ANGGARAN DASAR

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JUNJUNG KEADILAN

MUKADIMAH

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Junjung Keadilan, untuk pertama

kalinya didirikan di Kota Purbalingga pada hari Selasa Kliwon tanggal 30 Juni

2015 oleh Soemarjono, S.H.dan Pangkat Sugiharto, S.H. di RT. 01 RW. 04 Desa

Kalimanah Wetan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Disamping sebagai wadah berhimpunnya advokat dan orang/pakar yang

peduli di bidang hukum, lembaga ini didirikan untuk; lebih memperkuat gerakan

sosial di dalam memperjuangkan hukum yang adil dan demokratis dalam hal

memberikan bantuan hukum bagi rakyat dengan mengusung tema ”Keadilan

Untuk Rakyat”.

Lembaga akan fokus bekerja di dalam memberikan bantuan hukum dan

pembangunan kesadaran hukum dan hak-hak rakyat terhadap negara serta gerakan

demokratis, maka pemikiran jangka pendek untuk melihat perspektif

pembangunan masyarakat sipil yang sadar hukum dan paham untuk

memperjuankan hak-hak mereka di depan hukum secara damai dan saling

menghargai perbedaan, menjadi latar belakang pentingnya suatu wadah untuk

dapat turut andil didalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Selanjutnya

lembaga ini tercatat secara legal, tercatat sebagai lembaga yang memiliki kekuatan

hukum berdasarkan Akta Notaris : . . . .

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Lembaga Bantuan Hukum Junjung Keadilan yang

selanjutnya disingkat LBH JK.

2. LBH Junjung Keadilan ini berkedudukan pusat di Kota Purbalingga.

Pasal 2

LBH Junjung Keadilan berbentuk Perkumpulan

Pasal 3

LBH Junjung Keadilan berlambangkan timbangan yang digenggam dan dijunjung

tegak.

BAB II

WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

LBH Junjung Keadilan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan

untuk pertamakalinya didirikan dan dideklarasikan di Purbalingga pada tanggal 30

Juni 2015 (tanggal tiga puluh juni tahun dua ribu lima belas).

BAB III

PRINSIP ORGANISASI

Pasal 5

1. LBH Junjung Keadilan memfokuskan diri pada kerja-kerja advokasi

penegakan hukum.

2. LBH Junjung Keadilan memfokuskan diri pada masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

3. LBH Junjung Keadilan bersifat terbuka, kritis dan memfokuskan diri pada

penegakan hukum, hak azasi manusia dan pengembangan sistem hukum yang

adil dan demokratis.

BAB V

AZAS, PEDOMAN DAN KODE ETIK

Pasal 6

LBH Junjung Keadilan berasaskan pancasila sebagai sumber hukum.

Pasal 7

LBH Junjung Keadilan berpedoman pada semangat dan prinsip-pronsip keadilan.

Pasal 8

1. LBH Junjung Keadilan memiliki kode etik untuk mengarahkan aktivitas

profesional anggotanya.

2. Kode Etik Dibuat oleh Badan Pengurus dan diusulkan ke Badan Pengawas

yang ditetapkan dalam rapat kerja.

BAB VI

VISI

MISI

Pasal 9

Visi LBH Junjung Keadilan Adalah :

Terwujudnya gerakan demokratisasi dan pembaharuan dibidang hukum dalam

rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai

aspek.

Pasal 10

Untuk mencapai Visi LBH Junjung Keadilan melakukan Misi antara lain :

1. Mendorong jaminan akses hukum bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

2. Terlibat aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai

upaya pembaharuan hukum di indonesia.

3. Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

4. Mendorong lahirnya organisasi masyarakat sipil yang kritis.

BAB VI

RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 11

Wilayah Kerja LBH Junjung Keadilan meliputi

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Keanggotaan LBH Junjung Keadilan bersifat perseorangan dan terbuka bagi

setiap pekerja hukum dan orang-orang yang consern terhadap perjuangan

pembaharuan hukum di indonesia.

Pasal 13

Keanggotaan LBH Junjung Keadilan terdiri atas anggota biasa dan anggota luar

biasa.

Pasal 14

Hak-hak anggota meliputi :

1. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang

dilaksanakakn oleh organisasi.

2. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara

lisan maupun tulisan.

3. Hak membela diri, jika dikenai sanksi organisasi.

4. Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian.

5. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh LBH Junjung Keadilan yang

diatur lebih lengkap lagi dalam kode etik.

Pasal 15

Kewajiban anggota meliputi :

1. Mentaati anggaran dasar,anggaran rumah tangga dan aturan organisasi

lainnya.

2. Menjaga nama baik LBH Junjung Keadilan.

3. Mematuhi kode etik LBH Junjung Keadilan.

Pasal 16

Anggota dapat dikenai sanksi organisasi termasuk pemecatan sebagai anggota.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

Pengambilan keputusan tertinggi organisasi dipegang oleh Rapat Pleno LBH

Junjung Keadilan.

Pasal 18

Pimpinan pelaksana organisasi dipegang oleh badan pengurus harian yang terdiri

dari badan pengawas dan badan pelaksana harian LBH Junjung Keadilan.

Pasal 19

Badan pengawas dapat membentuk komisi kode etik dengan melibatkan badan

pengurus yang bersifat ad hoc berdasarkan laporan masyarakat.

Pasal 20

Aspirasi dan kepentingan anggota dapat dilakukan oleh badan pengawas.

Pasal 21

Pengawasan dan pengelolaan dana dan aset organisasi dilakukakn oleh badan

pengawas.

BAB IX

KEKAYAAN DAN ASET

Pasal 22

1. Kekayaan perkumpulan terdiri dari kekayaan pertama berupa sejumlah uang

sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang terpisah dari kekayaan pribadi

badan pengurus (badan pengawas dan badan pelaksana harian) dan dapat

diperbesar dengan :

a. Bantuan dan sokongan dari pemerintah republik indonesia atau pemerintah

negara lain ataupoun lembaga-lembaga nasional dan internasional lainnya

masyarakat dan badan-badan atau pihak-pihak yang menaruh minat untuk

mendukung tujuan perkumpulan yang tidak mengikat.

b. Iuran anggota.

c. Infak, wakaf dan hibah warisan.

d. Hasil usaha perkumpulan dan pendapatan lain yang sah.

2. Uang yang segera tidak dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari LBH Junjung

Keadilan disimpan pada salah satu Bank atas nama perkumpulan atau

disimpan menurut cara-cara yang ditentukan oleh badan pelasana harian.

3. Sebagaimana pendapatan dan kekayaan perkumpulan hanya dipakai untuk

pencapaian visi dan misi perkumpulan, dengan syarat hal tersebut tidak

dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran dan imbalan yang wajar dan

tepat kepada setiap badan pengrus atau pegabdi diperkumpulan atas jasa yang

benar-benar diberikan kepada LBH Junjung Keadilan.

Pasal 23

Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset dilakukan oleh badan pelaksana

harian LBH Junjung Keadilan.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

1. Pembubaran LBH Junjung Keadilan hanya bisa dilakukan melalui keputusan

Rapat Pleno atas usulan yang disetujui sedikitnya oleh ½ plus satu suara

anggota perkumpulan.

2. Apabila LBH Junjung Keadilan dinyatakan bubar, maka Rapat Pleno tersebut

berkewajiban membentuk tim likuidasi guna menyelesiakan hutang piutang

organisasi serta menyerahkan sisa kekayaan lbh Junjung Keadilan kepada

organisasi sosial yang se visi.

BAB XI

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh

keputusan Rapat Pleno.

Pasal 26

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur

dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau lampiran

aturan pokok organisasi.

Ditetapkan di Purbalingga,

Tanggal , 30 Juni 2015

Soemarjono, S.H.

Pendiri

Pangkat Sugiharto, S.H.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JUNJUNG KEADILAN

BAB I

ANGGOTA

Pasal 1

Anggota adalah orang yang telah memenuhi syarat keorganisasian.

Pasal 2

1. Syarat menjadi anggota biasa LBH Junjung Keadilan adalah :

2. Memiliki komitmen untuk pembaharuan hukum.

3. Memiliki alokasi waktu minimaluntuk memeilihara komitmennya.

4. Tidak Diskrimantif tidak terlibak Korupsi dan Pelanggaran HAM.

5. Status anggota berakhir apabila;

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri.

c. Dipecat berdasarkan komisi ad hoc.

Pasal 3

Untuk menjadi anggota biasa, seorang harus ;

1. Mendaftarkan diri secara tertulis kepada pengurus LBH Junjung Keadilan.

2. Mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya 3 orang anggota LBH

Junjung Keadilan.

3. Penetapan dan pengesahan anggota dilakukan oleh badan pengurus yang

dilaporkan di Rapat Pleno.

Pasal 4

PEMECATAN

1. Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan apabila :

2. Anggota telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran

dasar, anggaran tumah tangga dan kode etik LBH Junjung Keadilan.

3. Anggota telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang telah

mempunyai putusan pengadilan yang tetap.

4. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapat

peringatan cara lisan dan tulisan dari badan pengurus LBH Junjung Keadilan.

5. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan Pribadi.

Pasal 5

Prosedur pemecatan anggota adalah :

1. Sebelum pemecatan dilakukan badan pengurus lbh Junjung Keadilan

memberikan teguran lisan sebanyak 3 kali, dan teguran tertulis sebanyak 3

kali.

2. Peringatan lisan dilakukan dengan melalui pemanggilan tertulis.

3. Peringatan tertulis dilakukan jika peringatan lisan tidak dipatuhi ioleh anggota.

Pasal 6

Anggota yang dipecat berhak melakukan pembelaan ketika di lakukan peringatan

lisan dan pembelaan disertai dengan bukti-bukti dan saksi.

Pasal 7

Kewajiban anggota :

1. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan SOP

LBH Junjung Keadilan.

2. Membayar iuran 6 bulanan minimal lima puluh ribu rupiah.

3. Aktif mengikuti kegiatan lbh Junjung Keadilan.

4. Menjaga nama baik dan kehormatan lbh Junjung Keadilan.

Pasal 8

Hak-hak anggota :

1. Setiap anggota berhak dicalonkan menjadi badan pengawas dan badan

pengurus LBH Junjung Keadilan sesuai dengan mekanisme yg berlaku.

2. Setiap anngota berhak memberi hak suara dalam pemilihan badan pengawas

dan badan pengurus LBH JUNJUNG KEADILAN.

3. Anggota berhak atas fasilitas sesuai dengan konstribusinya di LBH Junjung

Keadilan.

BAB II

RAPAT PLENO

Pasal 9

1. Rapat Pleno merupakan forum tertinggi organisasi dan diselenggarakan setiap

tiga tahun sekali jika dimungkinkan.

2. Rapat Pleno menetapkan / melakukan perubahan terhadap anggaran

dasar,anggaran rumah tangga dan kode etik organisasi serta pokok-pokok

program kerja organisasi.

3. Kogres memilih dan menetapkan badan pengurus dan badan pengawas LBH

Junjung Keadilan.

4. Rapat Pleno menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Badan

Pengurus dan badan Pengawas.

5. Rapat Pleno menetapkan keanggotaan organisasi.

6. Rapat Pleno dapat membentuk lembaga otonom yang melakukan hal-hal

khusus (komisi ad hoc).

7. Rapat Pleno menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu tanpa melanggar

Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik LBH Junjung

Keadilan.

Pasal 10

Materi ongres disipakan oleh panitia Rapat Pleno yang terdiri badan pengawas

dan badan penggurus dan anggota LBH Junjung Keadilan.

Pasal 11

Kepanitiaan, lokasi dan anggaran Rapat Pleno ditetapkan oleh badan pengurus

selambat-lambatnya enam bulan sebelum Rapat Pleno.

Pasal 12

Tata tertib Rapat Pleno

1. Peserta konres terdiri dari anggota organisasi, badan pengurus, badan

pengawas, dewan pendiri dan calon anggota LBH Junjung Keadilan.

2. Peserta Rapat Pleno harus menerima materi-materi yang akan dibahas dalam

Rapat Pleno minimal satu minggu sebelum dilaksanakan Rapat Pleno.

3. Rapat Pleno bisa dibuka dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ plus 1

jumlah anggota sah organisasi sesuai dengan data base anggota LBH Junjung

Keadilan yang ada didata base organisasi.

Pasal 13

Rapat Pleno luar biasa

1. Rapat Pleno luar biasa dapat dilakukan apabila badan pengurus dan badan

pengawas terbukti melanggar anggaran dasar,anggaran rumah teangga dan

kode etik organisasi.

2. Rapat Pleno luar biasa bisa dilakukan dan dinyatakan sah apabila di hadiri

oleh ½ plus 1 orang anggota yang terfdaftar dalam data base organisasi.

BAB III

BADAN PENGURUS

Pasal 14

1. LBH Junjung Keadilan dipimpin oleh satu orang ketua dan badan pengurus

yang dipilih dalam Rapat Pleno.

2. Ketua Badan pengurus diberi wewenang untuk menyusun dan menentukan

divisi-divisi serta menyusun program kerja dan SOP organisasi.

3. Sususnan lengkap divisi-divisi program kerja dan SOP paling lambat

dilaporkan ke badan pengawas dan dewan pendiri selambat-lambatnya 1 bulan

setelah Rapat Pleno.

4. Badan pengurus dan badan pengawas dapat dipilih selama dua periode.

Pasal 15

1. Ketua Badan pengurus bertugas melaksanakan pokok-poko program kerja dan

hasil Rapat Pleno lainnya.

2. Ketua bandan pengurus LBH Junjung Keadilan berhak mengangkat dan

memberhentikan pegawai kantor atau staf divisi yang diputuskan dalam rapat

internal badan pengurus.

3. Ketua badan pengurus lbh Junjung Keadilan menyusun dan menetapkan

rennstra dan sop serta anggaran tahunan.

BAB IV

BADAN PENGAWAS

PASAL 16

Ketua dan anggota badan pengawas dipilih oleh Rapat Pleno.

1. Badan pengawas bertugas mengawasi kinerja badan pengurus LBHJunjung

Keadilan.

2. Badan pengawas sewaktu-waktu bisa mengambil alih kepengurusan organisasi

jika dipandang perlu dikarenakan badan pengurus tidak bekerja sesuai dengan

mandat organisasi.

3. Badan pengawas berjumlah lima orang.

Pasal 17

1. Badan pengawas bertugas menyalurkan aspirasi dan memperjuangakan

kepentingan organisasi.

2. Badan pengawas mengawasi dan mengontrol kebijakan – kebijakan organisasi

yang dijalankan oleh badan pengurus.

Pasal 18

1. Rapat badan pengawas dilaksankan sekurang-kurangnya satu tahun sekali

yang anggarannya disiapkan secara mandiri.

2. Rapat badan pengawas dipimpin oleh ketua dan anggota.

3. Hasil keputusan rapat disampaikan kepada dewan pendiri dan anggota.

BAB V

RAPAT-RAPAT

Pasal 19

Macam-macam rapat dalam organisasi LBHJunjung Keadilan

1. Rapat badan pengawas.

2. Rapat badan pengurus

3. Rapat tahunan.

Pasal 20

Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat ditentukan oleh ketua badan

pengurus dan ketua badan pengawas dan dilaporkan ke dewan pendiri.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 21

1. Badan pengurus wajib mengusahakan dana bagi kegiatan operasional

organisasi.

2. Dapat mengembangkan kemandirian dana bagi program-program organisasi

yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis (Renstra) LBH Junjung

Keadilan.

3. Tata cara penyaluran dana dan pelaporan ditetapkan melalui Standar

Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

Pasal 22

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan :

Yang tidak mengurangi independensi organisasi.

Sumber dana tersebut bukan hasil dari tindak pidana atau kejahatan keuangan.

Kriteria selanjutkan ditetapkan oleh ketua badan pengurus.

BAB VII

TRANPARANSI PENGGUNAAN DANA

Pasal 23

1. Setiap satu tahun sekali badan pengurus melalui ketua LBH Junjung Keadilan

melaporkan setiap kegiatan dan penggelolaan dana dalam bentuk laporan

tertulis yang dimuat di media internet (website/blog) dan dikirimkan kepada

dewan pengawas serta dewan pendiri.

2. Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dilakukan tiap semester

(enam bulan) dan diumumkan ke publik melalui situs resmi LBH Junjung

Keadilan

BAB VIII

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

Perubahan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh badan pendiri yang

disepakati oleh ½ plus satu anggota yang hadir dalam Rapat Pleno organisasi.

Pasal 25

Angaran rumah tangga ini berlaku sejak diterbitkan dan ditetapkan dan hal-hal

yang belum diatur akan diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

Ditetapkan di Purbalingga,

Tanggal , 30 Juni 2015

Soemarjono, S.H.

Pendiri

Pangkat Sugiharto, S.H.