PENGERTIAN DAN PROSEDUR STRATIFIED RANDOM SAMPLING (Pertemuan 5-7)
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Prosedur II FIX.pdf · 2.1. Pengertian Prosedur Prosedur...
-
Upload
truongtram -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Prosedur II FIX.pdf · 2.1. Pengertian Prosedur Prosedur...
7
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Prosedur
Prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang
merupakan urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melakukan
pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pengertian prosedur adalah :
1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah.
Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan Prosedur adalah suatu urutan
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen
atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Dengan demikian, prosedur adalah serangkaian urutan kegiatan yang
saling berhubungan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen
sehingga membutuhkan metode atau cara kerja dalam memecahkan suatu
masalah.
2.2. Pengertian Bank
Pengertian Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga
8
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pengertian Bank menurut Kasmir (2004) dalam bukunya Manajemen
Perbankan, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan
yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank
lainnya”.
2.3. Jenis-jenis Bank
Berbicara mengenai jenis-jenis bank, maka dilihat dari fungsinya jenis-
jenis bank ada 3 (tiga) yaitu :
1) Bank Sentral, yakni jenis bank yang bertugas untuk menerbitkan uang
kertas dan juga uang logam untuk dapat dijadikan sebagai alat pembayaran
yang sah di dalam suatu negara dan juga mempertahankan konversi uang
yang dimaksud terhadap emas maupun perak maupun keduanya. Selain itu
bank sentral merupakan suatu institusi yang bertanggung jawab untuk
menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara
tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naik
turunnya harga-harga suatu nilai uang. Bank Sentral juga bertujuan
menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang
serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian
(low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan
barang, dengan kata lain apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak
9
maka bank sentral dapat mengatur dengan instrumen dan otoritas yang
mereka miliki.
2) Bank Umum, yakni merupakan bank yang bertugas melayani seluruh
jasa-jasa perbankan baik secara konvensional maupun syariah, serta
melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan
maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama
bank komersil (Dahlan S. 2005:276)
3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu jenis bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau yang didasarkan pada suatu
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak dapat memberikan jasa di
dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2002:33:34). Artinya bahwa BPR
jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.
4) Bank Syariah, yakni jenis bank yang beroperasi dengan berdasarkan
prinsip bagi hasil maupun sesuai dengan kaidah ajaran islam mengenai
hukum riba.
2.4. Fungsi Bank
1) Fungsi Bank Sebagai Agent Of Trust
Fungsi bank sebagai Agent Of Trust ialah suatu lembaga yang
berlandaskan pada suatu kepercayaan. Dasar utama pada kegiatan
perbankan yaitu kepercayaan, baik itu sebagai penghimpun dana ataupun
penyaluran dana. Dalam hal tersebut, masyarakat akan mau menyimpan
dana dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan.
10
2) Fungsi Bank Sebagai Agent Of Development
Fungsi bank sebagai Agent Of Development yaitu suatu lembaga yang
memobilisasi dana yang berguna untuk pembangunan ekonomi suatu
negara. Kegiatan bank tersebut berupa penghimpun dan juga penyalur
dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya suatu kegiatan perekonomian di
sektor rill. Dalam hal tersebut bank memungkinkan masyarakat itu untuk
melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, dan juga kegiatan
konsumsi barang serta jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi ,
distribusi dan juga konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.
3) Fungsi Bank Sebagai Agent Of Services
Fungsi bank sebagai agent of service ialah merupakan lembaga yang
memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut bank
memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar
masyarakat tersebut merasa aman dan juga nyaman dalam menyimpan
dananya itu. Jasa yang ditawarkan di dalam bank tersebut sangat erat
kaitannya dengan suatu kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.
2.5. Pengertian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Menurut UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No. 3
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah suatu lembaga
negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari
11
pengaruh pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur
dalam Undang-Undang.
2.6. Peran Bank Indonesia
1) Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter
antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter
secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas
moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.
Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan
cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya.
Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia
telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting
framework.
2) Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja
lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja
lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan.
Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki bangsa
yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor
ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu
perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem
pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan.
12
Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan
pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus
dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang
menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang
kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement)
dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus
mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan
stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah
menyusun arsitektur perbankan Indonesia dan rencana implementasi basel
II.
3) Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to
settle) pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, maka
akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu
kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan
risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan
gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan
mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem
pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan
menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal
dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih
meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai
13
otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan
keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem
pembayaran.
4) Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia
dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas
keuangan. Melalui pemantauan secara macro prudential, Bank Indonesia
dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi
kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan
indikator macropundential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.
Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi
rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang
tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
5) Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem
keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort
(LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia
sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya
ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup
penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya
diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi
memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal,
fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan
14
likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar
kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia
harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan
risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam
penyediaan likuiditas tersebut.
2.7. Pengertian Uang
Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum
sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Yang dapat dipakai
untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang baik sekarang
maupun di kemudian hari.
Uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat
digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan
berlaku di dalam wilayah tertentu. Uang diciptakan dengan tujuan untuk
melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Uang disebut juga
sebagai alat pertukaran yang sah.
2.8. Menurut Albert G. (2003), ia mendefinisikan uang sebagai suatu kekayaan
yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada
waktu yang tertentu pula. A. C. Pigou (2001), ia mengatakan bahwa uang
adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan
jasa. Menurut R. S. Sayers (2005), ia menyebutkan uang sebagai segala
sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran uang. Menurut Rollin G. T.
15
(2003), ia menyebutkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan
umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa, serta untuk pelunasan utang. Menurut Wikipedia Bahasa
Indonesia, Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai
setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat
berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang
di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu
ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan
secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-
barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk
pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai
alat penunda pembayaran.
Dengan demikian, uang adalah segala sesuatu (benda) yang dapat
dijadikan sebagai alat pembayaran, alat tukar-menukar atau perdagangan yang
sah.
2.9. Fungsi Uang
Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran
barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara
barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan
fungsi turunan
2.9.1. Fungsi Asli
16
Fungsi asli uang ada 3 (tiga), yaitu sebagai alat tukar, sebagai
satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.
1) Uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) yang
dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan
melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan
barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.
2) Uang juga berfungsi sebagai sarana hitung (unit of account)
karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai
berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan,
menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar
kecilnya pinjaman.
3) Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai (valuta)
karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa
sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang penjual saat
ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang
dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang
tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa
mendatang.
2.9.2. Fungsi Turunan
Selain ketiga hal diatas, uang juga memiliki fungsi lain yang
disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain :
1) Uang sebagai alat pembayaran yang sah
17
Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin
bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara
tukar-menukar atau barter.
2) Uang sebagai alat pembayaran utang
Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa
yang akan datang.
3) Uang sebagai alat penimbun kekayaan
Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang
dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang
yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa
mendatang.
4) Uang sebagai alat pemindah kekayaan
Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain
dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan
bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara
menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah
yang baru dengan menggunakan hasil penjualan rumah yang
lama.
5) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi
Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam
melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi,
kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.
18
2.10. Jenis-jenis Uang
Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis,
yaitu uang kartal (common money) dan uang giral.
2.10.1. Uang Kartal
Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan
oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.
Menurut undang-undang Bank Sentral No. 23 Tahun 1999 pasal 19,
Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan Uang
Logam dan Uang Kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang
yang dimiliki oleh Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroi.
Menurut undang-undang pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun
1953, terdapat 2 (dua) jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang
bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah,
terbuat dari plastic yang memiliki ciri-ciri :
1) Dikeluarkan oleh pemerintah
2) Dijamin oleh undang-undang
3) Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya
4) Ditanda tangani oleh menteri keuangan
Namun, sejak berlaku nya undang-undang No. 13/1968, uang
negara dihentikan peredaraannya dan diganti dengan uang bank.
Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral berupa
uang logam dan uang kertas. Ciri-cirinya sebagai berikut :
1) Dikeluarkan oleh Bank Sentral
19
2) Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank
sentral
3) Bertuliskan nama Bank Sentral Negara yang bersangkutan (di
Indonesia : Bank Indonesia)
4) Ditandatangani oleh gubernur Bank Sentral
Jenis uang kartal menurut bahan pembuatannya :
1) Uang logam
Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya
dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai
cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya
yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi
satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam
memiliki 3 macam nilai, yaitu :
a. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang,
misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk
mata uang.
b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang
atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus
rupiah (Rp. 100,00) , atau lima ratus rupiah (Rp.500,00).
c. Nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan
dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang
Rp.500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen,
20
sedangkan Rp.10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk
bakso.
Karakteristik Uang Logam Rupiah
Beberapa karakteristik tertentu yang perlu diperhatikan
dalam uang logam Rupiah antara lain :
a. Setiap pecahan uang logam mudah dikenali baik secara kasat
mata dan kasat raba.
b. Uang logam menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak
mengandung zat yang membahayakan.
c. Uang logam yang dikeluarkan dalam ukuran yang sesuai,
tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat.
d. Uang logam rupiah berbentuk bulat, dengan bagian samping
bergerigi atau tidak bergerigi.
Tabel 2.1 Kriteria Uang Logam Layak Edar
No Kriteria
1 Tidak berubah warna
2 Tidak berlubang
3 Tidak hilang sebagian
4 Tidak terpotong
5 Tidak bengkok/ lekuk
2) Uang Kertas
Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang
21
dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau
bahan lainnya (yang menyerupai kertas).
Uang kertas yang dapat diedarkan kembali adalah uang
yang memenuhi kriteria layak edar sebagaimana yang
dijelaskan dalam buku standar kualitas ini :
a. Uang Rupiah asli bukan Uang Rupiah palsu atau yang
diduga palsu.
b. Emisi Uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran
yang sah dan belum dinyatakan dicabut dan ditarik dari
peredaran.
c. Uang tersebut tidak mengalami kerusakan (lubang, robek,
selotip, terbakar, dan hilang sebagian) yang besarnya tidak
melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Tabel 2.2 Kriteria Kualitas Uang Kertas Layak Edar
No Kriteria Standar Kualitas
1 Lubang Max. 10 mm2
2 Sobek Max. 8 mm
3 Sebagian hilang Max. 50 mm2
4 Selotip Max. 225 mm2
5 Perubahan ukuran
uang
Max. 8%
6 Unsur pengaman
hilang
Tidak ada unsur pengaman yang
hilang
7 Noda dan coretan Tidak ada noda, coretan, dan
stempel
22
2.10.2. Uang Giral
Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam
bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.
Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga
masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau
barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini.
Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer.
Di Indonesia yang berhak menciptakan uang giral adalah bank
umum selain Bank Indonesia.
Keuntungan menggunakan uang giral adalah :
1) Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang
2) Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak
terbatas, nilai sesuai dengan yang membutuhkan (yang ditulis
oleh pemilik cek/ bilyet giro)
3) Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila
hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek/
bilyet giro dengan cara pemblokiran.
2.10.3. Pengertian Sistem Pembayaran
Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen yang ada di
23
dalam Sistem Pembayaran yaitu setiap adanya barang tentu harus
ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian
akhir (settlement). selain itu, juga ada komponen lain seperti
lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem
pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga
keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer
dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral. Didalam
system pembayaran terdapat alat pembayaran tunai dan alat
pembayaran non tunai.
2.10.4. Alat pembayaran tunai
Pembayaran tunai atau yang biasa disebut dengan
pembayaran cash, merupakan pembayaran atas harga barang atau
jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai
bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan
dengan surat pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan
dengan menggunakan uang tunai. Instrumen pembayaran tunai
adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.
Alat pembayaran non tunai
Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan
cara:
1) Bayar dimuka yaitu pembayaran harga sebelum barang
diterima atau sebelum barang ada.
24
2) Bayar dibelakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam
jangka waktu tertentu setelah barang diterima.
3) COD (cash on delivery), dimana pembayaran dilakukan pada
waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang
pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tiba.
Instrumen pembayaran non tunai dapat dibagi atas alat
pembayaran non tunai dengan media kertas, seperti cek, bilyet giro,
wesel, dll, serta alat pembayaran non tunai dengan media
kartu (plastic money) seperti: kartu kredit, kartu debit, kartu ATM,
dll. Dengan demikian karena adanya cara pembayaran tunai atau
kartu kredit tsb, maka transaksi pembelian dan penjualan dapat
dibedakan menjadi: pembelian tunai, pembelian kredit (non tunai),
penjualan tunai dan penjualan kredit (non tunai).
2.11. Pengertian Sistem BI-RTGS
BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap
transaksinya dilakukan waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia
pada tanggal 17 November 2000, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan
aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi
pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi
bernilai besar yaitu transaksi Rp. 100 juta ke atas dan bersifat segera (urgent).
25
Transaksi HVPS saat ini mencapai 90% dari seluruh transaksi pembayaran
di Indonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai system pembayaran nasional
yang memiliki peranan signifikan (Systemically Important Payment System).
BI-RTGS didesain untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan
secara gross settlement, real time, final, dan irrevocable. Penyelesaian transaksi
BI-RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan.
Penyelesaian real time terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta
pengirim kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima.
Sementara itu waktu penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah pada
rekeningnya tergantung dengan kondisi dan standar system pemrosesan
pengiriman dan penerimaan transaksi di internal peserta, sehingga dapat saja
terjadi perbedaan waktu antara penyelesaian akhir pada BI-RTGS dengan
penerimaan transfer dana pada rekening nasabah.
2.12. Tujuan BI-RTGS
Sistem BI-RTGS memberikan banyak manfaat, selain berfungsi
meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (settlement finally) setiap transaksi
pembayaran, yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir (minimizing
settlement risk), BI-RTGS juga menjadi sarana transfer dana antar-bank yang
praktis, cepat, efisien, aman, dan handal. Disamping itu BI-RTGS yang dilengkapi
dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat
diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (management fund)
26
baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Bagi otoritas
informasi mengenai pengelolaan dana perbankan menjadi informasi pendukung
dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan early warning system
pengawasan bank.
2.13. Penyelenggara BI-RTGS
1) Bank Indonesia sebagai otoritas
Sesuai UU Bank Indonesia No. 23/1999 jo No.3/2004 jo No. 6/2009
pasal 8 dinyatakan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia mengatur dan
menjaga kelancaran system pembayaran. Dalam rangka menjalankan tugas
yang diembannya, Bank Indonesia berwenang dalam melaksanakan dan
memberi ijin penyelenggaraan jasa system pembayaran; mewajibkan
Penyelenggara system pembayaran untuk menyampaikan laporan kepada
Bank Indonesia, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran (pasal 15).
Fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas system pembayaran
termasuk berperan sebagai pembuat ketentuan (Regulator) dan pengawas
(Overseer) BI-RTGS. Dalam menjalankan peran sebagai regulator, Bank
Indonesia menetapkan landasan hukum yang kuat untuk penerapan system
BI-RTGS dan menentukan peran dan tanggung jawab penyelenggara dan
peserta system BI-RTGS.
Dalam menjalankan peran sebagai pengawas (Overseer), Bank
Indonesia memastikan bahwa penyelenggaraan BI-RTGS memenuhi
27
prinsip pada 10 Core principles for Systematically Important Payment
System (CP-SIPS) dari Bank for International Settlement seperti yang
diatur dalam peraturan Sistem BI-RTGS untuk mendukung stabilitas
system keuangan dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.
Fungsi pengawasan dilakukan melalui pembuatan ketentuan, pertemuan
konsultasi dengan penyelenggara, monitoring, dan assessment.
2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara (Operator) Sistem BI-RTGS
Dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara (Operator)
memiliki tanggung jawab, antara lain :
a. Menyelenggarakan BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien,
cepat, aman, dan handal.
b. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai risiko finansial
sehubungan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS dan peserta
harus mengelola risiko tersebut.
c. Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan, termasuk menerima laporan internal audit terkait
penyelenggaraan BI-RTGS oleh peserta.
2.14. Peserta BI-RTGS
Peserta BI-RTGS terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank.
Keanggotaan peserta BI-RTGS dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta
tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang dapat mengirimkan transaksi
28
RTGS dengan menggunakan identitas sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung
dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas peserta
langsung.
Hubungan hukum antara peserta dengan Bank Indonesia sebagai
Penyelenggara Sistem BI-RTGS tertuang dalam perjanjian penggunaan system
BI-RTGS. Dalam perjanjian tersebut diatur berbagai klausa mengenai hak,
kewajiban, dan tanggung jawab antara peserta dan penyelenggara Sistem BI-
RTGS.
Disamping ketentuan dan perjanjian antar peserta dan penyelenggara yang
menjadi landasan penyelenggaraan keseharian BI-RTGS, terdapat pula hal-hal
teknis yang diatur dengan menggunakan Bye Laws BI-RTGS. Ketentuan dalam
Bye Laws merupakan kesepakatan teknis antar peserta yang belum diatur dalam
ketentuan BI ataupun dalam perjanjian.
Dalam pengisian instruksi transfer, peserta wajib memenuhi ketentuan
mengenai prinsip pengenalan nasabah (know your customer principles) dan aturan
mengenai tindak pidana pencucian uang (anti money laundering). Untuk itu,
identitas mengenai data nasabah pengirim dan penerima transfer melalui BI-
RTGS harus diisi secara lengkap dan benar.