BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG...BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG ... kehidupan manusia...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG...BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG ... kehidupan manusia...
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk merupakan
penjabaran dari diberlakukannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Nganjuk yang merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah
yang bertugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam
rangka penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan
tugasnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat strategis
mengingat lingkungan hidup merupakan wahana bagi kelangsungan
kehidupan. Kualitas lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas
kehidupan manusia sehingga memerlukan penanganan yang serius dan
memerlukan komitmen semua pihak.
Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup tidak lain
disebabkan oleh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Bentuk penurunan
kualitas lingkungan tersebut berupa polusi baik udara, air, maupun tanah,
sehingga memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas kehidupan
masyarakat, Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk menjaga,
melindungi sekaligus melestarikan keberadaan lingkungan hidup melalui
berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dengan kewenangan
menyelenggarakan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Lingkungan Hidup
melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat
berkaitan dengan lingkungan hidup seperti : pengendalian pencemaran
lingkungan baik akibat aktivitas industri maupun aktivitas rumah tangga,
penanaman, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan dan kegiatan-kegiatan lain yang ditengarai dapat menimbulkan
dampak terhadap lingkungan.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2
Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengelola Lingkungan Hidup di
Kabupaten Nganjuk telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna
merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (RPJMD)
maupun Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, serta mempertimbangkan
kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk
merupakan suatu proses yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk periode
tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2023 secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang akan timbul.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan
strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan
jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi,
program, dan kegiatan lingkungan hidup. Renstra secara sistematis
mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang
diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana
pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat
diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan
kemampuan anggaran pembiayaan.
Secara umum Renstra merupakan tolok ukur penilaian
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup serta untuk
mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan
hidup, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 3
pemerintahan , Renstra menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran
kinerja instansi pemerintah.
Harus disadari bahwa keberhasilan pembangunan Pengelolaan
Lingkungan Hidup bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah, tetapi
juga menjadi tanggungjawab para pihak (stakeholders) terkait bersama
seluruh masyarakat, untuk bersinergi mengelola lingkungan secara bijak
dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada.
I.2 LANDASAN HUKUM
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
2018-2023 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping
memberikan aspek legal, memberikan gambaran tentang komponen-
komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan
standar yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan Rencana
Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang No.5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dengan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun1990 nomor 49);
3. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 187);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 dan
tambahan lembaran negara nomor 4286);
5. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 32 dan
tambahan lembaran negara nomor 4377);
6. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 104 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4421);
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 4
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 dan tambahan lembaran
negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 dan
tambahan lembaran negara nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 nomor 140 dan tambahan lembaran negara Republik
Indonesia nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 nomor 96 dan tambahan lembaran negara Republik
Indonesia nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 nomor 132 dan tambahan lembaran negara
Republik Indonesia nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 129);
14. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 nomor 20);
15. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 45
dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4365 );
16. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 5
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 19 dan tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 4815 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228 dan tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 5941 );
18. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2 dan tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 6178 );
19. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD
dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata
cara Perubahan RPJPD ,RPJMD dan RKPD
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.69/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/2017 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD
24. Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung.
25. Peraturan Bupati Nganjuk No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 6
26. Peraturan Bupati Nganjuk No. 59 Tahun 2018 tentang Kebijakan
dan Strategi Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah
dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi
lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian
Visi dan Misi tujuan, strategi, program, dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang terarah,
efektif dan berkesinambungan
.Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah juga sebagai
pijakan dasar menyusun Rencana Kerja, juga pijakan penyusunan
RKA dan sebagai bahan evaluasi perencanaan kerja dan evaluasi
kinerja.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Daerah tahun 2018- 2023 adalah
1) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup
selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD serta
pencapaian sasaran yang tepat dalam pengelolaan sumber
daya alam, agar diupayakan sebisa mungkin tetap berfungsi
sebagaimana mestinya, sehingga tercipta kondisi lingkungan
Kabupaten Nganjuk yang lebih baik.
2) Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Nganjuk selama periode tahun 2018-2023;
3) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk
(rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan
yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKA - SKPD;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 7
4) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar
dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk baik tahunan maupun
lima tahunan.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.2 Sumber Daya
II.3 Kinerja Pelayanan
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan
III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
VI.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 8
LINGKUNGAN HIDUP
VI.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK)
BAB VIII : PENUTUP
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun
2016 Tentang Kedudukan dan SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Dan untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut , Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perijinan dan Pengawasan,
Pengendalian dan Pemulihan serta analisis dampak lingkungan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang Perijinan dan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan
serta analisis dampak lingkungan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perijinan dan
Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan serta analisis dampak
lingkungan.
d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
II.1.1 Kepala Dinas
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan
melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup.
1. Sekretariat
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 10
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan
program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan
tugas pelayanan administratif.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara
terpadu;
c. pelayanan administrasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Lingkungan Hidupsesuai dengan tugas dan fungsinya.
1) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan
keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris
sesuai dengan tugasnya.
2) Sub Bagian Program dan Evaluasi, Keuangan
Sub Bagian Program dan Evaluasi, Keuangan mempunyai tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugasnya;
f) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
g) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
h) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
i) menyusun laporan keuangan;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 11
j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi :
1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan RPPLH dalam RPJP dan
RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
10. Penyusunan : NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah,
Indeks Kualitas Lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten;
11. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Fasilitasi : keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS,
pembinaan penyelenggaraan KLHS;
13. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
14. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan,
Audit LH, Analisis resiko LH);
15. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
16. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
transparan(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
17. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
18. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 12
19. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak
sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan
Hidup;
20. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
21. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
22. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindaklanjut pengaduan;
23. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun
melalui pengadilan;
24. Sosialisasi tata cara pengaduan;
25. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan;
26. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;
27. Pelaksanaan pengawasan : terhadap penerimaan izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindaklanjut
rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
28. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah;
29. Pembentukan tim : koordinasi penegakan hukum lingkungan,
monitoring dan koordinasi penegakkan hukum;
30. Pelaksanaan : penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidikan perkara pelanggaran
lingkungan hidup; dan
31. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu.
1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan
tugas :
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 13
a) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b) Penyusunan dokumen RPPLH;
c) Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan RPPLH dalam RPJP dan
RPJM;
d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;
g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &
PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan
lingkungan hidup)
h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
j) Penyusunan : NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah,
Indeks Kualitas Lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten;
k) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
l) Fasilitasi : keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS,
pembinaan penyelenggaraan KLHS;
m) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
n) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL. Izin
lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
o) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-
UPL);
p) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
transparan(komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
q) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,
mempunyai tugas :
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 14
a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan
dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi
pengaduan;
e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil tindaklanjut pengaduan;
f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan;
g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan
izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
b) Pelaksanaan pengawasan : terhadap penerimaan izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan,
tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah;
d) Pembentukan tim : koordinasi penegakan hukum lingkungan,
monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
e) Pelaksanaan : penegakan hukum atas pelanggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan
penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 15
f) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana
secara terpadu.
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan
Kapasitas
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat
kabupaten/kota;
2. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
3. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industry, penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan
sampah;
4. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk;
5. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
6. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
7. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
8. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
9. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping;
10. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah;
11. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan
kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah;
12. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselenggarakan oleh swasta;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 16
14. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
pihak lain (badan usaha);
15. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
16. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam
satu daerah Kabupaten/Kota, pemantauan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
Kabupaten/Kota;
17. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
dalam satu daerah Kabupaten/Kota,
18. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan
limbah B3 menggunakan alat angkut roda3 (tiga) dilakukan dalam
satu daerah Kabupaten/Kota, Penimbunan Limbah B3 dilakukan
dalam satu daerah Kabupaten/Kota, penguburan limbah B3
medis;
19. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
20. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta
penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
23. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 17
24. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
25. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan,
memfasilitasi kerjasama, pemberdayaan dan pendampingan
terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tredisional terkait
PPLH;
26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH;
27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama tradisional terkait PPLH;
28. Pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan
pelaksanaan diklat LH;
29. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
30. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
31. Penyiapan sarpras diklat, serta identifikasi kebutuhan diklat
penyuluhan LH;
32. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH dan
pengembangannya;
33. Pelaksanaan dan pembentukan tim penilaian dan pemberian
penghargaan; dan
34. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan
nasional.
1) Seksi Pengelolaan Sampah
Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat
kabupaten/kota;
b) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
c) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industry, penggunaan bahan baku produksi dan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 18
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan
sampah;
d) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk;
e) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
f) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
g) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
h) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
i) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping;
j) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah;
k) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan
kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah;
l) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselenggarakan oleh swasta;
n) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan
oleh pihak lain (badan usaha); dan
2) Seksi Limbah B3
Seksi Limbah B3 mempunyai tugas :
a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
b) Pelaksanaan perizinan, pemantauan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
Kabupaten/Kota;
c) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 19
d) Pelaksanaan perizinan : bagi pengumpul limbah B3,
pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, penimbunan
limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota,
penguburan limbah B3 medis;
e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
3)Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas
:
a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
b) Identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta
penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
d) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
e) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
f) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan,
memfasilitasi kerjasama, pemberdayaan dan pendampingan
terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tredisional
terkait PPLH;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 20
g) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH;
h) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama tradisional terkait PPLH;
i) Pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan
pelaksanaan diklat LH;
j) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
k) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
l) Penyiapan sarpras diklat, penyuluhan LH, serta identifikasi
kebutuhan diklat;
m) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
dan pengembangannya;
n) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
o) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi
dan nasional.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
melaksanakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemantauan : sumber pencemar institusi dan non
institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
2. Penetuan baku mutu lingkungan;
3. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran
(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber
pencemar institusi dan non institusi;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 21
4. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
5. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;
6. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan
terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan);
9. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
10. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
11. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian
serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
12. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,
pencadangan sumber daya alam;
13. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
14. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
15. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
16. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati;
17. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
18. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
dan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 22
19. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati.
1.Seksi Pencemaran Lingkungan
Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, institusi dan non
institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
b) Penetuan baku mutu lingkungan;
c) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan
pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan
restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
d) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;
f) Penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan
pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;
g) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
h) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan);
2. Seksi Kerusakan Lingkungan
Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi :
a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 23
c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan,
remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
a) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,
pencadangan sumber daya alam;
b) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
c) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi
GRK;
d) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
e) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati;
f) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
g) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati; dan
h) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati.
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Kepala UPTD
UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD, berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kepala UPTD, mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 24
sebagai tugas dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala UPTD, mempunyai fungsi :
a) Pemimpin, pengkoordinasi dan pengendali kegiatan yang
dilaksanakan di UPTD; dan
b) Penyusun program pelaksana tugas UPTD sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala UPTD, menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
a) Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan kegiatan
yang dilaksanakan di UPTD; dan
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
nurusan umum, kepegawaian dan keuangan.
Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
a) Pengelola urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan
rumah tangga dan surat menyurat;
b) Pengelolaan urusan kepegawaian, meliputi penyusunan anggaran
dan pengurusan retribusi keuangan; dan
c) Penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD.
Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan tugas pemerintahan,
meliputi :
a) Mengelola urusan umum yang meliputi urusan perlengkapan
rumah tangga dan surat menyurat;
b) Mengelola urusan kepegawaian;
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 25
c) Mengelola urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran
dan pengurusan retribusi keuangan; dan
d) Menyusun laporan kegiatan tugas UPTD.
3. Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu
Pelaksana Teknis, semua pelaksana teknis berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
3.1. Pelaksa Teknis Pengendalian Mutu
Pelaksana Teknis Pengendali Mutu, mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium
dan lingkungan hidup.
Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, mempunyai fungsi :
a) Penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD;
c) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan
prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah
tangga UPTD.
Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, menyelenggarakan tugas
pemerintahan, meliputi :
a) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta
melakukan kajian ulang dokumentasi sistem manajemen
mutu laboratorium;
b) Mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu yang
meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan
formulir;
c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
pelaksanaan program audit internal laboratorium terhadap
semua elemen sistem manajemen mutu termasuk kegiatan
pengujian dan/atau kalibrasi;
d) Menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan
pelaksanaan audit internal; dan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 26
e) Melaksanakan kajian ulang terhadap temuan ketidaksesuaian
dan rekomendasi.
3.2. Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis
Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium
dan lingkungan hidup.
Pelaksana Teknis Pengendaki Teknis, mempunyai fungsi :
a) Penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD; dan
c) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan
prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah
tangga UPTD.
Kepala Teknis Pengendalian Teknis, menyelenggarakan tugas
pemerintahan, meliputi :
a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan
pengujian dan atau kalibrasi baik di lapangan maupun di
laboratorium;
b) Mengkoordinsikan penerapan jaminan mutu dan
pengendalian mutu (QA/QC) untuk semua pengujian
dan/atau kalibrasi;
c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
partisifasi uji profesi dan/atau program pengujian antar
laboratorium;
d) Memilih dan menentukan sub kontraktor laboratorium yang
kompeten; dan
e) Melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan dari
pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian
dan/atau kalibrasi.
3.3. Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 27
Pelaksana Teknis Pengedalian Administrasi, mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan
lingkungan hidup.
Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi, mempunyai fungsi :
a) Penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD;
c) Pelaksana dan pengelolaan administrasi umum saranadan
prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah
tangga UPTD.
Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi, menyelenggarakan
tugas pemerintahan, meliputi :
a) Menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhkan
antara laboratorium dan pihak lain serta memelihara
dokumen administrasi;
b) Menerima sampel, memindahkan data hasil pengujian
dan/atau kalibrasi kedalam format laporan atau sertifikat
serta menyampaikan kepada pelanggan;
c) Menerima keluhan/pengaduan termasuk umpan balik
pelanggan dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis lain
untuk menyelesaikannya;
d) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan,
instrumentasi, bahan habis pakai, serta perlengkapan
laboratorium lainnya;
e) Melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara
administrasi terhadap barang atau peralatan yang telah dibeli
sebelum digunakan;
f) Mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang
digunakan;
g) Mengkoordinasikan dengan pelaksana teknis lainnya untuk
menentukan jenis pelatihan bagi seluruh personil
laboratorium; dan
h) Memelihara rekaman kualifikasi seluruh personil laboratorium.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 28
Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
KEPALA DINAS
BIDANG II PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
SEKSI LIMBAH B3
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG I PENATAAN DAN PENAATAN PPLH
SEKSI PERENCANAA DAN KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN
SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
BIDANG III PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN
SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN
SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN KEUANGAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 29
II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
II.2.1 Keadaan Pegawai (SDM)
Sumber daya manusia / pegawai Dinas Lingkungan
Hidup Daerah berjumlah 306 (tiga ratus enam ) orang terdiri dari
97 (sembilan puluh tujuh ) orang PNS, 209 orang tenaga
outshourcing.
Tabel. II. 2.1 Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan
Latar Belakang Pendidikan
NO.
PANGKAT / GOLONGAN
LATAR
BELAKANG
PENDIDIKAN
JUML
AH
1 2 3 4
1. Pembina / Iva Strata-2 Manajemen 2
2. Penata Tingkat I / IIId Strata- 1 Pertanian 1
3. Penata Tingkat I / IIId Strata-1 Ekonomi 1
4 Penata Tingkat I / IIId Strata 2 Magister
Kesehatan Lingkungan
1
5 Penata Tingkat I / IIId Strata 2 Magister Sains 1
6 Penata Tingkat I / IIId Strata 2 Magister
Lingkungan
1
7 Penata Tingkat I/III d Strata 2 Teknik
Rehabilitasi &
Pemeliharaan Bangunan
1
8. Penata / IIIc Strata 1 Manajemen
Strata-1 Budidaya
Pertanian
Strata-1 Tehnik Kimia
1
1
4
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 30
Strata 1 Pertanian 1
8.
Penata Muda Tingkat I/
IIIb
Strata-1 Teknik Kimia
Strata-1 Teknik Fisika
D3 Kearsipan
SMA / SMK
1
1
1
1
9. Penata Muda /III A - Strata 1 Pendidikan Matematika
1
10. Pengatur Tk I /II d SMK 1
11. Pengatur /II c - SMA/ SMK 10
12 Pengatur Muda /II a - SMP 16
13 Juru I/Ic - SMP/SD 50
16. Tenaga Outshourcing - SMA/ SMK/S1 209
J U M L A H 306
II.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama
Tanah Kantor 1639 M2
1. Sarana Gedung Kantor Luas 200 m2 terdiri dari :
NO URAIAN JUMLAH/ SATUAN
1 RuangKerjaKepala Kantor 1Ruang
2 RuangKerja Bidang Penataan dan
Pentaatan PPLH 1Ruang
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 31
3
RuangKerja Bidang Pengelolaan
Sampah Limbah B3 dan
Peningkatan kapasitas
1Ruang
4 RuangKerja Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH 1 Ruang
5 RuangKepala Sub. Bidang Tata
Usaha 1Ruang
6 Ruangrapat 1 Ruang
7 RuangTamu 1 Ruang
8 Mushola 1 Ruang
9 Gudang 1Ruang
10 Garasi 3Ruang
11 RuangPerpustakaan
12 Green House 1 Ruang
13 Ruang Terbuka KarantinaTanaman 1 Ruang
14 TempatParkir 1 Ruang
15 RuangLaboratorium 1 Ruang
16 Kamar Mandi / WC 4Ruang
2. Prasarana/ Peralatan Kerja Utama
NO URAIAN JUMLAH/ SATUAN
1 Station Wagon 6 Unit
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 32
2 Truck+Attachament 20 Unit
3 Gerobak Motor 34 Unit
4 MesinKetik
5 Filling Kabinet 12 Unit
6 AlmariBesi 6 Unit
7 AlmariKayu 4 Unit
8 RakKayu 8 Unit
9 Brankas 3 Unit
10 Jam mekanis 5 Unit
11 AC 19 Unit
12 KipasAngin 1 Unit
13 Televisi 1 Unit
14 LCD Proyektor 1 Unit
15 Laptop 3 Unit
16 Komputer 9 Unit
17 Sofa 3 Unit
18 MejaKursiStaf 39 Unit
19 MejaKursiPejabaEselon 15 Unit
20 Kompor Gas 1 Unit
21 Tabung Gas 1 Unit
22 Peralatan laboratorium 1 Paket
23 Telepon 1 Unit
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 33
24 KursiRapat 37 Unit
25 Mesin fax 1 Unit
26 Camera Digital 2 Unit
27 AlatGergajiPohon 2 Unit
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah
yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang
lingkungan hidup, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban
sesuai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan di bidang
lingkungan hidup. Target Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nganjuk pada periode 2018 – 2023
Untuk mendukung Visi dan Misi yang dimaksud,
diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :
1. Peningkatan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup
(aparat, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat;)
2. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan;
3. Peningkatan fasilitas penyelesaian permasalahan lingkungan;
4. Peningkatan pemantauan dan upaya/ pembinaan dalam
pengendalian pencemaran lingkungan;
5. Peningkatan pengendalian kelestarian keanekaragaman
hayati;
6. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 34
7. Peningkatan Indeks kualitas Lingkungan Hidup
Adapun tabel yang disajikan terdapat pada Tabel II.3.1 dan
Tabel 3.2 sebagai berikut.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 35
TABEL II.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi OPD Target Renstra SKPD Tahun ke-
(%) Realisasi Capaian Tahun ke-
(%) Rasio Capaian pada Tahun ke-
(%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018* 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Persentase luas cakupan pemukiman
perkotaan yang dilayani pengangkutan
sampah 65,58 72 72 72 72 60,11 60,1 60,11 88,72 68.7 91,65904 83,48611 83,4861 123,2222 95.4
2
Persentase sampah perkotaan yang
terangkut ke tempat pembuangan akhir
TPA 72,87 80 80 80 80 68,75 86,5 86,76 89,37 86.17 94,3461 108,125 108,45 111,7125 108
3 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL 17 19 21 23 25 17,33 42 15,57 16,75 23.70 101,9412 221,0526 74,1429 72,82609 94.30
4 Cakupan wilayah rawan longsor dan
sumber mata air 3 4 5 6 7 1,27 14,5 1,81 15,19 14.45 42,33333 361,5 36,2 253,1667 206.4
5 Persentase peningkatan usaha/kegiatan
yang menggunakan IPAL 27,14 28,57 30 31,43 32,86 29,33 25 25 22,68 50.27 108,0693 87,50438 83,3333 72,16036 152.98
6
Persentase peningkatan Ruang Terbuka
Hijau 51,54 51,6 51,68 51,75 51,81 51,53 52,2 52,25 52,25 52.44 99,9806 101,1628 101,103 100,9662 101.22
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 36
TABEL II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
No Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Rp)
Realisasi anggaran pada Tahun Rasio Realisasi anggaran pada Tahun Rata-rata pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
141.908
.750
141.908
.750
137.872
.000
416.699
.625
490.195
.000
122.253
.832
124.537
.769
132.526
.767
328.469
.727
401.743
.659 86 88 96 79 81.96
1.328.584.13
5 1.109.531.754
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
212.970
.000
259.635
.900
280.806
.200
1.571.4
50.000
1.874.0
55.000
194.245
.545
222.234
.644
264.352
.981
1.349.3
58.397
1.761.8
82.084 91 86 94 86 94.01
4.198.917.10
0 3792.078.651
3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.000.0
00
6.000.0
00
6.000.0
00
13.000.
000
13.000.
000
2.910.0
00
5.280.0
00
5.892.6
50
10.371.
000
-
10.436.
700 97 88 98 80
-
80.30 41.000.000 34.890.350
4
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
50.000.
000
301.000
.000
307.800
.000
10.828.
660.000
5.363.8
08.000
49.324.
800
259.329
.246
301.481
.595
7.541.1
96.997
4.978.9
14.041 99 86 98 70 94.11
16.851.268.0
00
13.130.246.67
9
5
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
2.982.5
00.000
4.075.4
23.000
489.600
.000
1.739.4
00.000
1.798.5
90.000
2.898.9
25.569
3.972.9
26.800
466.593
.000
1.414.5
12.150
25.365.
200 97 97 95 81 88.95
11.085.513.0
00 8.778.322.719
6 Program Percepatan Pemulihan
Penanganan Sumber daya air di
kawasan kritis dan rawan bencana
1.114.9
80.000
350.000
.000
200.000
.000
200.000
.000
600.000
.000
1.096.0
16.200
345.400
.750
191.788
.300
197.415
.000
571.190
.000 98 99 96 99 98.20
2.464.980.00
0 2.401.810.250
7 Program Peningkatan SDM dan peran
serta masyarakat dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
500.000
.000
646.000
.000
730.000
.000
1.515.0
00.000
1.280.0
00.000
460.088
.139
602.842
.222
694.986
.661
811.857
.917
1.204.5
52.550 92 93 95 54 94.11
4.671.000.00
0 3.774.327.489
8
Program Penyusunan Informasi
Status Lingkungan Hidup
85.000.
000
-
- 0
81.994.
000
-
- 96
-
- - -
85.000.000
81.994.000
9
Program Peningkatan Pengawasan dan
pemantauan pencemaran /kerusakan
1.602.2
78.000.
0
1.555.3
71.429.
97 95
1.680.220.00
1.626.770.827
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 37
lingkungan dan sumber daya alam 20.000 000 41.327 500 0
10
Program Perlindungan dan konservasi
sumber daya alam
-
120.000
.000
-
46.283.
000 0
97.457.
000
-
44.684.
900 81 97
166.283.000
142.141.900
11 Program Peningkatan Kualitas dan
akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
95.000.
000
90.000.
000
215.000
.000
390.000
.000
76.323.
030
87.464.
000
146.177
.450
3.250.0
00
323.72
6.540 80,34 97,182 67,9895 83.01 790.000.000
313.214.480
12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0 0 0 0
30.000.
000 0 0
30.000.000
-
13
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
-
-
2.200.0
00
4.000.0
00
- -
2.025.0
00
4.000.0
00
92 100
6.200.000 6.025.000
14
Program pengelolaan dan
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 0 0 0
3.415.6
80.000
2.606.3
75.000
3.113.9
90.610
2.534.8
48.000 91,1675 97.26
5.752.055.00
0 5.648.838.610
15
Program Peningkatan Kinerja UPTD 0 0 0 0
70.700.
000 0
68.893.
700 97.45 70.700.000 68.896.700
16
Program pembangunan Pemeliharaan
Fasilitas Umum
2.785.0
00.000
2.650.9
54.702 95.19
2.785.000.00
0 2.650.954.702
* :
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 38
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Tantangan :
a. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang
b. Menurunnya potensi sumber daya alam
c. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
d. Adanya pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan
perusakan lingkungan
e. Perubahan iklim yang mengancam kenyamanan hidup manusia
dan makhluk hidup lainnya.
Peluang :
a. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan
kinerja industri dan masyarakat seperti Program
Adipura,Adiwiyata, Kelurahan/Desa Sehat.
b. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerhati
lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait serta
masyarakat.
c. Adanya dukungan program, Kegiatan dan anggaran dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu peluang untuk
meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan
pembangunan infrastruktur yang lebih baik
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa
datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian
penting, keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan
peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis
adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak
dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu
untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi
untuk dipilih menjadi isu strategis.
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut
:
1. Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Prosentase penurunan air sungai BOD dan prosentase
penurunan konsentrasi COD. BOD sebesar 96,21 % dan COD
sebesar 96,21 %. Pada RPJMD sebelumnya terdapat Program
Percepatan Pemulihan Penanganan Sumber Daya Air di
kawasan kritis dan rawan bencana.
2. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan.
Kondisi pada saat ini sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan hanya dimiliki oleh 1 kecamatan yaitu Kecamatan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 40
Nganjuk. Jumlah TPS sebanyak 22 buah. Jumlah TPA ada 3
buah. Alat berat : Loader 1 buah dan Ekskavator 1 buah.
3. Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan
lingkungan.
Saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki 2 orang
sebagai SDM pengawas lingkungan. Diharapkan di tahun
mendatang paling sedikit 7 orang yang dijadikan pengawas
lingkungan hidup.
4. Belum adanya dokumen RPPLH sebagai dasar penyusunan
kebijakan di bidang lingkungan hidup.
Tahun ini RPPLH belum dilaksanakan karena belum
dianggarkan. Tahun 2019 RPPLH baru akan tersusun karena
sudah dianggarkan.
5. Belum optimalnya management pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun
Jumlah lembaga yang diawasi tentang pengelolaan limbah B3
yang ada di Kabupaten Nganjuk saat ini sebanyak 23 lembaga,
terdiri dari 5 pabrik , 5 rumah sakit,13 klinik kesehatan.
6. Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH)
Luas wilayah perkotaan di Kabupaten Nganjuk adalah
28.950.710 Ha. Luas RTH sampai dengan tahun 2018 sebesar
4.919 Ha atau sebesar 16,99%. Luas RTH perkotaan yang
diharapkan adalah 8.685,21 Ha atau 30 % dari wilayah
perkotaan
7. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup.
Masih banyaknya masyarakat yang belum peduli akan
kelestarian lingkungan hidup. Terbukti dengan banyaknya
pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup. Tahun 2018
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 41
adanya sebanyak 12 laporan yang telah resmi mengadukan
permasalahan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup.
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era
reformasi, perlu dilakukan upaya dalam mensiasati tuntutan
perubahan iklim dalam menghadapi efek pemanasan global, untuk itu
Dinas Lingkungan Hidup Daerah di tuntut untuk senantiasa
meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan visi
Pemerintah Kabupaten Nganjuk
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN
BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO
KUTHO)"
Motto ini dibangun untuk menyatukan gerak langkah dan semangat
bersama pemerintah dan seluruh masyarakat untuk membangun dari
pinggiran atau perdesaan sampai dengan perkotaan. Sinergi gerak ini
akan mampu menjadi kekuatan besar yang harmonis antara
pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga mampu mewujudkan
daerah Yang Maju dan Berrmartabat.
Penjelasan Pokok-pokok visi
MAJU : Pembangunan Kabupaten Nganjuk ditujukan untuk
mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju. Kemajuan Nganjuk
dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi di level makro
daerah yang berimbas dengan pemerataan “ kue ekonomi” di level
masyarakat. Kemajuan juga dicerminkan dari meningkatnya
kesejahteraan sosial berupa pendidikan yang semakin maju, derajat
kesehatan yang tinggi. Kemajuan dicerminkan juga dari terpenuhinya
layanan infrastruktur dasar yang berkualitas tata kelola pemerintahan
daerah yang maju dengan penerapan smart govermentyakni
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 42
seangkaian sistem elektronik yang didukung teknologi informasi guna
meningkatkan kinerja birokrasi serta mewujudkan pelayanan
masyarakat dengan prima.
MARTABAT :Harapan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang
maju dengan tidak meninggalkan jati diri manusia yang bermartabat.
Pembangunan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam dimensi
hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Dimensi hubungan dengan
manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki etika yang
luhur, toleran dan ramah serta memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam
lingkungan pemerintahan akan tercipta aparatur pemerintah yang
bersih, dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme. Sehingga dapat
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan,partisipasif
dan akuntabel.
Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai
visi tersebut ada enam misi dan tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan
harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat
memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
Tujuannya : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang
harmonis, toleran dan aman.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi bersih, profesional, dan
akuntabel (accountable ) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk
yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan
yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
Tujuannya : Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang
profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi
dan bersih.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan
kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 43
Tujuannya : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber
daya manusia yang unggul
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan
ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta
sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
Tujuannya : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis pertanian dan potensi lokal.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan
kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor
pariwisata
Tujuannya : Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha
pariwisata dan sektor unggulan daerah yang didukung
kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni
budaya dan kearifan lokal.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai
penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana
Tujuannya : Meningkatkan pemerataan pembangunan
infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Dari enam misi dan enamtujuan tersebut maka Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nganjuk mempunyai kewajiban pada misikeenam
dengan sasaran“ Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam”
Melalui amanat yang diemban pada misi tersebut maka Dinas
Lingkungan Hidup akan berusaha secara maksimal untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sebagai dinas yang
berkepentingan langsung dengan peningkatan kualitas lingkungan
hidup dengan indikator yang ditetapkan adalah Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang
bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 44
menggunakan indeks kualitas air , Indeks kualitas udara dan Indeks
tutupan lahan sebagai indikator. Dalam rangka mencapai tujuan
peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lestari ada empat
program yang sangat mendukung :
1. Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
2. Program PengendalianPencemaran, Perusakan Lingkungan dan
Pemeliharaan Lingkungan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
Limbah B3 dan PeningkatanKapasitas Masyarakat
4. Program Peningkatan Kinerja UPTD
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
III. 3 Telaahaan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah
Propinsi Jawa Timur
Visi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015- 2019 adalah
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong” Misi yang diemban untuk mewujudkan
visi tersebut: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian
Indonesia sebagai Negara kepulauan (2) mewujudkan masyarakat yang
maju berkeseimbangan dan demokratis (3) mewujudkan politik bebas aktif
dan memperkuat jatidiri sebagai Negara maritime (4) mewujudkan kualitas
hidup manusia yang tinggi maju dan sejahtera. (5) mewujudkan bangsa
yang berdaya saing (6) mewujudkan Indonesia Negara maritime yang
mandiri maju dan kuat (7) mewujudkan masyarakat yang berkeribadian
dalam kebudayaan. Dari misi tersebut merumuskan tujuan yaitu
memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan
untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang
aman serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 45
untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sasaran
strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan diantaranya
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan ,ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan mengacu
pada Indikator kinerja kualitas lingkungan hidup yaitu meliputi indeks
kualitas air, udara dan tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan hidup
pada saat ini menjadi tangungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup.
Telaahan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Propinsi jawa Timur ,
berdasarkan Visi pembangunan Jawa Timur periode 2014-2019 adalah “
Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya saing dan
Berakhlak”. Untuk mewujudkan visi tersebut ada lima misi yang harus
dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur mengampu
pada misi ke tiga Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
penataan ruang. Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah
lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan
ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan. Indikator peningkatan kualitas
lingkungan hidup adalah dengan menjaga indeks kualitas air, indeks
kualitas udara dan tutupan lahan.
III. 4 Telaahan Kajian LingkunganHidupStrategis dan RTRW
Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 jumlah
indikator yang menjadi keweanangan dan karakteristik daerah Kabupaten
Nganjuk adalah 200 indikator dengan 14 tujuan. Indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan terdiri dari 3 kategori
yaitu indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
nasional, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target
nasional dan indikator yang sudah dilaksanakan dan tidak ada target
nasional. Berdasarkan Tabel 7.2 Alternatif dan skenario dan rekomendasi
dengan upaya tambahan indicator yang belum mencapai target nasional ada
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 46
dua (2) indikator yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Nganjuk :
1. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan nomor indikator
6.3.2.(b). Target pada 2030 meningkatkan kualitas air dengan
mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan
pelepasan dan bahan kimia berbahaya mengurangi setengah proporsi
air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur
ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara
global. Indikator ini capaian eksiting saat ini menurun, diharapkan
target RPJMN dapat meningkat.
2. Prosentase sampah perkotaan yang tertangani oleh dinas dengan
nomor indikator 11.6.1. (a) Target pada tahun 2030 mengurangi
dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan termasuk
dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara termasuk
penanganan sampah kota. Indikator ini hanya 63,89% sedangkan
target RPJMN sebesar 80% sehingga terjadi GAP 16.11% belum
tercapai.
Berdasarkan Tabel 7.3 buku KLHS tentang Alternatif skenario dan
rekomendasi dengan upaya tambahan indikator yang tidak tersedia data
ada (5) indikator
1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang
diolah sesuai peraturan perundangan (12.4.2. (a) Target pada
indikator ini di tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan
semua jenis limbah yang ramah lingkungan di sepanjang siklus
hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan
secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah
tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak
buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dinas
Lingkungan Hidup saat ini tidak tersedia data sedangkan target
RPJMN tahun 2019 sebesar 150 juta ton.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 47
2. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 12.5.1. (a) Target
pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah
melalui pencegahan, pengurangan dan daur ulang dan
penggunaan kembali. Indikator ini target dalam RPJMN tidak ada
dalam lampiran Perpres 59 tahun 2017 dan data tidak tersedia di
Dinas Lingkungan Hidup.
3. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
(12.6.1. (a) Target mendorong perusahaan terutama perusahaan
besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek
berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan
dalam siklus pelaporan mereka. Indikator ini target RPJMN
meningkat sedang data dari dinas tidak tersedia.
4. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister 12.7.1 (a) Target
mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan
sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. Indikator target
RPJMN dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa
kategori /kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik
Green Publik Procurement hinga tahun 2019, sementara dinas
tidak tersedia data
5. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca 13.2.1
(a).Target adalah mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan
iklim ke dalam kebijakan strategi dan perencanaan nasional.
Target RPJMN terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas
Rumah Kaca serta monitoring pelaporan dan dalam dokumen
Blennial Update Report ke 3 hingga tahun 2019 sedangkan data
dari dinas kami belum tersedia.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Nganjuk, ada beberapa
pasal yang mengatur tentang:
1. Pengembangan sumber mata air sebagai sumber penyediaan
kebutuhan air bersih. (pasal 15)
2. Pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3. (pasal 16)
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 48
3. Pelestarian kawasan sempadan sungai (pasal21).
4. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (pasal 24).
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk menjaga dan
melestarikan sumber mata air yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dengan
upaya penanaman pohon di tepian hutan sehingga berdampak pada
kelestarian sumber mata airSesuai dengan tupoksinya pengelolan
persampahan dan pengelolaan limbah B3 mulai dari hulu sampai
dengan hilir menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup
Pemenuhan RTH perkotaan sebesar 30 % yang ada di Kabupaten
Nganjuk. Hal ini menjadi tupoksi dinas karena termasuk bagian untuk
menjaga konservasi dan kelestarian sumber daya alam.
III. 5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu Strategis yang di kemukakan pada Dinas Lingkungan Hidup
untuk lima tahun kedepan
1. Penurunan kualitas air sungai sebagai air baku.
2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, penanganan limbah
bahan beracun dan berbahaya dan konservasi lingkungan hidup
3. Belum tercukupinya RTH publik perkotaan.
4. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan hal
yang teramat penting., dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci
sebagai penentu keberhasilan kinerja. Lingkungan internal organisasi
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi
yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan
lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh
terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 49
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
IV.1. TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah :
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan konservasi
sumber daya alam
IV.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Nganjuk adalah :
1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
2.Meningkatnya Pengelolaan persampahan.
3.Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 50
Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
No Tujuan Indikator
Data
Capaian
Tahun Awal
Target
Akhir
Periode Renstra
Sasaran Indikator
Data
Capaian
Tahun Awal
Target kinerja sasaran pada tahun ke-
2018 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Terwujudnya
peningkatan
kualitas
lingkungan
hidup
Peningkatan
kualitas
lingkungan
hidup
66 71
1. Meningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup
1. Indeks kualitas air 66 67 68 69 70 71
82.4 84.9
2. Indeks kualitas
udara 82.4 82.9 83.4 83.9 84.4 84.9
74.86 76.01 3.Indeks kualitas
tutupan lahan 74.86
75.0
1 75.26 75.51
75.7
6 76.01
73
72
2. Meningkatnya
pengelolaan
persampahan
1. Persentase
penanganan sampah
rumah tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tangga.
73 80 75 74 73 72
18
27
2. Prosentase
Pengurangan
sampah rumah
tangga dan sampah
sejenis sampah
rumah tangga
melalui 3 R
18 20 22 24 26 27
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 51
55.16
60
3. Meningkatnya
pemenuhan RTH
Persentase
peningkatan ruang
terbuka hijau
55.16 56 57 58 59 60
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 52
Data pendukung dari Tabel IV.1
NO
INDIKATOR
2018
Tahun awal
2023
Tahun akhir
1 Indek kualiatas air 66 71
2 Indeks kualitas udara 82.4 84.9
3 Indeks tutupan lahan 74.86 76.01
4 Persentase cakupan penanganan
persampahan 9.99 39.9
5 Pengurangan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga
10 40
6 Persentase peningkatan Ruang
Terbuka Hijau 55.16 60
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 53
Tabel Nilai Indeks Pencamaran Air (IPA) dan Status Mutu Air pada Beban Air di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017
No
Lokasi
Pengambilan
Titik Sampel
Peruntukkan Kelas II Peruntukkan Kelas III
Semester I Semester II Semester I Semester II
Nilai IP Status
Mutu Air
Nilai IP Status
Mutu Air
Nilai IP Status Mutu
Air
Nilai IP Status Mutu Air
1 Jembatan
Kertosono
Brantas
2.39
Cemar
Ringan 1,55
Cemar
Ringan 0,61
Memenuhi
0,61
Memenuhi
2 Jembatan
Ploso A Yani 2,00
Cemar
Ringan 1,50
Cemar
Ringan 0,89
Memenuhi 0,60
Memenuhi
3 Sungai Kuncir 2,19
Cemar
Ringan 1,11
Cemar
Ringan 1,05
Cemar Ringan 0,47
Memenuhi
4 Bendung
Margomulyo 1,11
Cemar
Ringan 1,59
Cemar
Ringan 0,47
Memenuhi 0,63
Memenuhi
5 Jembatan
Kedungsoko 2,31
Cemar
Ringan 1,99
Cemar
Ringan 1,06
Cemar Ringan 0,87
Memenuhi
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 54
Tabel Persentase dan Nilai Indeks Kualitas Air Badan Air di Kabupaten
Nganjuk Berdasarkan Kelas II Tahun 2017
NO Status Jumlah Persen Koefisien Nilai
1 Memenuhi 0 70 0
2 Ringan 10 100 50 50
3 Sedang 0 30 0
4 Berat 0 10 0
Jumlah 10 50
Tabel Persentase dan Nilai Indeks Kualitas Air Badan Air di Kabupaten
Nganjuk Berdasarkan Kelas III Tahun 2017
NO Status Jumlah Persen Koefisien Nilai
1 Memenuhi 8 80 70 56
2 Ringan 2 20 50 10
3 Sedang 0 30 0
4 Berat 0 10 0
Jumlah 10 66
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 55
Tabel Kualitas Udara di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017
No Lokasi
Semester I Semester II Rata-rata
Kadar SO2
Rata-rata Kadar NO2
IPU SO2
(g/Nm3)
NO2
(g/Nm3)
SO2
(g/Nm3)
NO2
(g/Nm3)
1. Hutan Kota Gatot Subroto 1,726 15,31 1,216 0,008 1,471 7,659 4,565
2. Pasar Wage 1,4 0 1,018 0,008 1,209 0,004 0,607
3. TPA Kedung Dowo 1,222 17,2 1,076 199,7 1,149 108,450 54,800
4. SMAN 3 Nganjuk 1,621 0 1,27 43,44 1,446 21,720 11,583
5. Terminal Anjuk Ladang 1,432 0,277 1,328 76,42 1,380 38,349 19,864
6. Jembatan Timbangan Guyangan 1,652 6,379 1,697 8,082 1,675 7,231 4,453
Nilai Indeks Rata-rata 1,388 30,569 15,978
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 56
Tabel Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Nganjuk
No Parameter Rerata
Pemantauan
Referensi
EU Index
1 NO2 30,569 40,00 0,76422
2 SO2 1,388 20,00 0,06941
Indeks Udara (Ieu) 0,41681
Indeks Kualitas Udara 2017 82,399
Tabel Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2017
Luas Hutan/lahan (km2)
Luas wilayah
(Km2)
Persentase Luas Tutupan
Hutan/Lahan
Indeks Tutupan Hutan
69.785,40 122.433,15 57,00 74,86
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 57
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1 STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH
Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan
kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk untuk
mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nganjuk yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program proiritas dalam RPJMD. Strategi dan
kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi
dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.
V.1 STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1. Meningkatkan pemantauan kualitas udara dan tutupan lahan
2. Menjaga kelestarian sumber mata air
3. Meningkatkan pelayanan penanganan kasus pengaduan
masyarakat terkait lingkungan
4. Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau
5. Meningkatkan kinerja area pelayanan persampahan .
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
V.2 KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam dasa
warsa terakhir menunjukkan kondisi dan situasi yang tidak
menggambarkan keseimbangan lingkungan hidup yang baik, antara
lingkungan ekosistem alami dengan lingkungan ekosistem buatan
manusia. Beberapa faktor penyebabnya adalah tidak konsistensinya
dalam penataan lingkungan, tekanan penduduk terhadap sumber daya
alam, konsentrasi penduduk yang tidak merata , perlindungan sumber
daya alam yang lemah, masalah penegakan dan pentaatan hukum
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 58
lingkungan yang lemah, keseimbangan lingkungan alami dan buatan,
serta eksplotasi yang berlebihan.
Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan lingkungan :
1. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan /usaha yang
memiliki dampak terhadap kualitas air, udara dan tutupan lahan
2. Peningkatan kelestarian sumber mata air dan konservasi
terhadap lahan rawan longsor
3. Peningkatan penyelesaian kasus lingkungan
4. Peningkatan jumlah dan pengelolaan ruang terbuka hijau
perkotaan
5. Peningkatan luas area layanan persampahan
6. Peningkatan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya
Adapun tabel yang disajikan terdapat pada tabel V.1
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 59
Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)
Misi : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
1. Meningkatnya indeks
kualitas lingkungan
hidup
1. Pemantauan kualitas air,
udara dan tutupan lahan
1. Peningkatan pengawasan terhadap
kegiatan/usaha yang memiliki dampak
terhadap kualitas air, udara dan tutupan
lahan
2. Meningkatnya
pengelolaan
persampahan
2. Terjaganya kelestarian
sumber mata air
1. Meningkatkan kelestarian sumber mata
air dan konservasi terhadap lahan
rawan longsor
3. Meningkatnya
pemenuhan RTH
3. Tertanganinya kasus
pengaduan masyarakat
terkait lingkungan
1. Terselesaikannya kasus lingkungan
4. Meningkatkan jumlah
ruang terbuka hijau
perkotaan
1. Peningkatan jumlah dan pengelolaan
ruang terbuka hijau di perkotaan
5. Tertanganinya area
layanan persampahan
1. Meningkatnya penanganan area layanan
persampahan
6. Terkelolanya sampah 1. Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 60
BAB VI
PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
VI. Rencana Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
13. Monitoring evaluasi dan pelaporan
14. Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
15. Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan mebeluer
5. Penambahan daya listrik
6. Pemelilharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleuer
11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 61
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
1. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani
2. Pengadaan mesin absensi
3. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Pengadaan pakaian kerja lapangan
5. Pengadaan pakaian KORPRI
6. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (olahraga)
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Peningkatan kemampuan teknis aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan Renstra perangkat daerah
5. Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah
6. Penyusunan LKJiP perangkat daerah
7. Penyusunan LPPD perangkat daerah
8. Penyusunan SAKIP perangkat daerah
9. Penyusunan LKPJ perangkat daerah
10. Pencatatan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
6. Program PeningkatanKinerja UPTD
1. Pemeliharaan dan operasional UPTD Laboratorium lingkungan
2. Pengadaan sarana prasarana pengujian laboratorium lingkungan
7.Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 62
1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan
2. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus
pelanggaran hukum lingkungan dan perusakan sumber daya alam
dan lingkungan hidup
3. Pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan
4. Penyusunan dokumen lingkungan
5. Penilaian dokumen lingkungan
6. Pengembangan sistem informasi Pelayanan Perizinan Lingkungan
7. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah
B3 dan Peningkatan kapasitas masyarakat
1. Pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3
2. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat bidang
lingkungan
3. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
4. Penataan kota bersih dan hijau
5. Pemeliharaan dan operasional TPST
6. Pemeliharaan TPS
7. Pembangunan Transfer depo limbah B3
8. Pengelolaan Limbah B3, Sekolah dan Perkantoran
9. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan
Lingkungan Hidup
10. Pembinaan Desa/Kelurahan Sehat, Bersih dan Hijau
11. Peringatan Hari-hari Besar Lingkungan Hidup
12. Pembangunan dan penataan TPA
13. Pemeliharaan dan operasional TPA
14. Pengadaan sarana pengelolaan persampahan
15. Pembangunan dan penataan TPS
16. Pembangunan TPS 3R
17. Pembangunan TPST
18. Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 63
19. Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Limbah B3
20. Pembinaan Kampung Organik Pelestari Lingkungan
21. Pemeliharaan kebersihan perkotaan dan saluran terbuka
9. Program Pengendalian Pencemaran,perusakan lingkungan dan
pemeliharaan lingkungan
1. Pemeliharaan dan penataan taman kota
2. Pemeliharaan dan penataan hutan kota
3. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
4. Pemantauan kualitas lingkungan
5. Inventarisasi sumber pencemar dan gas rumah kaca
6. Pembinaan kampung iklim
7. Pembangunan IPAL UKM
8. Pemeliharaan dan pengelolaan pohon tepi jalan
9. Penanaman pohon di sempadan sungai
10. Pengecatan Pot Bunga dan Elemen Keras Serta pembuatan dekorasi
taman
11. Pembangunan vertikal garden
12. Pembangunan sumur resapan
13. Pembangunan papan informasi lingkungan
14. Pemulihan mata air
15. Penanaman pohon tepi jalan
16. Penghijauan/reboisasi
17. Pengecatan pohon tepi jalan
18. Master Plan Pengelolaan Limbah kawasan industri
19. Fasilitasi Perijinan IPLC dan IPAL
20. Pengadaan stock tanaman
21. Pembangunan taman kota
10.Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
1. Pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan
Adapun tabel yang disajikan terdapat pada tabel VI.1
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 64
Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Progra
m (outcome) dan Kegiata
n (output)
Data Capai
an pada Tahu
n Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi pada saat ini
Unit Kerja SKP
D Penanggungjaw
ab
Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20)
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
1.Indek kualitas air,udara dan tutupan lahan
Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran
Outcome : Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
81,96 100 585.245.000
100 608.479.250
100 650.581.000
100 693.970.233
100 739.937.201
100 3.278.212
.684
2.Pengelolaan persampahan
2.Persentase cakupan penanganan persampahan
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda - benda pos (Materai, perangko dan jasa pengiriman)
94,13 100% 2.300.000
100% 2.400.000
100% 2.400.000
100% 2.400.000
100% 2.500.000
100% 12.000.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 65
3.Meningkatnya pemenuhan RTH Perkotaan
3.Prosentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis nya
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana pembayaran langganan telepone,listrik dan internet Dinas dan UPTD
45,62 100% 173.300.000
100% 173.300.000
100% 181.965.000
100% 190.559.233
100% 199.009.201
100% 918.133.4
34
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya pengadministrasi keuangan
0 0
4.Prosentase peningkatan RTH
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor
95,83 100 131.040.000
100 132.790.000
100 139.429.500
100 146.400.000
100 153.720.000
100 703.379.5
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Penyediaan alattulis kantor
Tersedianya ATK dinas dan UPTD
87,83 100 49.858.000
100 50.000.000
100 55.000.000
100 60.500.000
100 66.550.000
100 281.908.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
84,44 100 21.562.000
100 23.000.000
100 25.300.000
100 27.830.000
100 30.613.000
100 128.305.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 66
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
89,82 100 6.865.000
100 7.000.000
100 8.000.000
100 8.400.000
100 8.500.000
100 38.765.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
0 0
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
0 0
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya media masa dan informasi
66,9 100 5.000.000
100 5.000.000
100 5.100.000
100 5.355.000
100 5.465.000
100 25.920.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
78,05 100% 19.850.000
100% 19.989.250
100% 21.986.500
100% 21.986.000
100% 21.986.000
100% 105.797.7
50
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 67
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tesedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
92,3 80% 155.725.000
80% 174.000.000
80% 191.400.000
80% 210.540.000
80% 231.594.000
80% 963.259.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan
tersedianya dana untuk memonitoring kegiatan ,evalusi dan pelaporan
72,47 80% 11.880.000
80% 13.000.000
80% 12.000.000
80% 12.000.000
80% 12.000.000
80% 60.880.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
Tersedianya perataltan dan bahan pembersih
60,69 100% 7.865.000
100% 8.000.000
100% 8.000.000
100% 8.000.000
100% 8.000.000
100% 39.865.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah
Terkelolanya pendokumentasian arsip perangkat daerah
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
94,01 100 2.093.177.00
0
1.982.867.00
0
2.073.000.00
0
2.074.000.00
0
2.074.000.00
0
10.870.38
8.000
Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Tersedianya kendaraan dinas roda 2
0 100 130.000.000
-
100% 200.000.000
330.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
96,71 100 50.000.000
100% 71.000.000
100% 50.000.000
100 50.000.000
100 50.000.000
100 271.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
95,82 100 70.000.000
100% 50.000.000
100% 25.825.000
145.825.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan Pengadaan mebelur
Terlaksananya pengadaan mebelur
87,56 100 24.635.000
100% 31.450.000
100% 56.085.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan penambahan daya listrik
Terlaksananya penambahan daya listrik
0
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 69
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya tugas-tugas kantor secara optimal
53,39
30.000.000
100% 33.875.000
100% 100 27.000.000
27.000.000
117.875.0
00
Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
Tersedianya BBM,Oli,Suku cadang dan dana pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional
94,37 100 1.600.000.00
0
100 1.600.000.00
0
100 1.600.000.00
0
100 1.800.000.00
0
100 1.800.000.00
0
100 8.400.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor
64,15 100 12.867.000
100 12.867.000
100 13.000.000
100 13.000.000
100 13.000.000
100 64.734.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor
79 100 15.675.000
100 16.675.000
100 16.675.000
100 17.000.000
100 17.000.000
100 83.025.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya mebeler kantor
0 -
100 7.000.000
100 7.500.000
100 7.000.000
100 7.000.000
100 28.500.00
0
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 70
mebeleur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
Terpeliharanya gedung kantor
98,95 100 160.000.000
100 160.000.000
100 160.000.000
100 160.000.000
100 160.000.000
100 800.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan disiplin aparatur
Outcome : Tingkat kehadiran ASN
100 100 6.400.000
100 7.040.000
100 7.744.000
100 7.744.000
100 7.744.000
100
36.672.00
0
Pelaksanaan senam kesegaran jasmani
Terciptanya kualitas aparatur yang sehat
100 100 Rp 6.400.000
100 7.040.000
100 7.744.000
100 7.744.000
100 7.744.000
100 36.672.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan mesin absensi
Terciptanya kedisiplinan ASN
0 0
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terciptanya kedisiplinan ASN
0 100 100 -
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya pengadaan pakaian kerja lapangan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 71
Pengadaan pakaian KORPRI
Terciptanya kedisiplinan ASN
0 100 -
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (olahraga)
Tersedianya pakaian daerah / olah raga
0 100 -
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Outcome : Rata-rata nilai SKP ASN
0 80 50.000.000
80 50.000.000
80 50.000.000
80 50.000.000
80 50.000.000
80 250.000.0
00
Pendidikan dan pelatihan formal
Terfasilitasinya aparatur dinas untuk mengikuti pelatihan/kursus/bintek
0 80 50.000.000
80 50.000.000
80 50.000.000
80 50.000.000
80 50.000.000
80 250.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pemahaman ASN terhadap peraturan / perundang-undangan
0 80 -
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 72
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan kemampuan ASN
0
Peningkatan kemampuan teknis aparatur
Meningkatkan kemapuan teknis aparatur
0
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome : Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
80,3 100 19.000.000
100 19.000.000
100 19.000.000
100 22.000.000
100 22.000.000
100 101.000.0
00
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja
Tersusunnya LAKIP,SAKIP dan LPPD
75,33 100 15.000.000
100 15.000.000
100 15.000.000
100 16.000.000
100 16.000.000
100 77.000.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya laporan keuangan semesteran
97,87 100 2.000.000
100 2.000.000
100 2.000.000
100 3.000.000
100 3.000.000
100 12.000.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 73
Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya laporan akhir tahun
95,55 100 2.000.000
100 2.000.000
100 2.000.000
100 3.000.000
100 3.000.000
100 12.000.00
0
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Penyusunan Renstra perangkat daerah
Tersusunnya renstra perangkat daerah
0
Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah
Tersusunnya RKA dan DPA perangkat daerah
0
Penyusunan LKJiP perangkat daerah
Tersusunnya LKJip perangkat daerah
0
Penyusunan LPPD perangkat daerah
Tersusunnya LPPD perangkat daerah
0
Penyusunan SAKIP perangkat daerah
Tersusunnya SAKIP perangkat daerah
0
Penyusunan LKPJ perangkat daerah
Tersusunnya LKPJ perangkat
0
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 74
daerah
Pencatatan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Tercatatnya dan rekonsiliasi barang milik daerah
0
Program Peningkatan Kinerja UPTD
UPTD dengan tingkat kinerja baik
150.000.000
420.000.000
355.000.000
350.000.000
300.000.000
Pemeliharaan dan operasional UPTD Laboratorium Lingkungan
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan
30 30 150.000.000
100 420.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100
870.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pengadaan sarana prasarana pengujian laboratorium lingkungan
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
0 100 100 100 255.000.000
100 250.000.000
100 200.000.000
100
705.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Program Penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan
Outcomes : Prosentase ketaatan/kepatuhan terhada
99 80 1.050.000.00
0
80 1.050.000.00
0
80 1.300.000.00
0
80 1.375.000.00
0
80 1.425.000.00
0
80 6.200.000
.000
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 75
lingkungan
p aspek lingkungan
Pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat usaha /kegiatan yang mengacu pada Amdal,UKL UPL
99 80 200.000.000
80 200.000.000
80 250.000.000
80 250.000.000
80 250.000.000
80 1.150.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus pelanggaran hukum lingkungan dan perusakan sumber daya alam dan
Terlaksananya penegakan hukum lingkungan
0 100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 375.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 76
lingkungan hidup
Pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan
Terlaksananya pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan
99,95 80 125.000.0
00
80 125.000.000
80 125.000.000
80 150.000.000
80 150.000.000
80 675.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Penyusunan dokumen lingkungan
Output : dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang akuntabel
0 100 250.000.000
100 250.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 1.400.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Penilaian dokumen lingkungan
Out put : dokumen potensi dan koneksi lingkung
99,68 100 100.000.000
100 100.000.000
100 150.000.000
100 150.000.000
100 200.000.000
100 700.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 77
an yang terintegrasi
Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan lingkungan
Terlaksananya peningkatan kualitas perijinan
0 80 100.000.000
80 100.000.000
80 150.000.000
80 150.000.000
80 150.000.000
80 650.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Penyusunan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengembangan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
0 100 200.000.000
100 200.000.000
100 250.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 1.250.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas masyarakat
Outcomes : Persentase Penanganan dan Pengurangan timbulan sampah dan limbah B3
85 7.870.000.00
0
85 6.688.500.00
0
85 7.022.925.00
0
85 7.374.071.25
0
85 7.742.774.81
3
85 36.698.27
1.063
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 78
Pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3
Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi limbah B3
77,31 100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 150.000.000
100 155.000.000
100 905.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Terwujudnya pembinaan sekolah Adiwiyata
95,23
100 250.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 210.000.000
100 1.060.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Terlaksananya pengadaan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat
0 100 600.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 210.000.000
100 1.410.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Penataan kota bersih dan hijau
Terlaksananya penataan kota bersih dan hijau
93,42
80 200.000.000
80 150.000.000
80 150.000.000
80 152.000.000
80 150.000.000
80 802.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pemeliharaan dan operasional TPST
Terlaksananya pemeliharaan dan
99,45
200.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 105.000.000
100 100.000.000
100 605.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 79
operasional TPST
Pemeliharaan TPS
Terlaksananya pemeliharaan TPS
91,76
80 200.000.000
80 100.000.000
80 100.000.000
80 105.000.000
80 10.000.000
80 515.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pembangunan transfer depo limbah B3
Terlaksananya pembangunan transfer depo B3
0 80 100.000.000
80 100.000.000
80 105.000.000
80 105.000.000
410.000.0
00
Pengelolaan limbah B3 sekolah dan perkantoran
Terlaksananya pengelolaan limbah B3 sekolah dan perkantoran
0 80 150.000.000
80 150.000.000
80 152.000.000
80 150.000.000
80 100.000.000
80 702.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Terwujudnya pembinaan masyarakat peduli lingkungan
95,81 100 250.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 210.000.000
100 1.060.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pembinaan desa/kelurahan sehat, bersih dan hijau
Terlaksananya pembinaan desa/kelurahan sehat, bersih dan hijau
91,31 80 300.000.000
80 150.000.000
80 150.000.000
80 155.000.000
80 155.000.000
80 910.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 80
Peringatan hari-hari besar lingkungan hidup
Terlaksananya peringatan hari hari besar lingkungan hidup
0 80 200.000.000
80 150.000.000
80 150.000.000
80 155.000.000
80 155.000.000
80 810.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pembangunan dan penataan TPA
Terlaksananya pembangunan dan penaataan TPA
0 80 200.000.000
100 500.000.000
100 500.000.000
100 300.000.000
100 100 1.500.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pemeliharaan dan Oprasional TPA
Terlaksananya Pemeliharaan dan Oprasional TPA
97 90 1.275.000.00
0
80 1.113.500.00
0
80 1.200.000.00
0
80 1.300.000.00
0
80 1.427.774.81
3
80 6.316.274
.813
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Berbek Kecamatan Kertosono Kecamatan Nganjuk Kecamatan Prambon
Pengadaan Sarana pengelolaan Persampahan
Terlaksananya Pengadaan Sarana pengelo
97 80 200.000.000
100 80 300.000.000
80 200.000.000
80 250.000.000
80 950.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 81
laan Persampahan
Pembangunan dan penataan TPS
Terlaksananya Pembangunan TPS
99 255.000.000
100 300.000.000
100 100 350.000.000
100 350.000.000
100 1.255.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Nganjuk
Pembangunan TPS 3R
Terlaksananya Pembangunan TPS 3R Patianrowo
0 -
100 100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 600.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Patianrowo
Pembangunan TPST
Terlaksananya Pembangunan TPST Jatirejo
0 80 200.000.000
100 100 100 200.000.000
100 500.000.000
100 900.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Nganjuk
Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas pelayanan kesehatan
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas pelayanan kesehatan
89 80 115.000.000
90 100.000.000
90 100.000.000
90 100.000.000
90 200.000.000
90 615.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Limbah B3
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Limbah
89 80 75.000.000
100 75.000.000
100 65.925.000
100 70.000.000
100 210.000.000
100 495.925.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 82
B3
Pembinaan Kampung Organik Pelestari Lingkungan
Terciptanya Kampung Organik Pelestari Lingkungan di Kabupaten Nganjuk
95,19 80 50.000.000
90 50.000.000
90 50.000.000
90 75.000.000
90 150.000.000
90 375.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Kebersihan Perkotaan dan Saluran Terbuka
Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Perkotaan dan Saluran Terbuka
98,19 80 2.850.000.00
0
90 2.850.000.00
0
90 2.900.000.00
0
90 2.902.071.25
0
90 3.000.000.00
0
90 14.502.07
1.250
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran,perusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan
Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
80 5.291.375.00
0
80 5.761.125.00
0
80 5.789.362.50
0
80 6.055.136.87
5
80 6.351.643.71
9
80 29.248.64
3.094
Dinas Lingkungan Hidup
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 83
Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota
Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan taman kota di Kabupaten Nganjuk
99,31
90 3.176.375.00
0
90 3.176.000.00
0
80 2.900.000.00
0
80 2.900.000.00
0
80 3.000.000.00
0
80 15.152.37
5.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota
Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan hutan kota di Kabupaten Nganjuk
84,9 90 450.000.000
90 1.034.625.00
0
80 649.362.500
80 500.000.000
80 567.000.000
80 3.200.987
.500
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional pengelolaan RTH
97 -
90 350.000.000
80 80 80 250.000.000
80 600.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk
Pemantauan kualitas lingkungan
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan
95,29
80 200.000.000
100 150.000.000
100 100.000.000
100 80.000.000
100 84.000.000
100 614.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Inventarisasi sumber pencemar
Terlaksananya Inventarisasi
97,88
80 100.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 500.000.0
00
Dinas Lingkungan
Dinas Lingkung
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 84
dan gas rumah kaca
Pencemaran Gas Rumah Kaca (GRK)
Hidup an Hidup
Pembinaan kampung iklim
Terlaksananya pembinaan kampung iklim
87,55
80 150.000.000
80 100.000.000
80 100.000.000
80 105.000.000
80 105.400.000
80 560.400.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Bagor Kecamatan Nganjuk kecamatan Ngetos
Pembangunan IPAL UKM
Terlaksananya Pembangunan IPAL UKM
0 100 100.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 100.000.000
100 400.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamtan Kertosono Kecamatan Nganjuk
Pemeliharaan dan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
87 100 335.000.000
100 350.500.000
90 350.000.000
90 153.000.000
90 250.000.000
90 1.438.500
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 85
Penanaman Pohon di Sempadan Sungai
Terlaksananya Penanaman Pohon di Sempadan Sungai
91,78 100.000.000
90 150.000.000
90 150.000.000
90 150.000.000
90 150.000.000
90 700.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengecatan pot bunga dan elemen keras serta pembuatan dekorasi taman
Terlaksananya Pengecatan pot bunga dan elemen keras taman serta pembuatan dekorasi taman
98,62 100 150.000.000
100 250.000.000
100 250.000.000
100 262.136.875
100 275.243.719
100 1.187.380
.594
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan Vertikal Garden
Terlaksananya Pembangunan Vertikal Garden
0 0 90 300.000.000
90 200.000.000
90 300.000.000
90 300.000.000
90 1.100.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kertosono Kecamatan Pace Kecamatan Wilangan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 86
Pembangunan Sumur Resapan
Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan
94,79 0 80 215.000.000
80 215.000.000
80 215.000.000
80 215.000.000
80 860.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan papan informasi Lingkungan
Terlaksananya Pembangunan papan informasi Lingkungan
0 0 80 200.000.000
80 80 200.000.000
80 200.000.000
80 600.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pemulihan Mata Air
Terlaksananya Pemulihan Mata Air
0 80 80.000.000
80 225.000.000
80 100.000.000
80 100.000.000
80 80.000.000
80 585.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Gondang
Penanaman Pohon Tepi Jalan
Terlaksananya Penanaman Pohon Tepi Jalan
75 80 200.000.000
80 600.000.000
80 100.000.000
80 200.000.000
80 200.000.000
80 1.300.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Penghijauan/reboisasi
Terlaksananya penanaman/reboisasi di lokasi rawan bencana
0 0 90 200.000.000
90 200.000.000
90 200.000.000
90 200.000.000
90 800.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Pengecatan Pohon tepi Jalan
Terlaksananya Pengecatan Pohon tepi
99 80 100.000.000
90 200.000.000
90 100.000.000
90 200.000.000
90 200.000.000
90 800.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 87
Jalan
Master Plan Pengelolaan Limbah Kawasan Industri
Terlaksananya Master Plan Pengelolaan Limbah Kawasan Industri
0 0 90 115.000.000
90 -
90 115.000.000
90 90 230.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi perizinan IPLC dan IPAL
Terlaksananya Fasilitas perizinan IPLC dan IPAL
10,27 80 100.000.000
80 100.000.000
80 100.000.000
80 100.000.000
80 100.000.000
80 500.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Stock Tanaman
Terlaksananya Pengadaan Stock Tanaman
0 80 50.000.000
80 75.000.000
80 75.000.000
80 75.000.000
80 75.000.000
80 350.000.0
00
Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan Taman Kota
Terlaksananya Pembangunan Taman Kota
0 90 4.700.000.000
80 300.000.000
80 80 300.000.000
80 100.000.000
80 5.400.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Outcome : Persentase kelengkapan sarana prasarana penguji
600.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.600.000
.000
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 88
an kualitas lingkungan hidup
Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
Terlaksananya Pengadaan peraatan pengujian zat kimia
0 600.000.000
80 500.000.000
80 500.000.000
80 500.000.000
80 500.000.000
80 2.600.000
.000
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 89
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
VII.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK)
Pada bab VII ini dijelaskan tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nganjuk
VII. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
Adapun tabel yang disajikan terdapat pada tabel VII.1 dan VII.2
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 90
Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
No. INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra
Target
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase indeks kualitas lingkungan hidup
Indeks kualitas air
66 67 68 69 70 71 71
Indeks kualitas udara
IKU = 100 - (50/0.9 x (leu - 0,1 ))
82.4 82.9 83.4 83.9 84.4 84.9 84.9
Rumus metode IP
: IP
2
0 ≤ Plj ≤ 1,0 ⟶ baik (memenuhi baku mutu) 1,0 ≤ Plj ≤ 5,0 ⟶ cemar ringan 5,0 ≤ Plj ≤ 10,0 ⟶ cemar sedang Plj > 10,0 ⟶ cemar berat
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 91
50
54,3
IKTL = 100 - {(84,3 - (TH x 100)} x
Indeks kualitas tutupan lahan
74.86 75.01 75.26 75.51 75.76 76.01 76.01
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
x 100% 73 80 75 74 73 72 72
Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R
x 100% 18 20 22 24 26 27 27
Persentase peningkatan RTH perkotaan
Jumlah luas RTH saat ini
Luas RTH yang seharusnya ada
X 100% 55,16 56 57 58 59 60 60
Jumlah sampah yang tertangani
Jumlah timbulan sampah
Jumlah pengurangan timbulan sampah
Jumlah timbulan sampah
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 92
Tabel VII.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
No. INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
Renstra
Target Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra Tahun 0
Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Persentase
peningkatan pembangunan
kualitas
lingkungan hidup
Indeks kualitas air
66 67 68 69 70 71 71
Indeks kualitas
udara IKU = 100 - (50/0.9 x (leu - 0,1 )) 82.4 82.9 83.4 83.9 84.4 84.9 84.9
Rumus metode IP
: IP
2
0 ≤ Plj ≤ 1,0 ⟶ baik (memenuhi baku mutu) 1,0 ≤ Plj ≤ 5,0 ⟶ cemar ringan 5,0 ≤ Plj ≤ 10,0 ⟶ cemar sedang Plj > 10,0 ⟶ cemar berat
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 93
Indeks kualitas
tutupan lahan
74.86 75.01 75.26 75.51 75.76 78.01 78.01
Penanganan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga
x
100% 73 80 75 74 73 72 72
Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
x 100%
18 20 22 24 26 27 27
50 54,3
IKTL = 100 - {(84,3 - (TH x 100)} x
dimana :
IKTL = Indek Kualitas Tutupan Lahan
TH = Tujuan Hutan
Jumlah sampah yang tertangani
Jumlah timbulan sampah
Jumlah pengurangan timbulan sampah
Jumlah timbulan sampah
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 94
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan dokumen jangka
menengah, yang didalamnya terkandung visi, misi, tujuan, sasaran,
strategis, kebijakan dan program Dinas Lingkungan Hidup Daerah
kabupaten Nganjuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Nganjuk.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk tahun
2018-2023 merupakan implementasi dari visi dan misi serta program
Kepala Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Nganjuk, yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan,
sekaligus sebagai acuan bagi bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun pilihan-pilihan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Selain itu, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Nganjuk tahun 2018-2023 merupakan dasar evalusi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta harapan
kedepan dalam perencanaan 5 (lima) tahun berikutnya.
Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023
merupakan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Nganjuk dalam menyusun Rencana Anggaran Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk yang pada akhirnya nanti akan
ditetapkan sebagai Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk.
Sebagai dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 ini dapat memberikan manfaat bagi
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 95
Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan
visi dan misinya. Diharapkan pada 5 (lima) tahun mendatang, Kabupaten
Nganjuk dapat menjadi Kabupaten yang dapat mengendalikan fungsi
lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan.