12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat

dijadikan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang

keefektivan mekanisme dalam pembelian rumah dan hasil evaluasi pembangunan

perumahan di Tapanuli Utara. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian

terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal media cetak dan media

elektronik.

Pertama, Tugas Akhir yang disusun oleh Erma Kusumaningsih dari jurusan

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Semarang, tahun 2005 yang berjudul “Efektivitas Sistem Pembiayaan KPR dalam

Penyediaan RS/ RSS di Kota Semarang”. Hasil penelitiannya adalah Perumnas dan

REI sebagai penyedia perumahan, BTN sebagai lembaga keuangan, dan

masyarakat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua

tahap (two stage sampling), yaitu sample bertujuan (purposive sampling) dan

stratified random sampling. Sample bertujuan digunakan dalam pemilihan lokasi

RS/ RSS yang dijadikan sampel. Sedangkan stratified random sampling digunakan

untuk memilih sampel dari masyarakat yang didasarkan pada strata tipe rumah

secara proporsional. Masyarakat yang menjadi sampel penelitian ini yaitu debitur

KPR RS/ RSS yang mengingat dengan baik mekanisme untuk memperoleh KPR.

13

Wilayah studi mencakup Kota Semarang, yaitu RS/ RSS yang disediakan oleh

Perumnas dan pengembang swasta (REI) pada lima tahun terakhir.

Pada dasarnya sistem ini telah efektif dari segi kemudahan mekanisme,

keterjangkauan dan ketetapan sasaran; dan belum efektif dari segi ketersediaan

sumber daya dan kemampuan memecahkan masalah. Namun karena ketersediaan

sumber daya merupakan kriteria terpenting yang harus dipenuhi dalam sistem

pembiayaan, maka ketidaksediaan sumber daya menyebabkan sistem ini efektif.

Ketidaksediaan sumber daya, terutama yang menyangkut ketidaksediaan sumber

pembiayaan perumahan jangka panjang berpengaruh buruk bagi pelaksanaan

sistem pembiayaan itu sendiri baik pada masa sekarang maupun pada masa

mendatang. Selain tidak mendukung dengan ketersediaan sumber pembiayaan

perumahan jangka panjang, keterlibatan lembaga keuangan dalam sistem

pembiayaan KPR RS/ RSS juga masih terbatas. Peran perbankan masih sedikit

dalam mendukung pembiayaan KPR RS/ RSS. Selain itu kebijakan pemerintah

yang mendukung pengoprasian sistem pembiayaan jangka panjang untuk RS/ RSS

juga belum memadai. Sehinga dapat dikatakan bahwa sistem ini belum mampu

memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

sistem pembiayaan KPR dalam penyediaan RS/ RSS di Kota Semarang belum

efektif. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa masih terdapat hal yang harus

dibenahi dalam sistem pembiayaan KPR RS/ RSS, terutama perlu segera

dioperasikannya sistem pembiayaan jangka panjang yang didukung sumber

pembiayaan, lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang beserta kebijakan

pendukungnya. Selain itu perlu pengoptimalan peran perbankan dalam pembiayaan

14

RS/ RSS, disamping BTN untuk mendukung upaya penyediaan RS/ RSS di Kota

Semarang12.

Kemudian yang kedua adalah Skripsi yang telah disusun oleh Jhon

Sumiharjo Hutabarat dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, tahun 2008 yang berjudul “Evaluasi

Pelaksanaan Program Pengambangan Perumahan (Studi pada Kantor Dinas

Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara)”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan perumahan yang dibangun di

Kabupaten Tapanuli Utara terdapat di tiga lokasi yang berbeda yaitu di Desa

Hutabarat, Kecamatan Trutung; Desa Silangkitang, Kecamatan Sipoholon; Desa

Sitabo-tabo, Kecamatan Siborong-borong. Dari ke tiga kawasan perumahan

tersebut belum ada yang selesai tahap pembangunannya disebabkan karena

pembangunan yang bertahap yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan

Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pembangunan rumah di lokasi ini masih berlangsung karena permintan akan

rumah oleh masyarakat masih tinggi. Berdasarkan 237 unit rumah yang dibangun,

semuanya ditempati. Hal ini dipengaruhi karena harga rumah yang masih

terjangkau oleh masyarakat terutama PNS yaitu sekitar 50 juta rupiah dan

pembayaran dapat dicicil 2 kali dalam setahun.

Hasil temuan dilapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan

program pengembangan perumahan di Kabupaten Tapanuli Utara belum terlaksana

12 Kusumaningsih, Erma. 2005. Efektivitas Sistem Pembiayaan KPR dalam Penyediaan RS/ RSS di Kota Semarang. Tugas Akhir tidakditerbitkan. Semarang: Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro Semarang.

15

dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Utara13.

Adapun fokus pada hasil penelitian terdahulu yang pertama yaitu tentang

keefektivan mekanisme pembiayaan dalam pembelian rumah sehat atau rumah

sangat sederhana, dan penelitian terdahulu yang kedua yaitu evaluasi pembanguna

perumahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang terdapat pada tiga lokasi yang

berbeda yaitu di Desa Hutabarat, Kecamatan Trutung; Desa Silangkitang,

Kecamatan Sipoholon; Desa Sitabo-tabo, Kecamatan Siborong-borong. Adapun

fokus pada penelitin ini yaitu memberikan hasil gambaran tentang implementasi

kebijakan sosial pemerintah daerah mengenai perumahan murah di Kota Bekasi

Khususnya pada Perumahan Griya Mustikasari. Adanya persamaan dan perbedaan

yang terdapat dalam penelitian di atas dengan hasil penelitian sebelumnya tentu

membawa hasil tersendiri pada penelitian yang diperolehnya.

B. Implementasi Kebijakan Sosial Perumahan

1. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan,

mempraktekkan, memasangkan14. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi pada

prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang

13 Hutabarat, Jhon. 2008. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan (Studi pada Kantor Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara). Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. 14 Rais, E, Heppy. 2012. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal : 96.

16

diinginkan15. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara

yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang

telah dirumuskan.

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku The Poliicy

Implementation Process : A Conceptual Framework, menjelaskan bahwa

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan16. Jadi, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih

dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik

bagi masyarakat. Hal tersebut agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan

masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2. Konsep Kebijakan Sosial

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris policy, yang

dibedakan dari kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Kebijakan

sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata kebijakan dan

kata sosial (social). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan

merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, keputusan, dan cara bertindak

15 Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Hal : 56, 16 Wahyudi, Arif. 2010. Evaluasi Dampak Program Rumah Susun. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret.

17

yang di buat oleh pemerintah, organisasi dan lain sebagainya17. Sedangkan Sosial

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal yang berkenaan

dengan masyarakat18. Kebijakan sosial adalah satu bentuk dari kebijakan publik.

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-

isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan

masyarakat banyak19. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan sosial

merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki

dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan

pelayanan sosial.

Kebijakan sosial memfokuskan dalam hal pemecahan masalah sosial.

Tetapi, memecahkan masalah bukanlah satu-satunya tujuan. Kebijakan sosial di

negara berkembang didesain untuk memecahkan masalah serta untuk melakukan

pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan bentuk utama pekerjaan

sosial di negara-negara miskin sumber daya. Tujuannya adalah untuk menyatukan

kemajuan sosial dengan pembangunan ekonomi20. Pembangunan sosial adalah

pembangunan ke arah pembangunan manusia, keadilan sosial, dan ke arah

kesejahteraan sosial21. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bawa

pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana yang

dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan

dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi.

17 Rais, E, Heppy. 2012. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal : 311 18 Ibid. Hal : 603 19 Surhato, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Hal : 10 20 Payne, Malcolm. 2016. Teori Pekerjaan Sosial Modern. Yogyakarta : Jembatan Masa Depan. Hal : 177 21 Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal : 11-15

18

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh

kualitas pelayanan langsung yang bersifat mikro juga dipengaruhi oleh sistem dan

arah kebijakan sosial yang bersifat makro. Kebijakan sosial dalam pembangunan

kesejahteraan sangat menetukan tipe, jenis, sistem, dan pemberian pelayanan sosial

kepada kelompok sasaran. Salah satu pembangunan sosial yang sangat penting

adalah pembangunan perumahan atau tempat tinggal. Kebijakan sosial akan rumah

atau tempat tinggal ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan

tersebut memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah

kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah

kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh

masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Sosial Oleh Pemerintah Daerah

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa

implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan22. Implementasi

kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung

mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut23. Oleh karena itu,

implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua

22 Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo. Hal : 101-102. 23 Nugroho, Rian. 2003. Op.Cit. Hal : 158.

19

pilihan, dimana pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program

dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan sosial tak lepas dari tanggungjawab pemerintah

daerah sebagai peran utama. Salah satu isu kebijakan sosial yang ada di Indonesia

adalah Pembangunan Perumahan. Pembangunan perumahan yang pada dasarnya

merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah, swasta dan

masyarakat masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama keterbatasan

keterjangkauan yang alami oleh sebagian besar masyarakat untuk memperoleh

rumah dengan layak di lingkungan yang sehat dan teratur.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 tujuan bangsa Indonesia

mendirikan Republik Indonesia ini dalam mencapai kemerdekaannya adalah bentuk

suatu kehidupan yang sejahtera materil maupun immaterial, pembangunan bangsa

Indonesia secara utuh, yang pada akhirnya adalah kesejahteraan rakyat/ masyarakat

yaitu terpenuhinya akan tempat tinggal/ rumah.

Adapun sub. dasar-dasar hukum kebijakan sosial tentang perumahan sosial ialah:

1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman24;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman25;

24 Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia yang merupakan dasar kebijakan sosial tentang perumahan berfokus pada negara yang bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 25 Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia membahas tentang kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

20

3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 tahun

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota,26;

4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007

tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas

Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi27;

5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 07/PERMEN/M/2008

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan

Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi28;

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 tahun 2015 tentang Penggunaan

Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan

Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk

Mendukung Pendanaan Program Pembangunan sejuta Rumah untuk Rakyat

tahun 201529;

26 Pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia membahas tentang Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). 27 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 membahas tentang batasan maksimum harga rumah yang dapat disubsidi dan kebijakan menambah nilai subsidi serta pengaturan atas nilai dan masa subsidi, nilai minimum uang muka, nilai maksimum kredit yang dibiayai, dan suku bunga KPR bersibsidi. Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah masih memiliki daya beli yang cukup. 28 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 07/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi. 29 Dalam peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Badan Layanan Umum.

21

7) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 74 tahun 2013 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di

Lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat30;

8) Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 16 tahun 2011 pasal 2 yang berbunyi

“Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang di Kota Bekasi

dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsi sosial, manfaat,

kepastian hukum, dan pengembangan berkelanjutan”.31

9) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-203132.

Adapun pembinaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dalam tugas

pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan pembangunan

perumahan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 201433, yaitu:

a. Kordinasi

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

c. Pemberian bimbingan, Supervisi dan Konsultasi

d. Pendidikan dan Pelatihan

e. Penelitian dan Pengembangan

f. Pendampingan dan Pemberdayaan

g. Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi dan Komunikasi

30 Peraturan Gubernur Jawa Barat membahas tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. 31 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 memfokuskan pada Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang di Kota Bekasi. 32 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 memfokuskan pada Pembangunan di Kota Bekasi yang dilaksanakan berdasarkan azas, manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan. 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman. 2014. Bekasi.

22

Para pengembang perumahan yang membangun rumah telah

mengupayakan agar pembangunan perumahan yang dibuat dapat berjalan sesuai

dengan tujuannya. Pemerintah telah mengupayakan untuk mendapatkan kredit

dengan tingkat suku bunga yang relatif murah kepada pihak Bank. Kemudian biaya

untuk mengurus sertifikat RSS telah diatur sesuai dengan pihak developer

perumahan. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat, pemerintah dan bank

telah membuat kebijakan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah yaitu

dengan memberikan subsidi suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dalam

hal tersebut, memunculkan kebijakan untuk pembelian rumah sangat sederhana tipe

22, tipe 27, tipe 29, dan tipe 36 akan dikenakan suku bunga KPR sebesar 8%,

sedangkan untuk harga rumah berkisar antara Rp. 28.000.000 sampai Rp.

55.000.000.

Dalam kebijakan kepemilikan rumah, pemerintah telah menetapkan

kebijakan program bantuan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan

rendah. Secara garis besar masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah

masyarakat yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 2.500.000 per bulan.

Pada masyarakat yang memiliki penghasilan diatas Rp. 2.500.000 diharapkan

mengikuti mekanisme pasar, artinya dapat mengembalikan semua biaya investasi

penyelenggaraan rumah sangat sederhana tanpa bantuan subsidi Pemerintah.

Dengan demikian, pada segmen pasar ini sepenuhnya dapat menarik minat

kemitraan dari masyarakat dan swasta untuk mebiayai pengadaanya. Bagi

masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, pemerintah merencanakan tidak

membenbani untuk pengembalian lahan, namun demikian sebagai segmen pasar ini

masih menarik kemitraan masyarakat dan swasta. Masalah penyediaan lahan perlu

23

diatur melalui kemitraan dengan pemilik lahan sehingga biaya investasinya dapat

ditekan, pada akhir masa usia ekonomis, aset tersebut menjadi aset pemilik lahan.

Lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan, dimiliki oleh pihak

swasta. pada segmen pasar ini dimungkinkan pula penerapan tarif murah, bila tanah

yang dipergunakan adalah milik pemerintah dan investasi pembiayaan

menggunakan sumber dana penyertaan modal negara.

Pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki

penghasilan kurang dari Rp. 2.500.000 per bulan, diterapkan kredit yang relatif

rendah. Dengan demikian kelompok masyarakat ini yang biasanya tinggal di

kawasan-kawasan pinggiran kota, telah mampu memperoleh hunian yang layak.

Keberhasilan pembangunan perumhan tersebut tidak lepas dari peran Pemerintah,

Perbankan dan Swasta yang terus berupaya secara aktif meningkatkan intensitas

kegiatan monitoring, rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan pelaku

pembangunan perumhan dengan semangat kemitraan, yang hasilnya cukup efektif

dan dapat memacu aktivitas para pelaku pembangunan perumahan.

C. Konsep Perumahan

1. Perumahan

Meurut Abraham Maslow menjelaskan hierarki kebutuhan manusia

terhdapat pemenuhan hunian yang terdiri dari: survival needs, safety and security

needs, affliation needs, estem needs, cognitive and aesthetic needs. Teori ini

menjelaskan terdapat tahapan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setelah

kebutuhan jasmanai manusia terpenuhi, maka tempat berlindung atau rumah

menjadi kebutuhan yang dipenuhi manusia sebagai motivasi pengembangan diri ke

24

arah kehidupan yang lebih baik34. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat

berlindung dari panas dan hujan, namun rumah telah memberikan ketenangan,

kesenangan dan kenangan atas segala peristiwa dalam kehidupan. Hal tersebut seide

dengan adanya perbedaan antara rumah sebagai fisik bangunan dan rumah sebagai

ruang hidup.

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang

perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan perumahan adalah kumpulan

rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari

lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang

kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawaan perdesaan.

Undang-undang tersebut merupakan perbaikan dari Undang-undang nomor

4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Perumahan

adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia yang tujuannya untuk

mempertahankan hidup secara lebih mudah dan lebih aman, dan mengandung

kesempatan umum pembangunan manusia seutuhnya. Pengertian perumahan juga

dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan yang ditata secara fungsional sebagai

34 Frank, Globe. Op.Cit. Hal : 30

25

satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana

lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial35.

Menurut Doxiadis perumahan dan permukiman akan berjalan dengan baik

jika terkait dengan beberapa unsur, yaitu nature (alam), man (manusia), society

(kehidupan sosial), shell (ruang), dan networks (hubungan). Sedangkan menurut

Charles, perumahan merupakan tempat tiap indiidu yang ada saling berinteraksi dan

mempengaruhi satu sama lain serta memiliki sense of belonging atas lingkungan

tempat tinggalnya. Perumahan juga dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan

pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam

stau kesatuan dan keersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga

mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia

penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa. Pendapat ini dikemukakan

menurut Yudhohusodo (1991) dalam bukunya yang berjudul Rumah Untuk Seluruh

Rakyat.

2. Jenis-jenis Perumahan

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat, nomor 648-381 tahun 2011

tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan

Hunian yang Berimbang mengatur mengenai rumah sederhana, rumah menengah,

dan rumah mewah yaitu:

a) Perumahan Sederhana adalah perumahan yang biasanya diperuntukkan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan mempunyai keterbatasan daya beli.

Jenis perumahan ini memiliki fasilitas yang masih minim. Hal ini

35 Pimananda, Agustinus. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli rumah. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.

26

dikarenakan pihak pengembang tidak dapat menaikkan harga jual bangunan

dan fasilitas pendukung oprasional seperti pada perumahan mengeah dan

mewah, dimana harga dan prasarana perumahan dibebankan kepada

konsumen. Perumahan sederhana biasanya terletak jauh dari pusat kota

yang mahal sehingga tidak dapat dibebankan kepada konsumen.

b) Perumahan Menengah adalah perumahan yang biasanya diperuntukkan bagi

masyarakat yang berpenghasilan menengah dan menengah ke atas. Jenis

perumahan ini sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang

oprasional, seperti jalan, open space berikut tamannya, jalan serta lampu

taman dan lampu jalan, bahkan dilengkapi juga dengan fasilitas untuk

olahraga seperti lapangan tenis. Perumahan menengah biasanya terletak

tidak jauh dari pusat kota yang strategis letaknya terhadap berbagai fasilitas

pendukung lain seperti pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat kegiatan

pelayanan barang dan jasa.

c) Perumahan Mewah adalah perumahan yang dikhususkan bagi masyarakat

yang berpenghasilan tinggi. Jenis perumahan ini dilengkapi dengan sarana

dan prasarana penunjang oprasional yang sudah sangat lengkap seperti pusat

olah raga, taman dan fasilitas bermain, gedung pertemuan, pusat

perbelanjaan, bahkan fasilitas rekreasi. Hal tersebut dikarenakan penghuni

rumah tersebut menginginkan kemudahan akses dan pelayanan sekitar

perumahan yang cepat dan lengkap. Perumahan mewah biasanya hanya ada

di kota-kota besar dimana lokasinya biasanya berada di pusat kota, karena

konsumennya menginginka kemudahan akses dan pelayanan sekitar

perumahan yang serba instan dan lengkap.

27

3. Sarana dan Prasarana dalam Perumahan

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan

perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas

penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan

ekonomi, sosial, budaya. Pengembangan perumahan harus menyiapkan sarana dan

prasarana pendukung yang sesuai dengan klasifikasi perumahan yang dibangun

agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga36. Berdasarkan Standar Nasional

Indonesia (SNI) 03-1733-2004 yang termaksud dalam sarana pemerintahan dan

pelayanan umum adalah:

1) Kantor-kantor pelayanan/ administrasi pemerintahan dan administrasi

kependudukan.

2) Kantor pelayanan utilitas umum dan jasa; seperti layanan air bersih

(PDAM), listrik (PLN), telepon dan pos.

3) Pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan; seperti pos keamanan dan

pos pemadam kebakaran.

Standar pelayanan minimal dalam penemuhan kebutuhan di lingkungan

permukiman di atasur dalam Keputusan Menteri Peukiman dan Prasarana Wilayah

No. 534/KPTS/M/2001. Berikut merupakan prasarana dan sarana yang menjadi

persyaratan minimal di wilayah perkotaan:

1) Prasarana lingkungan meliputi:

a. Jalan kota dan jalan lingkungan

b. Air limbah sebagai tempat penyediaan saluran sanitasi

36 Hakim, Hikma. 2015. Implementasi Kebijakan Sosial di Kabupaten Morowali Utara. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

28

c. Drainase

d. persampahan

2) Sarana lingkungan meliputi:

a. Sarana niaga, merupakan tempat penyediaan kebutuhan barang dan jasa

b. Sarana pendidikan

c. Sarana pelayanan kesehatan

d. Sarana pelayanan umum seperti kantor instansi pemerintahan

e. Sarana ruang terbuka hijau seperti taman dan pemakanan

f. Sarana sosial/ budaya

3) Utilitas umum meliputi:

a. Air besih

b. Pemadam kebakaran

Mengacu pada teori perumahan dan kondisi perumahan yang sudah ada saat

ini, maka sarana dan prasarana yang ada antara lain yaitu:

1) Sarana prasarana dengan persyaratan minimal berupa jalan, air limbah, air

bersih, dan penyediaan listrik.

2) Sarana prasarana tambahan berupa tempat ibadah, sarana kesehatan,

sekolah, tempat perbelanjaan, taman dan tempat olahraga.

D. Konsep Rumah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rumah yaitu bangunan

untuk tempat tinggal37. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah

bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-

37 Rais, E, Heppy. Op.Cit. Hal : 548

29

syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat.

Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati

kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah,

penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah

harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan

untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi

ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa

hidupnya.

Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus

dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak

faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi

tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya

dengan segala nilai dan norma yang dianutnya38. Dalam banyak istilah rumah lebih

digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (house, dwelling, shelter) atau

bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada umumnya (seperti gedung dan

sebagainya). Jika ditinjau keluarga di mana manusia saling mencintai dan berbagi

dengan orang-orang terdekatnya39.

Pandangan ini lebih menjelaskan bahwa rumah merupakan suatu sistem sosial

ketimbang sistem fisik. Hal ini disebabkan karena rumah berkaitan erat dengan

manusia, yang memiliki tradisi sosial, perilaku dan keinginan-keinginan yang

berbeda dan selalu bersifat dinamis, karenanya rumah bersifat kompleks dalam

38 Budiharjo, Eko. 1998. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal : 4 39 Aminudin. 2007. Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia. Semarang. Pustaka Aditama. Hal : 12.

30

mengakomodasi konsep dalam diri manusia dan kehidupannya. Beberapa konsep

tentang rumah40:

1) Rumah sebagai pengejawantahan jati diri; rumah sebagai simbol dan

pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya.

2) Rumah sebagai wadah keakraban; rasa memiliki, rasa kebersamaan,

kehangatan, kasih dan rasa aman.

3) Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi; tempat melepaskan diri dari

dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin.

4) Rumah sebagai akar dan kesinambungan; rumah merupakan tempat kembali

pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalan untaian proses ke masa

depan.

5) Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari.

6) Rumah sebagai pusat jaringan sosial.

7) Rumah sebagai struktur fisik.

Berbicara tentang rumah, Pemerintah telah menyiapkan program

pembangunan rumah dalam bentuk perumahan. Salah satu program yang telah

direncanakan merupakan pembangunan rumah bersudsidi. Rumah bersubsidi yaitu

suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke

bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang

telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa : pembangunan Rumah Sangat

Sederhana (RSS).

Rumah Sangat Sederhana adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan

bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar

40 Hendrawan. 2004. Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan. Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 54.

31

kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan

mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti

bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti

arsitektur lokal, dan cara hidup41.

Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah yang di bangun dengan

spesifikasi bangunan yang rendnah untuk kebutuhan sebuah keluarga kecil. RSS

pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah murah bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang

adapun biasanya juga bersifat ala kadarnya. Agar ketikan kedepannya nanti para

pemilik rumahlah yang yang diharapkan untuk dapat melakukan berbagai

perubahan positif pada rumah dan fasilitas publik yang ada di lingkungannya

dengan dibantu oleh angaran dari pemerintah.

Program pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yaitu program yang

ditetapkan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan

rumah dan mengurangi kesenjangan sosial, karena harganya disesuaikan dengan

daya beli sebagian masyarakat golongan berpenghasilan rendah. Adapun ukuran

rumah sangat sederhana telah di atur pada Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008. Secara garis besar Rumah Sangat Sederhana

dapat dilihat dari segi:

a. Rumah tipe 22 adalah tipe rumah dengan luas bangunan 21 m², misalnya

rumah dengan ukuran 6m x 3,6m = 22 m². Ukuran tanah pada rumah tipe

22 dipadukan dengan ukuran luas tanah 6m x 10m = 60 m² dan 6m x 12m

41 Fitriani, Annisa. 2007. “Rumah Sederhana Sehat”. (Online) http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125114-050806.pdf (diakses 23 Oktober 2016).

32

= 72 m², sehingga disebut rumah tipe 22/60 atau 22/72. Tipe rumah ini

mempunyai 1 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi.

b. Rumah tipe 27 adalah tipe rumah yang mempunyai luas bangunan 27 m²,

dengan ukuran 6m x 4,5m = 27 m². Luas tanah pada rumah tipe 27 ini

dapat dipadukan dengan beberapa ukuran luas tanah seperti 60 m² atau

72 m², sehingga disebut rumah tipe 27/60 dan tipe rumah 27/72. Tipe

rumah 27 biasanya mempunyai 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan ruang

keluarga serta 1 kamar mandi.

c. Rumah tipe 29 adalah tipe rumah yang mempunyai luas bangunan 29 m²,

dengan ukuran 6m x 4,8m = 29 m². Luas tanah pada rumah tipe 29 ini

dapat dipadukan dengan beberapa ukuran luas tanah seperti 60 m² atau

72 m², sehingga disebut rumah tipe 29/60 dan tipe rumah 29/72. Tipe

rumah 27 biasanya mempunyai 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan ruang

keluarga serta 1 kamar mandi.

d. Rumah tipe 36 adalah tipe rumah yang mempunyai luas bangunan 36 m²,

dengan ukuran 6m x 6m = 36 m². Luas tanah pada rumah tipe 36 ini dapat

dipadukan dengan beberapa ukuran luas tanah seperti 60 m² atau 72 m²,

sehingga disebut rumah tipe 36/60 dan tipe rumah 36/72. Tipe rumah 36

biasanya mempunyai 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan ruang keluarga

serta 1 kamar mandi.

E. Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk

33

memperoleh rumah (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman). Masyarakat berpenghasilan rendah yang

selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya

beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sasaran

umum (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun).

Begitu juga Santoso (2002) dalam Kurniasih (2007) yang mengungkapkan

bahwa rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah : (Hutapea,

2012)42

1. Dekat dengan tempat kerja atau tempat yang berpeluang untuk mendapatkan

pekerjaan, minimal pekerjaan di sektor informal.

2. Kualitas fisik rumah dan lingkungan, tidak penting sejauh masih dapat

menyelenggarakan kehidupan.

3. Hak-hak penguasaan harusnya miliki atas tanah dan bangunan, tidak penting.

Yang penting adalah tidak diusir dan digusur, sesuai dengan cara berpikir

mereka bahwa rumah adalah sebuah fasilitas.

Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan sarana dan

prasarana perkotaan semakin meningkat terutama kebutuhan perumahan.

Mengingat pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas, masalah

pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, terutama

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di lain pihak, kebutuhan perumahan

daerah perkotaan selalu meningkat dengan pesat43.

42 Universitas Sumatera Utara. 2015. “Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi Permukiman Kumuh”. (Online) http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49651/3/Chapter%20II.pdf (diakses 21 Oktober 2016) 43 Panudju. 2009. Pengadaan perumahan kota dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah. Bandung: Alumni. Hal : 38

34

Manakala kita bicara tentang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, potret yang terbayang dan muncul di benak kepala biasanya adalah

perumahan yang padat, kacau balau tidak teratur, kotor, merusak atau menodai citra

kota. Menurut Sumarwanto (2014) potret masyarakat berpenghasilan rendah ini

tercermin dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupannya dan ditunjukkan dengan

konndisi perumahan masyarakat diberbagi wilayah. Baik di pedesaan maupun di

perkotaan masih dalam kondisi yang tidak layak. Di pedesaan banyak dijumpai

rumah penduduk berdinding kayu, beratap daun dan berlantai tanah.

Ketidaklayakan rumah mereka juga terlihat dari kondisi prasarana, sarana dan

utilitas yang masih belum memadai bagi keberlangsungan hidup mereka.

Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin yang menghuni

perumahan dan tempat-tempat yang tidak layak, mereka hidup dengan keterpaksaan

di kampung-kampung kumuh, di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel kereta api,

bantaran sungai, pasar, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang tidak memenuhi

persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan hidupnya.

A. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah

Lembaga Pemerintah non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang keluarga sejahtera. Adapun Visi dan Misi dari

BKKBN adalah sebagai berikut44:

44 Bkkbn. 2017. “Visi dan Misi”. (Online). https://www.bkkbn.go.id/pages/visi-dan-misi. (diakses pada 8 Januari 2017)

35

• Visi: menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

• Misi:

1) Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan

2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga

4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Lembaga pemerintahan non Kementrian ini terus berupaya melakukan

tindakan guna mewujudkan misi yaitu meuwujudkan pembangunan yang

berwawasan kependudukan pada setiap masyarakat serta mewujudkan keluarga

Indonesia sebagai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya-upaya tersebut

dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan dan kampanye-kampanye kepada

seluruh masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan

program yang disebut dengan pendataan keluarga. Yang mana pendataan ini

bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam

rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Adapun tahapan

keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan,

sandang, papan, kesehatan, dan KB.

36

a) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota

keluarga.

b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan dua kali atau lebih dalam

sehari.

c) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja,

sekolah atau berpergian.

d) Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah (Rumah).

e) Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin berKB dibawa ke sasaran

kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial

psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat

tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar (a s/d e) telah

terpenuhi namun kebutuhan sosial spikologinya belum terpenuhi, seperti:

a) Anggota keluarga melaksanakan ibadan secara teratur.

b) Peling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan, telur.

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru

pertahun.

d) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna

rumah.

e) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.

f) Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap.

g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf.

37

h) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.

i) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai

kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahter II adalah keluarga disamping telah dapat memenuhi dasarnya,

juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk

menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik

dan sosial psikologi telah terpenuhi namun kebutuhan pengembanan belum yaitu:

a) Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama.

b) Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini

dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga.

e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan.

f) Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi atau majalah.

g) Anggota keluarga keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai

kondisi daerah.

4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan

dasar, kebutuhan sosial psikolohi dan perkembangan keluarganya, tetapi belum

dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat sperti sumbangan

materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

5. Keluarga Sejahtera III Plus

38

Keluarga sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi

keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5

(lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III.

Secara operasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanal telah

menyusun rumusan kualitas kehidupan keluarga yang diukur dari tingkat

kemampuan setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya

pembinaan keluarga dari berbagai aspek kehidupan termaksud segi pemenuhan

kebutuhannya. Karena pembangunan masyarakat sangat tergantung kepada

kehidupan keluarga yang menjadi bagian inti, sehingga keluarag memiliki nilai

strategis dalam pembangunan manusia seutuhnya.

B. Perspektif Disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang Kebijakan Sosial

Bidang Perumahan

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat

yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya meterial, spiritual dan sosial

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga

dapat melaksanakan fungsi sosialnya45. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi

atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang melibatkan

aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah

maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan

45 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2009. Op. Cit

39

kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas sosial, dan

peningkatakn kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat46. Dari pengertian

di atas menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang

ideal dimana kebutuhan material, spiritual dan sosial harus seimbang sebagai upaya

untuk mencapai kehidupan yang baik (layak).

Namun demikian, untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan aktivitas

atau kegiatan guna meningkatkan kemampuan seseorang baik individu maupun

kelompok agar dapat mengembangkan diri dan berperan sesuai dengan fungsi sosial

di lingkungan masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi sosial agar mampu

mengembangkan diri maka dibutuhkan kegiatan (pelayanan/ institusi) dan aktivitas

(peran tenaga kesejahteraan sosia) untuk mencapai konndisi masyarakat yang

sejahtera.

Ciri-ciri masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi

kebutuhan hidupmya; memiliki tempat tinggal yang layak; dapat bersekolah; dan

masyarakat yang dapat hidup mandiri47. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia

(2000) menerangkan bahwa, guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga

suatu wilayah terdapat salah satu indikator yang menyebutkan tentang terpenuhinya

kondisi Perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah. Sedangkan menurut

Midgle (2009), indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan

hidup seseorang salah satunya ialah dalam bidang perumahan48. Salah satu usaha

46 Suharto, Edi. 2010.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama. Hal : 1 47 Herawati, Augustin. 2006. “Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. (Online) http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20rina.pdf (diakses 15 November 2016) 48 Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. 2014. “Analisis Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” (Online) http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/140065-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9840.pdf (diakses 15 November 2016)

40

untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial di masyarakat dilakukan melalui

pembangunan di bidang perumahan. Upaya peningkatan derajat kesejahteraan pada

masyarakat dipengaruhi oleh sistem kebijakan perumahan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman pasal 54 ayat (1) yang berbunyi49: Pemerintah wajib

memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Yang dimaksud dengan MBR adalah

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat

dukungan pemerintah untuk memperoleh sasaran umum. Pemerintah dalam

mewujudkan terpenuhinya kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan

meningkatkan kesejahteraan sosialnya ialah dengan memberikan program

pembangunan perumahan bersubsidi. Dapat dikatakan bahwa aspek kesejahteraan

masyarakat berpenghasilan rendah ialah dalam kepemilikan rumah dengan akses

angsuran Kredit Pemilikan Rumah.

Dalam penjelasan di atas, adapun Peran Pekerja Sosial disini ialah sebagai

Perencana sosial (social planner)50. Seorang perencana sosial mengumpulkan data

mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok

dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional

dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan

kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

Pekerja sosial melakukan interaksi dengan badan-badan di masyarakat yang

bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan

masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan : mendapatkan sumber-

49 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011. Op. Cit 50 Suharto, Edi. 2010. Op. Cit. Hal : 102-103

41

sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan

modal kepemilikan rumah, kredit kepemilikan rumah, serta akses untuk dapat

memiliki rumah. Dalam hal ini dimana Peksos melakukan advokasi untuk membela

kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat seperti

mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program

tersebut. Memanfaatkan Media Massa untuk memperkenalkan program

pemerintah.