“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan · • Setiap individu pegawai...
Transcript of “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan · • Setiap individu pegawai...
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
di Lingkungan Kemenkumham RI”Jakarta, 1 Maret 2019
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RITuntutan Masyarakat
Tuntutan Masyarakat terhadap Birokrasi semakin tinggi
Ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
1
Perilaku koruptif para penyelenggara birokrasi
2
Pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan
3
Peringkat Indonesia dalam Daftar Negara yang Bersih dari
Korupsi
Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIIndeks Persepsi Korupsi
38
89
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIArti Penting Birokrasi
Birokrasi adalah mesin yang akan menentukan cepat atau lambatnya pembangunan suatu negara. Birokrasi yang adaptif, responsif, dan berkapasitas tinggi akan
membawa bangsanya pada pembangunan yang cepat dan nyata
6
2014
2019
2025RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
• efektif, efisien dan ekonomis• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)• menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas
terhadap kinerja organisasi
Grand Design ReformasiBirokrasi Nasional
2010 - 2025
Perpres No. 81 Th. 2010
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RILogika Proses RB
Grand Design RB Nasional
Road Map RB Nasional
Road Map RB K/LRencana Kerja RB
Unit
PMPRBEvaluasi RBPerbaikan
Perbaikan
Perbaikan
Perbaikan
Perbaikan
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
Pemerintah belum efektif dan efisien
Pelayanan publik masih buruk
Area Perubahan dan Sasaran RB
9
Mental Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Kelembagaan
Pelayanan Publik
Peraturan Perundang-Undangan
SDM Aparatur SipilNegara
Tata Laksana
01
02
03
0405
06
07
08
8
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIIndeks RB Kemenkumham RI
Indeks RB
75,67 (BB)Indeks RB
76,33 (BB)
2016 2017
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIZI Miniatur RB
Zona Integritas 1080 SATKER
Kemenkumham
6
KanimBlitar
KanimMedan KanimDenpasar
KanimCirebon
LapasCibinong LapasSalemba
LapasCirebon LapasMetro
LapasSemarang LapasMalang
DirektoratPerdata
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIPerbedaan PMPRB dan WBK/WBBM
a. Area Perubahan PMPRB:1. Manajemen Perubahan2. Penataan Peraturan Perundang-undangan3. Penataan dan Penguatan Organisasi4. Penataan Tata Laksana5. Penataan Sistem Manajemen SDM6. Penguatan Akuntabilitas7. Penguatan Pengawasan8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Komponen Hasil:1. Pemerintahan Akuntabel, bersih dan Bebas
KKN2. Pemerintahan yang Efektif dan Efisien3. Pelayanan Publik yang Berkualitas
c. Lokus : Kementeriand. Assessor dan Evaluatore. Menghasilkan Indeks RB
a. Area Perubahan PMPRB:1. Manajemen Perubahan2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen SDM4. Penguatan Akuntabilitas5. Penguatan Pengawasan6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Komponen Hasil:1. Pemerintahan Akuntabel, bersih dan
Bebas KKN2. Pelayanan Publik yang Berkualitas
c. Lokus : Satuan Kerja/Unit Kerjad. Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim
Penilai Nasional (TPN)e. Menghasilkan Satker berpredikat WBK
atau WBBM
PMPRB WBK/WBBM
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Tujuan PMPRB
1 32
Menggambarkan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan
Kemenkumham
Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri dari
periode sebelumnya
Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyaikomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yangmemenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatanpengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yangmemenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatanpengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatankualitas pelayanan publik.
1
2
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Proses Pembangunan ZI
Proses ke-1
Proses Ke-2 Proses Ke-6
Proses Ke-3 Proses Ke-5
Proses Ke-4
Bentuk Tim/Pokja
Identifikasi Satker yang Potensial
Tetapkan Satker dan Usulkan ke Tim
Kerja Pusat
TPI Menilai dan Lapor Ke Menteri
Menteri Mengusulkan ke
Kemenpan RB
TPN Melakukan Penilaian
WBKWBBM
Daftar Satker WBK s.d. 2018
1
5
2
3
6
7
4
8
9
10
Direktorat Perdata AHU
Lapas Kelas IIA Salemba
Lapas Kelas IIA Metro
Lapas Kelas IIA Cibinong
Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
Rutan Kelas I Cirebon
Kanim Kelas II Blitar
Kanim Kelas I Khusus Medan
Kanim Kelas I Denpasar
Kanim Kelas II Cirebon
11 Lapas Perempuan Kelas II Semarang
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Syarat Penetapan WBK
SYARAT PENETAPAN
WBK
Level Instansi (Kementerian Hukum dan HAM RI)1. Mendapat predikat WTP dari BPK atas
opini laporan keuangan;2. Mendapatkan nilai AKIP minimal“CC”
Level unit kerja (Tingkat Satker)1. Setingkat eselon I s/d eselon III;2. Memiliki peran dan penyelenggaraan
fungsi pelayanan strategis;3. Dianggap telah melaksanakan program
reformasi birokrasi secara baik4. Mengelola sumber daya yang cukup besar
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Syarat Penetapan WBBM
SYARAT PENETAPAN
WBBM
Level Instansi (Kementerian Hukum dan HAM RI)1. Mendapat predikat WTP dari BPK atas
opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut;
2. Mendapatkan nilai AKIP minimal “CC”
Level unit kerja (Tingkat Satker)
1. Pada level Satker yang diusulkan merupakan Satker yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
WBK dan WBBM (3)
Komponen HasilWBBMWBK
Komponen Hasil
1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN- Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan
eksternal) yang ditindaklanjuti
2. Kualitas Pelayanan Publik- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN- Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan
eksternal) yang ditindaklanjuti
2. Kualitas Pelayanan Publik- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil)minimal 75
2. Memiliki nilai komponen hasil “TerwujudnyaPemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”minimal 18, dengan nilai:
a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsiminimal 13,5
b.sub komponen Persentasi TLHP minimal 4,5
Syarat Nilai Kelulusan WBK
1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal85
2. Memiliki nilai komponen hasil “TerwujudnyaPemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal18, dengan nilai:
a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsiminimal 13,5
b. sub komponen Persentasi TLHP minimal 4,53. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat”minimal 16
Syarat Nilai Kelulusan WBBM
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Reward Penerima WBK/WBBM
WBKWBBM
Promosi JabatanKenaikan Tunjangan
Kinerja
Alur Pembangunan WBK/WBBM
Tim Penilai Internal (TPI)
TPI Melakukan Penilaian
Desk Board1. Sekjen2. Dirjen3. Dll
MenteriHukum dan HAM RI
KementerianPAN RB
Tim Penilai Nasional (TPN)
Tim Kerja UPT
Tim Kerja Kanwil
Tim Kerja Pusat
Menetapkan Satker yang Didorong WBK/WBBM
WBKWBBM
1. Indikator Hasil2. Indikator
Pengungkit
Pembinaan
1 2
3 4
5 6
7
89
10
11
11
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Timeline WBK/WBBM
01
02
03
04
05
06
MARET
FEBRUARI
JANUARI
MEI
APRIL
JUNI
1. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WWBM, Penetapan Calon Satuan Kerja WBK/WBBM, Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
2. Pendampingan calon satker WBK/WBBM 3. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi)4. Kanwil membentuk tim kerja wbk wbbm5. Masing-masing Satker mengajukan daftar tim kerja
wbk wbbm ke Kanwil6. Kanwil melakukan assesment dan mengusulkan
daftar tim kerja wbk wbbm satker kepada Irjen
1. Pendampingan calon satker WBK WBBM oleh tim pusat
2. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi) calon satker WBK WBBM oleh tim Kanwil
1. Pendampingan calon satker WBK WBBM oleh tim pusat
2. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi) calon satker WBK WBBM oleh tim Kanwil
Pelaksanaan Penilaian calon satker WBK WBBM di lingkungan Kementerian Hukumdan HAM oleh TPI
1. Pelaksanaan Penilaian calon satker WBK WBBM oleh TPI
2. Rapat panel oleh tim TPI untukmenetapkan penilaian akhir Satker WBK WBBM
3. Penyerahan laporan hasil penilaian TPI kepada Sekjen
Penyusunan surat Menteri Hukum dan HAM perihal usulan Satker WBK WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kemenpan RB
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI
Timeline WBK/WBBM
07
08
09
10
11
12
SEPTEMBER
AGUSTUS
JULI
NOVEMBER
OKTOBER
DESEMBER
Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM cqBiro Perencanaan dengan Kementerian PAN RB
1. Penguatan kembali satuan kerjaberpredikat WBK/WBBM yang diusulkankepada Kementerian PAN RB oleh Tim Kerja Pusat
2. Penilaian Kementerian PAN RB terhadapkomponen hasil
Penilaian Kementerian PAN RB terhadapkomponen hasil
Penilaian Kementerian PAN RB terhadapPenilaian Pengungkit
Penyampaian hasil penilaian KementerianPAN RB
Penyerahan penghargaan Satuan Kerjaberpredikat wbk wbbm
Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI