Gratifikasi, Uang Pelicin dan Suap:

Dampak Penyuapan kepada Sektor

Bisnis dan Masyarakat

Adnan Topan Husodo

Koordinator Indonesia Corruption Watch

Mengapa orang memberi sesuatu

kepada PN/pegawai negeri?

Ucapan terima kasih (netral)

Menjaga hubungan baik (potensial terjadi kolusi di kemudian hari)

‘Investasi’ bagi kebijakan di masa datang

Memperoleh privileges dalam berbagai urusan

Mengurangi biaya/ongkos yang semestinya

Mengakali aturan main/mekanisme/prosedur

Ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang

Dimasukkan nama perusahaannya sebagai peserta lelang

Apakah memberi sesuatu kepada

PN/Pegawai Negeri salah?

Iya, jika berkaitan dengan tugas dan

wewenangnya karena:

Bagian dari gratifikasi yang dilarang (ilegal)

Dianggap suap jika ada kesepakatan/transaksi

antara pemberi dan penerima

Melahirkan konflik kepentingan

mengancam objektifitas dan imparsialitas

dalam pengambilan keputusan pejabat publik

Sebagai larangan dalam kode etik

Sektor Swasta dalam Pusaran

Korupsi Dari sisi tersangka yang terlibat korupsi,

pelaku swasta menduduki peringkat dua

No Tahun/Semester Jumlah Total

Pelaku

1 2016/Semester I 107 500

2 2015/Semester I 97 590

3 2014/Semester I 125 659

Sumber: Tren Korupsi ICW 2014, 2015 dan 2016

Korupsi Banyak Terjadi di Sektor PBJ

Keterangan Jumlah

Kasus

Nilai Kerugian

Negara ( Rp

Miliar)

Nilai Suap

( Rp

Miliar)

Kerugian

keuangan

negara

185 883,8

Suap Menyuap 14 28,6

Penggelapan

dalam jabatan

9 6,5

Pemerasan 2 0,07

TOTAL 210 890,5 28,6

Sumber: Tren Korupsi Semester I 2016, ICW

Perspektif Pelaku

Monopoli layanan penyedia barang dan

jasa

Mendapatkan keuntungan yang tidak wajar

Mendapatkan rente dari belanja sektor

publik

Mencegah pemain baru masuk dalam

lingkaran atau jaringan koruptif yang telah

terbangun

Perspektif Korban

Masyarakat:

Tidak mendapatkan kualitas layanan yang

maksimal

Orientasi program/proyek pemerintah

bukan pada kebutuhan real masyarakat

Kerugian yang secara tidak langsung dapat

dihitung dan dampak langsung yang

dirasakan

Sumber: http://beritabrantas.com/berita/berita-karawang/infrastruktur-jalan-rusak/

Sumber: http://daerah.sindonews.com/read/1128423/174/proyek-jembatan-rp30-

miliar-mangkrak-warga-sorong-meradang-1470210477

Sumber: http://radarmalang.jawapos.com/read/2016/09/05/2467/warga-protes-

proyek-rp-35-m

Implikasi pada sektor ekonomi

Global Competitiveness Index 2015

Presented By World Economic Forum

Tren Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indonesia

Year Score World Rank

2015 3.6 88

2014 3.4 107

2013 3.2 114

2012 3.2 118

2011 3.0 100

2010 2.8 110

2009 2.8 111

2008 2.6 130

2007 2.3 144

2006 2.4 130

2005 2.2 137

2004 1.9 122

Sumber: Dikompilasi dari Transparency International

Implikasinya Bagi Sektor Bisnis

Pelaku bisnis enggan terlibat dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah

Inefisiensi dalam proses bisnis waktu

dan biaya

Terseret dalam pusaran korupsi

Tiadanya kompetisi bisnis yang adil antar

pelaku usaha

Suap menjadi habit dalam hubungan kerja

antara sektor swasta dengan pemerintah

Sumber: www.opentender.net

Kesimpulan

Pemberian sesuatu kepada PN dan pegawai negeri adalah ilegal jika terkait dengan tugas dan wewenangnya

Praktek korupsi sektor publik banyak melibatkan sektor swasta sebagai pelakunya

Korupsi yang menyeret sektor swasta banyak terjadi di PBJ

Suap/korupsi membawa implikasi buruk pada masyarakat dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung

Secara khusus pada sektor swasta/bisnis, suap menghambat kompetisi yang sehat, melahirkan monopoli dan meningkatkan biaya serta menciptakan ketidakpastian usaha