ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA MAPAPTRI · Anggota Kehormatan Pasal 11 ... Dengan warna dasar...
Transcript of ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA MAPAPTRI · Anggota Kehormatan Pasal 11 ... Dengan warna dasar...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAPAPTRI
M A P A P T R I Mahasiswa Pecinta Alam Pariwisata Trisakti
Jakarta 1 April 2012
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Mahasiswa Pecinta Alam Pariwisata Trisakti yang merupakan perubahan dari
Mahasiswa Pecinta Alam Akademi Pariwisata Trisakti yang disingkat menjadi Mapaptri
Pasal 2
Mahasiswa Pecinta Alam Pariwisata Trisakti yang disingkat menjadi Mapaptri diresmikan pada tanggal 30
Oktober 1993 oleh Direktur Akademi Pariwisata Trisakti sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa Akademi
Pariwisata Trisakti untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut diatas sesuai dengan bukti
Piagam No… yang diberikan kepada Mapaptri dan ditandatangani oleh Direktur Akademi Pariwisata
Trisakti. Mahasiswa Pecinta Alam Pariwisata Trisakti disingkat Mapaptri, disahkan kembali pada
tanggal…. Oleh Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Sekretariat Mapaptri bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jalan IKPN, Tanah Kusir –
Bintaro, Jakarta Selatan – 12330
Pasal 4
Mapaptri berkedudukan sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti,
Jakarta
BAB II
AZAS, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 5
Mapaptri adalah organisasi yang berazaskan kekeluargaan serta berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 6
Mapaptri bertujuan :
1. Memelihara dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia
2. Menghimpun dan mempererat tali persaudaraan di kalangan Mapaptri, pecinta alam lain dan
masyarakat
3. Memperkenalkan Pariwisata Indonesia kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Pasal 7
Mapaptri berusaha :
1. Membina dan meningkatkan kemampuan Mapaptri untuk menjadi insan yang berpengetahuan,
terampil, berbudi luhur dan tanggap terhadap lingkungan serta sadar akan kewajibannya sebagai
Pecinta Alam.
2. Ikut mengembangkan dan melestarikan pariwisata yang ada di Indonesia dan memperkenalkan
kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
3. Menjalin kerjasama dan mempererat hubungan dengan sesama pecinta alam lain dan masyarakat
umum
4. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggota Mapaptri dalam usahanya untuk mengembangkan
minat dan bakat serta keterampilan para anggotanya
BAB III
BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI
Pasal 8
Mapaptri berbentuk sebagai satu wadah Unit Kegiatan Mahasiswa dibawah naungan Sekolah Tinggi
Pariwisata Trisakti
Pasal 9
Mapaptri adalah organisasi Pecinta Alam yang bersifat sosial
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota Mapaptri terdiri dari :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan
Pasal 11
Anggota Biasa adalah mereka yang telah dilantik melalui prosedur yang berlaku dan masih berstatus
sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Pasal 12
Anggota Luar Biasa adalah Anggota Biasa Mapaptri yang telah dinyatakan lulus dari Sekolah Tinggi
Pariwisata Trisakti
Pasal 13
Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa bagi Mapaptri
BAB V
JANJI DAN ATRIBUT
Pasal 14
Janji Mapaptri berbunyi :
Demi cinta dan kehormatanku, aku berjanji :
1. Melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tanah Air dan Pancasila
2. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
3. Menjunjung tinggi nama baik Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada umumnya dan Mapaptri pada
khususnya.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
4. Berjiwa ksatria, Pancasilais sejati dan rela berkorban demi kebenaran
5. Berperilaku sopan terhadap sesama makhluk hidup, bersikap setia kawan dan rasa persaudaraan yang
tinggi kepada seluruh anggota Mapaptri dan sesama pecinta alam.
Pasal 15
Atribut Mapaptri terdiri dari :
1. Slayer
2. Lencana
3. Pakaian Dinas Upacara
4. pakaian Dinas Lapangan
5. Badge
6. Nomor Anggota
7. Tulisan Mapaptri
Yang wajib digunakan oleh seluruh anggota Mapaptri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 16
Struktur organisasi Mapaptri terdiri dari :
1. Badan Pelindung
2. Badan Pembina
3. Badan Pengurus Harian
Pasal 17
Badan Pelindung adalah Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 18
Badan Pembina Mapaptri adalah Anggota Luar Biasa Mapaptri yang bertugas membina, mengawasi dan
menjadi penasehat bagi Badan Pengurus Harian Mapaptri. Ketua Badan Pembina dipilih dalam
Musyawarah Mapaptri. Ketua Badan Pembina Mapaptri berhak dan wajib untuk memilih 2 (dua) orang
anggotanya. Masa jabatan dari Badan Pembina Mapaptri adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali
maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
Pasal 19
Badan Pengurus Harian Mapaptri adalah Ketua Umum Mapaptri, Wakil Ketua Umum beserta stafnya
yang merupakan penggerak, pelaksana serta pengurus organisasi yang bersifat aktif. Badan Pengurus
Harian Mapaptri terdiri dari mereka yang aktif sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
Masa jabatan dari Badan Pengurus Harian Mapaptri adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali
maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dipilih dalam Musyawarah
Mapaptri dan hanya dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sedangkan staff Badan Pengurus Harian
Mapaptri dipilih oleh Ketua Umum Mapaptri.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 20
Sumber Keuangan Mapaptri adalah :
1. Dana Kegiatan Mahasiswa
2. Iuran Bulanan Anggota
3. Sumbangan atau bantuan-bantuan lain yang tidak merugikan atau mengikat salah satu pihak
4. Donatur
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB VIII
PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 21
Kepemimpinan Mapaptri terletak pada mereka yang duduk dalam Badan Pengurus Harian Mapaptri
BAB IX
MUSYAWARAH
Pasal 22
1. Musyawarah Mapaptri merupakan forum tertinggi yang diadakan dilingkungan Mapaptri
2. Musyawarah Mapaptri dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
3. Musyawarah Istimewa Mapaptri dapat diadakan apabila terjadi hal-hal yang mendesak
BAB X
KEPUTUSAN
Pasal 23
Keputusan adalah sesuatu yang dihasilkan atau diputuskan dalam satu Musyawarah atau rapat untuk
ditindaklanjuti
BAB XI
LAMBANG DAN BENDERA MAPAPTRI
Pasal 24
Lambang Mapaptri adalah tulisan Mapaptri yang berwarna hitan dengan logo Sekolah Tinggi Pariwisata
Trisakti berwarna oranye dibawahnya dan sepasag Jejak Tapak Kaki berwarna hitam disamping kiri dan
kanan bawah logo Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 25
Bendera Mapaptri terdiri dari :
1. Bendera Mapaptri berukuran 2 x 3 meter
2. Bendera Mapaptri berukuran 1 x 2 meter
Dengan warna dasar biru tua dengan lambang Mapaptri ditengahnya.
BAB XII
PEMBUBARAN MAPAPTRI
Pasal 26
1. Mapaptri dapat dibubarkan dengan keputusan Musyawarah Istimewa Mapaptri yang diadakan khusus
untuk itu.
2. Usulan pembubaran Mapaptri dapat diterima oleh Badan Pengurus Harian Mapaptri apabila disetujui
oleh ¾ dari jumlah anggota Mapaptri
3. Apabila terjadi pembubaran organisasi, maka seluruh peralatan dan perlengkapan yang diperoleh dari
Dana Kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti harus diserahkan kembali kepada Sekolah
Tinggi Pariwisata Trisakti.
BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERATURAN MAPAPTRI
DAN JANGKA WAKTU PERUBAHAN
Pasal 27
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri dapat mengalami perubahan
sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku
Pasal 28
Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila disetujui oleh Musyawarah Istimewa Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 29
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri dapat dilakukan
minimal dalam 5 (lima) tahun
BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 30
Apabila Mapaptri telah dibubarkan keberadaannya dan kemudian muncul organisasi lain yang kurang
lebih memiliki lingkup kegiatan yang sama dengan Mapaptri, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta Peraturan Mapaptri ini tidak dapat digunakan kembalai dengan pengurangan atau
penambahan didalamnya.
Pasal 31
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
atau Peraturan Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Syarat untuk menjadi Calon Anggota Mapaptri :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
2. Mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran Calon Anggota Mapaptri
3. Mengikuti latihan fisik dan tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Panitia
Pendidikan Dasar Mapaptri
4. Mematuhi, menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta Peraturan Mapaptri
5. Mendahulukan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi
6. Mengikuti Pendidikan Dasar Mapaptri baik teori maupun praktek yang
diselenggarakan oeleh Panitia Pendidikan Dasar Mapaptri
7. Bersedia mengikuti semua ketentuan dan peraturan Pendidikan Dasar Mapaptri
yang berlaku
8. Tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar Peraturan Hukum dan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
Pasal 2
Hak dan Kewajiban Calon Anggota Mapaptri
Ayat 1. Kewajiban Calon Anggota Mapaptri
a. Melaksanakan semua persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Mapaptri
b. Menjunjung tinggi nama baik Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan Mapaptri
Ayat 2. Hak Calon Anggota Mapaptri
a. Mendapatkan pembinaan dari Panitia Pendidikan Dasar Mapaptri
b. Mengikuti Pendidikan Dasar Mapaptri baik teori maupun praktek yang
diselenggarakan oleh Panitia Pendidikan Dasar Mapaptri
c. Mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 3
Anggota Biasa Mapaptri adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dari Pendidikan
Dasar Mapaptri yang ditandai dengan pemberian Nomor Anggota dan Slayer
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Anggota Biasa Mapaptri
Ayat 1. Kewajiban Anggota Biasa Mapaptri :
a. Aktif dalam setiap kegiatan Mapaptri
b. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta Peraturan Mapaptri
c. Mendahulukan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi
d. Menjunjung tinggi nama baik Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan Mapaptri
e. Membayar iuran bulanan yang periode dan besarnya ditentukan oleh
Badan Pengurus Harian Mapaptri
f. Berperan aktif dalam Badan Pengurus Harian Mapaptri
Ayat 2. Hak Anggota Biasa Mapaptri :
a. Mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan Mapaptri, selama memenuhi
ketentuan yang berlaku
b. Berhak memilih dan dipilih sebagai Badan Pengurus Harian Mapaptri
c. Memberikan pendapat dan saran mengenai semua hal yang menyangkut
Mapaptri
d. Mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku
Pasal 5
Anggota Luar Biasa Mapaptri adalah Anggota Biasa Mapaptri yang telah dinyatakan
lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 6
Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa Mapaptri
Ayat 1. Kewajiban Anggota Luar Biasa Mapaptri :
a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta Peraturan Mapaptri
b. Mendahulukan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi
c. Menjunjung tinggi nama baik Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan Mapaptri
d. Memberikan bantuan kepada Mapaptri baik moril, materil, tenaga dan
pikiran apabila dibutuhkan
Ayat 2. Hak Anggota Luar Biasa Mapaptri :
a. Mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan Mapaptri selama memenuhi
ketentuan yang berlaku
b. Memilih dan dipilih sebagai Badan Pembina Mapaptri
c. Memberikan pendapat dan saran mengenai kegiatan yang dilakukan
melalui Badan Pembina Mapaptri
d. Memberikan suara pada Pemilihan Ketua Umum Mapaptri dan
pengeluaran Anggota Mapaptri
e. Mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku
Pasal 7
Anggota Kehormatan Mapaptri adalah mereka yang telah berjasa bagi
perkembangan Mapaptri
Pasal 8
Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan Mapaptri adalah :
1. Tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Hukum dan
Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Tidak terdaftar sebagai Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Mapaptri
3. Berjasa dalam pengembangan Mapaptri
4. Disetujui oleh Musyawarah Istimewa Mapaptri
5. Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 9
Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan Mapaptri
Ayat 1. Kewajiban Anggota Kehormatan Mapaptri :
a. Menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
Peraturan Mapaptri
b. Menjunjung tinggi nama baik Bangsa dan Negara Repulik Indonesia,
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan Mapaptri
c. Memberikan bantuan kepada Mapaptri baik saran, pendapat, petunjuk,
nasehat, pengarahan maupun bantuan moril dan materil
Ayat 2. Hak Anggota Kehormatan Mapaptri :
a. Memberikan pendapat dan saran terhadap kegiatan tertentu yang
dilakukan Mapaptri apabila diperlukan
b. Mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku
BAB II
PERINGATAN DAN SANGSI
Pasal 10
Peringatan
Ayat 1. Peringatan Lisan
a. Peringatan lisan adalah peringatan yang diberikan melalui teguran secara
lisan. Teguran ini dilakukan oleh Badan Pengurus Harian Mapaptri dan
hanya diberikan 1 (satu) kali. Peringatan lisan berlaku untuk semua
Anggota Mapaptri baik Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa maupun
Anggota Kehormatan Mapaptri
b. Peringatan lisan diberikan oleh Badan Pengurus Harian Mapaptri untuk
semua Anggota Mapaptri yang melakukan kesalahan yang dipandang
bukan sebagai satu kesalahan yang mendasar. Bila kesalahan yang sama
dilakukan kembali, maka Badan Pengurus Harian Mapaptri berhak untuk
megeluarkan Surat Peringatan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Ayat 2. Peringatan Tertulis
a. Peringatan Tertulis adalah peringatan yang diberikan secara tertulis yang
disebut dengan Surat Peringatan. Pemberian surat peringatan dilakukan
oleh Badan Pengurus Harian Mapaptri dan berlaku bagi semua Anggota
Mapaptri baik Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa maupun Anggota
Kehormatan Mapaptri.
b. Surat peringatan hanya dapat dikelurkan sebanyak 2 (dua) kali
Pasal 11
Sangsi
Ayat 1. Hukuman Tradisi dan Lanjutan
a. Hukuman Tradisi adalah hukuman yang diberikan setelah peringatan lisan.
Hukuman ini berbentuk pembinaan fisik seperti push up, sit up, back lift
dan shuttle run yang jumlahnya ditentukan oleh Badan Pengurus Harian
Mapaptri (minimal 1 (satu) seri dan maksimal 5 (lima) seri, dimana jumlah
1 (satu) seri adalah 10 (sepuluh) kali)
b. Hukuman lanjutan adalah hukuman yang diberikan apabila peringatan
lisan yang diberikan tidak menghasilkan adanya suatu perubahan kearah
yang lebih baik. Bentuk hukuman lanjutan tersebut adalah diberikan surat
peringatan I, surat peringatan II sampai dengan diajukan ke Musyawarah
Istimewa Mapaptri.
Ayat 2. Surat peringatan I (pertama) diberikan apabila peringatan lisan tidak dapat
menghasilkan adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Surat
peringatan II (kedua) diberikan apabila surat peringatan I (pertama) tidak
dapat menghasilkan adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik.
Apabila setelah surat peringatan II (kedua) tidak juga menghasilkan adanya
suatu perubahan kearah yang lebih baik, maka Badan Pengurus Harian
Mapaptri berhak untuk mengadakan Musyawarah Istimewa Mapaptri yang
bertujuan untuk membicarakan status keanggotaan dari Anggota Mapaptri
tersebut. Sebelum diadakan Musyawarah Istimewa tersebut Badan
Pengurus Harian Mapaptri wajib untuk berkonsultasi dengan Badan
Pembina Mapaptri mengenai maksud dan tujuan dari Musyawarah istimewa
tersebut.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Pasal 12
Masa Berlaku Surat Peringatan
Ayat 1. Masa berlaku surat peringatan adalah 1 (satu) bulan
Ayat 2. Apabila masa berlaku dari surat peringatan I (pertama) belum habus masa
berlakunya tetapi anggota tersebut belum menunjukkan adanya perubahan
atas kesalahan yang pernah dilakukannya atau membuat keslaahan dalam
bentuk lain, maka dengan sendirinya masa berlaku dari surat peringatan I
(pertama) tersebut berakhir dan segera diberikan surat peringatan II
(kedua). Setelah keluar surat peringatan II (kedua) tetapi anggota yang
bersangkutan belum juga menunjukkan adanya perubahan atau bahkan
melakukan kesalahan lagi dalam bentuk yang lain, maka Badan Pengurus
Harian Mapaptri berhak untuk mengajukan anggota tersebut ke
Musyawarah Istimewa Mapaptri tanpa harus menunggu masa surat
peringatan II (kedua) tersebut berakhir
BAB III
PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI DAN PEMULIHAN KEANGGOTAAN
Pasal 13
Pemberhentian Anggota
Ayat 1. Pemberhentian Calon Anggota Mapaptri dilakukan oleh Ketua Panitia
Pendidikan Dasar Mapaptri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan
apabila Calon Anggota Mapaptri tersebut tidak melaksanakan ketentuan
dan peraturan untuk menjadi Calon Anggota Mapaptri setelah diberikan
teguran lisan terlebih dahulu dari Ketua Panitia Pendidikan Dasar Mapaptri
Ayat 2. Pemberhentian Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Mapaptri dapat
dilakukan apabila anggota tersebut tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri dan tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Mapaptri atau
melakukan kesalahan, maka anggota tersebut dapat diajukan ke
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Musyawarah Istimewa Mapaptri setelah melalui prosedur yang berlaku,
untuk dibicarakan atau dipertimbangkan keanggotaan dari anggota
tersebut. Pemberhentian ini dilakukan atas persetujuan ¾ dari Anggota
Mapaptri yang hadir pada Musyawarah Istimewa Mapaptri tersebut.
Ayat 3. Pemberhentian Anggota Kehormatan Mapaptri dapat dilakukan apabila
Badan Pengurus Harian Mapaptri menilai anggota tersebut tidak
melakanakan kewajibannya sebagai Anggota Kehormatan Mapaptri atau
melakukan kesalahan, maka anggota tersebut dapat diajukan ke
Musyawarah Istimewa Mapaptri setelah melalui prosedur yang berlaku
untuk dibicarakan atau dipertimbangkan keanggotaan dari anggota
tersebut. Pemberhentian ini dilakukan atas persetujuan ¾ dari Anggota
Mapaptri yang hadir pada Musyawarah Istimewa Mapaptri tersebut.
Ayat 4. Pemberhentian Calon Anggota, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan
Anggota Kehormatan Mapaptri dapat dilakukan secara langsung oleh Badan
Pengurus Harian Mapaptri tanpa melakukan Rapat atau Musyawarah
terlebih dahulu apabila anggota yang bersangkutan dinyatakan secara sah
oleh Pengadilan terlibat dalam tindakan pelanggaran terhadap Peraturan
Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
Pasal 14
Pengunduran Diri Anggota
Ayat 1. Pengunduran diri Calon Anggota Mapaptri dapat dilakukan oleh Calon
Anggota Mapaptri dengan menyerahkan surat permohonan pengunduran
diri yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pendidikan Dasar Mapaptri. Surat
permohonan pengunduran diri tersebut dianggap sah, apabila sudah
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pendidikan Dasar Mapaptri dan
mendapatkan cap Mapaptri dari Badan Pengurus Harian Mapaptri sebagai
tanda bahwa Badan Pengurus Harian mapaptri sudah mengetahui akan hal
tersebut
Ayat 2. Pengunduran diri Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Mapaptri dapat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
dilakukan oleh anggota yang bersangkutan apabila anggota tersebut
menyerahkan surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada
Badan Pengurus Harian Mapaptri dan mengembalikan semua atribut
Mapaptri yang ada pada anggota tersebut. Surat permohonan pengunduran
ini dianggap sah apabila sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Mapaptri
dan mendapatkan cap Mapaptri yang sebelumnya melalu pertimbangan
dalam Rapat Badan Pengurus Harian Mapaptri yang khusus diadakan untuk
membicarakan mengenai pengunduran diri anggota Mapaptri tersebut.
Ayat 3. Pengunduran diri Anggota Kehormatan Mapaptri dapat dilakukan oleh
anggota yang bersangkutan apabila anggota tersebut menyerahkan surat
permohonan pengunduran diri yang dtujukan kepada Badan Pembina
Mapaptri dan mengembalikan semua atribut Mapaptri yang ada pada
anggota tersebut. Surat permohonan pengunduran diri ini dianggap sah
apabila sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Umum Mapaptri dan
mendapatkan cap Mapaptri dari Badan Pengurus Harian Mapaptri
Pasal 15
Pemulihan Keanggotaan
Seluruh Anggota Mapaptri yang sudah mengundurkan diri dari Keanggotaan
Mapaptri secara sah, maka apabila anggota yang bersangkutan ingin kembali
bergabung atau masuk kedalam Keanggotaan Mapaptri lagi, maka yang
bersangkutan diwajibkan untuk melalui proses penerimaan Calon Anggota Mapaptri
kembali. Khusus untuk Anggota Kehormatan Mapaptri, apabila sudah dinyatakan
berhenti atau mengundurkan diri secara sah, maka tidak dapat diterima kembali.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI MAPAPTRI
Pasal 16
Struktur Organisasi Mapaptri terdiri dari :
1. Badan Pelindung
2. Badan Pembina
3. Badan Pengurus Harian
Pasal 17
Persyaratan, Kewajiban dan Hak Badan Pelindung Mapaptri
Ayat 1. Persyaratan Badan Pelindung Mapaptri adalah Pembantu Ketua III Sekolah
Tinggi Pariwisata Trisakti
Ayat 2. Kewajiban Badan Pelindung Mapapttri :
a. Memberikan perlindungan kepada Mapaptri dalam segala bentuk
kegiatan yang dilakukan
b. Memberikan saran, nasehat, petunjuk, pendapat, pengarahan dan
pertimbangan kepada Badan Pengurus Harian Mapaptri
c. Mengikuti Musyawarah Istimewa Mapaptri dalam hal pembubaran
Mapaptri
d. Memberikan bantuan moril dan materiil kepada Mapaptri
e. Menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
Peraturan Mapaptri
f. Menjunjung tinggi nama baik Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
Mapaptri dan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Ayat 3. Hak Badan Pelindung Mapaptri
a. Mengetahui hasil Musyawarah Mapaptri
b. Mengetahui seluruh kegiatan Mapaptri (bisa hanya dengan
mendapatkan laporan tentang kegiatan yang akan diadakan ataupun
dengan melihat langsung kegiatan tersebut)
c. Membekukan semua kegiatan Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
d. Membubarkan Mapaptri berdasarkan hasil Musyawarah istimewa
Mapaptri
Pasal 18
Persyaratan, Kewajiban dan Hak Badan Pembina Mapaptri
Ayat 1. Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembina Mapaptri
a. Anggota Luar Biasa Mapaptri
b. Dipilih dan diberhentikan oleh anggota dalam Musyawarah Mapaptri
c. Mengerti dan mampu melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
d. Menguasai Manajemen Organisasi
e. Mampu menjalankan tugas dengan baik
f. Mampu menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dengan baik
Ayat 2. Persyaratan Anggota Badan Pembina Mapaptri
a. Anggota Luar Biasa Mapaptri
b. Dipilih dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pembina
c. Mengerti dan mampu melakssanakan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
d. Menguasai Manajemen Organisasi
e. Mampu menjalankan tugas dengan baik
f. Mampu bekerjasama, baik dengan sesama anggota Badan Pembina,
dengan Badan Pengurus Harian dan dengan seluruh Anggota Mapaptri
Ayat 3. Kewajiban Badan Pembina Mapaptri
a. Mengawasi pelaksanaan program kerja Badan Pengurus harian
Mapaptri
b. Memberikan saran, nasehat, petunjuk, pendapat, pengarahan,
pembinaan serta pertimbangan kepada Badan Pengurus Harian
Mapaptri dalam menjalankan organisasi
c. Mengetahui dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh
Mapaptri baik secara langsung ataupun tidak langsung
d. Menghormati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta Peraturan Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
e. Menjunjung tinggi nama baik bangsa dan Negara Republik Indonesia,
Mapaptri dan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
f. Memberikan bantun moril dan materiil
g. Membuat rencana pengembangan Mapaptri selama masa jabatannya
sebagai Badan Pembina Mapaptri.
Ayat 4. Hak Badan Pembina Mapaptri
a. Menghadiri segala bentuk Rapat dan Musyawarah yang diadakan oleh
Badan Pengurus Harian Mapaptri
b. Mengetahui seluruh kegiatan Mapaptri
c. Menegur Ketua Umum Mapapttri apabila jalannya roda organisasi tidak
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
Peraturan Mapaptri
d. Membekukan Badan Pengurus Harian Mapaptri apabila Badan Pengurus
Harian Mapaptri dalam menjalankan roda organisasi tidak sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
e. Mengusulkan Musyawarah Isrimewa Mapaptri apabila Badan Pembina
menilai ada hal-hal mendesak yang perlu dibicarakan
f. Mengadakan Musyawarah Istimewa Mapaptri
Pasal 19
Persyaratan, Kewajiban dan Hak Badan Pengurus Harian Mapaptri
Ayat 1. Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus Harian Mapaptri
a. Anggota Biasa Mapaptri
b. Dipilih dan diberhentikan oleh anggota dalam Musyawarah Mapaptri
c. Mengerti dan mampu melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
d. Mampu menjalankan tugas dengan baik
e. Mampu bekerjasama, baik dengan sesama anggota Badan Pengurus
Harian Mapaptri, dengan Badan Pembina Mapaptri ataupun dengan
seluruh Anggota Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Ayat 2. Persyaratan Anggota Badan Pengurus Harian Mapaptri
a. Anggota Biasa Mapaptri
b. Dipilih dan diberhentikan oleh Ketua Umum Mapaptri
c. Mengerti dan mampu melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
d. Mampu menjalankan tugas dengan baik
e. Mampu bekerjasama, baik dengan sesama anggota Badan Pengurus
Harian Mapaptri, dengan Badan Pembina Mapaptri ataupun dengan
seluruh Anggota Mapaptri
Ayat 3. Kewajiban Badan Pengurus Harian Mapaptri
a. Membuat dan melaksanakan program kerja Mapaptri selama masa
kepengurusannya
b. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
Peraturan Mapaptri
c. Membuat dan merubah Petunjuk Pelaksanaan semua kegiatan Mapaptri
apabila dipandang perlu
d. Berperan aktif dalam segala kegiatan Mapaptri
e. Bertanggung jawab kepada Badan Pembina Mapaptri dalam melakukan
setiap kegiatan
f. Memberikan segala bentuk pembinaan kepada seluruh Anggota
Mapaptri
g. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada seluruh Anggota
Mapaptri, selama anggota yang bersangkutan tidak melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Hukum dan Perundang-undangan
Negara Republik Indonesia dan tidak melakukan pelanggaran terhadap
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri.
h. Menghadiri segala bentuk Rapat dan Musyawarah yang diadakan oleh
Badan Pengurus Harian Mapaptri
i. Menjalankan semua hasil Rapat dan Musyawarah Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Ayat 4. Hak Badan Pengurus Harian Mapaptri
a. Mengundang Badan Pelindung dan Badan Pembina serta seluruh
Anggota Mapaptri untuk hadir dalam Rapat atau Musyawarah, apabila
dipandang perlu
b. Mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatan Mapaptri
c. Membuat keputusan untuk mengadakan hubungan dengan organisasi
lain
d. Mengadakan Rapat apabila ada hal-hal yang dianggap perlu
e. Memberikan teguran lisan dan Peringatan Tertulis kepada seluruh
Anggota Mapaptri
f. Mengajukan setiap anggota Mapaptri yang tidak melakukan perubahan
kearah yang lebih baik setelah diberikan surat peringatan II (kedua) ke
Musyawarah Istimewa Mapaptri sesuai dengan prosedur yang berlaku
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGURUS HARIAN MAPAPTRI DAN
PERSYARATAN KEPEMIMPINAN MAPAPTRI
Pasal 20
Struktur Organisasi Badan Pengurus Harian Mapaptri
1. Ketua Umum Mapaptri
2. Wakil Ketua Umum Mapaptri
3. Sekretaris Umum Mapaptri
3.1. Bagian Hubungan Masyarakat
3.2. Bagian Dokumentasi
4. Koordinator Divisi Mapaptri
4.1. Ketua Divisi Gunung Hutan
4.2. Ketua Divisi Panjat Tebing
4.3. Ketua Divisi Ekowisata
5. Bendahara Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
6. Koordinator Operasional Mapaptri
6.1. Bagian Operasi
6.2. Bagian Search and Rescue
7. Badan Pendidikan dan Latihan
8. Koordinator Logistik Mapaptri
8.1. Bagian Peralatan dan Perlengkapan
8.2. Bagian Perbekalan
8.3. Bagian Akomodasi
8.4. Bagian Transportasi
9. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 21
Persyaratan Kepemimpinan Mapaptri
1. Ketua Umum Mapaptri
a. Dipilih dalam Musyawarah Mapaptri
b. Mampu, disipilin dan bertanggungjawab
c. Mampu mengkoordinir seluruh anggota Badan Pengurus Harian Mapaptri
d. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Mapaptri
2. Wakil Ketua Umum Mapaptri
a. Dipilih dalam Musyawarah Mapaptri
b. Mampu, disipilin dan bertanggungjawab
c. Mampu mengkoordinir seluruh anggota Badan Pengurus Harian Mapaptri
d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Mapaptri
e. Mampu mengkoordinir Koordinator dan Ketua divisi yang ada di Mapaptri
f. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Mapaptri
3. Koordinator Divisi Mapaptri
a. Dipilih oleh Ketua Umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Mampu mengkoordinir Ketua Divisi yang ada di Mapaptri
d. Memahami dan menguasai teori dan praktek di setiap divisi yang ada
e. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
3.1. Ketua Divisi Gunung Hutan Mapaptri
a. Dipilih oleh Koordinator Divisi Mapaptri
b. Mampu, disipilin dan bertanggungjawab
c. Memahami dan menguasai teori dan praktek gunung hutan
d. Mampu mengkoordinir anggota yang ada di divisinya
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Mapaptri
3.2. Ketua Divisi Panjat Tebing Mapaptri
a. Dipilih oleh Koordinator Divisi Mapaptri
b. Mampu, disipilin dan bertanggungjawab
c. Memahami dan menguasai teori dan praktek panjat tebing
d. Mampu mengkoordinir anggota yang ada di divisinya
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Mapaptri
3.3. Ketua Divisi Ekowisata Mapaptri
a. Dipilih oleh Koordinator Divisi Mapaptri
b. Mampu, disipilin dan bertanggungjawab
c. Memahami dan menguasai teori dan praktek ekowisata
d. Mampu mengkoordinir anggota yang ada di divisinya
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Mapaptri
4. Sekretaris Umum Mapaptri
a. Dipilih oleh Ketua Umum Mapaptri
b. Mampu, disipilin dan bertanggungjawab
c. Memahami dan menguasai hal yang berkaitan dengan tugas sekretaris
d. Mampu mengkoordinir bagian Humas dan Dokumentasi
e. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
4.1. Bagian Hubungan Masyarakat
a. Dipilih oleh Sekretaris Umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak intern maupun
ekstern
d. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum Maaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
4.2. Bagian Dokumentasi
a. Dipilih oleh Sekretaris Umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Bertanggungjawab terhadap masalah pendokumentasian suatu kegiatan
d. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum Mapaptri
5. Bendahara Umum Mapaptri
a. Dipilih oleh Ketua Umum Mapaptri
b. Jujur, mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Bertindak proaktif terhadap perbendaharaan keuangan Mapaptri
d. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
6. Koordinator Operasional Mapaptri
a. Dipilih oleh Ketua umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Mampu mengkoordinir bagian Operasi dan Search and Rescue
d. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
6.1. Bagian Operasi
a. Dipilih oleh Koordinator Operasional Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Menguasai dan memahami kegiatan Operasional
d. Bertanggungjawab terhadap operasi suatu kegiatan
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Operasional Mapaptri
6.2. Bagian Search and Rescue
a. Dipilih oleh Koordinator Operasional Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Menguasai dan memahami teori dan praktek Search and Rescue
d. Bertanggungjawab atas kegiatan Search and Rescue yang dilakukan
Mapaptri
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Operasional Mapaptri
7. Koordinator Pendidikan dan Latihan (Diklat) Mapaptri
a. Diipilih oleh Ketua Umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
c. Memahami dan menguasai kurikulum Pendidikan Dasar Mapaptri dan
Pendidikan dan Latihan suatu divisi
d. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
8. Koordinator Logistik Mapaptri
a. Dipilih oleh Ketua Umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Mampu mengkoordinir bagian Peralatan dan Perlengkapan, Perbekalan,
Akomodasi dan Transportasi
d. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
8.1. Bagian Peralatan dan Perlengkapan
a. Dipilih oleh Koordinator Logistik Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Memahami dan menguasai mengenai teknis penggunaan peralatan
dan perlengkapan yang digunakan
d. Bertanggungjawab terhadap kelengkapan, perawatan dan kebersihan
dari peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Mapaptri
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Logistik Mapaptri
8.2. Bagian Perbekalan
a. Dipilih oleh Koordinator Logistik Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Memahami dan menguasai mengenai manajemen perbekalan dalam
suatu kegiatan
d. Bertanggungjawab terhadap perbekalan yang dibutuhkan dalam suatu
kegiatan
e. Bertanggungjawab kepada Koordinator Logistik mapaptri
8.3. Bagian Akomodasi
a. Dipilih oleh Koordinator Logistik Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Menyiapkan semua kebutuhan akomodasi di lapangan
d. Bertanggungjawan kepada Koordinator Logistik Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
8.4. Bagian Transportasi
a. Dipilih oleh Koordinator Logistik Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Menyiapkan semua kebutuhan transpotasi satu kegiatan
d. Bertanggungjawab kepada Koordinator Logistik Mapaptri
9. Koordinator Pengembangan Mapaptri
a. Dipilih oleh Ketua Umum Mapaptri
b. Mampu, disiplin dan bertanggungjawab
c. Melakukan survey dan penelitian untuk semua bidang yang ada di Mapaptri
d. Merekomendasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan kepada Badan
Pengurus Harian Mapaptri
e. Bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
BAB VI
PERGANTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI BADAN PEMBINA MAPAPTRI
Pasal 22
Pergantian dan Pengunduran Diri Ketua Badan Pembina
Ayat 1. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan, Ketua Badan Pembina
Mapaptri mengundurkan diri, maka yang bersangkutan harus mengajukan
surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada Badan
Pelindung Mapaptri. Surat pengunduran diri ini dianggap sah apabila
sudah ditandatangani oleh Badan Pelindung Mapaptri dan mendapatkan
cap Mapaptri. Setelah itu harus segera dipilih Ketua Badan Pembina
Mapaptri yang baru sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ayat 2. Apabila Ketua Badan Pembina Mapaptri diberhentikan atau mengundurkan
diri, maka harus diadakan serah terima jabatan antara Ketua Badan
Pembina yang lama dengan yang baru. Sebelum serah terima dilakukan
maka yang bertanggungjawab adalah seluruh Anggota Badan Pembina
Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Ayat 3. Apabla Ketua Badan Pembina Mapaptri berhalangan maka kedudukan Ketua
Badan Pembina dijabat oleh salah seorang Anggota Badan Pembina yang
dihasilkan dari kesepakatan para Anggota Badan Pembina Mapaptri
Ayat 4. Apabila Ketua Badan Pembina Mapaptri meninggal dunia
Pasal 23
Pergantian dan Pengunduran Diri Anggota Badan Pembina
Ayat 1. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan ada salah satu dari
Anggota Badan Pembina yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari
jabatannya, maka Ketua Badan Pembina harus segera mencari pengganti
dari Anggota yang bersangkutan.
Ayat 2. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan ada salah seorang
Anggota Badan Pembina yang ingin mengundurkan diri, maka ang
bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri
yang ditujukan kepada Ketua Badan Pembina. Surat tersebut dianggap sah
apabila sudah dtandatangani oleh Ketua Badan Pembina dan mendapat
cap Mapaptri
Ayat 3. Apabila ada salah seorang Anggota Badan Pembina yang diberhentikan atau
mengundurkan diri, maka harus diadakan serah terima antara Anggota
Badan Pembina yang lama dengan yang baru. Sebelum serah terima
dilakukan, maka yang bertanggungjawab terhadap semua tugas dan
tanggungjawab anggota yang bersangkutan adalah Ketua Badan Pembina
BAB VII
PERGANTIAN KEPENGURUSAN MAPAPTRI
Pasal 24
Pergantian Ketua dan Wakil Ketua Umum Mapaptri
Ayat 1. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan Ketua Umum
diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya, maka dengan
sendirinya Wakil Ketua Umum yang menggantikan jabatannya sampai
dengan periode kepengurusannya berakhir
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Ayat 2. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan Wakil Ketua Umum
diberhentikan atau mengundurkan diri, maka posisi Wakil Ketua Umum
dibiarkan tidak terisi sampai dengan periode kepengurusan berakhir
Ayat 3. Apabila pada pertengahan periode kepengurusannya Ketua Umum
mengundurkan diri, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat
permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada Badan Pembina.
Surat permohonan pengunduran diri diri ini dianggap sah apabila sudah
ditandatangani oleh Ketua Badan Pembina dan diberi cap Mapaptri dan
dengan sendirinya Wakil Ketua Umum yang menggantikan jabatannya
sampai dengan periode kepengurusan berakhir.
Ayat 4. Apabila Wakil Ketua Umum mengundurkan diri, maka yang bersangkutan
harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Ketua
Umum, lalu Ketua Umum menyerahkan Kepada Badan Pembina. Surat
permohonan pengunduran diri ini dianggap sah apabila sudah
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Badan Pembina serta
mendapatkan cap Mapaptri
Ayat 5. Apabila Ketua Umum diberhentikan atau mengundurkan diri, maka harus
diadakan serah terima jabatan antara Ketua Umum yang lama dengan
Ketua Umum yang baru. Sebelum serah terima dilakukan, maka yang
bertanggungjawab langsung diberikan kepada Wakil Ketua Umum.
Ayat 5. Apabila Wakil Ketua Umum diberhentikan atau mengundurkan diri, maka
tidak perlu dilakukan serah terima jabatan. Yang bertanggungjawab
terhadap tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Umum adalah ketua
Umum
Ayat 6. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka kedudukan Ketua Umum dijabat
oleh Wakil Ketua Umum
Ayat 7. Apabila Ketua Umum meninggal dunia
Pasal 25
Pergantian Anggota Badan Pengurus Harian Mapaptri
Ayat 1. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan ada salah seorang staff
Badan Pengurus Harian yang diberhentikan oleh Ketua Umum atau
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
mengundurkan diri, maka Ketua Umum harus segera mencari pengganti
staff yang bersangkutan dan segera dibicarakan dalam Rapat Badan
Pengurus Harian Mapaptri
Ayat 2. Apabila pada pertengahan periode kepengurusan ada salah seoranf staff
Badan Pengurus harian yang ingin mengundurkan diri, maka yang
bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri
yang ditujukan kepada kepada Ketua Umum. Surat permohonan
pengunduuran diri ini dianggap sah apabila sudah ditandatangani oleh
Ketua Umumdan diberi cap Mapaptri
Ayat 3. Apabila salah seorang staff Badan pengurus Harian diberhentikan atau
mengundurkan diri, maka harus diadakan serah terima antara staff
pengganti dengan staff yang diganti. Sebelum serah terima dilakukan,
maka yang memegang tugas dan tanggungjawab staff yang bersangkutan
adalah Wakil Ketua Umum
BAB VIII
DIVISI
Pasal 26
Divisi dalam Mapaptri adalah suatu bagian yang dibuat sebagai pengkhususan dalam
satu bidang kegiatan
Pasal 27
Penambahan, Pembukaan dan Pebubaran Divisi
Ayat 1. Persyaratan Penambahan divisi :
a. Diajukan oleh minimal 5 orang Anggota Mapaptri
b. Mempunyai program perencanaan penerimaan anggota divisi dari awal
pembukaan kelas khusus sampai dengan perjalanan divisi
c. Merupakan salah satu kegiatan di alam terbuka
d. Masih terkait dengan kepariwisataan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
e. Disetujui oleh Badan Pengurus Harian Mapaptri dalam rapat yang
khusus diadakan untuk membicarakan mengenai penambahan divisi
tersebut
Ayat 2. Penambahan Divisi dapat dilakukan apabila disetujui oleh Badan Pembina
Mapaptri
Ayat 3. Pembekuan divisi dapat dilakukan apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
divisi tersebut tidak memiliki kegiatan sama sekali
Ayat 4. Pembubaran divisi :
a. Pembubaran divisi dapat dilakukan apabila dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun divisi yang bersangkutan tidak memiliki kegiatan sama sekali
b. Pembubaran divisi dilakukan atas keputusan Musyawarah Istimewa
Mapaptri
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 28
Ayat 1. Sumber Keuangan Mapaptri berasal dari :
a. Dana Kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
b. Iuran Bulanan Anggota Mapaptri
c. Sumbangan atau bantuan dari pihak lain yang tidak merugikan atau
mengikat salah satu pihak
d. Donatur
Ayat 2. Semua dana yang didapatkan oleh Mapaptri digunakan hanya untuk
kegiatan Mapaptri yang dilakukan oleh Badan Pengurs Harian Mapaptri dan
Anggota Baisa Mapaptri. Untuk Anggota Luar Biasa Mapaptri yang
mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Mapaptri, diwajibkan untuk
mendapatkan perijinan dari Badan Pengurus Harian Mapaptri terlebih
dahulu.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB X
MUSYAWARAH, RAPAT, KEPUTUSAN DAN KONSULTASI
Pasal 29
Musyawarah
Ayat 1. Musyawarah Mapaptri adalah musyawarah yang dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun. Dalam musyawarah ini selain membicarakan atau
mengevaluasi hasil kerja Badan Pengurus Harian selama 1 (satu) tahun, juga
dilengkapi dengan pertanggungjawaban dari Ketua Umum dan pemilihan
Ketua Umum untuk tahun berikutnya.
Ayat 2. Musyawarah Istimewa Mapaptri adalah musyawarah yang dilakukan apabila
terdapat hal-hal yang mendesak untuk dibicarakan, seperti :
a. Pemilihan Ketua Umum Mapaptri (bila belum satu tahun)
b. Pemberhentian anggota
c. Pembubaran divisi
d. Dan lain-lain
Ayat 3. Sebelum pimpinan Musyawarah dipilih oleh peserta musyawarah, maka
yang menjadi pimpinan sementara musyawarah adalah Ketua Umum
Ayat 4. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sekurangnya ¾ dari jumlah
Anggota Mapaptri. Apabila pada musyawarah tersebut jumlah Anggota
Mapaptri yang hadir kurang dari ¾ jumlah Anggota Mapapttri, maka wajib
untuk dilakukan musyawarah yang kedua. Apabila pada musyawarah kedua
jumlah Anggota Mapapttri yang hadir tetap kuarng dari ¾ jumlah Anggota
Mapaptri, maka keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut
dianggap sah.
Pasal 30
Rapat
Ayat 1. Rapat Badan Pengurus Harian adalah rapat yang dilakukan oleh Badan
Pengurus Harian untuk membicarakan jalannya organisasi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
Ayat 2. Rapat Anggota Mapaptri adalah rapat yang diadakan oleh Badan Pengurus
Harian dengan mengundang Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang
bertujuan untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu, seperti :
a. Akan melaksanakan satu kegiatan (pembentukan panitia)
b. Akan mengumumkan adanya suatu perubahan
c. Dan lain-lain
Ayat 3. Rapat Kegiatan adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan hal-hal
yang bersangkutan dengan suatu kegiatan yang akan dilakukan.
Ayat 4. Yang berhak hadir dalam Rapat Kegiatan selain Badan Pengurus Harian
adalah mereka yang dipilih oleh Badan Pengurs Harian untuk menjadi
panitia dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk Anggota Luar Biasa yang
dipilih oleh Badan Pengurus Harian untuk menjadi panitia suatu kegiatan,
maka Badan Pengurus Harian diwajibkan untuk mengeluarkan surat
penugasan terhadap Anggota Luar Biasa tersebut
Pasal 31
Keputusan
Ayat 1. Keputusan musyawarah atau rapat dicapai melalui musyawarah untuk
mufakat
Ayat 2. Jika tidak dicapai kata mufakat, maka musyawarah atau rapat tersebut dapat
menentukan keputusan dengan pemungutan suara dan atas suara
terbanyak
Ayat 3. Keputusan dengan pemungutan suara terbanyak sah adalah ¾ dari jumlah
suara yang hadir ditambah 1 (satu)
Ayat 4. Keputusan musyawarah atau rapat tidak bertentangan dengan Peratutan
Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
Ayat 5. Keputusan musyawarah atau rapat tidak dapat diganggu gugat
Ayat 6. Keputusan musyawarah atau rapat wajib ditandatangani oleh Pimpinan
Musyawarah atau rapat dan dilampirkan nama Anggota Mapaptri yang
hadir pada musyawarah atau rapat tersebut. Salinan dari hasil musyawarah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
atau rapat tersebut diberikan kepada Badan Pembina untuk diketahui,
sedangkan dokumen yang asli disimpan sebagai dokumentasi.
Ayat 7. Keputusan Rapat Badan Pengurus Harian dicapai melalui musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak ditemui kata mufakat, maka yang berhak mengambil
keputusan dalam rapat Badan Pengurus Harian adalah Ketua Umum
Ayat 8. Keputusan Rapat Kegiatan dicapai melalui musyawarah untuk mufakat
seluruh panitia dari kegiatan yang akan dilakukan. Apabila tidak dicapai kata
mufakat, maka yang berhak mengambil keputusan adalah Ketua Panitia
kegiatan tersebut.
Pasal 32
Konsultasi
Ayat 1. Konsultasi adalah salah satu sarana untuk bertukar pikiran yang dilakukan
antara Badan Pengurus Harian dengan Badan Pembina atau Badan
Pelindung apabila dipandang perlu
Ayat 2. Konsultasi ini bisa dilakukan kapan saja dengan tujuan untuk memperlancar
jalannya organisasi
Ayat 3. Hasil konsultasi hanya merupakan pedoman bagi Badan Pengurus Harian
dalam memutuskan suatu tindakan
BAB XI
SISTIM KESETIAKAWANAN, GOTONG ROYONG DAN KEKELUARGAAN
Pasal 33
Ayat 1. Ketiga sistim ini wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin adanya
keterbukaan diantara sesama Anggota Mapaptri untuk menerima pengaruh
kebaikan bagi dirinya
Ayat 2. Ketiga sistim ini mencerminkan sikap dan tingkah laku diantara Anggota
Mapaptri
Ayar 3. Ketiga sistim ini melandasi seluruh gerak dan kegiatan Anggota Mapaptri
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB XII
ATRIBUT
Pasal 34
Atribut Mapaptri terdiri dari :
1. Slayer Mapaptri
Slayer yang berbentuk segitiga sama sisi dengan warna dasar biru tua serta
lambang Mapaptri disudut bawah yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan
Dasar Mapaptri
2. Lencana Mapaptri
Lencana yang berbentuk bulat dengan warna dasar biru tua dan terdapat
lambang Mapaptri ditengahnya dan berdiameter 2 cm diletakkan selayaknya
dibagian dada keatas
3. Badge Mapaptri
a. Badge lambang Mapaptri yang berbentuk bulat dengan warna dasar biru tua
dan terdapat lambang Mapaptri ditengahnya dan berdiameter 8 cm
diletakkan pada lengan kanan bagian atas
b. Badge divisi yang ada di Mapaptri berbentuk segitiga sama sisi dengan warna
dasar putih dengan tulisan berwarna hitam dari divisi masing-masing yang
disingkat dan berukuran 6 cm pada tiap sisinya diletakkan pada lengan kiri
bagian atas
4. Nomor Anggota Mapaptri
Nomor anggota yang berbentuk tulisan angka yang berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran 2 x 11 cm berwarna dasar biru tua. Pengaturan
mengenai penulisan Nomor Anggota Mapaptri adalah M. Nomor Urut /
Angkatan Tahun Pendidikan Dasar / Tahun Pendidikan (2 angka dibelakang).
Sebelum sampai kepada nomor yang ke-100, penulisan nomor urut didahului
dengan angka 0 (kosong)
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
5. Tulisan Mapaptri berwarna dasar biru tua dengan tulisan berwarna hitam
berukuran 2 x 11 cm
6. Pakaian Mapapttri
a. Pakaian Dinas Upacara
Kemeja lengan panjang dengan warna dasar biru muda dengan atribut
lengkap
b. Pakaian Dinas lapangan
Kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam dengan atribut tulisan
Mapaptri dan nomor anggota
Pasal 35
Makna Atribut Mapaptri
1. Makna warna biru tua adalah seorang anggota Mapaptri bersifat cinta damai,
tidak sombong dan takabur
2. Makna warna putih adalah seorang anggota Mapaptri bersifat suci dan telah
dilahirkan kembali sebagai seorang Mapaptri dengan keluhuran budi pekerti
3. Makna warna biru muda adalah keagungan dan kebesaran Mapaptri
4. Makna warna oranye adalah tanda loyalitas terhadap Civitas Akademika Sekolah
Tinggi Pariwisata Trisakti
5. Makna warna hitam adalah keteguhan dan ketegaran seorang Mapaptri
6. Makna lambang Mapaptri adalah
a. Tulisan Mapaptri merupakan kepanjangan dari Mahasiswa Pecinta Alam
Pariwisata Trisakti
b. Logo Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menandakan bahwa Mapaptri berada
dibawah naungan Sekolah Tinggi Pariwisata Trsakti
c. Sepasang jejak tapak kai disamping kiri dan kanan bagian bawah menandakan
bahwa seorang Mapaptri dimanapun berada tidak meninggalkan apapun
selain jejak kaki, tidak mengambil apapun selain gambar dan tidak
membunuh apapun selain waktu
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
7. Makna bentu segitiga adalah dalam melakukan setiap kegiatan seorang
Mapaptri selalu berusaha menjaga dan melestarikan alam dengan berpedoman
kepada 3 R yaitu :
a. Reduce (mengurangi)
Kurangi penggunaan yang tidak perlu
b. Reuse (memanfaatkan kembali)
Memanfaatkan semaksimal mungkin
c. Recycle (daur ulang)
Mendaur ulang
8. Makna bentuk bulat adalah seorang Mapaptri selalu bahu membahu dengan
anggota lainnya dalam menjaga keutuhan keluarga besar Mapaptri
BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA
PERATURAN MAPAPTRI
Pasal 36
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri
dapat dilakukan dengan ketentuan :
1. Diusulkan oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota Mapaptri
2. Anggota Mapaptri yang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Angggaran
Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri diwajibkan untuk mengajukan surat
pengajuan perubahan dimaksud dengan mencantumkan nama para anggota
yang menginginkan adanya perubahan yang dimaksud dan disertai tandatangan
para anggota yang bersangkutan kepada Badan Pengurus Harian Mapaptri
3. Setelah menerima surat pengajuan tersebut, Badan Pengurus Harian Mapaptri
diwajibkan untuk membicarakan hal tersebut kepada Badan Pembina Mapaptri
4. Badan Pengurus Harian diwajibkan untuk mengadakan Musyawarah Istimewa
untuk membicarakan atas usulan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri. Usulan Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri tersebut baru dapat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
dilakukan apabila disetujui oleh 2/3 (duapertiga) dari peserta Musyawarah
Isstimewa Mapaptri.
5. Perubahan dilakukan oleh sebuah Tim yang dibentuk dalam Musyawarah
Istimewa Mapaptri tersebut. Perubahan yang dibuat oleh Tim tersebut baru
dapat disyahkan apabila telah disetujui kembali oleh 2/3 (duapertiga) jumlah
Musyawarah Istimewa Mapaptri
BAB XIV
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 36
Pendidikan
Pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan dengan tujuan membentuk dan mendidik
watak, mental, jasmani, rohani, ketrampilan, disiplin dan kepribadian serta loyalitas
seorang Mapaptri. Kegiatan Pendidikan dibagi atas :
6. Pendidikan Dasar Mapaptri
Kegiatan ini merupakan persyaratan Calon Anggota Mapaptri untuk menjadi
Anggota Biasa Mapaptri
7. Pendidikan dan Latihan Mapaptri
Kegiatan ini merupakan program lanjutan setelah Pendidikan Dasar Mapaptri.
Untuk seorang Anggota Biasa Mapaptri yang menginginkan mendapatkan Badge
dari salah satu divisi yang ada, maka diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan
Latihan lanjutan ini serta melakukan perjalanan dari divisi yang dimaksud
Pasal 37
Latihan
Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan seluruh anggota Mapaptri, maka
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Mengadakan latihan-latihan dan pendalaman materi yang disesuaikan
tingkatannya
2. Bekerjasama dengan organisasi lain dengan atau tanpa satu ikatan yang
merugikan salah satu pihak
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB XIV
UPACARA
Pasal 38
Kegiatan pelaksanaan Upacara terbagi atas :
1. Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Pelaksanaan Upacara ini diselenggarakan bersama dengan Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Pariwisata Triskati
2. Upacara Peringatan Hari Jadi Mapaptri
Pelaksanaan Upacara ini diselenggarakan oleh Badan Pengurus Harian Mapapttri
3. Upacara Pelantikan
Pelaksanaan Upacara ini diselenggarakan oleh masing-masing Panitia kegiatan
dan terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :
a. Upacara Pelantikan Anggota Biasa Mapaptri
b. Upacara Pelantikan Anggota Kehormatan Mapaptri
c. Upacara Khusus.
Upacara yang diadakan khusus apabila terdapat keadaan yang mengharuskan
diadakannya suatu upacara
BAB XV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 39
Petunjuk Pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Mapaptri akan diatur dalam Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) Mapaptri yang sesuai dengan ketentuan, wewenang dan
Peraturan Mapaptri yang ada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mapaptri
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 40
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Mapaptri dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Mapaptri