ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH …bappeda.kalteng.go.id/downloads/perencanaan/KUA...

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 903/ 909 /VII/Bapp dan

NOMOR: 180/ 29 /DPRD/2014

TANGGAL 26 JUNI 2014

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

- 1 -

RANCANGAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN


NOMOR 903/ 909 /VII/Bapp

dan NOMOR 180/ 29 /DPRD/2014

Tanggal 26 Juni 2014

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A. TERAS NARANG, SH.

Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. a. Nama : R. ATU NARANG, SE

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

- 2 -

b. Nama : Ir. H. ABDUL RAZAK

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah


c. Nama : HENDRY S. DALIM, SH, MH



d. Nama : Ir. H. ARIEF BUDIATMO



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang

disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum

Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2014,

perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi

dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 disusun

dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

- 3 -

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Palangka Raya, 26 Juni 2014

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN


NOMOR: 903/ 909 /VII/Bapp

dan NOMOR: 180/ 29 /DPRD/2014

Tanggal 26 Juni 2014

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2014

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-PAPBD) disusun untuk memenuhi amanat

pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dimana Kebijakan

Umum Perubahan APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya

untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ditegaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan;

4. Keadaan darurat; dan

5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan

fiskal daerah;

2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.



Perubahan dokumen perencanaan tersebut berupa Kebijakan Umum Perubahan

APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya

disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta

PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota

kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan

DPRD dalam waktu bersamaan. Setelah perubahan dokumen perencanaan tersebut

ditetapkan, maka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadikan sebagai bahan

pembahasan lebih lanjut.

Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja

tambahan (ABT), bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan

dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah

harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan

daerah dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan, dimana PPAS Perubahan ini menjadi rujukan utama

dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk

mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran,

serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan

tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15),



sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

Nomor 15);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 48);


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2013 Nomor 75);


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 22);



20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 903/822/VII/Bapp dan Nomor

180/27/DPRD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 903/823/VII/Bapp dan Nomor

180/28/DPRD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-1

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD meliputi aspek perubahan

perkembangan indikator ekonomi makro daerah dan aspek keuangan daerah. Dari

sisi perkembangan indikator ekonomi makro daerah, perubahan asumsi dasar

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 antara lain meliputi:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 pertumbuhan

ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2014 diproyeksikan sebesar 7,3

persen, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010–2015.

Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Tengah

Triwulan triwulan I–2014 oleh Bank Indonesia Palangka Raya,

pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2014

mencapai 5,55 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya (triwulan IV-2013) yang mencapai 8,61 persen.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan

Tengah tahun 2014 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 diperkirakan sebesar 7,3 persen sesuai target RPJMD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

2.1.2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2014 dalam KUA Tahun Anggaran 2014 sesuai

dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015

diproyeksikan sebesar 3,0 persen.

Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Tengah

Triwulan triwulan I–2014 oleh Bank Indonesia Palangka Raya, inflasi


II-2

Kalimantan Tengah di triwulan I-2014 mencapai 5,24 persen (yoy) lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,79 persen). Jika ditinjau dari

inflasi kumulatifnya, inflasi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan

I-2014 mencapai 1,06 persen.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik bulan Juni 2014 oleh BPS

Provinsi Kalimantan Tengah, laju inflasi pada bulan Januari-Mei 2014

adalah 2,25 persen untuk Kota Palangka Raya, sedangkan untuk Kota

Sampit sebesar 2,06 persen. Jadi laju inflasi Kalimantan Tengah yang

merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Sampit pada bulan

Januari-Mei 2014 adalah sebesar 2,18 dan laju inflasi year on year (Mei

2014 terhadap Mei 2013) adalah sebesar 6,51 persen.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pada Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tingkat inflasi di Provinsi

Kalimantan Tengah pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 3,0 persen.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk pengawalan program-

program pembangunan agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara

efektif dan efisien.

2.1.3. Tingkat Pengangguran

Mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-

2015, maka dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 tingkat

pengangguran terbuka tahun 2014 diproyeksikan sebesar 2,5 persen,

dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,

tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Februari

2014 tercatat sebesar 2,71 persen. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi

sebesar 7,3 persen, pada tahun 2014 tingkat pengangguran diperkirakan

sebesar 2,5 persen.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014,

tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 2,5 persen, dengan

asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Untuk itu diperlukan


II-3

upaya-upaya yang sistematis untuk menurunkan angka pengangguran

pada tahun 2014 ini, dengan catatan semua pihak terkait mempunyai

komitmen yang tinggi terhadap permasalahan ini.

2.1.4. Angka Kemiskinan

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014, angka

kemiskinan tahun 2014 diproyeksikan turun menjadi 2,5 persen, dengan

asumsi pertumbuhan PDRB tahun 2014 sebesar 7,3 persen. Sesuai RPJMD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015, angka kemiskinan di

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 diproyeksikan sebesar 2,5 persen.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, angka kemiskinan

Kalimantan Tengah pada tahun 2013 adalah 6,23 %.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

angka kemiskinan diproyeksikan 2,5 persen. Proyeksi angka kemiskinan

pada tahun 2014 tersebut cukup berat, mengingat angka kemiskinan pada

tahun 2013 masih berkisar 6,23%. Sehubungan dengan penurunan angka

kemiskinan ini diperlukan upaya-upaya dan kerja lebih keras lagi, serta

semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap

penurunan angka kemiskinan ini. Melalui pengawalan program-program

pembangunan yang sistematis dan pelaksanaan program-program

unggulan Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh komponennya

dalam rangka penurunan angka kemiskinan, seperti PM2L, Kalteng Harati,

Kalteng Barigas, Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber

MLT), Kalteng Besuh, Kalteng Tarang, serta program pemerintah yakni

PNPM Mandiri, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi

2,5% pada tahun 2014 ini.

2.1.5. Lain-lain Asumsi

Asumsi awal terkait dengan penganggaran gaji PNS, pemberian

uang makan bagi PNS serta penyediaan alokasi dana berupa accres tetap

berlaku dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi keuangan daerah.


II-4

Dari sisi keuangan daerah, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 meliputi 3 (tiga) aspek, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perubahan asumsi pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja

maupun pembiayaan. Selanjutnya perubahan kebijakan belanja akan berimplikasi

logis terhadap target kinerja kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini tidak hanya

mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung

pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis

belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan SKPD

pada masing-masing urusan pemerintahan.

Dari sisi keuangan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 antara lain:

a. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ditargetkan naik menjadi

Rp.3.163.000.000.000,00 dari target pada APBD murni Tahun anggaran 2014

sebesar Rp.3.041.907.060.000,00. Kenaikan tersebut terdapat pada kelompok

Pendapatan Asli Daerah, yakni pada pos Pajak Daerah terdapat kenaikan target

sebesar 0,18%, pos Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,15%, pos

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 0,35% dan

pada pos Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan

sebesar -1,79%. Pada kelompok Dana Perimbangan terjadi kenaikan target

sebesar 27,47%, pada pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pada kelompok

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan target sebesar

14,77% pada pos Pendapatan Hibah, pada pos Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus mengalami kenaikan sebesar 15,33%, sedangkan pada pos Dana

Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami

kenaikan, serta pada pos Pendapatan Lainnya mengalami penurunan sebesar

-50,70%.

b. Pada aspek pembiayaan daerah, pembiayaan netto yang dianggarkan pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.286.142.482.732,74,

mengalami kenaikan sebesar 61,66% dari yang dianggarkan pada APBD murni

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.177.000.000.000,00. Pembiayaan netto ini


II-5

bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 386.642.482.732,74 dan

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 100.500.000.000,00.

Penerimaan pembiayaan tersebut meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 386.642.482.732,74

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar

Rp.386.642.482.732,74 tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp. 152.142.482.611,84 (64,88%) dari yang dianggarkan pada APBD murni Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp.234.500.000.000,00.

c. Dengan adanya kenaikan pembiayaan netto tersebut butir b di atas, maka pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini belanja daerah akan mengalami

kenaikan sebesar Rp.230.235.422.732,74 (7,15%), dari jumlah sebesar

Rp.3.218.907.060.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi

Rp.3.449.142.482.732,74 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Komponen belanja ini meliputi :

1) Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.576.891.844.359,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 56.886.743.327,00 (3,74%) dari APBD Murni Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp.1.520.005.101.032,-

2) Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.872.250.638.373,74 mengalami kenaikan

sebesar Rp. 173.348.679.405,74 (10,20%) dari APBD Murni Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp.1.698.901.958.968,00.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

2014 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek,

jenis dan kelompok serta berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 yang sudah mencapai Rp. 1.277.467.418.219,67

atau sebesar 42,00% dari target APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.3.041.907.060.000,00, dirasa perlu melakukan perubahan target pendapatan.


II-6

Adapun rencana target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 naik sebesar Rp.121.092.940.000,00 atau sebesar 3,98% dari target

APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.163.000.000.000,00. Rencana

perubahan target pendapatan daerah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar

Rp.498.483.804,00 atau naik sebesar 0,04% dari target murni Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 1.244.421.263.000,00, sehingga menjadi sebesar

Rp.1.244.919.746.804,00. Secara rinci kenaikan pada kelompok Pendapatan Asli

Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut:

a. Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.2.029.860.000,00 atau naik

sebesar 0,18% dari target sebesar Rp.1.117.405.470.000,00, sehingga menjadi

sebesar Rp.1.119.435.330.000,00.

b. Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.12.762.500,00 atau 0,15%

dari target sebesar Rp.8.353.043.000,00, sehingga menjadi sebesar

Rp.8.365.805.500,00.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar

Rp.95.000.000.000,00 atau 0,35% dari target semula sebesar

Rp.27.025.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.27.120.000.000,00.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar

Rp.1.639.138.696,00 atau -1,79% dari target semula sebesar


2. Dana Perimbangan

Pada kelompok dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar

Rp.82.975.000.000,00 atau sebesar 5,47% dari target APBD murni Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp.1.516.383.568.000,00 menjadi sebesar

Rp.1.599.358.568.000,00,0. Penambahan dana perimbangan tersebut terjadi

pada jenis Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang semula ditargetkan

sebesar Rp.302.025.000.000,00 naik sebesar Rp. 82.975.000.000 atau 27,47%,


II-7

menjadi sebesar Rp.385.000.000.000,00. Secara rinci kenaikan pada jenis Dana

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.975.000.000,00 atau

3,68% dari target semula sebesar Rp.135.025.000.000,00 menjadi sebesar

Rp.140.000.000.000,00. Kenaikan ini terjadi pada Pos Bagi Hasil dari Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 dan PPh 21, yang semula ditargetkan

sebesar Rp.65.000.000.000,00; mengalami kenaikan sebesar

Rp.15.000.000.000,00 atau naik sebesar 30,00% dari target APBD murni

sebesar Rp.50.000.000.000,00, sedangkan pada pos Bagi Hasil dari Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 mengalami

penurunan sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau turun sebesar

Rp.85.000.000.000,00 (- 11,76%) dari target APBD murni; pada pos Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau ditargetkan sebesar Rp.0,00 atau turun sebesar

100,00% dari target murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan target

sebesar Rp.78.000.000.000,00 atau 46,71% dari target semula sebesar


Kenaikan tersebut terjadi pada pos Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) yang mengalami kenaikan sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau naik

36,36% dari target semula sebesar Rp.22.000.000.000,00 sehingga menjadi

sebesar Rp.30.000.000.000,00; pada pos Bagi Hasil dari Iuran Tetap (land-

Rend) mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dari target semula

sebesar Rp.5.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar

Rp.20.000.000.000,00; pada pos Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan

Eksploitasi (Royalti) mengalami kenaikan sebesar Rp.51.000.000.000,00 atau

naik sebesar 36,43% dari target semula sebesar Rp.140.000.000.000,00

menjadi sebesar Rp.191.000.000.000,00; serta penambahan pos penerimaan

dari Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan yang ditargetkan sebesar

Rp.4.000.000.000,00.

c. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan atau tetap pada

target semula yakni sebesar Rp.1.152.428.738.000,00


II-8

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak mengalami perubahan target atau tetap

Rp.61.929.830.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan

sebesar Rp 37.619.456.196,00 atau naik sebesar 13,38% dari target APBD murni

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 281.102.229.000,00 menjadi sebesar

Rp.318.721.685.196,00. Secara rinci kenaikan pada kelompok Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain sebagai berikut :

a). Pendapatan Hibah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 7.850.000.000,00

naik sebesar Rp. 1.159.634.414,00 atau naik sebesar 14,77% sehingga menjadi

sebesar Rp. 9.009.634.414,00.

b). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yakni untuk dana BOS Satuan

Pendidikan Dasar, yang semula ditargetkan sebesar Rp.250.984.860.000,00

naik sebesar Rp.38.469.720.000,00 atau naik sebesar 15,33% sehingga

menjadi sebesar Rp.289.454.580.000,00.

c). Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan

sebesar Rp. 18.303.411.000,00 tidak mengalami perubahan.

d). Pendapatan Lainnya yang semula ditargetkan sebesar Rp.3.963.958.000,00

turun sebesar Rp.2.009.898.218,00 (-50,70%) sehingga menjadi sebesar

Rp.1.954.059.782,00.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi setiap dinas, badan, lembaga, unit satuan kerja perangkat daerah dalam

melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat secara optimal sesuai ketersediaan dana.

Oleh sebab itu, setiap anggaran belanja yang diusulkan untuk dilakukan

pergeseran anggaran harus didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun


II-9

2010-2015 dan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dirumuskan secara

terukur berdasarkan indikator kinerja.

2. Mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Semua penggunaan

barang diharapkan dapat memberikan pemanfaatan dan peningkatan pelayanan

yang semakin efektif dan efisien serta merata sesuai harapan dan kebutuhan

masyarakat.

3. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, dengan target pendapatan daerah

mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga mengalami kenaikan, baik pada

Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Penambahan belanja daerah

tersebut digunakan untuk pendanaan dalam rangka memenuhi kewajiban

pelayanan publik dan adanya penambahan program dan kegiatan baru.

Disamping itu juga terdapat penggeseran anggaran, baik penggeseran antar unit

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila

terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan

pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini diperkirakan terjadi defisit

anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan. Defisit ini

ditutup dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.

Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit tersebut meliputi

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

dianggarkan sebesar Rp. 386.642.482.732,74 bertambah sebesar

Rp.152.142,482.732,74 atau naik 64,88% dari APBD Murni Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp.234.500.000.000,00. Komponen penerimaan pembiayaan

terdiri dari :


II-10

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2013,

yaitu sisa lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja yang dalam

APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup (2013). Realisasi SiLPA Tahun

Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.386.642.482.732,74 Pada APBD murni

Tahun Anggaran 2014 SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 234.500.000.000,00.

Dengan melihat realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2013 tersebut, maka pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 SiLPA yang dianggarkan mengalami

kenaikan sebesar Rp. 152.142,482.732,74 (64,88%) sehingga menjadi

Rp.386.642.482.732,74 dibandingkan dari yang direncanakan pada APBD

Murni Tahun Anggaran 2014.

Kenaikan SiLPA sebesar Rp. 152.142,482.732,74 pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi dan hasil perhitungan

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang sudah diaudit Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, antara lain

disebabkan oleh :

1) Pelampauan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013.

2) Hasil efisiensi atau penghematan pelaksanaan pekerjaan karena

dilakukannya lelang melalui LPSE.

3) Adanya kegiatan tertentu yang tidak sempat dilaksanakan, khususnya

untuk kegiatan yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2013 karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan

atau lelang.

4) Adanya kegiatan tertentu yang ditunda pelaksanaannya karena

dianggap belum prioritas

5) Adanya penyerapan anggaran kegiatan tertentu yang tidak mencapai

target.

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2013, sesuai pasal 161 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,


II-11

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, bahwa keadaan yang menyebabkan digunakannya SiLPA

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara

lain :

1) Memenuhi penyediaan anggaran pada Belanja Tidak Langsung

kewajiban yang bersifat wajib, seperti melunasi seluruh kewajiban

bunga, pembayaran pokok utang, Belanja Bagi Hasil Pajak kepada

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pendanaan lainnya yang

bersifat wajib.

2) Mendanai kenaikan gaji, tunjangan PNS, dan tambahan penghasilan

daerah.

3) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun

anggaran berjalan.

4) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran

berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir

penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencarian dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana

cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening

kas umum daerah dalam tahun anggaran 2014 sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pada

Tahun Anggaran 2014 Dana Cadangan tidak dianggarkan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan

untuk mengganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan


II-12

kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak

ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada

APBD Murni Tahun Anggaran 2014 maupun Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak

dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan semua

transaksi yang mengakibatkan daerah penerimaan jumlah uang dari pihak

lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk

membayar kembali.

Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan

rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai

dengan perjanjian pinjaman.

Pada APBD Tahun Anggaran 2014 maupun Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman digunakan untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

kepada pemerintah pusat dana/atau pemerintah daerah lainnya.


Anggaran 2014 penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak

dianggarkan.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Piutang Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan

yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa

penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga

keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang

lainnya.


II-13


Anggaran 2014 penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

dianggarkan sebesar Rp. 100.500.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar

Rp.43.000.000.000,00 (74,78%) dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp.57.500.000.000,00 Pengeluaran pembiayaan

tersebut meliputi :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah

dana cadangan yang akan ditransfer ke rekening kas umum daerah ke

rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2014,

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Dana Cadangan berkenaan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Pembentukan Dana

Cadangan dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00, sama dengan yang

dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan

jumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan

kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau

BUMD.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 penyertaan modal Pemerintah

Daerah dianggarkan sebesar Rp. 42.500.000.000,00 dan pada Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 85.500.000.000,00

atau bertambah Rp. 43.000.000.000,00 (101,18%). Penyertaan modal

pada Perubahan APBD TA. 2014 sebesar Rp. 43.000.000.000,00 tersebut

digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Kalteng.


II-14

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan

dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah

dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada

BUMD berkenaan.

c. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah

dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh

tempo dalam tahun anggaran 2014, termasuk tunggakan atas pinjaman-

pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran

sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 maupun pada APBD Murni

Tahun Anggaran 2014, Pembayaran Pokok Utang tidak dianggarkan,

karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai

kewajiban yang terkait dengan kewajiban Pembayaran Pokok Utang pada

Pihak Ketiga.

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014

III-1

BAB III PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan

pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2014, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014, serta APBD Tahun Anggaran 2014. Materi

Kebijakan Umum Perubahan APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, yakni

perubahan asumsi dasar KUA dan tidak menjelaskan hal hal yang bersifat teknis.

Mengingat Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 merupakan komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen Kebijakan Umum

Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dimaksud harus dijadikan

pedoman bagi masing–masing SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 dalam rangka

penyusunan rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan

Tengah, maka Gubernur Kalimantan Tengah akan melakukan pengendalian dan monitoring

terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD. Untuk itu setiap pelaksana

program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan

secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan

dalam penyusunan KUA dan PPAS pada tahun berikutnya.

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014

III-2

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman

dalam penyusunan PPAS Perubahan dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Palangka Raya, 26 Juni 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

R. ATU NARANG, SE Ketua

Ir. H. ABDUL RAZAK Wakil Ketua

HENDRY S.DALIM, SH, MH Wakil Ketua

Ir. H. ARIEF BUDIATMO

Wakil Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A. TERAS NARANG, SH.

Pejabat Paraf

Sekda

Asisten

Ka. Bappeda

Ka. Dispenda

Ka.Biro Keuangan

Ka. Biro Hukum

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH …bappeda.kalteng.go.id/downloads/perencanaan/KUA...

Documents

Transcript of ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH …bappeda.kalteng.go.id/downloads/perencanaan/KUA...