BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU … · Sebelah barat dengan Kabupaten Jember dan...
-
Upload
trinhkhuong -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU … · Sebelah barat dengan Kabupaten Jember dan...
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum dan kondisi daerah berisi tentang gambaran umum
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Ujung Timur Pulau Jawa secara
geografis terletak pada posisi strategis pada koordinat di antara 7° 43’ - 8° 46’
Lintang Selatan dan 113° 53’ - 114° 38’ Bujur Timur.Panjang garis pantai
membentang mulai dari Kecamatan Wongsorejo di sebelah utara sampai dengan
Kecamatan Pesanggaran di sebelah selatan diperkirakan mencapai 175,8 km.
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 2
Batas-batas Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
a. Sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo;
b. Sebelah timur dengan Selat Bali;
c. Sebelah selatan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah barat dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.
Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782.50 Km2 yang
sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 183.396,34 ha atau 31,72%,
areal persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, kawasan perkebunan
mencapai sekitar 82.143,63 ha atau 14,2%. Sedangkan areal yang dimanfaatkan
permukiman sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%, sedangkan areal sisanya
dipergunakan untuk berbagai manfaat antara lain, jalan, ladang dan lainnya.
Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya
Penggunaan Wilayah Luas
Hutan 31,72 %
Permukiman 22,04 %
Perkebunan 14,21 %
Sawah 11,44 %
Ladang 2,80 %
Tambak 0,31 %
Lain-Lain 17,48 %
Sumber data : Banyuwangi Dalam Angka (BDA) Tahun 2012
Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi padatahun
2012 sebesar 1.627.469 jiwa dengan komposisi 827.884jiwa penduduk laki-laki
dan 799.585jiwa penduduk perempuan dan tingkat kepadatan penduduk rata-
rata 281jiwa/km² yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2012 Per Kecamatan
No Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah
1 Pesanggaran 26.266 24.950 51.216
2 Bangorejo 33.119 31.367 64.486
3 Purwoharjo 34.470 33.287 67.757
4 Tegaldlimo 30.611 29.045 59.656
5 Muncar 65.799 61.065 126.864
6 Cluring 35.766 34.156 69.922
7 Gambiran 30.475 28.918 59.393
8 Srono 45.596 44.082 89.678
9 Genteng 44.146 41.998 86.144
10 Glenmore 38.728 37.777 76.505
11 Kalibaru 36.948 36.528 73.476
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 3
No Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah 12 Singojuruh 23.147 22.861 46.008
13 Rogojampi 46.109 45.648 91.757
14 Kabat 35.049 33.808 68.857
15 Glagah 15.173 15.504 30.677
16 Banyuwangi 57.844 57.312 115.156
17 Giri 13.313 13.144 26.457
18 Wongsorejo 42.746 42.206 84.952
19 Songgon 25.654 25.557 51.211
20 Sempu 39.043 37.584 76.627
21 Kalipuro 45.813 44.428 90.241
22 Siliragung 24.412 22.853 47.265
23 Tegalsari 23.542 22.081 45.623
24 Licin 14.115 13.426 27.541
Jumlah 827.884 799.585 1.627.469
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2012
Gambar 2. 2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Per Kecamatan
Sumber :LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013
Sementara itu, jumlah penduduk tersebut bila dirinci berdasarkan
kelompok umur, selengkapnya digambarkan sebagai berikut.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 4
Gambar 2. 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Kelompok Umur
Sumber :LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013
Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada di daerah
pedesaan. Mata pencaharian yang masih mendominasi adalah bidang
pertanian/perkebunan, yaitu mencapai 16,95% dari keseluruhan jumlah
penduduk. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan
Mata Pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
Berdasarkan Mata Pencaharian No Mata Pencaharian Jumlah %
1 Belum/Tidak bekerja 281.002 17,30
2 Mengurus Rumah Tangga 122.787 7,54
3 Pelajar/Mahasiswa 244.525 15,02
4 Pensiunan 7.323 0,44
5 PNS 13.536 0,83
6 TNI 1.368 0,08
7 POLRI 1.763 0,10
8 Perdagangan 18.505 1,13
9 Pertanian/Perkebunan 275.949 16,95
10 Peternakan 495 0,03
11 Nelayan/Perikanan 11.030 0,67
12 Lainnya 649.186 39,91
Jumlah 1.627.469 100,00
Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per Desember 2012)
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 5
Jumlah penduduk menurut kelompok tingkat pendidikan, masih
didominasi oleh pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 37,46%, secara
rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 2. 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah %
1 Belum / Tidak Sekolah 274.380 16,86
2 Tidak Tamat SD 152.904 9,40
3 SD / Sederajat 609.704 37,46
4 SLTP / Sederajat 289.703 17,80
5 SLTA / Sederajat 250.663 15,40
6 Diploma I / II 5.096 0,31
7 Diploma III 8.979 0,55
8 Strata I 34.491 2,12
9 Strata II 1.334 0,08
10 Strata III 215 0,01
Jumlah 1.627.469 100,00
Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per 31 desember 2012)
2.1.2. Aspek kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2012 masih
didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan salah satu pembentuk PDRB
Kabupaten Banyuwangi yang selalu stabil mengalami kontraksi pertumbuhan
ekonomi. Sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari sub sektor
tanaman bahan makanan, peternakan, perkebunan, peternakan dan hasil-
hasilnya, kehutanan dan perikanan. Dominasi kedua pada sektor perdagangan,
hotel dan restoran. Angkanya bisa diintepretasikan bahwa kegiatan ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 sekitar lebih dari seperempat
persennya bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini
merupakan mata rantai dari seluruh sektor produksi di Kabupaten Banyuwangi.
Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan
restoran di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
Urutan ketiga sektor jasa-jasa, pada tahun 2012 sektor jasa-jasa semakin
tumbuh dan mantap, seiring dengan kemajuan di bidang perdagangan dan
industri, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Dampak dari itu,
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 6
kebutuhan akan jasa juga meningkat. Dengan demikian sektor inipun mulai
bergerak seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dan keempat sektor industri
pengolahan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di
Kabupaten Banyuwangi tidak bisa lepas dari peran pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi
perkembangan kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha industri pengolahan.
Disamping itu, juga karena keuletan dan niat baik para pengusaha untuk
memanfaatkan peluang pasar ekspor ditengah perekonomian dunia yang sudah
mulai bangkit dari krisis keuangan dunia. Peran sektoral PDRB Kabupaten
Banyuwangi menurut sektor ekonomi atas dasar harga berlaku (ADHB) selama
beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 5. Peranan Sektoral PDRB (ADHB) Kabupaten Banyuwangi
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2009 – 2012 (%) NO URAIAN 2009 2010*) 2011**) 2012***)
1. Pertanian 47,50 46,20 45,5
5 46,25
2. Pertambangan dan Penggalian 4,59 4,57 4,62 4,40
3. Industri Pengoalahan 5,43 5,40 5,38 5,3
7
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,35 0,32 0,30 0,29
5. Konstruksi 1,07 1,04 1,10 1,09
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 27,06 28,67 29,3
0 29,19
7. Transportasi dan Komunikasi 3,23 3,12 3,07 3,03
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
4,57 4,53 4,49 4,39
9. Jasa-jasa 6,23 6,14 6,17 5,9
9 Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi 2012 Keterangan : *) Angka Perbaikan **)Angka Sementara
Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2007 sampai dengan
tahun 2012 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga
barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan
suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga
konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, berturut-turut pada
besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 7
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 8
Tabel 2. 6. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 – 2012 TAHUN ADHB ADHK PERTUMBUHAN INFLASI
2007 15.888.176,40 9.243.100,08 5,64 8,32
2008 18.372.970,65 9.778.833,48 5,80 9,99
2009 20.723.988,81 10.370.286,20 6,05 6,95
2010*) 23.558.420,84 11.015.195,17 6,22 7,47
2011**) 26.367.387,40 11.788.649,35 7,02 7,84
2012**) 30.213.893,31 12.634.554,00 7,21 6,24 Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi 2013 Keterangan : *) Angka Perbaikan **)Angka Sementara ***)Angka Sangat Sementara
Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau
besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya
sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 besaran PDRB ADHK berada di bawah
besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi
ekonomi di Kabupaten Banyuwangi masih dalam tahap berkembang
sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur,
bahkan di tingkat nasional.
Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh
PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu
daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasiakan
menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten
Banyuwangi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan
sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan
pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara umum.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 9
Gambar 2. 4. Laju Inflasi dan PDRB PerKapita
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2012
Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi 2013
Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 mencapai Rp.
19,26 juta, meningkat dari tahun 2011 yang sebesar 16,85. Peningkatan
pendapatan ini berada dalam situasi sangat baik, sebab inflasi tahun 2012
menurun menjadi sebesar 6,24 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar
7,84. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten
Banyuwangi semakin tinggi.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan
sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar,
Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan
persentase jumlah pengangguran. Indikator ini akan mengalami perubahan pada
setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya
adalah kebijakan pemerintah.
APK SD/MI pada tahun 2012 sebesar102,91. Sementara itu APM SD/MI
sebesar 98,10. Selanjutnya, angka putus sekolah untuk SD/MI pada tahun 2012
sebesar 0,44 tercapai sesuai target.APK SMP/MTs pada tahun 2012
sebesar101.44,sementara itu APM SMP/MTs sebesar 84,32menunjukkan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 10
peningkatan3,87% dibandingkan tahun 2011. Selanjutnya, angka putus sekolah
menunjukkan semakin baik, untuk SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 0,44%
turun sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011,
dimana angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 0,48%.
Sementara itu, APK SM/MA pada tahun 2012 sebesar76,68%
menunjukkan peningkatan sebesar 3,34% dibandingkan tahun 2011. sementara
itu APM SMA/MA sebesar 57,02menunjukkan peningkatan 12,13% dibandingkan
tahun 2011. Selanjutnya, angka putus sekolah untuk SM/MA pada tahun 2012
sebesar 0,94% lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011,
dimana angka putus sekolah SM/MA pada tahun 2011 sebesar 1,01%. Dengan
kata lain, pada tahun 2012 telah berhasil menurunkan angka putus sekolah
tingkat SM/MA sebesar 0,07%.
Sedangkan besaran rata-rata lama sekolah tahun 2012 mencapai 7,25
dengan target pada tahun 2012 sebesar 7,25 (tercapai 100 %) dan angka melek
huruf mencapai 99,86 dengan target 98,23 (tercapai 101,66%). Dari dua indikator
ini dapat dihitung indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi seperti dalam
gambar berikut
Gambar 2. 5. Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2007-2011
Sumber : LKPJ Kabupaten Banyuwangi 2012
Gambar tersebut memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir
tepatnya dari tahun 2007 hingga 2011, trend indeks pendidikan Kabupaten
Banyuwangi cenderung mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2011,
peningkatan indeks pendidikan sebesar 1,23 persen lebih nyata peningkatannya
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 11
dibandingkan peningkatan angka Propinsi Jawa Timur (0,60 persen), walau
angkanya masih selalu berada di bawah angka rata-rata Propinsi Jawa Timur.
Hal ini mengartikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengejar
ketertinggalan pembangunan manusia bidang pendidikan relatif cukup baik.
Pada tahun 2012 AHH penduduk Kabupaten Banyuwangi terukur 67,98
tahun. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyuwangi relatif jauh lebih
panjang dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup penduduk kabupaten
tetangga, yaitu Jember, Bondowoso dan Situbondo.
Gambar 2. 6. Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010 -2012
Sumber : LKPJ Kabupaten Banyuwangi 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 12
Untuk angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Banyuwangi yang
juga merupakan indikator kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Gambar 2. 7. Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Banyuwangi(Per
100.000 kelahiran hidup) Tahun 2009 – 2012
Sumber : LKPJ Kabupaten Banyuwangi 2012
Dari gambar tersebut, angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2009
sebesar 97 Per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan pada tahun 2010
sebesar 59.5 Per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 82,7 Per 100.000
kelahiran hidupsedangkan tahun 2012 sebesar 65,6Per 100.000 kelahiran hidup.
Angka ini tergolong cukup besar, namun masih dibawah target nasional yaitu
105Per 100.000 kelahiran hidup.
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Dukungan dalam pelestarian budaya dan kemajuan olahraga dapat
direalisasikan dalam beberapa hal. Beberapa diantaranya adalah jumlah grup
kesenian, jumlah gedung kesenian, situs-situs bersejarah yang ditangani, jumlah
klun olahraga, dan jumlah gedung olahraga sebagai penunjang kegiatan
olahraga. Indikator-indikator tersebut tidak lain digunakan untuk mengukur
seberapa besar capaian kinerja dari bidang seni budaya dan olahraga yang ada
di Kabupaten Banyuwangi.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 13
Tabel 2. 7. Target dan Realisasi IndikatorSeni Budaya dan Olahraga
Uraian Target Realisasi
Kebudayaan
Jumlah grup kesenian 685 685
Jumlah gedung 1 1
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
25 25
Pemuda dan Olahraga
Jumlah klub olahraga 62 2.871
Jumlah gedung olahraga 2 2
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013
Secara umum, realisasi dari indikator seni budaya dan olahraga sudah
mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
capaian kinerjanya sebesar 100%, bahkan capaian kinerja untuk indikator jumlah
klub olahraga mencapai 4.630%. Hal ini menandakan bahwa kinerja pemerintah
di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi
sangat baik sekali.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih detail akan dijabarkan dalam
fokus layanan urusan wajib dan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan
umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-
undangan.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Fokus layanan urusan wajib, terbagi dalam urusan-urusan sebagai
berikut.
1. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang
diprioritaskan dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk
mencapai salah satu misi Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam
RPJMD yakni“Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang
pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”. Salah satu
sasaran dalam bidang pendidikan adalahmenurunnya buta aksara
dimana indikator kinerja utama yang digunakan untuk
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 14
mengukurkeberhasilan pencapaiansasaran tersebut diantaranya Angka
Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Murni. Pada
tahun 2012, dari 8 indikatorkinerja sasaran, 6 indikator diantaranya
mencapai >100%, 1 indikator mencapai 100% yaitu Angka Rata-rata
Lama Sekolah, dan 1 indikator mencapai 94,71% yaitu Angka Partisipasi
Kasar SD/MI.Capaian kinerja sasaran tahun 2012 mencapai 102,91 %,
lebih rendahdibandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2011 yang
mencapai 106,68 %.
Tabel 2. 8. RealisasiIndikator Urusan Pendidikan Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1 APM (%)
- SD/MI 95,16 96,04 97,08 98,47 98,10
- SMP/MTs 67,86 72,52 72,84 80,45 84,32
- SMA/SMK/MA 35,58 38,87 40,41 44,89 57,02
2 APK (%)
- SD/MI 108,81 108,36 108,46 106,68 102,91
- SMP/MTs 90,32 93,69 93,78 97,27 101,44
- SMA/SMK/MA 49,63 54,22 56,29 59,25 76,68
3 Angka Putus Sekolah (%)
- SD/MI 0,1 0,08 0,06 0,04 0,04
- SMP/MTs 0,6 0,68 0,61 0,48 0,44
- SMA/SMK/MA 1,55 1,53 1,49 1,01 0,94
5 Angka Melek Huruf (%)
97,23 97,86 97,87 99,83 99,86
Sumber: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2012 dan LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya partisipasi pendidikan
yang diukur dari indikator angka partisipasi sekolah, angka ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per
kelas rata-rata, angka kelulusan, angka melanjutkan, dan guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran
meningkatnya partisipasi pendidikan tahun 2012 mencapai 102,56%
dimana capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya (2011) yang
sebesar 97,81%.
Sasaran yang ketiga untuk bidang pendidikan adalah
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rata-
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 15
rata capaian kinerja dari sasaran tersebut sebesar 162,98%, lebih tinggi
dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini
menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
semakin meningkat di Kabupaten Banyuwangi.
Dari 7 indikator sasaran bidang pendidikan,terdapat 2 indikator
sasaran yang tidak mencapai yaitu indikator sasaran Penduduk yang
yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) dari target yang
ditentukan 99,86% hanya terealisasi 99,81% sehingga capaian kinerjanya
hanya 96,95% dan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
dari target yang ditentukan 58.610 buku terealisasi sebesar 56.112 buku
sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 95,75%.
2. Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu dari sembilan misi Kabupaten
Banyuwangi yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,
pendidikan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal”. Salah satu indikator
yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah angka
kematian bayi. Secara umum, trend capaian angka kematian bayi
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan
bahwa kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan.
Namun, capaian ini tergolong lebih rendah dari target yang ditetapkan,
yakni 30 KH pada tahun 2012 sehingga capaian kinerjanya sebesar
322,58 persen.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 16
Gambar 2. 8. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Disamping angka kematian bayi, indikator lain yang digunakan
untuk mengukur kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian ibu.
Berbeda dengan trend angka kematian bayi, angka kematian ibu
melahirkan mengalami trend yang semakin menurun. Indikator ini telah
melebihi target yang ditetapkan dengan sebesar 70 KH pada tahun 2012.
Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dari insan-insan tenaga kesehatan
(bidan) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses
melahirkan, disamping kesadaran masyarakat untuk menggunakan
tenaga-tenaga kesehatan yang sudah ada.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 17
Gambar 2. 9. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1000 Kelahiran Hidup
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Kemudian, indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja
urusan kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.
Capaian indikator ini tergolong tidak lebih baik jika dibandingkan dengan
tahun 2011. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan
pada tahun 2012, capaian ini terbilang lebih baik.Capaian keberhasilan
target yang telah ditetapkan tersebut tidak lepas darikemudahan
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Gambar 2. 10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 18
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dari sisi jangkauan kesehatan, secara umum indikatornya
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan puskesmas,
dimana pada tahun 2011, realisasi cakupan puskesmas sebesar 100
persen, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sehingga
capaiannya sebesar 187,5 persen.Begitu pula dengan Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per 30.000 penduduk, dimana pada tahun 2012
mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun
2011. Untuk cakupan puskesmas pembantu capaian dan realisasinya
pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011. Sedangkan untuk rasio
rumah sakit per 10.000 penduduk pada tahun 2012 capaiannya sebesar
100 persen, dengan rasio 1:14,53 (persen).
Tabel 2. 9. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun
2011 dan 2012
Indikator Sasaran Tahun 2011 Capai
an (%)
Tahun 2012 Capaian (%) Target Realisasi Target Realisasi
Cakupan puskesmas (%) 100 100 100 100 187,5 187,5
Cakupan pembantu puskesmas (%)
48,39 48,39 100 48,39 48,39 100
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk (%)
142,18 142,18 100 142,18 318,24 223,83
Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk (%)
1: 14,49 15,5 106,90 1:14,53 1:14,53 100
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
3. Pekerjaan Umum
Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah
kabupaten Banyuwangi yang memiliki kontribusi sangat menentukan
dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya
meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan.
Urusan Pekerjaan Umum mengemban beberapa sasaran yaitu:
(1) meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana
yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata pada tahun 2012;
(2) Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian; (3)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana
yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 19
Tabel 2. 10. Realisasi Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2009-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
85,14 86,49 87,32 90 89,7
Rasio Jaringan Irigasi dan luas daerah irigasi (%)
75% 80 80 85 85
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)
75% 80 80 85 87
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)
75 75 80 80,7 45,96
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Pada tahun 2012, Proporsi panjang jalan dalam kondisi
baikmempunyai capaian yang baik sekali karena mencapai 97,50%,
meskipun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang dapat
mencapai 100%.Capaian kinerja rasio tempat ibadah per satuan
penduduk mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang mencapai
100%, yaitu tembus ke angka 102,35% pada tahun 2012. Capaian kinerja
indikator persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 56,05% pada
tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang
mencapai 100%. Sementara rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi
capaian kinerjanya tetap 100% sama seperti tahun sebelumnya.
4. Perumahan
Keberhasilan dalam urusan perumahan, dapat diukur dengan
beberapa indikator antara lain Rumah tangga pengguna air bersih,
Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan
pemukiman kumuh, dan Rumah layak huni. Secara umum, capaian
indikator tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, kecuali untuk indikator Rumah tangga ber-Sanitasi dan
Rumah layak huni.
Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2012 mencapai
38.756 rumah tangga, dimana capaian ini melebihi capaian yang
ditargetkan sebesar 32.670, sehingga persentase capaiannya sebesar
118,63 persen. Begitu pula dengan Rumah tangga pengguna listrik yang
pada tahun 2012 penggunanya mencapai 326.537. Capaian ini sama
dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator ini
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 20
mencapai 100 persen. meningkatkanya capaian indikator ini
mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana air bersih, khususnya dalam urusan perumahan.
Gambar 2. 11. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Listrik dan Rumah
Tangga Bersanitasi
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Penurunan capaian indikator Rumah tangga bersanitasi pada
tahun 2012 yang terealisasi sebesar 230.618 rumah tangga disebabkan
masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan
kebersihan lingkungan, yang diindikasikan dengan masih banyaknya
masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Oleh
karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk
meningkatkan kepedulian pentingnya kebersihan dan kesehatan
lingkungan serta membangun fasilitas MCK.
Begitu pula dengan rumah layak huni, mengalami penurunan
pada tahun 2012 yang terealisasi sebesar 397.424 rumah.Capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 30,67 persen dari target yang telah
ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya rumah penduduk
khususnya di daerah pedesaan yang belum layak huni karena rendahnya
tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan dengan
menggalakkan program pembangunan sarana dan prasarana
permukiman serta memberikan bantuan lainnya yang dapat
mengentaskan kemiskinan.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 21
Gambar 2. 12. Jumlah Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Sedangkan untuk lingkungan pemukiman kumuh pada setiap
tahun jumlahnya semakin menurun. Penurunan ini mengindikasikan
bahwa adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
permukiman pada lingkungan kumuh sehingga kualitas permukiman
menjadi lebih sehat.
5. Penataan Ruang
Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran atau kinerja Urusan Penataan Ruang
didukung adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah
mempunyai Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) / Hak Guna Bangunan
(HGB).
Tabel 2. 11. Realisasi Indikator Urusan Penataan Ruang
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
40% 40% 38% 38% 32%
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara umum, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
berHPL/HGB mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 22
indikator ini mempunyai capaian 80%.Target yang ditetapkan sebesar
40% tidak tercapai, hanya terealisasi sebesar 32%. Hal ini disebabkan
antara lain karena meningkatnya alih fungsi lahan pertanianmenjadi lahan
non pertanian, kurangnya kepedulian terhadap pemanfaatan ruang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang. Solusinya, diperlukan penambahan
kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan
ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi
pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan.
6. Perencanaan Pembangunan
Salah satu sasaran strategis dalam indikator kinerja utama
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam urusan perencanaan
pembangunan, beberapa indikator yang digunakan antara lain adalah
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dengan
PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.
Tabel 2. 12. Realisasi Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dokumen perencanaan
daerah mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan daerah
mulai dari perencanaan jangka menengah, dan perencanaan daerah
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 23
mulai dari perencanaan tahunan telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi.
Hal ini berarti, capaian indikator dokumen perencanaan daerah pada
tahun 2008-2012 sebesar 100 persen. Selain itu, perencanaan dokumen
menengah (RPJMD) daerah juga telah dijabarkan dalam dokumen
tahunan (RKPD) pada setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi
antara kebijakan perencanaan tahunan daerah dengan kebijakan
perencanaan daerah jangka menengah.
7. Perhubungan
Dalam urusan perhubungan, beberapa indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya
sarana informasi dan alat transportasi antara lain meliputi Jumlah arus
penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan
umum, Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, dan Angkutan darat.
Tabel 2. 13. Realisasi Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah arus penumpang angkutan umum
1.188.646 924.238 1.537.539 1.255.914 1.568.720
Rasio ijin trayek 0,00054 0,00036 0,00032 0,00032 0,00032 Jumlah uji kir angkutan umum
1.420 1.388 1.366 1.378 1.420
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
2/-/8 2/-/8 2/-/8 2/1/8 2/1/8
Angkutan darat 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dari tabel tersebut,secara umum tiap indikator mengalami
perubahan yang fluktuatif dari tahun 2008-2012. Capaian kinerja tiap
indikator pun berbeda-beda. Pada tahun 2012, rata-rata capaian kinerja
sasaran. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi sebesar
110,12 % meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun
2011. Hal ini menunjukkan kondisi informasi dan alat transportasi di
Banyuwangi semakin membaik. Hampir semuanya mencapai target
100%, bahkan terdapat indikator yang capaian kinerjanya lebih dari
100%.
8. Lingkungan Hidup
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 24
Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi dalam
urusan lingkungan hidup adalahpengendalian lingkungan, rehabilitasi
lahan dan hutan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilannya antara lain meliputi Persentase penanganan
sampah, Persentase Luas pemukiman yang tertata, Cakupan
pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk, Sumber air/mata air dalam kondisi
baik/kondisi debit stabil.
Secara umum, capaian indikator urusan lingkungan hidup
mengalami peningkatan mulai dari tahun 2008-2012. Penanganan
sampah pada tahun 2012, mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Hal ini ditunjukkan dengan capaiannya sebesar 66,5 persen. Hal ini
mengindikasikan bahwa 66,5 persen sampah yang ada di Kabupaten
Banyuwangi telah ditangani dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan
kondisi lingkungan yang semakin bersih. Peningkatan persentase
penanganan sampah juga didukung dengan adanya Tempat
Pembuangan Sampah per satuan penduduk yang meningkat pula.
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk,
dengan target 40,00% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 38,00%,
sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,00%. Tidak
tercapainya target ini disebabkan beberapa hal yaitu:
Kurangnya tempat pembuangan sampah akhir, mengingat wilayah
Kabupaten Banyuwangi yang begitu luas, sehingga perlu
penambahan lokasi TPSA
Keterbatasan armada pengangkut sampah sehingga
mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah dibeberapa
tempat
Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 25
Gambar 2. 13. Persentase Penanganan Sampah dan TPS Per Satuan Penduduk
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Prosentase luas permukiman yang tertata, dengan target 37,00 %
pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33,75 %, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 91,22 %. Tidak maksimalnya capaian
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan karena masih adanya
masyarakat yang kurang perduli terhadap penataan dan keindahan
lingkungan permukiman.
Gambar 2. 14. Persentase Pemukiman yang Merata, Cakupan Pengawasan
terhadap AMDAL dan Sumber Mata Air dalam Debit Stabil
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 26
Indikator berikutnya adalah cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL dan sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi
debit stabil pada tahun 2012 yang masing-masing mencapai 100 persen
dan 82 persen. Kedua indikator ini mengalami peningkatan masing-
masing sebesar 29,63 persen dan 15 persen.
9. Pertanahan
Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian
sasaran urusan pertanahan antara lain adalah Lahan bersertifikat,
Penyelesaian kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi
Tabel 2. 14. Realisasi Indikator Urusan Pertanahan
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Lahan bersertifikat 11% 12% 12% 12% 33,78%
Penyelesaian kasus tanah Negara
- 100% 100% 100% 100%
Penyelesaian izin lokasi 0 39,0% 97,0% 93% 81,18 Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dari ketiga indikator tersebut diketahui bahwa secara umum
capaian kinerja urusan pertanahan mengalami peningkatan dari tahun
kecuali indikator penyelesaian izin lokasi. Pada tahun 2012 capaian
kinerja dari indikator lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah
negara telah mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan. Namun,
capaian dari penyelesaian izin lokasi tiap tahun masih mengalami
fluktuasi dan capaiannya belum dapat mencapai target yang telah
ditetapkan, yaitu sebesar 83,09% pada tahun 2012. Penyelesaian izin
lokasi yang hanya mencapai 83,09% dikarenakan wilayah kerja sangat
luas dan beban tugas yang relatif padat, namun belum didukung oleh
adanya kendaraan roda dua dan jumlah pegawai yang terbatas untuk
survey ke lokasi.
10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran strategis pertama Kabupaten Banyuwangi adalah
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Sasaran
ini merupakan penjabaran dari misi pertama dalam RPJMD yakni
Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean
Governance). Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 27
capaian sasaran tersebut utamanya dalam urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta
kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan
skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.
Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
secara umum masih bisa dipertahankan, bahkan beberapa indikator
lainnya mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari
persentase kepemilikan KTP yang mencapai 92,79 persen pada tahun
2012, dimana pada tahun sebelumnya (2011) persentasenya mencapai
77,43. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh masyarakat di
Kabupaten Banyuwangi telah memilki identitas penduduk dan telah
terdata oleh Dinas Kependudukan wilayah setempat. Begitu pula dengan
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yang persentasenya
meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan
yang terjadi pada indikator ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan
peningkatan yang terjadi pada indikator kepemilkikan KTP. Hal ini
disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.
Tabel 2. 15. Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Kepemilikan KTP (%) 51,78 60,50 70,15 77,43 92,79
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)
3,00 2,98 2,51 2,42 7,35
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Ada
Siak pihaklll
Ada
Siak pihak lll
Ada
Siak 2010
Ada
Siak 2010
Ada
Siak 2010
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Disamping indikator yang telah dijelaskan, ketersediaan data
kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
juga telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tahun 2008-2012.
Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dalam penyusunan
database dalam bidang kependudukan Kabupaten Banyuwangi dapat
dipertahankan.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 28
11. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi adalah
Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada
pengarusutamaan gender.Beberapa indikator kinerja yang digunakan
dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya persentase partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga
swasta, rasio KDRT dan persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.
Tabel 2. 16. Realisasi Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
14 15 14,95 3,99 39,89
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
85,00 86,00 85,05 47,50 47,63
Rasio KDRT 0,080 0,005 0,005 0,11 0,010
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
- 0,45 0,49 0,51 0,53
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara umum, sasaran indikator Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Banyuwangi masih dapat dipertahankan
meskipun tiap tahun capaiannya berbeda dan cenderung fluktuatif.
Namun rata-rata capaian kinerja tahun 2012 untuk sasaran Meningkatnya
program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan
gender mencapai 100,21% meningkat dibandingkan rata-rata capaian
pada tahun 2011 yang hanya mencapai 86,53%. Hal tersebut
mengartikan bahwa program-program pembangunan yang berbasis pada
kaum perempuan semakin meningkat.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam urusan keluarga
berencana adalah Meningkatnya peserta KB aktif. Untuk mengetahui
tingkat keberhasilan sasaran tersebut, maka beberapa indikator yang
digunakan antara lain adalah Rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio
akseptor KB, Cakupan peserta KB aktif.
Secara umum, indikator sasaran atas sasaran Meningkatnya
peserta KB aktif melebihi target (100% lebih) atau bermakna Baik Sekali
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 29
dibandingkan dengan target yang telah ditentukan ataupun capaian pada
tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja
capaian rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif yang masing-
masing mencapai 0,75 persen dan 75,2 persen pada tahun 2012. Secara
ringkas, capaian indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 17. RealisasiIndikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)
2 2 2 2 2
Rasio akseptor KB (%) 0,74 0,74 0,74 0,73 0,75
Cakupan peserta KB aktif (%) 73,58 73,6 74,01 73,3 75,2
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
N/A N/A N/A 40,6 39,7
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Capaian sasaran dalam indikator Meningkatnya peserta KB aktif
dipengaruhi oleh :
Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terutama
pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan
mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran;
Adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti
PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,
Perangkat Desa dan lintas sektor terkait dalam membina dan
memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan
kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada
umumnya
Adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab.
Banyuwangi beserta segenap komponen (swasta, perbankan,
koperasi, LSM, lembaga/organisasi keagamaan dan lintas sektor
lainnya.
13. Sosial
Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Banyuwangi
mmengemban sasaran meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial
masyarakat. indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran yang
diemban antara lain Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 30
panti rehabilitasi, PMKS yg memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Tabel 2. 18. RealisasiIndikator Urusan Sosial Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
56 58 60 65 46
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
0,0050% 0,0070% 0,011% 0,0092 0,139
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
0,0050% 0,0070% 0,011% 0,0092 0,139
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara umum diketahui bahwa semua indikator urusan sosial
masih dapat dipertahankan sebagai indikator pencapaian urusan sosial.
Pada tahun 2012, indikator yang mencapai target bahkan capaian
kinerjanya melebihi 100% sebanyak 2 indikator sasaran, sedangkan yang
tidak mencapai target hanya 1 indikator sasaran. Indikator sasaran yang
melebihi target yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang
capaian kinerjaanya sebesar 408,82% dan indikator sasaran Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang capaian kinerjanya
sebesar 408,82%, kedua indikator sasaran ini mengalami peningkatan
yang sangat signifikan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2011
yang masing-masing hanya mencapai 48,68% atau bermakna kurang
pada tahun 2011. Indikator sasaran yang tidak mencapai target pada
tahun 2012 adalah indikator sasaran Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi, dari target yang ditentukan 80 unit
sasaran sosial hanya terealisasi 46 unit sarana sosial sehingga capaian
kinerja sebesar 57,50%. Capaian kinerja sasaran ini menurun
dibandingkan dengan capaian sasaran tahun 2011 yang ditargetkan
sebesar 65 unit sarana sosial dan dapat terealisasi 65 unit sarana sosial,
sehingga capaian kinerja tahun 2011 sebesar 100%.
14. Ketenagakerjaan
Sasaran dalam urusan ketenagakerjaan adalah Menurunnya
tingkat pengangguran. Sasaran tersebut dapat diukur dengan beberapa
indikator seperti Angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi
angkatan kerja, dan Tingkat pengangguran terbuka. Seluruh indikator
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 31
tersebut telah memenuhi target pada tahun 2012, sehingga jika realisasi
yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah diperkirakan maka
capaiannya lebih dari 100 persen.
Gambar 2. 15. Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2008-2012
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Selain pemenuhan capaian dari target yang telah ditetapkan,
perkembangan indikator angka pasrtisipasi angkatan kerja dan tingkat
partisipasi angkatan kerja tahun 2008-2012 secara umum mengalami
peningkatan. Peningkatan tersebut juga diiringi dengan penuruan capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2012
capaiannya sebesar 3,71 persen lebih rendah 0,24 persen dibandingkan
dengan tahun 2011.
15. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Sasaran dalam penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil
Dan Menengah adalah Meningkatnya profesionalisme pengelolaan
koperasi dan UMKM. Dalam mengukur capaian kinerja urusan Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah dibutuhkan beberapa indikator
diantaranyaPersentase koperasi aktif (melaksanakan RAT), Jumlah UKM
non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, serta Usaha Mikro dan Kecil.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 32
Tabel 2. 19. RealisasiIndikator Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)
78% 79% 79% 79,68 82,60
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
20.400 20.700 20.800 20.946 21.420
Jumlah BPR/LKM 1.100 1.300 1.500 1.844 1.938
Usaha Mikro dan Kecil 8 13 24 29 36 Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 indikator kinerja
untuk sasaran Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan
UMKM dapat tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu masing-
masing diatas 100 % dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,82%,
capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai
sebesar 102,23%. Ada 1 indikator sasaran yang capaian kinerjanya
mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu Jumlah BPR/LKM dari
target yang ditentukan tahun 2012 sebesar 1.900 BPR/LKM terealisasi 1
.938 BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%. Pada tahun
2011 untuk indikator tersebut dari target yang ditentukan 1.700 BPR/LKM
terealisasi 1.884 BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar
108,47%.
16. Penanaman Modal
Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan penanaman modal
adalah Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMD.
Keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA), Rasio daya serap tenaga kerja, Peningkatan / penurunan
Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah).
Tabel 2. 20. RealisasiIndikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah investor berskala N/A N/A N/A 1 1
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 33
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
nasional PMDN/PMA (investor)
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Miliar Rp)
N/A N/A 748,28 80,88 62,338
Rasio daya serap tenaga kerja (orang)
N/A N/A 236 238 240
Peningkatan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar rupiah)
N/A N/A - 1 1
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2011 dan 2012 masih tetap sama. Berbeda
halnya dengan jumlah nilai investasi berskal nasional pada tahun 2012
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, capaian ini tergolong telah melebihi target yang ditetapkan
sebesar 50 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk rasio daya serap tenaga
kerja setiap tahun mengalami peningkatan.
17. Kebudayaan
Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi
mengemban sasaran meningkatnya upaya pelestarian dan
pengembangan budaya lokal. Adapun indikator yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan urusan kebudayaan diantaranya adalah
Penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni
dan budaya, dan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan.
Tabel 2. 21. Realisasi Indikator Urusan Kebudayaan
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- 3x 3x 4x 5x
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- 8 8 9 9
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
18 18 20 23 25
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara garis besar penyelenggaraan urusan kebudayaan
mempunyai capaian indikator yang meningkat dari tahun 2008-2012.Pada
tahun 2012, semua indikator dapat mencapai target yang telah
ditetapkansehingga rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau
bermakna Baik Sekali. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan
pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi betul-betul baik.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 34
Lebih lanjut, capaian sasaran Meningkatnya upaya pelestarian dan
pengembangan budaya local adalah sebagai berikut :
Indikator sasaran Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari
target yang ditentukan sebanyak 4 kali penyelenggaraan festival
seni dan budaya dapat terealisasi 4 kali penyelenggaraan festival
seni dan budaya dalam setahun, sehingga capaian kinerjanya
sebesar 100%. Even-even festival seni dan budaya di Banyuwangi
dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap seni
budaya yang terus berkembangan di Banyuwangi, namun juga
dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah
seperti HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Banyuwangi yang secara
rutin dilaksanakan setiap tahun.
Indikator sasaran Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari
target yang ditentukan sebesar 9 unit sarana dapat terealisasi 9
unit sarana sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% untuk
tahun 2012. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2011 yang
juga sebesar 100%.
Indikator sasaran Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan dari target yang ditentukan sebanyak 25 buah/tempat
benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat terealisasi 25
buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga
capaian kinerjanya sebesar 100% pada tahun 2012. Capaian
inisama dengan capaian kinerja pada tahun 2011 yaitu dari target
yang ditentukan 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar
budaya dapat terealisai 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan
cagar budaya, sehingga capaian kinerja 100%.
18. Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di
Kabupaten Banyuwangi memilki sasaran Meningkatnya kesadaran dan
penegakan hukum. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan yang
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat dilihat
dari indikator Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP serta
Kegiatan pembinaan politik daerah.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 35
Capaian indikator dalam urusan ini secara umum mengalami
peningkatan 100 persen atau lebih jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas, dan OKP yang semula mencapai 20 persen pada tahun 2010,
kemudian meningkat 100 persen pada tahun 2011 dengan capaian 40
persen. selanjutnya, pada tahun 2012, capaian ini meningkat lebih dari
100 persen. begitu pula dengan Kegiatan pembinaan politik daerah yang
telah dilakukan, kegiatan ini mencapai 95 persen pada tahun 2012.
Tabel 2. 22. RealisasiIndikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (%)
N/A N/A 20 40 90
Kegiatan pembinaan politik daerah (%)
N/A N/A 20 40 95
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan
Persandian
Dalam mewujudkan sasaran urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian yaitu Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih, dibutuhkan beberapa indikator yang
harus dicapai. Indikator-indikator tersebut diantaranya Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk, Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan,
Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan dan Administrasi Pemerintah, dan Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat.
Tabel 2. 23. RealisasiIndikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
Dan Persandian Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1:0,86 1:0,84 1:0,81 1:0,088 1:1,09
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
51,9 44,4 39,2 42,9 51,24
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
- 651 651 85 85
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 36
Pertumbuhan ekonomi 5,76 5,39 6.22 7.02 7.18
Kemiskinan 24,7 20,04 20,04 11,25 10,48
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah
tidak ada ada ada ada
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
75% 75% 76% 76% 77,29%
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan, secara umumcapaian kinerja sasarannya
mengalami perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, maka capaian
kinerja tahun 2012 mengalami penurunan meskipun sama-sama
bermakna Baik Sekali. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa
indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
20. Ketahanan Pangan
Penyelenggaran urusan ketahanan pangan di Kabupaten
Banyuwangi dapat diukur dari beberap indikator, antara lain produksi
gabah, beras, dan ketersediaan pangan. Indikator ini tidak lain bertujuan
untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing daerah dan
kemandirian ekonomi berbasis pertanian.
Gambar 2. 16. Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2008-2012
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 37
Produksi pangan utama berupa gabah maupun beras di
Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahun mengalami peningkatan.
Namun, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun
2012, capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,08 persen. Tidak
tercapainya indikator sasaran ini, disebabkan oleh:
1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang
cenderung meningkat, sehingga menyebabkan penurunan
produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen;
2. Terjadi alih fungsi komoditi tanaman pangan ke hortikultura,
sehingga menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan.
3. Terjadinya serangan organisme pengganggu tanamanyang
semakin meningkat dan bersifat sporadis, sehinggamempengaruhi
produksi dan kualitas tanaman;
4. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah dan produktivitas
lahan karena pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan
dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit
ditingkatkan secara signifikan.
5. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian terutama dalam
pemakaian pupuk berimbang dan penggunaan benih unggul
bersertifikat.
Peningkatan produksi beras maupun gabah di Kabupaten
Banyuwangi dikuatkan dengan persentase ketersediaan pangan utama
Kabupaten Banyuwangi, dimana pada tahun 2012 capaiannya sebesar
317,51 persen yang mengalami peningkatan 46,43 persen dibandingkan
dengan tahun 2011.
21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
memiliki sasaran Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam
masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator yang
digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini diantaranya Rata-rata
jumlah kelompok binaan PKK, Jumlah LSM, LPM Berprestasi, PKK aktif,
Posyandu aktif, dan Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 38
Tabel 2. 24. Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
- 70 70 217 80
Jumlah LSM - 217 217 217 88
LPM Berprestasi - 15 20 35 12
PKK aktif - 100 100 242 100
Posyandu aktif - 100 100 100 100
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
- 60 65 102 75
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator sasaran
dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
mengalami penurunan kuantitas pada tahun 2012. Hal ini tidak berarti
capaian kinerja yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Angka yang
ditargetkan untuk tiap indikator pada umumnya dapat terealisasi 100%
kecuali jumlah LSM dan LPM berprestasi.
Jumlah LSM ditargetkan dapat tembus sebanyak 217 LSM pada
tahun 2012, namin terealisasi sebesar 88 LSM, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 40,55 %, pada tahun 2011 mencapai 100 %. Di
lapangan dari hasil identifikasi sebenarnya jumlah LSM sebanyak 217
LSM, namun yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebanyak 88 LSM. Oleh karena itu, disamping untuk pencapaian target
indikator kinerja dan juga agar LSM mendapatkan legalitas, maka LSM
yang ada diharuskan mendaftarkan dan mengurusi segala administrasi
tentang pendirian LSM baru, serta sosialisasi dari Bakesbangpol tentang
pendirian LSM perlu ditingkatkan agar tidak ada LSM yang belum memiliki
legalitas hukum.
Sementara itu, LPM Berprestasi ditarget 40,00% pada tahun 2012,
hanya terealisasi sebesar 12,00%, sehingga capaian kinerja indikator
sasaran sebesar 30,00%, sementara pada tahun 2011 mencapai
116,67%. Penurunan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya
alam oleh LPM yang masih belum dikelola dengan baik dan optimal serta
minimnya batas waktu untuk kegiatan survey di lapangan, sehingga
mempengaruhi dalam penciptakan inovasi baru di bidang Tehnologi
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 39
22. Statistik
Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi dapat
diukur dengan indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan
Buku "PDRB kabupaten". Indikator ini memilki sasaran Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Indikator Kabupaten
Banyuwangi dalam Angka telah tersedia pada setiap tahun, sampai
dengan tahun 2012. Begitu pula dengan buku PDRB kabupaten, dimana
pada tahun 2012 telah tersedia.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 40
Tabel 2. 25. Realisasi Indikator Urusan StatistikTahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Buku "kabupaten dalam angka"
ada ada ada ada ada
Buku "PDRB kabupaten" - - - ada ada Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
23. Kearsipan
Indikator capaian kinerja yang digunakan unruk mengukur
penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku,
Peningkatan SDM pengelola kearsipan, dan Tersimpannya arsip inaktif
dan statis.
Tabel 2. 26. Realisasi Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Pengelolaan arsip secara baku 30% 30% 30% 13,6% 40%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
40% 40% 40% 50% 80%
Tersimpannya arsip inaktif dan statis
25% 30% 30% 30% 35%
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
indikator urusan kearsipan secara umum tiap tahun angkanya
mengalami peningkatan, begitu pula realisasi yang dilaksanakan sudah
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan arsip secara
baku atau SKPD yang mengetrapkan pengelolaan arsip secara baik dan
benar pada tahun 2012 mencapai 40% dengan capaian kinerja sebesar
100%. Peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2012 terealisasi
sebesar 80% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga
kinerjanya mencapai 100%. Sementara indikator Tersimpannya arsip
inaktif dan statis tahun 2012 ditargetkan 40% sudah dikirim ke Depo Arsip
dan sudah ditata serta disimpan dengan baik, sehingga arsip dapat
diselamatkan sewaktu-waktu dibutuhkan akan mudah untuk
menemukannya.
24. Komunikasi Dan Informatika
Penyelengaraan urusan komunikasi dan informatika bertujuan
dalam pencapaian sasaran Meningkatnya sarana informasi Kabupaten
Banyuwangi. Keberhasilan pencapaian urusan ini dapat dilihat dari
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 41
indikator Jumlah jaringan komunikasi, Jumlah surat kabar nasional/lokal,
Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Jumlah penyiaran TV lokal, Web site
milik pemerintah daerah. Secara umum, kelima indikator tersebut
mengalami peningkatan pada tahun 2012, kecuali untuk indikator Jumlah
penyiaran TV lokal dan web site milik pemerintah daerah.
Tabel 2. 27. RealisasiIndikator Urusan Komunikasi Dan Informatika
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah jaringan komunikasi (jaringan)
8 11 11 12 13
Jumlah surat kabar nasional/lokal (jenis)
15 15 15 15 18
Jumlah penyiaran radio/TV lokal (penyiaran/ tayang)
- 37/1 40/1 44/1 49/2
Jumlah penyiaran TV lokal (tayang)
1 1 1 1 1
Web site milik pemerintah daerah (website)
1 1 1 1 1
Jumlah jaringan komunikasi mulai mengalami peningkatan pada
tahun 2009 sebesar 3 unit jaringan. Kemudian kembali meningkat pada
tahun 2011 dan 2012 dengan capaian masing-masing sebanyak 1
jaringan. Sedangkan untuk jumlah surat kabar nasional/lokal yang
beredar, jumlahnya 15 jenis pada tahun 2008-2011. Selanjutnya, pada
tahun 2012, jumlahnya meningkat 2 jenis, sehingga jumlah surat kabar
yang beredar sebanyak 18 unit.
25. Perpustakaan
Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan
Arsip. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan perpustakaan yaitu
“Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan”.
Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya
sasaran ini diantaranyaJumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung
perpustakaan pertahun, dan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah.
Tabel 2. 28. RealisasiIndikator Urusan Perpustakaan
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah perpustakaan 1 1 1 1 1
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 42
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
38.543 40.029 47.648 32.909 288.000
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
40.542 47.648 48.861 56.575 56.112
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perpustakaan di
Kabupaten Banyuwangi masih dapat dipertahankan keberadaannya.
Sementara jumlah Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun semakin
meningkat, bahkan capaian kinerjanya pada tahun 2012 melampaui
target yang telah ditetapkan. Target yang ditentukan sebanyak 57.653
orang pengunjung terealisasi 288.000 orang pengunjung sehingga
capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 449,54%. Peningkatan ini
disebabkan adanya Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Khusus di
beberapa Kecamatan sebanyak 108 tempat.
Sementara itu, capaian kinerja indikator Koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2012 sebesar 95,75%. Tidak
tercapainya indikator sasaran Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah pada tahun2012 dikarenakan banyak buku yang rusak meskipun
pada tahun 2012 telah diadakan penambahan buku. Koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan daerah dari target yang ditentukan 58.610 buku
terealisasi sebesar 56.112 buku sehingga capaian kinerjanya hanya
mencapai 95,75 %
Upaya-upaya untuk meningkatkan indikator sasaran ini terus
dilakukan yaitu antara lain dengan menambah jumlah perpustakaan.
Pada tahun 2013 yang ditargetkan menambah 2 perpustakaan yaitu
bertempat di Kecamatan Genteng dan MOS (Mall of Sritanjung). Untuk
Perpustakan di Kecamatan Genteng direncanakan berbasis IT dan tahun
2012 sudah dilaksanakan kajian oleh Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Banyuwangi.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Fokus layanan pada urusan pilihan Kabupaten Banyuwangi, terdiri
dari delapan urusan antara lain urusan pertanian, kehutanan, energi dan
sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian, dan ketransmigrasian.
1. Pertanian
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 43
Salah satu fokus urusan pilihan adalah urusan pertanian dimana
urusan ini mengemban Sasaran meningkatnya daya saing daerah dan
kemandirian ekonomi berbasis pertanian.Indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja dalam urusan pertanian diantaranya adalah
produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar,
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi
sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, Kontribusi Produksi
kelompok petani terhadap PDRB, dan Cakupan bina kelompok petani.
Tabel 2. 29. RealisasiIndikator Urusan Pertanian
Tahun 2008-2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
60,36 62,51 67,94 65,22 65,30
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
49,28 49,18 49,23 46,59 46,19
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
9,04 8,99 8,99 8,19 7,73
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
- - 3,52 3,8 3,98
Cakupan bina kelompok petani 25,35 25,75 25,95 26,6 26,96 Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara umum, indikator sasaran dalam urusan pertanian telah
mengalami peningkatan tiap tahunnya.Pada tahun 2012, realisasi dari
target yang telah ditetapkan telah terpenuhi, kecuali indikator Kontribusi
sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, dengan target
49,27% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 45,15%, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 91,63%. Tidak tercapainya indikator
sasaran ini disebabkan berkembangnya sektor lainnya
yangmemanfaatkan lahan pertanian yang produktif, sehingga berdampak
pada pertumbuhan sektor pertanian yang hanya sekitar 5% di bawah
pertumbuhan sektor Pajak Hotel dan Restoran sebesar 9% dan masih di
bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Situasi ini
menggambarkan bahwa dalam jangka panjang, dominasi kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB semakin berkurang dan bergeser ke
sektor lain, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, Pajak Hotel
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 44
dan Restoran, perumahan, pertambangan dan penggalian serta sektor
jasa. Namun demikian, sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek
off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis
pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan
NTP bisa meningkat serta disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak
terpaut jauh dengan sektor non pertanian.
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
yang ditarget 9,05% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 7,60%,
sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,97%. Tidak
tercapainya indikator sasaran ini disebabkan :
Harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi oleh harga
di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya
perkebunan tanaman keras di tingkat domestik.Selain itu adanya alih
komoditi dari tanaman keras (perkebunan) ke tanaman hortikultura
dan tanaman pangan. Penyebab lainnya adalah proteksi dari
perkebunan besar negara/swasta yang hanya menanam tanaman
semusim seperti papaya, tebu dan pisang, karena lebih prospektif.
Adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang meningkat
dan kondisi kelembaban udara relatif tinggi sehingga memicu
meningkatnya OPT.
Menurunnya produktivitas perkebunan tanaman keras karena
sebagian sudah tua (kurang Produktif) dan sebagian lain tergolong
tanaman muda (belum berproduksi secara optimal) serta masih
dalam tahap peremajaan.
Meningkatnya biaya produksi tidak dibarengi dengan kualitas
pengelolaan.
2. Kehutanan
Hutan merupakan sumber kehidupan, yang perlu dilestarikan.
Upaya-upaya agar hutan tetap optimal fungsinya, dapat dilakukan dengan
merehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti
bantuan bibit tanaman penghijauan khususnya ditanam pada lahan kritis
yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari target
yang ditentukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,05% dapat
terealisasi 1,05 % sehingga capaian kinerjanya 100 % begitu juga pada
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 45
indikator sasaran kerusakan kawasan hutan dari target yang ditentukan
0,04% dapat terealisasi 0,04% sehingga capaian kinerja indikator sasaran
sebesar 100%.
Tabel 2. 30. RealisasiIndikator Urusan Kehutanan Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
0,9 1,01 1,01 1,03 1,05
Kerusakan Kawasan Hutan 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
1,06 1,06 1,06 1,63 1,52
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Dalam perkembangannya, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di
Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Sebaliknya, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi masih
belum berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kerusakan hutan
sebesar 0,04 dari tahun 2009-2012.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya
mineralbersinergidenganpelaksanaan kebijakan daerah dibidang
penanaman modal/investasi sebagaimanatertuang dalam RPJMD
Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015. Untuk mencapai sasaran ini
salah satunya digunakan indikator kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB.
Tabel 2. 31. Realisasi Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2008-
2012 Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
4,06 4,08 4,04 4,42 4,37
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB setiap
tahun mengalami fluktuasi. Namun secara garis besar dari tahun 2008-
2012 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB telah mengalami
peningkatan. Pada tahun 2008 capaian indikatornya sebesar 4,06%, terus
meningkat sampai tahun 2012 mencapai 4,37%. Capaian kinerja yang
dilaksanakan juga telah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 46
2012.Hal ini menandakan bahwa kinerja sektor pertambangan di
Kabupaten Banyuwangi masih dapat diperhitungkan kontribusinya
terhadapPDRB.
4. Pariwisata
Penyelenggaran urusan pariwisata memilki sasaran Meningkatnya
pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung,
Sukamade dan lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini diukur
dari beberapa indikator seperti Kunjungan wisata Domestik, Kunjungan
wisata Mancanegara, dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
Tabel 2. 32. RealisasiIndikator Urusan Pariwisata Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Kunjungan wisata Domestik (orang)
383.567 398.210 649.681 401.968 1.312.092
Kunjungan wisata Mancanegara (orang)
10.337 11.392 16.890 42.938 50.783
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
4,12% 4,39% 3,71% 0.11% 4,27%
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara umum, indikator dalam penyelenggaraan urusan
pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan
kunjungan wisata domestik yang sangat pesat terjadi pada tahun 2012,
dimana capaiannya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun
2011. Disamping itu, capaian ini melebihi target yang ditentukan pada
tahun 2012. Sama halnya dengan kunjungan wisata domestik, kunjungan
wisata mancanegara juga mengalami peningkatan pada setiap tahun,
dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2011. Untuk kontribusi sektor
pariwisata terhadap PDRB, pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar
4,16 persen dibandingkan dengan tahun 2011.
5. Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki
sasaran Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirianekonomi
berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan
perikanan tersebut digunakanbeberapa indikator diantaranya produksi
perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan, jumlah
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 47
nelayan yang dapat bantuan pemda, dan produksi perikanan kelompok
nelayan.
Tabel 2. 33. RealisasiIndikator Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Produksi perikanan 66.532 44.847 57.877 41.773 66.340
Konsumsi ikan 28 38 29 29,45 29.6
Cakupan bina kelompok nelayan
21 21 25 32 54
Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda
3 8 - 13 8
Produksi perikanan kelompok nelayan
192 240 201,6 135,1 148,6
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Capaian indikator kelautan dan perikanan secara umum
mengalami peningkatan. Begitu pula dengan capaian kinerja dari masing-
masing indikatornya yang telah mencapai bahkan melebihi target yang
telah ditentukan. Pada tahun 2012 indikator produksi perikanan mencapai
109,09%, konsumsi ikan mencapai 100%. Sementara cakupan bina
kelompok nelayan mencapai 145,95%, Jumlah nelayan yang dapat
bantuan Pemda mencapai 114,29% dan produksi perikanan kelompok
nelayan mencapai108,9%.
6. Perdagangan
Capaian penyelenggaran urusan perdagangan dapat diukur
dengan beberapa indikator seperti, Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB, Ekspor Bersih Perdagangan, Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal. Indikator tersebut tidak lain merupakan ukuran
untuk mengetahui capaian sasaran dalam Meningkatkan industri olahan
dan kreatif berbasis pertanian.
Tabel 2. 34. RealisasiIndikator Urusan Perdagangan Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
23,77 23,78 23,79 23,80 27,43
Ekspor Bersih Perdagangan
- 11.497.875 13.840.650 15.501.529 18.197.011
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- - - 24 27
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 48
Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi pada
setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan yang terbesar terjadi
pada tahun 2012, sebesar 3,63 persen. Begitu pula dengan Ekspor
Bersih Perdagangan yang mengalami peningkatan sebesar 2.695.482
pada tahun 2012.
7. Perindustrian
Pembangunan sektor industri di Kabupaten Banyuwangi selama
tahun 2012 menunjukkan kinerja yang positif, disebabkan situasi
perekonomian yang mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif.
Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan
unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan
sumbangan terhadap PDRB.
Tabel 2. 35. RealisasiIndikator Urusan Perindustrian
Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
5,62 5,66 5,65 5,67 6,16
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
- - 5% 5,5 9,65
Pertumbuhan Industri 4,16 4,83 4,83 4,87 6,52
Cakupan bina kelompok pengrajin - - - 11 16
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Secara umum, indikator di bidang perindustrian menunjukkan
kondisi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Begitupula capaian
kinerja dari indikator-indikator tersebut pada tahun 2012 dimana dapat
mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja
kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 108,45%, kontribusi
industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sebesar 160,83%,
pertumbuhan Industri sebesar 134,43, dan cakupan bina kelompok
pengrajin sebesar 100%.
8. Ketransmigrasian
Penyelenggaraan urusan ketransmigrasian di Kabupaten
Banyuwangi bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 49
program transmigrasi. Program transmigrasi yang dijalankan berupa
transmigran swakarsa (trans. umum, TSM,& TU).
Tabel 2. 36. RealisasiIndikator Urusan Ketransmigrasian Tahun 2008-2012
Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)
30,63 12,85 15,57 60,19 14,72
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012
Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM dan TU),
dengan target 17,66 persen pada tahun 2012, terealisasi sebesar 14,72
persen, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,35 persen.
Capaian ini termasuk katagori Baik karena dari jumlah transmigran yang
berhasil diberangkatkan pada tahun 2012 sebanyak 77 kepala keluarga
serta jumlah lokasi penempatannya juga bertambah dari 6 (enam) lokasi
menjadi 8 (delapan) lokasi penempatan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan,
domestik atau internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek
tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan
unggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi
daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya
manusia.
Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan
pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing
daerah terdiri dari:
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari
PDRB Kabupaten. Komponen terbesar dalam menunjang perekonomian
Kabupaten Banyuwangi adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan,
hotel dan restoran.Hal ini disebabkan karena Kabupaten Banyuwangi
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 50
merupakan produsen sektor primer terutama beras dan perikanan, dimana
merupakan salah satu lumbung beras Provinsi Jawa Timur dan produsen
ikan laut (Muncar).
Gambar 2. 17. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2009-2012
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
*Tahun 2012 merupakan proyeksi
Sedangkan untuk sektor bangunan, merupakan sektor terkecil dalam
menunjang perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Persentase sektor
bangunan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009-2012 capaiannya tetap,
yakni sebesar 1,09 persen.
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap
beberapa indikator, antara lain meliputi rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah
orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan
terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah
kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan
jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan
cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah
penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air
bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 51
menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan
HP/telepon.
Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing
daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam
mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan
antar-wilayah.
AksesibilitasDaerah
Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung
dengan beberapa indikator sebagai berikut:
a. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2012,
mengalami peningkatan sebesar 24,91 persen dibandingkan dengan
tahun 2011, sehingga capaian pada tahun 2012 sebesar 1.568.720
orang.
Tabel 2. 37. Jumlah Arus PenumpangTerangkut Angkutan Umum
(dalam 1 Tahun) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah arus penumpang Angkutan
Umum
N/A N/A N/A 1.255.914 1.568.720
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
b. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Per Tahun
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2012
sama dengan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum
ada perkembangan sarana transportasi.
Tabel 2. 38. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal
Bus
N/A N/A N/A 2/1/8 2/1/8
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Penataan Wilayah
a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 52
Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi
tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang
direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama dua tahun terakhir,
persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabuapeten Banyuwangi
dalam kondisi baik. Ketaatan ini salah satunya ditunjukkan dengan
rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2012 mengalami peningkatan
yang signifikan. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Tabel 2. 39. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Satuan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Ketaatan terhadap RTRW
Kondisi N/A N/A N/A
Baik Baik
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
b. Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah
produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan
RTRW. Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi tahun 2012
mengalami peningkatan 45 persen dibandingkan dengan tahun 2011.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten
Banyuwangi semakin meningkat.
Tabel 2. 40. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Satuan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Luas wilayah produktif
% N/A N/A N/A
57,65 83,85
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
c. Luas Wilayah Industri
Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan
Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan
RTRW. Luas wilayah industri juga mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 53
keberadaaan industri di Kabupaten Banyuwangi semakin berkembang
pada tahun 2012.
Tabel 2. 41. Persentase Luas Wilayah Industri Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Satuan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Luas wilayah industri
% N/A N/A N/A
2,2 2,39
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
d. Luas Wilayah Perkotaan
Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas
wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai
dengan RTRW.Luas wilayah perkotaan, pada tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 0,05 persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Tabel 2. 42. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Satuan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Luas wilayah perkotaan
% N/A N/A N/A 9,6 9,65
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Ketersediaan Air Bersih
Air Bersih (clean Water) adal ah air yang digunakan untuk
keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan
dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum(drinking water) Air
yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).
Tabel 2. 43. Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih N/A N/A 30.625 31.620 38.756
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 54
Rumah tangga pengguna air bersih pada tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan
tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011, peningkatan rumah tangga
pengguna air bersih mengalami peningkatan sebesar 3,25 persen
dibandingkan dengan tahun 2010. Dan pada tahun 2012,
peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu
22,57 persen sehingga capaiannya sebesar 38.756 rumah tangga.
Fasilitas Listrik dan Telepon
a. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator
yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah
tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut :
Tabel 2. 44. Jumlah Rumah Tangga yang BerlistrikTahun 2008 – 2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Rumah Tangga Berlistrik
N/A N/A N/A 49,85 71
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Ketersediaan Restoran (Persentase Jumlah Restoran
Menurut Jenis dan Kelas)
Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat
daya tarik investasi suatu daerah.Banyaknya restoran dan rumah
makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah
dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.Restoran adalah tempat
menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Pada
tahun 2012, jenis, kelas, dan jumlah restoran mengalami penurunan,
akan tetapi capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada
tahun 2012.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 55
Tabel 2. 45. Jenis, Kelas, dan Jumlah RestoranKabupaten Banyuwangi
Tahun 2008 – 2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
N/A N/A N/A 62 59
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Ketersediaan Penginapan
Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek
yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam
menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin
berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya
tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya
jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu
didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Namun pada tahun
2012, jumlah penginapan dan hotel di Kabupaten Banyuwangi
mengalami penurunan, namun capaian ini masih sesuai dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2012.
Tabel 2. 46. Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Hotel dan Penginapan
N/A N/A N/A 65 62
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
c. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Kemudahan Perijinan
Investasi yang akan masuk ke suatu daerah berkaitan dengan
daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus
dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya
kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan
perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah
dan tidak memerlukan waktu yang lama.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 56
Tabel 2. 47. Proses Perijinan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2008 – 2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Lama proses perijinan (%)
N/A N/A N/A 86,84 91,67
Penyelesaian ijin lokasi (%)
N/A N/A N/A 93 95
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Penyelesaian ijin lokasi bahwa tahun 2012 ditargetkan 97,7 %
penyelesaian ijin lokasi dari semua pemohon ijin lokasi namun hanya
terealisasi 95 % sehingga capaian kinerja sebesar 97,24 %. Tidak
tercapainya indikator sasaran ini disebabkan ada beberapa
permohonan yang tidak direalisasikan karena administrasi persyaratan
kurang lengkap, tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan
permasalahan lainnya.
b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan
Retribusi Daerah)
Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur
dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang
mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada
Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan
perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
(sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).
Tabel 2. 48. Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2008 – 2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jenis Pajak Daerah
N/A N/A N/A 11 11
Jenis Retribusi Daerah
N/A N/A N/A 36 36
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 57
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Jenis pajak dan retribusi daerah pada tahun 2011 dan 2012
tidak mengalami peningkatan. Artinya, pengenaan pajak dan retribusi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum
mengalami perkembangan pada tahun 2012.
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.Hal ini dapat
disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam
pembangunan.Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM
diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang
produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga
mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan
teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan
pembangunan nasional.
Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting
dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi
di daerah.Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka
peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja
dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana
beban ketergantungan penduduk.
Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam
kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber
daya manusia (SDM).Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas
tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam
negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat
ditentukan oleh tingkat pendidikan.Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin
baik kualitas tenaga kerjanya.Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah
dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah
menyelesaikan S1, S2 dan S3.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 58
Tabel 2. 49. Rasio Penduduk Berijazah Universitas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012
Uraian Satuan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3
Jiwa (ribu)
N/A N/A N/A N/A 25229
Jumlah Penduduk Jiwa (ribu)
N/A N/A N/A N/A 1.577.823
Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3
% N/A N/A N/A N/A
1,60
Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
Tingkat Ketergantungan
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya
beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia
dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum
produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua
atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia
diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati
masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia
kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat
digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada
penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio
ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis
penduduk dari sisi demografi.
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan
sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan
ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara
yang sedang berkembang.Dependency ratio merupakan salah satu
indikator demografi yang penting.Semakin tingginya persentase
dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Sedangkan persentase
dependencyratio yang semakin rendah menunjukkan semakin
rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 59
Tabel 2. 50. Rasio Ketergantungan Tahun 2008-2012
Kabupaten Banyuwangi
Uraian Satuan Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah penduduk < 15 thn dan >64
thn
Jiwa (ribu)
N/A N/A N/A N/A
439,454
Jumlah Penduduk Usia 15-64
Jiwa (ribu)
N/A N/A N/A N/A 1,012,467
Rasio ketergantungan
N/A N/A N/A N/A
0.43
Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 60
2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat
capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas
pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2014, meliputi prioritas
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh
pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang
dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan
pilihan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 61
Tabel 2.51. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Banyuwangi
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Pen
did
ika
n
APM (%) SD/MI 99.03 98.47 97.92 98.1 100.18% 98,36 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 74.57 80,45 73,58 84,32 114.60% 73,90 Dinas Pendidikan
SMA/SMK/MA 50.33 44,89 44,32 57,02 128.66% 46,31 Dinas Pendidikan
APK (%) SD/MI 108.96 106,56 108,66 102,91 94.71% 108,76 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 100 97,27 96,99 101,44 104.59% 99,99 Dinas Pendidikan
SMA/SMK/MA 66.29 59,25 60,29 76,68 127.19% 62,29 Dinas Pendidikan
APS (%) SD/MI 0.02 0,04 0,04 0,04 100.00% 0,03 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 0.35 0,48 0,49 0,44 89.80% 0,44 Dinas Pendidikan
SMA/SMK/MA 0.27 1,01 1,29 0,94 72.87% 1,07 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan SD/MI 99.75 99,96 99,75 99,86 100.11% 99,75 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 96.18 99,77 96,18 99,84 103.81% 96,18 Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 62
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
SMA/SMK/MA 96.45 97,12 95,78 99,31 103.69% 96 Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
SD/MI 97.2 97,16 96,76 101,51 104.91% 96,91 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 97.2 106,41 96,76 96,78 100.02% 96,91 Dinas Pendidikan
SMA/SMK/MA 71.29 59,52 52,01 65,60 126.13% 55,01 Dinas Pendidikan
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI 23.3 24,08 23,59 18,92 80.20% 23,48 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 37.75 37,34 38,06 25,68 67.47% 38,11 Dinas Pendidikan
SMA/SMK/MA 38.18 38,97 38,06 35,23 92.56% 38,11 Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf (%) 99,24-
98,67
99,33 98,45-
98,23
99,86 101,66 98,71-98,39 Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah 7.75 6,79 7,25 7,25 100.00% 7,75
Pendidikan Anak Usia Dini 57.77 75,44 54,39 78,00 143.41% 55,49 Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan SD/MI 99.69 99,98 99,69 101,69 102.01% 99,69 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 89.88 88,39 88,74 89,93 101.34% 89,13 Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 63
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Kes
eha
tan
Rasio posyandu per satuan balita 1.94 1,8 1,95 2,06 105.64% 1,94 Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
30.000 penduduk
142.18 142,18 142,18 318,24 223.83% 142,18 Dinas Kesehatan
Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk 01:14.6 15,5 1:14,53 1:14,53 100.00% 1:14,56 Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk 7.89 3,45 7,45 6,88 92.35% 7,55 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000
penduduk
1.55 0,5 2,19 2,13 97.26% 2,31 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga ahli gizi per 100.000
penduduk
2.8 0,65 2,31 2,06 89.18% 2,50 Dinas Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit 11 11 11 14 127.27% 11 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling 216 165 216 195 90.28% 216 Dinas Kesehatan
Jumlah Tenaga Medis 280 157 250 239 95.60% 260 Dinas Kesehatan
Keperawatan (perawat dan bidan) 1280 695 1250 1191 95.28% 1260 Dinas Kesehatan
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) 45 16 37 34 91.89% 40 Dinas Kesehatan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 64
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Tenaga kesehatan 90 19 60 54 90.00% 70 Dinas Kesehatan
Sanitarian 45 17 31 27 87.10% 34 Dinas Kesehatan
Ahli gizi 45 18 37 33 89.19% 40 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk 17.4 7,14 15,64 14,95 95.59% 16,23 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga keperawatan per 100.000
penduduk
44.73 21,57 44,05 41,61 94.46% 44,26 Dinas Kesehatan
Rasio tenaga Kesehatan per 1000
penduduk
5.59 1,12 3,75 3,38 90.13% 4,37 Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
80 56,1 81 76 93.83% 81 Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
97.2 92,3 95,4 94,9 99.48% 96,1 Dinas Kesehatan
Cakupan Desa / kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
100 77,4 90 71,40 79.33% 95 Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100% 100.00% 100% Dinas Kesehatan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 65
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
100% 100 100 100 126.67% 100% Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
15 54,45 15 19 113.37% 15 Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi 90 94,1 86 97,50 187.50% 88 Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas 100 100 100 187,5 100.00% 100 Dinas Kesehatan
Cakupan pembantu puskesmas 48.39 48,39 48,39 48,39 119.37% 48,39 Dinas Kesehatan
BOR (Bed Occupancy rate ) 70% 65,75 60 71,62 84.67% 65% RSUD
AVLOS ( Average Length of Stay) 7 hari 3,78 9 7,62 134.16% 8 hari RSUD
BTO (Bed Turn Over) 40 kali 57,34 50 67,08 76.50% 45 kali RSUD
TOI ( Turn Over Interval) 2 hari 2,15 4 3,06 80.27% 3 hari RSUD
Angka Kematian > 48 jam (GDR) 24 43,41 45 36,12 56.27% 40 RSUD
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 66
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Angka Kematian < 48 jam (NDR) 50 52,93 70 39,39 97.50% 60 RSUD
Pek
erja
an
Um
um
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik
98 90 92 89,7 100.00% 95 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Rasio Jaringan Irigasi 85% 85 85 85 102.35% 75% Dinas PU
Pengairan
Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
85% 85 85 87 56.05% 75% Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Persentase rumah tinggal bersanitasi 85.9 80,7 82 45,96 100.00% 83,5 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
40 50 55 55 100.00% 45 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
45 55 55 55 158.40% 50 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 67
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Rasio rumah layak huni 60 45 50 79,20 158.40% 50 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Rasio permukiman layak huni 60 45 50 79,20 100.00% 50 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Panjang jalan dilalui Roda 4 0.0008 0,0002 0,0002 0,0002 101.09% 0,0005 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda 4)
98 90 92 93 97.08% 95 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ( > 40 KM/Jam )
98.5 91 92,40 89,70 101.57% 94,90 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 68
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan
drainase/ saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m)
26.6 23400 25500 25900 83.33% 25,500 Dinas PU Bina
Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Sempadan jalan yang dipakai pedagang
kaki lima atau bangunan rumah liar
20 40 30 25 100.00% 30 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak tersumbat
100 68 78 78 103.09% 84 Dinas PU Pengairan
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik
100 97 97 100 100.01% 98 Dinas PU Pengairan
Lingkungan Pemukiman 54,972 94992 113991 113998 1420.00% 38.175 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Pembangunan waduk, embung dan
longstorege, cek dam, ground sill
40 10 25 355 125.00% 30 Dinas PU Pengairan
Pembangunan infrastruktur pengaman
pantai dan muara sungai
90 70 80 100 118.63% 80 Dinas PU Pengairan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 69
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Per
um
ah
an
Ra
kya
t
Rumah tangga pengguna air bersih 35,500 31620 32670 38756 100.00% 33,670 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Rumah tangga pengguna listrik 290,124 317062 326537 326537 48.43% 276.151 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Rumah tangga ber-Sanitasi 423,121 462356 476227 230618 100.00% 336.720 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Lingkungan pemukiman kumuh 34,260 38250 37150 37150 30.67% 36.100 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Rumah layak huni 1,585,016 106230
1
129600
7
397424 80.00% 1.469.200 Dinas PU Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata
Ruang
PE
N
AT
A
AN
RU
AN G Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
Luas Wilayah ber HPL/HGB
60% 38 40 32 100.00% 45% Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
PE
R
EN
C
AN
AA N
PE
MB
AN
GU
NA N Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100.00% Tersedia BAPPEDA
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 70
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100.00% Tersedia BAPPEDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100.00% Tersedia BAPPEDA
Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100.02% Tersedia BAPPEDA
PE
RH
UB
UN
GA
N
Jumlah arus penumpang angkutan umum 1,654,120 125591
4
156844
4
1568720 100.00% 1.584.129 Dishub kominfo
Rasio ijin trayek 0.00034 0,00032 0,00032 0,00032 100.00% 0,00034 Dishub kominfo
Jumlah uji kir angkutan umum 1.388 1,378 1,420 1,420 100.00% 1,420 Dishub kominfo
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal
Bis
2/1/8 2/1/8 2/1/8 2/1/8 100.00% 2/1/8 Dishub kominfo
Angkutan darat 0.001 0,0001 0,001 0,001 217.91% 0,001 Dishub kominfo
Kepemilikan KIR angkutan umum 40.34% 27,33 31,16 67,90 100.00% 34,56% Dishub kominfo
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 71
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR)
20 menit 20 20 20 100.00% 20 menit Dishub kominfo
Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum
37,500 37,500 37,500 37,500 136.36% 37.500 Dishub kominfo
Pemasangan Rambu-rambu 0.047 0,058 0,055 0,075 156.47% 0,052 Dishub kominfo
LIN
GK
UN
GA
N H
IDU
P
Persentase penanganan sampah 60 37,5 42,5 66,5 91.22% 45,5 Badan Lingkungan Hidup
Persentase Luas pemukiman yang tertata 60 20 37 33,75 58.48% 45 Badan Lingkungan Hidup
Pencemaran status mutu air 91 62 90 52,63 19.23% 90 Badan Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah rawan
longsor dan Sumber Mata Air
89 40 78 15 134.79% 81 Badan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal.
76.47 70,37 74,19 100 95.00% 75 Badan Lingkungan Hidup
Tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk
70% 30 40 38 117.65% 50% Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan 100 48 85 100 100.00% 90 Badan Lingkungan Hidup
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 72
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Sumber air/mata air dalam kondisi
baik/kondisi debit stabil
85 67 82 82 259.85% 83 Badan Lingkungan Hidup
PE
RT
AN
AH
AN
Lahan bersertifikat 16% 12% 13% 33,78 100.00% 14% Bag.Pemerintahan
Penyelesaian kasus tanah Negara 100% 100% 100% 100% 83.09% 100% Bag.Pemerintahan
Penyelesaian izin lokasi 91.40% 93% 97,7 81,18 100.00% 97,4% Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
KE
PE
ND
UD
UK
AN
DA
N
PE
NC
AT
AT
AN
SIP
IL
Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk
01:01.0 1,13 1 : 1,16 1 : 1,16 133.37% 1:1,07 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Rasio bayi berakte kelahiran 100 30,87 46 61,35 12.80% 65,0
Rasio pasangan berakte nikah 0.228 0,142 0,164 0,021 108.26% 0,186
Kepemilikan KTP (%) 99.64% 77,43 85,71 92,79 91.53% 93,19%
Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
16.31% 2,42 8,03 7,35 100.00% 10,79%
Ketersediaan database kependudukan
skala provinsi
ada SIAK
2010
SIAK
2010
SIAK 2010 100.00% ada
Siak 2010
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 73
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah 257.35% Sudah
PE
MB
ER
DA
YA
AN
PE
RE
MP
UA
N D
AN
PE
RL
IND
UN
GA
N A
NA
K
Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
16 3,99 15,5 39,89 55.71% 15 Kantor Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Perempuan
Partisipasi perempuan di lembaga swasta 86.5 47,50 85,5 47,63 142.86% 86,70
Rasio KDRT 0.008 0,11 0,007 0,010 100.00% 0,007
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah
umur
0.59 0,51 0,53 0,53 99.44% 0,54
Partisipasi angkatan kerja perempuan
(Legislatif)
16.17 18 16,09 16 4.57% 16,12
Partisipasi angkatan kerja perempuan
(Eksekutif)
38.42 5.677 38,28 1,75 114.39% 38,39
Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
93.45 75 85,5 97,80 100.00% 87,44
KE
LU
AR
GA
BE
RE
NC
AN
A D
AN
KE
LU
AR
GA
SE
JA
H
TE
RA
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 1,9 2 2 104.17% 2 Kantor Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Perempuan Rasio akseptor KB 0.74 0,73 0,72 0,75 103.30% 0,73
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 74
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Cakupan peserta KB aktif 74 73,3 72,8 75,2 95.43% 73
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
41 40,6 41,6 39,7 57.50% 41,5
SO
SIA
L
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi
100 65 80 46 408.82% 83 Dinas Tenaga Kerja, Sosial
dan Transmigrasi
PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0.57% 0,0092 0,034 0,139 408.82% 0,09%
Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
0.57% 0,0092 0,034 0,139 106.26% 0,09%
KE
TE
NA
GA
KE
RJ
AA
N
Angka partisipasi angkatan kerja 71.9 76,5 71,6 76,08 147.67% 71,70 Lintas SKPD
Angka sengketa pengusaha-pekerja per
tahun
1.72 2,12 1,72 2,54 106.26% 1,72 Dinas Tenaga Kerja, Sosial
dan Transmigrasi
Tingkat partisipasi angkatan kerja 71.9 68,34 71,6 76,08 251.14% 71,70
Pencari kerja yang ditempatkan 20.4 28,81 20,1 50,48 125,07 20,20
Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,74-3,74 3,95 3,64-
4,64
3,71 16.95% 3,31-4,31 Lintas SKPD
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 75
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Keselamatan dan perlindungan 83.63 87,47 74,57 12,64 100.00% 74,89 Dinas Tenaga Kerja, Sosial
dan Transmigrasi
Perselisihan buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah daerah
26.67 28,59 26,67 26,67 103.38% 26,67
KO
PE
RA
SI,
US
AH
A
KE
CIL
DA
N
ME
NE
NG
AH
Persentase koperasi aktif (melaksanakan
RAT)
81.10% 79,68 79,9 82,60 102.00% 80,3% Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 27,000 20946 21000 21420 102.00% 23.000
Jumlah BPR/LKM 3,000 1844 1900 1938 100.00% 2.250
Usaha Mikro dan Kecil 61 29 36 36 100.00% 44
PE
NA
NA
MA
N M
OD
AL
Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
1 1 1 1 124.68% 1 BAPPEDA
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)
50 80,88 50 62,338 100.84% 50
Rasio daya serap tenaga kerja 241 238 238 240 100.00% 239 Dinas Tenaga Kerja, Sosial
dan Transmigrasi
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi
PMDN (milyar rupiah)
1 1 1 1 100.00% 1 BAPPEDA
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 76
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
KE
BU
DA
YA
AN
Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
10 kali 4 5 5 100.00% 6x Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 10 9 9 9 100.00% 9
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
30 23 25 25 150.00% 27
KE
SA
TU
AN
BA
NG
SA
DA
N
PO
LIT
IK
DA
LA
M
NE
GE
RI Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
100% 40 60 90 158.33% 80% Bakebangpollinmas
Kegiatan pembinaan politik daerah 100% 40 60 95 129,76 80%
OT
ON
OM
I D
AE
RA
H,
PE
ME
RIN
TA
HA
N U
MU
M,
AD
MIN
IST
RA
SI
KE
UA
NG
AN
DA
ER
AH
,
PE
RA
NG
KA
T D
AE
RA
H,
KE
PE
GA
WA
IAN
DA
N
PE
RS
AN
DIA
N
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk
01:01.0 0,88 1 : 0,84 1,09 129,77 1:0,91 Satuan.Pol PP
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk
60 42,9 51,24 51,24 129,78 60,55 BakesbangPol
Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan
80 buah 85 80 85 100.00% 80 buah
Sistem informasi Pelayanan Perijinan
dan adiministrasi pemerintah
ada ada ada ada 109.89% ada BadanPelayanan Perizinan
Terpadu
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 77
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Penegakan PERDA 97% 9 91 100 108.33% 93% Bag.Pemerintahan
Cakupan patroli petugas Satpol PP 82 192 144 156 97.70% 192 Satuan.Pol PP
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
98% 82 87 85 100.00% 92%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
kabupaten
0.0002 0,0006 0,0009 0,0009 100.00% 0,0012 Bakebangpollinmas
Tingkat waktu tanggap (response time
rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
42% 75 80 80 100.00% 85%
Cakupan sarana prasarana perkantoran
pemerintahan desa yang baik
99% 90 93 93 166.67% 95% Bag.Pemerintahan
Sistim Informasi Manajemen Pemda 12 8 9 15 99.09% 10 Dishub kominfo
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 80% 76 78 77,29 95.09% 78% BAPPEDA
KE
T
AH
AN
AN
PA
N
GA N Ketersediaan pangan Gabah 872,230 702205 833572 792640 100.55% 847.840 Dinas Pertanian kehutanan
dan perkebunan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 78
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Beras (Ton) 502,122 442276 502122 504873,36 104.01% 502.122 kantor Ket.Pangan
Ketersediaan
pangan utama
301.28% 271,08 305,28 317,51 112.50% 303,94%
PE
MB
ER
DA
YA
AN
MA
SY
AR
AK
AT
DA
N D
ES
A Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM)
100 100 80 90 100.00% 85 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 100 217 80 80 40.55% 85
Jumlah LSM 217 217 217 88 30.00% 217
LPM Berprestasi 70 35 40 12 100.00% 50
PKK aktif 100 242 100 100 100.00% 100
Posyandu aktif 100 100 100 100 100.00% 100
Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
90 102 75 75 100.00% 80
Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
90 100 60 60 100.00% 70
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 79
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
ST
AT
I
ST
IK Buku "kabupaten dalam angka" ada ada ada ada 100.00% ada BAPPEDA
Buku "PDRB kabupaten" ada ada ada ada 100.00% ada
KE
AR
SIP
A
N
Pengelolaan arsip secara baku 70% 13,6 40 40 100.00% 50% Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Peningkatan SDM pengelola kearsipan 100% 50 80 80 100.00% 100%
Tersimpannya arsip inaktip dan statis 100% 30 35 35 100.00% 40%
KO
MU
NIK
AS
I D
AN
INF
OR
MA
SI
Jumlah jaringan komunikasi 13 12 13 13 100.00% 13 Dishub kominfo
Jumlah surat kabar nasional/local 18 15 18 18 100.00% 18
Jumlah penyiaran radio/TV local 57/2 44/1 49/2 49/2 100.00% 51/2
Jumlah penyiaran TV local 1 1 1 1 100.00% 1
Web site milik pemerintah daerah 1 1 1 1 100.00% 1
PE
RP
US
TA
KA
AN
Jumlah perpustakaan 3 1 1 1 499.54% 3 Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Jumlah pengunjung perpustakaan
pertahun
66,739 32909 57653 288000 95.74% 60.535
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 80
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
77500 56575 58610 56112 100.42% 64.700
PE
RT
AN
IAN
Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar
69.03 65,22 65,03 65,30 93.75% 66,33 Dinas Pertanian, kehutanan
dan perkebunan
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan
terhadap PDRB
49.1 46,59 49,27 46,19 85.41% 49,30
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman
keras) terhadap PDRB
9.17 8,19 9,05 7,73 103.11% 9,12
Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB
4.36 3,8 3,86 3,98 103.10% 4,03
Cakupan bina kelompok petani 26.95 26,6 26,15 26,96 100.00% 26,55
KE
HU
TA
NA
N Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1.1 1,03 1,05 1,05 100.00% 1,07 Dinas Pertanian, kehutanan
dan perkebunan
Kerusakan Kawasan Hutan 0.03 0,04 0,04 0,04 142.06% 0,04
Kontribusi sektor kehutanan terhadap
PDRB
1.09 1,63 1,07 1,52 108.17% 1,07
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 81
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
EN
ER
GI
DA
N
SU
MB
ER
DA
YA
MIN
E
RA
L Kontribusi sektor pertambangan terhadap
PDRB
4.04 4,425 4,04 4,37 166.91% 4,04 Dinas Perindustrian,
Perdagangan
&Pertambangan
P A R I W IS A T A Kunjungan wisata Domestik 1,046,318 401968 786114 1312092 248.49% 864.725 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Kunjungan wisata Mancanegara 27,202 42933 20437 50783 115.09% 22.481
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB
3.71% 4,25 3,71 4,27 109.09% 3,71%
KE
LA
UT
AN
DA
N
PE
RIK
AN
AN
Produksi perikanan 70,388 41773 60810 66340 100.00% 63.242 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Konsumsi ikan 30.5 29,45 29,6 29,6 145.95% 29,9
Cakupan bina kelompok nelayan 57 32 37 54 114.29% 44
Jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda
pd thn n
13 13 7 8 108.39% 9
Produksi perikanan kelompok nelayan 388.8 135,1 137,1 148,6 115.20% 260,4
PE
R
DA
GA
NG
AN
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap
PDRB
23.84 23,80 23,81 27,43 106.03% 23,82 Dinas Perdagangan
Perindustrian dan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 82
Urusan Indikator Jenjang/ Jenis
Target
Capaian
Kinerja
RPJMD
2015
Realisa
si
Kinerja
2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2012 Target
Kinerja
RKPD 2013
SKPD Penanggung Jawab
Target
RKPD
Realisasi
RKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9
Ekspor Bersih Perdagangan 22,144,93
4
155015
29
171623
08
18197011 100.00% 18.823.187 Pertambangan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha
informal
36
kelompok
24 27 27 108.45% 30 kelompok
PE
RIN
DU
ST
RIA
N
Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB
5.71 5,67 5,68 6,16 160.83% 5,69 Dinas Perdagangan
Perindustrian dan
Pertambangan
Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor Industri
7.50% 5,5 6,0 9,65 134.43% 6,5%
Pertumbuhan Industri. 4.88 4,84 4,85 6,52 100.00% 4,86
Cakupan bina kelompok pengrajin 45 Sentra 11 16 16 83.35% 25 Sentra Dinas Koperasi dan UMKM
TR
A
NS
MIG
RA
S
I
Transmigran swakarsa (trans. umum,
TSM, & TU)
21.15 60,19 17,66 14,72 18,94 Dinas Tenaga Kerja, Sosial
dan Transmigrasi
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 83
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 84
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
Tabel 2. 52. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya
No
Isu Strategis Ekonomi
Nasional Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi
1.
Kondisi fundamental makro
ekonomi nasional masih
relative kuat dalam
menghadapi krisis eropa
Perekonomian Jawa Timur
masih ditopang oleh
konsumsi masyarakat
Struktur ekonomi
Banyuwangi ditopang oleh
sektor Primer dan Tersier
2.
Pertumbuhan ekonomi
Indonesia diprediksikan
masih diatas 6%
Pertumbuhan ekonomi dua
tahun terakhir merupakan
yang tertinggi di Pulau Jawa
Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Banyuwangi
mendekati Jawa Timur
3.
Indonesia menjadi salah
satu negara dengan GDP
perkapita tertinggi di dunia
tahun 2012 (peringkat 15)
Konstribusi Jatim terhadap
PDB merupakan peringkat
kedua setelah DKI
Kabupaten Banyuwangi
berkonstribusi besar dalam
pertanian Jawa Timur
4.
Kesiapan indonesia dalam
mengahadapi MEA masih
terkendala kualitas SDM
dan infrastruktur
Jatim telah berupaya
meningkatkan perdagangan
antar pulau dengan
menempatkan perwakilan
dagangnya di beberapa
provinsi
Masih belum tertatanya
berbagai aspek dalam
upaya menunjang
keberhasilan pelaksanaan
MEA
5.
Masih banyaknya
penambangan dan
penebangan liar dikawasan
hutan dan orientasi
ekonomi yang belum
memperhatikan lingkungan
Pembangunan ekonomi Jatim
dalam RPJMD telah
memasukan aspek
lingkungan namun belum
terimplementasi secara
optmal
Pembangunan berwawasan
lingkungan masih
terkendala berbagai hal
6.
Demonstrasi buruh masih
kerap terjadi meskipun
regulasi terhadap
peningkatan UMR
berdasarkan kriteria hidup
layak sudah mulai
diimplementasikan
TPT jatim masih menjadi
permasalahan khususnya
dibeberapa wialyah
TPT Kabupaten
Banyuwangi masih tinggi
7.
Peringkat investasi
Indonesia masih relative
baik meskipun perlu
ditingkatkan
Investasi masih terkendala
permasalahan birokrasi dan
infrastruktur
Investasi masih terkendala
aspek perijinan dan
birokrasi yang panjang.
8. Reformasi birokrasi belum
berjalan sepenuhnya dan
Belum sepenuhnya kebijakan
antar daerah dan provinsi
Masih belum sinerginya
program pembangunan
lintas dan antar sektoral
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 85
No
Isu Strategis Ekonomi
Nasional Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi
masih maraknya korupsi terintegrasi dan bersinergi
9.
Peringkat inovasi Indonesia
no 50 tahun 2012 masih
lebih rendah dibandingkan
beberapa Negara di ASEAN
Kualitas SDM yang dicirikan
oleh IPM masih relatif
tertinggal dibandingkan
dengan provinsi lain
IPM Kabupaten
Banyuwangimasih rendah
dibandingkan dengan
provinsi Jawa Timur
10.
Tingkat kemiskinan dan
capian indicator MDGs
Indonesia lainnya masih
belum memenuhi target
Kemiskinan masih menjadi
permasalahan terbesar selain
ketimpangan antar wilayah
Meskipun angka kemiskinan
semakin menurun namun
masih perlu terus dikurangi
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
Tabel 2. 53. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Urusan Permasalahan
1. Pendidikan 1. Masih tingginya angka buta aksara
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD
3. Masih relatif tinginya angka mengulang tingkat Sekolah Dasar
4. Masih relatif tingginya angka DO tingkat SLTP
5. Masih relatif tinggi angka D/O pada jenjang SLTA
6. Masih rendahnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang
bersekolah di SLTA
7. Masih terjadinya disparitas kualitas pendidikan antara perkotaan dan
perdesaaan
8. Rendahnya APK PAUD
9. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan
pendidikan
10. Kualitas sumber daya manusia pendidikan yang belum memadai dan
merata.
11. Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan
2. Kesehatan 1. Masih kurangnya tenaga Perawatan, tenaga Administrasi dan tenaga
Penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
2. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng saat ini berbentuk SKPD-BLUD,
tetapi dalam pencairan Anggaran belum menggunakan pencairan sistem
BLUD, sehingga kurang fleksibel untuk mengatasi hal-hal yang sangat
mendesak dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PPK-BLUD
3. Kurangnya sarana Transportasi untuk merujuk pasien, baik rujukan
Horisontal antar Rumah Sakit didalam Kabupaten Banyuwangi maupun
Rujukan Vertikal ke Rumah Sakit yang lebih tinggi di luar kota, karena
sarana Ambulance sudah tidak memenuhi syarat lagi
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 86
No Urusan Permasalahan
4. Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cakupan layanan
belum ideal
5. Rendahnya PHBS masyarakat
6. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
kesehatan
7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan
3. Pekerjaan Umum 1. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam pemanfaatan
teknologi informasi (TI)
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional urusan kebina
margaan.
3. Luasnya coverage wilayah Kabupaten Banyuwangi.
4. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding
dengan penyediaan infrastruktur jalan
4. Perumahan Rakyat 1. Minimnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman
2. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan permukiman
5. Penataan Ruang 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi
pemanfaatan tata ruang.
2. Rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Tata
Ruang , tata bangunan dan lingkungan.
3. Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang.
6. Perencanaan
Pembangunan
1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM)
2. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses perencanaan
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk
menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun
masing-masing SKPD
7 Perhubungan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik jalan kendaraan
(KIR)
8 Lingkungan Hidup 1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup, terlihat
banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang
sampah dan material di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang
masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik
2. Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam
pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah sehingga
keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan
masyarakat adanya pencemaran lingkungan
3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan komplek,
berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya
menunjukkan keberhasilan yang signifikan.
4. Banyaknya perubahan terhadap kulitas lingkungan hidup akibat aktivitas
masyarakat yang terus meningkat
5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup,
terutama masyarakat dekat bantaran sungai.
6. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih belum dilaksanakan
secara maksimal.
7. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi
merusak lingkungan masih lemah.
9 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1. Permasalahan dalam hal kelancaran pelayanan masyarakat yang
disebabkan oleh banyaknya pengajuan pelayanan se Kabupaten
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 87
No Urusan Permasalahan
Banyuwangi sedangkan tenaga yang tersedia sangat terbatas
10. Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan anak
1. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai
bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi
2. Masih tingginya budaya patriarki dan ketimpangan gender serta kurangnya
pemahaman masyarakat tentang undang-undang nomor 23 tahun 2004
tentang PKDRT dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak
3. Keterlibatan peran organisasi permpuan dalam pengambilan kebijakan
belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembanguna
belum terlaksana secara maksimal
11 Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera
1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi garis
komando ke bawah (tingkat kecamatan) terputus, karena tidak ada UPTB
sebagai tenaga pengendali lapangan terhadap PLKB, selain itu disebabkan
karena purna tugas (pensiun), meninggal, mutasi ke SKPD yang lain dalam
rangka promosi jabatan dan tidak ada penerimaan PLKB baru.
12 Sosial 1. Kinerja Tenaga TKSK dan PSM Tingkat lanjut masih belum optimal
mengantisipasi permasalahan sosial di wilayahnya
2. Program dan kegiatan masih belum bisa mengcover seluruh masalah-
masalah social yang terjadi. Update data PMKS belum maksimal
3. Belum adanya rumah singgah di Kab. Banyuwangi, sehingga pemulangan
orang terlantar sampai ketempat tujuan harus beristirahat di Stasiun Kereta
Api
4. Perlu dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan wadah
ketrampilan bagi pencari kerja untuk hidup lebih mandiri
5. Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki guna kelancaran distribusi
bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan
untuk penyaluran bantuan bencana
13 Ketenagakerjaan 1. Para Pencari Kerja masih banyak yang menunggu lowongan kerja pada
sektor informal, artinya ketertarikan pada sektor wirausaha masih menjadi
minim.
2. Banyak perusahaan tidak melaporkan tenaga kerja yang sudah direkrut
sehingga kesulitan data pencari kerja yang sudah ditempatkan.
3. Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga
kerja perusahaannya.
4. Pelaksanaan masih relatif kurang karena hanya 2 bulan sehingga sasaran
kurang memadai.
14 Koperasi dan UKM 1. Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi
2. Koperasi yang dapat melaksanakan RAT baru 79,68 persen
3. Rendahnya penguasaan manajemen dan teknologi informasi bagi
pengelola koperasi dan pelaku UMKM
4. Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi koperasi dan pelaku UMKM
5. Masih kurangnya peran koperasi dalam mendukung pengembangan dan
penguatan UMKM
6. Belum optimalnya peran klinik UMKM
7. Belum optimalnya pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku UMKM
8. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk UMKM dibandingkan
dengan produk-produk sejenis dari daerah lain
9. UMKM masih kesulitan dalam mencari akses/pangsa pasar untuk
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 88
No Urusan Permasalahan
memasarkan produk-produknya
10. Rendahnya penguasaan manajemen bagi pengelola koperasi
11. Minimnya fasilitas permodalan bagi pelaku usaha koperasi
12. Masih adanya permodalan dalam tahap musyawarah
15 Penanaman modal 1. Rendahnya kualitas dan profesionalisme petugas di lapangan.
2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk
melakukan pengurusan terkait izin.
3. Masih rendahnya kesadaran PMA dan PMDN untuk menyampaikan
laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
16 Kebudayaan 1. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni di bidang Pengelolaan
benda koleksi museum
2. Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas
3. Pengelolaan lembaga-lembagakesenian daerah masih lemah
4. Sarana pengembangan seni, budaya, adat/tradisi masih sangat terbatas
5. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni di bidang Pengelolaan
benda koleksi museum dan cagar budaya
17 Kepemudaan dan
Olahraga
1. Belum validnya data pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi.
2. Kerja sama dengan fihak ketiga belum maksimal.
3. Setiap kecamatan belum memiliki gedung olahraga/Balai kegiatan
Pemuda.
18 Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
1. Masih adanya gejolak yang sering timbul di masyarakat, akibat informasi
yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat
2. Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki kantor BPBD, sehingga
berakibat pada kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat yang
terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan
bencana
3. Minimnya sumberdaya yang dimiliki sementara tugas penanggulangan
bencana kadang tidak dapat diprediksi belum lagi perlunya staf untuk
selalu bersiaga di posko yang ada
4. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan tentang kebencanaan
19 Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,Perangkat
Daerah,Kepegawaian
dan Persandian
1. Volume dan beban tugas yang cukup besar serta terbatasnya tenaga yang
berkualifikasi tertentu (Akuntan, Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Aset,
PPNS dan Auditor).
2. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dalam satu
tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan SKPD yang ada
mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas.
3. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SMPN,
SMAN / SMKN untuk prosentase cakupan pembinaan dalam satu tahun
masih kecil mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada.
4. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalisme tenaga
pengawas/auditor dan aparatur pemerintah.
5. Masih kurangnya tingkat pemahaman pengguna jasa pelayanan
kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
6. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi
mengingat kompleksnya tugas dan tanggungjawab pelayanan
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 89
No Urusan Permasalahan
kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat.
20 Ketahanan Pangan 1. Keamanan pangan belum menjadi fokus / perhatian utama di masyarakat,
utamanya pelaku usaha produk- produk pangan
2. Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian pangan daerah
21. Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
1. Belum maksimalnya peran pemerintahan desa/ Kelurahan dalam fungsi
pelayanan publik, regulasi dan pemberdayaan Masyarakat.
2. Belum maksimalnya kemampuan pemerintah desa/ kelurahan,
kelembagaan dan keswadayaan serta gotong royong dalam program
pemberdayaan masyarakat.
3. Belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur dan Standar
Pelayanan Publik membuat realisasi anggaran masih tergantung pada
petunjuk teknis yang proses penetepannya melalui Surat Keputusan Bupati
Banyuwangi.
22. Kearsipan 1. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai terutama
kurang tersedianya depo penyimpanan arsip yang layak, sehingga arsip
SKPD yang telah dikirim ke Depo Arsip tidak dapat diolah dan disimpan
dengan baik
2. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip
3. Belum adanya pejabat Arsiparis
23. Komunikasi dan
Informatika
1. Kurangnya Kesadaran diri masyarakat akan pentingnya penataan
frekuensi radio.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dibidang Teknologi dan Informasi
yang mendukung pelaksanaan E-Government pada Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, baik dalam kualitas SDM maupun kuantitas yang
menangani permasalahan IT.
3. Kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi sehingga kinerja
penyebarluasa informasi kurang maksimal.
24. Perpustakaan 1. Kurangnya SDM yang menangani pelayanan perpustakaan .
2. Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan perpustakaan
3. Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
25. Pertanahan 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah.
2. Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin penggunaan pemanfaatan
tanah.
3. Masih tingginya okupansi masyarakat terhadap tanah-tanah negara
1. Pertanian 1. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian
2. Kurang optimalnya peran penyuluh/pendamping pertanian
3. Belum optimalnya pemanfaatan akses pasar dan permodalan
4. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian
5. Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani dengan harga yang diterima
petani, sehingga menyebabkan NilaiTukarPetani (NTP) masih rendah
6. Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi
pasar, lemahnya kelembagaan petani menyebabkan daya saing rendah
7. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sempitnya luas
areal kepemilikan petani dan menurunnya kesuburan tanah
8. Terjadinya anomali iklim, tanpa penguasaan untuk menanggulanginya
mengakibatkan peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT)
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 90
No Urusan Permasalahan
9. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan
hasil panen menjadi produk olahan
10. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan pertanian dengan
kegiatan pembangunan lainnya
11. Belum optimalnya peran Penyuluh/Penmping pertanian
12. Belum optimalnya koordinasi antara lembaga pemerintah,
Swasta dan kelompok tani
2. Kehutanan 1. Kurangnya ketersediaan benih bermutu
2. kelembagaan kelompok tani kehutanan belum sepenuhnya berjalan sesuai
fungsinya
3. Fluktuasi harga kayu pada saat panen raya
4. Pengelolaan sumberdaya alam yang masih kurang peduli terhadap
dampak lingkungan
5. Kurang optimalnya usaha konservasi sumberdaya alam
6. Perubahan iklim global yang tidak dapat diprediksi menyebabkan
kekurangan air di lahan tanam
7. Abrasi pantai karena gelombang pasang dan ulah manusia
8. Pengawasan terhadap Pengelolaan sumber daya alam yang masih
kurang optimal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas
lingkungan
9. Kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi hutan dan lahan masih
rendah, sehingga mengancam kelestarian hutan dan menimbulkan
bencana
10. Alihfungsi komoditi tanaman perkebunan tahunan ke tanaman musiman
pada Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan area tangkapan air
hujan tidak berfungsi sebagai penahan air permukaan, sehingga
mengakibatkan banjir dan penurunan debit air
3. Energi dan Sumber
Daya Mineral
1. Dari pengawasan kegiatan usaha pertambangan diperoleh hasil bahwa
selain banyak usaha pertambangan yang tanpa ijin, juga sangat berpotensi
merusak lingkungan.
2. Masih tingginya tingkat konsumsi terhadap energi yang tidak terbarukan
3. Penggunaan energy tak terbarukan masih belum efisien
4. Belum optimalnya penggunaan energy terbarukan
5. Maraknya pertambangan tanpa izin ( PETI )
6. Belum optimalnya pengelolaan air bawah tanah ( ABT )
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 91
No Urusan Permasalahan
4. Pariwisata 1. SDM yang ada belum berjalan secara optimal
2. Sulitnya transportasi munuju lokasi obyek wisata
3. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola
obyek wisata
4. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya
tarik wisata bagi pramuwisata
5. Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum
(RHU) dan maupun Hotel / rumah makan melaporkan kunjungan wisata
6. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan
7. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan Mass
media
8. Belum maksimalnya akses menuju obyek wisata dan sarana/prasarana
obyek wisata
9. Rendahnya SDM pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata
10. Belum mantapnya koordinasi para pengelola dan pelaku pariwisata
11. Belum maksimalnya promosi dan pemanfaatan destinasi wisata
12. Belum maksimalnya upaya integrasi kegiatan antar destinasi wisata dalam
daerah dan kerjasama luar daerah
5. Kelautan dan
Perikanan
1. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan antara lain tidak
memiliki SIUP/SIPI atau sudah kadaluarsanya SIUP/SIPI yang dimiliki.
2. Menurunnya SDI di Selat Bali sebagai akibat overfishing, pencemaran air
laut, cara penangkapan yang tidakramahlingkungan.
3. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bagi para
pelanggar aturan
4. Belum optimalnya kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap dan budidaya
6. Perdagangan 1. Belum terbentuknya BPSK untuk penyelesaian pengaduan konsumen
sehingga pengaduan konsumen belum tertangani dengan baik sesuai
peraturan perundangan. Solusinya adalah merencanakan dan
menganggarkan sosialisasi dan pembentukan BPSK sekaligus
mengadakan recruitmen personil BPSK pada tahun 2013
2. Pameran yang telah diikuti kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal
menjadi sarana promosi baik produk unggulan maupun potensi Kabupaten
Banyuwangi secara keseluruhan.
3. Belum memiliki peralatan untuk uji kadar bahan kimia berbahaya untuk
makanan
7. Perindustrian 1. Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih rendah dibandingkan
dengan produk-produk sejenis dari daerah lain.
2. Cakupan pemasaran produk-produk IKM khususnya industri rumah tangga
masih sangat terbatas di wilayah lokal sekitar domisili IKM tersebut.
3. Masih kurangnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku IKM
4. Masih banyak IKM yang visible tapi belum bankable sehingga masih
kesulitan dalam mengakses kredit dari perbankan
8. Transmigrasi 1. Di daerah lokasi transmigrasi masih terdapat sarana air bersih yang kurang
memadai
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 II - 92
No Urusan Permasalahan
2. Lokasi transmigrasi ada yang masih relatif jauh dari ibukota kabupaten
3. Di lokasi transmigrasi tenaga pendidik/pengajar masih sangat kurang