ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGA...
Transcript of ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGA...
IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI
ANGGARAN DASARDAN
ANGGARAN RUMAH TANGGAIKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI
EDISI REVISI
Dikeluarkan Oleh
Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat
Jakarta
November 2013
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenaatas rahmat, karunia, serta ijin-Nya sehingga kita telah mewujudkan cita-cita kita yaitudengan keluarnya Pengesahan Akta Pendirian Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yangdisingkat "lAD" berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU.103.AH.01.06 Tahun 2008, tentang PengesahanIkatandan telah diumumkandi TambahanSeritaNegaraRepublikIndonesiatanggal30 Januari2009 Nomor 5 Tahun 2009. Proses ini diawali dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-124/A/JA/11/2007 tentang Pengukuhan Organisasi Adhyaksa DharmakariniKejaksaanRepublikIndonesia.
Pada Hari Ulang Tahun IX Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Tahun 2009 sudahdideklarasikan, seiring dengan itu dalam perkembangan pada Rapat Kerja Nasionaltahun 2012 terjadi penambahan 1 (satu) unsur kepengurusan di Lingkungan BadanPendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung
Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnyadan penghargaan yang setinggi.tingginya untuk semua pihak yang terkait dalamselesainya Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan AdhyaksaDharmakarini.
Akhirnya, untuk perkembangan perkumpulan, kami mengharapkan kritik dansaran yang membangun dari seluruh anggota. Hal ini tentunya, akan menjadi masukanyang positif bagi perkumpulan kita untuk kelak dapat lebih sempurna lagi. Harapankami, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan perkumpulandan menjadi manfaat bagi seluruh anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
iii
DAFTAR 151
Lembar Judul. iKala Penganlar iiiDaftar lsi vPancasila ixVisi dan Misi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini. xKeputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-124/A/JA/11/2007 xiKepulusan Menleri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU-103.AH.01.06 Tahun 2008 xiiiTambahan Berita Negara Tanggal30/1 - 2009 Nomor 30 xivKeputusan Rapal Kerja Nasional V xviPerubahan Anggaan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga xvii
ANGGARAN DASAR IKATANADHYAKSA DHARMAKARINIMukadimah 3Bab I Nama dan Tempat Kedudukan - PasaI1 5Bab II Jangka Waktu - PasaI2 5Bab III Azas, Tujuan, dan Kegiatan - PasaI3 5
Maksud dan Tujuan Ikatan - PasaI4 5Kegialan Untuk Mencapai Tujuan - PasaI5 5
Bab IV Keanggotaan - PasaI6 6Bab V Organ Ikatan • Pasal7.. 7Bab VI Rapat, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan
Rapat Ikatan - PasaI8 7Rapal Kerja Nasional- PasaI9 8Pasal1 0 8Panggilan Rapal - Pasai11 9Kuorum - PasaI12 9PasaI13 9Rapal Kerja Nasional Luar Biasa - PasaI14 9Rapat Kerja Daerah - PasaI15 9
Bab VII Pengawas - PasaI16 10Pengangkalan Pengawas - PasaI17 10PasaI18 10
v
Bagian keenam
Bagian kelima
Bagian kelima
Bagian keduaBagian ketigaBagian keempat
Rapat Kerja Nasional • PasaI13 29Rapat Kerja Nasional Luar Biasa. PasaI14 31Keputusan di luar Rapat Kerja Nasional Luar BiasaDan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa - PasaI15 32Rapat Ke~aDaerah. PasaI16 33Kuorum Rapat Kerja Daerah. PasaI17 34
: Pengangkatan Pengawas - PasaI18 35: Susunan Kepengurusan. PasaI19 35Bagian pertama Pengangkatan Pengurus. PasaI20 36Bagian kedua Pergantian Pengurus dan Serah Terima. PasaI21 37Bagian ketiga Pengurus Pusat - PasaI22 37
Wewenang, tugas dan tanggung jawab pengurus •pusat - PasaI23 .37Rapat Pengurus - PasaI24 39Kuorum Rapat Pengurus - PasaI25 40
Bagian keempat Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung -Pasal 26 ,40Wewenang, tugas dan tanggung jawab PengurusLingkungan KejaksaanAgung - Pasal27 41Pengurus Wilayah - PasaI28 42Wewenang, tugas dan tanggung jawabPengurus Wilayah - PasaI29 43Pengurus Daerah I Cabang - PasaI30 44Wewenang, tugas dan tanggung jawabPengurus Daerah I Cabang - PasaI31 ,45
Kekayaan - PasaI32 46Pemekaran Wilayah - PasaI33 ,47Lambang Ikatan - PasaI34 ,47PengubahanAnggaran Rumah Tangga - PasaI35 47
Bagian kelima : Hak.hak keanggotaan - PasaI10 28Bagian keenam : Kewajiban anggota - PasaI11 29
: Rapat, kuorum, dan pengambilan keputusanBagian pertama Rapat Ikatan Adhyaksa Dharmakarini - PasaI12 29
BABVIIBABVIIIBABIXBABX
BABVBABVI
BAB IV
Tugas dan Wewenang Pengawas. PasaI19 11Rapat Pengawas. PasaI20 11PasaI21 11Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Pengawas - Pasal22 11PasaI23............................................................................. 11Pengurus .
Bagian Pertama
Bagian KeduaBagian Ketiga
Susunan Pengurus • Pasal 24 13Pengangkatan Pengurus. PasaI25 13Pengurus Pusat. PasaI26 14Pengurus LingkunganKejaksaan Agung. PasaI27 15
Bagian Keempat Pengurus Wilayah. PasaI28 16Bagian Kelima : Pengurus Daerah. PasaI29 16Pemekaran Pengurus - PasaI30 17Keuangan. PasaI31 17Lambang. PasaI32 ; 18Perubahan Anggaran Dasar - Pasal 33 18Penggabungan - PasaI34 18PasaI35..... 19Pembubaran dan Likuidasi. PasaI36 :::::::::::19Anggaran Rumah Tangga. PasaI37 20Peraturan Peralihan - PasaI38 20Ketentuan Penutup. PasaI39 20
Bagian ketigaBagian keempat
BabV111
Bab IXBab XBabXIBabX11BabX111
BabXIVBabXVBab XVIBab XVII
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATANADHYAKSA DHARMAKARINI~~~ :, Status Ikatan Adhyaksa Dharmakarini • PasaI1 23
Maksud dan tujuan. PasaI2............................................... 23BAB III Keanggotaan .
Bagian pertama Status anggota. PasaI3 24Bagian kedua Anggota biasa. PasaI4 24
Anggota luar biasa - PasaI5 24Anggota kehormatan - PasaI6 25Berakhirnya keanggotaan • PasaI7 25Pemberhentian dan tata cara pemberhentian anggotaA. Pemberhentian anggota • PasaI8 25B. Tata cara pemberhentian anggota - PasaI9 26
VI vii
PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
IX
VISI
MISI
VISI DAN MISI
IKATANADHYAKSA DHARMAKARINI
Mewujudkan Adhyaksa Dharmakarini yang dapat meningkatkan
kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat.
a. Peningkatan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat melalui
berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lAD;
JAKSAAGVNGREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANJAKSA AGUNG REPUBUK INDONESIANOMOR: KEp. 124 /A/JA/U/2007
TENTANGPENGUKllHAN ORGANISASI
ADHYAKSA DHARMAKARINI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
b. Pemberdayaan anggota secara optimal dalam rangka mendukung
peningkatan kinerja pegawai Kejaksaan;
c. Mewujudkan berbagai kegiatan secara efektif dan efisien yang
diarahkan untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama
anggota (silaturahmi);
d. Peningkatan kinerja pengurus lAD secara optimal dengan
menjunjung tinggi nilai kejujuran, toleransi, kesopanan, dan norma-
norma kehidupan dalam masyarakat.
x
Menlmbang
Menglngat
Memperhatikan
Menetapkan
a. Bahwa keberadaan organisasl ADHYAKSA DHARMAKARINI, telahdlbentuk sej;ri( tahun 2000 berdasarkan Keputusan Rapat KerjaNaslonal Garis Konsultasl Isteri Pegawal Kejaksaan Agung denganIsterl Kepala Kejaksaan Tinggl se-Indonesia Nomor :6/GK/Kejagung/V1/2000 tentang ADHYAKSA DHARMAKARINI;
b. Bahwa Organisasi ADHVAKSA DHARMAKARINI adalah suatuorganlsasi Isteri Pegawal, Pegawal Perempuan, PensiunanPegawal Perempuan dan Isterl Pensiunan atau Janda PegawalKejaksaan, non poUlik dan tidak terikat pada organisasi politlkmanapun, mempunyal maksud dan tujuan di bidangKemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan;
c. Sehubungan dengan hal tersebut dl atas, dipandang perlumenetapkan dalam Kepu!usan Jaksa Agung RepubUk Indonesia.
1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor : 67 dan Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor : 4401).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :31/P Tahun 2007tanggal 7 Mel Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jaksa AgungRepublik Indonesia
Keputusan Rapat Kerja Naslonal Garis Konsultasi Isterl PegawalKejaksaan Agung dengan Isteri Kepala Kejaksaan Tinggi se.lndonesiaNomor:6/<5K/Kejagung/VI/2000 tentang ADHYAKSA DHARMAKARINI
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANGPENGUKUHAN ORGANISASI ADHYAKSA DHARMAKARINI KEJAKSAANREPUBLIKINDONESIA.
PERTAMA .
xi
I-lENDARMANSUPANOJI
Mengukuhkan keberadaan Organlsasl Adhyaksa Dharmakarini dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Keanggotaan organisasl Adhyaksa D~armakarlnl adalah terdirl darlIsterl Pegawal. Pegawai Perempuan, Penslunan Pegawal Perempuandan Isteri Penslunan atau Janda Pegawai Kejaksaan;
Organisasl Adhyaksa Dharmakarini adalah organisasi non politlk dantldak terikat pada .~rganisasl politik mana pun, mempunyai maksuddan tujuan di bidang Kemanusiaan. Sosial Budaya. Ekonomi danPendldlkan;
Segala sesuatu akan diubah dan dlsesuaikan sebagaimana mestlnyaapabila kemudian harl terdapat kekeliruan atau kesalahan dalamkeputusan inI;
Keputusan Ini berlaku sejak tanggal dltetapkan.
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Dltetapkan diPada tanggal
Jakarta28 November 2007
REPUBlIK INDONESIA
~'/'/'/'/'/'Q/'/'/'/'/'/P'QQQQ/'/'/PP'/'U/P'Q/'/'/'/'/'/'/'/P'/'/'/'/'/'/'Q/'/'/~
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ~~ DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM ~
~ ~~ KEPUTUSANMENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA ~~ NOMOR AHU.103.AHOl.06.Tahun2008 ~
~ TENTANG ~~ ~~ PENGESAHANIKATAN ~~ ~~ MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA. ~
~ ~~ Membaca Surat permohonan dari Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn tanpa nomor. tanpa ~~ tanggal perihal permohonan pengesahan akta pendirian ikatan. ~
~ Mengingat Pasall, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir ~~ diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan ~~ Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampa; dengan Pasal 1665 Kitab Undal1g-undang ~~ Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ MEMUTUSKAN ~~ Menetapkan ~~ ~~ PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: ~~ IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI disingkatlAD ~~ NPWP. 02.795609.3.019.000 ~~ berkedudukan .di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor I. Kelurahan Kramat Pela, ~~ Kecamalan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ~~ anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 06 langgal 14 Oktober 2008 ~~ yang dibuat oleh Notans Hestyani Hassan, SH.MKn berkedudukan di Jakarta ~~ dan oleh karena itu mengakui ikatan tersebut sebagai badan hukum pada hari ~~ pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik ~~ Indonesia. ~~ ~~ KEDUA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in; ~~ disampaikan kepada yang bcrsangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ~~ sebagaimana mestinya. ~~ ~~ Ditetapkan di Jakarta ~~ Pada tanggal 10Nopember 2008 ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ . ~~ ~. ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~sat ~~/'/P,/,/'/'/'/'/'/'/'/'/'/P'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/P,/,/,/,/,/,/,/,/,/,U/,/,/,4
Xll X11l
PERKUMPULAN
Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 30/1 - 2009 No.9.Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 5taatsblad 1870 Nomor 64 tentangPerkumpulan.
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSAREPUBLlK INDONESIA
NOMOR AHU-l03.AH.Ol.06.Tahun 2008TENTANG
PENGESAHAN IKATANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLlK INDONESIA
Membaca
Mengingat
Surat permohonan dari Notaris Hestyani Hassan, SH,MKn, tanpa nomor, tanpa tanggal perihal permohonanpengesahan akta pendirian ikatan.
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpiJlanBerbadanHukum',Pasal1653 sampai dengan Pasal1665Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturanperundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
MEMUTUSKAN
KEDUA
PERKUMPUL.AN
Sultan Hasanuddln NO,mor1, Kelurahan Kramat Pela,KecamatanKebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan,sebagalmana anggaran dasamya termuat dalam aktaNomor 06 tanggal 14 Oktober 2008 yang dlbuat olehNotaris Hestyanl Hassan, SH, MKn, berkedudukan dlJakarta dan oleh karena Itu mengakui ikatan tersebutsebagal badan hukum pada harl pengumuman anggarandasarnya dalam Tambahan Berlta Negara RepublikIndonesia.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasl ManusiaRepublik Indonesia Ini dlsampalkan kepada yangbersangkutan untuk dlketahul dan dllaksanakansebagalmana mestlnya.
Dltetapkan dl JakartaPada tanggal 10 Nopember 2008
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBUK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUMPELAKSANA HARlAN
PROF.ABDULBARI AZED, SH, MHNIP. 130610869
MenetapkanPERTAMA Memberikan PengesahanAkta Pendirian: I kat a n
f!.. d h yak saD h arm a k a r i n i dislngkat I A 0NPWP02.795.609.3-019.000 berkedudukan di Jalan
XIVXV
Lampiran Keputusan:Nomor : KEP.004/Rakemas V/XI/2012Tanggal : 21 November 2012
MAKA PASAL YANG PERLU 01 RUBAH ADALAH ADALAH:
1. Anggaran Dasar Pasal 26 ayat 1 hunuf b (Pengunus Pusat - hal 13
2. Anggaran Dasar Pasal 27 ayat 1, 3, dan 5 (Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung - hal. 15)
3. Anggaran Dasar Pasal 30 ayat 1 ,2, dan 4 (Pemekaran Pengurus - hal. 17)
4. Anggaran Rumah Tangga Pasal 26 ayat 2 dan 4 (Pengurus LingkunganKejaksaan Agung hal. 40)
5. Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 (Pemekaran Wilayah)
6. Anggaran Dasar Pasal 27 (Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung - hal. 15)
PERUBAHANANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI
BAHWA DENGAN ADANYA PERMASALAHAN :
1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/AiJAl01/2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (PembentukanBadan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI)
2. Hasil Rakernaslub Tahun 2011
Nomor : KEP-001/RAKERNASLUB lAD 2011/X1/2011
Tanggal : 08 November 2011
Tentang : Pembentukan Ikatan Adhyaksa Dhamnakanni (lAD) Lingkungan BadanPendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung
3. Keanggotaan yang berhubungan dengan Pengunus Lingkungan KejaksaanAgung
MEMUTUSKAN:
a. Bahwa dengan telah disahkannya Anggaran Dasar Ikalan AdhyaksaDharmakanniolehDepartemenHukumdan HakAsasi Manusia;
b. Bahwa seianjutnya lelah diumumkandalam TambahanBenta Negara RI.tanggaI30/1.2009NO.9;
e. Bahwajuga telah diletapkannyaAnggaranRumahTanggaJkatanAdhyaksaDharmakannioleh PimpinanRapatKerja NasionalLuar Biasa pada tanggal13Desember13Desember2007;
d. Bahwa unluk itu penu membiearakandan membahas kembali lerhadapAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikalan AdhyaksaDharmakannlyang lelah ditelapkan;
e. Bahwauntukmaksud tersebul dipandangpertudituangkandalamkeputusanRapa!KerjaNasionalV IkatanAdhyaksaDharmakanniTahun2012.
1. AnggaranDasar IkalanAdhyaksaDharmakanni;2. AnggaranRumahTangga IkatanAdhyaksaDharmakanni.
MEMUTUSKANMEREVISI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGAiKATANADHYAKSADHARMAKARINI.Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksudsebagaimana pada diktum pertama selengkapnya!ereantum dalam lampiranyangmerupakanbagian tidak lerpisahkandarl keputusanini.Keputusanini bertakupada tanggaldile!apkan.
SALINAN
KEPUTUSANRAPATKERJANASIONALV IKATANADHYAKSADHARMAKARINITAHUN2012NOMOR:KEP.004/RAKERNASVIXI/2012
TENTANGPERUBAHANANGGARANDASARDANANGGARANRUMAHTANGGA
IKATANADHYAKSADHARMAKARINI
RAPATKERJANASIONALV IKATANADHYAKSADHARMAKARINITAHUN2012
MENIMBANG
MENGINGAT
KEDUA
MENETAPKANPERTAMA
KETIGA
Ditetapkandi Cianjur.Pada langgal21 November2012
Rapa!KerjaNasionalVIkatanAdhyaksaDharmakanniTahun2012Penanggungjawab:
Ika!anAdhyaksaDharmakanniKeluaUmum,
tid.
NY.ASMINARBASRIEFARIEF
MENJADI:
1) Revisi Anggaran Dasar Pasal 26 ayat 1, huruf (b) ..1. b. Pengunus Pusat menupakan pimpinan tertinggi Ikatan, yang terdln dari
seorang Ketua Umum, seorang Ketua, 7 (tujuh) orang Wakil Ketua, seorangSekretaris Umum dan 3 (tiga) orang Sekretaris, seorang Bendahara Umumdan seorang Wakil Bendahara atau lebih, dan beberapa orang KetuaBidang serta anggota Bidang.
2) Revisl Anggaran Dasar Pasal 27 ayat 1,3, dan 5 menjadi1. Pad a setiap bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung
dibentuk Pengurus yang berkedudukan di Kejaksaan Agung.3. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung dibagi menurut bidang-bidang yang
ada di Lingkungan Kejaksaan Agung yang terdiri dan:a. Pengurus Bidang Pembinaan;b. Pengurus Bidang Intelijen;c. Pengurus Bidang Pidana Umum (Pidum);
XV] XV]]
d. Pengurus Bidang Pidana Khusus (Pidsus);e. Pengurus Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun);f. Pengurus Bidang Pengawasan;g. Pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Pengurus masing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agungberwenang menjalankan urusan Ikatan pada tingkat masing-masing bidangdan badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, melakukan koordinasi danmenyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagikepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalamlingkungan kepengurusannya.
3) Revisl Anggaran Oasar Pasal 30 ayat 1, 2, dan 4 menjadl1. Pemekaran Pengurus dapat te~adi karena terbentuknya Bidang dan Badan di
Lingkungan Ke;aksaan Agung. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/CabangKejaksaan Negeri.
2. Pemekaran Pengurus te~adi dengan sendirinya dengan terbentuknyaBidang dan Badan di Lingkungan Ke;aksaan Agung, Kejaksaan TinggiKejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
4. Hal-hal lain mengenai Pemekaran akan diatur lebih lanjut dalam AnggaranRumah Tangga.Keterangan : dihilangkan kata Wilayah
4) Revisl Anggaran Rumah Tangga Pasal 26 ayat 2 dan 4 menjadl2. Pada Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus menurut masing-
masing bidang dan badan yaitu Pembinaan, Intelijen. Pidana Umum (Pidum).Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),Pengawasan, serla Badan Pendidikan dan Pe/atihan:
4. Ketua Pengurus masing-masing bidang di Lingkungan Kejaksaan Agungadalah Istri para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendjdikan danPelatihan. apabila salah satu Jaksa Agung Muda atau Kepa/e BadanPendidikan dan Pelatihan dijabat seorang perempuan. maka yang menjadiKetua Pengurus adalah isteri Sekretaris Jaksa Agung Muda atau IsteriSekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pe/atihan;
5) Revisi Anggaran Rumah Tanggal Pasal 33 menjadi1. Pemekaran Pengurus terjadi dengan sendirinya dengan terbentuknya Bidang
dan Badan di Lingkungan Ke;aksaan Agung. Kejaksaan Tinggi. KejaksaanNegeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
2. Apabila terjadi pemekaran, maka Pengurus Lingkungan dan Wilayah yangbersangkutan wajib memberitahukan dan mengusulkan kepada PengurusPusat.
6) Revisi Anggaran Oasar Pasal 27 dltambah 1 ayat menjadi 6 ayat6. Bagi Anggota yang suaminya berlugas atau diperbantukan di Instansi lain
secara otomatis mengikuti organisasi ditempat suami ditugaskan.
----------00000-----------
xviii
ANGGARAN DASARIKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI
MukadimahDengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa
Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, telah dibentuk sejak tahun 2000berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Garis Konsultasi Istri PegawaiKejaksaan Agung dengan Istri Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Nomor 06/GKlKejagungNi/2000, tanggal14 Juni 2000 tentang Adhyaksa Dharmakarini.
Bahwa keberadaan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini telah dikukuhkan olehJaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Indonesia,Tanggal28 Nopember 2007, Nomor: KEP -124/A/JA/11/2007 tentang PengukuhanOrganisasi Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan Republik Indonesia.
Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini adalah suatu Ikatan istri pegawaiKejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan,pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan, yangmandiri, non politik dan tidak terikat pada organisasi politik manapun, mempunyaimaksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan.
Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini diperlukan keberadaannya untukmembantu pemerintah Indonesia pada umumnya dan keluarga Kejaksaan padakhususnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, danmenjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuran bangsa dan budaya Indonesia,dan seiring dengan perkembangan jaman serta semakin banyaknya jumlah anggota,sehingga Ikatan Adhyaksa harus dikelola secara profesional.
Bahwa untuk membantu terwujudnya usaha tersebut diperlukan suatu wadahIkatan berbentuk badan hukum, sehingga menjadi suatu organisasi yang bersatupadu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanannyaterhadap masyarakat Indonesia khususnya keluarga Kejaksaan.
Bahwa pada tanggal11 sampai dengan tanggal13 Desember 2007, di Cianjur,Jawa Barat, telah diadakan Rapat Kerja Nasional Luar BiasaAnggota Ikatan, tentangPerubahan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan PeningkatanStatus HukumAdhyaksa Dharmakarini Menjadi IkatanYang Berbadan Hukum dengannama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
AD/ART IkatanAdhyaksa Dharmakarini 3
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kerja Nasional Luar Biasa tanggal13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, tentang Perubahan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga Dan Peningkatan Status Hukum Adhyaksa DharmakariniMenjadi Ikatan Yang Berbadan Hukum Adhyaksa Dharmakarini Menjadi Ikatan YangBerbadan Hukum, dengan nama IkatanAdhyaksa Dharmakarini yang disingkat "lAD",untuk selanjutnya dalan Anggaran Dasar ini akan disebut Ikatan.
Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Luar BiasaNomor: Kep.02/Rakernaslub/XIi/2007, tanggal13 Desember 2007, Di Cianjur, JawaBarat, tentang PerubahanAnggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga AdhyaksaDharmakarini Kejaksaan RI.
Bahwa untuk memperoleh status badan hukum dari Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar yang telah ada perludisempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali, sehingga menjadisebagai berikut :
BABINamad ant e m pat ked u d u k a n.
Pasal1.
Perkumpulan ini bernama: "lkatanAdhyaksa Dharmakarini" disingkat lAD,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin NO.1, Kelurahan Kramat Pela, KecamatanKebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.
BAB IIJan 9 k a Wa k t u.
Pasal2.
Ikatan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
BAB IIIA 5 a 5, t U j u and a n keg i a tan.
Pasal3.
Ikatan ini berasaskan Pancasila sebagai asas hidup berbangsa dan bernegaradan Undang-Undang Dasar 1945.
Ma k 5 U d dan t u j u ani kat a n.Pasal4.
Ikatan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.
Pasal5.
Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :1. Mempersatukan seluruh istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan
Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawal perempuanKejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan menjadi anggota Ikatan; .
2. Menjaga supaya setiap anggota Ikatan menjunjung tinggi kehormatan profe~1Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan kode etlkKejaksaan; .
3. Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan;4. Meningkatkan kepedulian sosial;
4 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 5
5. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Ikatanyang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesamaanggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Ikatan;
6. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalammenjalankan pekerjaan dan profesinya secara profesional, guna menjaga danmempertahankan keluhuran martabat Kejaksaan;
7. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan,ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun nonformal.
8. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalambidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, yang tidak diperjualbelikan;
9. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompodan Panti Wreda.
10. Mengadakan Penelitian di bidang IImupengetahuan mengenai Kemasyarakatan,kemanusiaan;
11. Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding.12. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;13. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;14. Melestarikan Iingkungan hidup.
BABIVK e a n 9 got a a n.
Pasal6.1. Keanggotaan Ikatan ini terdiri dar; :
a. Anggota biasa;b. Anggota luar biasa;c. Anggota Kehormatan.
2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut:a. Anggota biasa yaitu istri pegawai Kejaksaan;b. Anggota luar biasa yaitu pegawai perempuan Kejaksaan;c. Anggota Kehormatan yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan
pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan.3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BABVo r 9 ani kat a n.
Pasal7.
Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari :a. Rapat Kerja Nasional;b. Pengawas;c. Pengurus.
BABVIRapat, kuorum dan pengambilan
k e put usa n rap a t ikat a n.Pasal8.
1. Rapat Ikatan terdiri dari :a. Rapat Kerja Nasional;b. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa;c. Rapat Ke~a Daerah.
2. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas merupakan RapatAnggota Ikatanyang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Ikatan ini.
Rap a t k e r jan a s ion a I.Pasal9.
1. Rapat Kerja Nasional dihadiri/diwakili oleh Pengurus Pusat denganLingkungan Kejaksaan Agung, Wilayah dan Daerah. .
2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekah dalam3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat.
Pasal10.
1. Rapat Kerja Nasional berwenang untuk :a. Mengevaluasi harta kekayaan, hak dan kewajiban Ikatan tahun yang lampau
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Ikatan untuktahun yang akan datang;
b. Mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja;c. Menetapkan rencana dan program kerja;
6 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharrnakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharrnakarini 7
d. Menetapkan kebijakan umum Ikatan;e. Mengesahkan rencana dan program kerja serta rancangan anggaran tahunan
Ikatan;f. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Rapat Kerja Nasional membahas :a. Laporan beserta pertanggungjawaban Pengurus mengenai jalannya Ikatan serta
masalah keuangan selama masa kepengurusannya untuk dimintakan pengesahanseperlunya;
b. Pengesahan oleh Rapat Kerja Nasional atas laporan Pengurus mengenai hal-halyang dimuat dalam ayat (2) huruf a pasal ini berarti Pengurus dibebaskan daritanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.
Panggilan rapat.Pasal11.
1. Panggilan Rapat Kerja Nasional dilakukan dengan surat tercatat danmencantumkan tempat, waktu, acara rapat dan hal-hal lain yang dianggap perlu olehPengurus, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum rapat diadakan.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan di tempat yang akan ditentukan Pengurus.3. Dalam hal mendesak, menurut penilaian Pengurus, jangka waktu tersebut
dalam ayat (1) pasal ini dapat dipersingkat menjadi sekurang-kurangnya 2 (dua)minggu.
4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretarisatau yang ditunjuk.
K u 0 ru m.Pasal12.
1. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiril diwakili lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah Pengurus Pusat, Lingkungan Kejaksaan, Wilayah danDaerah.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidakterpenuhi, maka Rapat Kerja Nasional ditunda sesuai dengan kebijakan Ketua RapatKerja Nasional.
3. Dalam Rapat Kerja Nasional masing-masing anggota berhakmengeluarkan 1 (satu) suara.
Pasal13.1. Keputusan Rapat sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat.2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suar~terbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) danjumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. . .
3. Pemungutansuara tentang dirtorang dilakukan dengan rahasla dan tertulis,kecuali Rapat menentukan lain.
4. Pemungutan suara tentang hal-hal lain dilakukan secara Iisan.5. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. . .6. Setiap rapat dibuat Berita Acara Rapat yang dltandatanganl ~Ieh Ket~a
Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagal SekretansRapat.
Rap a t k e r jan a s ion a I I u arb i a s a.Pasal14.
1. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa disingkat Rakernaslub dapat dilakukansewaktu-waktu apabila dipandang perlu. ..,
2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Nasional Luar Blasa akan dlatur leblhlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Rap a t k e r j a d a era h.Pasal15.
1. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda adalah Rapat Pengurus dalamLingkungan Kejaksaan Agung, Rapat Pengurus dalam wilayah yang bersangkutanyang meliputi Pengurus Wilayah setempat dengan Pengurus Daerah/Cabangsetempat. . .,
2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Daerah akan dlatur leblh lanJutdalamAnggaran Rumah Tangga
8 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 9
BAB VIIPen 9 awas.
Pasal16.
1. P~nga~as adalah organ Ikatan yang bertugas melakukan pengawasandan memben nasIhat kep~~a P~ngurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas t~rdlrl dan 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.~. Dalam hal dlangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu)
orang dlantaranya dapat diangkat sebagai Ketua.
Pen 9 a n 9 kat a n Pen 9 awas.Pasal17.
1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas.a. Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi
persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. Orang pers~o~a~gan dan/at.au ~ere.ka yan~ berdasarkan keputusan Rapat
Pengawas, dln~lalmempunyal dedlkasl yang tlnggi atau berjasa untuk mencapaimaksud dan tUJuanIkatan;
c. Tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Ikatan yangmenye~abkankeru~ianbagi Ikatan,masyarakat atau Negara berdasarkan putusanpengadllan, dalam Jangkawaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusantersebut berkekuatan hukum tetap.
~. Pengangkatan Pengawas ditetapkan secara otomatis dan dapat diangkatkemball.
3. Seor~ng anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannyade~gan membenta.hukansecara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ikatanpaling lambat 30 (tlga ~uluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
. 4. Pengawas t1dak dapat merangkap sebagai Pengurus atau PelaksanaKeglatan Ikatan.
Pasal18.Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. Meninggal dunia;2. Mengundurkan diri;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan yangberlaku.
Tug a s dan w ewe nan 9 Pen 9 awas.Pasal19.
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Ikatan.
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindakuntuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk kegiatan
Ikatan;b. Memeriksa dokumen;c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; ataud. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;e. Membimbing, Mengarahkan pengurus dalam melaksanakan tugas
kepengurusannya:f. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam Ikatan;g. Memberi peringatan kepada Pengurus.
Rap a t Pen 9 awas.Pasal20.
1. Rapat Pengawas dapat diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun, Pengawasdapat juga mengadakan Rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaantertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pengurus Pusat.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang bertindakmewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secaralangsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)hari sebelum Rapat diadakan.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Ikatan atau di tempatkegiatan Ikatan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
10 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 11!I
----------- ~
Pasal21.
1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas Ikatan.2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dariPengawas yang hadir.
3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnyadalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
Kuorum dan pengambilank e put u 5 a n rap a t Pen 9 a w a 5.
Pasal22.
1. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tersebut di atastidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukanpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
5. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.
Pasal23.
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulditolak.
4. Pemungutan ~uara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suaratertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
BABINamad ant e m pat ked u d u k a n.
Pasal1.
Perkumpulan ini bernama: "lkatanAdhyaksa Dharmakarini" disingkat lAD,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin NO.1, Kelurahan Kramat Pela, KecamatanKebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.
BAB IIJ an 9 k a W a k t u.
Pasal2.
Ikatan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
BAB IIIA 5 a 5, t U j u and a n keg i a tan.
Pasal3.
Ikatan ini berasaskan Pancasila sebagai asas hidup berbangsa dan bernegaradan Undang-Undang Dasar 1945.
Ma k 5 U d dan t u j u ani kat a n.Pasal4.
Ikatan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.
Pasal5.
Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :1. Mempersatukan seluruh istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan
Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuanKejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan menjadi anggota Ikatan;
2. Menjaga supaya setiap anggota Ikatan menjunjung tinggi kehormatan profesiKejaksaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan kode etikKejaksaan;
3. Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan;4. Meningkatkan kepedulian sosial;
12 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 5
5. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Ikatanyang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesamaanggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Ikatan;
6. Melakukankegiatanuntukmening/<atkanmutu dan kemampuananggota di dalammenjalankan pekerjaan dan profesinya secara profesional, guna menjaga danmempertahankan keluhuran martabat Kejaksaan;
7. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan,ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun.nonformal.
8. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalambidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, yang tidak diperjualbelikan;
9. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompodan Panti Wreda.
10. Mengadakan Penelitian di bidang IImupengetahuan mengenai Kemasyarakatan,kemanusiaan;
11. Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding.12. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;13. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;14. Melestarikan lingkungan hidup.
BABIVK e a n 9 got a a n.
Pasal6.1. Keanggotaan Ikatan ini terdiri dari :
a. Anggota biasa;b. Anggota luar biasa;c. Anggota Kehormatan.
2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut:a. Anggota biasa yaitu istri pegawai Kejaksaan;b. Anggota luar biasa yaitu pegawai perempuan Kejaksaan;c. Anggota Kehormatan yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan
pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan.3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BABVo r 9 ani kat a n.
Pasal7.
Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari :a. Rapat Kerja Nasional;b. Pengawas;c. Pengurus.
BABVIRap a t, k U 0 rum dan p e .ngam b i I a n
k e put usa n rap a t Ikat a n.Pasal8.
1. Rapat Ikatan terdiri dari :a. Rapat Kerja Nasional;b. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa;c Rapat Kerja Daerah.. 2. RapatKe~aNasional disingkat Rakemas merupakan Rapa~~nggota Ikatanyang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Ikatan In!.
Rap a t k e r jan a s ion a I.Pasal9.
1. Rapat Kerja Nasional dihadiri/diwakili oleh Pengurus Pusat denganLingkungan Kejaksaan Agung, Wilayah dan Daerah. .
2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekah dalam3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat.
Pasal10.
1 Rapat Kerja Nasional berwenang untuk :Men~evaluasi harta kekayaan, hak ?an kewajiban. Ikatan tahun yang lampau
a. sebagai dasar pertimbangan bagi perklraanmengenal perkembangan Ikatan untuktahun yang akan datang; .
b. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pr~gram kerJa;c. Menetapkan rencana dan program kerJa;
6 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini---------------~7AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
d. Menetapkan kebijakan umum Ikatan;e. Mengesahkan rencana dan program kerja serta rancangan anggaran tahunan
Ikatan;f. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Rapat Kerja Nasional membahas :a. Laporan beserta pertanggungjawaban Pengurus mengenai jalannya Ikatan serta
masalah keuangan selama masa kepengurusannya untuk dimintakan pengesahanseperlunya;
b. Pengesahan oleh Rapat Kerja Nasional atas laporan Pengurus mengenai hal-halyang dimuat dalam ayat (2) huruf a pasal ini berarti Pengurus dibebaskan daritanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.
Panggilan rapat.Pasal11.
1. Panggilan Rapat Kerja Nasional dilakukan dengan surat tercatat danmencantumkan tempat, waktu, acara rapat dan hal-hal lain yang dianggap perlu olehPengurus, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum rapat diadakan.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan di tempat yang akan ditentukan Pengurus.3. Dalam hal mendesak, menurut penilaian Pengurus, jangka waktu tersebut
dalam ayat (1) pasal ini dapat dipersingkat menjadi sekurang-kurangnya 2 (dua)minggu.
4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretarisatau yang ditunjuk.
K U 0 rum.Pasal12.
1. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri/ diwakili lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah Pengurus Pusat, Lingkungan Kejaksaan, Wilayah danDaerah.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidakterpenuhi, maka Rapat Kerja Nasional ditunda sesuai dengan kebijakan Ketua RapatKerja Nasional. .
3. Dalam Rapat Kerja Nasional masing-masing anggota berhakmengeluarkan 1 (satu) suara.
Pasal13.
1. Keputusan Rapat sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untukmufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suar~terbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) danjumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. . .
3. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan rahasla dan tertuhs,kecuali Rapat menentukan lain.
4. Pemungutan suara tentang hal-hal lain dilakukan secara lisan.5. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sarna banyaknya,
maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.6. Setiap rapat dibuat Serita Acara Rapat yang ditandatangani .oleh Ket~a
Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagal SekretansRapat.
Rap a t k e r jan a s ion a I I u arb i a s a.Pasal14.
1. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa disingkat Rakernaslub dapat dilakukansewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Nasional Luar Biasa akan diatur lebihlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Rap a t k e r j a d a era h.Pasal15.
1. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda adalah Rapat Pengurus dalamLingkungan Kejaksaan Agung, Rapat Pengurus dalam wilayah yang bersangkutanyang meliputi Pengurus Wilayah setempat dengan Pengurus Daerah/Cabangsetempat.
2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Daerah akan diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga
8 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 9
BAB VIIPen 9 awas.
Pasal16.
1. Pengawas adalah organ Ikatan yang bertugas melakukan pengawasandan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu)
orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua.
Pen 9 a n 9 kat a n Pen 9 awas.Pasal17.
1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas.a.Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi
persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. Orang perseorangan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat
Pengawas, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapaimaksud dan tujuan Ikatan;
c. Tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Ikatan yangmenyebabkan kerugian bagi Ikatan,masyarakat atau Negara berdasarkan putusanpengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusantersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengangkatan Pengawas ditetapkan secara otomatis dan dapat diangkatkembali.
3. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannyadengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ikatanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau PelaksanaKegiatan Ikatan.
Pasal18.
Jabatan Pengawas berakhir apabila :1. Meninggal dunia;2. Mengundurkan diri;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan yangberlaku.
Tug a s dan w ewe nan 9 Pen 9 awas.Pasal19.
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Ikatan.
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindakuntuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk kegiatan
Ikatan;b. Memeriksa dokumen;c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; ataud. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;e. Membimbing, Mengarahkan pengurus dalam melaksanakan tugas
kepengurusannya:f. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam Ikatan;g. Memberi peringatan kepada Pengurus.
Rap a t Pen 9 awas.Pasal20.
1. Rapat Pengawas dapat diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun, Pengawasdapat juga mengadakan Rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaantertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pengurus Pusat.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang bertindakmewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secaralangsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)hari sebelum Rapat diadakan.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Ikatan atau di tempatkegiatan Ikatan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
10 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 11
Pasal21.
1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas Ikatan.2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dariPengawas yang hadir.
3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnyadalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
Kuorum dan pengambilank e put usa n rap a t Pen 9 awas.
Pasal22.
1. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tersebut di atastidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukanpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
5. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengawas.
Pasal23.
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sarna banyaknya, maka usulditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suaratertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal.hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak adakeberatan dari yang hadir. .
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlahsuara yang dikeluarkan. . .
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang dltandatangamoleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. .
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah dan menglkat tanpamengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ~engawas telah.diberitahusecara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenal usul yangdiajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7),mempunyai kekuatan yang sarna dengan keputusan yang diambil dengan sah dalamRapat Pengawas.
BAB VIIIPen 9 u r u s.Bagian Pertama
Susunan PengurusPasal24.
Ikatan ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :a. Pengurus Pusat;b. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung;c. Pengurus Wilayah;d. Pengurus Daerah.
Pen 9 a n 9 kat a n Pen 9 u r u s.Pasal25.
1. Pengangkatan Ketua Umum, Ketua, Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung,dan Ketua di setiap tingkat kepengurusan ditetapkan secara otomatis.
2. Pengurus lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum atau Ketuadi setiap tingkat Kepengurusan.
12 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 13
Bagian KeduaPengurus pusat.
Pasal26.4)
bentuk usaha;bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus Pusat;
1. Pengurus Pusat :a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Ikatan, yang terdiri dari
seorang Ketua Umum, seorang Ketua, 7 (tujuh) orang Wakil Ketua,seorang SekretarisUmum dan 3 (tiga) orang Sekretaris, seorangBendaharaUmumdan seorang Wakil Bendaharaatau lebih, dan beberapaorang Ketua Bidang serta anggota Bidang;
c. Ketua Umum Ikatanadalah IstriJaksaAgung, apabila Ketua Umumkarena sesuatuhal tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka diwakilioleh Ketua sebagai Pelaksana Tugas;
d. Apabila Ketua karena sesuatu hal tidak hadir atau berhalangan karena sebabapapun juga, maka Ketua Umum menetapkan penggantinya dengan menunjuksalah satu Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas;
e. Apabila Ketua Umum dan Ketua berhalangan tetap, maka Ketua Umummenetapkan penggantinya dengan menunjuk salah satu Wakil Ketua sebagaiPelaksana Tugas;
f. Apabila baik Ketua Umum maupun Ketua belum atau tidak menunjuk seorangWakil Ketua sebagai Pelaksana, maka Ikatan diwakili oleh 2 (dua) orang WakilKetua sebagai Pelaksana Tugas;
g. Apabila Sekretaris Umum karena sesuatu hal tidak hadir atau berhalangan karenasebab apapun juga, maka Ketua Umum menetapkan penggantinya denganmenunjuk salah satu Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas;
h. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanyamewakili Ikatandan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat,hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Ketua dan salah seorangWakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretarismewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Ikatan di dalam dan di luarPengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Ikatan baik mengenaipengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untukperbuatan :1) membeli,menjual,mengagunkanataumelepaskanhakatasbarangtidakbergerak;2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Ikatan;3) mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
i. Pengurus Pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan PengurusLingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
Bagian KeligaPengurus Iingkungan kejaksaan agung.
Pasal27.
1. Pada setiap bidang dan badan yang ada di Lingkungan KejaksaanAgung dibentuk Pengurus yang berkedudukan di Kejaksaan Agung. "
2. Pengurus LingkunganKejaksaanAgung adalah pelaksana kebljakan Ikatandi tingkat Kejaksaan Agung. .,. ,
3. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung dlbagl menurut bldang-bldangyang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung yang terdiri dari :a. Pengurus Bidang Pembinaan;b. Pengurus Bidang Intelijen;c. Pengurus Bidang Pidana Umum (Pidum);d. Pengurus Bidang Pidana Khusus (Pidsus);e. Pengurus Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun);f. Pengurus Bidang Pengawasan;g. Pengurus BadanPendidikandan Pelatihan. .
4. Khusus untuk Anggota yang merupakan perwakilan Kejaksaan dl luarnegeri termasuk sebagai anggota Ikatan Bidang Intelijen. ..
5. Pengurus masing-masing bidang dan badan dl Lmgk~nganKejaksaan Agung berwenang menjalankan urusan Ikatan pada tmgkatmasing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, melakukankoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang di~and~ng perlu dan ?ergunabagi kepentingan anggota untuk peningkatan profeslonahsme anggota dl dalamlingkungan kepengurusannya.
6. Bagi Anggota yang suaminya bertugas atau diperbantukandi Instansi lain secara otomatis mengikuti organisasi di tempat suaminyaditugaskan.
14 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 15
Bagian KeempatPen 9 u r u s w i I a yah.
PasaJ28.
1. Pada setiap Kejaksaan Tinggi dibentuk Pengurus Wilayah yan~berkedudukan di Ibukota propinsi.
2. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan Ikatan di tingkat KejaksaanTinggi dan selaku koordinator Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya.
3. PengurusWi/ayah terdiri dari seorang Ketua, seorangWakil Ketua, seorangSekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa ketua Bidangserta anggota Bidang.
4. Ketua Pengurus Wilayah adalah Isteri Kepala Kejaksaan Tinggi, apabi/aKepala Kejaksaan Tinggi dijabat seorang perempuan, maka yang menjadi KetuaPengurus Wilayah adalah Isteri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
5. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Ikatan pada tingkalpropinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupaundengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi denganPengurus Pus~t.
Bagian KelimaPen 9 u r u s d a era h.
PasaJ29.
1. Pada setiap Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dibentukPengurus Daerah/Cabang.
2. Pengurus Daerah/Cabang adalah pelaksana kebijakan Ikatan di tingkatKabupaten/Kota/Kecamatan yang bertugas melakukan koordinasi danmenyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingananggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalam daerahkepengurusannya.
3. Pengurus Daerah/Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua,seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih,dan beberapa Ketua Bidang serta anggota Bidang.
4. Ketua Pengurus Daerah/Cabang adalah Isteri Kepala Kejaksaan Negeri,apabila Kepala Kejaksaan Negeri dijabat seorang perempuan, maka yang menjadiKetua Pengurus Daerah/Cabang adalah Isteri Seksi/Sub Bagian/Pemeriksa yang se-
nior di Kejaksaan Negeri setempat. . .5. Pengurus Daerah/Cabang berwenang menjalankan urusan Ikatan dl tmgkat
Kabupaten/Kota/Kecamatan dan apabila berhubungan dan/~tau ber~enaan d.enganKabupaten/Kotal Kecamatan lain maupun dengan Instansl pada tlngk~t wllayah.Pengurus Daerah/Cabang harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lalnnya yangterkait dan Pengurus Wilayah.
6. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi padatingkat pusat, maka Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan Daerah tersebutharus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
BABIXPerne k a ran Pen 9 u r u s.
Pasal30.1. Pemekaran Pengurus dapat terjadi karena terbentuknya Bidang dan
Badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, KejaksaanNegerilCabang Kejaksaan Negeri.
2. Pemekaran Pengurus terjadi dengan sendirinya dengan terbentuknyaBidang dan Badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, KejaksaanNegeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Tingkat Kepengurusan sesuai dengan unit Kerja Pengurus Pusat.4. Hal-hal lain mengenai Pemekaran akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BABXKeuangan
PasaJ31,
1. Keuangan Ikatan terdiri dari :a. luran;b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;c. Perolehan lain yang tidak bertentangan denganAnggaran Dasar Ikatan. peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Perkumpulan ..2. Penghasilan lain yang diperoleh dengan sah dan t1dak bertentangan
dengan tujuan Ikatan. . .3. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januan sampal
dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
16 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 17
BABXILam ban g.
Pasal32.
Ikatan mempunyai lambang yang akan diatur dalamAnggaran RumahTanggaIkatan.
BABXIIPerubahan anggaran dasar
Pasal33.
1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat KerjaNasional yang dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlahanggota Ikatan dan Rapat Kerja Nasional dapat mengambil keputusan yang saha~abila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yangdlkeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional.
2. Apabila kuorumyang ditetapkan tidak tercapai, maka Rapat KerjaNasionaldiundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudahpengunduran waktu itu, kuorum tidak juga tercapai, maka Rapat Kerja Nasionalberwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlumengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengansah dalam Rapat Kerja Nasional.
BAB XIIIPen 9 gab u n 9 a n.
Pasal34.
1. Penggabungan Ikatan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu)atau lebih Ikatandengan Ikatan lain, dan mengakibatkan Ikatan yang menggabungkandiri menjadi bubar.
2. Penggabungan Ikatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan dengan memperhatikan:a. Ketidakmampuan Ikatan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Ikatan lain;b. Ikatan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis;
atauc. Ikatan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.3. Usul penggabungan Ikatan dapat disampaikan oleh Pengurus Pusat
kepada Rapat Kerja Nasional.
Pasal35.1. Penggabungan Ikatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Kerja Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) darijumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional.
2. Pengurus dari masing-masing Ikatan yang akan menggabungkan diri danakan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Ikatan yang akanmenggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari RapatKerja Nasional.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam aktapenggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Ikatan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasilpenggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Ikatandiikuti dengan perubahanAnggaran Dasaryang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka aktaperubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum danHak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri aktapenggabungan.
BABXIVPembubaran dan likuidasi.
Pasal36.
1. Ikatan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat KerjaNasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri/diwakili olehsekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Ikatan dan disetujuioleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkandengan sah dalam Rapat Kerja Nasional.
18 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 19
2. Apabila Ikatan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat,kecuali Rapat Kerja Nasional menentukan lain.
3. Apabila Ikatan dibubarkan, maka sisa kekayaan Ikatan penggunaannyaditentukan oleh Rapat Kerja Nasional.
BABXVAn 9 gar a n rum a h tan 9 9 a.
Pasal37.
1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar iniakan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangandengan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebutmerupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah olehRapat Kerja Nasional.
BABXVIPer a t u ran per a I i han.
Pasal38.
Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran dasar ini tetapberlaku hanya saja penamaannyadisesuaikandengan ketentuan perubahanAnggarandasar ini.
BAB XVIIK e ten t u a n pen u t u p.
Pasal39.
1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atauAnggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.
ANGGARAN RUMAH TANGGAIKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI
20 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
BABISTATUS IKATAN
Pasal1Ikatan ADHYAKSA DHARMAKARINI selanjutnya disingkat lAD adalah suatu
Ikatan istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunanpegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawaiKejaksaan yang mandiri, non politik dan tidak terikat pada organisasi politik manapun,mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomidan Pendidikan.
BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN IKATAN
Pasal2Ikatan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusian yaitu:
1. Menghimpun para istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istripensiunan pegawai Kejaksaan. pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, danjanda pegawai Kejaksaan, dalam 1 (satu) wadah Ikatan untuk memupuk danmempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaanantara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sertakesejahteraan segenap anggotanya;
2. Meningkatkan sumber daya para anggota dan keluarganya untuk mendukungtercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945;
3. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;4. Membantu pemerintah dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya
khususnya dalam lingkungan Kejaksaan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, cerdas, terampil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuranbangsa, budaya, sehingga mampu :
a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, peduli kepada sesama;b. Memberdayakan diri dan keluarganya serta mengembangkannya untuk
meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin.5. Meningkatkan profesionalisme anggota;6. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota;
AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 23
7. Meningkatkan pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi manusiayang bertaq~a kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, berkepribadianserta berbudr pekerti luhur.
8. Mel~k~kan ~egiatan untuk m~ningk~tkan keterampilan anggotanya.9. Menjalm kerjasama dengan p,hak lam untuk meningkatkan kepedulian sosial.
BAB IIIKEANGGOTAANBagian Pertama
STATUS ANGGOTAPasal3
1. Anggota Ikatan terdiri dari :a. Anggota biasa;b. Anggota luar biasa;c. Anggota kehormatan.
2. a. Anggota biasa yaitu istri pegawai Kejaksaan;b. Anggota luar biasa yaitu pegawai perempuan Kejaksaan;c. Ang~ota Kehormat~n yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan,
pe~slunan pegawar perempuan Kejaksaan, dan janda pegawaiKeJaksaan.
Bagian KeduaANGGOTA BIASA
Pasal41: Setiap istri pegawai Kejaksaan secara langsung menjadi anggota biasa
Ikatan dr tempat suami bertugas;2. SeluruhAnggota Biasa Ikatan harus tunduk dan taat padaAnggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga, peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan olehIkatan.
ANGGOTA LUAR BIASAPasal5
1. An~go.ta Luar Biasa ialah setiap pegawai perempuan Kejaksaan secaralangsung menjadl anggota luar biasa Ikatandi tempat dimana mereka bertugas'
2. Seluruh Anggota Luar Biasa Ikatan harus tunduk dan taat pada Angg~ran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Undang-Undang Kejaksaan, kode etik Kejaksaan,peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Ikatan.
ANGGOTA KEHORMATANPasal6
1. Anggota Kehormatan yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunanpegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan;
2. SeluruhAnggota Kehormatan Ikatan harus tunduk dan taat padaAnggaranDasar,Anggaran Rumah Tangga, peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkanoleh Ikatan.
Bagian KetigaBERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Pasal7Keanggotaan Ikatan berakhir karena :
1. Meninggal dunia;2. Suami tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;3. Tidak lagi menjadi istri pegawai Kejaksaan Republik Indonesia karena putusnya
perkawinan;4. Tidak lagi menjadi istri pensiunan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia karena
putusnya perkawinan;5. Menjadi anggota partai politik;6. Keluar sebagai pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;7. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan
ketentuan-ketentuan dalamAnggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Ikatan.
Bagian KeempatPEMBERHENTIAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA
A. PEMBERHENTIAN ANGGOTAPasal8
1. Pemberhentian keanggotaan meliputi :a. Pemberhentian sementara (schorsing);b. Pemberhentian tetap.
24 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 25
2. Anggota biasa dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara darikeanggotaan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung,Pengurus Wilayah atau Daerah/Cabang, karena melakukan salah satu atau lebihperbuatan di bawah ini :a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuanAnggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan yang sah dari Ikatan;b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama
baik Ikatan;c. Menyalahgunakan nama Ikatan untuk kepentingan pribadi.
3. Anggota biasa dapat dikenakan tindakan pemberhentian tetap darikeanggotaan oleh Pengurus Pusat, api;lbila anggota yang bersangkutan :a. Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;
b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan; atauc. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan.
B. TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTAPasal9
1. Apabila ada anggota Ikatan yang melakukan perbuatan pelanggaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di atas, maka Pengurus setempatmembentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ketua Pengurus, sekretaris dan 3 (tiga)anggota Pengurus setempat (yang selanjutnya disebut "Tim Pemeriksa").
2. Pemberhentian sementara baru dapat diusulkan oleh Pengurus setempatdimana anggota tercatat sebagai anggota Ikatan kepada Pengurus Pusat setelahterlebih dahulu Tim Pemeriksa mendengar keterangan dari anggota yangbersangkutan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri.
3. Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Tim Pemeriksamemanggil anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan.
4. Apabila menurut pendapat Tim Pemeriksa ternyata anggota yangbersangkutan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan perbuatanpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas, makaatas hasil Tim Pemeriksa, Pengurus setempat berwenang mengusulkanpemberhentian sementara terhadap anggota yang bersangkutan kepada PengurusPusat.
5. Apabila setelah dipanggil2 (dua) kali berturut-turut ternyata anggota yangbersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tert.ulisyang sah, maka Tim Pemeriksa dapat memeriksa kasus tersebut tanpa kehadlrananggota yang bersangkutan, dan selanjutnya Pengurus setempat dapat mengusulkankepada Pengurus Pusat untuk dilakukan pemberhentian sementara, apabila menurutpendapat Pengurus setempat anggota yang bersangkutan telah terbukti secara sahbersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (2) tersebut di atas.
6. Pengurus Pusat wajib memberitahukan kepada Pengurus setempat, sertaanggota yang bersangkutan atas keputusan yang diambil oleh Pengurus Pusatterhadap anggota yang bersangkutan.
7. Anggota yang dijatuhi pemberhentian sementara oleh Pengurus Pusatatas usul Pengurus setempat berhak mengajukan banding kepada Rapat KerjaNasional melalui Pengurus Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakputusan pemberhentian sementara diberitahukan dan/atau diterima anggota yangbersangkutan, dengan menyerahkan permohonan banding dan memori bandingsecara tertulis.
8. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan dan/~tauditerimanya putusan pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan t1dakmengajukan banding, maka dengan lewatnyawaktu tersebut putusan Pengurus Pusatyang berisi pemberhentian sementara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
9. Setelah diterimanya permohonan bandingdari anggota yang bersangkutan,maka Pengurus Pusat wajib mengagendakan pada saat mengadakan Rapat Ker!aNasional dimana dalam pemeriksaan banding bila dianggap perlu Rapat KerJaNasional 'dapat memanggil anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam sidangbanding dan melakukan pemeriksaan langsung. .,
10.Dalam pemeriksaan tingkat banding, Rapat Keqa Naslonal dapatmenjatuhkan putusan berupa :a. Membatalkan putusan pemberhentian sementara;b. Memperkuat putusan pemberhentian sementara tanpa perubahan apapun;c. Memperbaiki putusan pemberhentian sementara dengan perubahan-perubahan
tertentu atas jangka waktu pemberhentian sementara;d. Menjatuhkan pemberhentian tetap. . .
11.Apabila Rapat Kerja Nasional memutuskan anggota yang dlberhentlkansementara itu tidak bersalah, maka anggota yang bersangkutan sejak saat keputusanRapat Kerja Nasional tersebut kembali menjadi anggota Ikatan dan Rapat Kerja
26 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 27
Nasional wajib merehabilitasi anggota yang bersangkutan dengan Surat KeputusanPengurus Pusat.
12.Apabila anggota yang diberhentikan sementara itu berdasarkan keputusanRapat Kerja Nasional dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutandiberhentikan untuk seterusnya dari keanggotaan Ikatan. Atas dasar keputusan RapatKerja Nasional tersebut Pengurus Pusat membuat keputusan pemberhentian bagianggota yang bersangkutan.
13.Keputusan pemberhentian tersebutsegera dilaporkan oleh Pengurus Pusatkepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Pengurus setempat, dan anggotayang bersangkutan.
14.Selama dalam pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan tidakdiperkenankan mengikuti aktivitas Ikatan.
15.Segala ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota biasasebagaimana diuraikan di atas berlaku pula bagi tata cara pemberhentian anggotaluar biasa ataupun anggota kehormatan.
16.Tata cara tentang pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi yang belumdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat.
Bagian KelimaHAK-HAK ANGGOTA
Pasal 101. Anggota Biasa berhak untuk :
a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yangdiselenggarakan oleh Ikatan;b. Mengeluarkan pendapat dan saran;c. Mempunyai hak suara dalam Rapat;d. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus;Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Ikatan.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk :a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan;b, Mengeluarkan pendapat dan saran;c. Mempunyai hak suara dalam Rapat;Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Ikatan.
3, Anggota Kehormatan berhak untuk :a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan;b. Mengeluarkan pendapat dan saran.
Bagian KeenamKEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 111. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajib,an untuk : '.
a. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa, Negara d~n Pemen.ntah Indonesia,b. Menjunjung tinggi nama baik Ikatan, memahaml, mentaatl dan mengamalkan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan maupunketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan;
c. Ikut dalam kegiatan Ikatan; ..' .d. Memberikan sumbangan baik moril maupun mateml apablla Ik~tan med~tetrIU~an,e. Setiap anggota wajib untuk membayar iuran serta sumbangan lain yang leap an
oleh Ikatan.2. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh anggota maka anggota
dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimanatersebut dalam Pasal10 AnggaranRumahTanggaini
BABIVRAPAT KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
, Bagian PertamaRAPAT IKATAN
Pasal 12Rapat Ikatan terdiri dari :a. Rapat Kerja Nasional;b. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa;c, Rapat Kerja Daerah.
Bagian KeduaRAPAT KERJA NASIONAL
Pasal 131. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas merupakan RapatAnggota Ikatan yang
28 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 29
atau
mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Ikatan ini;. 2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam
3 (tlga) tahun;3. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat;
. 4. .Pengurus Pusat membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana RapatKerJa Naslonal untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional berdasarkan SuratKeputusan Pengurus Pusat;
5. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional bertanggung jawab dalampelaksanaa~ Rapat Kerja Nasional dan harus memberikan LaporanPertanggun9Jawaban atas hasil Rapat Kerja Nasional kepada Pengurus Pusatselambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat berlangsung;
6. Acara Rapat, bahan/materi Rapat, Petunjuk dan Tata CaraPenyelenggaraan Rapat, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambilkeputusan dalam Rakernas ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat;
7. Undang.an untuk menghadiri Rapat harus sudah dikirim oleh PengurusPusat kepa~a setlap anggota melalui Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung,Pengurus Wllayah dan Pengurus Daerah/Cabang selambat-Iambatnya 1 (satu) bulansebelum Rapat diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis denganmenyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat;
8. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah :a. Pengurus Pusat;b. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung;c. Pengurus Wilayah;d. Pengurus Daerah/Cabang.
9. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris'10.Rapat Ker~aNas~onalmengesahkan kuorum, acara dan tata tertib Rap~t;1~'.Rapat KerJaNaslonal adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) dan Jumlahanggota;12.Apa?ila dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional kuorum tidak tercapai,
maka Rapat dlundur selama 1 (satu) jam;. 13.Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yangdlpersyaratkan, Rapa~.Kerj~ Na~ionaldianggap sah dan dapat mengambil keputusan-kep~tusan yang sah, JlkadlsetuJuilebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yanghadlr;
14.Rapat Kerja Nasional membicarakan, membahas dan memberikankeputusan tentang :
a. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telahditetapkan;
b. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusatmengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa kepengurusannyaserta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuanganIkatan oleh Pengurus Pusat;
c. Usul-usul dari Pengurus Pusat, Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung, PengurusWilayah dan Pengurus Daerah/Cabang;
d. Menetapkangaris-garis besar rencana dan program kerja Ikatanyang akan datang;e. Menetapkan tempat penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional berikutnya;f. Pemberhentian anggota apabila dipandang perlu;g. Perubahan Anggaran Dasar apabila dipandang perlu;h. Pembubaran Ikatan apabila dianggap perlu;i. Hal-hal lain yang dianggap penting.
15.PanitiaRapat Kerja Nasional dapat mengundang orang-orang tertentu untukhadir dalam Rapat Kerja Nasional sebagai Peninjau;
16.Ketua Umum menjadi Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional/RapatKerja Nasional Luar Biasa.
Bagian KetigaRAPAT KERJA NASIONAL LUAR BIASA
Pasal 141. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa disingkat Rakernaslub dapat
diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak oleh :a. Pengurus Pusat setelahmendapat persetujuandari Rapat Pengurus Pusat;
b. Atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlahPengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang.
2. Undangan untuk menghadiri Rakernaslub harus sudah dikirim kepadasetiap anggota melalui Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayahdan Pengurus Daerah/Cabang selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelumRakernaslub diadakan. Undangan tersebut harus dibuat secara tertulis denganmenyebutkan tempat, waktu dan acara Rakernaslub.
3. Tema, acara, bahan/materi, Petunjuk dan Tata Cara, serta Tata Tertib
30 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 31
Penyelenggaraan Rakernaslub ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat.4. Ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan Rakernas berlaku pula untuk
penyelenggaraan Rakernaslub.
Bagian KeempatKEPUTUSAN 01 LUAR RAPAT KERJA NASIONAL DAN
RAPAT KERJA NASIONAL LUAR BIASAPasal 15
Dipersamakan dengan keputusan Rakernas dan/atau Rakernaslub adalahkeputusan yang diambil di luar Rakernas dan/atau Rakernaslub dengan syarat-syaratsebagai berikut : .a. P.e~~urusPusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya
dlklnm dengan surat tercatat dan/atau kurir kepada seluruh anggota IkatanmelaluiPengurus LingkunganKejaksaanAgung, PengurusWilayah dan PengurusDaerah/Cabang, disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya;
b. Para Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan/atauPengurus Daerah/Cabang wajib untuk mengedarkan rencana Keputusan tersebutsetelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat;
c. Para Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan/atauPengurus Daerah/Cabang wajib untuk mengumpulkan kernbali hasi/ keputusanters~but dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diedarkan dan menyerahkanHasll keputusan tersebut kepada Pengurus Pusat. Jika ada Pengurus yang tidakmemb~rika~ ~awabandalam waktu tersebut di atas, maka keputusan dianggaptelah dlsetuJUIoleh para Pengurus yang tidak memberikan jawaban;
d. Ke~utusan di luar Rakernas dan/atau Rakernaslub adalah sah, jika disetujui lebihdan 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah Perwakilan Ikatan;
e. Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan di luar Rakernas dan/atau~akernaslub ~ersebut kepada seluruh anggota Ikatan melalui PengurusLmgkungan KeJaksaanAgung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabangdal.am waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dar; Pengurus Lingkungan~eJaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang diterima.Jlka ternyata rencana keputusan di luar Rakernas/Rakernaslub tidak disetujui,maka hal itu harus diberitahukan kepada semua anggota Ikatan melalui Pengurus
Lingkungan KejaksaanAgung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang.
Bagian KelimaRAPAT KERJA DAERAH
Pasal 161. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda adalah Rapat Pengurus dalam
Lingkungan KejaksaanAgung dan Rapat Pengurus dalamwilayah yang bersangkutanyang meliputi Pengurus Wilayah setempat dengan Pengurus Daerah/Cabangsetempat;
2. Khusus Rapat Kerja Daerah di Lingkungan Kejaksaan Agung meliputiseluruh bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung, yangdiselenggarakan oleh Lingkungan Kejaksaan Agung;
3. Semua ketentuan dan syarat-syarat tentang penyelenggaraan Rapat KerjaDaerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah berlaku pula untukpenyelenggaraan Rapat Kerja Daerah di Lingkungan Kejaksaan Agung;
4. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Wi/ayah;5. PengurusWi/ayahdapat menunjuk dan/atau membentuk panitia pelaksana
Rapat Kerja Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wila~ah; .6. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah bertanggung jawab mengenal
pelaksanaan Rapat Kerja Daerah kepada Pengurus Wilayah selambat-Iambatnya 3(tiga) bulan setelah pelaksanaan Rakerda; .
7. Rakerda diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-Iambatnya 3 (tIga)bulan setelah Rakernas;
8. Rakerda dihadiri oleh wakil-waki/ Pengurus Wi/ayah, Pengurus Daerah/Cabang dalam Pengurus Wi/ayah yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu)Pengurus Daerah/Cabang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah/Cabang atau WakllPengurus Daerah/Cabang yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah/Cabang yangbersangkutan; .
9. Apabi/a dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Wllaya~yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Rakerda,maka Pengurus Pusat membenperpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan. Apabila dalam tenggang waktuperpanjangan tersebut Rakerda belum juga di/aksanakan, maka Pengurus Pusatberhak menunjuk pelaksana tugas Pengurus, yang dalam jangka waktu 2 (dua) bulanharus menyelenggarakan Rakerda;
10.Undangan untuk menghadiri Rakerda harus sudah disampaikan oleh
32 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 33
Pengurus Wilayah kepada setiap Pengurus yang termasuk wilayah kepengurusannyaselambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rakerda dilangsungkan. Undangan tersebutharus dibuat s.ecaratertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rakerda;
11.Setlap Pengurus yang termasuk dalam wilayah kepengurusan yangbersa~gkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat sertamengajukan usul dan memberikan suara'. 12.Rakerda adalah sah apabila dih~diri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruhjuml~.hPe~guru~ ~ang.ada d~lam Wilayah yang bersangkutan dan keputusan adalahs~h jlka disetujul leblh dan 1/2 (satu per dua)dari seluruh jumlah suara yangdlkeluarkan secara sah;
13.Apabil~dalam pembukaan Rakerda, kuorum yang ditetapkan tidak tercapai,maka Rakerda ?Iundur selar:na 1 (satu) jam; dan apabila sesudah pengunduran itukuorum belum juga tercapal, maka Rakerda dianggap sah dan dapat mengambilkeputusan yang sah;
~4:Dalam Rakerda akan dibicarakandan diputuskan tentang :a. Penllalan atas pertanggungjawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah dan
Pengurus Daerah/Cabang mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selamakepengurusannya serta pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh PengurusWllayah dan Pengurus Daerah/Cabang;
b. Rencana dan program kerja untuk wilayahnya yang merupakan penjabaranrencana dan program kerja Ikatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
c. ~sul-usul Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang, serta hal-hal ya~gdlanggap penting.
.15.Pengurus Wilayah dapat mengundang Pengurus Pusat serta orang-orangyang dlpandang perlu untuk hadir dalam Rakerda.
KUORUM RAPAT KERJA DAERAHPasal 17
1. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.2. .~p~bila musya~arah untuk mufakat sebagaimana dimaksud d~lam ayat
(1) pasal Inl t1dak tercapal, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara~erbanyakberdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) darijumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
3. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknyamaka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. '
4. Setiap Rapat dibuat Serita Acara Rapat yang ditandatangani oleh KetuaRapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai SekretarisRapat.
5. Rapat dapat juga mengambilkeputusan yang sah dan mengikat tanpamengadakan Rapat Kerja Daerah, dengan ketentuan semua Pengurus Wilayah danPengurus Daerah/Cabang telah diberitahu secara tertulis dan semua PengurusWilayah dan Pengurus Daerah/Cabang memberikan persetujuan mengenai usul yangdiajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.
BABVPENGANGKATAN PENGAWAS
Pasal 181. Pengangkatan Pengawas dilakukan secara otomatis oleh. Ketua
Pengawas.2. Ketua Pengawas adalah Jaksa Agung.3. Anggota Pengawas adalah Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda,
Para Kepala Kejaksaan Tinggi, dan para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang.4. Jabatan Pengawas juga dapat berakhir karena masa jabatan sebagai
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala KejaksaanTinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang berakhir.
5. Dalam hal jabatan anggota Pengawas kosong, maka dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Ketua Pengawasmengadakan Rapat Pengawas untuk mengisi kekosongan itu.
6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pengurus Pusat,Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengangkat Pengawas baru;
BABVISUSUNAN KEPENGURUSAN
Pasal 191. Susunan kepengurusan Ikatan meliputi :
a. Pengurus Pusat;b. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung;c. Pengurus Wilayah;d. Pengurus Daerah/Cabang.
34 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 35
WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABPENGURUS PUSAT
Pasal231. Wewenang Pengurus Pusat :a. Ketua Umum sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, menambah, mengurangi
dan merubah susunan anggota Pengurus Pusat dalam masa kepengurusannyadengan memperhatikan saran dan pendapat Pengurus Pusat serta ketentuan
Bagian KetigaPENGURUS PUSAT
Pasal221. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;2. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Ikatan, yang terdiri dari
seorang Ketua Umum, seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorangSekretaris Umum dan beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum danseorang Wakil Bendahara atau lebih, dan beberapa Ketua Bidang serta anggotaBidang;
3. Ketua Umum Ikatan adalah Istri JaksaAgung, apabila Ketua Umum karenasesuatu hal berhalangan atau tidak ada di tempat karena sebab apapun juga, makadiganti oleh Ketua sebagai Pelaksana Tugas;
Bagian KeduaPERGANTIAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
Pasal211. Pergantian Ketua Umum dan Ketua berlaku secara otomatis;2. Pergantian Pengurus Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum;3. Pergantian Pengurus di setiap tingkat kepengurusan ditetapkan oleh Ketua;4. Pergantian Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkat kepengurusan diikuti
dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatanganioleh Ketua yang lama dan Ketua yang baru disertai dengan memoripertanggungjawaban;
5. Serah terima Ketua Pengurus di setiap tingkat kepengurusan dituangkandalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua yang lama dan Ketua yang baruserta disaksikan/disahkan oleh Ketua Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
37AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
2. Dalam Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus untuk masing-masing bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung yangberkedudukan di Kejaksaan Agung;
3. Setiap Kejaksaan Tinggi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukandi Ibukota Propinsi;
4. Setiap Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dibentukPengurus Daerah atau Cabang, berkedudukan di Kabupaten/Kota/Kecamatan;
Bagian PertamaPENGANGKATAN PENGURUS
Pasal201. Ketua Umum, Ketua, Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung, dan Ketua di
setiap tingkat kepengurusan ditetapkan secara otomatis;2. Ketua Umum adalah Istri Jaksa Agung Republik Indonesia;3. Ketua adalah Istri Wakil Jaksa Agung;4. Ketua pada unsur Pelaksana Pengurus setempat adalah Istri Pimpinan
Kejaksaan setempat dan disahkan oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya;5. Bagi Anggota Luar Biasa yang akan dipilih sebagai Pengurus ditetapkan
oleh Ketua Umum atas usul dari Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung atau KetuaWilayah setempat atau Ketua setingkat diatasnya dan harus mendapat persetujuantertulis terlebih dahulu dari atasannya langsung.
6. Bagi Anggota Kehormatan yang akan dipilih sebagai Pengurus ditetapkanoleh Ketua Umum atas usul dari Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung atau KetuaWilayah atau Ketua setingkat diatasnya.
7. Penguruslainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum atau Ketuadi setiap tingkat Kepengurusan;
8. Pelantikan Ketua pada unsur Pelaksana pada semua tingkatan ditetapkanoleh Ketua Pengurus 1 (satu) tingkat di .atasnya;
9. Pelantikan Pengurus pada unsur Pelaksana pada semua tingkatanditetapkan oleh Ketua Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya hanya 1 (satu) kali dalammasa bhakti setelah melaksanakan Rakernas/Rakerda;
10. Masa jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun, kecuali Ketua Umum, Ketua,Ketua Lingkungan KejaksaanAgung, KetuaWilayah, Ketua Daerah/Cabang dan Ketualain di setiap tingkat kepengurusan.
11. Hal-hal lain mengenai pengangkatan anggota sebagai Pengurus akandiatur lebih lanjut dalam Peraturan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (lAD).36 AD/ART IkatanAdhyaksa Dharmakarini
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan;b. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan, Pengurus Pusat memperoleh 10%
(s~puluh persen) dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus LingkunganKejaksaan Agung, Pengurus Wi/ayah dan Pengurus Daerah/Cabang;
c. Membentuk susunan Pengurus dalam Lingkungan Kepengurusannya;d. Pengurus Pusat mengkoordinir seluruh Pengurus Ikatan;e. Memba~tu menyelesa!kan masalah yang terjadi di dalam Ikatan baik yang terjadi
dalam Llngkungan Kejaksaan Agung, Wilayah maupun Daerah/Cabang denganmemberikan saran dan pendapat.
2. Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah :a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luarRakernas dan Rakernaslub, dan Keputusan Rapat Pengurus;
b. Menyampaikan keputusan Rakernas atau Rakernaslub, serta Keputusan di luar~akernas dan .Rakernaslub tersebut kepada semua anggota melalui PengurusLlngkungan KejaksaanAgung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang'
c. Melaksanakan kebijakan Ikatan; ,d. Mengadakan Rapat berupa Rapat Pimpinan, Rapat Pengurus Inti, dan Rapat
Pengu.rusLengkap dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;e. Memblna dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota
Ikatan;f. Me~upuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota;g. ~enlngkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan
Ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangkameningkatkan profesionalisme anggota; •
h. Memberhentikan sementara keanggotaananggota berdasarkan keputusanPengurus Pusat; .
i. Memberitahukan keputusan Pemberhentian Sementara yang diambil olehPengurus Pusat kepada Pengurus setempat dan anggota yang bersangkutan;
j. Menyebarluaskan informasi kepada para anggota.3. Tanggung Jawab Pengurus Pusat :
a. Ketua Umum bertanggung jawab pada Rakernas dan/atau Rakernaslub;b. Menga~akan Rapat Pengurus dalam rangka pelaksanaan tugasnya;c. Memenksa laporan dari Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus
Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang tentang semua kegiatan dan keadaanIkatan di bawah kepengurusannya;
d. Membina Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah danPengurus Daerah/Cabang;
e. Memberikan peringatan kepada Pengurus yang melanggar Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan yang berlaku dan yang tidakmelaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
RAPAT PENGURUSPasal24
1. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabi/a dianggap perlu oleh KetuaUmum atau apabila diminta oleh seorang Ketua bersama-sama dengan seoranganggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertuliskepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Umum dengan menyebutkan hal-hal yangakan dibicarakan;
2. Rapat Pimpinan adalah rapat antara Ketua Umum, Ketua dan para WakilKetua;
3. Rapat Pengurus adalah pertemuan periodik antara pimpinan dan anggotaPengurus dalam tingkatannya untuk menyusun rencana dan program kerja sertakegiatannya sesuai dengan kebijakan Ikatan yang telah ditetapkan serta mengevaluasipelaksanaan program kerja, membahas dan menyelesaikan permasalahan;
4. Rapat Inti adalah rapat antara Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendaharadan para Ketua Bidang;
5. Rapat Pengurus Lengkap adalah pertemuan periodik antara seluruhanggota Pengurus untuk :a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan yang terdahulu, sejauh
mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan;b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Rapat Kerja Nasional terakhir;c. Mengesahkan perubahanAnggaran RumahTanggaatau Peraturan Ikatan (apabila
dianggap perlu);d. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambi/ keputusan dalam Rakernas.
6. Atas prakarsa Ketua Umum dapat diselenggarakan rapat denganPengawas.
38 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 39
--------------------------------------------------------------
KUORUM RAPAT PENGURUSPasal25
1. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suaraterbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) darijumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
3. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sarna banyaknya,maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
4. Setiap Rapat dibuat Serita Acara Rapat yang ditandatangani oleh KetuaRapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai SekretarisRapat.
5. Rapat dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpamengadakan Rapat Pengurus Pusat, dengan ketentuan semua Pengurus telahdiberitahu secara tertulis dan semua Pengurus memberikan persetujuan mengenaiusul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.
Bagian KeempatPENGURUS L1NGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG
Pasal261. Pada setiap bidangJan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan
Agung dibentuk Pengurus yang berkedudukan di Kejaksaan Agung;, 2.. Pada Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus menurut masing-
maslng Bldang dan badan yaitu Pembinaan, Intelejen, Pidana Umum (Pidum),Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan,serta Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Pengurus masing-masing Lingkungan KejaksaanAgung terdiri dari seorangKetua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara ataulebih, dan beberapa Ketua Bidang serta anggota Bidang;
4. Ketua Pengurus masing-masing bidang dan badan di LingkunganKejaksaan Agungadalah Istri para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikandan Pelatihan, apabila salah satu Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan Pendidikandan Pelatihan dijabat seorang perempuan, maka yang menjadi Ketua Pengurus adalahIstri Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Isteri Sekretaris Kepala Sadan Pendidikandan Pelatihan ;
5. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus dilantik oleh KetuaUmum;
6. Masa jabatan Pengurus di Lingkungan Kejaksaan Agung adalah sarnadengan masa jabatan Pengurus Pusat.
7. Para anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilihkembali.
WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABPENGURUS L1NGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG
Pasal271. Wewenang Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung :
a. Menjalankan urusan Ikatan pada tingkat masing-masing bidang dan badan diLingkungan Kejaksaan Agung, .
b. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingananggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalam lingkupkepengurusannya;
c. Menerima iuran anggota;d. Membentuk susunan Pengurus dalam Lingkungan Kepengurusannya;e. Ketua Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung sewaktu-waktu berhak untuk
mengganti, menambah, mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurusdalam Lingkungan kepengurusannya selama masa kepengurusannya denganmemperhatikan saran dan pendapat dari Ketua Umum serta ketentuan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan.
2. Tugas dan kewajiban Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung adalah :a. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, selalu
menjaga keluhuran dan martabat jabatannya;b. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luarRakernas dan Pengurus Pusat;
c. Melaksanakan kebijakan Ikatandi tingkatlLingkungan KejaksaanAgung dan selakukoordinator Pengurus dalam masing-masing bidang kepengurusannya;
d. Mengadakan rapat dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;e. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat
Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Ikatan.
40 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 41
f. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang diterimaPengurus Lingkungan Kejaksaan Agung kepada Pengurus Pusat;
g. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggotayang berada di bawah kepengurusannya masing-masing;
h. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota;i. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangkameningkatkan profesionalisme anggota;
j. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi Ikatan,peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasionalmaka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
k. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada paraanggota dalam Lingkungannya.
3. Tanggung Jawab Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung:a. Ketua Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung bertanggungjawab pada Pengurus
Pusat;b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Daerah pada akhir masa
jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentangsemua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya.
Bagian KelimaPENGURUS WILAYAH
Pasal281. Pada setiap Kejaksaan Tinggi dibentuk Pengurus Wilayah yang
berkedudukan di Kejaksaan Tinggi;2. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus dilantik oleh Ketua
Umum;3. Masa jabatan anggota Pengurus Wilayah adalah sama dengan masa
jabatan Pengurus Pusat.4. Para anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih
kembali;5. Ketua Pengurus Wilayah berhak untuk membentuk susunan Pengurus
wilayah.
WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABPENGURUS WILAYAH
Pasal291. Wewenang Pengurus Wilayah :
a. Menjalankan urusan Ikatan pada masing-masing k~pengurusan~ya;b. Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan keglatan yang dlpandang I~erlu
dan berg una bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesiona Ismeanggota di dalam lingkungan kepengurusannya;
c. Menerima iuran anggota;d. Membentuk susuhan Pengurus dalam lingkungan kepengurusannya; b he. Ketua Pengurus Wilayah sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, ~enam a ,
mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurus dalam Img.kungankepengurusannya selama masa kepengurusannya dengan memperhatlkan sa-ran dan pendapat dari Ketua Umum serta ketentuanAnggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Ikatan; .
f. Pengurus Wilayah mengkoordinir Pengurus Daerah dalam wllayahkepengurusannya.
2. Tugas dan kewajiban Pengurus Wilaya~ adalah : .a. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Wllayah, selalu menJaga keluhuran
dan martabat jabatannya;b. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggd~
serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub dan Keputusan I
luar Rakernas;c. Melaksanakan kebijakan Ikatan;d. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan
pelanggaran terhadap peraturan Ikatan; ,e. Melaksanakan keputusan-keputusan Rakernas, Rakernaslub, Keputusan dl luar
Rakernas, dan Pengurus Pusat;f. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat
Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Ikatan. . .g. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang dltenma
Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat; . .h. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang dltenma oleh
Pengurus Wilayah dari Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat;i. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota
yang berada di bawah kepengurusannya masing-masing;
42 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 43
j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota;k. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangkameningkatkan profesionalisme anggota;
I. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi Ikatan,peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasionalmaka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
m. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada paraanggota baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah;
3. Tanggung Jawab Pengurus Wilayah :a. Ketua Pengurus Wilayah bertanggung jawab pada Pengurus Pusat;b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Daerah pada akhir masa
jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawabankeuangan;c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali da/am 1
(satu) tahun kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentangsemua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya;
d. Mengadakan Rapat Pengurus Wilayah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;e. Mengadakan Rapat gabungan Pengurus Wilayah dengan Pengurus Daerah,
diadakan sekurangnya sekali dalam setahun untuk membahas laporan tahunankegiatan Pengurus Daerah dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Rapat dapatjuga diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satuper dua) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah yang memberitahukankehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengurus Wilayah.
Bagian KeenamPENGURUS DAERAH/CABANG
Pasal301. Pada setiap Kejaksaan NegerilCabang Kejaksaan Negeri dibentuk
Pengurus Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri setempat;2. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus dilantik oleh Ketua
Wi/ayah;3. Masa jabatan anggota Pengurus di daerah adalah sama dengan masa
jabatan Pengurus Pusat;4. Para anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih
kembali;
WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABPENGURUS DAERAH/CABANG
Pasal31
1. Wewenang Pengurus Daerah/Cabang :a. Menjalankan urusan Ikatan pada masing-masing kepengurusannya;b. Berhak untuk membentuk susunan Pengurus Daerah/Cabang yang berada di
bawah Kepengurusannya;c. Ketua Pengurus Daerah berhak mengangkat para anggota Pengurus Daerahl
Cabang dalam lingkup kepengurusannya; .d. Menerima iuran;e. Ketua Pengurus Daerah/Cabang sewaktu-waktu berhak untuk mengganti,
menambah, mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurus Daerah dalammasa kepengurusannya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari KetuaWilayah.
2. Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah/Cabang adalah :a. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah/Cabang harus selalu menjaga
keluhuran dan martabat jabatannya;b. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luarRakernas, dan Rapat Kerja Daerah;
c. Melaksanakan kebijakan Ikatan;d. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan
pelanggaran terhadap peraturan Ikatan;e. Melaksanakan keputusan-keputusan Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar
Rakernas, Pengurus Pusat, dan Pengurus Wilayah;f. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat
Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Ikatan.g. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang diterima
Pengurus Daerah/Cabang kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;h. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota
yang berada di bawah kepengurusannya masing-masing;i. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota;j. Meningkatkan i1mu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangkameningkatkan profesionalisme anggota;
44 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 45
k. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada paraanggota;
I. Me~yelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi Ikatan,penlngkatanprofesionalismeanggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasionalmaka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
m. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingananggota di Daerah untuk peningkatan dan profesionalisme anggota denganketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan PengurusDaerah/Cabang lain dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah;
n. Membantu Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah untuk menyebarluaskaninformasi kepada anggota;
3. Tanggung Jawab Pengurus Daerah/Cabang :a. Ketua Pengurus Daerah/Cabang bertanggung jawab pada Pengurus wilayah;b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Daerah pada akhir masa
jabatannya termasuk didalamnya perhitungandan pertanggungjawabankeuangan;c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun kepada atau setiapwaktu yang diminta oleh PengurusWilayah tentangsemua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya;
d. Mengadakan Rapat Pengurus dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
BAB VIIKEKAYAANPasal32
1. Kekayaan Ikatan bersumber dari :a. luran anggota;b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;c. Perolehan lain yang tidak bertentangan denganAnggaran Dasar Ikatan, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Ikatan.2. Ketentuan tentang uang iuran bulanan ditetapkan oleh Rapat Pengurus
Pusat;3. Ketentuan tentang usaha yang sah dan halal serta sumbangan yang tidak
mengikat diputuskan oleh Pengurus Pusat;4. Tahun buku Ikatan dimulai pada tanggal1 (satu) Januari sampai dengan
31 (tiga puluh satu) Desember.
BAB VIIIPEMEKARAN WILAYAH
Pasal331. Pemekaran Pengurus terjadi dengan sendirinya dengan terbentuknya
Bidang dan Badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, KejaksaanNegeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
2. Apabila terjadi pemekaran, maka Pengurus Lingkungan dan Wilayahyang bersangkutanwajib memberitahukandan mengusulkan kepada Pengurus Pusat.
BABIXLAMBANG IKATAN
Pasal34Ikatan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga
menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang ada terdiri dari :1. Vandel Ikatan;2. Lencana Ikatan;3. Mars Ikatan;4. Pakaian seragam Ikatan.
BABXPENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal351. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah oleh
Rapat Kerja Nasional atau Rapat Kerja Nasional Luar Biasa, yang dihadiri olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah perwakilan Ikatan dan Rapat KerjaNasional dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalamRapat Kerja Nasional;
2. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasionaltdiundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudahpengunduran waktu itu, kuorum tidak juga tercapai, maka Rapat Kerja Nasionalberwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlumengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
46 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 47
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengarsah dalam Rapat Kerja Nasional;
3. Hal-hal lain yang tidak dan belum cukup diatur dalam Anggaran RumatTangga ini, akan diatur dan ditentukan dalam Peraturan Ikatan yang ditentukan dalarrRapat Pengurus Pusat;
4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Rapa1Kerja Nasional.
Ditetapkan diPada tanggalPimpinan Rapat
~Ibu Asminar Basrief AriefKetua Umum
48-
Cianjur13 Desember 2007
Ibu Susilaningtyas Bambang WaluyoSekretaris Umum
AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini