BAB I PENDAHULUAN -...

Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 Dinas PMD Kab Sampang 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah

dalam berbagai sektor pelayanan sering menjadi sorotan masyarakat terkait dengan mutu

pelayanannya. Sikap masyarakat yang semakin kritis mengharuskan pemerintah sebagai

pihak penyelenggara layanan publik untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu

pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh

semua pihak khususnya instansi berhubungan langsung dengan pelayanan publik (public

service).

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama,

terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan

harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat

diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta

tidak diskriminatif.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari survey kepuasan mayarakat ini adalah untuk mengukur kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sampang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan dari survey kepuasan mayarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat

kinerja pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi

dalam rangka peningkatan kualitas mutu pelayanan selanjutnya.

C. Sasaran

1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai

kinerja penyelenggara pelayanan.

2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan sistem, mekanisme

dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan publik dapat berdayaguna dan

berhasilguna.

3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik.


D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Penelitian tentang pengukuran Survei Kepuasan

Masyarakat meliputi pengukuran persepsi dan harapan masyarakat dan OPD

selaku pengguna jasa, melakukan Analisis dan Pemetaan terhadap kinerja

pelayanan dan persepsi serta harapan masyarakat dan OPD Kabupaten Sampang

terhadap layanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sampang.

E. Manfaat

1) Untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan penyelenggaraan pelayanan publik

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang

2) Untuk mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sampang.

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan penetapan langkah

perbaikan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sampang

4) Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.


BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis

Kabupaten Sampang terbagi dalam 14 Kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003, tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembentukan

Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003

tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangpenang Kabupaten

Sampang.

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak

1.233,30 km2. Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa.

Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km2 atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan

terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km2

(3,46 %).

Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai

berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan

Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Sampang terletak 100 Km dari Surabaya, yang dapat ditempuh

melalui Jembatan Suramadu kurang lebih 5 menit dan dilanjutkan dengan perjalanan

darat 1,5 jam. Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Sampang, dapat

dilihat pada peta 1.1 peta administrasi wilayah Kabupaten Sampang. Sedangkan

mengenai nama-nama kecamatan serta luas dan proporsi terhadap kabupaten Sampang

dapat dilihat pada tabel berikut:

No

Kecamatan

Luas (Km2)

Proporsi (%)

1 Sreseh 71.95 5.83

2 Torjun 44.20 3.58

3 Pangarengan 42.69 3.46

4 Sampang 70.01 5.68

Tabel : Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sampang


5 Camplong 69.93 5.67

6 Omben 116.31 9.43

7 Kedungdung 123.08 9.98

8 Jrengik 65.35 5.30

9 Tambelangan 89.97 7.30

10 Banyuates 141.23 11.45

11 Robatal 80.54 6.53

12 Karangpenang 84.25 6.83

13 Ketapang 125.28 10.16

14 Sokobanah 108.51 8.80

B. Gambaran Umum Dinas PMD Kabupaten Sampang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas

pembantuan, serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan

penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat meliputi

pengembangan kelembagaan desa, sosial dan budaya masyarakat, ekonomi rakyat dan

pemamfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Untuk melaksanakan

tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang mempunyai

fungsi :

o Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan

kelembagaan desa

o Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya

masyarakat

o Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi rakyat

o Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna

o Pengkoordinasian penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat

o Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

o Pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan masyarakat

o Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya


C. Pengertian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sampang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif

kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas

pendapat masyarakat dalam dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan

publik.

Pelaksanaan SKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sampang merupakan wujud nyata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Kegiatan SKM dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu : Persiapan,

Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data, dan Penyusunan laporan. Data indeks

yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur unsur pelayanan yang masih

perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan pelayanan.

D. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam pelaksanaan survey ini telah ditentukan sebanyak 9 unsur Survey Kepuasan

Mayarakat yaitu :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.


7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.


BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SKM

A. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sampang merupakan wujud nyata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Kegiatan SKM dilaksanakan selama 10 hari Jam Kerja yaitu dari tanggal 13

Pebruari – 24 Pebruari 2017. Adapun populasi yang menjadi pengguna jasa layanan ini

adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten

Sampang sebagai mitra kerja dan pengguna jasa layanan dan dipilih secara acak dari

semua pengunjung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang

sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang

diberikan. Dimana jumlah OPD yang ada di Kabupaten sebanyak 41 OPD yang meliputi :

Sekretariat Daerah : 1

Sekretariat DPRD : 1

Sekretariat Korpri : 1

Dinas : 20

Inspektur : 1

Badan : 4

RSUD : 1

Camat : 14

Dari total populasi sebanyak 41 OPD yang menjadi pengguna jasa layanan,

petugas survey menetapkan responden sebanyak 30 OPD yang dipilih secara acak. Dimana

dari responden yang berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sampang dimohon untuk mengisi kuesioner yang telah disebarkan kepada sekretariat

maupun bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sampang.


B. Pengolahan Data

Dari kuesioner yang telah disebarkan secara acak dikumpulkan kembali untuk diolah

kembali. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap

21 unsur pelayanan yang dikaji yang meliputi unsur :

1. Kejelasan Persyaratan pelayanan

2. Kesesuaian persyaratan yang ditentukan dengan pelaksanaan pelayanan

3. Kejelasan Prosedur pelayanan

4. Kesesuaian alur yang ditentukan dengan pelaksanaan pelayanan

5. Kepastian waktu pelayanan

6. Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan

7. Kejelasan tarif pelayanan

8. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan

9. Kewajaran biaya untuk mendapatkan layanan

10. Kesesuaian hasil pelayanan dengan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

11. Kepastian / keberadaan petugas

12. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

13. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

14. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

15. Kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan

16. Keadilan petugas dalam memberikan pelayanan

17. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan

18. Kesesuaian janji pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan

19. Ketepatan penyelesaian pengaduan

20. Kesesuaian prosedur pengaduan dengan pelaksanaan

21. Informasi mengenai pengaduan

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

=

Bobot Nilai Tertimbang

Jumlah Bobot

Jumlah Unsur


Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari

setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.

Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan

jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang

sama.

C. Laporan Hasil Pengukuran SKM

Dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan yang

merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan

penimbang yang sama maka didapat nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah

dikonversikan yang merupakan penilaian dari mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

sebagimana tabel berikut :

Nilai

Persepsi

Nilai Interval

SKM

Nilai Interval

Konversi SKM

Mutu

Pelayanan

Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00–1,75 25,00–43,75 D TidakBaik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3 2,51–3,25 62,51–81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik

Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang Total unsur yang terisi

S K M =

SKM Unit Pelayanan x 25


BAB IV HASIL PENGOLAHAN DATA

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 21

unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama

dengan rumus sebagai berikut:

= =

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari

setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.

Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan

jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang

sama, yaitu 0,048.

Dari hasil pengisian kuesioner untuk masing-masing unsur pelayanan

diperoleh data sebagai berikut :

NO NO UNSUR

UNSUR PELAYANAN NRR MUTU PELAYANAN

KINERJA UNIT PELAYANAN

1 U1a Kejelasan Persyaratan pelayanan

2,97 B Baik

2 U1b Kesesuaian persyaratan yang ditentukan dengan pelaksanaan pelayanan

3,07 B Baik

3 U2a Kejelasan Prosedur pelayanan 3,07 B Baik

4 U2b Kesesuaian alur yang ditentukan dengan pelaksanaan pelayanan

3,03 B Baik

5 U3a Kepastian waktu pelayanan 2,77 B Baik

6 U3b Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan

2,93 B Baik

7 U4a Kejelasan tarif pelayanan 3,53 A Sangat Baik

Bobot Nilai Tertimbang

Jumlah Bobot

Jumlah Unsur

1

21 0,048


8 U4b Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan

3,40 A Sangat Baik

9 U4c Kewajaran biaya untuk mendapatkan layanan

3,53 A Sangat Baik

10 U5a Kesesuaian hasil pelayanan dengan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

3,73

A Sangat Baik

11 U6a Kepastian / keberadaan petugas

2,63 B Baik

12 U6b Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

3,00 B Baik

13 U6c Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

2,93 B Baik

14 U7a Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

3,10 B Baik

15 U7b Kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan

2,83 B Baik

16 U7c keadilan petugas dalam memberikan pelayanan

2,93 B Baik

17 U7d Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan

3,70 A Sangat Baik

18 U8a Kesesuaian janji pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan

2,93 B Baik

19 U9a Ketepatan penyelesaian pengaduan

2,40 B Baik

20 U9b Kesesuaian prosedur pengaduan dengan pelaksanaan

2,90 B Baik

21 U9c Informasi mengenai pengaduan

2,73 B Baik

maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

(2,97 x 0,048) + (3,07 x 0,048) + (3,07 x 0,048) + (3,03 x 0,048) + (2,77 x 0,048) +

(2,93 x 0,048) + (3,53 x 0,048) + (3,40 x 0,048) + (3,53 x 0,048) + (3,73 x 0,048) +

(2,63 x 0,048) + (3,00 x 0,048) + (2,93 x 0,048) + (3,10 x 0,048) + (2,83 x 0,048) +

(2,93 x 0,048) + (3,70 x 0,048) + (2,93 x 0,048) + (2,40 x 0,048) + (2,90 x 0,048) +

(2,73 x 0,048) = Nilai indeks adalah = 3,08


Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

= 3,08 x 25 = 76,96

Mutu pelayanan B.

Kinerja unit pelayanan Baik


Unsur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tot

Rata-rata Tiap

Unsur

Nilai persepsi

per Unsur

Interpretasi Nilai SKM

HASIL

U1a 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 89 2,97 0,14

76,96 B

U1b 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 92 3,07 0,15

U2a 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 92 3,07 0,15

U2b 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 91 3,03 0,15

U3a 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 83 2,77 0,13

U3b 4 2 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 88 2,93 0,14

U4a 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 106 3,53 0,17

U4b 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 102 3,40 0,16

U4c 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 106 3,53 0,17

U5a 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 111 3,70 0,18

U6a 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 79 2,63 0,13

U6b 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 90 3,00 0,14

U6c 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 88 2,93 0,14

U7a 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 93 3,10 0,15

U7b 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 85 2,83 0,14

U7c 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 88 2,93 0,14

U7d 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 111 3,70 0,18

U8a 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 88 2,93 0,14

U9a 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 72 2,40 0,12

U9b 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 87 2,90 0,14

U9c 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 82 2,73 0,13

TOTAL 64,10 3,08 Keterangan : - U1 s/d U9 : Unsur Pelayanan -SKM : Survey Kepuasan Masyarakat

- NRR : Nilai Rata-rata

- NRR Per Unsur : Jumlah Nilai Perunsur / Jumlah Kuesioner yang terisi

- NRR Tertimbang : NRR Per Unsur x 0.048 Per Unsur - SKM Unit Pelayanan : Jumlah NRR Tertimbang Per Unsur x 25


Dari 21 unsur yang dikaji semua unsur memiliki mutu pelayanan rata-rata kategori B

(kinerja baik). Nilai unsur pelayanan yang tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke 5

(U5a) yaitu Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan

nilai sebesar 3,73 ini. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur pelayanan ke 9 (U9a)

yaitu Ketepatan penyelesaian pengaduan dengan nilai sebesar 2,40.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang secara umum mencerminkan

tingkat kualitas yang baik. Dimana dari hasil analisis kuesioner yang diberikan kepada

responden, kualitas pelayanannya berada pada kategori B (Baik), dengan angka

Indeks 76,96

2. Unsur pelayanan yang memiliki nilai yang rendah adalah unsur pelayanan ke 9 (U9a)

Ketepatan penyelesaian pengaduan perlu mendapatkan prioritas peningkatan

pelayanan di masa mendatang. Untuk unsur pelayanan yang memiliki nilai unsur yang

tinggi adalah unsur pelayanan ke 5 (U5a) yaitu Kesesuaian hasil pelayanan dengan

ketentuan yang sudah ditetapkan hal ini disebabkan semua pengguna layanan di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang sudah sesuai

dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan hal ini harus tetap dipertahankan dan

ditingkatkan lagi.

3. Hasil SKM selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi kepada kami untuk

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat secara riil dengan terus melakukan

perbaikan-perbaikan disegala sektor.

B. SARAN

1. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima maka diperlukan komitmen

yang kuat oleh pengambil keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana

pelayanan publik untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas

2. Untuk memperbaiki unsur kepastian waktu pelayanan dan ketepatan penyelesaian

pengaduan yang mendapat nilai terendah dari survey ini dapat hendaknya petugas

pelayanan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat,

terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan. Di sisi lain pelanggan (masyarakat)

diharapkan ikut membantu dengan mengikuti peraturan yang ada


d iantaranya melengkapi syarat/ketentuan layanan serta mentaati prosedur yang

berlaku.

3. Perbaikan sarana dan prasana juga diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan

yang prima kepada masyarakat, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain

yaitu:

a. Menempatkan petugas penerima tamu (receptionis) yang berpengalaman

dibidangnya di ruang tunggu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Memberikan penghargaan kepada petugas yang memiliki tingkat kedisiplinan

tinggi dan memberikan sanksi/teguran sesuai peraturan kepegawaian kepada

petugas yang tingkat kedisiplinannya rendah.

4. Menambah fasilitas/sarana untuk menerima segala keluhan dan saran dari

masyarakat selain kotak saran yang selama ini digunakan, seperti melalui

website, email, facebook, telepon dan sms.

5. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan/

berkesinambungan

6. Di masa mendatang, hendaknya pelaksanaan survey SKM dapat dilaksanakan oleh

pihak ke tiga agar diperoleh hasil survey yang lebih objektif.

BAB I PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...