BAB II LANDASAN TEORI A. Komite Sekolah 1. Pengertian...

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran

serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur

pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur

pendidikan luar sekolah.1

Komite sekolah dapat juga diartikan suatu badan atau lembaga

non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang

demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung

jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.2

Komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat

berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas

yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat, anggota masyarakat

yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan,

tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi

1 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, 90.

2 Misbah, “Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Insania,

Vol.14 No.1 (Jan-April, 2009), 3.

14

tenagapendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus

untuk SLTA).3

Anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru,

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan

Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah dari anggota komite sekolah sekurang-kurangnya

sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil. Adapun syarat-syarat, hak

dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan

dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Sebelum terbentuknya komite sekolah, lebih dahulu kita

mengenal istilah BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan)

pada tiap-tiap sekolah dan juga POMG (Persatuan Orang tua Murid

dan Guru).

2. Kedudukan Komite Sekolah

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan

sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah

Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah

(Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.4

Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan

pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan

hierarkis dengan lembaga pemerintah. Komite sekolah dapat terdiri

dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang


4 Ahmad Baedowi dkk, Manajemen Sekolah Efektif (Jakarta: Alvabet, 2015), 291.

15

yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang,

tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan

yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena

pertimbangan lain.

Pada dasarnya posisi komite sekolah berada ditengah-tengah

antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan

kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi,

kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah

di pihak lainnya.5 Peran komite sekolah diharapkan dapat

menjembatani kepentingan keduanya.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis

pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah

tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu

komplek. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk melalui

alternatif sebagai berikut:

a. Komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.

b. Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi yang

berdekatan, atau beberapa madrasaah yang dikelola oleh suatu

penyelengggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya,

dapat dibentuk koordinator komite sekolah/madrasah.6


6 Khaerudin, dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jogjakarta: Nuansa Aksara,

Cet.II, 2007), 250.

16

3. Struktur Organisasi Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan,

akuntabel, dan demokratis.7 Dilakukan secara transparan adalah bahwa

komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh

masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria

calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon

anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan

anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan

AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua,

sekertaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan

dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang

ada.

4. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya

suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan

loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah

dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor


17

044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai

organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:8

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat

dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan

di satuan pendidikan.

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang

bermutu di satuan pendidikan.

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite sekolah adalah

untuk mewadahi partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam

operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya,

berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

sekolah secara proposional, sehingga komite sekolah dapat

meningkatkan mutu pendidikan. Disamping hal itu, komite sekolah

juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

5. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang

tua, masyarakat, dan pemerintah. Akan tetapi ungkapan arif tersebut

sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari

harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab masing-

8 Naziardi dan Nilawati, “Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan”, Lentera, Vol.5 No.14 (2014),

71.

18

masing masih belum optimal, terutama pada peran serta masyarakat

yang sampai saat ini belum banyak diberdayakan.

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pada pasal 54 dikemukakan: (1) peran serta

masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan,

kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu

pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai

sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.9

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di

masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite

madrasah, yang berperan sebagai berikut.10

a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi

program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah.

b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan

memberikan pertimbangan,, arahan, dan dukungan tenaga, sarana

prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan

hierarkis.


10 Ibid., 92.

19

c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka

digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan diatas.

Berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, keberadaan

komite sekolah berperan sebagai berikut:

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

b. Pendukung (suppoting agency) baik yang berwujud finansial,

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di

satuan pendidikan.

c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan

pendidikan.

d. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di

satuan pendidikan.11

Keempat peran komite tersebut, bukanlah peran yang dapat

berdiri sendiri, melainkan dari keempat peran tersebut saling terkait

11

Ahmad Baedowi dkk, Manajemen Sekolah Efektif, 290.

20

antara peran satu dengan yang lainnya.12

Dalam hal ini komite sekolah

mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite

sekolah ditinjau dari segi fisik pendidikan, adapun penjabarannya

secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), dalam

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan

pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan

pertimbangan mengenai:

1) Kebijakan pendidikan

2) Program pendidikan

3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(RAPBS)

4) Kriteria fasilitas pendidikan13

b. Sebagai pendukung (suppoting agency), baik yang berwujud

finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan

pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:

1) Memantau kondisi sarana dan prasarana.

2) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan

3) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap

penyelenggara pendidikan yang bermutu.

4) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.14

12

Sri Renani Panjastuti dkk, Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008), 81. 13

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, 93.

21

c. Sebagai pengontrol (controlling agency), dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran

pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:

1) Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah.

2) Kontrol terhadap perencanaan sekolah.

3) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.

d. Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan,

indikator kinerjanya yaitu:

1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat.

2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.15

Apabila komite sekolah dalam setiap satuan pendidikan sudah

dapat melaksanakan keempat perannya tersebut dengan baik,

diasumsikan bahwa komite sekolah tersebut dapat memberikan

dampak terhadap kinerja dalam sistem pendidikan tersebut.16

Dengan

kata lain, keberadaaan dan peran dari komite sekolah perlu juga

menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan

keberhasilan sistem pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara optimal.

14

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, 94. 15

Syaiful Safala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 251. 16


22

Sementara itu untuk menjalankan perannya, komite sekolah

juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:17

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/

organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan,dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada

satuan pendidikan mengenai:

1) Kebijakan dan program pendidikan

2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan

4) Kriteria tenaga pendidikan

5) Kriteria fasilitas pendidikan

6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan

pendidikan.

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

17

Naziardi dan Nilawati, “Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan”, Lentera, Vol.5 No.14 (2014), 71-72. (70-76)

23

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan

akuntabilitas sebagai berikut:18

a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program

sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa

keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran program sekolah.

b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat

baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak),

maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan

pemerintah setempat.

Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita

paparkan peran dan fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang

ditetapkan.

b. Bersama dengan sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan

visi dan misi.

c. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun standar

pelayanan pembelajaran di sekolah/madrasah.

18

Khaerudin, dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007), 252.

24

d. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun rencana

strategi pengembangan sekolah/madrasah.

e. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun dan

menetapkan rencana program tahunan sekolah/madrasah termasuk

dalam penyusunan dan penetapan RAPBS/M.

f. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan

kesejahteraan berupa honorium yang diperoleh dari masyarakat

kepada kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga

kependidikan sekolah/madrasah.

g. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah mengembangkan potensi

ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (ujian

semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis (keagamaan,

olah raga, seni, dan lain sebagainya).

h. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakatuntuk

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

i. Mengelola peran masyarakat berupa non-material(tenaga, pikiran,

yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan

sekolah/madrasah.

j. Mengevaluasi program sekolah/madrasah secara proporsional

sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah/madrasah,

meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana,

pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.

25

k. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya

bersama-sama dengan pihak sekolah/madrasah (termasuk juga

dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).

l. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan

secara terstandar nasional maupun lokal.

m. Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi

maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada

seseorang yang berjasa kepada sekolah/madrasah secara

proporsional.

n. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar

(sekolah/madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan.

o. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di

sekolah/ madrasah yang bersangkutan.

p. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang

dikonsultasikan oleh kepala sekolah/madrasah.

q. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah

untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan

kebutuhan sekolah/madrasah dan masyarakat.19

Selain peran yang disebutkan diatas, peran nyata yang

dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai mitra atau partner bagi

pemerintah daerah maupun sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas

19

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 189.

26

memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan

oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan,

kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan

penyelenggaraan pendidikan.

Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung

penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara

pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi

mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat,

menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong

orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan,

menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua

dan masyarakat mempunyai potensi yang signifikan dalam berperan

aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi

kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah),

mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban

yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui

perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan

sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

27

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam

dunia bisnis, baik yang berdifat produksi maupun jasa. Dewasa ini,

mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang

bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti

permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan

ketertiban sekalipun.20

Philip B. Crosby mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian

dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan (Conformance to

requirement).21

Secara sederhana sebuah produk dikatakan berkualitas

apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah

ditentukan yang meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk

jadi. Dari definisi ini, mutu itu diartikan sebagai kesesuaian dengan

standar yang ada. Sebagai contoh dalam sebuah organisasi memproduk

sebuah produk atau barang akan dikatakan bermutu jika barang atau

produk tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada. Dalam

organisasi non profit misalnya, di dunia pendidikan memiliki beberapa

standar. Organisasi pendidikan itu dikatakan bermutu jika organisasi

tersebut telah memenuhi standar-standar yang ada.22

20

Nana Syaodih Sukmadinata,dkk, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen (Bandung: Refika Aditama, 2006), 8. 21

Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu (Malang: UIN Press, 2010), 78. 22

Noer Rohmah dan Zaenal Fanani, Pengantar Manajemen Pendidikan (Malang: Madani, 2017), 205.

28

Menurut Goetch dan Davis, bahwasanya kualitas/mutu adalah

suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses,

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.23

Sedangkan menurut Umeidi, secara umum mutu adalah gambaran dan

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam

konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan

output pendidikan.24

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam

mendefinisikan mutu pendidikan adalah pendidikan yang dapat

menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pengetahuan akademik

maupun non akademiknya serta mampu menanamkan dan menumbuh

kembangkan pengetahuannya tersebut untuk dijadikan pandangan

hidupnya, serta diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan

dalam keterampilan hidupnya seharihari.25

Konsep tentang mutu pendidikan dengan demikian juga

diartikan secara berbeda-beda, tergantung pada situasi, kondisi dan

sudut pandang. Ada yang berpendapat bahwa mutu pendidikan

ditandai dengan kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang berupa

fisik seperti gedung, fasilitas, sarana dan prasarasa dll. Sementara itu

masyarakat umum berpendapat bahwa ukuran mutu yang utama adalah

23

Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 554. 24

Umeidi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, 2001), 25. 25

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Madrasah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

29

besarnya lulusan sekolah dengan nilai yang tinggi.26

Dari sini dapat

ditegaskan bahwa mutu tidak hanya tentang lulusan saja, akan tetapi

mutu juga dapat dilihat dari segi fisik seperti bangunan dan sarana

prasarana yang memadai untuk kelancaran sebuah proses pendidikan.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

a. Siswa

Dalam kaitannya dengan pendidikan, peserta didik

merupakan faktor atau komponen penting dalam pendidikan, oleh

karenaitu pembinaan terhadap anak harus dilaksanakan secara

terus-menerus ke arah kematangan dan kedewasaan. Bisa

dikatakan hampir semua kegiatan disekolah pada akhirnya

ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya.

Upaya itu akan optimal jika siswa itu sendiri secara aktif

berupaya mengembangkan diri sesuai dengan program-program

yang dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk

menciptakan kondisi agar siswa dapat mengembangkan diri secara

optimal. Sebagai manusia, peserta memiliki karakteristik-

karakteristik tertentu, yaitu:

1) Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga

masihmenjadi tanggung jawab pendidik.

26

Lukman, Indikator Mutu Proses Pendidikan, http://lukmantp.blogspot.com/indikator-mutu-proses-pendidikan, 01 November 2011, diakses tanggal 09 Mei 2019.

http://lukmantp.blogspot.com/

30

2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya,

sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.

3) Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang

secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial,

intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh

untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar

belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh dan lainnya),

serta perbedaan individual.27

Berkenaan dengan siswa, ada beberapa prinsip dasar yang harus

diperhatikan, diantaranya yaitu:

1) Siswa harus diperhatikan sebagai subjek dan bukan objek,

sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap

perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan

kegiatan mereka.

2) Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari

kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat,

dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan

yang beragamsehingga setiap siswa memiliki wahana untuk

berkembang secara optimal.

3) Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar,jika

mereka menyenangi apa yang diajarkan.

27

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 52.

31

4) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah

kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.28

b. Pendidik

Guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan

manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman,

dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama terhadap anak

didik, dalam prosespendidikan guru memegang peran penting

setelah orang tua di rumah. Di lembaga pendidikan, guru menjadi

orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih

anak didik mencapai kedewasaan.29

Konsep tentang guru profesional ini selalu dikaitkan

dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan,

teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan

kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan,

manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta tekhnologi informasi

dan komunikasi.

Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme

guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan

guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan

profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya,

upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi

28

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, 121. 29

Martinis Yamin, Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 47.

32

terhambat karena ketidakmampuan guru secara financial dalam

pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program

pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk

meningkatkan pendidikan guru.

Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan

guru sebagai tenaga yang terampil (skill labour) atau dengan istilah

lain guru yang memiliki kompetensi.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapanyang

secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan,

khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas,

meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang

dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara

tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju

sekolah. tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses

belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi,

halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen

tersebut merupakan sarana pendidikan.30

Menurut Kepmendikbud No. 053/U/2001 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM), sekolah harus memiliki persyaratan

30

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Rosda Karya, 2011), 49.

33

minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba

lengkap dan cukup seperti, luas lahan, perabot lengkap,

peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, dan sarana olahraga.31

Kehadiran Kepmendiknas ini dirasakan sangat tepat karena

dengan keputusan itu diharapkan penyelenggaraan pendidikan di

sekolah tidak terlalu cepat dan tidak juga tertinggal di bawah

persyaratan minimal, sehingga kualitas pendidikan tidak menjadi

semakin terpuruk.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 45 ayat (1)

berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jika kita

lihat kenyataan di lapangan bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu

di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan

SPM, umumnya sekolah negeri dan swasta favorit.

Berdasarkan fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana

pada sekolah-sekolah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan

kepada masyarakat. Alasannya pun telah dilegalkan berdasarkan

Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan UU Sisdiknas No.20/2003

pasal 56 ayat (1). Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan

yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program

31

Kepmendikbud No. 053/U/2001

34

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah, ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga

mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu

pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan

dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan

pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang

tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan ayat (3) Komite

sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.32

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan

prasarana merupakan alat penunjang untuk terselenggaranya proses

pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan

prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap

aktivitas kegiatan, maka keberadaannya merupakan faktor penting

dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah

dirumuskan.

d. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat didefinisikan sebagai seni dan ilmu

untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-

konsekuensi, menasihati para pemimpin organisasi, dan

32


35

melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatankegiatan

yang melayani,baik kepentingan oraganisasi maupun kepentingan

publik.33

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya

merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan

mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah.

Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian

penting dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat.

Sekolah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat

erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif

dan efisien.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mesti berada di

tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak mau harus

berhubungan dengan masyarakat. Baik dalam bentuk kapasitas

hubungan dinas, maupun hubungan dan kerja sama dengan pihak

lain di luar kedinasan. Kegiatan humas pada dasarnya tidak cukup

hanya menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah yang

bersangkutan, tetapi juga harus mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1) Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam

masyarakat tentang masalah pendidikan;

33

Triyo Marno dan Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: Refika Aditama, 2008), 46.

36

2) Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk

memperoleh bantuan dan kerja sama;

3) Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh

bantuan;

4) Menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.

Dengan demikian, pada dasarnya humas tidak hanya

bersifat publisitas belaka, tetapi jauh dari itu bagaimana sekolah

membangun kerja sama dengan pihakpihak lain berupa

networking, di mana kerjasama itu untuk kondisi sekarang

merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan,

dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

di sekolah.34

e. Keuangan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas memerlukan

tersedianya dana dan sarana yang lengkap dan canggih atau relevan

dengan kebutuhan program-program yang ditangani. Namun dana

yang banyak dan fasilitas yang lengkap dan mahal tidak dengan

sendirinya menjamin tercapainya pendidikan berkualitas, hal itu

akan sangat tergantung pada sistem pengelolaan serta kemampuan

atau keahlian dan moral para petugas yang bertanggung jawab.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu

sumberdaya yang secara langsung menunjang efektivitas dan

34


37

efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi

dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan

kepada masyarakat dan pemerintah.35

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah

merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya

kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-

komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan

sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak. Paling

tidak ada tiga persoalan pokok dalam pembiayaan pendidikan,

yaitu:

1) Financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan

diperoleh,

2) Budgeting,bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan

3) Accountability, bagaimana anggaran yang diperoleh

digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara

garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1)

pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya,

yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi

35

Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 47.

38

kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3)

masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.36

2. Ciri-ciri Mutu Pendidikan

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena

itu lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan

mutu pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa

pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus

memiliki keunggulan-keunggulan yang diperioritaskan dalam lembaga

pendidikan tersebut.

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan

mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah,

administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan

mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah

serta departemen dalam wilayah tersebut.37

Mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki menurut

filosofi manajemen lama “kalau belum rusak jangan diperbaiki”. Mutu

didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak

ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru

“bila tidak rusak perbaikilah, karena bila tidak dilakukan anda maka

36

Ibid., 48. 37

Jerome S. Arkaro, Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 10.

39

orang lain yang akan melakukan”. Inilah konsep perbaikan

berkelanjutan.38

Pendidikan dikatakan bermutu apabila pendidikan itu mampu

membentuk lulusannya agar memiliki kecakapan hidup yang dapat

meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai calon pemimpin di

muka bumi ini.

Menurut Abdul Rachman Shaleh, ciri-ciri pendidikan yang

bermutu dapat dilihat dari input, proses dan output-nya, sebagai

indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Input

1) Kebijakan mutu dan harapan.

2) Sumber daya (kesediaan masyarakat).

3) Berorientasi siswa.

4) Manajemen (pembagian tugas, perencanaan, kendali mutu

efisiensi).

b. Proses

1) Pembelajaran, beriorentasi:

a) Learning to know.

b) Learning to do.

c) Learning to be.

d) Learning to live together.

2) Kepemimpinan yang kuat/demokratis.

38

Ibid., 11-14.

40

a) Kemampuan manajerial.

b) Kemampuan memobilisasi.

c) Memiliki otonomi luas.

3) Lingkungan: aman, nyaman, manusiawi.

4) Pengelolaan tenaga yang efektif.

a) Perencanaan.

b) Pengembangan.

c) Penilaian.

d) Imbal jasa.

5) Memiliki budaya mutu (kerja sama, merasa memiliki, mau

berubah, mau meningkatkan diri, terbuka).

6) Tim kerja (kompak, cerdas, dinamis).

7) Partisipasi masyarakat tinggi.

8) Memiliki akuntabilitas.

a) Laporan prestasi.

b) Respon/tanggapan masyarakat.

c. Output

1) Prestasi Akademis:

a) NEM

b) STTB

c) Taraf serap

d) Lomba karya ilmiah

e) Lomba keagamaan

41

2) Prestasi Non Akademis:

a) Olahraga

b) Kerapian/ketertiban

c) Kepramukaan

d) Kebersihan

e) Toleransi

f) Ketulusan

g) Kesenian

h) Disiplin

i) Kerajinan

j) Solidaritas

k) Silaturrahmi

l) Dan lain-lain.39

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan

merupakan ketercapaian dari standar-standar yang telah ditetapkan.

Adapun untuk mengetahui mutu pendidikan dapat dilihat dari input,

proses, serta outputnya. Dimana input pendidikan merupakan segala

sesuatu yang mendukung proses dalam pendidikan dan output

pendidikan adalah hasil dari sebuah proses.

39

Abdur Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 246-248.

BAB II LANDASAN TEORI A. Komite Sekolah 1. Pengertian...

Documents

Transcript of BAB II LANDASAN TEORI A. Komite Sekolah 1. Pengertian...