Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORMAS

M A E S A

ANGGARAN DASAR MAESA

MUKADIMAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka

penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya di atas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17

Agustus 1945 adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia sejak

berabad – abad dicapai dengan korban jiwa, raga, air mata, dan harta

benda yang tak ternilai.

Bahwa cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan

masyarakat madani yang demokratis adil dan makmur materil dan spiritual

berdasarkan PANCASILA sebagaimana yang termaktub dalam

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Bahwa oleh karena itu, sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan

tanggung jawabnya sebagai generasi penerus perjuangan cita – cita

bangsa, kami masyarakat warga Indonesia yang bersemangatkan

Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, berideologi

Pancasila, berjiwa patriotic, setia dan konsekuen kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

dengan ini mempersatukan diri dalam wadah Organisasi Sosial

Kemasyarakatan / Lembaga Adat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.

BAB INAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama MAESA

Pasal 2

Organisasi MAESA didirikan pada tanggal 29 September 1979 untuk

jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Organisasi MAESA berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

BAB IIAZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi MAESA berazas Pancasila

Pasal 5

Organisasi MAESA bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan

melestarikan budaya adat Minahasa yang dulu disebut MALESUNG.

BAB IIISTATUS DAN SIFAT

Pasal 6

Status Organisasi MAESA adalah Independen.Pasal 7

1. Organisasi MAESA bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras,

suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik dan

berbasis sosial kemasyarakatan.

2. Organisasi MAESA memiliki sifat mandiri, perjuangan/pergerakan

yang militan, persaudaraan, patriotic, inovatif, kreatif, dan

kepemimpinan yang konsekuen memelihara kegotong royongan

dengan prinsip dasar maleo-leosan, masawang-sawangan dan

matombol-tombolan.

BAB IVPOKOK-POKOK PERJUANGAN

Pasal 8

Organisasi MAESA memiliki pokok-pokok perjuangan yang merupakan

misi perjuangan organisasi di berbagai bidang seperti :

1. Di Bidang Organisasi dan Kaderisasi

a. Memajukan peran dan program MAESA sebagai pengabdian

kepada masyarakat, bangsa dan negara.

b. Membangun iklim yang harmonis dan kondusif serta taat dan

menjunjung tinggi aturan-aturan organisasi

c. Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa.

d. Mengokohkan basis dan menguatkan eksistensi Maesa sebagai

organisasi yang mengakar, modern, maju, mandiri, serta bermoral,

bermartabat melestarikan adat dan budaya bangsa.

2. Di Bidang Ideologi dan Politik

a. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen

sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

b. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

c. Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat

wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan

ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan

pertahanan keamanan.

3. Di Bidang Ekonomi

a. Membangun kedaulatan ekonomi kerakyatan masyarakat, bangsa

dan negara

b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan

ekonomi rakyat

4. Di Bidang Agama, Sosial dan Budaya

a. Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur,

terampil dan cerdas

b. Memajukan kebudayaan daerah secara nasional

c. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan nasional

d. Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara

e. Menghormati dan menghargai keyakinan agama masing – masing

dengan jiwa dan semangat “torang samua basudara”f. Melestarikan lembaga adat Minahasa melalui bahasa, budaya

suku-suku etnis Minahasa.

5. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional

a. Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai

b. Mewujudkan pertahanan keamanan rakyat semesta

6. Di Bidang Alam dan Lingkungan Hidup

a. Mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan

berwawasan alam dan lingkungan hidup

b. Menciptakan kesadaran alam dan lingkungan hidup dalam

kehidupan masyarakat

c. Menciptakan keseimbangan alam dan lingkungan hidup

7. Di Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia

a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakkan

supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia

b. Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum

c. Mewujudkan kepastian hak – hak warga negara

d. Mendukung penegakkan hukum dalam supermasi hukum sesuai

perasaan hukum dalam masyarakat

e. Menghargai hukum adat sesuai kultur budaya

BAB VIKRAR, TEKAD, SEMBOYAN

SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 9

Ikrar, Tekad, Semboyan, Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan

organisasi MAESA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VILAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 10

Organisasi MAESA mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 11

Organisasi MAESA memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi

berupa : pataka, panji-panji, Kartu Tanda Anggota (KTA), pakaian

seragam, papan nama, kop surat, stempel dan kelengkapan lainnya yang

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIIKEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Anggota Maesa ialah warga negara Indonesia yang setia pada

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.

2. Keanggotaan Organisasi MAESA terdiri dari :

a. Anggota Biasa

b. Anggota Kehormatan

c. Anggota Luar Biasa

3. Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIIIKEDAULATAN

Pasal 13

Kedaulatan Organisasi MAESA berada di tangan anggota yang

dilaksanakan sepenuhnya oleh perwakilan dalam Musyawarah Besar.

BAB IXMUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT

Pasal 14

Musyawarah dan rapat – rapat Organisasi MAESA di Tingkat Nasional

terdiri dari :

a. Musyawarah Besar (MUBES)

b. Musyawarah Luar Biasa (MUBESLUB)

c. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)

d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

e. Rapat Pleno

Pasal 15

Musyawarah dan Rapat – rapat Organisasi MAESA di Tingkat Provinsi

terdiri dari :

a. Musyawarah Daerah (MUSDA)

b. Musyawarah Daerah Luar Biasa ( MUSDALUB)

c. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)

d. Rapat Pleno Daerah

Pasal 16

Musyawarah dan rapat – rapat Organisasi MAESA di Tingkat Kabupaten /

Kota atau cabang terdiri dari :

a. Musyawarah Cabang (MUSCAB)

b. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCALUB)

c. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

d. Rapat Pleno Cabang

Pasal 17

Musyawarah dan Rapat – rapat Organisasi MAESA di Kecamatan atau

Tingkat Anak Cabang terdiri dari :

a. Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB)

b. Rapat Pleno

Pasal 18

Musyawarah dan Rapat – rapat Organisasi MAESA di Kelurahan/Desa

atau Tingkat Ranting terdiri dari :

a. Musyawarah Ranting (MUSRAN)

b. Rapat Pleno

Pasal 19

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi MAESA di RT/RW atau Tingkat

Anak Ranting terdiri dari :

a. Musyawarah Anak Ranting (MUSANRAN)

b. Rapat Anggota

Pasal 20

1. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi adalah Musyawarah Besar

(Mubes).

2. Kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat

diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XQUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

1. Quorum Musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri

oleh setengah ditambah satu dari jumlah unsur utusan

2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada

azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat

3. Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam

rapat-rapat tidak dapat tercapai mufakat maka keputusan diambil

melalui voting berdasarkan suara terbanyak.

4. Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dalam peraturan

organisasi

5. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil

dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah

unsur utusan yang hadir.

6. Khusus Quorum tentang perubahan Anggaran dasar, Anggaran

rumah tangga dan pembubaran organisasi harus dihadiri oleh dua

pertiga dari jumlah unsur utusan yakni Dewan Pimpinan Daerah dan

Dewan Pimpinan cabang yang definitif. Dan pengambilan keputusan

hal ini diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga

dari jumlah unsur utusan atau anggota musyawarah yang hadir.

BAB XISUSUNAN, PIMPINAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 22

Kedudukan Organisasi MAESA disetiap jenjang dan tingkatan sebagai

berikut :

a. Tingkat Pusat berkedudukan sementara di Provinsi Sulawesi Utara di

pimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat

b. Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dipimpin oleh

Dewan Pimpinan Daerah

c. Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di kota Kabupaten/Kota

dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang

d. Tingkat Kecamatan berkedudukan di daerah Kecamatan dipimpin oleh

Pimpinan Anak Cabang

e. Tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di daerah Kelurahan/Desa

dipimpin oleh Pimpinan Ranting

f. Tingkat RW atau yang setingkat dengan itu berkedudukan di daerah

lingkunngan RT/RW yang setingkat dipimpin oleh Pimpinan Anak

Ranting.

Pasal 23

1. Organisasi Maesa di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan di tingkat

Kabupaten/kota mempunyai Dewan Lembaga Adat dan Penasehat.

2. Susunan dan Komposisi kepemimpinan, wewenang dan tugas pokok

DPP,DPD,DPC, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan

Anak Ranting, Dewan Adat dan Penasehat di atur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

BAB XIILEMBAGA DAN BADAN

Pasal 24

1. Organisasi Maes mempunyai atau dapat membentuk Lembaga-

Lembaga dan Badan-Badan sesuai kebutuhan seperti :

Lembaga – Lembaga :1) Lembaga Bantuan Hukum

2) Lembaga Buruh/ Pekerja

3) Lembaga Tani/ Nelayan

4) Lembaga Pelajar dan Mahasiswa

5) Lembaga Perempuan

6) Lembaga Laskar Maesa

7) Lembaga Pengusaha/ Koperasi

8) Dan lain – lain

2. Organisasi Maesa mempunyai dan dapat membentuk badan-badan

usaha.

3. Lembaga-lembaga sesuai peran sektoral dan kekhususannya berada

baik ditingkat Pusat, Daerah dan Cabang

4. Badan-badan sesuai kekhususannya berada ditingkat Pusat atau

ditingkat Daerah dan Cabang

5. Hubungan Lembaga dan Badan dengan Dewan Pimpinan diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIIIKEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 25

1. Keuangan Organisasi Maesa diperoleh dari :

a. Iuran wajib anggota

b. Sumbangan yang tidak mengikat

c. Usaha-usaha yang syah

d. Iuran sukarela pengurus

2. Iuran wajib anggota diatur dalam peraturan organisasi

Pasal 26

1. Kekayaan Organisasi Maesa adalah semua barang yang bergerak

dan barang tidak bergerak yang tercatat dan terdaftar sebagai aset

dan inventaris.

2. Kekayaan Organisasi Maesa setelah dibubarkan akan ditentukan

didalam Musyawarah Besar yang membubarkan organisasi sesuai

Bab X pasal 21 Anggaran Dasar.

BAB XIVKETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

1. Khusus tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau

Musyawarah Besar Luar Biasa.

2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah

Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, atas permintaan

sekurang-kurangnya ¾ dari DPD dan atau 2/3 DPC.

BAB XVPERATURAN PERALIHAN

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih

lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi yang

tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini, dan dapat dievaluasi

dalam Rapat Pimpinan Nasional.

2. Apabila timbul perbedaan tafsiran mengenai sesuatu ketentuan dalam

Anggaran Dasar ini diselesaikan oleh Rapat Pimpinan Nasional dan

dievaluasi dalam MUBES.

BAB XVIP E N U T U P

Pasal 29

1. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 29 September 2002.

DEWAN PIMPINAN PUSATMAESA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

HERRY TOMBENG,SH DENNI KAINDE, SHANGGARAN RUMAH TANGGA

M A E S A

BAB ILAMBANG, IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN

SALAM PERJUANGAN, DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 1

1. Lambang Organisasi Maesa, ialah Batu Waruga dan salib dibagian

atas bertuliskan MAESA dibawah malesung dipojok ada burung pisok.

2. Warna dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti

gagah perkasa dan kesatria

3. Burung pisok adalah lambang penghubung antar masyarakat.

4. Salib berwarna putih melambangkan kesucian, kedamaian dan

kemenangan.

5. Stempel

a. Bentuk bulat didalamnya terdapat lambang Maesa dengan

diameter 4,5 cm

b. Tinta stempel berwarna merah

6. Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus dengan atau

menyertakan warna merah putih serta dicantumkan lambang Maesa.

7. Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran perbandingan

panjang dan lebar 3 (tiga) : 2 (dua) dengan :

a. Warna dasar hitam

b. Ditengah-tengah bertuliskan MAESA dan salib warna merah.

8. Papan nama dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) :

2 (dua) dengan :

a. Warna dasar merah

b. Ditengah-tengah MAESA pojok kiri lambang Maesa

c. Tulisan Putih

9. Seragam organisasi terdiri dari :

a. Safari warna biru gelap dan loreng berwarna dasar merah dengan

kombinasi warna hitam

b. Baju lengan pendek dan lengan panjang loreng berwarna dasar

merah dengan kombinasi warna hitam

c. Baju lengan panjang hitam

d. Celana biru gelap, hitam, jeans hitam dan loreng berwarna dasar

merah dengan kombinasi warna hitam

e. Baret berwarna merah darah les hitam, topi pet loreng berwarna

dasar merah dengan kombinasi warna hitam

f. Pengaturan lebih lanjut tentang seragam organisasi diatur dalam

peraturan organisasi

g. Ikat kepala warna hitam bertuliskan Maesa diatasnya salib kecil

dan burung pisok warna merah darah.

10.Lencana disesuaikan dengan ukuran perbandingan 3 (tiga) : 2 (dua)

11.Kelengkapan seragam organisasi terdiri dari :

Jaket memakai 4 (empat) tanda yaitu :

- Lengan kanan : Badge Bhineka Tunggal Ika di dalam bulatan

hitam dasar putih

- Lengan kiri : Bulatan laskar Maesa dasar merah putih dan

bertuliskan hitam tanahku-malesung-puserku.

- Dada kanan : Nama anggota

- Dada kiri : Lambang Maesa dan Laskar Maesa

Pasal 2

Ikrar Organisasi Maesa adalah :

- Bertanah air satu, tanah air Indonesia

- Berbangsa satu, bangsa Indonesia

- Berbahasa satu, bahasa Indonesia

- Berideologi satu, ideologi Pancasila

Pasal 3

Tekad Organisasi Maesa adalah “SITOU TIMOU TUMOU TOU” artinya

manusia dilahirkan untuk menghidupkan/ membantu orang lain.

Pasal 4

Semboyan Organisasi Maesa, “Maleo leosan – masawang sawangan –

matombol tombolan” artinya saling menyayangi, saling membantu dan

saling menopang/ mendukung.

Pasal 5

Lagu perjuangan Organisasi Maesa adalah “Opo mana natas” dan lagu

lain bahasa Makatana.

BAB IIKEANGGOTAAN

Pasal 7

Yang dapat diterima menjadi calon anggota biasa ialah :

1. Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 15 tahun

2. Menyatakan persetujuannya dan menerima anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-

peraturan dan ketentuan organisasi Maesa.

3. Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota

biasa

4. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila telah

mendapat Kartu Tanda Anggota Organisasi Maesa yang secara

tekhnis diatur dalam peraturan organisasi

5. Keanggotaan Lembaga dan badan Organisasi Maesa diatur dalam

peraturan organisasi.

Pasal 8

Anggota Luar Biasa adalah anggota yang telah memperlihatkan /

membuktikan kesetiaannya terhadap organisasi minimal dalam waktu 10

(sepuluh) tahun dan dianggap berjasa dan menaruh perhatian dalam

pengembangan organisasi.

Pasal 9

Anggota kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa terdir dari

pejabat dan tokoh masyarakat yang banyak bantuannya terhadap

organisasi, berideologikan Pancasila bersikap dan bertindak

menguntungkan organisasi.

BAB IIIKADER

Pasal 10

1. Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku penggerak, pemikir,

penggagas dan pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan

menjadi pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa

dan negara.

2. Kader Organisasi Maesa ialah anggota Maesa yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal Maesa dan dinyatakan

lulus dengan sertifikat / piagam sebagai kader dan merupakan

penggerak inti organisasi.

3. Kader organisasi Maesa terdiri dari :

a. Kader Pratama

b. Kader Madya

c. Kader Utama

d. Kader Kecabangan

4. Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka

mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan Maesa dalam

kehidupan masyarakat dan bangsa.

5. Ketentuan mengenai kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam

peraturan organisasi.

BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

1. Setiap anggota mempunyai hak :

a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi

b. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan

kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi.

c. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan

positif baik secara lisan maupun tertulis.

d. Dipilih

e. Membela diri

f. Terkecuali untuk memilih dan menjadi pengurus, harus mematuhi

ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan organisasi.

2. Setiap anggota berkewajiban :

a. Menghayati, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta peraturan

organisasi.

b. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah

Besar

c. Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi

organisasi.

d. Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.

e. Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra

organisasi

f. Melaksanakan tugas – tugas organisasi

g. Menghadiri acara – acara yang diselenggarakan oleh organisasi.

h. Khusus bagi kader wajib menghadiri setiap acara organisasi

i. Menjadi anggota Laskar Maesa sebagai dasar pengkaderan

anggota.

j. Membayar iuran wajib anggota

k. Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan organisasi.

Pasal 12

1. Anggota Luar Biasa berhak mengajukan dan atau memberikan

pendapat, saran yang bertalian dengan organisasi baik lisan maupun

tertulis kepada semua tingkat organisasi dengan mengindahkan tata

hubungan kerja organisasi.

2. Anggota Kehormatan berhak memberikan pendapat serta mengajukan

saran-saran dan atau nasehat baik diminta ataupun tidak, secara lisan

maupun tertulis.

BAB VSANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA

Pasal 13

1. Sanksi terhadap anggota atau fungsionaris terdiri dari :

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pemberhentian sementara

d. pemecatan

2. sanksi yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta

pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan,

disetiap jenjang dan tingkatan organisasi.

3. Teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan kepada jenjang

kepemimpinan organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat atau

kepemimpinan setingkat diatasnya, serta kepada anggota dilakukan

oleh kepemimpinan sesuai tingkatnya.

4. Pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

atas usul Dewan Pimpinan Daerah atau oleh Dewan Pimpinan Daerah

atas usul Dewan Pimpinan Cabang.

5. Khusus sanksi berupa pemecatan hanya dapat diberikan oleh Dewan

Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

membela diri dihadapan forum Musyawarah Besar.

6. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan

organisasi dan Hak anggota atas kebenaran argumentasinya yang

diverifikasi oleh suatu komisi yang dibentuk.

Pasal 14

1. Anggota dinyatakan berhenti apabila :

a. Meninggal dunia

b. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis

c. Dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan

Daerah dan / atau karena yang bersangkutan melanggar

ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga,

Peraturan-peraturan organisasi dan/ atau beberapa kali membuat

kesalahan yang merugikan nama baik secara sengaja.

d. Lepas dari kewarganegaraan Indonesia.

2. Sanksi terhadap anggota didasarkan kepada :

a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga

yang dianggap cukup berat

b. Melakukan tindakan yang merugikan organisasi

3. Tata cara pemberhentian sementara atau pemecatan anggota adalah

sebagai berikut :

a. Terlebih dahulu memberikan teguran lisan.

b. Memberikan teguran lisan

c. Jika tidak dijawab atau terdapat keterangan, maka diadakan rapat

untuk mengambil keputusan pemberhentian sementara

d. Keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpina Pusat atau Dewan

Pimpinan Daerah dipertanggungjawabkan pada Musyawarah

Besar.

4. Mengenai pemberhentian sementara dan pemecatan yang

dipertanggungjawabakan pada Musyawarah besar dengan pemberian

kesempatan membela diri akan diambil keputusan dalam bentuk :

a. Membatalkan pemberhentian sementara

b. Menetapkan pemberhentian sementara untuk masa waktu tertentu

c. Memecat.

BAB VIKEDAULATAN, KEKUASAAN, WEWENANG

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15

1. Musyawarah Besar Maesa adalah pemegang kekuasan tertinggi

organisasi yang diadakan sekali dalam waktu lima tahun dan

berwenang :

a. Menetapkan dan atau merubah anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga.

b. Menetapkan garis-garis besar haluan organisasi (GBHO) dan

program umum organisasi

c. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Dewan

Pimpinan Pusat

d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti

lima tahun.

e. Menetapkan Dewan Adat Pusat dan Dewan Penasehat

f. Menetapkan keputusan pemberhentian sementara, pemecatan

dan atau merehabilitasi anggota yang terkena sanksi

pemberhentian sementara.

g. Menetapkan lembaga dan badan organisasi Maesa atau

keputusan – keputusan lainnya yang dianggap perlu.

h. Menetapkan badan verifikasi keuangan dan kekayaan organisasi.

i. Menetapkan kebijakan dan pemikiran organisasi dalam

menghadapi persoalan nasional.

2. Musyawarah Besar dihadiri oleh :

a. Dewan Pimpinan Pusat

b. Dewan Adat dan Dewan Penasehat Tingkat Daerah/ Pusat

c. Dewan Pimpinan Daerah

d. Dewan Pimpinan Cabang

e. Lembaga/ Badan Tingkat Pusat

f. Undangan – undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan

Pimpinan Pusat.

3. Penyelenggaraan Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Dewan

Pimpinan Pusat

4. Bahan, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dipersiapkan oleh

Dewan Pimpinan Pusat untuk dimajukan ke Musyawarah Besar

5. Dewan Pimpinan Pusat memberikan pertanggungjawabannya kepada

Musyawarah Besar dan disampaikan oleh / melalui Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat.

6. Musyawarah Besar dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat

7. Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 16

1. Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang

sama dengan Musyawarah Besar

2. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar

rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan

Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Pusat apabila

kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam atau

karena ada hal – hal yang mendasar.

b. Sebagai permintaan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Daerah

dan / atau ½ (setengah) ditambah satu Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17

1. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat

Daerah yang diadakan sekali dalam waktu lima tahun dan

berwenang:

a. Menetapkan program daerah dalam rangka pelaksanaan program

umum Maesa

b. Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan

Pimpinan Daerah.

c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah

dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti

lima tahun

d. Menetapkan Dewan Adat dan Penasehat Daerah

e. Menentukan pendirian / sikap organisasi di tingkat daerah dalam

menghadapi persoalan daerah.

f. Mensahkan atau menolak pemberhentian sementara terhadap

anggota yang telah diberhentikan sementara oleh Dewan

Pimpinan.

2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :


b. Dewan Pimpinan Daerah

c. Dewan Adat dan Penasehat Tingkat Daerah


e. Lembaga / Badan Tingkat Daerah


Pimpinan Daerah.

Pasal 18

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan

wewenang sama dengan Musyawarah Daerah

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar

keputusan / instruksi Dewan Pimpinan Pusat. Apabila kelangsungan

hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada

hal – hal yang mendasar yang memaksa di Dewan Pimpinan Daerah

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Pusat

b. Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Daerah

c. Sebagai permintaan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Cabang

dan atau ½ (setengah) ditambah satu Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 19

1. Musyawarah Cabang Maesa adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi

di tingkat Cabang yang diadakan sekali dalam waktu empat tahun dan

berwenang :

a. Menetapkan program Cabang dalam rangka pelaksanaan

program umum Maesa

b. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Dewan

Pimpinan Cabang

c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan

komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti empat tahun.

d. Menetapkan Dewan Adat Cabang dan penasehat

e. Menentukan pendirian / sikap organisasi ditingkat cabang dalam

menghadapi persoalan cabang.

2. Musyawarah cabang dihadiri oleh :

a. Dewan Pimpinan Daerah

b. Dewan Pimpinan Cabang

c. Dewan Adat dan Dewan Penasehat Tingkat Cabang

d. Pimpinan Anak Cabang

e. Lembaga / Badan Tingkat Cabang


Pimpinan Cabang.

Pasal 20

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan

wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.

2. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas keputusan /

instruksi Dewan Pimpinan Daerah apabila kelangsungan hidup

organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal –

hal yang mendasar yang memaksa di Dewan Pimpinan Cabang

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Daerah

b. Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Cabang

c. Sebagai permintaan 2/3 (dua per tiga) Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 21

1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan

tertinggi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam waktu 3

(tiga) tahun dan berwenang :

a. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan

Anak Cabang

b. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan

komposisi personalia fungsionaris kolektif untuk masa bakti tiga

tahun.

c. Menetapkan Penasehat Anak Cabang.

2. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :

a. Pimpinan Anak Cabang

b. Dewan Pimpinan Cabang

c. Pimpinan Ranting

d. Penasehat Anak Cabang

e. Undangan – undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan

Anak Cabang.

Pasal 22

1. Musyawarah Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi

di tingkat Kelurahan/ Desa yang diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun

dan berwenang :

a. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pimpinan

Ranting.

b. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan komposisi

personalia fungsionaris kolektif untuk masa bakti dua tahun.

c. Menetapkan Penasehat Ranting

2. Musyawarah Pimpinan Ranting dihadiri oleh :

a. Pimpinan Ranting

b. Pimpinan Anak Cabang

c. Penasehat Ranting

d. Anggota Ranting

e. Undangan – undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan

Ranting.

Pasal 23

1. Rapat Pimpinan Nasional Maesa yang hendak merekomendasikan

Mubeslub adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat pusat yang

dapat diadakan sewaktu – waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat apabila:

a. Ketua Umum berhalangan tetap / meninggal, berhenti atau tidak

dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya

sehingga mengganggu/ mengancam kelangsungan hidup

organisasi.

b. Organisasi mengalami kedaaan genting yang memaksa

2. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum rapat tertinggi organisasi di

tingkat pusat hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang

mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi dan keputusan –

keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan kekuasaan dan

wewenang Musyawarah besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang merekomendasikan pemikiran

kebijakan organisasi yang akan dibahas dalam Musyawarah Besar

atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

4. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :


b. Dewan Adat dan Penasehat Tingkat Pusat


d. Lembagan / Badan Tingkat Nasional

e. Dewan Pimpinan Cabang


Pimpinan Pusat.

Pasal 24

1. Rapat Kerja Nasional adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat

Nasional yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti

untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka

pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan

Dewan Pimpinan Pusat.

2. Rapat Kerja Nasional Maesa dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan

Pusat.

3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :

a. Daerah Pimpinan Pusat

b. Dewan Adat dan Penasehat Tingkat Pusat


d. Lembaga / Badan di Tingkat Nasional

e. Undangan – undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan

Pimpinan Pusat.

Pasal 25

1. Rapat Kerja Daerah Maesa adalah forum rapat kerja organisasi di

tingkat Daerah / Propinsi yang diadakan minimal sekali dalam satu

periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program

kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan

Dewan Pimpinan Daerah.

2. Rapat Kerja Daerah Maesa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Daerah.

3. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :

a. Dewan Pimpinan Daerah

b. Dewan Adat dan Penasehat Tingkat Daerah

c. Dewan Pimpinan Pusat


e. Lembaga / Badan di tingkat Daerah


Pimpinan Daerah.

Pasal 26

1. Rapat Kerja Cabang Maesa adalah forum rapat kerja organisasi di

tingkat Cabang yang diadakan minimal sekali dalam satu periode

masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja

jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Dewan

Pimpinan Cabang.

2. Rapat Kerja Daerah Maesa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Daerah.

3. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :

a. Dewan Pimpinan Cabang

b. Dewan Pimpinan Daerah

c. Dewan Adat dan Penasehat Tingkat Cabang

d. Lembaga / Badan di Tingkat Cabang.

e. Undangan – undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan

Pimpinan Cabang.

Pasal 27

Rapat Pleno Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum

rapat internal di masing – masing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh :

a. Kolektif Dewan Pimpinan

b. Ketua – ketua Lembaga dan Badan

c. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan apabila

ditentukan.

Pasal 28

Rapat Harian Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum

rapat internal di masing – masing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh :

a. Unsur Harian Dewan Pimpinan

b. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan apabila

diperlukan

Pasal 29

Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah forum rapat internal di masing-

masing Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Anak

Cabang.

Pasal 30

Rapat Ranting ialah forum rapat internal di masing – masing Pimpinan

Ranting yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Ranting.

BAB VIIHAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 31

Pelaksanaan Hak Bicara dan Hak Suara para utusan Musyawarah dan

rapat-rapat yang diatur dalam Bab VI Anggaran Rumah Tangga ini akan

ditetapkan dalam peraturan organisasi dan tata tertib persidangan.

BAB VIIISUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPEMIMPINAN

Pasal 32

Susunan dan Komposisi Kepemimpinan Dewan Pimpinan adalah sebagai

berikut :

Dewan Pimpinan Pusat :

a. 1 (satu) orang Ketua Umum DPP

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum

c. 3 (tiga) orang Ketua – Ketua Bidang

d. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal DPP

e. 4 (empat) orang Wakil Sekretaris

f. 1 (satu) orang Bendahara Umum DPP

g. 1 (satu) orang Wakil Bendahara

h. Ex-Officio Lembaga/ Badan

Pasal 33

Dewan Pimpinan Daerah :

a. 1 (satu) orang Ketua DPD

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua DPD

c. 3 (tiga) orang Ketua Bidang

d. 1 (satu) orang Sekretaris DPD


f. 1 (satu) orang Bendahara DPD


h. Ex-Offiio Lembaga / Badan

Pasal 34

Dewan Pimpinan Cabang :

a. 1 (satu) orang Ketua DPC

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua DPC

c. 3 (tiga) orang Ketua Bidang

d. 1 (satu) orang Sekretaris DPC


f. 1 (satu) orang Bendahara DPC


h. Ex-Officio Lembaga / Badan

Pasal 35

Pimpinan Anak Cabang :

a. 1 (satu) orang Ketua

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua

c. 1 (satu) orang Sekretaris

d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris

e. 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 36

Pimpinan Ranting :


b. 1 (satu) orang Sekretaris

c. 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 37

Pimpinan Anak Ranting :


b. 1 (satu) orang Sekretaris

c. 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 38

a. Bidang – bidang Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

a. Organisasi dan Keanggotaan

b. Ideologi dan politik

c. Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas)

d. Litbang dan Kaderisasi

e. Ekonomi

f. Agama, Sosial dan Budaya

g. Hukum dan HAM

h. Pengembangan usaha

i. Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 39

Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten / Kota pemekaran akan diatur dalam

peraturan sendiri.

BAB IXSUSUNAN DAN KOMPOSISI

DEWAN PENASEHAT

Pasal 40

Dewan Penasehat terdiri dari :

a. Tokoh – tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di

tingkat pusat, Dati I dan Dati II (Ukung Wangko Banua).

b. Unsur-unsur pemerintahan yang memangku jabatan yang

mempunyai ruang lingkup dan /atau hubungan pembinaan serta

pengembangan generasi muda (Ukung Wangko)

c. Ketua dan / atau pengurus sebelumnya (Ukung Tua)

d. Anggota – anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah.

Pasal 41

Dewan Adat terdiri dari :

a. Tokoh – tokoh Adat yang berwibawa dan berpengaruh di

masyarakat.

b. Tonaas – tonaas penghayat kebudayaan (Tonaas Wangko)

Pasal 42

Dewan Penasehat di Tingkat Pusat, Daerah dan Cabang terdiri dari :




d. Sejumlah anggota sesuai keperluan.

Pasal 43

Dewan Adat ditingkat pusat, daerah dan cabang terdiri dari :




d. Sejumlah anggota

BAB XWEWENANG DAN TUGAS POKOK

Pasal 44

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat ialah :

1. Pimpinan Organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan

melaksanakan pokok – pokok perjuangan organisasi.

2. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan –

kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

3. Memimpin dan mengendalikan organisasi Maesa dalam

melaksanakan pokok – pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan

dan pengembangan Maesa.

4. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya – upaya organisasi

khususnya dalam hal memelihara hubungan yang serasi dengan

pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan

badan – badan / pihak – pihak eksternal organisasi lainnya.

5. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menangani

situasi yang mengancam dan / atau mengancam kelangsungan hidup

organisasi Maesa.

Pasal 45

Wewenang Dewan Pimpinan Daerah ialah :

1. Pimpinan organisasi tertinggi di tingkat daerah dalam mencapai tujuan

dan melaksanakan pokok – pokok perjuangan organisasi.

2. Menetapkan pokok – pokok kebijaksanaan dan pedoman – pedoman

organisasi di tingkat daerah sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan – ketentuan lain yang lebih tinggi.


kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat

daerah.

4. Memimpin dan mengendalikan jajaran Maesa di tingkat daerah dalam

melaksanakan pokok – pokok perjuangan serta tindakan yang

dipandang perlu untuk pencapaian tujuan dan pengembangan

Maesa.

5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya- upaya organisasi ditingkat

daerah, khususnya dalam hal memelihara hubungan yang serasi

dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi

kemasyarakatan dan badan – badan / pihak – pihak eksternal

organisasi lainnya.

Pasal 46

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang ialah :

1. Pimpinan organisasi tertinggi di tingkat cabang dalam mencapai

tujuan dan melaksanakan pokok – pokok perjuangan organisasi

2. Menetapkan pedoman – pedoman organisasi di tingkat cabang

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan lain yang

lebih tinggi.


kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan di tingkat cabang

4. Memimpin dan mengendalikan jajaran Maesa di tingkat cabang dalam

melaksanakan pokok – pokok perjuangan serta tindakan yang

dipandang perlu untuk pencapaian tujuan dan pengembangan Maesa.

5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya – upaya organisasi di tingkat

cabang, khususnya dalam hal memelihara hubungan yang serasi

dengan pemerntah. Organisasi sosial politik, organisasi

kemasyarakatan dan badan – badan / pihak – pihak eksternal

organisasi lainnya.

Pasal 47

Wewenang Pimpinan Anak Cabang :

1. Sebagai pimpinan tertinggi tingkat Kecamatan

2. Mengambil keputusan – keputusan ditingkat Kecamatan

Pasal 48

Wewenang Pimpinan Ranting :

1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat Kelurahan

2. Mengambil keputusan – keputusan di tingkat Kelurahan

Pasal 49

Wewenang Pimpinan Anak Ranting

1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat RW

2. Mengambil keputusan – keputusan sesuai dengan tingkatannya

Pasal 50

Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas pokok :

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, rapat Pimpinan

Nasional, Rakernas, Rapat Pleno DPP dan peraturan organisasi.

2. Merumuskan kebijakan – kebijakan organisasi yang diperlukan guna

pencapaian tujuan organisasi.

3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan

pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Daerah maupun Lembaga /

Badan di tingkat Pusat.

4. Menjali hubungan yang serasi dengan Pemerintah, lembaga –

lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/POLRI maupun badan –

badan / pihak – pihak eksternal organisasi lainnya yang saling

mendukung dan bermanfaat.

5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi

guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan

kesinambungan, keberadaan organisasi, utamanya dalam upaya

mewujudkan cita – cita Maesa.

6. Memperhatikan dengan sungguh – sungguh pertimbangan atau

nasehat Dewan Penasehat dan Dewan Adat tingkat pusat.

7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Daerah

8. Menjalankan usaha – usaha pendidikan kader dan pengembangan

organisasi.

9. Merencanakan, menggali sumber – sumber keuangan organisasi.

10.Memberikan pertanggung jawaban dalam Mubes.

Pasal 51

Dewan Pimpinan Daerah memiliki tugas pokok :


Nasional, Rakernas, Keputusan DPP, Musda, Rakerda, Rapat Pleno

DPP dan peraturan organisasi.


pencapaian tujuan organisasi di tingkat daerah.


pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Cabang maupun Lembaga /

Badan di tingkat Pusat.

4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga –


badan / pihak – pihak eksternal organisasi lainnya di tingkat daerah

yang saling mendukung dan bermanfaat



kesinambungan, keberadaan organisasi utamanya dalam upaya

mewujudkan cita – cita Maesa

6. Memberikan pertanggung jawaban dalam Musda

7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Cabang


nasehat Dewan Penasehat dan Dewan Adat tingkat daerah.


organisasi di tingkat daerah

10.Merencanakan, menggali sumber – sumber keuangan organisasi di

tingkat daerah.

Pasal 52

Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas pokok :


Nasional, Rakernas, Keputusan DPP, Muscab, Rakernas, Rapat

Pleno DPC dan peraturan organisasi.


pencapaian tujuan organisasi di tingkat cabang.


pembinaan terhadap PAC dan ranting maupun Lembaga / Badan di

tingkat Cabang.

4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga –


badan / pihak – pihak eksternal organisasi lainnya di tingkat daerah

yang saling mendukung dan bermanfaat



kesinambungan, keberadaan organisasi utamanya dalam upaya

mewujudkan cita – cita Maesa

6. Memberikan pertanggung jawaban dalam Muscab

7. Melantik Pimpinan Kolektif Pimpinan Anak Cabang


nasehat Dewan Penasehat dan Dewan Adat tingkat cabang.


organisasi di tingkat cabang

10.Merencanakan, menggali sumber – sumber keuangan organisasi di

tingkat cabang.

Pasal 53

Pimpinan Anak Cabang memiliki tugas pokok :

1. Melaksanakan program kegiatan

2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan

organisasi diatasnya.

3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan

terhadap Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting dan anggotanya.

4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi

masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kecamatan.

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 54

Pimpinan Ranting memiliki tugas pokok :

1. Melaksanakan program kegiatan



3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan

terhadap Pimpinan Anak Ranting dan anggotanya.


masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kelurahan / Desa.

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting.

Pasal 55

Pimpinan Anak Ranting memiliki tugas pokok :



2. Memberikan pengayoman, pengawasan, pengarahan, petunjuk,

bimbingan dan pembinaan terhadap anggotanya.


masyarakat, Pemerintah di tingkat RW.

Pasal 56

1. Dewan Adat di setiap jenjang dan tingkatan organisasi adalah

merupakan wahana konsultatif organisasi sesuai tingkatannya, yang

memiliki hak tugas :

a. Memberi pertimbangan, saran dan nasehat yang bersifat

konstruktif positif baik diminta maupun tidak diminta.

b. Apabila dianggap perlu, Dewan Adat dapat meminta Dewan

Pimpinan untuk berdialog

c. Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan

terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Pimpinan di

dalam mengemban tugas – tugas organisasi.

d. Penyusunan pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Adat diatur

dalam mekanisme Dewan Adat

e. Mendampingi Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya

f. Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun

2. Dewan Adat berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan, dan

keharmonisan organisasi serta melestarikan budaya adat Minahasa

dan bahasa makatana maupun pusaka peninggalan leluhur.

Pasal 57

1. Penasehat adalah merupakan penasehat organisasi di semua jenjang

tingkatan, yang memiliki hak tugas :

a. Memberi nasehat saran dan pertimbangan yang bersifat

konstruktif, positif kepada Dewan Pemimpin baik diminta maupun

tidak diminta.

b. Apabila dianggap perlu, Penasehat daapt meminta Dewan

Pimpinan untuk berdialog

c. Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan

terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Pimpinan di

dalam mengembangkan tugas – tugas organisasi.

d. Penyusunan saran dan nasehat Penasehat diatur dalam

mekanisme Rapat Penasehat.

e. Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun.

2. Penasehat berkewajiban menjaga nama baik kewibawaan dan

keharmonisan organisasi.

Pasal 58

Fungsi dan tugas pokok Lembaga dan badan adalah :

1. Sebagai pelaksana – pelaksana program organisasi yang bersifat

khusus / sektoral

2. Sebagai media / sarana pendukung perjuangan organisasi Maesa

3. Sebagai alat kelengkapan / sayap organisasi Maesa

BAB XIMASA BAKTI

Pasal 59

Masa Bakti Dewan Pimpinan secara berjenjang sesuai dengan

tingkatannya sebagai berikut :

1. Dewan Pimpinan Pusat 5 (lima) tahun

2. Dewan Pimpinan Daerah 5 (lima) tahun

3. Dewan Pimpinan Cabang 4 (empat) tahun

4. Pimpinan Anak Cabang 3 (tiga) tahun

5. Pimpinan Ranting 2 (dua) tahun

6. Pimpinan Anak Ranting 2 (dua) tahun

BAB XIILEMBAGA DAN BADAN

Pasal 60

Susunan ruang lingkup keberadaan, komposisi, keanggotaan dan

mekanisme Lembaga dan badan diatur dalam peraturan organisasi

BAB XIIIHUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN

DENGAN DEWAN PIMPINAN MAESA DANDENGAN ORMAS PEMUDA PANCASILA

Pasal 61

1. Kebijakan strategis yang menyangkut kondisi eksternal organisasi,

menjadi wewenang Dewan Pimpinan yang dikoordinasikan kepada

Lembaga dan badan sesuai tingkatannya.

2. Menyangkut program internal, Lembaga dan Badan melakukan

koordinasi dan kemitraan dengan Dewan Pimpinan sesuai dengan

tingkatannya.

3. Dewan Pimpinan berwenang mengambil langkah – langkah yang

diperlukan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga dan

badan dapat mengancam atau merugikan Organisasi Maesa

4. Hubungan Lembaga dan Badan dengan Dewan Pimpinan Organisasi

Maesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1,2 dan 3 dirinci

lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

5. Organisasi Maesa mempunyai hubungan Historis dan emosional serta

kesamaan visi dan misi dengan ormas Pemuda Pancasila.

BAB XIVPERATURAN PERALIHAN

Pasal 62

1. Mengenai pergantian antar waktu kepemimpinan organisasi di semua

tingkatannya akan diatur dalam peraturan organisasi.

2. Hal – hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini

akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi, peraturan pusat,

petunjuk pelaksanaan teknis dan peraturan lainnya yang tidak

bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran ruma tangga

organisasi Maesa dan dapat dievaluasi dalam rapat Pimpinan

Nasional.

3. Segala peraturan organisasi sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku

selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XVP E N U T U P

Pasal 63

Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 29 September 2002

DEWAN PIMPINAN PUSATM A E S A

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

HERRY TOMBENG,SH DENNI KAINDE, SH

Anggaran Dasar

Documents

Transcript of Anggaran Dasar