BAB I PENDAHULUAN - etd. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari...

download BAB I PENDAHULUAN - etd. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak

of 44

  • date post

    31-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    213
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - etd. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Praktik suap menjadi salah satu fenomena dalam dunia pers Indonesia.1

Praktik suap atau yang sering dikenal sebagai fenomena wartawan amplop

merujuk pada realita di lapangan ketika jurnalis menerima pemberian bisa berupa

uang, barang, fasilitas akomodasi, tiket perjalanan, traktiran makanan, dan lainnya

dari pihak nara sumbernya.2 Cara pemberiannya pun berbeda beragam ada yang

berupa amplop, rekening, undian berhadiah, dan sebagainya. Tak sekedar

fenomena musiman, amplop ini telah menjadi budaya dalam dunia pers

Indonesia.

Dalam dunia pers Indonesia dikenal dua jenis wartawan amplop menurut

modus operandinya.3 Ada wartawan yang aktif berburu amplop dan ada wartawan

pasif yang menerima amplop. Ketika di lapangan, wartawan aktif yang menerima

1 Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain

yang mempengaruhi independensi, merupakan penjabaran dari Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang

berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Dalam pers Barat, pemberian dari pihak lain disebut dengan freebies. Freebies berupa tiket nonton

gratis, tiket perjalan gratis, atau tiket pertunjukan yang diberikan gratis. 2 Fenomena wartawan amplop sebagai salah satu potret jurnalis Indonesia tercantum

dalam Survey AJI Indonesia tahun 2005 di 17 Kota yang tercantum dalam buku Potret Jurnalis

Indonesia, Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota ,hal 63. 3 Menurut Masduki dalam buku Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik( 2004 :84),

wartawan amplop menurut modus operandinya yakni pertama adalah wartawan yang aktif

berburu amplop dengan mendatangi panitia secara individu hingga membuat perkumpulan khusus

wartawan amplop untuk memeras nara sumber. Kedua adalah wartawan pasif yang menerima

amplop jika diberi tetapi tidak mencari acara yang ber-amplop jika tidak diundang.

2

amplop biasanya berada di sebuah institusi tertentu dan menunggu nara sumber

mereka memberi uang. Mereka pun tak segan datang ke acara-acara yang

memiliki lahan basah hanya untuk mendapatkan amplop. Padahal, peristiwa yang

mereka liput belum tentu dimuat dalam media mereka.

Sementara itu, wartawan pasif lebih pada wartawan yang menerima

amplop di suatu acara namun mereka tidak mencari-cari seperti wartawan aktif.

Persamaan keduanya adalah bahwa mereka belum tentu memuat berita yang

mereka liput dalam media mereka.

Kategori wartawan aktif dan pasif amplop melekat pada wartawan yang

memiliki perusahaan media yang jelas serta wartawan yang tidak memiliki

perusahaan media yang jelas. Biasanya wartawan yang tidak memiliki perusahaan

media jelas akrab disebut dengan wartawan bodrek atau WTS atau wartawan

Tanpa Suratkabar. Disebut wartawan bodrek karena wartawan ini hanya sekedar

melakukan proses wawancara kesana kemari tetapi tidak pernah ada beritanya.

Dengan kata lain, wartawan tersebut tidak memiliki surat kabar dan hanya

bermodalkan kartu pers palsu.

Praktik suap kian membuat jurnalis ketagihan. Tak segan-segan pula

jurnalis menggunakan senjata profesinya untuk mendapatkan amplop dari nara

sumber. Dengan ancaman akan memberitakan berita yang buruk, jurnalis dengan

mudah meminta amplop dari nara sumbernya. Beruntungnya mereka, nara sumber

yang notabenya kurang paham tentang profesi jurnalistik, dengan mudahnya

memberi mereka uang.

3

Berdasarkan observasi mula peneliti yang juga menjadi bagian dalam

dunia kewartawanan, praktik suap di kalangan jurnalis seolah-olah dilegalkan

oleh pelaku media bahkan institusi media tersendiri. Alasan menjaga hubungan

dekat dengan nara sumber atau masalah kesejahteraan jurnalis yang pas pasan

seringkali didengung-dengungkan untuk melegalkan budaya satu ini. Budaya ini

makin kuat manakala nara sumber juga memberi ruang khusus. Mereka kadang

tak malu untuk mengaku bahwa ada anggaran khusus untuk jurnalis yang memang

sudah disiapkan per bulannya. Alasan nara sumber pun cukup rasional rasa kasian

terhadap jurnalis, melaksanakan kewajiban atasan, ucapan terima kasih, takut

berita miring, pencitraan, dan sebagainya.

Fenomena praktik suap atau amplop berdasar Riset AJI Indonesia tahun

2005 menunjukkan bahwa budaya ini terjadi karena seringkali ada pemahaman

yang kabur mengenai amplop itu sendiri. Jurnalis yang diriset pun mengaku

bahwa mereka tidak enak bila amplop tidak diterima karena akan menjadi bahan

pergunjingan. Akhirnya mereka mau menerima asalkan amplop tersebut tidak

memeras dan tidak mempengaruhi independensi.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa budaya amplop besar karena

kebiasaan pejabat yang memberi amplop. Menurut penelitian, kalau amplop tidak

diterima, dana itu akan menjadi ajang korupsi para pejabat. Temuan lain yang

menarik adalah aturan media soal amplop yang kurang jelas. Artinya tidak ada

aturan detail tentang definisi amplop, jumlah yang bisa diterima atau tidak, serta

sanksi menerima amplop.

4

Sementara itu, berdasarkan obrolan informal yang dilakukan peneliti pada

mantan Ketua AJI Yogyakarta, Bambang Muryanto, September 2012 lalu,

budaya amplop terjadi pada awal abad 21 dimana perkembangan media di

Indonesia sangat pesat. Berdasarkan catatan AJI Indonesia4, fenomena yang

dilihat dari perkembangan media awal abad 21 yaitu berkembangnya media

waralaba (franchise) yang mengambil brand terbitan luar negeri diadaptasi dan

diberi muatan lokal kemudian dijual di Indonesia seperti Kosmopolitan, Female

Indonesia, Harper Bazaar, dan F-1. Fenomena lainnya yakni masuknya

perusahaan non media dalam industri media seperti Grup LIPPO, perkembangan

industri multimedia, fenomena industri media yang masuk ke dalam pasar bursa

seperti Tempo, serta munculnya penerbitan yang spesifik dengan ulasan dan target

pembaca yang lebih terbatas.

Perkembangan perusahaan pers tak lepas dari kepentingan mereka untuk

mencari keuntungan. Orientasi keuntungan inilah yang membawa dampak buruk

perusahaan media yakni persaingan yang tidak sehat hingga berakibat pada

lemahnya profesionalisme dan independensi jurnalis.

Bambang Muryanto menegaskan bahwa budaya amplop sulit dihapuskan

seiring perkembangan media massa saat ini.Seiring dengan tuntutan bisnis, maka

berbagai cara dilakukan perusahaan media untuk memenuhi kepentingan pasar.

Kepentingan pasar ini adalah dalam rangka meraup iklan demi pemasukan kepada

perusahaan. Untuk itulah, amplop menjadi sarana tersendiri untuk menjadikan

berita sesuai kepentingan pasar dan kepentingan institusi tertentu.

4 Masduki.2005. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. hal.6

5

Budaya ini juga terjadi karena perusahaan media sendiri yang kurang

memenuhi hak-hak dan jaminan kesejahteraan bagi jurnalis. Banyak jurnalis di

daerah seperti reporter tetap (diangkat resmi oleh medianya untuk bekerja tiap hari

dengan target kualitas dan kuantitas berita tertentu), kontributor / reporter

wilayah (diangkat pengelola media untuk membantu peliputan di wilayah yang

belum dapat diakses reporter tetap, dikontrak untuk jangka waktu tertentu), serta

freelancer / reporter bebas ( melakukan aktivitas peliputan dan tidak terikat media

tertentu, hasil liputanya berdasarkan kesepakatan yang bersifat insidental)

memiliki standar gaji yang tidak seimbang dengan kerjanya. Lebih lagi kondisi

liputan daerah yang memiliki kesulitan tersendiri seperti faktor geografis

seringkali tidak diperhatikan oleh media itu sendiri.

Kaitannya dengan upah layak jurnalis, ternyata memang betul adanya

bahwa upah jurnalis di Indonesia masih sangat tidak layak. Hal ini dibuktikkan

dalam lima survei dalam sepuluh tahun terakhir ini yakni survei AJI Surabaya

tahun 2000, survey dari Thomas Hanitzsch dari Ilmenau University of

Techonology German tahun 2001, AJI Indonesia tahun 2005, Dewan Pers tahun

2008, dan riset terakhir AJI Indonesia 2010/2011. Survei-survei tersebut memiliki

kemiripan hasil upah jurnalis hingga tahun 2011 ini masih ada yang berada di

bawah Rp 300.000,- per bulannya.

Survei AJI, Thomas Hanitzsch, serta Dewan Pers juga menunjukkan

bahwa akibat rendahnya upah ini banyak jurnalis mencari pekerjaan sampingan

seperti makelar Surat Ijin Mengemudi (SIM), pengusaha wartel, pegawai negeri,

wartawan spesial (konsultan tidak resmi), dan sebagainya. Survei juga

6

menyatakan bahwa rendahnya gaji ini juga menjadi pembenar mengapa budaya

amplop ini masih menjadi tradisi.

Survei AJI 2010/2011 menyatakan bahwa kesejahteraan jurnalis sangat

berkaitan dengan profesionalitas dan kebebasan pers. Kedua hal ini penting

karena untuk mencapai iklim pers yang sehat dan demokratis. Kendati bukan

jaminan utama, kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk

menjadikan jurnalis profesional seperti yang tertuang dalam UU Pers No.40

Tahun 1999.