1. Apa yang di maksud dengan subsidi BBM?

: Secara sederhana, subsidi dapat di artikan sebagai jumlah uang tertentu yang di bayarkan pemerintah untuk menutupi selisih dari harga keekonomian dengan harga penetapan yang di jual ke masyarakat. Subsidi BBM adalah selisih jumlah uang yang di tanggung Pemerintah dari harga keekonomiannya dengan harga yang di tetapkan sehingga dapat terjangkau masyarakat.

2. Siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM?

: Mereka yang berhak mendapatkan subsidi BBM adalah golongan masyarakat yang tidak mampu, yaitu mereka yang memiliki akses terbatas kepada harga energi. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan data Susenas, justru golongan masyarakat mampu yang paling banyak menikmati subsidi BBM. Tetu ini meleset dari target yang seharusnya.

3. Berapa nilai subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah ?

: Berdasarkan prognosa, prakiraan realisasi BBM bersubsidi mencapai sekitar Rp.81,1 triliun atau sebesar 181% di bandingkan dengan nilai subsidi BBM 2009. Bahkan, di tahun 2008, nilai subsidi BBM menjadi dua kali lipat di bandingkan dengan anggaran untuk program-program sosial.

4. Mengapa BBM bersubsidi harus di atur penggunaannya?

: Penggunaan BBM bersubsidi harus di atur karena ternyata belum tepat sasaran. BBM bersubsidi selama ini lebih banyak di nikmati oleh golongan masyarakat mampu. Untuk itu di perlukan pengaturan yang berkeadilan sehingga manfaat yang di rasakan menjadi lebih maksimal.

5. Apa akibat kalau penggunaan BBM bersubsidi tidak di atur?

: Dampak yang paling jelas adalah ketidakadilan di masyarakat karena mayoritas yang menikmati BBM bersubsidi adalah mereka yang mampu secara ekonomi. Dampak lainnya adalah beban anggaran akan semakin berat karena nilai subsidi BBM cenderung bertambah tiap tahun. Bila dilakukan penghematan, sebagai dampak dari pengaturan BBM bersubsidi, dapat di gunakan untuk membiayai program-program pro rakyat.

6. Dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi, berarti Pemerintah telah mengorbankan rakyat dan lebih berpihak kepada pengusaha ritel BBM asing di banding Pertamina?

: Tidak benar! Fakta menunjukan bahwa 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%;sementara 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Dengan pengaturan BBM bersubsidi akan mengalihkan kenikmatan tersebut kepada masyarakat kelas bawah. Dari sisi pengusahaan hilir BBM, pengaturan BBM bersubsidi mendorong Pertamina semakin efisien dan mampu melakukan ekspansi bisnis.

7. Mengapa Pemerintah tidak melakukan upaya lain terlebih dahulu untuk mengurangi beban anggaran negara daripada melakukan pengaturan BBM bersubsidi?

: Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban anggaran negara, antara lain dengan melakukan penghematan anggaran belanja kementrian dan lembaga, melakukan program konversi dari minyak tanah ke elpiji yang berhasil mengurangi subsidi BBM sekitar Rp.12 triliun, mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar untuk

pembangkit, dan upaya-upaya lainnya .

8. Kalau BBM bersubsidi di atur pemakaiannya, apa kompensasi yamg akan di dapatkan rakyat dari kebijakan ini?

: Masyarakat tidak mampu yang kebanyakan menggunakan transportasi umum (kendaraan plat kuning) tetap mendapatkan subsidi karena BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan plat kuning, sepeda motor, dan kendaraan bermotor roda tiga. Hasil penghematan yang di lakukan dapat di manfaatkan untuk membangun baik infrastuktur energi lain seperti ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan maupun infrastuktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ini merupakan kompensasi yang akan di dapatkan masyarakat.

9. Kalau begitu, kenapa Pemerintah tidak menaikkan saja harga Premium menuju ke harga Keekonomiannya sehingga hasil penghematan anggaran bisa lebih besar?

: Tujuan utama dari Pengaturan BBM bersubsidi saaat ini adalah Retargetisasi pemakaian BBM bersubsidi yang selama ini belum tepat sasaran. Sedangkan bila menaikkan harga Premium secara keseluruhan, yang terkena dampak juga adalah masyarakat kelas bawah, padahal mereka ini yang ingin kita lindungi untk mendapatkan BBM bersubsidi. Bila program ini berjalan baik dan berlaku nasional, target penghematan pun akan semakin signifikan.

10. Apa landasan hukum dari kebijakan pengaturan BBM bersubsidi?

: Landasan hukum kebijakan pengaturan ini adalah UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 dan PP No.2 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap agar tepat sasaran dan berkeadilan.

11. Bagaimana memastikan bahwa BBM bersubsidi ini akan lebih tepat sasaran dan

: Pemerintah akan membuat sistem dan mekanisme pengawasan distribusi BBM

tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi?

yang komprehensi dari Hulu sampai Hilir yang melibatkan seluruh Instansi yang bertanggung jawab sehingga dapat memastikan siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dilapangan. Sementara pengawasan untuk potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi akan melibatkan aparat keamanan diseluruh wilayah Indonesia.

12. Bagaimana kesiapan Infrastruktur BBM non subsidi, apakah sudah siap santai daerah-daerah dan bagaimana dengan pasokan BBM non subsidinya?

: Dari data yang ada, wilayah yang memiliki kesiapan Infrastruktur yang paling lengkap adalah Jabodetabek. Oleh karena itu, wilayah ini adalah yang pertama menerapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Disaat yang bersamaan, wilayah-wilayah lain di Indonesia secara bertahap akan menyempurnakan jaringan Infrastrukturnya yang ditunjang dengan kesiapan biaya investasinya. Sementara mengenai kesiapan pasokan BBM non subsidi, pemerintah akan meminta Pertamina untuk memaksimalkan kapasitas mereka untuk memproduksi BBM nonsubsidi. Dan yang paling penting, kita akan memastikan rantai distribusi untuk BBM nonsubsidi ini sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada BBM bersubsidi.

13. Tapi pasokan BBM bersubsidi juga tetap terjamin kan?

: Jelas, karena Pemerintah sudah mengalokasikan kuota volume BBM bersubsidi yang akan disediakan dalam tahun 2011 sehingga tidak ada alasan dari Pertamina untuk tidak menyediakan BBM bersubsidi ini.

14. Apa kendaraan UMKM yang berplat hitam juga akan mendapatkan subsidi?

: Pemerintah sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait bagaimana kendaraan UMKM ini

dapat mengunakan BBM bersubsidi. Cara yang digunakan agar UMKM tetap mendapatkan BBM bersubsidi adalah dengan mendaftarkan kendaraan mereka yang berplat hitam untuk diubah ke plat kunign dengan syarat menujukkan SIUP mereka.

15. Kenapa dalam mengitung biaya, Pemerintah menggunakan harga minyak mentah internasional bukan biaya produksi real? Padahal minyak mentah yang dipakai sebagian merupakan minyak mentah produksi sendiri. Kalau memakai biaya produksi melalui biaya pokok BBM menjadi murah.

: Dalam konstitusi diamanatkan bahawa sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka tidak berarti resource yang diambil tidak punya value. Dalam perhitungan biaya produksi bahan bakar minyak untuk memperoleh harga yang dapat diacu secara rata-rata perlu dicari suatu acuan yang bersifat umum. Dengan mengacu kepada harga internasional, maka biaya proses dari berbagai refinery yang tidak mempunyai efisiensi yang sama, harga crude oil yang naik turun, dapat dieliminasi.

16. Kenapa Pemerintah selalu berubah dalam menginformasikan ke masyarakat tentang scenario yang akan dilakukan dalam mengatur pemakaian BBM bersubsidi?

: Dalam proses perumusan kebijakan, Pemerintah melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pemangku kepentingan (diantaranya DPR). Dalam proses tersebut terjadi penyempurnaan dan pemfokusan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.

17. Kapan rencananya semua subsidi BBM akan dihapuskan?

: Pada hakekatnya, sesuai dengan amanat UUD dan Undang-Undang, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu serta komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Subsidi BBM akan terus dikurangi secara bertahap sampai terciptanya skema perlindungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjangkau harga BBM. Pada

akhirnya subsidi BBM akan menjadi satu bagian dari subsidi terarah untuk perlindungan masyarakat.