Disampaikan Oleh :Drs. Hasbullah,M.Si

Direktur PKKS

Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM TKSKRABU, 27 AGUSTUS 2014

KEMENTERIAN SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

1

MASALAH NASIONAL

Kemiskinan : 28,07 jt jiwa ( 11,37%) Total Penduduk Indonesia 245.250 jt jiwa

Pengangguran : 6,5 %Pertumbuhan : 5,9 % (pada Triwulan ke 2)Inflasi : 8,32 % (Oktober 2013)IPM : 0,629 (Tahun 2012) peringkat 121 dari 187

NegaraLaju Pertumbuhan Penduduk : 1,51 % (Tahun 2012)

2

Geografis : Sangat Luas Sabang => MeraukeMiangas => P. Rote

Jumlah Pulau : 13. 466 PulauSuku Bangsa : + 1.128 EtnisBahasa : + 746 Macam Bahasa 3

Tujuh Prioritas MasalahKesejahteraan Sosial

Tujuh prioritas masalah sosial berdasarkan Undang Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 ayat 2, meliputi:

1. Kemiskinan;

2. Ketelantaran;

3. Kecacatan;

4. Keterpencilan;

5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

6. Korban bencana dan/ atau;

7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

44

4.87

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1 15 29 43 57 71 85 99

Annu

al g

row

th ra

te %

Percentiles

2008-2012 growth Growth in meanMiskin Rentan Menengah Atas

29 juta 70 juta 100 juta 50 juta

Penanggulangan Kemiskinan

& Perlindungan Sosial Perlindungan Sosial, IklimUsaha & Akses Pasar

Iklim Usaha

12% 40% 80%

Pemberdayaan Masyarakat

+Rp 250.000/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012

4.87

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1 15 29 43 57 71 85 99

An

nu

al

gro

wth

ra

te

%

Percentiles

2008-2012 growth Growth in mean

EMPAT KELOMPOK PENDUDUK DENGAN KEBUTUHAN BERBEDA

11,37%

28,07 juta

5

6

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN TAHUN 2011

Kelompok Sasaran Jenis PMKS Jumlah Sumber Data

1. Kemiskinan Fakir Miskin , Wanita Rawan Sosial Ekonomi

2,5 juta RTSM Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, BPS (PPLS 2011)

2. Ketelantaran Anak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar

7.191.551 Jiwa BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009

3. Kecacatan Orang dengan Kecacatan , Anak dengan Kecacatan

2.126.785 Jiwa BPS, Susenas Tahun 2009

4. Keterpencilan Komunitas Adat Tepencil 213.080KK

Pendataan Dit. PKAT,2009

5. Ketunaan danPenyimpanganPerilaku

Tuna Susila, Pengemis,Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA , Korban NAPZA

3.872.287 Jiwa Dinas Sosial Provinsi

6. Korban Bencana Korban Bencana Alam ,Korban Bencana Sosial

1.416.744 KK Dinas Sosial Provinsi

7. KTK, Eksploitasi danDiskriminasi

Korban Tindak Kekerasan,Pekerja Migran BermasalahSosial

889.987 Jiwa Dinas Sosial Provinsi

6

DUA PULUH DUA (22) PMKS

Dari tujuh prioritas masalah sosial diatas terdapat sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi :1. Anak balita terlantar2. Anak terlantar3. Anak nakal4. Anak jalanan5. Wanita rawan sosial ekonomi6. Korban Tindak kekerasan7. Lanjut usia terlantar8. Penyandang cacat9. Tuna susila10. Pengemis11. Gelandangan12. Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan

77

13. Korban penyalahgunaan NAPZA14. Keluarga Fakir miskin15. Keluarga tinggal di rumah tidak layak huni16. Keluarga bermasalah sosial psikologis17. Komunitas adat terpencil18. Korban bencana alam19. Korban bencana sosial20. Pekerja migran terlantar21. Korban tindak kekerasan22. Korban eksploitasi dan diskriminasi

Lanjutan . . .

88

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM RANGKA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERDIRI DARI 4 KLUSTER

99

I II III IVBantuan danPerlindungan

Sosial

PemberdayaanMasyarakat

Pengembangan/ Kredit Usaha

Rakyat

Program Pro Rakyat

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Jamkesmas

SubsidiSiswaMiskin

Program KeluargaHarapan

Basis Data Terpadu UntukProgram Perlindungan Sosial

Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau PemerintahDaerah penyelenggara Program

Kriteria diterapkan kepadaBasis Data Terpadu

Daftar nama dan alamatindividu/keluarga/ rumahtangga sasaran masing-masing program

Raskin

Program Perlindungan Sosial lainnyaDengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

P4SKompensasi

Khusus

BLSM

10

Kriteria dan jumlah sasaran program bantuan sosial ditentukanoleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan program.

BAGAIMANA BASIS DATA TERPADU MEMBANTU MENCAPAI KOMPLEMENTARITAS PROGRAM?

Total data Basis Data Terpadu

hasil PPLS 2011:+ 25 juta rumah tangga

/ + 96 juta jiwa

PKH: + 3 juta rumah tangga

Raskin: + 15,5 juta rumah

tangga

Jamkesmas: + 86,4 juta jiwa

(atau + 19 juta rumah

tangga)

11

12

PERSENTASE PENDUDUK DENGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI YANG HAMPIR SAMA (25% RTSPM RASKIN)

HampirMiskin/ Rentan

60%

Exclusion Error

40%Mencakup 24,7 Juta Rumah Tanggaatau 96,4 juta jiwa

Miskin

Mencakup 15,5 Juta Rumah Tanggaatau 65,6 Juta JiwaInclusion error

25%

11.66%Mencakup 5,7 Juta Rumah Tanggaatau 28,6 Juta Jiwa

SUMBER : TNP2KDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 12

Jamkesmas (PP 111/2012) PBI 86,4 jt jiwa ( 34,56% )

KEBIJAKAN TEKNIS PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pemberdayaan Sosial danPenanggulangan Kemiskinan.

2. Peningkatan upaya mengurangi dan mengendalikan permasalahan(Kemiskinan perkotaan dan Kemiskinan Perdesaan, Komunitas AdatTerpencil dan Keluarga)

3. Peningkatan jaringan dan peran kelembagaan masyarakat danperangkat pelayanan sosial tingkat lokal

4. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Kemitraan Dunia Usaha.

5. Peningkatan pendayagunaan Nilai Dasar Kesejahteraan Sosial

1313

Jumlah Penduduk Miskin

14

TahunJumlah Penduduk

Miskin (juta)Prosentase

2006 39,30 17,75

2007 37,17 16,58

2008 34,96 15,42

2009 32,53 14,15

2010 31,02 13,33

2011 30,02 12,49

2012 28,59 11,96

Maret 2013 28,07 11,37

September 2013 ?

14

Target Akhir 2014RPJMN 2009 - 2014

8 s.d. 10%

Sumberdaya dan Sumber Dana

Sumber daya : tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial

profesional, relawan sosial, dan tenaga pendamping (UU No. 13tahun 2011 pasal 33)

Sumber dana (UU No. 13 tahun 2011, pasal 56):

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Dana yang disisihkan perusahaan perseroan

4. Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri dan

5. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

1515

STRATEGI PENANGANAN

1616

1717

1818

1919

2020

•Bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosialmenjadi tanggung jawab pemerintah danpemerintah daerah (pasal 24 ayat 1 UU No. 11tahun 2009) dan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk beperandalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

•Pasal 41 UU No 11 tahun 2009 – Pemerintahmemberikan penghargaan dan dukunganmasyarakat yang berperan dalampenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

21

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PMKS PSKS

DUNIA USAHA

1. Kemiskinan 2. Keterlantaran3. Kecacatan4. Keterpencilan5. Ketunaan sosial dan

penyimpangan prilaku6. Korban Bencana dan/atau 7. Korban tindak kekerasan,

eksploitasi dan diskriminasi

1. Karang Truna2. Organisasi Sosial3. TKSK4. PSM5. WKSBM

22

Gugus Tugas Sosial

TKSK (Permensos No. 03 Th 2013) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan

kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi,

dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan

dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah

penugasan di kecamatan

23

Seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupunswasta

Memiliki kompetensi dan profesi pekerjaansocial/sertifikat (tersertifikasi LSPS)

Kepedulian dalam pekerjaan sosial

Diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktikpekerjaan sosial

Untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan danpenanganan masalah sosial

A. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

Seseorang yang bekerja sukarela baikperorangan, di lembaga pemerintah

maupun swasta

Kepedulian dalam pekerjaan sosial

Diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman

praktik pekerjaan sosial

Untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan

penanganan masalah sosial

B. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

1. Pekerja Sosial Profesional2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)5. Karang Taruna6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga (LK-3)7. Keluarga Pioner (fcu)8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM)9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

(WPKS)10. Penyuluh Sosial (Fungsional dan

Masyarakat)11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK)12. Dunia Usaha

26(Permensos RI No. 8/2012 : Pedoman Pendataandan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS)

Tujuan pembentukan

dan penugasan

TKSK

Meningkatkan peran serta masy dlm penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan

Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan

Terjalinnya kerja sama dansinergi antara programpenyelenggaraankesejahteraan sosial danprogram-programpembangunan lainnya ditingkat kecamatan

27

•TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan yang mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahanKedudukan

•Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS, PSKSdan/atau data dan informasi lainnya yg dibutuhkan dlmpenyelenggaraan kesos

•Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesos ygditugaskan oleh Kemensos, dinas/instansi sosialprovinsi/kab/kota dan kecamatan

•Melakukan koordinasi dengan PSKS dan SDM kesos lainnyadlm penyelenggaraan kesos

•Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camatdan/atau perangkat organisasi dibawahnya antarapenyelenggara kesos dan penyelenggara tugas umumpemerintahan dan/atau pemberdayaan masy di tingkatkecamatan

•Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baikatas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagaipihak

•Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaringkerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesos

Tugas

•Koordinator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan dengankerjasama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, SDM kesos danberbagai pemangku kepentingan dlm penyelenggaraan kesos di wilayahkecamatan tempat penugasan

•Administrator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi administasi yg berkaitan denganperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauanpenyelenggaraan kesos di wilayah kecamatan tempat penugasan.

•Fasilitator, yaitu melaksanakan fungs-fungsi fasilitasi dan/atau pendampingansosial secara langsung maupun tdk langsung dlm penyelenggaraan kesos diwilayah kecamatan tempat penugasan.

Fungsi

28

Tantangan TKSK Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

• Jml PMKS yang terus meningkat dan berkembang (Fakir miskin, keterlantaran, kecatatan, ketunaan)

• Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi, menuntut kesiapan dari TKSK memanfaatkan teknologi tersebut.

• Kesiapan dan profesionalisme SDM TKSK dalam menangani perkembangan PMKS.

• Jangkauan PMKS yg belum tertangani sampai ke daerah terpencil sehingga belum seluruh PMKS terlayani

• Keterbatasan anggaran pemerintah (pusat/daerah) sehingga belum sepenuhnya memberikan bantuan stimulan yang memadai

29

PSKSPMKS

Menyelesaikan PMKS dengan mendayagunakan perandan fungsi PSKS sebagai penyelenggara kesos(PSKS as a center point of solution).

30

31

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI• Memperkuat Keberdayaan dan Kemandirian TKSK

• Memfasilitasi dan Mengadvokasi Dinas/Instansi Sosial dalam memberdayakan TKSK

• Memperkuat sinergitas dan kerjasama Kementerian Sosial dengan kementerian/lembaga lainnya di tingkat pusat untuk mendukung pemberdayaan TKSK dalam berbagai aspek

• Memperkuat sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan desa untuk menjadikan TKSK sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di daerahnya

• Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan lain di tingkat nasional, regional dan lokal dalam pemberdayaan TKSK

• Peningkatan kapasitas dan komitmen TKSK secara terarah dan terprogram dalam jangka menengah dan jangka pendek

• Penatakelolaan sistem informasi manajemen TKSK di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan dan desa

• Pengintegrasian dan sinkronisasi pemberdayaan TKSK dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif

• Advokasi keberadaan dan pendayagunaan TKSK melalui penggagasan dan perluasan kesepakatan dan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dari tingkat pusat sampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan dan desa

32

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM

• Penguatan kapasitas pribadi dan kelembagaan TKSK

• Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang dan berjangka waktu serta terprogram

• Asistensi teknis dan pembinaan secara terprogram di tingkat Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan

• Apresiasi atas kinerja TKSK

• Bantuan atau fasilitasi dan penyediaan alat kerja TKSK

• Bantuan fasilitas lainnya disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas yang ada di masing-masing lembaga pembina teknis fungsional TKSK

STRATEGIMeningkatkan dan mengembangkan kapasitas TKSK

Mengembangkan sumber daya TKSK

Meningkatkan jenis, jangkauan, dan kualitas program

Mempertajam spesifikasi dan spesialisasi TKSK

Meningkatkan advokasi sosial bagi pengembangan peran TKSK

Memperkuat jaringan kerja koordinasi TKSK, asosiasi dan forum komunikasi

Mendorong tumbuh dan perkembangan prakarsa dan peran aktif pemda, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan, pendayagunaan dan kemitraan dengan

kelembagaan sosial

Melakukan reflikasi model pemberdayaan TKSK

Meningkatkan kesiapan untuk akreditasi dan sertifikasi33

HAL YANG PERLU DILAKUKAN

Membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan sesama TKSK atau dengan instansi terkait lainnya

Memiliki “data” PMKS di wilayah kerjanya

Azas keseimbangan, tidak pilih kasih dan kesamaan dalam pemberian bantuan/pelayanan

Meningkatkan dan menggali potensi yang ada di TKSK (SDM, SDA/sarana dan lain-lain)

Mencatat dan melaporkan setiap aktivitas dan bantuan yang diterima sebagai wujud akuntabilitas pelayanan

34

SAJUTA

JUJUR

SABAR

TAWAKAL

35

SIAP MELAYANI

SIAP MEMBANTU

SIAP BEKERJA

36

37

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang cenderung meningkat dan

semakin kompleks, berdampak pada berbagai aspek kehidupan perlu

diimbangi dengan komitmen dan kesiapan pilar-pilar partisipan

masyarakat dengan gerak langkah yang lebih teroganisasi dan

terintegrasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan kesos tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dunia usaha serta

komitmen, dukungan, dan kerjasama regional, Internasional dengan

pemerintah negara lain dan lembaga kemanusiaan internasional yang

bergerak dibidang kemanusiaan.

Saat ini keberadaan pilar-pilar partisipan baik ditingkat akar rumput/desa,

kecamatan, kab/kota dan provinsi diseluruh Indonesia belum didukung

dengan database yang memadai serta kurangnya dukungan pemerintah

daerah pada alokasi penganggaran APBD untuk program peningkatan

kualitas dan penguatan kapasitas kelembagaan bagi penyelenggara kesos

38

Disisi lain keberadaan pilar-pilar partisipan secara fungsional telah

banyak memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS

karenanya keberadaannya masih sangat dibutuhkan dan diharapkan

mampu berada pada barisan terdepan ditengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 menyebutkan perlunya

memperkuat masyarakat sipil untuk menumbuhkan masyarakat tanggap

yang mendorong semangat sukarela masyarakat sipil yang dimaksud

adalah peran ruang gerak individu-individu dan kelembagaan masyarakat.

Dalam perubahan paradigma pembangunan kesejahteraan sosial

masyarakat tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek/pelaku

pembangunan dimana masyarakat diharapkan semakin meningkatkan

partisipasinya dan mendapatkan kepercayaan dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial sehingga kedepannya akan menggeser peran

pemerintah kepada masyarakat dalam upaya pengentasan PMKS.

39

Isu Global• Sustainable Development Goals

1. Mengakhiri Kemiskinan

2. Pembangunan Perempuan dan Kesetaraan Gender

3. Pendidikan yang Berkualitas dan Pembelajaran seumur hidup

4. Memastikan kehidupan yang sehat

5. Menjamin ketahanan dan gizi

6. Akses minimal terhadap air dan sanitasi

7. Ketahanan energi

8. Menciptakan lapangan kerja

9. Mengelola aset SDA yang berkelanjutan

10. Memastikan good governance

11. Masyarakat yang stabil dan damai

12. Lingkungan Hidup

40