BAB complete 2.docx
-
Upload
angger-bayu-wibisono -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
description
Transcript of BAB complete 2.docx
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no 25/2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka diterbitkan
surat keputusan (SK) Menteri Kesehatan dan Sosial (Menkesos) no. 1747/2000 tentang
Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota (SPM Kesehatan). Pelaksanaan PP 25/2000 ditegaskan melalui surat
edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no 100/757 / OTDA / 2002 tentang
Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan SPM yang ditujukan ke Gubernur dan
Bupati/Walikota se Indonesia. SK Menkesos no. 1747/2000 kemudian dianulir dengan
SK Menteri Kesehatan (Menkes) no 1457/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di tahun 2010. SK Menkes no 1457/2003 ini diikuti SK Menkes no
1091/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota.
Dengan berkembangnya waktu, UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah direvisi
dengan UU 32/2004, sehingga PP 25/2000 dianulir dengan PP 65/2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Secara ringkas, PP ini
memberikan rujukan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar baik daerah provinsi
maupun daerah kabupaten / kota.
Selain itu, peraturan Mendagri no 6/2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan
penetapan standar pelayanan minimal diterbitkan. Dalam peraturan Mendagri ini pada
pasal 29 ayat (3) dikatakan bahwa SPM yang ditetapkan pemerintah daerah dapat
dilaksanakan sampai dengan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
menyusun dan menetapkan SPM yang baru sesuai PP 65/2005. Untuk Departemen
Kesehatan (Depkes) terwujud melalui peraturan Menkes no 741/2008 yang menganulir
SK Menteri Kesehatan no 1457/2003. Peraturan Menkes no 741/2008 berisi indikator
kinerja dan target pelayanan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi PuskesmasPuskesmas Adalah unit pelaksana tehnis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kab/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian
wilayah kecamatan.
Puskesmas adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan dan gawat darurat. Sebagai organisasi publik, puskesmas diharapkan mampu
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk menjamin
terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap puskesmas perlu
mengembangkan Standar Pelayanan Medik (SPM).
Hak puskesmas adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki puskesmas untuk
mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu yaitu:
1. Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di RS nya sesuai dengan kondisi atau
keadaan yang ada di RS tersebut (hospital by laws).
2. Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan RS.
3. Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter
kepadanya.
4. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RS. melalui panitia kredential.
5. Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak
ketiga, dll).
6. Mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
Hak untuk mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.
Sedangkan, kewajiban puskesmas adalah:
1. Mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Memberikan pelayanan pada pasien tanpa membedakan golongan dan status pasien.
3. Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (Duty of
Care).
4. Menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas perawatan (Quality of Care).
2
5. Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat tanpa meminta jaminan
materi terlebih dahulu.
6. Menyediakan sarana dan alat-alat umum yang dibutuhkan.
7. Menyediakan sarana dan alat-alat medik sesuai dengan standar yang berlaku.
8. Menjaga agar semua sarana dan alat-alat senantiasa dalam keadaan siap pakai.
9. Merujuk pasien ke RS lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, alat-alat dan
tenaga yang diperlukan.
10. Mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana.
11. Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam
melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar atau tuntutan
hukum dari pasien atau keluarganya.
12. Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di puskesmas
tersebut.
13. Membuat standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjang medik,
maupun non medik.
14. Mematuhi Kode Etik puskesmas (KODERSI).
Kedudukan Puskesmas
Sistem Kesehatan Nasional
Sebagai sarana pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) strata pertama
Sistem Kesehatan Kabupaten / Kota
Unit pelaksana teknis dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian
tugas pembangunan kesehatan kabupaten / kota
Sistem Pemerintah Daerah
Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kab / kota yang merupakan unit structural
pemdakab / kota
2.2. Definisi SPM
Standar pelayanan minimal adalah suatu standar dengan batas batas tertentu untuk
mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan
pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indicator dan nilai.
3
Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Wajib
A. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, seperti kunjungan untuk ibu
hamil ke empat, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, neonatus dengan
komplikasi,dsb)
2. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Pra Sekolah yakni seperti pelayanan
kunjungan bayi, anak balita, pemberian MP ASI usia 6-24 bulan untuk
keluarga miskin, perawatan balita gizi buruk, dsb).
3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja dengan diadakan
program UKS.
4. Pelayanan Kesehatan pasanganUsia Subur (KB aktif )
5. Pelayanan Kesehatan Kerja
6. Pelayanan KesehatanUsia Lanjut
7. Pelayanan Imunisasi
8. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat
9. Pelayanan Pengobatan / Perawatan
B. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang
1. Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi dasar (Kebidanan, Bedah, Penyakit
Dalam,Anak)
2. Pelayanan kegawatdaruratan
3. Pelayanan laboratorium kesehatan yang mendukung upaya kesehatan
perorangan dan Kesehatan masyarakat.
4. Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan
5. Pelayanan rawa jalan dan rawat inap sementara.
C. Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular
1. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB)
2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru
4. Pencegahan danPemberantasan Penyakit Malaria
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
6. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit ISPA
4
7. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit HIV AIDS
8. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit DBD
9. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Diare
10. Pencegahan &Pemberantasan Penyakit Filariasis
D. Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Pemantauan pertumbuhan balita
2. Pemberian suplemen gizi
3. Pelayanan gizi
4. Penyuluhan gizi seimbang
5. Penyelenggaraan kewaspadaan gizi
E. Promosi Kesehatan
1. Penyuluhan perilaku sehat, Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) adalah masyarakat dimana penduduknya menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat.
2. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan
kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana
dan kegawatdaruratank esehatan, secara mandiri.
3. Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa(Poskesdes)
atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungs sebagai pemberi
pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan,
4. PoskesdesadalahUpaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang
dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar
bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh 1 orang Bidan dan minimal 2
orang kader dan merupakan koordinator dari UKBM yang ada.
F. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar
1. Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik, kimia dan biologi
2. Pengendalian vektor
3. Pelayanan Hygiene Sanitasi di tempat umum
G. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan
Zat Adiktif Lain
5
1. Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan
Napza) yang Berbasis Masyarakat
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dan Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat
kesehatan serta makanan dan minuman
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar
Penyediaan dan pemerataan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan
kesehatan
3. Pelayanan Pengamanan Farmasi Alat Kesehatan
4. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
1. Surveilan penyakit yang berbasis masyarakat adalah upaya pengamatan dan
pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat (kader dan bidan/perawat) tentang
kejadian penyakit yang dapat mengancam kesehatan penduduk/masyarakat.
2. Pemantauan Pertumbuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kader untuk
mengetahui berat badan balita setiap bulan untuk mendeteksi secara dini
pertumbuhan balita (D/S).
3. Surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan
(gizi),penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
Daerah Kabupaten/Kota.
Pelayanan Kesehatan dipilah menjadi 2 :
1. Pelayanan Kesehatan Wajib
2. Pelayanan Kesehatan Pengembangan
Pelayanan Kesehatan Wajib dibagi menjadi:
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Pelayanan Kesehatan Pengembangan :
Pelayanan kesehatan diluar 4 diatas, sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal daerah
6
masing-masing.
Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu
SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan. Di luar jenis
pelayanan wajib, Kabupaten/Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan
sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.
Legal Aspect
Dasar:
Peraturan Pemerintah no. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standard Pelayanan Minimal
SK Menkes RI no. 1457/Menkes/SK/X/2003 Terdapat 54 Indikator
SK Menkes RI no. 741/Menkes/Per/VII/2008 Terdapat 18 indikator
Implikasi Penerapan SPM
Alokasi Dana
Pemenuhan SDM
Kelembagaan
Pemenuhan Sarana Prasarana
Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kerja sama antar daerah
Daerah harus mempunyai kapasitas dan Kompetensi untuk mendukung
Pencapaian SPM.
Program pokok Puskesmas merupakan program pelayanan kesehatan yang wajib di
laksanakan karena mempunyai daya ungkit yang besar terhadap peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ada 6 Program Pokok pelayanan
kesehatan di Puskesmas yaitu :
1. Program pengobatan (kuratif dan rehabilitatif) yaitu bentuk pelayanan kesehatan
untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan pada seseorang pasien dilakukan
7
oleh seorang dokter secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh
selama anamnesis dan pemeriksaan
2. Promosi Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan
untuk membantu masyarakat agar hidup sehat secara optimal melalui kegiatan
penyuluhan (induvidu, kelompok maupun masyarakat).
3. Pelayanan KIA dan KB yaitu program pelayanan kesehatan KIA dan KB di
Puskesmas yang ditujuhkan untuk memberikan pelayanan kepada PUS (Pasangan
Usia Subur) untuk ber KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan
bayi dan balita.
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu program
pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penular
penyakit menular/infeksi (misalnya TB, DBD, Kusta dll).
5. Kesehatan Lingkungan yaitu program pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas
untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar,
pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian pencemaran
lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat,
6. Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu program kegiatan pelayanan kesehatan, perbaikan
gizi masyarakat di Puskesmas yang meliputi peningkatan pendidikan gizi,
penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kekurangan Yaodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Keadaan zat gizi lebih,
Peningkatan Survailans Gizi, dan Perberdayaan Usaha Perbaikan Gizi
Keluarga/Masyarakat.
Program Tambahan :
Program pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas tersebut adalah
1. Usaha Kesehatan Sekolah, adalah pembinaan kesehatan masyarakat yang
dilakukan petugas Puskesmas di sekolah-sekolah (SD,SMP dan SMP) diwilayah kerja
Puskesmas
2. Kesehatan Olah Raga adalah semua bentuk kegiatan yang menerapkan ilmu
pengetahuan fisik untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat, naik atlet
maupun masyarakat umum. Misalnya pembinaan dan pemeriksaan kesegaran jasmani
anak sekolah dan kelompok masyarakat yang dilakukan puskesmas di luar gedung
8
3. Perawatan Kesehatan Masyarakat, adalah program pelayanan penanganan kasus
tertentu dari kunjungan puskesmas akan ditindak lanjuti atau dikunjungi ketempat
tinggalnya untuk dilakukan asuhan keperawatan induvidu dan asuhan keperawatan
keluarganya. Misalnya kasus gizi kurang penderita ISPA/Pneumonia
4. Kesehatan Kerja, adalah program pelayanan kesehatan kerja puskesmas yang
ditujuhkan untuk masyarakat pekerja informal maupun formal diwilayah kerja
puskesmas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kecelakaan
yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Misalnya pemeriksaan secara
berkala di tempat kerja oleh petugas puskesmas
5. Kesehatan Gigi dan Mulut, adalah program pelayanan kesehatan gizi dan mulut
yang dilakukan Puskesmas kepada masyarakat baik didalam maupun diluar gedung
(mengatasi kelainan atau penyakit ronggo mulut dan gizi yang merupakan salah satu
penyakit yang terbanyak di jumpai di Puskesmas
6. Kesehatan Jiwa, adalah program pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan oleh
tenaga Puskesmas dengan didukung oleh peran serta masyarakat, dalam rangka
mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat yang optimal melalui kegiatan
pengenalan/deteksi dini gangguan jiwa, pertolongan pertama gangguan jiwa dan
konseling jiwa. Sehat jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu
menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan
mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya ada konseling
jiwa di Puskesmas.
7. Kesehatan Mata adalah program pelayanan kesehatan mata terutama pemeliharaan
kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dibidang mata dan
pencegahan kebutaan oleh tenaga kesehatan Puskesmas dan didukung oleh peran
serta aktif masyarakat. Misalnya upaya penanggulangan gangguan refraksi pada
anak sekolah.
8. Kesehatan Usia Lanjut, adalah program pelayanan kesehatan usia lanjut atau
upaya kesehatan khusus yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas dengan dukungan
peran serta aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat usia lanjut. Misalnya pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini
penyakit degeneratif, kardiovaskuler seperti : diabetes Melitus, Hipertensi dan
Osteoporosis pada kelompok masyarakat usia lanjut.
9. Pembinaan Pengobatan Tradisional, Adalah program pembinaan terhadap
pelayanan pengobatan tradisional, pengobat tradisional dan cara pengobatan
9
tradisional. Yang dimaksud pengobatan tradisional adalah pengobatan yang
dilakukan secara turun temurun, baik yang menggunakan herbal (jamu), alat (tusuk
jarum, juru sunat) maupun keterampilan (pijat, patah tulang).
10. Kesehatan haji adalah program pelayanan kesehatan untuk calon dan jemaah haji
yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pembinaan kebugaran dan pemantauan
kesehatan jemaah yang kembali (pulang) dari menaikan ibadah haji
Indikator dan Target Cakupan
a) Pelayanan Kesehatan Dasar
1. Cakupan kunjungan ibu hamil Ke-4 sebanyak 95% pd tahun 2015
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 80% pada tahun 2015
3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yg memiliki kompetensi kebidanan
90% pd tahun 2015
4. Cakupan pelayanan nifas 90% pd tahun 2015
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani 80% pada tahun 2010
6. Cakupan kunjungan bayi 90% pd tahun 2010
7. Cakupan desa/kelurahan dengan UCI 100% pd th. 2010
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pd tahun 2010
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga
miskin 100% pd tahun2010
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pd tahun 2010
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pd tahun 2010
12. Cakupan peserta KB aktif 70% pd tahun 2010
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pd tahun 2010
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masy. Miskin 100% pd tahun 2015
b) Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pd tahun
2015
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) kabupaten/kota 100% pd tahun 2015
c) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
10
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
<24 jam 100% pada tahun 2015
d) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga aktif 80% pada tahun 2015
Pelayanan untuk mewujudkan indikator SPM
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care) (K-1 dan K-4)
Frekuensi: 1 X pd trimester I, 1X pd trimester II
dan 2X pd trimester III
- Pemeriksaan fisik dan anthropometri, tinggi fundus uteri
- Pemeriksaan laboratorium (Hb)
- Imunisasi TT
- Pemberian tablet besi (Fe) dan kapsul Iodium
- Pemeriksaan penunjang lain (sesuai kebutuhan)
- Konseling
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
Kelas Ibu hamil Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
- Kemitraan bidan dengan dukun
Post Natal Care (Kunjungan Pasca Persalinan/ masa nifas)
Penemuan dan Penanganan Komplikasi Kebidanan
Perdarahan (antepartum maupun post partum)
Karena: aborsi, lepas plasenta secara prematur, atonia uteri, retensio plasenta,
robekan jalan lahir.
Pre eklampsia
Infeksi jalan lahir
Karena: ketuban pecah dini, partus lama, antiseptik yg tdk benar oleh
penolong persalinan, pemeriksaan vaginam yg tdk bersih/terlalu sering,
hubungan sex setelah ketuban pecah, sisa jaringan plasenta, sisa abortus,
perdarahan.
11
Komplikasi
Anemia
bila Hb darah < 11 gr%
Kurang Energi Kronik
dilihat dari lingkar lengan atas (LILA), bila LILA < 23,5 cm, dikategorikan
KEK
Gestational diabetes
Pelayanan Neonatal
Kunjungan neonatal:
- KN-1 : 24 jam pertama pasca persalinan
Memastikan pernafasan spontan
Mencegah hypoxia sekunder
Menemukan kelainan
Mencegah dan menangani hypothermia
- KN-2 : 3 hari s/d 1 minggu pertama
- KN-3 : minggu pertama s/d 28 hari
Perlakuan kunjungan masa nifas
Kunjungan 6 jam pertama, 6 hari pertama, 6 minggu pertama
Pemeriksaan ibu dan bayi
Pencegahan infeksi pd ibu maupun bayi
Pemeriksaan anemia
KIE (ASI, tanda bahaya, perawatan diri dan bayi)
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Imunisisasi Lengkap (BCG, HB, DPT, Polio, Campak)
Surveilans penyakit menular oleh vektor binatang (malaria, DBD)
12
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Khronis (Tb paru, kusta,
HIV/Aids)
Pencegahan dan penananan penyakit menular akut (ISPA, Diare)
Pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular
Penanggulangan KLB (Wabah)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak (balita) di Posyandu dan
DDIDTKA
Penemuan dan penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita:
- Penanganan penyakit penyerta
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
- Kelas gizi (bagi ibu dengan balita gizi buruk dan
gizi kurang) dan konseling gizi
- Pemberian vitamin A dan bayi dan balita
Pemberian supplemen bagi ibu hamil
- Fe 90 tablet pd ibu hamil
- Kapsul Iodium
Program Pengobatan
• Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan jaringan pelayanan di bawahnya
(Pustu) dan poskesdes termasuk IGD puskesmas
• One day care di puskesmas
• Pelayanan PONED di puskesmas perawatan
• Pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan
• Penyelenggaraan Sistem rujukan
• Implementasi quality assurance
13
Program Promosi Kesehatan
• Penyuluhan masal
• Penyuluhan Kelompok
• Pengembangan Desa Siaga
• Pembuatan media promosi kesehatan
• Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
• Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Kesehatan (pengembangan Posyandu,
UKBM)
Kesehatan Lingkungan
• Penyehatan air minum/Pengawasan kualitas air minum
• Pemasyarakatan Jamban/STBM (untuk mencapai ODF)
• Inspeksi dan penyehatan tempat-tempat umum
Siapa Penanggung Jawab Pelaksanaan SPM
• Bupati/walikota bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan
sesuai SPM Kesehatan
• Dinas Kesehatan Kabupaten berperan sebagai koordinator operasional
pelaksanaan SPM bidang kesehatan
• Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dilakukan oleh petugas
kesehatan sesuai kualifikasi dan kompetensinya.
Pelaporan Penyelenggaran SPM
• Bupati/walikota melaporkan kinerja penerapan dan pencapaian SPM tiap
tahun kepada Menteri Kesehatan
• Atas dasar pelaporan tersebut, Menkes memberikan pembinaan teknis
• Menteri Kehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPM
oleh Pemda sebaga upaya menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan
• Monitoring dilakukan oleh gubernur sbg wakil pemerintah pusat kepada Pemda
Kabupaten/Kota
Pengawas Pelaksanaan SPM
14
• Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan teknis dibantu oleh
Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan.
• Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan
teknis dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat
Kabupaten/Kota.
BAB III
15
PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
SPM (Standar Pelayanan Minimum) kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan daerah kabupaten / kota. Pelayanan kesehatan ini dibagi
menjadi 2
1. Pelayanan kesehatan wajib
2. Pelayanan kesehatan pengembangan
Penanggung Jawab Pelaksanaan SPM Bupati/walikota bertanggung jawab atas
terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten berperan sebagai koordinator operasional pelaksanaan SPM bidang
kesehatan, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dilakukan oleh petugas
kesehatan sesuai kualifikasi dan kompetensinya.
DAFTAR PUSTAKA
16
Abdullah, Mohammad. 2013. Standard Pelayanan Minimal (SPM)
Pelayanan Bidang Kesehatan. Mataram
Anonymus : http://arali2008.wordpress.com/2011/12/16/program-pelayanan-kesehatan-di-
puskesmas/. Akses : 24 februari 2013. 19.00 WITA
Anonymus : jurnalk3.com/blog/pemeliharaan-apar-doc.html. Akses : 24 februari
2013. 19.00 WITA
Aninymus : www.dinkes-tts.web.id/bank.../9- spm -
2008.html?... permenkes ... spm . Akses : 24 februari 2013. 19.30 WITA
Bapelkes, Gombong. 2000 Laporan Evaluasi Pasca Pasca Pelatihan Pelatihan Jaminan Jaminan Mutu. gombong
17