bab 1 Latar Belakang (bimbingan 1).doc
Transcript of bab 1 Latar Belakang (bimbingan 1).doc
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia, setelah era otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi
atas tiga kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam
penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi
berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Kebijakan
perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan
perundang-undangan jalan; Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan
pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia,
serta penelitian dan pengembangan jalan.
Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan
pemeliharaan jalan, sedangkan Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia
untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam
rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap
mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang
2
cukup signifikan. Ditinjau dari sudat pandang ekonomi jalan merupakan barang
publik.
Barang publik adalah barang yang memiliki karakteristik non-rival dan
nonexclude. Non-rival adalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan dengan
barang lain pada waktu yang sama (joint consumtion) tanpa saling meniadakan
manfaat, sedangkan non-exclude adalah barang yang apabila seseorang ingin
mendapatkan manfaat dari barang tersebut maka tidak perlu membayar.
Keberadaan jalan yang baik di Kota Bandung sangat penting karena jalan
menghubungkan wilayah yang ada dikota Bandung, beberapa diantaranya
mempunyai aktifitas yang cukup tinggi, dengan demikian jalan tentulah sering
digunakan oleh masyarakat. Mengingat beberapa jalan sangat strategis, dengan
padatnya jalan dan kendaraan saat ini maka keadaan fisik jalan sangatlah penting,
karena hal itu adalah pendukung kelancaran aktifitas masyarakat yang dilakuka
setiap hari.
Penyelenggaraan pelayanan pembangunan kepada masyarakat terutama
dalam program pemeliharaan jalan di Kota Bandung merupakan upaya mengukur
efektifitas kerja pegawai Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Produks Campuran
Aspal (UPT-PCA) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga
Negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pemerintah di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota
Bandung.
Substansi pelayanan selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan atau instansi terkait untuk
memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam program
3
pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung.
Pelayanan ini menjadi semakin penting karena senatiasa berhubungan dengan
khalayak masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan tujuan. Oleh
karena itu instansi terkait dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-
pemerintah.
Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Bandung dari waktu ke waktu
terus dipacu dan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan serta perkembangan Kota
Bandung yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan
sosial dan pusat pemerintahan, yang secara langsung menuntut pada Unit
Pelayanan Teknis Pengolahan Campuran Aspal (UPT-PCA) untuk lebih
meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan
Pemeliharaan Jalan di Kota Bandung.
Pemeliharaan yang dilaksanakan itu terdiri atas beberapa bidang termasuk
pemeliharaan infrastruktur jalan yang merupakan bagian dari program
pembangunan daerah. Terkait dengan hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia
No. 13 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1985 menyatakan
bahwa :
“Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus”.
Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa:
“Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta
4
membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional”.
Menurut peraturan perundang undangan adalah suatu jalan yang dapat
dilalui selama 24 jam sepanjang tahun dengan segala cuaca sesuai dengan kondisi
yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh intitusi
penyelenggara jalan seperti Internasional Roughness Indeks (IRI), waktu tempuh
dan lain-lain. Jaringan jalan merupakan urat nadi perekonomian atau merupakan
lokomotif dari pertumbuhan ekonomi/investasi sehingga dengan segala upaya
pemerintah pusat maupun daerah mau tidak mau suka tidak suka, pasti akan
memperhatikan bagaimana supaya mempunyai jalan baik.
Masyarakat awam selalu bertanya mengapa penyelenggara jalan dalam
pemeliharan dan perbaikan jalan dilakukan secara cepat tanggap hanya pada saat
ada event-event nasional seperti lebaran,natal dan tahun baru, namun begitu
memasuki musim hujan kondisi jalan yang baik tersebut berubah menjadi rusak
ringan sampai berat.
Pengguna jalan mengatakan bahwa penyelenggara jalan kurang
profesional dalam menjalankan tugasnya, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan
dan sistem drainase, padahal semua tahu bahwa musuh jalan pertama, kedua, dan
ketiga adalah air kenapa setiap musim penghujan air dibiarkan tergenang, saluran
air baru dibersihkan kalau sudah rusak.
Sebaliknya para penyelenggara jalan juga mengatakan bahwa kerusakan
jalan disebabkan muatan lebih dan sistem drainase lingkungan yang menyebabkan
genangan dan banjir, untuk masalah banjir lingkungan juga muatan lebih bukan
merupakan tanggung jawab Unit Pelayanan Teknis Produksi Campuran Aspal
Dinas Bina Marga dan Pengiaran Kota Bandung.
5
Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin kompleksnya aktivitas
masyarakat, maka meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tersedia fasilitas
jalan yang baik dikota Bandung, hal ini mendorong Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kota Bandung melalui Unit Pelayanan Teknis Produksi Campuran
Aspal (UPT-PCA) untuk selalu siap dan sigap dalam melakukan pelayanan
pemeliharaan jalan walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit
Pelayanan Teknis Produksi Campuran Aspal Kota Bandung seperti kekurangan
Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, Alat yang sudah tidak memadai.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas pelaksanaan pemeliharaan jalan
yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kota Bandung melalui Unit Pelayanan
Teknis Produksi Campuran Aspal dari tahun ketahun mengalami peningkatan
walaupun tidak terlalu tajam tapi hal tersebut ditandai dengan semakin
berkurangnya jalan yang rusak di Kota Bandung, untuk lebih jelasnya dapat
ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 1
Rencana Program Pemeliharaan Jalan yang dilayani oleh Unit Pelayanan Teknis
Produksi Campuran Aspal Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2013
No Lokasi Luas jalanM2
Keterangan
1 UPT.OP Bojonegara 2.2622 UPT.OP Cibeunying 2.6123 UPT.OP Tegallega 2.6504 UPT.OP Karees 4.2405 UPT.OP Ujungberung 3.2026 UPT.OP Gedebage 2.0007 UPT-PCA 2.692
JUMLAH 19.658
6
Tabel 2
Realisasi Pelayanan Pemeliharaan Jalan yang dilaksanakan oleh UPT-PCA
Tahun Anggaran 2013
No LokasiLuas jalan
M2
Luas Jalan yang terealisasi
M2
Luas jalan yang tidak terealisasi
M2
Keterangan
ProgramNon
Program1 UPT.OP Bojonegara 2.262 150 1.346,602 UPT.OP Cibeunying 2.612 375 2.543,203 UPT.OP Tegallega 2.650 375 2.049,564 UPT.OP Karees 4.240 300 2.281,885 UPT.OP Ujungberung 3.202 300 2.785,926 UPT.OP Gedebage 2.000 150 1.900,927 UPT-PCA 2.692 1.331,48 1.605,00
JUMLAH 19.658 2.981,48 14.538,08 17.529,56
Tabel 3
Lampiran realisasi 2013
No Bulan WilayahProgram
M2
Non Program
M2Jumlah Keterangan
1 Januari 1. Bojonegara 752. Cibeunying 753. Tegallega 75 754. Karees 755. Ujungberung 756. Gedebage 757. Upt-Pca 150 75Jumlah 225 525 750
2 Pebruari3 Maret4 April5 Mei6 Juni 1. Bojonegara 75 375
2. Cibeunying 150 6603. Tegallega 75 6454. Karees 75 8255. Ujungberung 150 6606. Gedebage 75 7357. Upt-Pca 165 600Jumlah 765 4.500 5.265
7
No Bulan WilayahProgram
M2
Non Program
M2Jumlah Keterangan
7 Juli
8 Agustus
9 September 1. Bojonegara2. Cibeunying 903. Tegallega4. Karees5. Ujungberung 1.0356. Gedebage7. Upt-PcaJumlah 1.125 1.125
10 Oktober 1. Bojonegara 75 313.642. Cibeunying 150 821.603. Tegallega 150 432.964. Karees 150 582.445. Ujungberung 75 313.646. Gedebage 75 410.807. Upt-Pca 425 675,00Jumlah 1.100 3.550,08 4.650,08
11 Nopember 1. Bojonegara2. Cibeunying 75 22.163. Tegallega 75 22.164. Karees 75 22.165. Ujungberung 75 22.166. Gedebage7. Upt-Pca 494.32 300,00Jumlah 794.32 388.64 1.182,96
12 Desember 1. Bojonegara 582.962. Cibeunying 874.443. Tegallega 874.444. Karees 777.285. Ujungberung 680.126. Gedebage 680.127. Upt-Pca 97.16Jumlah 97.16 4.469,36 4.566.52
JUMLAH TOTAL 2.981,48 14.558,08 17.539,56
(Sumber : Data Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2013)
8
Dari daftar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai
terhadap pelayanan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh UPT-PCA belum
terealisasi sepenuhnya terutama untuk program karena rencana pekerjaan
pemeliharaan jalan terprogram sebesar 19.658 m2 pada realisasinya pelaksanaan
pelayanan pemeliharaan jalan yang terprogram sebesar 2.981,48 m2, untuk jalan
yang non program sebesar 14.538,08 m2 sehingga total pelayanan pemeliharaan
jalan untuk keseluruhan adalah 17.529 m2, jadi kesimpulan dari hasil data
tersebut bahwa efektivitas kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan
pemeliharaan jalan baru berjalan sebesar 89% sedangkan yang belum terealisasi
sebesar 11 % .
Untuk itu Unit Pelayanan Teknis Produksi Campuran Aspal Dinas Bina
Marga selalu berusaha untuk dapat melakukan pekerjaan seefektivitas mungkin
agar semua rencana program dapat terealisasi walaupun hal itu belum dapat
terealisasi seluruhnya dikarenakan beberapa hal. Namun demikian, berdasarkan
pengamatan sementara penulis dapat dikatakan bahwa pengaruh efektivitas kerja
terhadap kualitas pelayanan pemeliharaan jalan belum mencapai hasil yang
optimal. Hal ini dikarenakan beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemeliharan jalan untuk pelaksanaan yang termasuk dalam
program efektivitas kerjanya kurang optimal dikarenakan Sumber daya
Manusia dan tenaga ahli kurang memadai, juga peralatan produksi yang
kurang baik.
2. Masyarakat pengguna jalan yang merasa tidak puas dan mempertanyakan
mengapa pelaksanaan pemeliharaaan jalan hanya dilakukan pada saat ada
even-even tertentu pemeliharaan jalan cepat tanggap dilaksanakan.
9
3. Pelaksanaan pemeliharaan jalan terhambat karena faktor cuaca dan genangan
air yang menutupi lokasi jalan yang akan dilakukan pemeliharaanya.
4. Kepadataan kendaraan pada ruas jalan yang akan diperbaiki menyebabkan
perubahan jam kerja yang berpengaruh pada kondisi para pekerja
Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk mkelakukan
penelitian lebih lanjut sebagai bahan skripsi dengan judul ; “Pengaruh Efektivitas
Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Jalan di Unit Pelayanan Teknis
Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.”
1.2 Fokus Permasalahan
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan peneliti mengidentifikasi
masalah-masalah sebagai berikut :
1) Sejauhmana pelaksanaan efektivitas kerja pegawai di kota
Bandung.
2) Faktor-foktor apa saja yang menjadi hambatan kualitas pelayanan
pemeliharaan jalan di Kota Bandung.
3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menngatasi hambatan
yang dihadapi.
1.2.2. Pembatasan Masalah
Dalam skripsi ini penulis ingin memfokuskan pembahasan tentang
bagaimana Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas
Pelayanan Pemeliharaan Jalan di Unit Pelayanan Teknis Produksi
Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
Bandung
10
1.2.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan agar pembahasan
dan pemecahan masalah tidak menyimpang, maka, maka penulis
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Seberapa besar Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap
Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Jalan Di Unit Pelayanan Teknis
Produksi Campuran Aspal Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan
Kota Bandung?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti ini yaitu :
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar Pengaruh
Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan
Pemeliharaan Jalan Di Unit Pelayanan Teknis Produksi Campuran
Aspal Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauhmana kepuasan
pengguna jalan terhadap kualitas pelayanan pemeliharaan jalan di
Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan sejauhmana hubungan
Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan
Pemeliharaan Jalan Di Unit Pelayanan Teknis Produksi Campuran
Aspal Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.
1.3.2 Manfaat Penelitian
11
1.3.3.1 Manfaat Akademis
Dengan mengetahui Pelaksanaan Efektifitas Kerja Pegawai
terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Jalan di Unit
Pelayanan Teknis Pembuatan Campuran Aspal pada Dinas
Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung diharap dapat
memperkaya pengetahuan tentang teori pelayanan
pemeliharaan jalan.
1.3.2.2 Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan sumbangan pemikiran kepada Unit Pelayanan
Teknis Pengelolaan Campuran Aspal dalam upaya-upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan efektifitas kerja
pegawai terhadap pelayanan pemeliharaan jalan di Kota
Bandung.