1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu daerah pariwisata dengan pertumbuhan

ekonomi yang cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari keindahan alam yang dimiliki

oleh Pulau Dewata, adat, budaya yang masih kental dan berbagai macam objek

wisata dengan pemandangan yang khas, sehingga pendapatan asli daerah (PAD)

Bali berasal dari sektor pariwisata.

Perkembangan pariwisata dan daya tarik dari pulau Bali, secara tidak

langsung telah membangkitkan pembangunan Ibukota Provinsi Bali yakni Kota

Denpasar. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar menitikberatkan

pada pariwasata berbudaya dan berwawasan lingkungan.Sebagai salah satu sentral

dari pengembangan pariwisata, Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan

pariwisata di Bali.

Menurut Surjanto dalam A. Hari Karyono (1997:11) di mana daerah-

daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan telah siap

menerima kunjungan wisatawan di Indonesia. Daerah tujuan wisata diharuskan

memiliki objek wisata dan daya tarik wisata (atraksi wisata) sebagai media untuk

menarik minat wisatawan. Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali

pada tahun 2013sebanyak 3.241.889 jiwa (BPS, 2013) tentunya menuntut akan

tersedianya akomodasi pariwisata. Salah satu dari sekian banyaknya akomodasi

pariwisata yang sering kita jumpai dan sekarang sedang menjamur di Kota

Denpasar adalah condominium hotel.

2

Dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun belakangan ini, pembangunan

akomodasi pariwisata semakin berkembang dengan pesatnya terutama di daerah

Kota Denpasar sudah terdapat 293 akomodasi pariwisata dan 8,685 jumlah kamar

siap huni (BPS,2014).Hal ini dapat berdampak terhadap persaingan tarif antar

hotel dan condotel yang tidak sehat sehingga dapat terjadi kemerosotan kualitas

pariwisata dan semakin berkurangnya lahan hijau di perkotaan.

Bali khususnya Denpasar sangat berpegang teguh terhadap aturan atau

awig-awig yang berlaku, berpedoman pada konsep penataan ruang Tri Hita

Karana. Budaya dan adat yang dikenal sampai ke ranah internasional juga sangat

mempengaruhi pembangunan setiap sudut di Bali. Standarisasi kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kota tentunya melibatkan

aturan atau awig-awig yang telah di junjung tinggi oleh para leluhur.

Condotel merupakan suatu kegiatan yang bergerak di bidang jasa dengan

menawarkan sebuah penginapan yang memiliki fasilitas seperti rumah.Condotel

tidak lagi sebagai hunian pribadi namun telah menjadi investasi jangka

panjang.Sehingga investor melirik condotel untuk menjadi investasi jangka

panjang disebabkan kamar condotel ini dapat diperjual-belikan. Pendirian

condotel ini dapat berpengaruh kepada tingkat hunian hotel lain sehingga

pendapatan hotel menurun dan kualitas kinerja pegawai juga menurun hal ini

dapat menyebabkan beberapa hotel lain gulung tikar.

Secara ekonomis, munculnya condotel tersebut dapat menjadi indikator

akan meningkatnya taraf untuk perekonomian daerah. Namun, secara yuridis

fenomena tersebut akan banyak menyisakan berbagai permasalahan yang

3

berkaitan dengan ketertiban yang bermuara pada standar yang telah di tentukan

oleh pemerintah. Maraknya pembangunan akomodasi pariwisata berupa

condoteldi kota berwawasan budaya ini dikhawatirkan akan memberi dampak

kurang baik terhadap lingkungan sekitar, lalu lintas, lokasi yang kurang strategis

atau sudah padat dengan bangunan hotel. Di samping itu diperlukan adanya

implementasi dari standar pendirian condotel di Kota Denpasar guna untuk

menekan pembangunan yang semakin menjamur.

Terkait dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2007

tentang Bangunan Condotel.Selain menunjang sarana akomodasi pariwisata

pembangunan ini di harapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup

sekitarnya seperti yang tercantum di pasal 2. Pada pasal 4 dan 5 dibahas untuk

bentuk dan ketinggian condotel tersebut yakni, bentuk dari condotel tersebut

didasarkan pada bentuk bangunan serta sarana dan prasarana yang ada pada

bangunan tersebut yang mencerminkan arsitektur Bali dan harus sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah Kota Denpasar. Pembangunan condotel ditetapkan

dengan ketinggian maksimal 15 (lima belas) meter.

Akibat sumber daya tanah atau lahan terbatas dan tidak dapat diperbaharui

maka, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sekitarnya

dan standarisasi yang ditetapkan pemerintah Kota Denpasar, perlu dilaksanakan

dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dari pemerintah

dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam kebijakan

pengendalian dan penataan, dalam menata letak lokasi condotel Kota Denpasar.

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu

4

dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan

konsisten dengan standarisasi kebijakan terhadap akomodasi pariwisata condotel

khusunya yang sudah terjadi. Agar tidak merugikan lingkungan sekitarnya, tidak

melupakan budaya yang sebagai nilai jualnya Bali dan dapat bersaing secara

sehat.

Pembangunan condotel di Kota Denpasar masih kurang selektif, karena

lokasi pembangunan condotel tidak diperhitungkan, sehingga ada dalam satu ruas

jalan terdapat dua sampai tiga bangunan hotel dan condotel. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut

terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota terhadap Standarisasi

Pendirian Condominium Hotel Kota Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil

rumusan masalah :

Bagaimana implementasi Kebijakan yang telah di keluarkan oleh

Pemerintah Kota terhadap standarisasi pendirian condominium hotel yang sedang

marak di Kota Denpasar ?

1.3 Batasan Penelitian

Untuk mempermudah didalam memahami skripsi ini, penulis membatasi

ruang lingkup penelitian ini yakni bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah

Kota terhadap Standarisasi Pendirian Condominium Hotel di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut :

5

Untuk mengetahui implementasi dari kebijakan yang telah di keluarkan

oleh pemerintah kota khususnya kepada bangunan condominium hotel di Kota

Denpasar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota terkait Standarisasi

Pendirian Condominium Hotel di Kota Denpasar, diharapkan memiliki manfaat

sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pegangan dalam

menjalankan standarsasi pendirian akomodasi pariwisata

(condominium hotel), sehingga mampu mengoptimalkan kinerja dinas

dan mencapai tujuan yang di tetapkan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan informasi dan

pemikiran bagi masyarakat atau pembaca.

3. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi Pemerintah Kota

Denpasar dalam menentukan keberlanjutan kebijakan.

1.5.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti

yang ingin melakukan penelitian terkait dengan Pemerintah Kota

Denpasar khususnya terkait dengan kebijakan standarisasi pendirian

condominium hotel di Denpasar.

2. MengetahuiImplementasi Kebijakan Pemerintah Kota terhadap

Standarisasi Pendirian Condominium Hotel di Kota Denpasar.

6

1.6.1 Sitematika Penelitian

Adanya fungsi dari sistematika penelitian guna untuk

mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian ini yakni :

BAB I : Dalam bab ini penulis akan menguraikan pendahuluan

yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian,

sistematika penelitian dan masalah, tujuan, dan manfaat

penelitian.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan

pustaka yang berisikan tentang kajian pustaka dan

kerangka konseptual.

BAB III: Dalam bab ini penulis akan menguraikan metodelogi

penelitian, sumber data, unit analisis, teknik penentuan

informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

teknik penyajian data, dan keterbatasan penelitian (jika

ada).

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan memaparkan Implementasi

Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Standarisasi

Pendirian Condominium Hotel di Kota Denpasar.

BAB V: Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan

saran.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengacu pada

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian mengenai Implementasi

Kebijakan Pemerintah Kota terhadap Standarisasi Pembangunan Condominium

Hotel di Denpasar. Adapun tulisan-tulisan atau penelitian yang menjadi

referensi penulisdiantaranya:

Tulisan atau penelitian skripsi karya Iriani (2013)yang berjudul Kebijakan

Pemerintah Kota Malang Dalam Pemberian Izin Pembangunan Apartemen

kepada Pengembang di Wilayah Kelurahan Penanggungan.Penulis memiliki

kesamaan dengan penelitian karya Iriani (2013) yaitu memfokuskan penelitiannya

kepada dampak dari pembangunan condotel terhadap lingkungan sekitar.Dalam

penelitian ini dipaparkan bahwa perizinan untuk pembangunan condotel tidak

berpihak kepada warga sekitar lingkungan, karena berdampak pada tidak adanya

tujuan yang transparan kepada warga dan juga kesimpangsiuran fungsi dari

bangunan tersebut.Tanpa adanya keterangan yang jelas disurat izin semestinya

dapat dipergunakan semaksimal mungkin.Selain itu dampak yang muncul dari

pembangunan condotel ialah pencemaran lingkungan, dimana dalam hal ini justru

merugikan warga sekitar condotel tersebut dibangun. Berdasarkan dari

pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa

perubahan kondisi sosial bermasyarakat, diantaranya adalah meningkatnya

8

kemacetan yang sudah mulai sering terjadi di pagi hari, dan hilangnya rasa

nyaman warga karena padatnya hunian di lingkungan yang menyebabkan

seringnya terjadi tindakan kriminal seperti penjambretan, perampokan dll.

Tulisan atau penelitian skripsi selanjutnya ialah karya Maysyarah (2011)

yang berjudul Condominium Hotel di Kota Semarang. Dalam tulisan ini

Maysyarah (2011) lebih memfokuskan terhadap pembangunan condotel, dimana

pemerintah kota Semarang memiliki visi untuk menjadikan dan meningkatkan

kota Semarang sebagai kota metropolitan yang berbasis pada aktifitas

perdagangan dan jasa. Dan layak untuk bersaing dengan kota-kota besar lainnya

di luar sana.Disini Maysyarah (2011) lebih mengkritik dan memberikan saran

agar pemerintah dapat memperhatikan potensi, kendala, kualitas atau standarisasi

pendirian condotel di Semarang.Condotel tersebut di desain di atas tapak tersebut

memenuhi kriteria sebagai hunian yang layak untuk disewakan, dijual, dihuni.

Berdasarkan dengan kebijakan dan aturan yang berlaku, keadaan sosial

budaya masyarakat, peta kondisi wilayah seperti pola penggunan lahan, jaringan

utilitas, transportasi dan jenis tanah harus diperhatikan sebelum izin dari pendirian

condotel tersebut dikeluarkan.Terutama fasilitas-fasilitas yang disediakan pada

condotel yang menjadi daya tarik maupun harga jual suatu condotel. Sehingga

nantinya pembangunan condotel ini menjadi lebih bermanfaat untuk

meningkatkan perekonomian kota Semarang dan tidak merugikan lingkungan

serta warga sekitar.

Tulisan dan penelitian skripsi yang terakhir ialah karya Mastuty (2014)

yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam

9

Moratorium Pembangunan Infrastruktur Akomodasi Pariwisata Hotel Di

Kabupaten Badung.Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa adanya

kejenuhan pembangunan akomodasi infrastruktur pariwisata di wilayah Bali

selatan.Perlu adanya kebijakan moratorium guna untuk pemberhentian sementara

pembangunan akomodasi infrastruktur pariwisata.Di karenakan wilayah Bali

selatan telah mengalami pertumbuhan akomodasi pariwisata yang pesat sehingga

mengalami overcapacity.Dengan adanya kebijakan Moratorium Akomodasi

Pariwisata Hotel, maka harus adanya implementasi dari kebijakan yang telah di

keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Badung .

Namun dalam pengimplementasian ini peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan tidak maksimalnya

kebijakan moratorium akomodasi hotel di Kabupaten Badung disebabkan oleh

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang tidak berjalan

secara optimal. Masing-masing dari faktor memiliki kendala dan

permasalahannya sendiri.Sehingga regulasi diantara keempat faktor penting

keberhasilan implementasi kebijakan jauh dari yang di harapkan.

Adanya perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah diteliti baik dari

skripsi karya Iriani (2013) yang lebih memfokuskan terhadap lingkungan

sekitarnya.Di mana adanya beberapa dampak negatif terhadap warga sekitar dan

lingkungan sekitarnya akibat dari pembangunan condotel.Dan skripsi karya

Maysyarah (2011) membahas standar pola penggunaan lahan, jaringan utilitas dan

jenis tanah sebelum dikeluarkan izin pendirian dan dilaksanakan pembangunan

condotel tersebut.Skripsi karya Mastuty (2014)tentang implementasi dari

10

kebijakan pemerintah Kabupaten Badung terkait moratorium pembangunan

infrastruktur akomodasi pariwisata khusunya hotel di Kabupaten Badung.

Penelitian yang akan saya teliti lebih membahas tentang Implementasi dari

kebijakan pemerintah kota Denpasar yang telah ada dan di berlakukan. Terkait

dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 tahun 2007 terhadap standar dari

bangunan khususnya condominium hotel di Kota Denpasar.

2.2 Kerangka Konsep dan Teori

Konsep merupakan sebuah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat

obyek, atau suatu fenomena tertentu.Jadi konsep adalah sebuah kata yang

melambangkan suatu gagasan atau merujuk pada sifat-sifat dari obyek yang

dipelajarinya (Masoed, 1990).Konsep juga dapat diartikan sebagai suatu simbol

yang menunjuk pada suatu pengertian tertentu (Gulo 2000).

Sedangkan teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep

secara logis (Masoed 1990).Dimana dalam hal ini teori berarti seperangkat

konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan yang disusun secara

sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan

seperangkat metodologi penulisan tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau

hubungan-hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti. Dalam bab ini penulis

akan memaparkan beberapa teori, diantaranya :

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Disetiap daerah dalam suatu negara tentunya kita memiliki suatu kebijakan

yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh

pemerintah.Kebijakan lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan yang

11

dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara

pada umumnya. Kebijakan tidak dapat terlepas akan adanya suatu keputusan

pemerintah. Sedangkan membahas tentang publik kita tidak dapat terlepas dari

tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum.Dalam penelitian ini

penulis memaparkan beberapa teori dari tokoh terkemuka terkait dengan

kebijakan publik. Beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang kebijakan

publik diantaranya:

Menurut Budi Winarno (2007:15) di dalam kehidupan yang modern

sekarang ini, kita tidak dapat lepas dengan apa yang di sebut dengan kebijakan

publik. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan di dalam bidang

kesejahteraan sosial baik dalam bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian,

pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain

sebagainya.

David Easton dalam Miftah Thoha (1992) mengungkapkan bahwa

kebijakan publik merupakan alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat

akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat bebuat secara otoritatif untuk seluruh

masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau

untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Sedangkan Edward III dan Sharkansky dalam Purwo (2004) menyatakan bahwa

kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai

program pemerintahan.Selain itu Edward III dan Sharkansky juga mengemukakan

12

bahwa kebijakan dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

Penjelasan mengenai kebijakan publik juga diungkapkan oleh Carl

Friedrich dalam Winarno, Budi (2002).Carl Friedrich memaparkan kebijakan

publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.Selain itu, Chandler and Plano

(1988) dalam Tangkilisan (2003) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Abdul Wahab (2010: 22-24) mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik

yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada

kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki

wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku,

eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Abdul

Wahab adalah :

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada

tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan

kebetulan.

13

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling

berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang

dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan

keputusan yang berdiri sendiri.

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan pemerintah

dalam bidang tertentu.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif,

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-

masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Dalam AG Subarsono (2005:3) dari hirarkinya dapat kita lihat bahwa

kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Walikota.

Sebagaimana juga yang diatur di dalam Undang-undang No.10/2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 yang mengatur jenis

dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagi berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah

14

Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses

kebijakan publik terdiri dari lima tahapan :

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni agar suatu masalah

bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses dari

perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak

melakukan suatu tindakan.

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses

untuk melakukan suatu kebijakan guna mendapatkan suatu

hasil.

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yaitu tahap memonitor

dan menilai hasil dari kebijakan.

15

Hasil ini sesuai dengan proses kebijakan publik Wiliam N. Dunn

(1994:17) yang dapat kita lihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Proses Kebijakan Publik

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Penilaian Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan

pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Hal

penting yang harus diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam

pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

Perumusan Masalah

Forecasting

Rekomendasi

Monitoring

Evaluasi

16

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau

membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Dalam membuat kebijakan baru, suatu organisasi sering mempertahankan

kebiasaan lama pada kebijakan sebelumnya karena dipandang memuaskan,

meskipun kebijakan sebelumnya memiliki kritikan dan perlu diubah.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai kabijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan banyak

dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.Sifat pribadi merupakan faktor yang

berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman

sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan

kebijakan.Misalnya seorang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang

yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan

(Suharno: 2010: 52-53).

17

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi dari kebijakan yang

lebih mengarah kepada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Aneta (2010)

dalam jurnalnya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan

salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah

sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima

oleh publik. Aneta (2010) menekankan bahwa dalam tahapan perencanaan dan

formulasi kebijakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi jika pada

tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak

jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

Selain itu teori mengenai implementasi juga diungkapkan oleh Widodo

(2008).Dalam hal ini Widodo (2008) memberikan pengertian bahwa implementasi

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Berdasarkan teori

yang dikemukakan beberapa tokoh diatas menyimpulkan bahwa dalam prakteknya

implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor

serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaanya.

Implementasi merupakan tahapan yang krusial dan menjadi bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya

suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak

atau tujuan yang diinginkan. Pernyataan ini selaras dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Hoogerwerf (1982) yang menjelaskan Agar suatu kebijakan

18

dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan itu harus

dilaksanakan.Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai pengggunaan

sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih dan ingin

direalisasikan.

Berhasil atau tidaknya pencapaiam tujuan di pertegas oleh Udoji di kutip

oleh Agustino (2006:139).Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat

penting bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan

kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang

tersimpan dengan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Pengertian dari implementasi kebijakan menurut Mufiz yang dikutip

olehKahya dan Zenju (1996:45) ialah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk

melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul di dalam

tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak

yang tidak terantisipasi sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat di

ketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

a. Adanya tujuan ataupun sasaran kebijakan

b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan

c. Adanya hasil dari kegiatan tersebut

Berbagai indikator telah di kembangkan untuk dapat mengukur tingkat

keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan publik karena suatu kebijakan

biasanya mudah dalam formulasinya akan tetapi sangat sulit dalam

pengimplentasiannya.

19

Berikut ini adalah model dari implementasi kebijakan yang di

kembangkan oleh Edward III yang di kutip oleh Winarno (2002) yakni :

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat di pakai di dalam mengukur

keberhasilan dari variable komunikasi, transmisi penyaluran

komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang

baik pula. Seringkali yang terjadi di dalam penyaluran komunikasi

adalah adanya salah pengertian dikarenakan komunikasi telah melalui

beberapa tingkat dari birokrasi, sehingga apa yang di harapkan

terhambat di tengah jalan. Kejelasan komunikasi yang di terima oleh

para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak

membingungkan.Ketidakjelasan pesan kebijakan tidaklah selalu

menghalangi jalannya implementasi, pada tataran tertentu, para

pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

Konsistensi perintah yang

diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah suatu

konsistensi dan jelas.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang utama di dalam implementasi

kebijakan yakni staff.Sangat diperlukan staff yang ahli dan mampu

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Yang kedua adalah

informasi, informasi berhubungan dengan cara melaksanakan

20

kebijakan, implementator harus mengetahui apa yang mereka lakukan

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

3. Disposisi

Menurut Edward III disposisi merupakan sikap, watak atau

karakteristik dari pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran,

sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik

maka ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diingkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki

sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan pun juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu

yang dapat mendongkrak kinerja dari struktur birokrasi/organisasi ke

arah yang lebih baik, adalah melakukan Standart Operating Procedures

(SOPs). SOP akan menjadi pedoman bagi implementator dalam

bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung

melemahkan pengawasan dan menimbulkan struktur birokrasi yang

rumit dan kompleks.

Menurut Merilee S. Grindle ada dua variable yang dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik

dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya

21

tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan Grindle, di mana pengukuran

keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang telah di tentukan dengan merujuk kepada

aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai dimensi ini dapat di ukur dengan melihat

dua faktor, yaitu: impak atau efeknya pada masyarakat secara individual

dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok

sasaran perubahan yang terjadi.

2.2.3 Konsep Condotel

Secara umum istilah mengenai condotel merupakan gabungan dari dua

istilah yaitu condominium dan hotel.Konsep condominium hotel merupakan

penggabungan dari konsep kepemilikan condominium (rumah susun) dan sistem

pengoperasian hotel dalam suatu bagunan bertingkat.

Pada mulanya, condominium atau rumah susun hanya dimanfaatkan

sebagai wadah pemenuhan akan kebutuhan tempat tinggal oleh masyarakat di

Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, metode pemanfaatan bangunan

condominium juga semakin berkembang.Condominium pada zaman sekarang ini

sudah tidak hanya dimanfaatkan sebagai hunian, namun juga digunakan untuk

berbagai tujuan investasi.Condotel atau condominium hotel berbeda dengan

rumah peristirahatan biasa yang tidak produktif saat tidak digunakan. Pada saat

pemiliknya tidak menempati bangunan tersebut, condominium hotel tetap

beroperasi dengan cara disewakan layaknya hotel.

22

Menurut peraturan Walikota Denpasar, condotel yang memiliki definisi

sebagai berikut: Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara

fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama dan

difungsikan sebagai hotel berbintang. (Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42

Tahun 2007 tentang Bangunan Condominium Hotel (Condotel) Walikota

Denpasar)

Sehingga adapun peruntukan dari condotel adalah sebagai sarana investasi

sehingga uang yang ditanamkan oleh investor dapat berputar. Disamping

memperoleh biaya sewa para investor juga dapat menikmati condotel secara

cuma-cuma berikut fasilitasnya dengan tenggang waktu yang diatur bersama sama

dengan pengelola.

2.2.4 Konsep Tata Ruang Kota

Bali memiliki konsep tata ruang tradisional yang unik, yaitu tata ruang

makro-regional dan mikro-arsitektur.Konsep dari tata ruang di Balipun

berdasarkan pada desa. Pada dasarnya desa-desa ini telah berkembang dan

akhirnya menjadi kota. Denpasar merupakan ibukota provinsi Bali, memiliki visi

Denpasar sebagai Kota Budaya.Menurut visi ini maka pembangunan tata ruang

di Bali berdasarkan konsep-konsep budaya yang ada di Bali sendiri.

Denpasar memiliki peluang pengembangan wilayah yang pesat, di sisi lain

visi pembangunanKota Denpasar dikembangkan dalam perwujudan Denpasar

23

Kota Berbudaya yang berlandasan Tri Hita Karana. Membutuhkan kearifan

dalam konsep penataan ruang. Agar memberi ruang kepada peningkatan kegiatan

perekonomian dengan tetap memelihara kelestarian budaya dan lingkungan

wilayah Kota Denpasar.

Untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota Denpasar dengan

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,

seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan keseimbangan

pemanfaatan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perda Provinsi Bali nomor 16 Tahun 2009

tentang RTRWP Bali. Denpasar merupakan kota inti kawasan dari perkotaan

Sarbagita sebagai kawasan Strategis Nasional.Membutuhkan koordinasi penataan

struktur ruang dan pola ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Bali dan

wilayah kabupaten sekitar dalam kerangka Kawasan Perkotaan Sarbagita.

24

2.2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Pertumbuhan Condotel di Kota

Denpasar

Peraturan Walikota Denpasar

No. 42 tahun 2007

Pembangunan Wilayah Kota:

Lokasi Condotel

Bentuk & Bangunan

Condotel

Prasarana Lingkungan

Implementasi Standarisasi Pendirian

Condotel di Kota Denpasar

Kesimpulan & Saran

Implementasi Kebijakan

Edward III :

Komunikasi

Sumber Daya

Disposisi

Struktur Birokrasi

25

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat jelas terlihat pada

pertumbuhan condotel di Kota Denpasar akhir-akhir ini sangatlah marak dan

tentunya tidak bisa terlepas dari Peraturan Walikota Denpasar No.42 Tahun

2007.Baik yang mengatur tentang lokasi pendirian, bentuk dan bangunannya,

maupun prasarana lingkungannya dan lain-lain.Tentunya dibantu oleh indikator

implementasi kebijakan untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Mencakup komunikasi antar pengawas kebijakan yang baik, lancar dan konsisten

dan untuk mengetahui apa tujuan dan sasaran dari di buatnya suatu kebijakan dan

sumber daya yang merupakan hal yang terpenting di dalam pengawasan, tanpa

adanya sumberdaya suatu kebijakan atau peraturan hanya menjadi dokumen.

Di dalam memilih sumberdaya disposisi merupakan karakteristik yang

sangat diperlukan agar dapat terkumpul sumberdaya yang mendukung kebijakan

yang telah dibuat dan memiliki komitmen maupun kejujuran.Pentingnya struktur

dari birokrasi untuk menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan pengawasan

kebijakan agar para pengawas dapat mengetahui batasan-batasan yang mereka

miliki.Jika semua pengimplementasian kebijakan berjalan dengan baik maka

dapat dikatakan berhasil, suatu kebijakan yang di buat dan diterapkan untuk

menuju ke arah yang lebih baik.

26

BAB III

Metodelogi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Bogdan dan Taylor

mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang maupun

perilaku yang dapat di amati.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data ini diperoleh,

adapun yang di jadikan sumber data adalah :

1. Sumber Data Primer : yang merupakan sumber data yang di peroleh

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang di

kumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Dalam hal ini data di

peroleh dari petugas di Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

2. Sumber Data Sekunder: merupakan sumber data yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari data pihak

lain). Data sekunder yang pada umumnya berupa bukti, catatan, ataupun

dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintahan baik yang di

publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini juga

terdapat sumber data online, yang diperoleh dari internet yang bertujuan

27

untuk mendapatkan informasi tambahan bagi peneliti untuk melengkapi

data-data yang diperlukan.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau

komponen yang diteliti.Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan

reabilitas penelitian dapat terjaga.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata

Kota Denpasar, Bali. Adapun alasan dipilihnya Dinas Pariwisata Kota Denpasar,

Bali sebagai unit analisis adalah karena penulis memiliki kemudahan akses untuk

memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun studi kasus, selain itu juga

karena ingin mengetahui sudah terimplementasikah kebijakan pemerintah Kota

Denpasar terhadap standarisasi pembangunan condotel yang telah di buat oleh

Walikota Denpasar.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini (purposive

sampling) adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan,

memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan

yang bertindak sebagai sumber data dan informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Akomodasi, Dinas Pariwisata Denpasar (Ni luh Gede

Tirtawati)

2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Dinas PerizinanDenpasar (

A.A. Ngrh Surya Saputra, SH)

3. Investor Condotel Aston, Gatot Subroto (A.A. Trisna Anantasika)

28

4. Investor Condotel Fave hotel, Teuku umar (A.A. Ngrh Bagus Aryana)

Selain itu dalam tulisan ini penulis juga menggunakan teknik (snowball

sampling). Teknik ini merupakan teknik penentuan sample yang mula-mula terdiri

dari jumlah kecil kemudian membesar. Teknik ini diibaratkan seperti bola salju

yang menggelinding yang bermula dari kecil kemudian lama-lama menjadi besar.

Dalam penentuan sample, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, namun

apabila belum lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti dapat mencari

orang lain yang dipandang lebih mengetahui dan melengkapi data oleh dua orang

sample sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus

utama penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan yang di lakukan secara di sengaja,

sistemtis, mengenai fenomena sosial, untuk mengetahui ada atau

tidaknya suatu permasalahan untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya

permasalahan terkait implementasi kebijakan pemerintah kota terhadap

standarisasi pendirian condominium hotel (condotel) di Kota

Denpasar.

2. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara terstruktur merupakan suatu percakapan dengan maksud

tertentu dan peneliti telah berpedoman kepada daftar pertanyaan yang

29

sebelumnya telah dipersiapkan.Percakapan tersebut dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan

dan yang terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan tersebut. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan

pemerintah kota terhadap standarisasi pendirian condotel di Kota

Denpasar.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah catatan dari peristiwa yang telah berlalu.Dokumen

bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari

seseorang.Dokumen yang dimaksud dalam hal ini yaitu segala

dokumen yang berhubungan dengan kelembagaan Dinas Pariwisata

Kota Denpasar yang membahas tentang condotel.Teknik ini dilakukan

untuk mengetahui aturan tertulis yang membahas tentang condotel di

Kota Denpasar.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara

sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam suatu pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat suatu kesimpulan

sehingga mudah dipelajari oleh diri sendiri dan orang lain.

Komponen dalam analisis data :

1. Pengumpulan Data

30

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil

penelitian, seperti wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan

sebagainya.

2. Reduksi data

Mereduksi data yang artinya merangkum memilih hal-hal pokok,

memfokuskanpada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

4. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat

berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap berikutnya.Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.

3.7 Teknik Penyajian Data

Data penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang

disusun secara sistematis dan merujuk kepada fokus penelitian sehingga nanti

hasilnya mudah dibaca oleh orang lain. Penelitian ini terdiri dari lima bab,

dimana pada masing-masing bab itu terdapat sub-sub yang disusun secara

sistematis.

31

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek/Obyek Penelitian

4.1.1 Kota Denpasar

4.1.1.1 Sejarah Kota Denpasar

Kota Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, yang

posisinya terletak di sebelah utara pasar periuk (peken payuk) yang sekarang

dikenal dengan nama Pasar Kumbasari. Nama Denpasar secara etimologis

berasal dari kata den yang berarti di sebelah utara (Tim Penyusun, 1993 : 161)

dan pasar berarti tempat berjualan masyarakat baik hasil pertanian maupun

barang dagangan sejenisnya. Pada jaman dulu Kota Denpasar penuh dengan alun-

alun, tenda-tenda, kereta-kereta kuda yang dipakai sebagai sarana transportasi

masyarakat.Situasinya sangat ramai karena merupakan tempat pertemuan

masyarakat dari desa, sehingga orang-orang menyebutnya Denpasar.

Kawasan yang ramai tersebut sampai kini menjadi salah satu kota ternama

dan terkenal di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini terlukis

dengan indah dalam deskripsi Miguel Covarrubias dalam bukunya yang berjudul

Island of Bali (1973 : 39). the capitals of the princes districts, the seats of the

regencies, are commercialized half-European, half-Chinese towns like Denpasar

and Buleleng; but the true life of Bali is concentrated in thousands of villages and

hamlets. Deskripsi Covarrubias tersebut mengekspresikan perkembangan Kota

32

Denpasar yang selaras dengan perkembangan peradaban masyarakat

penghuninya.Denpasar bukan lagi desa atau dusun, pasar tradisional dengan

sistem perdagangan sederhana, melainkan berubah menjadi kota megah bagi

pemilik modal (investor), pusat pemerintahan, tempat pemasaran dan perdagangan

asing.

Mulanya terdiri dari desa-desa 38 tradisional dengan penduduk dominan

beragama Hindu, Kota Denpasar memiliki akar budaya yang sangat kuat sebagai

modal dasar untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

(Profil Kota Denpasar, 2008:iv). Selain sebagai pusat perdagangan kebutuhan

harian masyarakat, Kota Denpasar juga merupakan kota sejarah dan kota budaya.

Hal ini sangat jelas dalam visi pembangunan Kota Denpasar periode 2005-2010

adalah terciptanya Kota Denpasar berwawasan budaya dengan keharmonisan

dalam keseimbangan secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan

adalah untuk menumbuh kembangkan jati diri dan pemberdayaan masyarakat

berdasarkan kebudayaan Bali dan keaarifan lokal, mewujudkan pemerintahan

yang baik melalui penegakan supremasi hukum, membangun pelayanan publik

dan mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui

sistem ekonomi kerakyatan (BAPEDA dan BPS Kota Denpasar, 2008 : 1).

4.1.1.2 Letak Astronomi

Terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, Kota Denpasar merupakan

Ibukota Daerah Tingkat II, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus

sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat

33

strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari

kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai

penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar terletak diantara 08 35"

31'-08 44" 49' lintang selatan dan 115 10" 23'-115 16" 27' Bujur timur, yang

berbatasan dengan: di sebelah Utara Kabupaten Badung, di sebelah Timur

Kabupaten Gianyar, di sebelah Selatan Selat Badung dan di sebelah Barat

Kabupaten Badung. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara

umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75m diatas

permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian besar

berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15%.

4.1.1.3 Keadaan Alam Profil Kota Denpasar

Luas wilayah Kota Denpasar 127,98 km2 atau 127,98 Ha, yang merupakan

tambahan dari reklamasi pantai serangan seluas 380 Ha, atau 2,27 persen dari

seluruh luas daratan Propinsi Bali. Sedangkan luas daratan Propinsi Bali

seluruhnya 5.632,86 Km2. Batas Wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan

Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abiansemal

dan Kuta Utara), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar

(Kecamatan Sukawati dan Selat Badung dan di sebelah Selatan berbatasan

denganKabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung.

Dari luas tersebut diatas tata guna tanahnya meliputi Tanah sawah 5.547

Ha dan Lahan Kering 10.001 Ha. Lahan Kering terdiri dari Tanah Pekarangan

7.714 Ha, Tanah Tegalan 396 Ha, Tanah Tambak/Kolam 9Ha, Tanah sementara

34

tidak diusahakan 81 Ha, Tanah Hutan 538 Ha, Tanah Perkebunan 35 Ha dan

Tanah lainnya: 1.162 Ha. Luas Lahan di Kota Denpasar dirinci per Kecamatan

(hektar).Topografi dan iklim wilayah Kota Denpasar sebagian besar merupakan

dataran, dan secara umum sebagian besar (59,1%) miring kearah selatan dengan

ketinggian berkisar antara 0-75m di atas permukaan laut, dataran pantai dengan

kemiringan lahan berkisar 0-5%, di bagian tepi 40 kemiringannya bisa mencapai

15%. Panjang pantai kurang lebih 11 km, berupa perairan laut pantai Padang

Galak dan Pantai Sanur serta pantai pulau Serangan.

Tabel 4.1

Luas Lahan di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (hektar)

Kecamatan Tanah Sawah Tanah Kering Jumlah

1. Denpasar Barat 299 10 309

2. Denpasar Timur 586 23 609

3. Denpasar Selatan 754 2018 2772

4. Denpasar Utara 955 4038 4993

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar

4.1.1.4 Iklim Kota Denpasar

Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin

musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni-Desember)

dan musim Hujan dengan angin barat (September-Maret) dan diselingi oleh

musim Pancaroba. Suhu rata-rata berkisar antara 25,4C - 28,5C dengan suhu

maksimum jatuh pada bulan Januari, sedangkan suhu minimum pada bulan

35

agustus. Jumlah Curah Hujan tahun 2008 di Kota Denpasar berkisar 0-406 mm

dan rata-rata 97,1 mm. Bulan basah (Curah Hujan >100 mm/bl) selama 4 bulan

dari bulan Nopember s/d Pebruari Sedangkan bulan kering (Curah Hujan

36

pengembangan untuk mengetahui jangkauan wilayah pelayanan perdagangan

tanpa secara mutlak terikat oleh batas adminitrasi pemerintahan. 2. Kawasan-

kawasan pusat kegiatan ekonomi yang dikembangkan sebagai pembentuk struktur

tata ruang Kota Denpasar seperti : pusat perdagangan dan jasa, pusat perdagangan

regional meliputi terminal kargo dan pergudangan, terminal penumpang regional,

pusat pemerintahan propinsi, pusat hankam/militer. Pusat pemerintahan

kabupaten, kawasan akomodasi wisata, pusat pendidikan tinggi, RSU, industri,

TPA, estuary dam, pelabuhan laut dan tahura. 3. Jaringan transpotasi yang

membentuk tata ruang Kota Denpasar antara lain jalan arteri primer, jalan arteri

sekunder, jalan kolektor, terminal kargo, terminal penumpang regional, terminal

angkutan kota, dan pelabuhan laut.

Status Lingkungan Hidup (SLH) Kota Denpasar Tahun 2008 II - 3

Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Tertentu Kawasan lindung

adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan guna

pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan fungsinya sasaran penentuan kawasan

lindung adalah untuk meningkatkan fungsi lindung perlindungan terhadap tanah,

air, iklim, serta mempertahankan keaneka-ragaman flora, fauna, tipe ekosistem

dan keunikan alam.Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan setempat,

kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana.Kawasan

budidaya merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber alamnya

dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi (kegiatan

usaha) maupun pemenuhan kebutuhan pemukiman.Oleh karena itu kawasan ini

37

dititik-beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai

kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan

memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Kawasan budidaya yang akan dikembangkan di Kota Denpasar adalah 1.

Kawasan budidaya pertanian yang meliputi : kawasan pertanian tanaman pangan

lahan basah, kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering, kawasan pertanian

tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan perikanan. 2. Kawasan

budidaya non pertanian meliputi : kawasan pemukiman, kawasan industri kecil,

kawasan pariwisata, kawasan hankam/militer, kawasan prasarana perdagangan,

kawasan prasarana transportasi, kawasan prasarana sosial Neraca Air Dan

Rencana Sitem Prasarana Wilayah Neraca air adalah gambaran perimbangan

pemakaian air pada suatu wilayah baik pemakaian pada awal tahun maupun pada

akhir tahun perencanaan.

Status Lingkungan Hidup (SLH) Kota Denpasar Tahun 2008 II - 4

Ketentuan Umum Teknis Pembangunan Dana Pengembangan Kawasan Prioritas

Kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya ditetapkan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan umum dan pertimbangan-pertimbangan spesifik

terhadap karakteristik kawasan-kawasan dalam wilayah kota. Hasil identifikasi

menunjukkan bahwa terdapat empat kawasan priyoritas di wilayah Kota Denpasar

yaitu: kawasan pusat kota, kawasan perdagangan regional, terminal kargo dan

pergudangan, sub kawasan pariwisata Sanur, dan kawasan Tahura. Ketentuan

umum teknis pembangunan meliputi ketentuan tentang rencana tata lingkungan,

rencana tata bangunan dan ketentuan tambahan.Rencana tata lingkungan bertujuan

38

untuk mengatur elemen-elemen ruang agar dapat membentuk suasana yang

menunjang fungsi peruntukan kawasan dengan memperhatikan koefisien dasar

bangunan, koefisien lantai bangunan, pola tata letak bangunan, jenis elemen

lanskap, dan jarak bebas antar bangunan dan ruang terbuka hijau.

Rencana tata lingkungan dibedakan menjadi rencana tata lingkungan

kawasan terbangun dan rencana tata lingkungan kawasan ruang terbuka hijau

kota. Rencana tata lingkungan kawasan terbangun terdiri atas : kawasan pusat-

pusat pelayanan, kawasan industri dan fasilitas pendukungnya, kawasan

permukiman (permukiman murni, campuran dan perumahan), perkantoran,

bangunan kesehatan, pendidikan, olah raga, keagamaan, kebudayaan dan

kesenian, kuburan, pertahanan dan keamanan. Rencana tata lingkungan kawasan

ruang terbuka hijau kota (RTHK) terdiri atas kawasan non budidaya, dan kawasan

budidaya.

4.1.3 Peraturan Walikota no 42 tahun 2007

Masuknya condotel di Bali pada awal tahun 2006, sebagai akomodasi

pariwisata khususnya di Kota Denpasar. Menjadikan pemerintah lebih ketat dalam

standar pembangunannya, karena condotel setiapunitnyamerupakan

investasijangka panjang. Namun semakin pesatnya pembangunan akomodasi

pariwisata serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna lahan bagi

pengadaan bangunan guna meningkatkan lingkungan hidup sekitar Kota Denpasar

yang memiliki penduduk padat dengan lahan yang sangat terbatas.Di buatlah

suatu kebijakan pembangunan yang lebih di arahkan kepada bangunan bertingkat

khususnya condotel.

39

Menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75) yaitu terkait

dengan pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development,

yang merupakan kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungisional kota dengan

fungsi penghubung lokal dan antar lokal. Mengingat beberapa aturan Kota

Denpasar yakni (Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999) tentang

RTRW Kota Denpasar agar dapat mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan

yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan pembangunan dengan tanpa

mengabaikan keserasian pembangunan antar wilayah atau kota. Seperti apa yang

telah di arahkan pada (Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996)

tentang RTRW Propinsi Bali. Kedua, tetap mengarah kepada pelestarian

lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana, yang berintikan unsur-unsur

keseimbangan antar manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan

manusia dengan alam lingkungannya.

Adapun, RTRW kota Denpasar dibuat dengan mewujudkan pola

pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan lebih optimal dengan tidak

mengorbankan aspek kelestarian kondisi sumber daya alam dan lingkungan

hidup. Menciptakan kemudahan bagi masing-masing instansi, sektoral maupun

dinas lingkungan pemerintah daerah yang terkait di dalam pembangunan

berpotensi daerah pengembangan kegiatan sosial ekonomi, serta pengaturan

sistem, pergerakan dan koordinasi pengembangannya baik dalam penentuan

program, pendanaan, dalam peringatan peraturannya. Menetapkan lokasi

investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah dengan

40

menyusun rencana rinci tata ruang di daerah serta pelaksaan pembangunan dalam

pemanfaatan ruang bagi pembangunan dan merupakan dasar dalam

mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

4.1.4 Pengertian Condotel

Condominium hotel atau lebih sering di singkat condotel merupakan

gabungan dari dua istilah yaitu condominiumdanhotel.Condominiumberasal

dari bahasa Inggris, yakni condominium.Merupakan gabungan dari kata Latin

"con" yang artinya bersama atau bergabung dan "dominium" yang berarti

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional.Dimana masing-

masing unit dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat

hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah

bersama.Diatur dalam UU No.16 tahun 1985, LN No.7 tahun 1988, TLN No.

3371.Ps. 1 ayat 1.

Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan

beberapa fasilitas kamar tidur, dan fasilitas tambahan yangmenyediakan makanan

maupun minuman kepada wisatawan dengan ketentuan biaya yang telah di

sepakati antara pihak yang terlibat.Grolier Electronic Publishing Inc (1995),

mengemukakan bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat

menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum. Dalam hal ini

hotel memilih domisilinya di tempat-tempat yang memiliki potensi pariwisata

untuk dikunjungi.

41

Awal mulanya muncul konsep dan model dari usaha Condotel yaitu pada

awal tahun 1980 di Miami, Amerika Serikat dan Fort Lauderdale.Seiring

berjalannya waktu konsep condotelmulai menyebar ke Las Vegas, Chicago, New

York, Dubai, dan lain-lain.Pada tahun 1990 konsep condotel ini banyak diikuti

oleh beberapa negara di dunia, salah satunya di Indonesia.Condotel mulai masuk

ke negara Indonesia pada tahun 2000, seiring dengan perkembangan vilatel (villa

hotel).Di Bali condotel masuk pada awal tahun 2006 dan pembangunannya

berkembang pesat dan memuncak pada tahun 2008 hingga saat

ini(kompas.com).Terutama di daerah perkotaan yaitu Denpasar, dapat dilihat

melalui pertumbuhan akomodasi pariwisata terutama condotel.Investor asing

maupun lokal banyak yang melirik condotel sebagai investasi jangka panjang.

4.1.5 Alur Untuk Mendapatkan Syarat pendirian Condotel

Adapun alur yang harus dipenuhi oleh para investor untuk mendapatkan

standar dari pendirian bangunan condotel yaitu :

1. Investor harus mengurus Prinsip Usaha Pariwisata hotel

berbintang - condotel, yang harus dioperasionalkan sebagai

hotel berbintang. Dan pengurusan prinsip usaha tersebut

bertempat di Dinas Pariwisata

2. Investor juga mengurus surat Prinsip Membangun secara teknis

di Dinas Perizinan atau dapat mengurusnya di Dinas Tata

Ruang.

3. Investor wajib mengurus Dokumen Amdal berupa analisa

dampak lingkungam, upaya pengelolaan lingkungan, luas

42

besaran tanah yang akan dibangun, dan peruntukan atau

mencocokan apakah lahan tersebut dapat didirikan bangunan

condotel. Investor dapat mengurus Dokumen Amdal di Dinas

Tata Ruang atau Badan Lingkungan Hidup.

4. Setelah berurusan dengan Dinas Tata Ruang, investor dapat

mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas

Perizinan.

5. Surat izin usaha dan izin gangguan merupakan hal penting

yang harus terlampir di dalam permohonan syarat pendirian

condotel yang dapat diurus di Dinas Perizinan.

6. Fungsi bangunan yang akan didirikan harus jelas, maka

investor harus memiliki surat izin penggunaan fungsi bangunan

yang akan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.

7. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

merupakan syarat akhir untuk mendapatkan syarat standar

pendirian condotel yang harus didapatkan di Dinas Pariwisata.

4.2 Temuan/Hasil Analisa

Adapun temuan atau hasil penelitian yang peneliti temukan dalam

Implementasi dari Kebijakan Pemerintah kota Terhadap Standarisasi Pendirian

Condominium Hotel mengacu kepada teoriEdward IIIyang terdiri dariempat

indikator yaitu :

1. Komunikasi

43

Komunikasi yang baik antar pegawai dalam pengawasan pendirian

condotel, di dalam penyaluran komunikasi yang baik akan

menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Penulis menemukan

beberapa permasalahan komunikasi dalam implementasi kebijakan

pemerintah kota terhadap standarisasi pendirian condotel. Seringkali

yang terjadi dalam penyaluran komunikasi ialah adanya salah

pengertian atau kesalah pahaman dari suatu hal dikarenakan

komunikasi telah melalui beberapa tingkat dari birokrasi, sehingga apa

yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kejelasan komunikasi

yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak

membingungkan.

Pengurusan izin terkait standarisasi pendirian condotel tidak

mudah. Perlu meluangkan waktu lebih karena urusan perizinan

tidakhanya sekali, dua kali berkunjung ke dinas perizinan terutama

dalam pengurusan berkasnya. Seperti pernyataan Bapak Anak Agung

Ngurah Surya Saputra,SH, Dinas Pariwisata Kota Denpasar :

Tidak mudah untuk mengurus izin pendirian apapun itu termasuk

condotel, karena khusus condotel kami memiliki kawasan eksekutif

yang dilarang untuk didirikan bangunan condotel. Kami tidak

langsung memberikan berkas-berkas atau syarat pendirian namun,

kami mengarahkan untuk memenuhi syarat izin usaha terlebih

dahulu dibeberapa dinas yang bersangkutan sebelum berurusan

dengan standar pendirian bangunannya. Jadi pengurusan izin ini

memakan waktu yang lumayan lama dan tidak cepat untuk

mendapatkan semua yang berurusan dengan izin

pendirian.Investorpun harus bersedia bolak-balik beberapa kali

untuk mengurus izin dan lainnya.

( hasil wawancara, 8 Juni 2015)

44

Di dalam penegakan implementasi, transmisi

penyalurankomunikasi yang baik sangat diperlukan.Terutama

penyaluran komunikasi internal antara staff dan staff yang terlibat

sebagai implementator. Mereka harus mengetahui kebijakan yang

dimaksud dan apa isi dari kebijakan tersebut. Saat ini condotel yang

baru terdaftar di Kota Denpasar hanya satu condotel saja yaitu Aston

Gatot Subroto. Menurut Ibu Luh Gede Tirtawati, Dinas Pariwisata

Kota Denpasar :

Untuk condotel yang baru terdaftar di Denpasar hanya satu yaitu

Aston Gatot Subroto.Jadi kami tidak memiliki catatan berupa

angka yang menyebutkan berapa jumlah condotel di Kota

Denpasar.Di sini banyak terdaftar sebagai hotel berbintang saja

jadi per kelasnya kami memiliki catatannya dan Badan Pusat

Statistika (BPS) juga memilikinya.Karena hanya itu saja condotel

yang baru terdaftar jadi nama condotel tersebut sudah di luar

kepala saya.

(hasil wawancara, 9 Juni 2015).

Namun sesuai bukti di atas kertas terdapat tiga PT yang telah

terdaftar sebagai condotel, Anak Agung Ngurah Surya Saputra, SH

memberikan pendapat serta bukti arsip ysng dimiliki oleh Dinas

Perizinan Kota Denpasar :

Yang terdaftar untuk condotel saat ini sudah ada tiga PT, di Gatot

Subroto yaitu Hotel Aston, PT. Binakarya Cipta Sarana terdapat di

daerah Hangtuah,Sanur dan satu lagi PT. Bali Mitra Wisatama

terdapat di Jalan Pura Mertasari, Pemogan. Sisanya hanya terdaftar

sebagai hotel berbintang.

(hasil wawancara, 8 Juni 2015).

Disini terlihat bahwa tidak selarasnya komunikasi antara Dinas

45

Pariwisata dengan Dinas Perizinan yang masih berhubungan dan satu

atap.

Penyaluran komunikasi eksternal yang melibatkan staff dan

investor tidak berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.Hal

ini dapat kita lihat bahwa kurangnya sosialisasi staff dengan para

investor terkait tentang Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun

2007.Mengakibatkan investor mendaftarkan izin ke hotel berbintang

yang lebih umum diketahui. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran

Peraturan Walikota terkait bangunan condotel kurang diketahui oleh

beberapa investor condotel, seperti pernyataan A.A. Trisna

Anantasika, salah satu investor Hotel Aston Gatot Subroto :

Saya mengetahui penjualan unit condotel dari media komunikasi

antar masyarakat, kebetulan saya ditawari oleh suatu PT. untuk

investasi unit kamar disebuah hotel yang bernama Aston.Setelah

saya pelajari peluang bisnis tersebut dan dengan perjanjian yang

tentunya sangat menguntungkan, saya mencoba investasi tersebut.

Saya tidak tahu bahwa ada Peraturan Walikota yang mengatur

khusus condotel, saya pikir condotel maupun hotel berbintang

sama saja.Jarang rasanya orang menyebutkan condotel jadi

terdengar asing di telinga saya.

(hasil wawancara, 14 Juni 2015)

Tidak hanya investor bahkan masyarakat awam seperti, Ibu Harry

Wijaya selaku pengunjung Dinas Perizinan Kota Denpasar yang

sedang mengurus izin pendirian suatu usaha tidak mengetahui tentang

keberadaan Peraturan Walikota yang membahas khusus tentang

pendirian dan apa itu condotel. Berikut pernyataan Ibu Harry Wijaya :

46

Peraturan Walikota khusus bangunan condotel, saya kurang tahu

bahkan baru mengetahuinya.Saya mengetahui mungkin yang

umum seperti hotel berbintang saja. Condotel itu apa saya juga

kurang tahu dan kurang paham. Menurut saya semua sama saja

seperti city hotel tidak ada yang perbedaan khusunya.

(hasil wawancara, 15 Juni 2015)

Kejelasan komunikasi antar staff yang harus jelas.Hal ini berperan

penting dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu

kebijakan agar mendapatkan informasi yang jelas, mudah dipahami

dan untuk menghindari kesalahan dari pelaksanaan

kebijakan.Informasi yang kurang jelas dari pelaksana kebijakan

menyebabkan terjadi kesalahan pendaftaran izin pendirian

condotel.Rata-rata yang mendaftarkan diri sebagai hotel berbintang

beraktivitas layaknya condotel dan menjual unit kamarnya di media

massa. Anak Agung Ngurah Surya Saputra,SH berpendapat:

Kami kurang tahu tentang hotel berbintang yang di dalamnya

beraktivitas seperti condotel.Karena para investor mendaftarkan

dan menyatakan langsung jika mereka ingin mendirikan hotel

berbintang. Dan tugas kami memberikan syarat-syarat dan menguji

apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar pendirian hotel

berbintang sesuai kelas yang mereka inginkan, yang terpenting

mereka telah memiliki izin usaha hotel berbintang karena condotel

juga harus memiliki izin usaha hotel berbintang, karena setiap

condotel memiliki bintangnya masing-masing sesuai dengan

standar dan fasilitas yang mereka miliki.

(hasil wawancara, 15 Juni 2015)

Sependapat dengan Bapak A. A. Ngurah Surya Saputra, SH, Ibu Ni

Luh Gede Tirtawati selaku Kepala Seksi Akomodasi Dinas Pariwisata

Kota Denpasar, juga berpendapat :

47

Sebenarnya yang terpenting mereka telah memiliki izin usaha

hotel berbintang.Jadi saat ada pemriksaan atau sidak sewaktu-

waktu merka tidak mendapatkan masalah.Perkara di dalamnya

mereka beraktivitas selaku condotel yang menjual unitnya, kita

belum bisa banyak bicara.Jadi selama mereka memegang izin hotel

berbintang dan beraktivitas selaku condotel menurut saya itu tidak

masalah, dan bukan urusan kami karena kami memiliki SOP

masing-masing.

(hasil wawancara, 15 Juni 2015)

Salah satu Investor Fave Hotel yang sekarang berubah nama

menjadi Lifestyle Hotel, A.A. Ngurah Bagus Aryana menyatakan

bahwa beliau tidak mengetahui hotel yang menjadi investasinya belum

memiliki izin condotel dan terdaftar sebagai hotel berbintang, berikut

pernyataannya :

Saya mengetahui penjualan unit kamar condotel ini dari media

massa, tentu banyak orang yang membaca media massa berupa

surat kabar.Saya bahkan tidak tahu condotel yang telah saya

investasikan ini belum memiliki izin pendirian condotel.Karena

saya tahu dari surat kabar jadi saya pikir izin yang dimiliki sudah

lengkap hingga berani mengiklankan di media massa.

(hasil wawancara 16 Juni 2015)

Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan

haruslah konsisten dan jelas. Apabila perintah yang diberikan sering

berubah makaakan menyebabkan kebingungan bagi pelaksana

kebijakan. Adanya aturan pelanggaran yang mengatur tentang condotel

mestinya dapat menertibkan pembangunan condotel.Namun sesuai

hasil pengamatan peneliti, kurangnya konsistensi dalam standar

pendirian condotel terutama dalam luas lahan yang diterapkan dalam

48

pelaksana kebijakan.Izin pendirian juga harus konsisten dengan

aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut.Secara tidak langsung

pelaksana kebijakan harus mengetahui lebih lengkap tentang pendirian

bangunan tersebut, dari luas tanah sampai izin pendirian yang harus di

berikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan bangunan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang sangat utama di dalam

implementasi kebijakan yakni staff atau orang yang melaksanakan

suatu kegiatan guna untuk mengimplementasikan suatu

kebijakan.Sangat diperlukan staff yang ahli dan mampu dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan. Implementator harus

mengetahui apa yang akan mereka lakukan disaat mereka di beri

perintah untuk melakukan tindakan. Sumberdaya di sini dalam

pengimplementasian kebijakan terkait standarisasi pendirian condotel

menurut Peraturan Walikota Denpasar nomor 42 tahun 2007.

Kapabilitas staff sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

Latar belakang pendidikan staff merupakan hal yang penting dalam

mengukur sejauh mana mereka menguasai bidangnya masing-

masing.Namun dalam pelaksanaan Peraturan Walikota hal tersebut

tidak begitu terlihat mengganggu.Tidak semua staff memiliki latar

belakang pendidikan yang baik dan memegang jabatan penting, seperti

pernyataan Ibu Ni Luh Gede Tirtawati:

49

Saya sudah lama berkerja di Dinas Pariwisata ini bahkan sudah

mau pensiun, rekan saya sudah dipindah tugaskan dulu yang

bertugas di Dinas Pariwisata Kota Denpasar sekarang bisa bertugas

di Dinas Perizinan. Jadi mereka belajar menyesuaikan diri lagi dan

berusaha mengerti tentang apa yang belum mereka ketahui pada

dasarnya karena bidang mereka bukan di sana. Karena saya sudah

lama berkerja di sini saya diangkat menjadi Kepala Seksi

Akomodasi di Dinas Pariwisata walaupun dari segi pendidikan

saya dikatakan biasa saja, standar tidak ada gelar.Mungkin karena

pengalaman saya yang sudah lama berkerja di sini saya dipercaya

memimpin Seksi Akomodasi.Beberapa rekan saya juga memiliki

hal serupa seperti saya dan mereka tetap bisa melaksanakan

pekerjaanya dengan baik.Terpenting mau mencoba dan belajar jika

sewaktu-waktu dipindah tugaskan atau dipercayai untuk

memegang suatu jabatan yang penting.

(hasil wawancara, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 9 Juni 2015)

Pemahaman teknologi merupakan hal yang wajib di pelajari untuk

mempermudah melaksanakan proses implemetasi. Perkembangan

teknologi sangat membantu dalam menjalankan suatu

kebijakan.Sumber Daya Manusia yakni staff dalam kebijakan ini

baiknya mengerti teknologi agar mempermudah kinerja dalam

menyimpan data dan pelaksanaan kebijakan.Dalam hal teknologi para

pelaksana kebijakan rata-rata telah mengetahui dasar penggunaan

teknologi. Peneliti melihat tersedianya komputer dan alat elektronik

lain yang tersedia di tiap ruangan guna membantu dan mempermudah

staff dalam melaksanakan tugasnya.

Segala aturan yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor

42 tahun 2007 tentunya harus dipahami oleh para staff.Agar tidak

terjadi kesalahan pemberian informasi terhadap pihak yang menjadi

sasaran. Sedangkan yang terjadi para staff tidak semua mengerti

50

tentang peraturan Nomor 42 Tahun 2007, bahkan adastaff yang tidak

mengetahui tentang aturan khusus condotel ini, bagian informasi Dinas

Pariwisata Kota Denpasar mengungkapkan bahwa:

Peraturan Walikota tentang standar pendirian condotel sudah

tidak ada.Dulu ada, tetapi sekarang sudah tidak ada bahkan tidak

ada yang mendaftarkan izin pendirian condotel lagi, mungkin di

jadikan satu dengan izin pendirian hotel berbintang.

(hasil wawancara, 9 Juni 2015).

Permasalahan yang peneliti dapatkan ialah sumberdaya manusia

yang ada terkesan tidak peduli terhadap penerapan kebijakan yang

telah dikeluarkan.Pelaksana kebijakan yang berperan disini kurang

tegas dalam pengimplementasian kebijakan terkait dengan standarisasi

pendirian condotel.Tercatat hanya tigaPT yang terdaftar sebagai

condotel di Kota Denpasar (Dinas Perizinan Kota Denpasar, 16 Juni

2015).

Namun realitanya baik itu di media massa maupun dikalangan

masyarakat luas mengetahui bahwa beberapa hotel berbintang di Kota

Denpasar bertindak selayaknya condotel. Hal tersebut tercermin dari

beberapa hotel berbintang yang menjual unit kamarnya diberbagai

media massa, dan komunikasi antar masyarakat tetapi menurut Ibu Ni

Luh Gede Tirtawati:

Menurut saya bagi bangunan hotel berbintang yang memiliki izin

pendirian hotel berbintang dan beraktivitas layaknya

condotel.Tidak masalah, yang penting mereka telah memiliki izin

pendirian hotel berbintang.Jika di dalam hotel tersebut

beraktivitas seperti condotel yang unit kamarnya di perjual-

51

belikan itu urusan investor dengan PT. yang bersangkutan tidak

ada urusannya lagi dengan kami.

(hasil wawancara, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 20 Juni 2015)

Dalam hal ini, peneliti menyoroti para pelaksana kebijakan dan

dinas yang bersangkutan sebagai sumberdaya tidak tegas atau terkesan

kurang peduli dengan pelanggaran kebijakan. Meskipun para staff

mengetahui hal tersebut, akan tetapi tidak ada tindakan yang tegas

untuk penegakannya.Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar sudah

jelas membedakan standar pendirian hotel berbintang dan

Condominium hotel.

3. Disposisi

Menurut Edward III disposisi merupakan sikap, watak atau

karakteristik dari pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran,

sifat demokratis. Dalam hal ini peneliti melihat kinerja oknum yang

terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah kota terhadap

standarisasi pendirian condotel di kota Denpasar.

Para staff yang terlibat dalam pengimplementasiannya tidak semua

berkerja mengikuti prosedur kebijakan.Ada beberapa staff yang kurang

demokratis, sehingga jika ada yang ingin mendirikan condotel harus

mengikuti prosedur dengan dengan ketat.Sebenarnyahal ini baik untuk

diterapkan dan dicontoh, sehingga untuk standarisasi pendirian

condotel harus sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

52

Ada juga yang terkesan kurang peduli dalam

pengimplementasiankebijakan pemerintah terkait dengan standarisasi

pendirian condotel, sehingga lebih mudah bagi para investor untuk

mendirikan condotel tanpa harus mengikuti prosedur yang ada.Hal ini

disebabkan ada hubungan yang baik antara pelaksana kebijakan

pemerintah dengan investor dan menyebabkan tidak tegasnya atau

tidak efektifnya kebijakan untuk condotel karena pelanggaran tersebut

menurut A.A. Ngurah Surya Saputra, SH:

Di dalam Dinas Perizinan ini terdapat banyak kepala dan

banyak pemikiran maupun persepsi.Tidak semua orang

memiliki sikap tegas, jujur dan bersikap demokratis yang satu

visi dan misi terhadap kebijakan ini.Ada yang hanya sekedar

berkerja dan menjalankan tugasnya saja, ada juga yang benar-

benar menginginkan perubahan di Kota Denpasar yang mulai

penuh dengan pembangunan dan memiliki tujuan yang sama

dengan pembuat kebijakan. Jadi sikap mereka dalam

menghadapi investor yang ingin mendaftarkan izin berbeda-

beda.Ada yang ketat dan tegas terhadap pemberian izin bahkan

terlalu mendetail sehingga membuat beberapa investor yang

ingin mendaftarkan izin bolak balik terus menerus. Walaupun

investor yang ingin mengurus izin merupakan sanak saudaranya,

staff tersebut hanya memudahkan dengan mengingatkan syarat

apa saja yang harus dipenuhi. Namun ada juga staff yang

memiliki hubungan baik dengan investor seperti sanak saudara,

teman baik atau memiliki kepentingan tertentu lainnya tentu

jarang memiliki sikap jujur atau tegas untuk

mengimplementasikan kebijakan ini bahkan cenderung lebih

memudahkan dan membantu investor untuk mendapatkan izin

pendiriannya.

(hasil wawancara, Dinas Perizinan Kota Denpasar, 11 Juni

2015).

Agar kebijakan yang di buat untuk mengatur standarisasi tidak sia-

sia jika tidak di implementasikan oleh pelaksana kebijakan yang

53

berkaitan.Dibutuhkan staff yang memiliki satu tujuan dengan pembuat

kebijakan agar semua kebijakan yang telah di buat dapat

terimplementasikan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh para

pembuat kebijakan guna untuk menuju ke arah yang lebih baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan.Salah satu yang dapat mendongkrak kinerja dari struktur

birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah membuatStandart

Operating Procedures (SOP). Adapun SOP tersebut nantinya akan

dijadikan pedoman bagi struktur birokrasi tersebut dalam bertindak.

Dalam hal ini peneliti melihat SOP yang dikeluarkan berjalan

dengan baik.Struktur birokrasinya pun berjalan sebagaimana mestinya,

dalam Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan Kota Denpasar setiap

bidang telah membagi wewenang masing-masing. Di dalam bidang

memiliki kelompok masing-masing dan mengurus wewenang mereka

masing-masing tidak mencampuri bidang-bidang lainnya dalam dinas

tersebut.

Namun terdapat kekurangan di bagian luar yang berinteraksi

langsung dengan masyarakat umum.Hal ini dikarenakan kurangnya

pembagian yang lebih khusus atau spesifikasi terkait dengan jenis-jenis

54

pendirian bangunan. Karena menurut Bapak Adi Wiryawan selaku

pengunjung dinas Perizinan Kota Denpasar:

Tidak semua staff mengetahui semua aturan atau syarat yang

ingin kita tanyakan.Terkadang harus menunggu mereka

berkonfirmasi kepada atasan ataupun rekannya.Mestinya mereka

mengetahui minimal syarat pendirian untuk hotel berbintang, toko

modern, villa.Akan tetapi sering di oper-oper untuk menanyakan

sesuatu hal.

(hasil wawancara, 11 Juni 2015)

Minimnya pengetahuan setiap pelaksana kebijakan yang langsung

berinteraksi dengan masyarakat umum mengenai kebijakan yang

dikeluarkan menyebabkan sering di oper-opernya masyarakat yang

ingin mengurus atau meneliti tentang condotel atau hal lain yang ingin

diketahui.Sehingga dapat dikatakan dalam pengimplementasiannya,

struktur birokrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat

umum tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana yang di harapkan.

4.2.2 Kaitan Implementasi Standarisasi dengan Tata Ruang Tri Hita Karana

Secara etimologis Tri artinya tiga, Hita artinya sejahtera dan

Karana artinya sebab, terdiri dari parhyangan (lingkungan spiritual), pawongan

(lingkungan sosial) dan palemahan (lingkungan alamiah).Dalam arti luas Tri

HitaKarana memiliki dapat diartikan sebagai tiga hubungan harmonis antara

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan

lingkungan untuk mencapai keselamatan dan kedamaian alam semesta.Propinsi

Bali dalam perkembangannya dipenuhi oleh pendatang dari luar, baik yang

55

menetap sebagai pemukim-pemukim liar sehingga menciptakan kesemrawutan

dalam tata ruang dan mengakibatkan kumuhnya tatanan kota, maupun karena

meningkatnya laju urbanisasi dan pariwisata yang berdampak pada tingginya

kebutuhan dan pemakaian energi dan meningkatnya pencemaran yang terjadi.

Dalam melihat hubungan Tri Hita Karana dalam perkembangan

pariwisata di Bali, dapat dikatakan bahwa instansi atau pengelola pariwisata akan

melakukan segala macam cara untuk mampu bertahan, mengembangkan

usahanya ditengah ketatnya persaingan saat ini tanpa memperdulikan dampak

yang akan dihasilkan dalam proses ini nantinya. Walaupun terkadang usahanya

tergolong tidak sesuai dengan aturan yang ada. Timbulnya kesembrawutan,

pencemaran alam lingkungan yang disebabkan oleh usahanya, ternodainya

kesucian tempat suci dan lainnya merupakan sebuah hasil yang yang membawa

dampak ke depan yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, tetapi malah akan

membawa kerugian untuk masa depannya. Disinilah KonsepTri Hita Karana ini

memiliki peranan yang sangat vital untuk memberi kesadaran pada semua

pengelola, investor atau orang yang terjun dibidang ini untuk memikirkan

bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha dengan alam lingkungan

sekitarnya sehingga akan tercipta sebuah keharmonisan secara usaha dan budaya

yang akan berjalan secara stabil.

Implementasi yang bisa ditarik dariTri Hita Karana bagi

pariwisata terutama standarisasi pendirian condotel saat ini adalah lebih

memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan bagi alam sekitarnya tanpa

melupakan Tuhan sebagai tonggak terpenting dalam usahanya.Hal ini secara nyata

56

dapat dilakukan dengan adanya sistem ramah lingkungan, dengan adanya

pemeliharaan lingkungan sekala berkala, sehingga keasrian alam sekitar akan

tetap terjaga, serta adanya timbal balik dan tukar pendapat antara pengelola

dengan masyarakat sekitar dalam konteks lingkungan dan keamanan sehingga

tercipta keharmonisan antara pengusaha dengan penduduk sekitar, dan juga

dibangunnya dan dirawatnya sarana tempat suci yang akan membawa dampak

secara rohani bagi anggota perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Sehingga

disini akan timbul suasana positif, antara pengelola, alam, masyarakat, dan juga

tingkat spiritual yang terkadang dilupakan.

4.2.3 Pendapat Investor mengenai Condotel

Selama berlangsungnya penelitian ini penulis mendapati adanya beberapa

komentar dari para investor terkait dengan banyaknya condotel yang muncul di

denpasar.Aturan yang tidak tegas dari pemerintah terkait dengan standarisasi

pendirian condotel(luas lahan) menjadi penyebab maraknya pendirian condotel di

Denpasar.Semakin banyak condotel yang muncul maka semakin banyak pilihan

bagi para wisatawan untuk menginap, selain itu banyaknya pilihan ini juga

menyebabkan munculnya persaingan harga yang tidak sehat antar condotel. Setiap

condotel berlomba-lomba perang tarif untuk menarik pelanggan yang tentunya

dimana akanmempengaruhi biaya pengeluaran condotel yang menyebabkan

penurunan terhadap kualitas condotel tersebut seperti yang diungkapkan Anak

Agung Ngurah Aryana sebagai salah satu investor Fave/Lifestyle Hotel Teuku

Umar:

57

Awal saya memiliki niat untuk berinvestasi unit kamar condotel karena

saya melihat peluang bisnis yang terdapat di pusat Kota Denpasar

khususnya daerah Teuku umar. Sewaktu itu saya mendapati informasi

penjualan unit kamar hotel tersebut dari media massa surat kabar. Pada

tahun 2008 dengan harga kurang lebih 325 juta rupiah dengan lama

kepemilikan selama 30 (tiga puluh) tahun.Pada saat itu hotel berbintang

yang berada di daerah teuku umar dapat dihitung jari termasuk condotel

tempat saya berinvestasi yaitu fave hotel, tidak seperti sekarang

menjamur di mana-mana. Banyaknya pertumbuhan hotel-hotel maupun

condotel menyebabkan persaingan tarif yang ketat sehingga pemasukan

yang saya dapat juga mengalami hambatan dan tidak selancar dulu. Hal

ini berdampak terhadap perusahaan, pemasukan yang sedikit, penjualan

kamar condotel yang tidak mencapai target menyebabkan perusahaan

harus menalangi dana yang dibagikan setiap bulannya terhadap masing-

masing investor. Apabila terus menerus perusahaan menurunkan tarif

kamar maka tidak lama lagi condotel ini akan mengalami gulung tikar.

Sedangkan tidak seluruh investor telah kembali modalnya.Pendirian hotel

dan condotel yang menjamur ini tidak memikirkan kerugian para investor

yang terlibat di dalamnya.

(hasil wawancara, 1 Juli 2015)

Sependapat dengan Anak Agung Ngurah Aryana, Ibu A.A. Trisna

Anantasika, investor Hotel Aston Gatot Subroto berpendapat:

Jika condotel atau hotel berbintang terus didirikan maka modal yang

investor tanamkan susah untuk kembali.Karena persaingan ketat antar

condotel maupun hotel, sedangkan konsumen yang membutuhkan jasa

penginapan tidak selalu meningkat.Awal berdirinya hotel Aston Gatot

Subroto merupakan satu-satunya hotel yang memiliki fasilitas lengkap

layaknya hotel berbintang di daerah Gatot Subroto. Mengetahui dari suatu

PT. dan komunikasi antara masyarakat membuat saya berniat untuk

membeli atau menginvestasikan dana saya dengan kamar condotel di hotel

Aston tersebut pada tahun 2006. Dengan satu unit kamar seharga 285 juta

rupiah saya membeli dua unit kamar sebagai investasi jangka panjang dan

juga dapat di nikmati sewaktu-waktu selama seumur hidup. Namun pada

tahun terakhir ini perusahaan mengalami masalah terhadap investor, dana

yang seharusnya dibagikan setiap bulannya selalu mengalami masalah.

Dan kami dapat menikmati fasilitas kamar dikarenakan hunian kamar

tidak penuh seperti dulu.Bagi saya yang sudah kembali modal itu tidak

masalah, namun bagi investor yang belum kembali modal merupakan

suatu masalah.Rata-rata pasti memiliki pikiran bahwa terlalu banyak hotel

berdiri namun jumlah pengguna jasa penginapan tidak selalu mengalami

58

peningkatan.Dan ternyata city hotel yang berdiri merupakan condotel yang

unit kamarnya juga di perjual-belikan seperti Aston.

(hasil wawancara, 4 Juli 2015)

Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak tegasnya aturan yang dikeluarkan

terkait dengan standarisasi pendirian condotel yang menyebabkan banyaknya

hotel-hotel berdiri dan condotel yang berkedok hotel berbintang bermunculan di

Denpasar menjadi hal yang paling dikomentari oleh para investor condotel, karena

pemasukan yang mereka dapat menjadi berkurang di karenakan perang tarif.

4.2.4 Dampak Negatif Pendirian Condotel

Apabila pembangunan atau pendirian semakin marak dan tidak terkontrol

di Kota Denpasar. Maka akan bermunculan beberapa dampak yang tentunya

merugikan beberapa pihak dan lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui

beberapa hotel di Kota Denpasar merupakan condotel, Sedangkan ada beberapa

lahan atau daerah yang di larang oleh pemerintah untuk di bangun condotel.