29

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan

(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa

Efek Jakarta melalui peraturan BEJ Tanggal 1 Juli 2000.

Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus

mempunyai komisaris independen yang secara profesional

sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham

minoritas (bukan controlling shareholders). Dalam peraturan

ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah

30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

6) Dewan Komisaris

Menurut Mulyadi dalam Nadah Nahdiah, 2009 mengenai

dewan komisaris yaitu:

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam

perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Dewan ini

berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang

dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian,

Dewan Komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat

mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan

manajemen (direksi).

7) Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan

komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara

profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan

komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan

30

memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan

fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan,

manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari

corporate governance di perusahaan-perusahaan. Bapepam

melalui Surat terhadap investasi yang dilakukan termasuk

investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan

tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola

investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau

secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat

pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi

sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (Murwaningsari,

2009).

Bathala et al. (1994) menyatakan bahwa kepemilikan

saham oleh institusi merupakan salah satu monitoring agents

penting yang memainkan peranan aktif dan konsisten dalam

melindungi investasi saham yang ditanamkan dalam

perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin

peningkatan kemakmuran pemegang saham.

6. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan

31

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam

periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan

secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian

kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan

oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan oleh perusahaan (Cahyani, 2009).

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan

untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar

seperti biaya biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar

efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan

semacamnya (Ceacilia Srimindarti, 2004).

Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh, maka

ada beberapa pengertian kinerja yaitu keberhasilan personel, tim, atau

unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah

ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. (Mulyadi,

2007)

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur

pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission

accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk,

jasa ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja yang didefinisikan

sebagai “performing measurement“ adalah kualifikasi dan efisiensi

32

perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis

selama periode akuntansi. (Darmawati, 2005)

a. Pengukuran Kinerja

Perusahaan membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang

mampu menyediakan informasi yang berguna untuk membantu

mengelola, mengonrol, merencanakan dan melaksanakan

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan

adanya pengukuran kinerja maka diharapkan perusahaan mampu

bertahan dan mengikuti persaingan serta perkembangan yang ada.

Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja

perusahaan (Ang, 1977) :

1) Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Menurut Sartono (2011:114), Rasio Likuiditas adalah

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat

pada waktunya. Dalam kelompok ini terdapat tiga rasio yang

biasa digunakan yaitu :

a) Rasio lancar (current ratio)

Rasio lancar atau current ratio (CR) merupakan

rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk untuk

33

mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu

perusahaan. Perbandingan antara aktiva lancar dengan

kewajiban jangka pendek (hutang lancar). Rumus yang

digunakan :

Rasio Lancar = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑋 100%

Aktiva lancar meliputi : kas, surat berharga,

piutang, dan persediaan. Utang lancar meliputi : utang

pajak, utang bunga, uang wesel, utang gaji, dan utang

jangka pendek lainnnya. Semakin besar jumlah aktiva

yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar

prosentase yang terdapat di perusahaan tersebut,

sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar

kewajiban jangka pendeknya semakin besar. Demikian

juga sebaliknya, jika jumlah hutang lancar yang dimiliki

perusahaan lebih besar daripada jumlah aktiva lancar

yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil prosentase

yang terdapat di perusahaan tersebut maka kemampuan

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya

akan semakin kecil

b) Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio ini dihitung dengan mengurangkan

persediaan dari aktiva lancer dan kemudian membagi

34

hasilnya dengan kewajiban lancar. Karena persediaan

adalah aktiva lancar yang paling tidak likuid, sehingga

apabila terjadi likuidasi maka persediaan merupakan

aktiva yang paling sering mengalami kerugian, oleh

karena itu pengukuran kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa

mengandalkan persediaan. Rumus yang digunakan untuk

rasio cepat adalah :

Rasio Cepat = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛


c) Rasio Kas (cash ratio)

Cash ratio merupakan kemampuan untuk

membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas

yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat

segera diuangkan yaitu dengan membandingkan antara

uang kas yang ada pada perusahaan dengan utang lancar.

Semakin besar ratio ini maka semakin baik. Pengertian

Rasio Kas menurut Munawir (2001:76) Rasio Kas

merupakan perbandingan antara kas dengan total hutang

lancar. Dapat juga dihitung dengan mengikutsertakan

surat-surat berharga (Marketable Securities). Rumua

yang digunakan adalah :

Rasio Kas = 𝐾𝑎𝑠


35

2) Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan

bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal,

dengan menggambarkan efektivitas perusahaan dalam

mengelola aset dalam hal ini mengubah aset nonkas menjadi

aset kas. Menurut Sartono (2011:114), Rasio aktivitas adalah

rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan

dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Yang

termasuk dalam rasio aktivitas adalah :

a) Rasio perputaran persediaan (inventory turnover ratio)

Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali

persediaan perusahaan telah dijual selama periode

tertentu, misalnya selama tahun tertentu. Angka ini

mengukur efisiensi pengelolaan persediaan dalam

perusahaan. Rumus yang digunakan:

ITO = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛𝑋 1 𝐾𝑎𝑙𝑖

b) Fixed Asset Turn Over (FATO)

Merupakan rasio antara penjualan dengan aktiva

tetap netto. Rasio ini menunjukkan bagaimana

perusahaan menggunakan aktiva tetapnya seperti

gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan perlengkapan

kantor. Rumus yang digunakan :

36

FATO = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ𝑋 1 𝐾𝑎𝑙𝑖

c) Total asset turnover (TATO)

Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana

tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan

seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan dalam

menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan

penjualan dan pendapatan laba. Tingkat perputaran ini

ditentukan oleh perputaran elemen aktiva itu sendiri.

Rumus yang digunakan:

TATO = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑋 1 𝐾𝑎𝑙𝑖

d) Average collection period (ACP)

Periode pengumpulan piutang yaitu ratarata yang

diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas.

Biasanya ditentukan dengan membagi piutang dengan

rata-rata penjualan harian.

Rumus yang digunakan adalah :

ACP = 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑋 360 𝑘𝑎𝑙𝑖

e) Rasio perputaran piutang (receivables turnover ratio)

Perputaran piutang menunjukkan kualitas piutang

perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam

mengumpulkan piutang. Semakin cepat perputaran

piutang, maka current ratio dan quik ratio semakin bagus

37

dalam analisis keuangan. Rumus yang digunakan:

RTO = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑋 1 𝑘𝑎𝑙𝑖

f) Working Capital Turn Over (WCTO)

Digunakan untuk menghitung berapa kali dana

yang tertanam dalam modal kerja perusahaan dalam satu

tahun. Makin cepat perputaran modal kerja maka current

ratio dan quick ratio yang dimiliki akan semakin bagus.

Rumus yang digunakan :

WCTO = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑋 1𝐾𝑎𝑙𝑖

3) Rasio Solvabilitas (Leverage)

Financial leverage menunjukkan proporsi atas

penggunana utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan

yang tidak mempunyai leverage, berarti menggunakan modal

sendiri 100% dalam usahanya. Menurut Sartono (2011:114),

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek

maupun jangka panjang. Rasio yang biasa digunakan yaitu :

a) Debt ratio (DR)

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara

kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang

dimiliki. Semakin tingi hasil persentasenya,

38

cenderung semakin besar resiko keuangannya bagi

kreditur maupun pemegang saham. Selain itu,

Merupakan rasio yang menghitung persentase total dana

yang disediakan kreditur. Rumus yang digunakan adalah:

DR = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑋 100%

b) Debt to equity ratio (DER)

Merupakan rasio perbandingan antara total utang

dengan modal sendiri yang berupa saham dan surat-surat

berharga lainnya. Rumus yang digunakan :

DER = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑋 100%

c) Long-term debt to equity (LTDE)

Digunakan untuk menghitung seberapa besar

modal sendiri yang digunakan untuk menjamin utang

jangka panjang. Rumus yang digunakan :

LTDE = 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔


d) Times interest-earned ratio (TIER) / Interest coverage

ratio

Menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk

membayar bunga hutang jangka panjang. Rasio ini

mengukur sejauh mana laba perusahaan boleh menurun

tanpa mencoreng wajah keuangan perusahaan. Rumus

yang digunakan adalah (Hanafi dan Halim, 1992) :

39

TIER = 𝐸𝑏𝑖𝑡

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎

4) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar

kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik itu yang

berhubungan dengan penjualan, aset, maupun laba bagi

modal sendiri. Menurut Sartono (2011:114), Rasio

Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan

perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan

penjualan, asset maupun modal sendiri. Rasio yang biasa

digunakan yaitu :

a) Net Profit Margin (NPM)

Adalah ukuran persentase dari tiap rupiah

penjualan yang dihasilkandalam laba bersih. Net Profit

Margin (NPM) merupakan rasio keuangan yang

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

net income dari kegiatan operasional pokok perusahaan.

Net Profit Margin (NPM) berfungsi untuk mengukur

tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan

bersihnya. NPM menunjukkan perbandingan antara laba

bersih dengan penjualan (Hanafi dan Halim, 2005).

Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana

kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam

40

menghasilkan laba bersih ditinjau dari sudut total

penjualannya.Profit margin dihitung dengan rumus

sebagai berikut :

NPM = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑋 100%

b) Return On Investmen (ROI)

ROI atau tingkat pengembalian atas investasi dan

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan yaitu

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan

dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan

untuk operasi dalam rangka untuk menghasilkan laba.

Rumus yang digunakan :

ROI = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘


c) Return On Equity (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2009; 157), analisis

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan

total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset

tersebut. Return On Assets (ROA) sering juga disebut

sebagai Return On Investment (ROI) yang digunakan

untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva

41

yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio terpenting

diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lainnya.

ROA atau ROI diperoleh dengan cara membandingkan

antara laba setelah pajak terhadap rata-rata total aset.

Laba bersih setelah pajak merupakan pendapatan bersih

sesudah pajak, tetapi kalau ada keuntungan hak minoritas

harus ikut diperhitungkan. Rata-rata total aset merupakan

rata-rata total asset awal tahun dan akhir tahun. Semakin

besar ROA/ROI menunjukkan kinerja yang semakin

baik, karena tingkat kembalian saham semakin besar.

Untuk memperoleh nilai ROA dapat dihitung dengan

rumus :

ROA = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘


d) Return On Equity (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi

pemegang saham perusahaan. Rasio ini merupakan

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang

saham. Untuk memperoleh nilai ROE dapat dihitung

dengan rumus:

ROE = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘


42

5) Rasio Pasar (Market Ratio)

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan

yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar

merupakan rasio yang menghubungkan harga saham terhadap

laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Rasio ini

menunjukkan apa yang dipikirkan investor atas kinerja masa

lalu dan prospek masa depan perusahaan. Yang termasuk

dalam rasio nilai pasar, antara lain:

a) Earnings Per Share (EPS)

Earning per share (EPS) yaitu laba bersih dibagi

jumlah saham yang beredar. Rasio ini menunjukkan

berapa besar keuntungan (return) yang diperoleh

investor atau pemegang saham per saham (Darmadji dan

Fakhruddin, 2001). Semakin tinggi nilai EPS tentu saja

menggembirakan pemegang saham karena semakin besar

laba yang disediakan untuk pemegang saham. Earning

Per Share (EPS) secara matematis dirumuskan sebagai

berikut:

EPS = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

b) Dividend Payout Ratio (DPR)

Rasio ini melihat bagian pendapatan yang

dibayarkan sebagai deviden kepada investor. Bagian lain

yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke

43

perusahaan (Hanafi: 2004). Perusahaan yang mempunyai

tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio

pembayaran deviden yang rendah. Sebaliknya

perusahaan yang tingkat pertumbuhan rendah akan

mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran deviden juga

merupakan kebijakan deviden perusahaan. Menurut Alwi

(2003), semakin besar rasio Dividend Payout Ratio

(DPR) maka semakin lambat atau kecil partum uhan

pendapatan perusahaan. Rumus perhitungan yang

digunakan untuk menentukan Dividend Payout Ratio

adalah:

DPR = 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

c) Price Earnings Ratio (PER)

Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan

antara harga pasar per lembar saham dengan laba per

lembar saham. Rumus perhitungan Price earnings ratio

menurut (Moeljadi, 2006) adalah:

PER = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

d) Deviden Yield (DY)

Deviden Yield (DY) merupakan sebagian dari total

return yang akan diperoleh investor. Perusahaan yang

mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan

44

mempunyai dividend yield yang rendah. Karena deviden

sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian

karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan

mempunyai harga per saham yang tinggi, yang berarti

pembagiannya tinggi. Rumus perhitungan dividend yield

menurut (Hanafi: 2004) adalah:

DY = 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

e) Price to Book Value Ratio (PBV)

Robert Ang (1997) secara sederhana menyatakan

bahwa Price to Book Value (PBV) merupakan rasio

pasar (market ratio) yang digunakan untuk mengukur

kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Price

to Book Value (PBV) ditunjukkan dengan perbandingan

antara harga saham terhadap nilai buku dihitung sebagai

hasil dari ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham

yang beredar.

Secara matematis Price to Book Value dapat

dirumuskan sebagai berikut (Toto Prihadi, 2010) :

PBV = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

Dimana :

Price per share = Harga per saham

Book value per share = Nilai buku per saham

45

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga

semakin tinggi rasio Price to Book Value (PBV) yang

menunjukkan semakin berhasil perusahaan menciptakan

nilai bagi pemegang saham (Ang, 1997).

Price to Book Value adalah angka rasio yang

menjelaskan seberapa kali seorang investor bersedia

membayar sebuah saham untuk setiap nilai buku per

sahamnya. Perusahaan yang aktifitasnya berjalan dengan

baik, umumnya memiliki rasio PVB mencapai di atas

satu (>1), yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham

lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV

semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal

(investor) relatif dibandingkan dengan dana yang telah

ditanamkan di perusahaan.

b. Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja adalah salah satu faktor penting dalam

keberhasilan perusahaan, adapun manfaat penilaian perusahaan

adalah sebagai berikut:

46

1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi

dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat

keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.

2) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara

keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat

digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam

pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi

perusahaan untuk masa yang akan datang.

4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan

kegiatan

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi

pada khususnya.

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal

agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas

perusahaan. (Rafriny, 2012)

c. Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan

Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan

perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya

yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan

untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

47

2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas,

yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba selama periode tertentu.

4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu

kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan

perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-

hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya

tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa

mengalami hambatan atau krisis keuangan. (Serli, 2011)

7. Corporate Social Responsibility

Kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia

sudah mulai berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

peraturan yang menyangkut tentang hal tersebut dalam Undang-

undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mulai

diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-undang ini

mengatur perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang atau yang

48

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan Corporate

Social Responsibility (CSR).

Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial di

atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang meyatakan

bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai

tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana

factor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi

industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna

laporan yang memegang peranan penting”.

Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial ini juga

terdapat dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam) No. kep-38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang

Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai kebebasan bagi

perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai

perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan

dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan

umum tersebut dapat berisi uraian mengenai keterlibatan perusahaan

dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan,

amal, atau bakti sosial lainnya, serta uraian mengenai program

perusahaan dalam rangka pengembangan SDM.

Pengambilan keputusan ekonomi dengan hanya melihat kinerja

suatu kinerja keuangan perusahaan, saat ini sudah tidak relevan lagi.

Dalam Anggraini (2006), menyatakan bahwa investor individual

49

tertarik pada informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan

tahunan. Karena itu diperlukan sarana untuk dapat memberikan

informasi mengenai aspek sosial, lingkungan dan keuangan secara

sekaligus. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya berperan dalam

entitas ekonomi yang bertanggung jawab bukan hanya kepada para

stakeholder namun juga kepada masyarakat luas (Kurniawan, 2007).

Menjalankan suatu bisnis tidak hanya memberikan manfaat bagi para

pemilik modal namun juga bagi masyarakat disekitar perusahaan

ataupun masyarakat luas.

Program CSR merupakan suatu investasi bagi suatu

perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan

bukan lagi dilihat dari segi biaya melainkan sebagai sarana meraih

keuntungan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam

menjalankan aktivitas dan pengambilan keputusan tidak hanya

berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini

maupun yang akan datang. CSR merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan dalam memperbaiki

kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai

akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan.

Semakin banyak pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan

maka semakin baik juga citra perusahaan menurut pandangan

masyarakat. Investor lebih berminat kepada perusahaan yang

50

memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya

citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen.

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka

penjualan perusahaan akan membaik dan pada akhirnya diharapkan

tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. Secara teoritis,

suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja

keuangan perusahaan juga baik (Syahnaz, 2012).

Dalam pengertian CSR merupakan suatu cara agar manajemen

mengelola perusahaan tidak hanya untuk kepentingan para pemegang

saham tetapi juga untuk pihak-pihak lain di luar perusahaan. Pihak-

pihak yang dimaksud dalam hal ini yaitu masyarakat atau komunitas

lokal, pemerintah, para pekerja, lembaga swadaya masyarakat serta

lingkungan. Seluruh pemegang saham atau pemangku kepentingan

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap

aktivitas atau operasional perusahaan disekitarnya (Geace, 2012

dalam Yeni dan Atmaja, 2014). Menurut Global Compact Initiative

(2002) menyatakan pemakaian CSR dengan 3P (profit, people,

planet). Nugroho (2007) mengemukakan konsep 3P ini memberikan

pengertian tentang bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan

(profit) tetapi juga kesejahteraan orang (people) dan menjamin

kelangsungan hidup (planet). CSR menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi kinerja perusahaan, karena menjadi salah satu dasar

pemikiran yang melandasi etika bisnis suatu perusahaan. Semakin

51

banyak perusahaan mengungkapkan tanggungjawab sosial

dalam laporan tahunan, maka semakin baik pula citra perusahaan

dimata investor dan masyarakat luas.

52

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Variabel Hasil

1 Fessy Febriyani (2017) Pengaruh Struktur Good

Corporate Governance

terhadap kinerja

keuangan perusahaan

pada sektor

pertambangan di Bursa

Efek Indonesia

Variabel Dependen:

Kinerja Keuangan (ROA)

Variabel Independen:

Kepemilikan Institusional,

Kepemilikan Manajerial,

Independensi Komite Audit

Kepemilikan Institusional, kepemilikan

Manajerial, Independensi Komite Audit

masing-masing serta secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan (ROA).

2 Brigitta Clarabella P dan

Josua Tarigan

(2017)

Pengaruh Kepemilikan

Institusional terhadap

Kinerja Keuangan

Melalui Struktur Modal

sebagai Variabel

Intervening pada

perusahaan manufaktur

yang terdafatr di Bursa

Efek Indonesia

Variabel Dependen:

Kinerja Keuangan (ROA dan

ROE)


Kepemilikan Institusional

Variabel Intervening:

Struktur Modal (DAR dan

DER)

Kepemilikan Institusional berhubungan

positif signifikan terhadap kinerja

keuangan.

Kepemilikan Institusional berhubungan

negatif signifikan terhadap struktur modal.

Struktur modal berhubugan negatif

signifikan terhadap kinerja keuangan.

Struktur modal memiliki pengaruh dalam

memediasi kepemilikan institusional

terhadap kinerja keuangan

3 Astri Aprianingsih(2016) Pengaruh Penerapan

Good Corporate

Governance, Struktur

Kepemilikan dan Ukuran

Perusahaan terhadap

kinerja keuangan

Variabel Dependen:

Kinerja Keuangan (ROA)


Dewan Komisaris

Independen, Dewan Direksi,

Dewan komisaris independen berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap

kinerja keuangan;

Dewan direksi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan

perbankan;

53

perbankan Komite Audit, Kepemilikan

manajerial, Kepemilikan

institusional dan ukuran

perusahaan

Komite audit berpengaruh positif dan


perbankan;

Kepemilikan manajerial berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap

kinerja keuangan;

Kepemilikan institusional berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan;

Ukuran perusahaan erpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan;

Secara simultan variabel independen

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan

4 Muhammad Makhrus

(2013)

Pengaruh Komite Audit

terhada kinerja

perusahaan melalui

manajemen laba sebagai

variabel intervening

Variabel Dependen:

Kinerja Perusahanan (Tobins-

Q)


Komite Audit

Variabel Intervaning:

Manajemen Laba

Komite audit (KA) tidak mempunyai

pengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan;

Komite audit (KA) tidak mempunyai

pengaruh signifikan terhadap

manajemen laba;

Manajemen laba (DTACC) tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap

kinerja perusahaan;

Manjemen laba merupakan variabel

intervening sebagian pada pengaruh

komite audit terhadap kinerja perusahaan.

5 Ivana Nina E.B (2016) Pengaruh GCG terhadap

Kinerja Keuangan

dengan CSR sebagai

Pemoderasi di

perusahaan

Variabel Dependen:

Kinerja Keuangan ROE


GCG

GCG secara tidak signifikan tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan

ROE;

CSR berpengaruh dan signifikan terhadap

kinerja keuangan (ROE);

54

Pertambangan

Variabel Moderasi:

CSR

Good Corporate Governance dan

corporate social responsibility dan

moderat secara bersama-sama tidak

berpengaruh terhadap kinerja

keuangan

6 Keyong-Hwa Yeon

(2016)

Moderating Effect of


Structure between

Corporate Social

Responsibility and

Performance

Variabel Dependen:

CSR


Kinerja perusahaan (ROA)

Variabel Moderasi:


CSR secara tidak signifikan berpengaruh

positif terhadap kinerja perusahaan

(ROA);

Ada pengaruh moderasi corporate

governance antara CSR dan kinerja

perusahaan (ROA)

7 Ni Kadek Karmilayani

dan I.G Ayu Eka

Darmayanthi (2016)

Corporate Social

Responsibility sebagai

Pemoderasi Pengaruh

Kepemilikan Manajerial

dna Kepemilikan

Institusional pada kinerja

keuangan

Varibel Dependen:

Kinerja perusahaan

(ROE)


Kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional

Variabel moderasi:

CSR


negatif pada kinerja perusahaan;

Kepemilikan institusional tidak

berpengaruh pada kinerja perusahaan;

CSR dapat memoderasi pengaruh

kepemilikan manajerial pada kinerja

perusahaan;

CSR dapat memoderasi pengaruh

kepemilikan institusional pada kinerja

perusahaan.

8 I.B Made Puniayasa dan

Nyoman Triaryati (2016)

Pengaruh Good

Corporate Governance,

Struktur Kepemilikan

dan Modal Intelektual

terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

yang masuk dalam

Indeks CGPI

Variabel Dependen:

Kinerja Keuangan (ROE)


GCG, Kepemilikan

institusional, Kepemilikan

manajerial, Modal Intelektual

GCG tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan (ROE);

Kepemilikan institusional tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan (ROE);


positif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan peruasaan;

Modal Intelektual berpengaruh positif dan

55


9 Tutut Istiana, Leonardo

Budi H, dan Azis Fathoni

(2018)

Analisis Pengaruh

Penerapan Struktur Good


terhadap Kinerja

Perusahan

(Stdi kasus di perusahaan

yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia)

Variabel Dependen:

Kinerja Keuangan (ROA dan

Tobin’Q)


Proporsi dewan komisaris,

Dewan direksi, Kepemilikan

institusional

Proporsi komisaris independen

berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan (ROA, Tobin’Q);

Dewan direksi berpengaruh positif

terhadap kinerja perusahaan(ROA,

Tobin’Q);

Kepemilikan institusional berpengaruh

positif terhadap kinerja perusahaan (ROA,

Tobin’Q)

10 Yulius Ardy Wiranata

dan Yeterina Widi

Nugrahanti (2013)

Pengaruh Struktur

kepemilikan terhadap

Profitabilitas Perusahaan

Manufaktur di Indonesia

Variabel Dependen:

Profotabilitas (ROA)


Kepemilikian Asing

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Keluarga

Variabel Kontrol:

Total Asset

Laveragel

Kepemilikan Asing berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja perusahaan;

Kepemilikan pemerintah tidak

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan;

Kepemilikan Institusional tidak

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan;

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan;

Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif


Ukuran perusahaan tidak berpengaruh


Laverge berpengaruh positif terhadap

kinerja kinerja perusahaan.

56

C. Pengembangan Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Jesen dan Meckling (1976), terdapat hubungan positif

antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan

institusional dapat meminimalisasi adanya konflik kepentingan antara

prinsipal dengan agen. Dengan adanya pengawasan dari institusional

dapat mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen untuk

menghindari adanya perilaku penyelewengan yang dilakukan

manajemen. Sehingga dengan adanya keterlibatan institusi dengan

perusahaan dapat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan

yang lebih baik. Hasil penelitian Brigitta dan Josua (2017) menunjukan

bahwa kepemilikan intitusional berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Evi

Elisetiawati dan Budi (2016) menunjukan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi

seperti LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun

perusahaan swasta menjunjukan keberadaan kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan

dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer

menjadi lebih baik. Usaha pengawasan yang dilakukan oleh pihak

investor terhadap tingkat kepemilikan institusional akan semakin besar

apabila tingkat kepemilikan institusional tinggi. Usaha ini dimaksudkan

57

agar dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Berdasarkan

penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan

2. Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana pihak

manjemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai

manajemen perusahaan dan juga sebagai pemegang saham dan berperan

aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan. Menurut Jensen

dan Meckling (1967) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan

saham oleh manajemen makan akan semakin kuat kecenderungan

manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga

akan mengakibatkan kenaikan kinerja perusahaan. Penelitian yang

dilakukan oleh I Bagus Made Puniayasa dan Nyoman Triaryati (2016)

menunjukkan bahwa kepemilikan manjerial berpengaruh positif dengan

kinerja perusahaan. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Karmilayani dan I Gusti Ayu

Darmayanthi (2016) yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif

terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu Berdasarkan penjelasan

diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja

Perusahaan

58

3. Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

IKAI (2013) menyatakan tugas pokok komite audit adalah

membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas

kinerja perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan review sistem

pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan,

dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Tugas komite audit juga erat

kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan,

dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan

jumlah komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki

oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang

lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya

akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

(Anderson et al., 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Fessy Febriyani (2017) dan Astri

Aprianingsih (2017), keduanya menunjukan bahwa komite audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

59

4. Coporate Social Responsibility memoderasi pengaruh Kepemilikan

Intitusional terhadap Kinerja perusahaan

Febrianto (2013) menyatakan struktur kepemilikan yang

terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap

perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin baik

juga kinerja perusahaan. Investor institusional akan memantau secara

profesional perkembangan investasi yang ditanamkan pada perusahaan

dan memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap tindakan

manajemen. Dalam hal ini memperkecil tindakan yang akan dilakukan

manajemen, dengan demikian dapat menyelaraskan kepentingan

manajemen dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan kinerja

perusahaan.

Adanya CSR dalam suatu perusahaan memungkinkan terjadinya

perbaikan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas

operasional perusahaan. Pelaksanaan aktivitas CSR secara berkala

tentunya akan meningkatkan citra dan kepercayaan bagi perusahaan

dalam jangka panjang yang mana sebagai perwujudan dari prinsip moral

dan etis yaitu memperoleh hasil terbaik tanpa merugikan kelompok

masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Karmilayani dan I.G.

Ayu Eka Darmayanthi (2016) menunjukkan bahwa CSR dapat

memoderasi pengaruh kepemilikan institusional pada kinerja perusahaan.

60

Penelitian ini bertolak belakang dengan teori diatas. Berdasarkan

penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Coporate Social Responsibility memoderasi pengaruh

Kepemilikan Intitusional terhadap Kinerja perusahaan

5. Coporate Social Responsibility memoderasi pengaruh Kepemilikan

Manajerial terhadap Kinerja perusahaan

Diah dan Erman (2009) menyatakan kepemilikan manajerial

merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif

dan ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan

komisaris). Menurut Febrianto (2013), besarnya jumlah saham yang

dimiliki oleh manajemen dari total saham yang beredar disebut

kepemilikan manajerial. Suatu kepemilikan saham yang besar dari segi

nilai ekonominya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan

manajemen dan principal. Menurut Jensen dan Meckling (1976)

menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen

maka akan semakin kuat kecenderungan manajemen untuk

mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga akan mengakibatkan

kenaikan kineja perusahaan. Menurut Belkaoi (1986) dan Patten (1990)

dalam Nurdin dan Cahyandito (2006) menyatakan bahwa dalam proses

pengambilan keputusan investasi, investor akan memperhatikan variabel

yang berkaitan dengan masalah sosial dan kelestarian lingkungan.

Investor cenderung berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai etika

bisnis yang baik, praktek karyawan yang baik, peduli terhadap dampak

61

lingkungan dan mempunyai CSR. Tujuan dari perusahaan salah satunya

yaitu adanya peningkatan kinerja perusahaan. Seperti yang dijelaskan

terdapat beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara

signifikan semakin besar persentase kepemilikan manajerial, maka

kinerja perusahaan semakin meningkat. Di sisi lain dengan adanya CSR

maka perusahaan juga akan memiliki kinerja keuangan yang baik (Arsoy

et al., 2012). Pengungkapan corporate social responsibility yang

dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan di

lingkungan masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kinerja

perusahaan dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan

sahamnya pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek

Karmilayani dan I.G. Ayu Eka Darmayanthi (2016) menunjukkan bahwa

CSR dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial pada kinerja

perusahaan, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan teori

diatas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H5: Coporate Social Responsibility memoderasi pengaruh

Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja perusahaan

6. Coporate Social Responsibility memoderasi pengaruh Komite Audit

terhadap Kinerja perusahaan

Komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan

memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses

akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh

62

terhadap kinerja keuangan perusahaan. CSR sebagai bagian dari

perusahaan dapat membantu dalam peningkatan kinerja perusahaan

karena para investor tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan yang

memiliki hubungan baik terhadap lingkugan sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Fessy Febriyani (2017) dan Astri

Aprianingsih (2017), keduanya menunjukan bahwa komite audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H6: Coporate Social Responsibility memoderasi pengaruh Komite

Audit terhadap Kinerja perusahaan

63

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

H1

H4

H2

H5

H3

H6

Keterangan:

= Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen terhadap

Kinerja Perusahaan serta pengaruh interaksi variabel moderasi

terhadap variabel independen dengan variabel dependen

Kepemilikan

Institusional (X1)

Kinerja Perusahaan

(ROE) (Y)

CSR (Z)

Kepemilikan

Manajerial (X2)

Kinerja Perusahaan

(ROE) (Y)

CSR (Z)

Komite Audit

(X1)

Kinerja Perusahaan

(ROE) (Y)

CSR (Z)

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A ...eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4507/3/BAB...

Documents

Transcript of BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A ...eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4507/3/BAB...