ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN …pkspl.ipb.ac.id/download/file/diskusi_pkspl_1_gellwyn.pdfNo. Istilah...
Transcript of ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN …pkspl.ipb.ac.id/download/file/diskusi_pkspl_1_gellwyn.pdfNo. Istilah...
Click to edit Master title style
v
Diskusi Ilmiah Rutin PKSPL IPB
Bogor, 1 Maret 2018
ARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN
JANGKA PANJANG
Oleh:
Gellwynn Jusuf
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama BAPPENAS
Sumber : The Archipelago Economy : Unleasing Indonesia’s Potential (2012)Mc Kenzie Global Institute Tahun 2012
Boosting Productivity in Agriculture and
Fisheries
MENUJU INDONESIA 2030...
2
1. Pembentukan Unit Otonom Pengelola WPP di 11 lokasi;
2. Peningkatan produktifitas sektor hulu perikanan (akuakultur dan perikanan tangkap); Pengembangan cluster industri perikanan unggulan
3. Penguatan aksesibilitas dan dayasaing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 lokasi
4. Pengembangan 5 pelabuhan utama tol laut
(2015 – 2019)
1. Implementasi manajemen WPP
2. Penguatan basis produksi perikanan yang lokus spesifik & berkelanjutan; Penguatan klaster Industri perikanan yang berdayasaing
3. Pembangunan infrastruktur dan keragaman produk pariwisata bahari di 30 lokasi
4. Pembangunan pelabuhan hub internasional di 2 lokasi, Kuala Tanjung dan Bitung; Pengembangan klaster industri maritim
1. Penguatan kelembagaan WPP dan kerangka kerja pengelola WPP yang efektif ;
2. Akselerasi dan integrasi industri hulu hilir perikanan dan kelautan yang kompetitif di regional; Pengembangan nelayan modern (30% kapal diatas 30 GT);
3. Pengembangan daya saing pariwisata bahari yang inklusif, terbaik di kawasan ASEAN, dan peningkatan jumlah wisman;
4. Penerapan biaya logistik laut yang kompetitif di ASEAN (12% PDB)
(2026 – 2030) (2031 – 2035)
1. Pengelolaan kelembagaan WPP yang semakin efektif di 11 WPP
2. Pemantapan industrialisasi perikanan yang efisien , berdaya saing dan berkelanjutan
3. Pengembangan prinsip eco-tourism untuk wisata bahari yang kompetiitf ditingkat Asia ; Integrasi wilayah pertumbuhan ekonomi maritim
4. Penguatan klaster industri maritim yang didukung struktur industri yang kuat
(2036 – 2040)
1. Pemantapan Sistem Tatakelola 11 WPP yang kuat dan berkelanjutan;
2. Industrialisasi perikanan menuju kelas dunia; Pembangunan Struktur armada perikanan modern yang ocean going (50% kapal diatas 30 GT) didukung oleh kemampuan kelembagaan nelayan yang kuat
3. Pengembangan wisata bahari kelas dunia yang yang berkelanjutan
4. Pengembangan water front city kota-kota pesisir dan pegembangan hub internasional
(2041 – 2045)
1. Penyusunan Konsepsi Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP),
2. Penguatan small scale fisheries
3. Penguatan promosi destinasi unggulan pariwisata bahari inklusif di 10 lokasi
4. Pengembangan pelabuhan mendukung Tol Laut dan Short Sea Shipping Jawa Sumatera
(2020 – 2025)
PDB = 15% PDB = 20% PDB = 30%
Keterangan : Pada tahun 2010 : Output PDB sektor Kemaritiman adalah 11,8 % (IPB, 2013 ) dengan mencakup 12
sektor kelautan/maritim
Misi Ekonomi Maritim : Meningkatnya Kontribusi sektor Perikanan, Pariwisata Bahari dan Transportasi Laut dalam PDB
VISI INDONESIA 2045
3
No. Istilah Frekuensi Disebut dalamRPJMN 2015-2019
Definisi
1. Kelautan 74 Terkait hubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Maritim 64 Terkait dengan aktifitas pelayaran dan perdagangan di laut, serta kekuatan Angkatan Laut yang mampu melindungi dan mengakkan kedaulatan nasional
3. Bahari 11 Terkait tentang laut dan kelautan yang merupakan sejarah asal mula munculnya suatu bangsa, erat kaitannya dengan kebudayaan dahulu kala yang terbentuk karena kelautan
PENGGUNAAN ISTILAH MARITIM, KELAUTAN DAN BAHARI DALAM RPJMN 2015-2019
4
DINAMIKA PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG KELAUTAN: RPJP (2005-2025); RPJM (2015-2019); UU KELAUTAN; KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (KKI); KPK
RPJPN 2005-2025 (UU No.17/2007)➢ VISI : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur➢ MISI KE-7: Mewujudkan Indonesia
menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
UU Kelautan (UU No. 32/2014)Pasal 13: Pemerintah menetapkan Kebijakan
Pembangunan Kelautan Terpadu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelautan dan
KemaritimanDoktrin Poros Maritim Presiden : 5 Pilar
Dokumen Konsepsi Poros Maritim, yang sudah disusun Bappenas
Arahan Presiden pada Ratas 15 Juni 2016
➢ Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kelautan disertai RAN oleh Bappenas
➢ RAN yang jelas sasaran kegiatan dan Output
Arahan Presiden pada Ratas 20 Agustus 2016
➢ Kemenko Kemaritiman, Bappenas, dan K/L mengkoordinasikan pendetilan Rencana Jangka MenengahPoros Maritim dalam RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019 (Perpres No.2/2015)
Indonesia sebagai negara Maritim
➢ Amanat Penyusunan RAN Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman
RPP KebijakanPembangunan
Kelautan
5
CAKUPAN VISI KELAUTAN KEMARITIMAN 2045
PDB tahun 2010-2045 12% 30 % PDB
12 sektor Kemaritiman dan Kelautan
➢ Geografis dan geopolitis sangat strategis membutuhkan kekuatan hankam untuk menjaga kedaulatan
➢ Sejarah dan Jatidiri bangsa bahari
➢ Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan
4 sektor utama (core economi maritim):1. Transportasi laut2. Pariwisata bahari3. Perikanan4. Pertambangan
Kemampuan pertahanan dankemanan laut yang kuat menjadisebuah kebutuhan untukmenegakkan kadaulatan nasionaldari berbagai ancaman yang muncul
Membangkitkan Ekonomi Kelautan
Membangun Hankam Maritim
Memperkuat BudayaBahari
6
Perubahan Terarah di Pelbagai Sendi
TRANSFORMASI DALAM VISI INDONESIA 2045
TransformasiCara Pandang/
Paradigma
Perubahan cara pandang terhadap laut, yang memposisikan lautsebagai titik sentral dan wilayah kedaulatan yang harus dijaga
TransformasiEkonomi
Mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran bangsa dankesejahteraan rakyat, yang harus dikelola secara lestari dan adil
TransformasiKelembagaan
Menciptakan tata aturan yang jelas dalam pengelolaan danpemanfaatan laut serta organisasi pengelola kelautan yang lebihefisien.
Transformasi
7
TPB/SDGs: TRANSFORMASI YANG AMBISIUS DARI MDGs
8 Goal, 18 Target, 67 Indikator 17 Goal, 169 Target, 241 Indikator2000 2015 2030TPB/SDGsMDGs
8
KESIMPULAN
▪ Saat ini sedang disusun Naskah Akademik/Backgroud Study RPJMN 2020-2024 yang melibatkan komunitas akademisi;
▪ RPJMN 2020-2024 akan mengakomodir upaya pencapaian target-target danindikator SDG sebagai komitmen global yang telah disepakati;
▪ RPJMN 2020-2024 menjadi integrator perencanaan sektoral dan regional,yang akan disusun berdasarkan pendekatan THIS (Thematic, Holistik,Integratif dan Spatial approach)
▪ Pembangunan Kelautan, Kemaritiman perlu diperkuat, melibatkan segenapunsur, terpadu, dan memiliki ukuran pencapain yang jelas.
▪ Pembangunan Ekonomi Kelautan harus terkait dengan pembangunanbudaya bahari, penguatan SDM/Iptek kelautan dan penguatan kemampuanhankam maritim
KONTEK MARITIM, KELAUTAN DAN BAHARI DALAM RPJMN 2015-2019 (1/2)
No. Istilah Konteks
1. Maritim dan Kelautan
1. Bagian dari Agenda Pembangunan Nasional: “Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan RasaAman pada Seluruh Warga Negara” Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim
2. Bagian dari Agenda Pembangunan Nasional: “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor StrategisEkonomi Domestik” Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
3. Pendahuluan:• Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan
perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dankelautan.
• Salah satu penjabaran Trisakti: Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyonganyang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasidemokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan
4. Tantangan terkait Percepatan Pembangunan Kelautan:Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yangharus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantanganyang dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBBtentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industriperikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalandengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunankelautan.
5. Bagian dari Misi Pembangunan No. 1, 3, dan 6Misi 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.Misi 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.Misi 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
6. Bagian dari dimensi pembangunan sektor unggulan: Kemaritiman dan Kelautan
13
KONTEK MARITIM, KELAUTAN DAN BAHARI DALAM RPJMN 2015-2019 (2/2)
No. Istilah Konteks
2. Bahari 1. Revitalisasi dan penguatan wawasan dan budaya bahari melalui: (i) pendidikan dan penyadaran masyarakattentang kelautan yang diwujudkan di semua jalur pendidikan; (ii) melestarikan nilai budaya, wawasan bahariserta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan; dan (iii)melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.
2. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingannasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; ...
3. pengembangan kawasan wisata bahari
4. wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi;
5. wawasan dan budaya bahari,
14
Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang 32/2014 tentang kelautan : Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-
kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik
dari garis pangkal kepulauan.
Pasal 25 A UUD 1945 :
"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang."
Ratifikasi LAW OF The Sea Convention melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 :Archipelagic State
NEGARA KEPULAUAN
15