Arus Minyak, Subsidi BBM Dan APBN Indonesia - Part 2

IDE∑Institute of Development & Energy Economics

IDE∑

Arus Minyak, Subsidi BBM dan APBN Indonesia:Beberapa Hal Yang Perlu Kita KetahuiBeberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui

Bagian 2 dari 3

IDE∑ menyebarluaskan naskah ini untuk memperkaya pemahaman masyarakat mengenai masalah Subsidi BBM.

Dalam pandangan IDE∑, pemahaman masyarakat mengenai masalah Subsidi BBM ini ‐‐termasuk yang dimiliki pemuka politik, akademisi, tokoh LSM, demonstran maupun pejabat pemerintah‐‐masih sangat beragam, kurang

l k b hk k li k d l lih f k i i b k i IDE∑ b h k hlengkap atau bahkan keliru, termasuk dalam melihat fakta empiris yang berkaitan. IDE∑ berharap naskah sederhana ini memberikan manfaat kepada kita bersama.

IDE∑Institute of Development & Energy Economicsgy

1.1 Arus Penyediaan BBM di Indonesia (2005; ribu barel/hari)Sistem Penyediaan BBM di Indonesia

52

Bagian

11. 2. Arus Penyediaan BBM di Indonesia (2007; juta barel)

2 1 Apakah yang dimaksud dengan Subsidi BBM?Subsidi BBM dan APBN Indonesia 77

6 1

B i2. 2. Arus minyak, Pendapatan dan Belanja dalam APBN2. 1. Apakah yang dimaksud dengan Subsidi BBM?

2. 3. Bagaimanakah nilai Subsidi BBM ditentukan?2. 3. Bagaimanakah nilai Subsidi BBM ditentukan?2. 4. Jadi, Subsidi BBM benar‐benar ada dan dibayarkan?

7

12

Bagian

211

Harga minyak terus membumbung. Apa yang akan terjadi pada Subsidi BBM dan APBN Indonesia?

13

Bagian

4. 1. Keputusan politik pemerintah 4 2 Pilih l i

Lalu harus bagaimana? 16

16

Bagian

3

[email protected]

4. 2. Pilihan lain

1

18


Subsidi BBM dan APBN Indonesiagy

2. 1. Apakah yang dimaksud dengan Subsidi BBM?

Subsidi BBM tidak berkaitan dengan pemberian dana langsung kepada rakyat agar dapat membeli BBM atau d “ k l k ” d i i k

Pertamina melakukan tugas dengan “neraca kuangan lengkap” dari arus minyak Indonesia. Dalam APBN Indonesia, yang dimaksud dengan Subsidi BBM adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada

gmenyediakan BBM di Tanah Air adalah

atas perintah UU 8/1971 tentang Pertamina. Undang‐Undang Minyak

dan Gas Bumi 22/2001 memungkinkan PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang

/ gpenyediaan BBM dilakukan oleh pihak

lain, namun hingga kini tugas menyediakan BBM (bersubsidi) itu

masih dimonopoli Pertamina.dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut.” (Ref. 1)

p

2. 2. Arus minyak, Pendapatan dan Belanja dalam APBN

APBN memiliki 2 lajur utama: Pendapatan Negara dan Belanja Negara. Pendapatan dari menjual minyak mentah bagian Pemerintah akan dimasukkan ke dalam lajur Pendapatan Negara. Subsidi BBM (terjadi bila penghasilan Pertamina dari penjualan BBM lebih rendah dibandingkan biayanya, karena harga BBM ditentukan oleh Pemerintah ‐‐melalui Keputusan Presiden) akan dibayarkan

[email protected]

karena harga BBM ditentukan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden) akan dibayarkan oleh Pemerintah dan dimasukkan ke dalam lajur Belanja Negara.

7


Pendapatan/ belanja yang terkait dengan arus minyak serta perubahan harga minyak ditunjukkan pada Tabel di bawah.

Struktur APBN Indonesia Sangat terpengaruh oleh perubahan harga minyak

A. Pendapatan Negara dan Hibah.....I.1.a.i.1 Pajak Penghasilan MigasI.2.a.i.1 Penerimaan SDA Minyak BumiI.2.a.i.2 Penerimaan Sumberdaya Alam Gas Alam

Penerimaan SDA Gas Alam dimasukkan ke dalam Pendapatan Negara. Nilai SDA Gas Alam akan terpengaruh oleh perubahan

harga minyak karena harga pada kontrak jual‐…..

B. Belanja Negara…..

harga minyak karena harga pada kontrak jualbeli gas alam Indonesia (khususnya ekspor LNG: gas alam cair) diindekskan terhadap harga minyak mentah. Subsidi Non‐BBM dipengaruhi oleh perubahan harga minyak b i k b i b d i S b idi

I.1.5.a Subsidi BBMI.1.5.b Subsidi Non‐BBM…..

pembelian BBM.

bumi, karena sebagian besar dari Subsidi Non‐BBM adalah untuk Subsidi

Listrik, sedangkan dalam Subsidi Listrik itu elemen yang terbesar adalah untuk

pembelian BBM.

[email protected] 8

pp


Sekarang, perhatikanlah perkembangan APBN 2000-2008, dalam lajur-lajur Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang disederhanakan gy

Perkembangan APBN Indonesia (2000‐2008; Rp Triliun)

Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang disederhanakan. Perhatikan pula perkembangan pangsa Pendapatan serta Belanja Negarayang terkait migas pada halaman berikutnya.

800,0

900,0

1000,0

Perkembangan APBN Indonesia (2000‐2008; Rp. Triliun)

500 0

600,0

700,0

800,0

Transfer ke Daerah

Belanja Lainnya

Cicilan Hutang

Subsidi Non‐BBM

Belanja Negara

300,0

400,0

500,0Subsidi BBM

Pendapatan Lainnya

SDA Gas Alami

SDA Minyak Bumi

Pendapatan Negara

0,0

100,0

200,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PPh Migas

[email protected]

Sumber Data: Nota Keuangan; 2000‐2007 realisasi, 2008 RAPBN (belum APBN‐P)

9


Data APBN 2000 hingga 2008 (sebelum APBN‐Perubahan) menunjukkan bahwa, meskipun dalam kurun tersebut selalu terjadi peningkatan harga Data APBN 2000 hingga 2008 (sebelum APBN‐Perubahan) menunjukkan bahwa, meskipun dalam kurun tersebut selalu terjadi peningkatan harga gyminyak dunia, namun Pendapatan Negara – Belanja Negara yang terkait migas masih selalu bernilai positip. Nilai Subsidi BBM menurun pasca kenaikan harga BBM Oktober 2005.

minyak dunia, namun Pendapatan Negara – Belanja Negara yang terkait migas masih selalu bernilai positip. Nilai Subsidi BBM menurun pasca kenaikan harga BBM Oktober 2005.

250,0

Perkembangan APBN terkait Migas (2000‐2008; Rp. Triliun)

Bagaimanakah

150,0

200,0situasinya bila harga minyak

dunia (termasuk Indonesian Crude

100,0

Subsidi Non‐BBM

Subsidi BBM

SDA Gas Alam

SDAMinyak Bumi

Price) berubah cepat, misalnya

dari rata‐rata US$ 50/barrel menjadi

0,0

50,0

SDA Minyak Bumi

PPh MigasUS$ 115/ barrel? Ini adalah situasi yang sedang kita

alami.

[email protected]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10


2. 3. Bagaimanakah nilai Subsidi BBM ditentukan?gy

Prosesnya adalah antara Pemerintah dan DPR. Lazimnya dulu, pekerjaan itu dimulai dengan Pemerintah (dibantu Pertamina) mengusulkan (1) perkiraan jumlah BBM yang akan didistribusikan, serta (2) perkiraan biaya‐biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM tersebut ke masyarakat. Termasuk dalam perkiraan biaya‐biaya penyediaan BBM adalah (lihattersebut ke masyarakat. Termasuk dalam perkiraan biaya biaya penyediaan BBM adalah (lihat skema Arus Penyediaan BBM): (i) biaya pengadaan minyak mentah (termasuk minyak mentah bagian Pemerintah serta produksi Pertamina sendiri), (ii) biaya kilang, (iii) biaya transportasi dan distribusi, dan (iv) biaya impor BBM.Pemerintah dan DPR kemudian juga menyepakati (1) jenis BBM yang akan disubsidi serta jumlahPemerintah dan DPR kemudian juga menyepakati (1) jenis BBM yang akan disubsidi serta jumlah (quota)‐nya, dan (2) harga jual BBM (bersubsidi) yang akan diterapkan.

Setelah 2005, karena perubahan harga minyak yang cepat serta tidak dapat diandalkannya angka‐angka perkiraan biaya penyediaan BBM (yang tidak bisa disediakan secara akurat dan cepat, g p y p y (y g p ,apalagi untuk yang telah di‐audit), maka rencana (perkiraan) besaran Subsidi BBM didekati dengan indkes MOPS (Mid Oil Platts Singapore). Subsidi BBM kemudian dihitung dengan cara sebagai berikut:

Subsidi BBM = ∑ Qi * (MOPS (1 +αi + Pajak) Harga BBMiSubsidi BBM = ∑ Qi * (MOPS (1 + αi + Pajak) – Harga BBMi

MOPS dianggap mencerminkan proses produksi BBM yang efisien sejak pengadaan minyak mentah hingga pengolahan, sedangkan besaran α digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk biaya transportasi dan distribusi BBM. Qi adalah quota volume BBM bersubsidi yang disepakati

[email protected]

DPR.αi disepakati Pemerintah dan DPR. Harga BBMi ditentukan oleh Pemerintah.

11

IDE∑Institute of Development & Energy EconomicsMOPS dan α gy

Apakah MOPS? MOPS adalah “harga rata‐rata produk‐produk minyak” yang diperdagangkan di bursa produk minyak Singapura, salah satu bursa produk minyak besar di dunia. Data MOPS disediakan oleh Platts, perusahaan penyedia data transaksi jual‐beli minyak (dan energi).

Kritik terhadap penggunaan MOPS. BBM yang diimpor dari Singapura tidak besar dibandingkan konsumsi p p gg y g p g p gBBM di Indonesia. Selain itu, MOPS tidak menggambarkan jenis‐jenis BBM yang dikonsumsi di Indonesia (khususnya minyak tanah). Penggunaan α, misalnya α = 14%, juga riskan bila diterapkan kepada monopolistdan dilakukan secara kurang transparan.

2. 4. Jadi, Subsidi BBM benar‐benar ada dan dibayarkan?

Ya, ada dan dibayarkan! Subsidi BBM dalam RAPBN adalah angka perkiraan. g pTransfer uang (dari Departemen Keuangan ke Pertamina) atau realisasi RAPBN terjadi setelah Pertamina melampirkan bukti‐bukti pengeluaran p p guntuk penyediaan BBM dan (yang seharusnya) sudah diverfikasi dengan seksama, sebelum cheque pembayaran diberikan

[email protected]

diberikan.

12


Terima kasih atas perhatian Anda …Silakan lanjutkan dengan Bagian 3 (Sudahkah Anda membaca Bagian 1?)g )

Referensi1. Hanan Nugroho, Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional dan pembangunan infrastruktur energi, Perencanaan Pembangunan Ed 2 Tahun X 2005Perencanaan Pembangunan Ed. 2 Tahun X, 2005.http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=22162. Hanan Nugroho, Subsidi BBM tak sama dengan uang keluar, tapi mesti ditekan, Bisnis Indonesia, 2 Desember 2004.http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=19693 Kwik Kian Gie Apakah Subsidi BBM Sama Dengan Uang Keluar? Bisnis Indonesia 22 November 20043. Kwik Kian Gie, Apakah Subsidi BBM Sama Dengan Uang Keluar? Bisnis Indonesia, 22 November 2004.4. Kwik Kian Gie, Istilah Subsidi BBM Menyesatkan. Mengapa Dipakai Untuk Menaikkan Harga Lagi?? http://www.koraninternet.com/ (20 Mei 2008)5. Philip Barnes, Indonesia: The Political Economy of Energy, Oxford Institute for Energy Studies, 1995.6. Jean Masseron, et al., Petroleum Economics, Institut Français du Petrole, Editions Technip, 1990.7. Statistik Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Ditjen Migas), Nota Keuangan (Dep. Keuangan): beberapa seri

[email protected]

y ( j g ), g ( p g ) ppenerbitan.

Subsidi BBM, Ver. 1, Mei, 2008. IDE∑©19

Arus Minyak, Subsidi BBM Dan APBN Indonesia - Part 2

Documents

Transcript of Arus Minyak, Subsidi BBM Dan APBN Indonesia - Part 2