Arahan Kebijakan dan StrategiPercepatan Penyelesaian RTRW

Kabupaten/Kota

Disampaikan pada acara: Pelatihan KMR dan TPD

Jakarta, 6 Juni 2011

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG

Ir. IMAM S. ERNAWI, MCM. MSc

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

OUTLINE

2

1. Dasar Hukum percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota

2. Visi dan Misi Ditjen Penataan Ruang3. Tujuan percepatan penyelesaian Perda RTRW4. Wewenang Pemerintah Daerah5. Upaya percepatan penyelesaian RTRW

Kabupaten/Kota6. Tugas dan peran KMR-TPD7. Penutup

1. Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian RTRW Kab/Kota

3

Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian RTRW

1. UU 26/2007: Penataan Ruang

2. INPRES No.1/2010

3. Renstra Ditjen Penataan Ruang 2009-2014

Landasan Hukum

Kebijakan & Strategi Nasional

4

Semua Peraturan Daerah Kota tentang RencanaTata ruang Wilayah (RTRW) disusun atau

disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejakundang-undang penataan ruang

diberlakukan.

Amanah UU No.26/2007: Penataan Ruang (Pasal 78)

5

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010

Prioritas 6 : InfrastrukturProgram : Penataan Tata Ruang dan PertanahanTindakan : Percepatan penyelesaian RTRW Prov,

Kab/Kota serta penataan KSN

INPRES No.1/2010

6

Renstra Ditjen Penataan Ruang 2009-2014

Tahun 2011 seluruh RTRW telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari

Menteri PU

7

2. Visi dan Misi Ditjen Penataan Ruang

8

VIS

I DIT

JEN

PEN

ATA

AN

RU

AN

G

VISI: Terwujudnya Sinergi

Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang

9

MISI DITJEN PENATAAN RUANG

Mewujudkan Penataan Ruang sebagai 1. ACUAN MATRA SPASIAL dari pembangunan Nasional dan Daerah.

2. Mewujudkan KETERPADUAN Pembangunan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang

3. Memantapkan KELEMBAGAAN bidang Penataan Ruang yang efektif dan Responsif dalam Menyelenggarakan Tugas TURBINLAKWAS Penataan Ruang

10

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (UUPR NO. 26/2007)

PENGATURAN

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Perencanaan

Tata Ruang

11

3. Tujuan Percepatan Penyelesaian Perda RTRW

12

TUJUAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERDA RTRW

(1) Kepastian Hukum bagi Pemerintah, Swasta dan

HAKEKATNYA

Penyesuaian dan Penyelesaian Perda

RTRW adalah Kewenangan dan

Tanggung Jawab PEMDA Kabupaten/Kota

Masyarakat;

(2) Peningkatan Pelayanan Publik ( khususnya perizinan/administrasi pertanahan);

(3) Penyiapan Acuan Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Daerah;

13

IMPLIKASI Keterlambatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota

dalam Pengembangan Investasi di Daerah.

1) Terhambatnya Investasi di Daerah; 2) Terbukanya Potensi Konflik dalam Pemanfaatan

Ruang;3) Menurunnya pelayanan publik di bidang Penataan

Ruang.

14

4. Wewenang Pemerintah Daerah

15

PENYELESAIAN RTRW PADA DASARNYA ADALAH KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

UUPR 26/2007 pasal 11 ayat 1Wewenang pemerintah daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1) Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah Kab/kota 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kab/Kota4) Kerjasama penataan ruang antar Kab/Kota

16

PERAN DITJEN PENATAAN RUANG

(1). Fasilitasi Percepatan melalui KMR dan TPD

(2). Quality Assurance untuk Produk RTRW melalui Bimbingan Teknis

17

5. Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota

18

UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN/KOTA

1. Mengingatkan Pemerintah Daerah dan DPRDnya melalui surat agar segera menganggarkan, termasuk bila memungkinkan dalam APBDP 2010 untuk menyelesaikan RTRWnya.

2. Memfasilitasi Daerah melalui Program Bimbingan Teknis, Bantuan Teknis, dan Advisory serta penguatan " self assesment" daerah.

3. Percepatan perbaikan dan Revisi RTRW daerah setelah pembahasan substansi di BKPRN.

4. Mengefektifkan Koordinasi dan Konsultasi Sektoral Lintas Kementerian/Lembaga (BKPRN).

5. Meningkatkan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang.

6. Mensosialisasikan Peraturan, Standar, dan Pedoman di bidang Penataan Ruang kepada Daerah.

19

UPAYA TEROBOSAN PERCEPATAN RTRW KABUPATEN/KOTA

20

1. Memperkuat kegiatan dekonsentrasi untuk mengembangkan kapasitas daerah provinsi di bidang Penataan Ruang

2. Mulai TA 2011 akan dibentuk unit khusus (PMU) untuk menangani pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis PR di wilayah KSN yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

3. Menginstall KMR dan TPD di daerah menurut kluster , agar RTRW dapat diselesaikan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik.

6. Tugas dan Peran KMR-TPD

21

Da

erah

Pu

sat

Garis Koordinasi

Garis Instruksi

HUBUNGAN BAGAN KERJA

Provinsi

Kab/Kota

Tim Asistensi& Konsultasi

Binda I

Tim Asistensi& Konsultasi

Binda II

Tim Asistensi& Konsultasi

Perkotaan

Tim Pengarah

Tim Pelaksana

Pokja BKPRN

BKPRD Provinsi

Tim Teknis Kab/Kota & Tim Pendamping

BKPRD Kab/Kota

EO/Training

KME KM Datin

KMR/TPDSKPD

KMP

PMU

22

KMPKoordinasi

PenjadwalanFasilitasi

KMEMonev Pelaksanaan

KM Datin

PMU-Koordinasi

-Laporan Pimpinan-Fasilitasi

Perda

SKPD Fasilitasi untuk NON 285 Kab/Kota

REVISI Rek Gubernur BKPRN PERSUB EVALUASI PERDA

PERDARTRW

Kab/Kota

H U B P E R A N P M U , K M P , K M R , K M - D A T I N , K M E & S K P D

KMRFasilitasi Proses daerah & BKPRN

Pendampingan Daerah

TPD

23

TUGAS KMR dan TPD

24

Mempercepat penyelesaian Raperda RTRW Kab/Kota sampai dengan mendapatkan persetujuan Substansi dari Ditjen

Penataan Ruang a.n. Menteri Pekerjaan Umum

Tim KMR: Memahami permasalahan dan progres masing-masing Kab/Kota Memonitor perkembangan TPD Menyusun strategi percepatan penyelesaian Raperda RTRW Kab/Kota

(termasuk mengatur distribusi tenaga ahli)

TPD:Mendampingi tim teknis daerah masing-masing kab/kota

TABEL PROSES PENYUSUNAN DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI REVISI RTRW KAB/KOTA

No Kab/Kota

Prov Pusat

A 1 Penyusunan RTRW Kab/Kota (termasuk di dalamnya Konsultasi publik dan konsultasi wilayah perbatasan)

2 Asistensi revisi materi muatan Raperda

3 Surat pemberitahuan materi muatan RTRW sudah memenuhi ketentuan

B 4 Permohonan rekomendasi Gubernur

5 Pembuatan surat undangan rapat koordinasi BKPRD

6 Rapat koordinasi BKPRD

7 Pembuatan BA rapat koordinasi BKPRD Provinsi

8 Penyampaian surat rekomendais Gubernur

9 Perbaikan muatan RTRW Kab/Kota

C 10 Permohonan persetujuan substansi ke pusat (DJPR)

11 Pemeriksaan muatan RTRW oleh tim asistensi konsultasi

12 Surat undangan rapat BKPRN

13 Rapat koordinasi BKPRN

14 BA rapat BKPRN dan BA CH

15 Perbaikan draft Perda RTRW Kab/Kota

16 Pemeriksaan hasil perbaiakn oleh tim asistensi CH

17 Persetujuan substansi Menteri PU ttd Dirjen Penataan Ruang

D 18 Pembahasan DPRD

E 19 Perda 25

7. Penutup

26

Penutup (1)

1. Percepatan RTRW menjadi sangat penting dalam menentukan perizinan pemanfaatan ruang.

2. Proses ini bukan hanya merupakan urusan Pemerintah semata, namun juga memerlukan dukungan dan komitmen bersama dari segenap pemangku kepentingan baik unsur masyarakat, swasta, bahkan juga legislatif.

3. Perda tentang RTRW akan memberikan kepastian pembangunan dan investasi, pelayanan publik, kepastian hukum serta mencegah dampak negatif pembangunan.

4. persiapan dalam rangka implementasi RTRW seyogyanya mulai dilakukan secara paralel melalui sinkronisasi program, persiapan kelembagaan (penguatan BKPRD), yang secara inklusif membuka dialog dengan asosiasi, masyarakat, dan sektor.

27

Penutup (2)

1. Percepatan penyelesaian dan penetapan Perda RTRW Kota yang ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR sampai dengan RTBL.

2. Penyusunan matra spasial pengembangan kota, seperti: RKPD/Rencana Strategis/RPJM/RPJP.

3. Penguatan kelembagaan penataan kota.

4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur tata kota/ kawasan.

5. Peningkatan peran masyarakat dalam tata kota.

6. Penyiapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang seperti: peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seyogyanyapun dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang.

Selain itu dalam rangka mencapai tujuan percepatan pelembagaan penyelenggaraan penataan ruang kota, maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

28

Penutup (2)