Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM

Pengelolaan Subsidi BBM

Latar Belakang Permasalahan

• APBN Defisit Defisit Primer

• Budget Deficit > 3% APBN Tidak Berkesinambungan

Sovereign Ra,ng Kepercayaan Investor


• Konsumsi yang berlebihan sehingga melebihi target kuota se?ap tahun disebabkan oleh harga yang disubsidi.

• Hal ini mengakibatkan impor BBM naik dari yang semes?nya serta terjadinya praktek penyelundupan.

• Pada akhirnya berdampak nega?f terhadap neraca perdagangan.


Alokasi Subsidi Yang Tidak ProdukAf

Siapa yang menikma? subsidi yang paling besar?

Ternyata kelompok masyarakat yang kaya, mengkonsumsi jauh lebih banyak BBM bersubsidi dibanding dengan kelompok masyarakat yang miskin

Subsidi BBM dengan skenario saat ini memperburuk Gini Ra?o (kesenjangan)

Belanja subsidi BBM lebih besar daripada belanja sosial dan modal

Belanja Subsidi BBM, LPG & BBN Jauh Lebih Besar dari Belanja Modal dan Sosial

0

50

100

150

200

250

Belanja Modal Bantuan Sosial Subsidi BBM, LPG, & BBN

Triliun

Rup

iah

Realisasi Belanja 2012 dan APBN 2013

2012

2013


• Menaikkan harga BBM adalah alterna?f langkah yang termudah didalam implementasinya

• Namun, hal itu akan memberikan dampak yang nega?f bagi masyarakat miskin karena inflasi.

EMPAT KELOMPOK PENDUDUK dengan kebutuhan yang berbeda

Sumber: BPS & TNP2K

Miskin Rentan Menengah Atas

29 juta 70 juta 100 juta 50 juta

12% 40% 80% +Rp 250.00/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-‐2012

Prinsip – Prinsip Pembatasan Seluruh Kendaraan Pribadi

• Subsidi Langsung kepada orang yang berhak

• Subsidi ?dak diberikan kepada harga barang/komoditas – Selama ini pemilik kendaraan pribadi yang tidak berhak,

menerima subsidi BBM terbesar

• Se?ap pilihan kebijakan akan selalu memberikan dampak, sosial, ekonomi dan poli?k

• Oleh karena itu, kita harus memilih kebijakan yang memiliki dampak posi?f terhadap ekonomi terbesar dan dampak nega?f sosial dan poli?k terkecil

Kondisi Konsumsi Bahan Bakar Premium

• Konsumsi Premium 29,2 Juta kl (APBN 2013)

• Perkiraan Pangsa Konsumsi Premium Tahun 2013 (dies?masi

dari data ESDM tahun 2010) – Total konsumsi Premium untuk transportasi darat berjumlah 89% -‐ 95%

dari total konsumsi Premium

– Pangsa konsumsi Premium di sektor transportasi darat:

• Mobil Pribadi: 53%

• Motor: 40%

• Angkutan Barang: 4% • Angkutan Umum: 3%

Kondisi Konsumsi Bahan Bakar Solar

• Konsumsi Solar: 15,11 Juta kl (APBN 2013)

• Asumsi komposisi kendaraan Bahan Bakar Solar – Angkutan Barang (termasuk perkebunan dan pertambangan) : 95%

• Asumsi Pemakaian Sektor Perkebunan dan Pertambangan: 15%

– Kendaraan Pribadi:5%

Sumber: Es,masi ESDM dan Gaikindo

Rekomendasi dan Implementasi

1. Menghapus subsidi bagi kendaraan mobil pribadi, mobil dinas, dan seluruh keperluan sektor perkebunan dan pertambangan

Mempertahankan subsidi bagi angkutan umum, barang,

dan kendaraan roda dua (sepeda motor)


– Dampak Terhadap Anggaran

• Versi Asumsi APBN 2013 – Kebijakan ini akan menghemat subsidi sebesar

Rp 59,55 T atau setara dengan 0,64% dari PDB

• Berdasarkan Kecenderungan Realisasi Subsidi BBM hingga Maret 2013 (Kemenkeu)

– Kebijakan ini akan menghemat sebesar

Rp 88,21 T atau setara dengan 0,95% dari PDB

Perhitungan Penghematan (APBN)

• Anggaran Subsidi BBM, LPG dan BBN (Termasuk PPN sebesar Rp 17,3 T): Rp 193,8 Triliun

Subsidi Premium Rp 87,2 Triliun

Subsidi Solar Rp 51,2 Triliun

Penghematan Premium = 50,35% x Rp 87,2 Triliun = Rp 43,9 T

Solar = 20% x Rp 51,2 Triliun = Rp 10,24 T

Total = Rp 54,14 T

Dengan PPN = Rp 59,55 T

• Jika akan diimplementasikan pada bulan Juni 2013, maka penghematan dari kebijakan ini adalah:

Rp 59,55 T x 7/12 = Rp 34,74 T

Perhitungan Penghematan (Kecenderungan Realisasi Subsidi BBM Hingga Maret 2013)

• Anggaran Subsidi BBM, LPG dan BBN (Termasuk PPN sebesar Rp 29,4 T): Rp 294,2 Triliun

Subsidi Premium Rp. 129,2 Triliun

Subsidi Solar Rp. 75,7 Triliun

Penghematan Premium = 50,35% x Rp 129,2 Triliun = Rp 65,05 T

Solar = 20% x Rp 75,7 Triliun = Rp 15,14 T

Total = Rp 80,19 T

Dengan PPN = Rp 88,21 T

• Jika akan diimplementasikan pada bulan Juni 2013, maka penghematan dari kebijakan ini adalah:

Rp. 88,21 T x 7/12 = Rp 51,46 T

Opsi Dari Beberapa Kementerian Rekomendasi KEN

Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

PROGRAM Pembatasan konsumsi kendaraan pribadi roda empat per Juli di Jabodetabek. Kenaikan BBM Maret dan Juli (@ Rp 500/liter). Tanpa kompensasi

Pembatasan konsumsi kendaraan pribadi roda empat per Juli di Jabodetabek. Kenaikan BBM April 2013 (Rp. 1000/liter). Tanpa kompensasi

Pembatasan konsumsi kendaraan pribadi roda empat per Juli di Jabodetabek. Kenaikan BBM Maret dan Mei (@ Rp. 500/liter). Tanpa kompensasi

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi 20 – 30 liter per hari.

Penghapusan subsidi kendaraan mobil pribadi, mobil dinas, dan seluruh keperluan sektor perkebunan dan pertambangan

PENGHEMATAN (Kecenderungan Realisasi Subsidi BBM Hingga Maret 2013)

60 T 46 T 63 T 88 T

DAMPAK EKONOMI Posi?f terhadap fiskal.

Inflasi sekitar >1,6% Menurunkan daya beli.

Posi?f terhadap fiskal.

Inflasi sekitar >1,6% Menurunkan daya beli


Inflasi >1,6% Menurunkan daya beli

Suplai terganggu. Dapat memicu kenaikan harga.

Menghambat ak?vitas perekonomian.


Inflasi < 0,5%

Daya beli terjaga.

DAMPAK SOSIAL POLITIK

Angka kemiskinan meningkat

Meningkatkan kerentanan sosial.

Angka kemiskinan meningkat.


Angka kemiskinan meningkat.


Harga bisa naik karena ekspektasi.

Dapat terjadi kepanikan

Angka kemiskinan rela?f ?dak naik.

Tidak ada gejolak sosial.


2. Menerapkan pembedaan plat nomor untuk kendaraan angkutan bersubsidi dan Adak bersubsidi secara jelas


• Melakukan Perubahan Warna Plat Nomor Kendaraan

– Plat Hitam: Kendaraan Pribadi – Plat Kuning: Angkutan Umum, Taksi Biasa

• Akan melalui proses ser?fikasi secara ketat oleh ins?tusi yang ditunjuk dan dipasang alat monitor berbasis teknologi

– Plat Warna Khusus: Angkutan Pertambangan, Perkebunan, Taksi Premium, Bus Pariwisata, dan Bus Angkutan Pegawai

• Implementasi kebijakan ini , perkiraan kami dapat dimulai dalam tempo dua bulan.


3. Kendaraan pribadi harus menggunakan BBM tidak bersubsidi dengan cara:

– Pemisahan SPBU:

• SPBU Hanya menjual BBM bersubsidi

• SPBU Hanya menjual BBM ?dak bersubsidi

– Untuk Mengurangi Penyelewengan BBM Bersubsidi

• Pembedaan warna Bensin/Solar untuk Subsidi dan Non-‐Subsidi

Rekomendasi dan Implementasi 4. Sosialisasi secara terorganisir perlu dilakukan:

– Di ?ngkat publik, dengan strategi komunikasi media yang mudah dimenger? publik

• Target Komunikasi (Media Masa, Asosiasi/Lembaga Bisnis, Pemda, dan Masyarakat Luas)

– Penekanan sosialiasi: • Makna kebijakan: ”pencabutan subsidi bagi orang kaya dan tetap memberikan subsidi kepada orang miskin” Mengurangi kesenjangan sosial (memperbaiki GINI ra?o)

• Tidak menyebabkan kenaikan harga

• Secara teori?s dampak langsung kebijakan ini terhadap inflasi ?dak terjadi.

– Perlu dilakukan mulai dari ?ngkat ter?nggi hingga terbawah di berbagai kementrian/lembaga pemerintah


5. Langkah pendukung lainnya, diantaranya: – Transparansi didalam pelaksanaan kebijakan

– Memperbaiki kualitas pelayanan sebelum dilakukan kebijakan ini sehingga meningkatkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan kemauan untuk membayar

– Tetap menjalankan Road Map untuk mendukung program konversi BBM (fossil fuel) ke energi alterna?f (CNG/LPG) termasuk energi terbarukan (Biodiesel, Etanol). Menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program konversi diatas secara serius

Dampak PosiAf (Ekonomi)

• Memberbaiki ketahanan fiskal dan mengurangi defisit anggaran

• Menghilangkan ke?dakpas?an dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pebisnis dan investor atas pengelolaan fiskal

• Mengurangi konsumsi yang berlebihan dan akan mengurangi impor BBM dan mengurangi beban terhadap neraca perdagangan dan mengurangi emisi CO2

• Memperbaiki Gini Ra?o, dengan menghilangkan keuntungan yang dinikma? orang kaya dari subsidi BBM

Dampak PosiAf (Ekonomi)

• Mendorong pengalihan pemakaian BBM (Fossil Fuel) ke energi alterna?f karena pasar konsumen bahan bakar non-‐subsidi menjadi lebih kompe??f

• Bagian dari usaha untuk mencapai ketahanan energi dalam jangka panjang

AnAsipasi Terhadap Dampak NegaAf (Ekonomi)

• Dampak inflasi secara teori?s ?dak ada, namun tetap harus dian?sipasi kemungkinan kenaikan inflasi meskipun sangat minimal karena adanya kebocoran dan ekspektasi

(kurang dari 0.5%)

• Masalah penyelundupan dan penyelewangan pemakaian oleh kapal ikan, motor, mobil angkutan dan penikmat subsidi lain akan tetap menjadi problem dan tetap harus di waspadai

(Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sebuah keharusan)

AnAsipasi Terhadap Dampak NegaAf (Ekonomi)

• An?sipasi pihak-‐pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk menaikkan harga – Contoh: Angkutan umum yang menaikkan tarif secara sepihak diancam

pencabutan izin operasi

• Apabila strategi komunikasi sudah dilakukan dengan baik serta transparansi publik dijalankan, maka dampak nega?f dari sisi sosial dan poli?k akan sangat minimal

TERIMA KASIH

IBT = 10% NTB dan NTT

= 2%

Sumatera Kota Besar = 4%

Sumatera exc Kota Besar

= 18%

Kalimantan Kota Besar = 2%

Kalimantan exc Kota Besar = 5%

Jawa – Bali = 59% (Termasuk Jabodetabek

18% dari total atau 30% dari Jawa-Bali)

transportasi (darat) = 89%

transportasi (air) = 1 %

rumah tangga = 6%

usaha kecil = 1%

perikanan = 3%

KONDISI BBM BERSUBSIDI 2010 KUOTA 38,38 JUTA KL

Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat

Per Sektor Pengguna

Konsumsi Premium Per Wilayah

Per Jenis BBM Bersubsidi

Motor = 40%

Mobil Pribadi = 53%

Umum = 3%

Mobil Barang = 4%

26 Sumber ESDM

SIMULASI PENGHEMATAN BBM BERSUBSIDI DENGAN ASUMSI AWAL

• Penghematan Konsumsi Kendaraan Pribadi

– Asumsi APBN 2013

• Premium : 50,35% x 29,2 Juta KL = 14,7 Juta KL • Solar : 20% x 15,11 Juta KL = 3,02 Juta KL

– Kecenderungan Realisasi Subsidi BBM Hingga Maret 2013

• Premium : 50,35% x 33,6 Juta KL = 16,92 Juta KL

• Solar : 20% x 18,1 Juta KL = 3,62 Juta KL

Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM

Education

Transcript of Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM