1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berlaku di masyarakat sebagai pedoman setiap manusia dalam

melakukan kehidupan, masyarakat sendiri mengakui dan mentaati hukum

tersebut, tentu saja adanya aturan hukum yang berlaku tentu saja ada

pelaksana hukum atau penegak hukum, penegak hukum sendiri adalah proses

atau upaya untuk tegakanya atau berfungsinya norma secara nyata.

Penegakan hukum dalam arti luas ini melibatkan semua subjek hukum dan

dalam arti sempit ini adalah dari segi subjek nya. Penegakan hukum hanya di

artikan sebagai langkah aparatur penegak hukum tertentu untuk memastikan

bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana yang sebenarnya. Dalam upaya

tegaknya suatu aturan hukum maka di perlukan aparatur penegak hukum

sendiri.

Penegakan hukum dan aparatur yang terlibat dalam pengakan hukum itu

mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan lembaga

pemasyarakatan, setiap aparat terkait penegak hukum sendiri memiliki peran

menerima laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, pembuktian,

penjatuhan vonis dan pemberian sanksi. Dalam hal ini peran polisi yang mana

di berikan kewenangan sebagai aparat penegak hukum dalam hal menerima

pengaduan, penyelidikan, penyidikan.

2

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat di temukan di dalam

perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Tugas-Tugas Polisi yang bersifat prefentif atau mencegah,

mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan

demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam

masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan Polisi itu berupa kegiatan patroli.

Penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila di

kaitkan dengan perundang-undangan disebut sebagai pengayom, pelindung

dan pengayom masyarakat.1

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHAP dikatan bahwa penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang di atur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti

tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna

menentukan tersangkanya.2

Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pegawai

negeri sipil yang di berikan wewenagan khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan yang sesuai pasal 1 ayat 1 KUHAP. Penyidikan

sendiri di mulai dari penyelidikan, pencarian barang bukti sampai dengan

berita acara pemeriksaan selesai dengan penyerahan barang bukti dan berkas.

1 Polri, tugas dan fungsi Polri, http://www.polri.go.id, di akses tanggal 8 November 2018. 2 Ibid.

http://polri.go.id/

3

Dalam proses penyidikan ada satu unit khusus yang menjadi ujung tombak

kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyelidikan

suatu perkara, unit khusus ini di sebut dengan INAFIS ( Indonesia Automatic

Fingerprint System). Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis pada di

Reskrim, yang berada di bawah naungan payung di rektorat Reserse dan

Kriminal unit identifikasi bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

identifikasi yang meliputi kegiatan Dastiloskopi kriminal, Dastiloskopi

umum, dan fotografi kepolisian. Unit ini di pimpin oleh kepala bidang/sie

ident yang bertanggung jawab kepada Direktorat Reskrim dan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah wadir reskrim.3

Penyidikan sendiri tidak selamanya berjalan baik karena banyak hambatan

yang di temui oleh penyidik dalam pengungkapan suatu tindak pidana, dalam

hal ini mulai dari tidak adanya saksi yang terdapat di tempat kejadian perkara

serta tidak di temukan bukti petunjuk yang membuat pengungkapan suatu

perkara menjadi jelas. Tempat kejadian perkara sendiri dimungkinkan untuk

di temukan petunjuk berupa saksi, rekamanan CCTV, alat yang di gunakan

untuk melakukan tindak pidana, darah korban/ pelaku, tanda sidik jari korban

atau pelaku, maupun rambut pelaku atau korban.

Dalam proses penyidikan tidak jarang di jumpai tempat kejadian perkara

yang dapat dikatakan rusak, rusaknya suatu tempat kejadian perkara ini

karena terbakar, tentu saja hal ini akan membuat penyidik kesulitan untuk

menemukan sebab akibat yang di timbul di tempat kejadian perkara tersebut.

3 Jogja polri, inafis, http://www.jogja.polri.go.id, diakses tanggal 8 november 2018.

http://www.jogja.polri.go.id/

4

Tempat kejadian perkara yang rusak tentu saja penyidik tidak dapat menemui

adanya bekas darah maupun sidik jari korban maupun pelaku di lokasi yang

terbakar tersebut, tentu saja dibutuhkan saksi mata yang melihat suatu

kejadian tersebut. Di sisi lain faktor rusak nya suatu tempat kejadian perkara

karena adanya warga yang mungkin ingin melihat akibat kejahatan tersebut,

tentu saja hal ini membuat bekas bekas yang di tinggalkan oleh pelaku

kejahatan menjadi hilang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut.

Faktor penghambat suatu pengungkapan perkara ini tidak lepas dari tempat

kejadian perkara itu sendiri. Bilamana di temukan korban dalam kondisi tidak

bernyawa membuat penyidik tidak dapat menyimpulkan bahwa hilangnya

nyawa pada korban karena suatu perbuatan adanya benda tumpul maupun

runcing yang melukai korban sehingga membuat korban kehilangan nyawa,

ada juga korban di temukan dengan adanya racun di sekitar tubuh di tempat

kejadian perkara tetapi dengan kondisi korban penuh dengan bekas hantaman

benda tumpul maupun runcing, tentu saja hal ini membuat penyidik tidak

dapat menyimpulkan secara langsung, perlu adanya otopsi maupun visum et

repertum guna mengetahui faktor utama hilangnya nyawa pada korban

sendiri, bilamana terdapat perbedaan yang di dapat oleh INAFIS dan hasil

otopsi maupun visum et repertum ini tentu saja hal ini menjadikan lamanya

waktu pengungkapan suatu tindak pidana. Oleh karena itu tempat kejadian

perkara dan hasil dari penyidikan oleh INAFIS serta hasil dari kedokteran

forensik bila di lakukanya otopsi maupun visum et repertum ini juga untuk

mencari titik terang dari sebab akibat yang di timbulkan dari pelaku kejahatan

5

itu sendiri. Maka berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

meneliti dan memberikan hasilnya dalam skripsi yang berjudul” Analisis

Yuridis Perbedaan Hasil Outopsi Kedokteran Forensik Dan Unit Inafis Dalam

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran unit INAFIS dan Kedokteran Forensik dalam proses

penyidikan tindak pidana pembunuhan ?

2. Bagaimana penyelesaian bila terjadi perbedaan hasil unit INAFIS dengan

Kedokteran Forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran unit INAFIS dan Kedokteran Forensik dalam

proses penyidikan tindak pidana.

2. Untuk mengetahui penyelesaian bila terjadi perbedaan hasil unit INAFIS

dengan Kedokteran Forensik dalama proses penyidikan tindak pidana

pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Mamfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini diharapkan akan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan hukum dalam bidang acara pidana terutama

dalam hal kajian ilmu hukum Pidana khususnya dalam hal identifikasi.

2. Mamfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

6

Hasil penlitian ini dapat memberikan wawasan tentang penyidikan

tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Penyidik

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan cara untuk

melakukan penyidikan.

c. Bagi Kedokteran Forensik

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang acuan dalam

proses otopsi maupun visum et repertum.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

khusunya bagi mahasiswa maupun akademisi hukum mengenai peran dan

fungsi INAFIS dalam pengungkapan kasus pembunuhan serta memberi

masukan terhadap kepolisian tentang penyidikan, tentu saja menjadi

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana.

F. Metode Penulisan

Dalam penyusunan Penulisan karya ilmiah ini, untuk memberikan

kebenaran dari penulis, metode penelitian sangat penting dalam penulisan

karya ilmiah di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa

terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban atas

permasalahan yang dibahas.

7

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan,

dan juga pustaka dengan menggunakan metode-metode tertentu. adapun

metode yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah metode yuridis

sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

nyata, artinya suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap

keadaan nyata dengan mengikuti kegiatan penyidik dengan maksud

menemukan suatu fakta didalamnya. berarti Setelah itu menuju pada

identifikasi terhadap suatu permasalahan sehingga nantinya menuju pada

penyelesaian terhadap proses pengungkapan pelaku tindak pidana

pembunuhan.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang Kota karena dalam

pengungkapan kasus pembunuhan yang di tangani oleh Polres Malang

Kota selalu bekerja sama dengan Kedokteran Forensik juga INAFIS, pada

saat menempuh magang di Polres Malang Kota mendapatkan banyak

pengalaman mengenai peran INAFIS.

8

3. Jenis Data/Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti

dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun pengambilan

data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara

langsung dari sumber datanya. Data primer di sebut sebagai data

asli atau data baru. Data primer adalah data yang didapat dari

PAUR IDENT RESKRIM POLRES Malang Kota yang tentunya

berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk

pengumpulan data primer dengan cara penelitian, wawancara,

dan diskusi bersama sumbernya langsung. Dengan hal ini

melakukan wawancara langsung dengan PAUR IDENT INAFIS

POLRES Malang Kota.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang didapat peneliti dari berbagai sumber

yang telah ada, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari

buku-buku tentang tindak pidana pembunuhan dan juga peran

kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban maupun

dokumen tentang tindak pidana pembunuhan dan peran dan

kewenangan kepolisian serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun

9

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c) Data Tersier

Jenis data mengenai pengertian baku bahan hukum yang

dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder

yang diperoleh dari Ensiklopedi tentang hukum pidana maupun

peran kepolisian, peran kedokteran forensik Kamus hukum

pidana maupun acara pidana , dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara mencari :

a. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat dari lokasi penelitian

data yang bersumber dan berasal dari narasumber yang

berkaitan dengan peranan dan fungsi INAFIS dalam menangani

tindak pidana pembunuhan beserta kekuatan hukum dari hasil

kerja INAFIS. Setelah itu mencari data secara sekunder untuk

membantu peneliti dalam hal teori.

Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan oleh

peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap

IPTU Subandi selaku PAUR IDENT RESKRIM POLRES

Malang Kota yang mana mempunyai tugas di bidang

10

identifikasi khususnya INAFIS, serta mengikuti sebagian

kegiatan dalam hal peran INAFIS di lokasi tempat kejadian

perkara.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat peneliti dari berbagai sumber

yang telah ada, hal ini dapat dilakukan dengan cara

mempelajari buku-buku tentang tindak pidana pembunuhan dan

juga peran kepolisian khusunya unit INAFIS dalam menjaga

keamanan dan ketertiban maupun dokumen tentang tindak

pidana pembunuhan dan peran dan kewenangan kepolisian

serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku dan

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Data Tersier

Jenis data mengenai pengertian baku bahan hukum yang

dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder

yang diperoleh dari Ensiklopedi tentang hukum pidana maupun

peran kepolisian, Kamus hukum pidana maupun acara pidana ,

dan lain-lain.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data deskriptif kualitatif adalah peneliti

memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan

11

permaslahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini berkaitan dengan

peranan dan fungsi pihak penyidik Kepolisian Kota Malang khusunya

INAFIS dengan menguraikan data secara teratur dan runtut.

G. Rencana Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan terdiri dari IV Bab, yakni :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar

maupun alasan pemikirian penulis untuk mengangkat

masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang

dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan

sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan

umum tentang peradilan, teori tentang perananan,

pengertian INAFIS, pengertian kedokteran forensik,

penyidikan, pengertian tentang tindak pidana pembunuhan

dan pengetian sistem pembuktian dalam hukum acara di

Indonesia.

12

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan

penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal

ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas

perumusan masalah yang diungkapkan.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-

saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan

oleh peneliti.