29

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian TerdahuluBerdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat diambil sebagai bahan acuan utama dan pembanding sebagai berikut:1. Wulandari (2007) Judul penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji secara empiris mengenai pengaruh antara Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :a. Partisipasi anggaran berpengaruh singnifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. b. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel bebas Partisipasi Anggaran. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan analisis linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu digunakan variabel komitmen organisasi sedangkan penelitian ini hanya tidak menggunakan variabel tersebut dan penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kota Padang sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Kendari.2. Jalaludin, (2010) judul penelitian Pengaruh Environment control terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Di Kabupeten Aceh Besar). Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji secara empiris mengenai Pengaruh Environment control terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Di Kabupeten Aceh Besar).Hasil penelitian adalah:a. Partisipasi anggaran dan Environment control berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.b. Antara partisipasi anggaran dan Environment control dengan kinerja pemerintah memiliki hubungan yang erat. c. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan Environment Control berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, apabila diinteraksikan variabel partisipasi anggaran dengan Environment Control maka juga akan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah.d. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan Environment control berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Begitu juga dengan variabel interaksi partisipasi anggaran dengan Environment control secara simultan menunjukkan pengaruh terhadap kinerja pemerintah.Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel bebas environment control, variabel partisipasi anggaran dan sama-sama menggunakan analisis linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Kendari.2.2. Environment control (Pengendalian Lingkungan)2.2.1 Pengertian Environment controlEnvironment control (pengendalian lingkungan) menurut COSO yaitu Lingkungan pengendalian mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian. Faktor-faktor ini meliputi integritas, nilai-nilai etika serta filosofi dan gaya operasi manajemen. Juga meliputi cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan karyawannya, serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi. Sedangkan Indra Bastian dan Soepriyanto (2002) mengemukakan lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern organisasi. Lingkungan pengendalian organisasi, komponen pertama dari lima komponen pengendalian intern, merupakan fondasi dari komponen-komponen pengendalian sistem yang lain. Adapun pengertian lingkungan pengendalian menurut Mulyadi (2002:184) yaitu: lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Dari definisi berikut dapat di ambil kesimpulan bahwa lingkungan pengendalian organisasi merupakan cerminan sikap dan tindakan dari setiap karyawan dalam suatu perusahaan.Bodnar dan hopwood (2006: 133) yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan definisi lingkungan pengendalian sebagai berikut: Dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu.Dari penjelasan Bodnar dan hopwood (2006: 133), dapat disimpulkan lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian.2.2.2. Unsur-unsur Environment control Environment control menurut PP no 60 Tahun 2008 ayat 4 memiliki 8 unsur yang terdiri dari : 1. Penegakan integritas dan nilai 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 8. Hubungan yang baik dengan instansi pemerintahan yang terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.2.3. Partisipasi Anggaran2.3.1 Pengertian AnggaranAbdul Halim (2002), anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Munandar (2001:1), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Menurut Mulyadi (2002), Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dansatuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (programming). Sedangkan defenisi anggaran menurut R.A. Supriyono (2000:40), Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun2.3.2 Karakteristik Anggaran Sektor PublikAnggaran mempunyai karakteristik:1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.4. Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.2.3.3 Prinsip Anggaran Sektor PublikPrinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik meliputi:1. Otorisasi oleh legislatifAnggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.2. KomprehensifAnggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.3. Keutuhan anggaranSemua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.4. Nondiscretionary AppropriationJumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.5. PeriodikAnggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. AkuratEstimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.7. Jelas.Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.8. Diketahui publik.Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.2.3.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor PublikPrisip-prinsip pokok dalam siklus anggaran adalah sebagai berikut :1. Tahap Persiapan AnggaranPada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran.

2. Tahap RatifikasiTahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif.3. Tahap Implementasi/Pelaksanaan AnggaranDalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.4. Tahap Pelaporan Dan EvaluasiTahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan system pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.

2.3.5 Partisipasi AnggaranPartisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka (Brownell, 1986). Partisipasi anggaran adalah tahap partisipasi pengurus dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban. Brownell (1986) mendefenisikan bahwa anggaran adalah suatu proses partisipasi individu akan dinilai dan mungkin diberi penghargaan atas prestasi mereka pada tujuan yang dianggarkan, dan mereka terlibat dalam proses tersebut dan mempunyai pengaruh pada penentuan tujuan tersebut.Definisi partisipasi dalam anggaran secara terperinci yaitu : a. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.b. Alasan-alasan pihak manajer pada saat anggaran diproses. c. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta. d. Sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir. e. Kepentingan manajer dalam partisispasinya terhadap anggaran. f. Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun. 2.3.6. Indikator Partisipasi Anggaran Berikut Indikator dari Partisipasi Anggaran yang kemukakan oleh Siti Musyarofah (2006) menyebutkan ada beberapa yang harus diperhatikan dalam partisipasi anggaran sebagai berikut:a. Keterlibatan Keuangan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tercermin dalam penyusunan APBD, dengan tahapan penyusunan rencana kerja anggaran dan persetujuan raperda APBD, proses penyusunan APBD ini melibatkan partisipasi setiap pegawai mulai dari level kasubag hingga kepala dinas. Namun partisipasi anggaran juga secara tidak langsung berdampak pada etika dalam bekerja yaitu tangungjawab dalam anggaranb. Pengaruh Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut c. Kebutuhan Memberikan PendapatKarena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan kinerja dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan kebutuhan memberikan pendapat terhadap budget. 2.4 Kinerja Pemerintah 2.4.1 Kinerja SKPD Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi (Mahsum, 2006). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur.Pabundu (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi.Sedangkan menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) suatu organisasi.2.4.2 Elemen-elemen KinerjaDefinisi di atas dapat diambil kesimpulan kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Setidaknya ada 4 elemen kinerja, yaitu:1. hasil kerja yang dicapai secara individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok. 2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang tersebut.3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang ditetapkan.4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum (Lijan, 2006).Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja satuan kerja perangkat daerah merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaiaan tujuannya, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai.Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari organisasi sektor publik. Menurut Indra (2006) dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah salah satunya.2.4.3 Ciri-ciri Organisasi PemerintahOrganisasi merupakan bentuk kerja sama sekelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri:1. Adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggung jawab berkomunikasi. Pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi realisasi tujuan khusus.2. Adanya suatu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam organisasi dan pengawasan usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, pusat kekuasaan ini juga harus menunjuk secara terus menerus pelaksanaan organisasi dan menata kembali strukturnya untuk meningkatkan efisiensi.3. Pengertian personil, misalnya orang- orang yang bekerja secara tidak memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lainnya untuk melaksanakan tugasnya.2.4.4 Indikator Kinerja Sektor PublikIndikator pengukuran kinerja sektor publik menurut Indra (2006) meliputi aspek- aspek antara lain:1. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input sebagai langkah awal dari penyusunan indikator kinerja pemerintah dimulai dari rencana program tahunan, dalam penentuan kegiatan pemerintah memerlukan data dan informasi serta setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal. Perencanaan awal melihat bagaimana cara mencapai suatu tujuan2. Keluaran (Outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Penerapan indikator output merefleksikan bagaimana organisasi melihat kejelasan dan ketelitian pegawai dalam melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana yang berhasil dilaksanakan.3. Hasil (outcomes) adalah segala suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil dari suatu perencanaan diharapkan dapat menilai kualitas hasil program kerja yang sesuai dengan sasaran, tujuan dan sasaran.4. Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan proses yang berkelanjutan sampai pada menetapkan indikator yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dan program kerja, serta adanya pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program.5. Dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan. Peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan program akan menjamin pola pertanggungjawaban di organisasi. Penetapan indikator impacts menentukan kinerja pelaksanaan program yang lebih baik dan lebih berkompoten.2.5 Hubungan Antar Variabel2.5.1 Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja PemerintahAimee & Carol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang. Maryanti (2002) dalam Munawar (2006) menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dipengaruhi oleh partisipasi anggaran baik dalam menyiapkan usulan anggaran, pelaksanaan anggaran maupun dalam mempertanggungjawabkan. Partisipasi manajemen puncak diperlukan agar sistem anggaran dapat secara efektif memotivasi para pelaksana,selain itu manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan mengesahkan anggaran, jadi tidak hanya sekedar memberikan stempel pengesahan. Manajemen puncak juga harus mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran sehingga memperoleh umpan balik yang efektif dalam memotivasi para pelaksana (Bastian dan Supriyanto,2002:96). Greenberg dan Folger (1983) dalam Wasisto dan Solihin (2004),berpendapat bahwa partisipasi dapat meningkatkan kinerja karena : 1. Partisipasi memungkinkan bawahan mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan kepada atasannya. Dan 2. Partisipasi dapat memungkinkan bawahan untuk memilih, dan tindakan memilih tersebut dapat membangun komitmen dan dianggap sebagai tanggung jawab atas apa yang telah dipilih. Semua kelebihan partisipasi ini sangat mungkin akan memperluas tingkat persetujuan dengan gaya evaluasi yang digunakan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja (Otley,1978 dalam Wasisto dan Solihin,2004).

2.5.2 Hubungan Antara Environment control dan Kinerja PemerintahPenelitian mengenai pengaruh Environment Control yang merupakan unsur dari sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah pernah dilakukan oleh Jalaluddin (2010) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah Kabupeten Aceh Besar yang dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal dijalankan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah. Soeseno dalam Ramandei (2009) juga menyatakan dengan adanya pengedalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2.5.3 Hubungan Antara Partisipasi Anggaran, Environment control dan Kinerja PemerintahPenelitian mengenai lingkungan pengendalian (Environment Control) pernah dilakukan oleh Ramandei (2009) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah Kota Jayapura yang dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal dijalankan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah. Proses penyusunan Anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (role setting) dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang peran tersebut, untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur sumber ekonomi yang disediakan selama tahun anggaran bagi setiap Kepala SKPD yang diberi peran untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai alat pengirim peran (role sending device) kepada pimpinan yang diberi peran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Proses penetapan peran yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Ramandei (2009) yang berjudul pengaruh system pengendalian intern perusahaan terhadap keandalan informasi keuangan dengan hasil penelitian semakin tinggi lingkungan pengendalian (Environment Control) semakin meningkatkan keandalan informasi keuangan sehingga dapat dikatakan juga meningkatkan kinerja. Sutisno (2008) berpendapat bahwa Organisasi pemerintahan yang telah menciptakan suatu sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik dapat mewujudkan suatu praktik-praktik good governance. Organisasi pemerintahan yang telah mampu menyelenggarakan praktik-praktik good governance dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kinerjanya dan mencapai hal yang terbaik dalam kinerjanya. 2.6 Kerangaka Pikir Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan hubungan variabel independen yang terdiri dari variabel environment control dan partisipasi anggaran terhadap variabel dependen yaitu variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Kendari. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Skema 2.1 dibawah ini:Skema 2.1kerangka pikir

Fakta EmpirisKajian Teoritis

1. Wulandari (2007). Partisipasi anggaran berpengaruh singnifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 2. Jalaludin(2010).Partisipasi anggaran dan Environment control berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.Antara partisipasi anggaran dan Environment control dengan kinerja pemerintah memiliki hubungan yang erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan Environment Control berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, apabila diinteraksikan variabel partisipasi anggaran dengan Environment Control maka juga akan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan Environment control berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Begitu juga dengan variabel interaksi partisipasi anggaran dengan Environment control

Environment control (pengendalian lingkungan) menurut COSO yaitu Lingkungan pengendalian mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian.

(Brownell, 1986). Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka

(Mahsum: 2006) Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi

Rumusan masalahh

Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil penelitian

2.7 Paradigma PenelitianSkema 2.2 Paradigma Penelitian

Environment Control(X1)

eH1+

Kinerja Pemerintah(Y)

Partisipasi Anggaran(X2)

H2+

Keterangan:berpengaruh secara parsial :berpengaruh secara simultan : 2.8 Hopotesis PenelitianBerdasarkan Berdasarkan telaah pustaka dan rumusan masalah maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:H1 :Environment control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah pada Kantor Pemerintah Kota Kendari.

H2 :Partisipasi Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah kinerja pemerintah pada SKPD kota Kendari.

H3 :Environment control dan partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah pada SKPD kota Kendari

7