ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DAN …lib.unnes.ac.id/19955/1/3211409068.pdf · kesenjangan...

i

ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DAN

HUBUNGANNYA DENGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 dan 2010

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1

untuk mencapai gelar Sarjana Sains

Oleh:

OKTAVINA MUSTIKA DEWI

NIM.3211409068

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian SkripsiFakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal :23 April 2013

Pembimbing I

Dr. Purwadhi Suhandini,SU

NIP. 19471103 1975011 001

Pembimbing II

Dr. Eva Banowati,M.Si

NIP. 19610929 1989012 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Geografi

Drs. Apik Budi Santoso, M.Si

NIP.196209041989011001

iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 April 2013

Penguji Utama

Drs. Haryanto, M. Si.

NIP.196203151989011001

Anggota I

Dr. Purwadhi Suhandini, SU

NIP.19471103 1975011 001

Anggota II

Dr. Eva Banowati,M.Si

NIP. 19610929 1989012 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Subagyo, M.Pd.

NIP. 1951080801980031003

iv

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 April 2013

Oktavina Mustika Dewi

NIM. 3211409068

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hiduplah dengan tujuan maka kamu akan hidup yang sesungguhnya..

Tidak ada yang tidak bisa kita gapai kecuali rasa malas dan tak mau belajar..

Mama.. you are my everything..

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepadaku.

2. Kedua orang tuakuHartono (almarhum) dan Yuli Wijayanti yang selalu

memberikan kasih sayang , membimbingku dalam setiap langkah dengan doa.

3. Kakakku Hanugerah Wibowo Santika, serta adikku Tri Gusta Wijayanto,

Sarah Harwinda Permata dan Herlina Berlian Nurrahma, kalian lah semangat

hidupku.

4. Sahabat terbaikku Febrina Kurniawati yang selalu menemaniku saat suka dan

duka selama kuliah.

5. Teman-teman terbaikku dzulfikar, luqman, nova, indah, puji, rima, dinda,

astin, niammur, fajar, amad, ganta, amri, nunung,yang memberi warna suka

dan duka di Geografi 2009.

6. Teman-teman KKN, nourma, gambang, yuli, maya, mba arin, willy, yasirin,

ambon, keluarga baru selama 45 hariyang tak akan terlupakan.

7. Untuk seseorang yang selalu bisa membuatku tersenyum dan semangat

menjalani skripsiku, Dimas Aprilianto Pratama.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

vi

PRAKATA

Puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, karena atas limpahan

kasih sayang dan rahmatNya, skripsi dengan judul “Analisis Tingkat

Perkembangan Wilayah Dan Hubungannya Dengan Kesenjangan Antar Wilayah

Di Kabupaten Kudus Tahun 2005 dan 2010” telah dapat terselesaikan. Skripsi ini

disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu

Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, dukungan, dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa

hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.

2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah membantu proses

perijinan penelitian.

3. Drs. Apik Budi Santoso, M. Si., Ketua Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada

penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Dr. Purwadhi Suhandini, SU., selaku pembimbing I yang telah banyak

memberikan petunjuk, pengarahan, dan bimbingan dengan kesabaran,

kesungguhan dan kerelaan hati kepada penulis hingga penulisan skripsi ini

dapat selesai.

5. Dr. Eva Banowati, M.Si., selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar dan telah menuntun

mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

vii

6. Drs. Haryanto, M.Si., selaku penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga,

dan pikiran serta dengan sabar dan telah menuntun mengarahkan penulisan

skripsi ini hingga selesai.

7. Bapak dan Ibu Dosen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri

Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat

berguna bagi penulis.

8. Mas Khoirul Anwar, S.Si yang telah mengajarkan banyak hal bermanfaat

selama kuliah.

9. Teman-teman Geografi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, SPW 2009, PIP KALK

B 46, dan PAP FE Unnes yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima

kasih telah memberikan banyak kenangan yang tak akan terlupakan.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuannya

baik materil maupun spiritual yang diberikan secara langsung dan tidak

langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat

memberikan sumbangan bagi masyarakat.

Semarang, 26 April 2013

Oktavina Mustika Dewi

viii

SARI

Mustika Dewi, Oktavina. 2013. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Dan

Hubungannya Dengan Kesenjangan Antar Wilayah Di Kabupaten Kudus Tahun

2005 dan 2010. Skripsi, Jurusan Geografi,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas

Negeri Semarang.

Kata kunci: Perkembangan Wilayah, Sektor Basis, Sektor Non Basis,

Kesenjangan Wilayah

Perkembangan wilayah sangat terkait dengan faktor jumlah fasilitas sarana

sosial ekonomi wilayah, kependudukan dan aksesibilitas wilayah. Selain itu,

untuk mendorong perkembangan wilayah juga diperlukan pengembangan dari

sektor basis dan non basis untuk memacu perkembangan atau pertumbuhan

ekonomi daerahnya pula. Ketersediaan berbagai faktor-faktor tersebut memiliki

peranan yang dominan dalam kemajuan suatu wilayah dan hubungannya dengan

kesenjangan antar wilayah akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) mengetahui perkembangan wilayah di

Kabupaten Kudus dilihat dari jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi tahun 2005

dan 2010, (2) mengetahui sektor unggulan dari berbagai bidang usaha sektor basis

dan non basis di Kabupaten Kudus Tahun 2005 dan 2010, (3) mengetahui

kesenjangan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Kudus tahun 2005 dan 2010,

(4) memberikan arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi, kependudukan, aksesibilitas wilayah, sektor

unggulan, dan kesenjangan wilayah. Analisis data dilakukan menggunakan

analisis indeks komposit, analisis Locatient Quotient(LQ), dan analisis indeks

Williamson.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di

Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan 2010 yang perkembangannya tinggi

berada di Kecamatan Kaliwungu, Jekulodan Gebog sedangkan kecamatan yang

perkembangannya rendah berada di Kecamatan Bae. Sektor unggulan yang

mengalami peningkatan yaitu sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas

dan air bersih. Kesenjangan wilayah yang memiliki nilai kesenjangan tertinggi

berada di Kecamatan Kota sedangkan kesenjangan terendah berada di Kecamatan

Gebog.Arahan pengembangan pembangunandapat diarahkan menjadi 3 prioritas,

yaitu Prioritas I kecamatan dengan klasifikasi rendah yaitu Kecamatan

Bae.Prioritas II kecamatan dengan klasifikasi sedang yaitu meliputi Kecamatan

Kota, Jati, Undaan, Mejobo dan Dawe. Prioritas III kecamatan dengan klasifikasi

tinggi yaitu meliputi Kecamatan Kaliwungu, Jekulo dan Gebog.

Saran dari penelitian ini seharusnya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan

wilayah yang belum maju agar tidak terjadi kesenjangan yang begitu mencolok antar

kecamatan, selain itu sektor-sektor yang berpotensi tinggi dalam mempengaruhi

perkembangan wilayah perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat dikelola dengan

baik, BAPPEDA maupun BPS agar terus melakukan pendataan atau pembaharuan

data setiap tahunnya agar data yang diperoleh lebih akurat.

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................... ii

PENGESAHAN KELULUSAN ................................................................. iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ...................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................. v

PRAKATA .................................................................................................. vi

SARI ............................................................................................................ viii

DAFTAR ISI ............................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xiv

DAFTAR GRAFIK ..................................................................................... xv

LAMPIRAN ................................................................................................ xvi

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................... 3

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................... 4

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................... 4

1.5 Batasan Istilah ........................................................................... 5

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................... 7

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Wilayah ............................................................ 9

2.2 Komponen Perkembangan Wilayah .......................................... 11

2.2.1 Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi ................ 12

2.2.2 Kependudukan......................................................... 13

2.2.3 Aksesibilitas Wilayah.............................................. 13

2.3 Sektor Basis dan Sektor Non Basis ........................................... 14

2.4 Kesenjangan Wilayah................................................................ 21

x

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian .................................................... 23

3.2 Sumber Data .............................................................................. 23

3.3 Variabel Penelitian .................................................................... 23

3.4 Metode Pengumpulan Data ....................................................... 25

3.5 Diagram Alir Penelitian ............................................................ 26

3.6 Metode Analisis Data ................................................................ 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 30

4.1 Gambaran Umum Wilayah ....................................................... 31

4.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ............................... 31

4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

4.1.2.1 Sarana Pendidikan ....................................... 34

4.1.2.2 Sarana Kesehatan ........................................ 35

4.1.2.3 Sarana Peribadatan ...................................... 36

4.1.2.4 Sarana Ekonomi .......................................... 37

4.1.3 Kependudukan

4.1.3.1 Jumlah Penduduk ........................................ 38

4.1.3.2 Kepadatan Penduduk ................................... 38

4.1.4 Aksesibilitas Wilayah

4.1.4.1 Luas Wilayah .............................................. 39

4.1.4.2 Jarak Ke Ibukota Kabupaten ....................... 39

4.1.4.3 Panjang Jalan ............................................... 40

4.2 Hasil Penelitian ......................................................................... 41

4.2.1 Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kudus......... 42

4.2.1.1 Indeks Jumlah Fasilitas

Sarana Sosial Ekonomi ............................... 42

4.2.1.2 Indeks Kependudukan ................................. 46

4.2.1.3 Indeks Aksesibilitas Wilayah ...................... 48

xi

4.2.1.4 Indeks Perkembangan Wilayah

di Kabupaten Kudus .................................... 51

4.2.2 Sektor Unggulan di Kabupaten Kudus .................... 58

4.2.3 Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus ............ 66

4.3 Pembahasan ............................................................................... 69

4.3.1 Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kudus......... 69

4.3.2 Sektor Unggulan di Kabupaten Kudus .................... 71

4.3.3 Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus ............ 72

4.3.4 Arahan Pengembangan Pembangunan

di KabupatenKudus ................................................. 74

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 78

5.1 Kesimpulan ............................................................................... 78

5.2 Saran .......................................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 81

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku .............. 3

Tabel 3.1 Variabel Penelitian ................................................................... 24

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kudus.............................................. 31

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan di Kabupaten Kudus .................................. 34

Tabel 4.3 Sarana Kesehatan di Kabupaten Kudus ................................... 35

Tabel 4.4 Sarana Peribadatan di Kabupaten Kudus ................................. 36

Tabel 4.5 Sarana Ekonomi di Kabupaten Kudus ..................................... 37

Tabel 4.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kudus .......... 38

Tabel 4.7 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Pendidikan

di Kabupaten Kudus ................................................................. 42

Tabel 4.8 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Kesehatan


Tabel 4.9 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Peribadatan


Tabel 4.10 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Ekonomi


Tabel 4.11 Perhitungan Indeks Jumlah Penduduk di Kabupaten Kudus ... 46

Tabel 4.12 Perhitungan Indeks Kepadatan Penduduk


Tabel 4.13 Perhitungan Indeks Luas Wilayah di Kabupaten Kudus ......... 48

Tabel 4.14 Perhitungan Indeks Jarak Ke Ibukota Kabupaten Kudus

(dalam km) ............................................................................... 49

Tabel 4.15 Perhitungan Indeks Panjang Jalan

di Kabupaten Kudus (dalam km) ............................................. 50

Tabel 4.16 Perhitungan Indeks Perkembangan Wilayah

Kabupaten Kudus Tahun 2005 ................................................. 83

Tabel 4.17 Perhitungan Indeks Perkembangan Wilayah

Kabupaten Kudus Tahun 2010 ................................................. 84

xiii

Tabel 4.18 Perhitungan Indeks Komposit Perkembangan Wilayah

Kabupaten Kudus ..................................................................... 53

Tabel 4.19 Perhitungan Rata-rata LQ Kabupaten Kudus

Tahun 2005 dan 2010 ............................................................... 65

Tabel 4.20 Perhitungan Kesenjangan Wilayah

di Kabupaten Kudus Tahun 2010 ............................................. 66

Tabel 4.21 Skala Prioritas Arahan Pengembangan Pembangunan


xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus..................................... 33

Gambar 4.2 Peta Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2005 . 55

Gambar 4.3 Peta Pertumbuhan Wilayah Kabupaten KudusTahun 2010 .. 56

Gambar 4.4 Peta Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kudus

Tahun 2005 dan 2010 ............................................................ 57

Gambar 4.5 Peta Persebaran Sektor Unggulan di Kabupaten Kudus

Tahun 2005 ........................................................................... 63

Gambar 4.6 Peta Persebaran Sektor Unggulan di Kabupaten Kudus

Tahun 2010 ........................................................................... 64

Gambar 4.7 Peta Kesenjangan Wilayah Kabupaten Kudus

Tahun 2005 dan 2010 ........................................................... 68

Gambar 4.8 Peta Arahan Pengembangan Pembangunan

Kabupaten Kudus .................................................................. 77

xv

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1 Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam km) ................................. 39

Grafik 4.2 Panjang Jalan di Kabupaten Kudus (dalam km) ....................... 40

xvi

LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Tabel 4.16 Perhitungan Indeks Perkembangan Wilayah

Kabupaten Kudus Tahun 2005 .............................................. 83

Lampiran 2 Tabel 4.17 Perhitungan Indeks Perkembangan Wilayah

Kabupaten Kudus Tahun 2010 .............................................. 84

Lampiran 3 Tabel PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Kudus

(jutaan rupiah) ....................................................................... 85

Lampiran 4 Perhitungan LQ di Kabupaten Kudus .................................... 87

Lampiran 5 Tabel Sektor Unggulan Tahun 2005 di Kabupaten Kudus .... 96

Tabel Sektor Unggulan Tahun 2010 di Kabupaten Kudus ... 96

Lampiran 6 Perhitungan Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus ...... 97

Lampiran 7 Gambar Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi

di Kabupaten Kudus .............................................................. 102

Lampiran 8 Gambar Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Kudus ... 106

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai

kemajuan, karena penduduk makin bertambah besar jumlahnya, maka

kebutuhannya pun bertambah jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya, seiring

dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK). Salah satu tujuan pokok pembangunan daerah adalah

mengembangkan pembangunan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya

terutama dalam hal perkembangan antar wilayah di daerah tersebut

(Adisasmita, 2010).

Perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan faktor jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi wilayah, kependudukan dan aksesibilitas

wilayah. Ketersediaan faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam

kemajuan suatu wilayah. Pusat perkembangan suatu wilayah yang umumnya

juga berfungsi sebagai pusat pelayanan biasanya mempunyai fasilitas sarana

yang lebih besar secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan fungsi dan

peranannya yang harus mampu memberikan pelayanan bagi wilayah

sekitarnya.

Banyaknya permintaan akan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi

sangat sering berbanding terbalik dengan kemampuan wilayah untuk

membangun. Wilayah yang kemampuannya sangat rendah justru

membutuhkan tambahan pelayanan yang jauh lebih besar daripada wilayah

yang mempunyai kemampuan membangun sangat tinggi, namun pada

2

2

kenyataannya fasilitas-fasilitas sarana sosial ekonomi justru terkonsentrasi di

pusat kota yang menjadikan daerah pusat ini akan semakin dipadati penduduk

yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas sarana sosial ekonomi. Kebutuhan

penduduk wilayah di luar pusat kota yang belum terpenuhi mendorong arus

penduduk menuju ke pusat-pusat fasilitas sarana sosial ekonomi, yaitu di pusat

kota. Perencanaan yang merata di semua wilayah yang tidak hanya di pusat

kota saja menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan pendorong

aktivitas ekonomi wilayah dan akan berpengaruh terhadap perkembangan

suatu wilayah.

Namun, permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi dalam

pembangunan antar wilayah tidak pernah terlepas dari adanya persoalan

kesenjangan. Salah satu kesenjangan itu tampak pada tidak meratanya hasil-

hasil pembangunan, dimana suatu wilayah dapat mencapai perkembangan

yang sangat maju sedangkan wilayah lain masih terbelakang.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa

Tengah yang terbagi dalam 9 kecamatan yaitu meliputi Kecamatan:

Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang perkembangannya

bagus dilihat dari jumlah PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku

yang tinggi di bidang industri dan perdagangan selama 5 tahun terakhir yaitu

pada tahun 2005 dan 2010 pada Tabel 1.1 dimana sektor ini mampu

menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan ketersediaan jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini juga tidak lepas

3

3

karena Kabupaten Kudus yang dilalui jalur nasional pantura sehingga

aksesibilitas wilayahnya pun mempunyai peranan dalam memacu tingkat

perkembangan wilayah.

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku

Bidang Usaha Harga Berlaku

2005 2010

1. Pertanian 446.634 886.992

2. Penggalian 6.390 6.609

3. Industri Pengolahan 12.844.125 19.742.458

4. Listrik, Gas & Air Bersih 74.875 131.503

5. Bangunan 246.809 457.798

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 5.084.180 8.272.931

7. Angkutan & Komunikasi 293.616 422.536

8. Lembaga Keuangan 373.489 709.068

9. Jasa-jasa 414.300 833.908

PDRB 19.784.423 31.463.806

PDRB Perkapita 26.949.261 41.283.120

Sumber: PDRB Kabupaten Kudus, Tahun 2006 dan 2011

Berbagai macam jenis pembangunan fasilitas sarana sosial ekonomi di

Kabupaten ini diharapkan dapat berkembang secara baik dan merata untuk

menunjang perkembangan wilayahnya. Upaya untuk menunjang

perkembangan tersebut adalah dengan berusaha membangun berbagai jenis

fasilitas sarana sosial ekonomi dengan asas pemerataan pembangunan agar

nantinya tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, sehingga dapat berkembang

secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

4

4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil kesimpulan

suatu permasalahan antara lain:

1. Bagaimana perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus dilihat dari

jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi tahun 2005 dan 2010?

2. Bagaimana sektor unggulan dari berbagai bidang usaha sektor basis dan

non basis di Kabupaten Kudus tahun 2005 dan 2010?

3. Bagaimana kesenjangan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Kudus

tahun 2005 dan 2010?

4. Bagaimana arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan wilayah dari jumlah fasilitas sarana sosial

ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2005 dan 2010.

2. Mengetahui sektor unggulan dari berbagai bidang usaha sektor basis dan

non basis di Kabupaten Kudus tahun 2005 dan 2010.

3. Mengetahui kesenjangan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Kudus

tahun 2005 dan 2010.

4. Memberi arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teori khususnya di

bidang Perencanaan Wilayah yang telah didapatkan di bangku kuliah

5

5

b) Menambah referensi pengetahuan bagi pembaca mengenai

perkembangan wilayah, kesenjangan, serta arahan pengembangan

pembangunan di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

a) Memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

yang berkaitan dengan perencanaan daerah.

b) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Kudus dalam penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan

wilayah.

1.5 Batasan Istilah

Batasan istilah dimaksudkan agar pembaca mudah dalam menangkap

isi dan memperoleh gambaran dari penelitian ini, beberapa istilah itu adalah:

1. Perkembangan Wilayah

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada dasarnya merupakan

fungsi dari lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial.

Interaksi antara lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan

sosial pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah

(Budiharjo, 1995). Komponen berbagai fungsi tersebut antara lain

lingkungan alam berhubungan dengan aksesibilitas wilayah yang meliputi

luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten dan panjang jalan, sedangkan

dari segi penduduk berhubungan dengan jumlah penduduk dan

kepadatannya, serta kegiatan ekonomi dan sosial berhubungan dengan

6

6

jumlah fasilitas sarana sosial dan ekonomi yang mempengaruhi dalam

menunjang kebutuhan penduduk di wilayah tersebut.

2. Sektor Basis

Sektor basis merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh suatu

wilayah, dimana hal tersebut dihitung dari besarnya peranan sektor

tersebut terhadap perekonomian daerah Pembangunan (Bappeda, 2011).

3. Sektor Non Basis

Sektor non basis merupakan sektor yang tidak dijadikan unggulan

dalam satu daerah, dimana barang dan jasa hasil produksi yang dihasilkan

hanya dapat digunakan di daerahnya sendiri, bahkan terkadang untuk

memenuhi kebutuhan di daerahnya harus mendatangkan barang dan jasa

sektor tersebut dari daerah lain (Bappeda, 2011).

4. Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah merupakan suatu ketidakmerataan akibat dari

beragamnya karakteristik suatu wilayah (KBBI, 1989). Kesenjangan

tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai perbedaan hasil atau jumlah di

berbagai sektor pembangunan wilayah, seperti jumlah fasilitas sarana

sosial ekonomi maupun di sektor basis dan non basis.

7

7

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi disusun dengan menggunakan sistematika yang

berdasarkan panduan skripsi, yaitu: bagian awal (prawacana), bagian isi

skripsi (pokok skripsi), dan bagian akhir skripsi. Secara sistematis disajikan

sebagai berikut.

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Bagian

Awal (prawacana), Bagian Pokok, dan Bagian Akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi (prawacana) terdiri dari: sampul berjudul, lembar

berlogo UNNES (sebagai halaman pembatas), halaman judul dalam,

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian karya

ilmiah, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar

gambar, dan lampiran.

2. Bagian Pokok

Bagian Pokok terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan

skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari kajian pustaka yang menjelaskan

mengenai perkembangan wilayah, komponen perkembangan wilayah,

sektor basis dan sektor non basis, dan kesenjangan wilayah.

8

8

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi dan obyek penelitian,

data-data penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data,

diagram alir penelitian serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,. mengupas hasil penelitian dan

pembahasan yang meliputi gambaran umum wilayah, hasil penelitian dan

pembahasan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisikan kesimpulan tentang hasil

penelitian dan saran yang berisikan masukan-masukan bagi pihak-pihak

yang terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai dasar

dalam skripsi dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian.

9

9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Wilayah

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada dasarnya merupakan

fungsi dari lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial.

Interaksi antara lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial

pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah

(Budiharjo, 1995). Komponen berbagai fungsi tersebut seperti lingkungan

alam berhubungan dengan aksesibilitas wilayah yang meliputi luas wilayah,

jarak ke ibukota kabupaten dan panjang jalan, sedangkan dari segi penduduk

berhubungan dengan jumlah penduduk dan kepadatannya, serta kegiatan

ekonomi dan sosial berhubungan dengan jumlah fasilitas sarana sosial dan

ekonomi yang mempengaruhi dalam menunjang kebutuhan penduduk di

wilayah tersebut.

Secara geografis perkembangan wilayah cenderung tidak seimbang,

hal ini disebabkan karena adanya perbedaan berbagai macam jenis potensi

baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Menurut Myrdal,

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menyebabkan berbagai

kesenjangan. Ada dua kekuatan penting yang dikemukakan Myrdal yakni:

1. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang

menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang

(backwash effects).

10

10

2. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang

mendorong perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang

(spread effects).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya backwash effects adalah:

1. Corak perpindahan penduduk dari wilayah yang masih terbelakang ke

wilayah maju. Adanya perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang

lebih maju merupakan daya tarik bagi tenaga kerja yang

berpendidikan/berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih

baik. Sedangkan di wilayah terbelakang, yang ada hanyalah orang-orang

yang umumnya lebih konservatif. Keadaan demikian tidak

menguntungkan bagi perkembangan wilayah yang masih terbelakang

karena setiap saat kehilangan putra-putra daerahnya yang bermutu.

2. Arus investasi yang tidak seimbang. Permintaan modal di wilayah

terbelakang biasanya sangat minimal, disamping itu produktivitasnya pun

sangat rendah sehingga tidak merangsang bagi penanaman modal dari

luar, bahkan modal dari dalam justru terus mengalir ke luar (wilayah yang

lebih maju) karena lebih terjamin untuk menghasilkan pendapatan yang

lebih tinggi.

3. Pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di

wilayah yang lebih maju, sehingga wilayah terbelakang sangat sukar

mengembangkan pasar bagi hasil-hasil industrinya.

11

11

4. Adanya jaringan-jaringan pengangkut yang lebih maju, sehingga kegiatan

produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien

(menguntungkan). Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka

perkembangan wilayah yang sudah maju akan semakin meningkat,

sebaliknya wilayah terbelakang akan semakin terbelakang.

2.2 Komponen Perkembangan Wilayah

Komponen perkembangan wilayah adalah suatu pokok bahasan yang

mempunyai peranan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan dalam menganalisis perkembangan wilayah. Oleh karena itu,

komponen tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur

serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat perkembangan di

suatu wilayah. Prinsip utama dalam perkembangan wilayah adalah

pengembangan sektor yang paling potensial sebagai sektor penggerak dan

diterapkan pada daerah yang tepat sehingga terjadi penjalaran pertumbuhan

(Rustiadi, 2011).

Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana

menggunakan tiga komponen, sebagai berikut:

1. Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi: sarana pendidikan, sarana

kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana ekonomi.

2. Kependudukan: jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.

3. Aksesibilitas Wilayah: luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten, dan

panjang jalan (Muammar, 2009 dengan modifikasi penulis, 2013).

12

12

Tingkat perkembangan wilayah merupakan ukuran peringkat secara

relatif yang menyatakan kemajuan yang dicapai oleh setiap wilayah sebagai

hasil aktivitas pembangunan (Budiharjo, 1995 dalam Muta’ali, 2003). Oleh

karena itu, untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat diukur

dengan tingkat pencapaian dari tujuan pembangunan, seperti mengatasi

masalah kesenjangan (Todaro, 1984 dalam Muta’ali, 2003).

2.2.1 Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi

2.2.1.1 Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh

pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau

pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada

penggunanya yang meliputi:

1. Sarana kesehatan: rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu,

puskesmas keliling, balai pengobatan, apotik.

2. Sarana pendidikan: TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi.

3. Sarana peribadatan: masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng.

2.2.1.2 Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan

oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung

atau pengaruh nyata yang sangat penting dalam memudahkan kegiatan

perekonomian guna menunjang percepatan perkembangan dan pertumbuhan

wilayah, yang meliputi pasar, toko kelontong, warung makan, koperasi, bank,

industri.

13

13

2.2.2 Kependudukan

2.2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sekumpulan orang banyak yang

mendiami suatu tempat atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.

2.2.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk

dengan luas wilayah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain

tentunya tidak mempunyai tingkat kepadatan yang sama.

2.2.3 Aksesibilitas Wilyah

2.2.3.1 Luas Wilayah

Luas wilayah dalam hubungannya dengan perkembangan wilayah

sangat berkaitan dengan ketersediaan lahan yang masuk dan berkembangnya

daerah pertumbuhan yang baru, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah

bersifat tetap (statis), sedangkan manusia dan segala macam kegiatannya

senantiasa berkembang dan melakukan mobilitas (dinamis).

2.2.3.2 Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam Km)

Jarak masing-masing tiap kecamatan dengan Ibukota Kabupaten akan

mempengaruhi tingkat perkembangan di setiap wilayah, dimana jarak yang

paling dekat dengan Ibukota Kabupaten pastinya akan lebih mudah mendapat

pengaruh kekotaan dan mempengaruhi tingkat ketersediaan jumlah fasilitas

sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut.

14

14

2.2.3.3 Panjang Jalan

Dalam menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas

diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai dan dalam kondisi yang

baik, yaitu panjang jalan. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar

daerah maka akan semakin berkembang daerah tersebut.

2.3 Sektor Basis dan Sektor Non Basis

Untuk mendorong perkembangan suatu wilayah maka perlu didorong

pengembangan sektor basis, yaitu sektor yang semua kegiatannya, baik

penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar

wilayah karena kegiatannya. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis

adalah fungsi dari permintaan yang bersifat Exogeneus (tidak bergantung

pada kekuatan intern atau permintaan lokal). Pengembangan sektor basis ini

akan berpengaruh positif dalam mendorong perkembangan sektor non basis

yang bersifat hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal sehingga permintaan

pada sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat

setempat dan karenanya kenaikan sektor non basis sejalan dengan kenaikan

tingkat pendapatan masyarakat setempat (Tarigan, 2005).

Sektor basis merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh suatu

wilayah, dimana hal tersebut dihitung dari besarnya peranan sektor tersebut

terhadap perekonomian daerah, sedangkan sektor non basis merupakan sektor

yang tidak dijadikan unggulan dalam satu daerah, dimana barang dan jasa

hasil produksi yang dihasilkan hanya dapat digunakan di daerahnya sendiri,

bahkan terkadang untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya harus

15

15

mendatangkan barang dan jasa sektor tersebut dari daerah lain (Bappeda,

2011).

Beberapa sektor basis dan non basis yang digunakan untuk

mendorong perkembangan suatu wilayah dibagi menjadi 9 sektor, yaitu:

1. Sektor Pertanian

Mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda

biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk

dikonsumsi, meliputi:

a) Tanaman Bahan Pangan

Segala kegiatan yang menghasilkan komoditi bahan pangan.

b) Tanaman Perkebunan

Baik yang diusahakan oleh rakyat, maupun oleh perusahaan

perkebunan.

c) Peternakan

Segala kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan

unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakan, dibesarkan, dipotong,

dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun

oleh perusahaan peternakan.

d) Kehutanan

Kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-

daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk kegiatan perburuan.

16

16

e) Perikanan

Kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya segala jenis ikan dan

biota ikan lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Mencakup penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian,

pemilihan, dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral, dan

bahan galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, cair, dan gas.

Dapat dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi dengan

tujuan menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga

memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual, dan diproses lebih lanjut,

meliputi: pertambangan migas, pertambangan tanpa migas, dan

penggalian.

3. Sektor Industri dan Pengolahan

Dibedakan menjadi 2, yaitu industri migas dan non migas:

a.) Industri Migas: pengilangan minyak bumi dan gas alam cair.

b.) Industri Non Migas: industri besar, industri sedang, industri kecil, dan

industri rumahtangga.

4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

a.) Listrik

Mencakup pembangkitan atau penyaluran tenaga listrik, baik yang

diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN)

maupun perusahaan non PLN, seperti pembangkit listrik oleh

perusahaan pemerintah daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta

17

17

(perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik

yang dibangkitkan meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang

dari transmisi dan listrik yang dicuri.

b.) Gas Kota

Mencakup penggunaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga seperti hotel, restoran dan sebagainya. Gas ini di

distribusikan lewat pipa ke beberapa rumah didalam satu kota

c.) Air Bersih

Mencakup proses pembersihan, pemurnian, dan proses kimiawi

lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan

penyalurannya secara langsung melalui pipa atau alat lain ke rumah

tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

5. Sektor Bangunan

Suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi

yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan

sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya, meliputi kegiatan pembuatan,

pembangunan, pemasangan, dan perbaikan semua jenis konstruksi.

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

a.) Perdagangan

1.) Perdagangan Besar

Kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali oleh pedagang dari

produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang

eceran, perusahaan, dan lembaga yang tidak mencari untung.

18

18

2.) Perdagangan eceran

Kegiatan pedagang yang pada umumnya melayani konsumen

perorangan atau rumah tangga.

b.) Hotel

Mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan

sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan.

c.) Restoran

Mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang

pada umumnya di konsumsi di tempat penjualan.

7. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan terdiri dari jasa angkutan jalan raya, angkutan rel

kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan,

angkutan udara, serta jasa penunjang angkutan. Kegiatan pengangkutan

meliputi pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat

yang lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor

maupun tidak bermotor.

Komunikasi terdiri dari kegiatan pos/giro dan jasa penunjang

komunikasi. Pos/giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain

dalam hal pengiriman surat, wesel, dan paket pos yang diusahakan oleh

perum pos/giro.

19

19

Jasa penunjang telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa

kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon,

dan telex. Juga meliputi kegiatan seperti wartel, radio panggil (pager), dan

telepon seluler (handphone).

8. Sektor Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan

a.) Lembaga Keuangan

1.) Bank

Kegiatan yang memberikan jasa keuangan kepada pihak lain.

2.) Jasa Asuransi

Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha

pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya kerugian

finansial suatu barang atau jiwa manusia yang disebabkan oleh

terjadinya musibah atau kecelakaan atas barang atau orang

tersebut.

3.) Dana Pensiun

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun.

4.) Pegadaian

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang bersifat

monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang yang

tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan

menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan cara yang

mudah, cepat, aman, dan hemat kepada petani, nelayan, pedagang

20

20

kecil, industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh/pegawai

ekonomi lemah.

b.) Jasa Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal, dan jasa

penunjangnya.

c.) Sewa Bangunan

Usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut

bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti

perkantoran, pertokoan, serta persewaan tanah persil.

d.) Jasa Perusahaan

Mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris),

jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyjian data, jasa

bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa

persewaan mesin dan peralatan.

9. Sektor Jasa-jasa

a.) Jasa Pemerintah

1.) Administrasi pemerintahan dan pertahanan.

2.) Jasa pemerintah lainnya.

3.) Pemerintahan umum, mencakup semua departemen dan non

departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan

yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan

pertahanan.

21

21

b.) Jasa Swasta

1.) Jasa sosial kemasyarakatan, meliputi: pendidikan, kesehatan,

riset/penelitian, palang merah, panti asuhan.

2.) Jasa hiburan dan rekreasi, meliputi: bioskop dan gelanggang

olahraga.

3.) Jasa perorangan atau rumahtangga, meliputi: jasa

perbengkelan/reparasi kendaraan bermotor, jasa pembantu

rumahtangga, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu.

Menurut Priyono et al. (2007), sektor basis atau non basis tidak

bersifat statis tetapi dinamis sehingga dapat mengalami peningkatan atau

bahkan kemunduran setiap tahunnya.

Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah:

1. Perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi.

2. Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah.

3. Perkembangan teknologi.

4. Pengembangan prasarana sosial dan ekonomi.

Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah:

1. Adanya penurunan permintaan di luar daerah.

2. Kehabisan cadangan sumber daya.

2.4 Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah merupakan suatu ketidakmerataan akibat dari

beragamnya karakteristik suatu wilayah (KBBI, 1989). Permasalahan

kesenjangan antar wilayah merupakan salah satu persoalan pokok yang

22

22

dihadapi oleh setiap daerah. Kesenjangan umumnya terjadi karena interaksi

berbagai faktor yang menyebabkan tidak semua daerah mengalami

perkembangan yang sama, akan tetapi beberapa daerah berkembang lebih

cepat daripada daerah yang lain menurut kriteria tertentu. Permasalahan

kesenjangan antar wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang harus

diprioritaskan untuk ditangani, sebab sangat terkait dengan upaya untuk

pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Salah satu ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan

perkembangan antar wilayah adalah dengan mengetahui diferensiasi

perkembangan masing-masing wilayah kecamatan yang ditunjukkan dengan

tingkat perkembangannya. Diferensiasi perkembangan dari masing-masing

wilayah tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai perbedaan hasil atau

jumlah di berbagai sektor pembangunan wilayah, seperti jumlah fasilitas

sarana sosial ekonomi maupun di sektor basis dan non basis.

Untuk melihat seberapa besar kesenjangan yang terjadi antar wilayah

dapat diukur menggunakan rumus Indeks Williamson. Indeks kesenjangan

Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan

nol. Jika semua Yi = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak

adanya kesenjangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0

menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar

indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan antar kecamatan di

suatu kabupaten (Rustiadi, 2011).

23

23

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa

Tengah dengan obyek penelitian yaitu jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi,

kependudukan, aksesibilitas wilayah, sektor unggulan dari berbagai bidang

usaha yaitu sektor basis dan non basis, dan kesenjangan wilayah.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung tetapi

dari berbagai instansi terkait seperti BPS, Bappeda, dan laporan-laporan hasil

penelitian serta publikasi lain.

3.2.2 Data Primer

Data primer diperoleh dari pengamatan lapangan sebagai data

pendukung yang berupa dokumentasi gambar-gambar.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Adapun variabel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi 4. Sektor Unggulan

2. Kependudukan 5. Kesenjangan Wilayah

3. Aksesibilitas Wilayah

24

24

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No Variabel Penelitian Jenis Data Sumber

Data

1

Jumlah Fasilitas

Sarana Sosial

Ekonomi

a.) Sarana Pendidikan

Jumlah TK, SD, SMP, SMA,

dan PT

BPS

Kabupaten

Kudus

b.) Sarana Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit,

Puskesmas, Puskesmas Keliling,

Balai Pengobatan, Apotek

c.) Sarana

Peribadatan

Jumlah Mushola, Masjid, Gerja,

Wihara, Pura, Klenteng

d.) Sarana Ekonomi

Jumlah Pasar, Toko Kelontong,

Warung Makan, Koperasi,

Bank, Industri

2

Kependudukan

a.) Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan BPS

Kabupaten

Kudus b.) Kepadatan

Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan

dan Luas Wilayah

3

Aksesibilitas

Wilayah

a.) Luas Wilayah Luas Wilayah BPS

Kabupaten

Kudus

b.) Jarak Ke Ibukota

Kabupaten Jarak Ke Ibukota Kabupaten

c.) Panjang Jalan Panjang Jalan

4 Sektor Unggulan Sektor Basis dan Non Basis PDRB

Kecamatan,

PDRB

Kabupaten

Kudus

5

Kesenjangan

Wilayah

Jumlah PDRB Perkapita

Kecamatan

PDRB

Kecamatan,

PDRB

Kabupaten

Kudus, BPS

Kabupaten

Kudus

Rata-rata PDRB Perkapita

Kabupaten

Jumlah Penduduk Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten

Sumber: Muammar, 2009 dengan modifikasi penulis, 2013

25

25

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Dokumentasi

Merupakan cara dan teknik pengumpulan data melalui peninggalan

tertulis seperti arsip-arsip, dan juga buku-buku tentang pendapat-pendapat,

teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah-

masalah penelitian (Rachman dalam Manggaraini, 2008). Metode studi

dokumentasi yang digunakan dan diolah adalah data-data sekunder dari

instansi-instansi yang terkait, antara lain BPS, Bappeda, dan laporan-laporan

hasil penelitian serta publikasi lain.

3.4.2 Observasi

Merupakan cara dan teknik perolehan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena

yang ada pada obyek penelitian (Tika, 2005). Pengamatan yang dilakukan

meliputi gambaran umum wilayah di Kabupaten Kudus.

26

26

3.5 Diagram Alir Penelitian

Keterangan :

Input

Output

Perkembangan Wilayah

Jumlah Fasilitas Sarana

Sosial Ekonomi Kependudukan Aksesibilitas

Wilayah

Analisis Tingkat

Perkembangan Wilayah

Kesenjangan antar

wilayah kecamatan

Arahan Pengembangan

Pembangunan

Sektor Unggulan

Tiap Kecamatan

27

27

3.6 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Indeks Komposit

Tingkat perkembangan wilayah merupakan hasil dari scalling antara

berbagai indeks yang ada dan dapat digunakan dalam menganalisis

perkembangan wilayah, baik itu indeks ekonomi, pendidikan, demografi

maupun kesehatan. Scalling dilakukan supaya nilai tiap-tiap variabel yang

akan digunakan sama rentangnya yaitu nilai terendah 0 dan nilai tertinggi

100.

Cara Scalling :

. 100

(Sumber: Muammar, 2009)

Keterangan:

X : Nilai dari variabel

Xmin : Nilai terendah dari variabel

Xmax : Nilai tertinggi dari variabel

Setelah itu hasil dari scalling berbagai indeks pengaruh

perkembangan wilayah tersebut akan dikompositkan/dijumlahkan, dan

hasil penjumlahan tersebut dibuat klasifikasi kelas (tinggi, sedang,

rendah). Semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka tingkat perkembangan

wilayahnya pun akan semakin tinggi pula (Muammar, 2009).

28

28

3.5.2 Analisis Locatient Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) adalah suatu cara yang digunakan

untuk mengklasifikasikan sektor-sektor yang menjadi unggulan, baik

kegiatan pertanian, perdagangan, industri maupun jasa melalui besarnya

peranan sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.

LQir : Ei kec / Ekec

Ei kab / Ekab

(Sumber: Rustiadi, 2011)

Keterangan:

LQir : Indeks Spasial Regional

Ei kec : Sektor (i) PDRB Kecamatan

Ekec : Total PDRB Kecamatan

Ei kab : Sektor (i) PDRB Kabupaten

Ekab : Total PDRB Kabupaten

Kriteria yang dipergunakan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

LQ = 1 “self sufficient”, yaitu peranan relatif barang dan jasa yang

bersangkutan dalam wilayah kecamatan adalah sama dengan peranan

relatif barang dan jasa sejenis dalam perekonomian wilayah kabupaten.

LQ > 1 sektor basis, yaitu daerah tersebut mampu mengekspor barang dan

jasa ke luar wilayah, yang disebut sektor basis.

LQ < 1 sektor non basis, yaitu daerah tersebut perlu mengimpor barang

dan jasa dari wilayah lain, yang disebut dengan sektor non basis.

29

29

Hasil perhitungan LQ tersebut nantinya akan memperlihatkan bahwa

masing-masing wilayah mempunyai sektor unggulan. Dengan pendekatan

basis ekonomi, sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi

penggerak utama perekonomian masyarakat di wilayah tersebut

(Muammar, 2009).

3.5.3 Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering

digunakan untuk melihat kesenjangan antar wilayah. Williamson (1975)

merumuskan indeks kesenjangan wilayah dengan rumus :

IW = ( – )

. Pi

(Sumber: Rustiadi, 2011)

Keterangan:

IW : Indeks Kesenjangan Williamson

Yi : PDRB per kapita kecamatan (i)

Y : Rata-rata PDRB perkapita kabupaten

Pi :

, dimana fi jumlah penduduk kecamatan (i) dan n adalah total

penduduk kabupaten

Indeks kesenjangan Williamson akan menghasilkan indeks yang

lebih besar atau sama dengan nol. Jika semua Yi = Y maka akan dihasilkan

indeks = 0, yang berarti tidak adanya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar

wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat

kesenjangan antar kecamatan di suatu kabupaten (Rustiadi, 2011).

30

30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala

muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang fisikal

maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya untuk

kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Semua komponen

yang menjadi objek studi geografi dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh

untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pembangunan.

Objek ilmu geografi ada dua macam, yaitu objek material dan objek

formal. Objek material adalah geosfer yang meliputi, atmosfer, litosfer, hidrosfer,

biosfer, antroposfer, dan pedosfer. Objek formalnya menekankan pada sudut

pandang atau cara memandang dan cara berfikir terhadap suatu gejala di

permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun sosial, yaitu sudut pandang

keruangan (spasial) yang mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat

penting, sudut pandang kelingkungan (ekologikal) yang mempelajari mengenai

interaksi antar organism hidup dengan lingkungannya dan sudut pandang

kompleks wilayah (regional) yaitu kombinasi antara sudut pandang keruangan

dan kelingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan keruangan. Analisis keruangan merupakan salah satu ciri geografi.

Pendekatan keruangan banyak berhubungan dengan unsur-unsur berikut ini yaitu:

1. Jarak absolute maupun jarak relatif

2. Site dan situasi yang erat hubungannya dengan sifat dan fungsi kota

ataupun desa.

31

31

3. Aksesibilitas yang erat kaitannya dengan topografi yang dimiliki suatu

wilayah termasuk penduduk yang bermukim didalamnya. Daerah yang

memiliki aksesibilitas yang tinggi akan mempunyai tingkat kemajuan yang

lebih pesat dibandingkan dengan daerah yang aksesibilitasnya rendah.

4. Pola atau pattern yaitu perulangan fenomena atau gejala tertentu didalam

lingkup geosfer.

5. Keterkaitan atau conectiveness merupakan besar kecilnya keterkaitan yang

menentukan hubungan fungsional antara beberapa tempat.

4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada posisi 110o 36’ dan 110

o

50’ Bujur Timur serta 6o 51’ dan 7

o 16’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten

Kudus yaitu 42.516 Ha dengan perincian luas per kecamatan dapat dilihat pada

Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kudus

Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%)

Kaliwungu 3,271 7,69

Kota 1,047 2,46

Jati 2,630 6,19

Undaan 7,177 16,88

Mejobo 3,677 8,65

Jekulo 8,292 19,50

Bae 2,332 5,48

Gebog 5,506 12,95

Dawe 8,584 20,19

Jumlah 425,16 100

Sumber: Kudus Dalam Angka, 2011

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut ditunjukkan bahwa Kecamatan Dawe

mempunyai luas terbesar diantara kecamatan-kecamatan yang lainnya di

32

32

Kabupaten Kudus dengan luas sebesar 8,584Ha sedangkan kecamatan dengan luas

terkecil berada di Kecamatan Kota dengan luas 1,047Ha. Keterkaitan luas wilayah

masing-masing kecamatan dengan perkembangan wilayah sangat terkait dengan

ketersediaan faktor penunjang yang bersifat tetap (statis) selain juga karena

pengaruh faktor yang terus berkembang (dinamis), seperti manusia. Wilayah

dengan luasan yang besar atau kecil akan mempengaruhi banyak sedikitnya

permintaan berbagai jenis fasilitas sarana sosial guna menunjang kebutuhan sehari-

hari sesuai jumlah penduduknya.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi

Jawa Tengah yang dilalui jalur nasional pantura yang menghubungkan antara

beberapa Kabupaten di daerah sekitarnya. Batas-batas wilayah di Kabupaten

Kudus dapat dilihat sebagai berikut:

Sebalah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak

Pembagian masing-masing kecamatan menurut wilayah administratifnya di

Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten

Kudus.

33

33

34

34

4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

4.1.2.1 Sarana Pendidikan

Peranan sarana pendidikan dalam menunjang perkembangan wilayah

berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perananan sarana

pendidikan ini dilihat dari segi jumlah ketersediaan sarananya di wilayah tersebut.

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 4.2

berikut:

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan di Kabupaten Kudus

Kecamatan TK SD SMP SMA SMK PT Jumlah

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Kaliwungu 12 19 63 63 12 14 8 8 3 3 0 1 98 108

Kota 38 39 69 68 20 19 25 31 4 8 2 2 158 167

Jati 21 25 64 64 8 9 6 4 1 0 0 2 100 104

Undaan 14 17 57 55 9 10 3 5 0 2 0 0 83 89

Mejobo 12 15 55 57 7 9 6 7 1 2 0 1 81 91

Jekulo 23 26 76 76 11 12 6 9 0 3 0 0 116 126

Bae 21 23 51 50 8 8 6 7 0 1 2 2 88 91

Gebog 18 23 86 83 9 12 7 9 1 3 0 0 121 131

Dawe 19 25 88 86 15 19 5 10 1 3 0 0 128 143

Sumber: Kudus Dalam Angka, Tahun 2006 dan 2011

Berdasarkan Tabel 4.2 menggambarkan bahwa jumlah sarana pendidikan

yang terbanyak pada tahun 2005 dan 2010 berada di Kecamatan Kota dengan

jumlah 158 sarana bertambah menjadi 167 sarana pada tahun 2010 yang terdiri

atas TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Jumlah sarana pendidikan yang

terbanyak di Kecamatan Kota disebabkan karena jumlah dari berbagai sarana

pendidikan tersebut dijumlahkan secara kasar berdasarkan data yang diperoleh

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

35

35

4.1.2.2 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan selain hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan

kesehatan penduduk tetapi juga berfungsi untuk mengendalikan

perkembangan/pertambahan penduduk. Ketersediaan sarana kesehatan merupakan

salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah

tersebut. Ketersediaan sarana kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Sarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan

RS Puskesmas Pustu Pusling Balai

Pengobatan Apotek Jumlah

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Kaliwungu 1 1 5 5 3 3 2 2 0 1 2 4 13 16

Kota 1 2 6 6 4 3 3 3 8 10 25 27 47 51

Jati 2 2 4 6 4 4 2 2 1 3 4 15 17 32

Undaan 0 0 4 7 3 4 2 2 1 2 1 2 11 17

Mejobo 0 0 5 7 4 4 2 2 1 2 0 6 12 21

Jekulo 0 1 5 11 8 8 2 2 1 0 2 5 18 27

Bae 0 0 4 5 4 3 1 2 1 1 1 6 11 17

Gebog 0 0 5 9 6 6 2 2 1 1 0 2 14 20

Dawe 0 0 5 10 6 7 2 2 0 1 1 2 14 22


Berdasarkan Tabel 4.3 menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan

yang terbanyak pada tahun 2005 dan 2010 berada di Kecamatan Kota dengan

jumlah 47 sarana bertambah menjadi 51 sarana pada tahun 2010 yang terdiri atas

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai

Pengobatan, dan Apotek. Jumlah sarana kesehatan yang ada di setiap kecamatan

tersebut sudah tersebar merata dan tercukupi dengan dominasi yang terbanyak

adalah Puskesmas dan Apotek. Kecamatan dengan jumlah sarana kesehatan yang

tertinggi berada di Kecamatan Kota dengan total sarana pada tahun 2005 adalah

sebesar 47 sarana, naik menjadi 51 sarana pada tahun 2010.

36

36

4.1.2.3 Sarana Peribadatan

Peranan sarana peribadatan dalam menunjang perkembangan wilayah

berfungsi sebagai peningkatan kualitas moral dan budi pekerti penduduk. Suatu

wilayah yang baik salah satunya dicapai dengan peningkatan kualitas kehidupan

beragama dengan tersedianya sarana peribadatan yang memadai. Jumlah sarana

peribadatan di Kabupaten Kudus terlihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Sarana Peribadatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Mushola Masjid Gereja Pura Wihara Klenteng Jumlah

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Kaliwungu 136 136 61 73 1 1 0 0 0 0 0 0 198 210

Kota 127 132 98 115 13 13 0 0 1 0 1 1 240 261

Jati 169 169 42 56 2 2 1 0 4 2 2 2 220 231

Undaan 203 262 33 36 2 2 0 0 3 3 0 0 241 303

Mejobo 159 160 31 40 0 0 0 0 0 0 0 0 190 200

Jekulo 281 281 65 76 5 7 0 0 1 1 0 0 352 365

Bae 122 122 47 66 1 1 0 0 0 0 0 0 170 189

Gebog 167 167 84 93 1 0 0 0 2 2 0 0 254 262

Dawe 306 340 77 104 2 2 0 0 1 2 0 0 386 448


Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa ketersediaan sarana peribadatan

yang ada di Kabupaten Kudus berada pada jumlah yang relatif sama pada tiap-tiap

kecamatan, hal itu berarti total sarana yang ada menunjukkan adanya

keseimbangan karena hampir di setiap kecamatan sarana peribadatannya sudah

mencukupi dengan jumlah sarana peribadatan yang meliputi mushola, masjid,

gereja, pura, wihara, dan klenteng. Jumlah sarana peribadatan yang terbanyak

berada di Kecamatan Dawe yang didominasi oleh mushola dan masjid.

37

1

4.1.2.4 Sarana Ekonomi

Peranan sarana ekonomi sangat penting dalam memudahkan kegiatan

perekonomian guna menunjang perkembangan wilayah. Kegiatan ekonomi dapat

berjalan dengan baik apabila didukung dengan sarana ekonomi yang memadai, jumlah

sarana ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Sarana Ekonomi di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Pasar Toko

Kelontong

Warung

Makan Koperasi Bank Industri Jumlah

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Kaliwungu 3 3 573 820 312 785 22 41 6 6 25 38 941 1693

Kota 5 4 1115 1175 465 788 144 164 22 21 37 47 1788 2199

Jati 3 3 1143 1230 873 952 39 50 18 17 23 25 2099 2277

Undaan 4 4 784 1107 178 229 25 33 4 4 13 8 1008 1385

Mejobo 4 3 516 617 342 465 11 19 16 8 3 8 892 1120

Jekulo 2 2 496 976 315 660 23 31 24 24 11 9 871 1702

Bae 0 1 636 850 427 431 21 37 4 12 14 16 1102 1347

Gebog 3 2 410 916 296 444 10 22 11 2 32 25 762 1411

Dawe 2 1 786 1083 642 502 12 22 11 11 3 3 1456 1622


Berdasarkan tabel diatas, jumlah sarana ekonomi yang berada di Kabupaten

Kudus berada pada jumlah yang relatif sama pada tiap-tiap kecamatan, yang terbagi

antara lain pasar, toko kelontong, warung makan, koperasi, bank, dan industri. Jumlah

sarana ekonomi yang terbanyak didominasi oleh toko kelontong dan warung makan.

Kecamatan dengan jumlah sarana ekonomi yang tertinggi berada di Kecamatan Jati

dengan total sarana pada tahun 2005 adalah sebesar 2099 sarana naik menjadi 2277

sarana pada tahun 2010.

38

38

4.1.3 Kependudukan

4.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan

wilayah, karena dari tahun ke tahun pertambahan penduduk semakin meningkat

sehingga permintaan akan ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonominya pun

juga akan bertambah pula.

4.1.3.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas

wilayah, dimana daerah dengan luas wilayah yang mencukupi walaupun memiliki

jumlah penduduk yang banyak, tingkat kepadatannya cenderung akan lebih rendah.

Oleh karena itu, kepadatan penduduk juga mempunyai pengaruh dalam tingkat

perkembangan wilayah.

Tabel 4.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kudus

Kecamatan Jumlah Kepadatan Penduduk

2005 2010 2005 2010

Kaliwungu 86.523 90.219 2.648 2.758

Kota 91.630 91.489 8.752 8.738

Jati 90.640 97.291 3.448 3.699

Undaan 66.625 68.994 928 961

Mejobo 65.583 69.080 1.784 1.879

Jekulo 93.280 97.888 1.125 1.181

Bae 59.931 61.966 2.570 2.657

Gebog 89.447 93.491 1.623 1.698

Dawe 92.580 94.188 1.079 1.097


Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk dan

kepadatannya di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan 2010 menunjukkan bahwa

Kecamatan dengan jumlah penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Jekulo,

sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kota.

39

39

4.1.4 Aksesibilitas Wilayah

4.1.4.1 Luas Wilayah

Luas wilayah dalam hubungannya dengan perkembangan wilayah sangat

berkaitan dengan ketersediaan lahan yang masuk dan berkembangnya daerah

pertumbuhan yang baru, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah bersifat tetap

(statis), sedangkan manusia dan segala macam kegiatannya senantiasa berkembang dan

melakukan mobilitas (dinamis). Luas wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel

4.1. pada halaman 31.

4.1.4.2 Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam km)


mempengaruhi tingkat perkembangan di setiap wilayah, dimana jarak yang paling dekat

dengan Ibukota Kabupaten pastinya akan lebih mudah mendapat pengaruh kekotaan dan

mempengaruhi tingkat ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah

tersebut. Pembagian jarak masing-masing tiap kecamatan dengan Ibukota Kabupaten

dapat dilihat pada Grafik 4.1 berikut:

Grafik 4.1 Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam km)

Sumber: Kudus Dalam Angka, Tahun 2011

Berdasarkan Grafik 4.1 terlihat bahwa kecamatan yang memiliki jarak paling

dekat dengan Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kota yaitu sepanjang 2km, hal

02468

101214

Kal

iwu

ngu

Ko

ta

Jati

Un

daa

n

Mej

ob

o

Jeku

lo

Bae

Ge

bo

g

Daw

e

Jarak Ke IbukotaKabupaten (dalam km)

40

40

tersebut disebabkan karena secara administratif Ibukota Kabupaten Kudus memang

berada di Kecamatan Kota, sedangkan Kecamatan yang memiliki jarak paling jauh

dengan Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Undaan yaitu sepanjang 13km.

4.1.4.3 Panjang Jalan

Dalam menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas

diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai dan dalam kondisi yang baik, yaitu

panjang jalan. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar daerah maka akan

semakin berkembang daerah tersebut.

Grafik 4.2 Panjang Jalan di Kabupaten Kudus (dalam km)


Berdasarkan Grafik 4.2 terlihat bahwa Kecamatan Dawe menempati urutan

pertama dengan panjang jalan seluas 91,8 km pada tahun 2005 menjadi 118.700 km

pada tahun 2010. Panjang jalan pada tiap-tiap kecamatan yang saling berjauhan tersebut

dihubungkan dengan akses jalan guna menunjang kelancaran transportasi dan

kemudahan aksesibilitas. Panjang jalan dalam kondisi yang baik nantinya akan sangat

mempengaruhi dalam perkembangan wilayahnya pula.

59,1 42,45

32,1 46,832 43,318

75,4

40,6 51,8

91,8

61,75 67,03

49,6

66,55 57,1

78,15

45,6

76,7

118,7

Tahun 2005 Tahun 2010

41

41

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Perkembangan wilayah pada penelitian ini yaitu menghitung berbagai indeks

jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi, kependudukan dan aksesibilitas wilayah yang

ada di Kabupaten Kudus. Indeks jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi meliputi sarana

pendidikan, kesehatan, peribadatan dan ekonomi. Indeks kependudukan meliputi jumlah

dan kepadatan penduduk, serta indeks aksesibilitas wilayah meliputi luas wilayah, jarak

ke Ibukota Kabupaten dan panjang jalan. Perhitungan berbagai indeks tersebut dihitung

menggunakan rumus:

Cara Scalling:

. 100

Keterangan:

X : Nilai dari variabel

Xmin : Nilai terendah dari variabel

Xmax : Nilai tertinggi dari variabel

Setelah itu hasil dari scalling indeks tersebut akan dikompositkan/dijumlahkan,

dan hasil penjumlahan tersebut dibuat klasifikasi kelas (tinggi, sedang, rendah).

Semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka tingkat perkembangan wilayahnya pun akan

semakin tinggi pula.

Keterangan Klasifikasi kelas :

Rendah = 0 – 33,3

Sedang = 33,4 – 67,3

Tinggi = 67,3 – 100

42

4.2.1.1 Indeks Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi

Indeks jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi terdiri atas berbagai jenis

sarana sosial ekonomi yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan,

serta sarana ekonomi. Berbagai indeks jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi

tersebut nantinya akan dilihat bagaimana perkembangannya di tahun 2005 dan

2010.

Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan pada penelitian ini meliputi jumlah fasilitas TK, SD, SMP,

SMA, SMK dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kudus. Jumlah fasilitas sarana

pendidikan tersebut digunakan untuk mengetahui ketersediaan fasilitasnya

terhadap wilayah tersebut dan melihat seberapa besar perkembangannya selama 5

tahun.

Tabel 4.7 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Pendidikan

di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Sarana Pendidikan Tahun 2005 Sarana Pendidikan Tahun 2010

Total

Sarana Indeks Klasifikasi

Total


Kaliwungu 98 22,07 Rendah 108 24,35 Rendah

Kota 158 100 Tinggi 167 100 Tinggi

Jati 100 24,67 Rendah 104 19,23 Rendah

Undaan 83 2,59 Rendah 89 0 Rendah

Mejobo 81 0 Rendah 91 2,56 Rendah

Jekulo 116 45,45 Sedang 126 47,43 Rendah

Bae 88 9,09 Rendah 91 2,56 Rendah

Gebog 121 51,94 Sedang 131 53,84 Sedang

Dawe 128 61,03 Sedang 143 69,23 Tinggi


Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa total sarana

pendidikan di tahun 2005 dan 2010 yang tertinggi berada di Kecamatan Kota

43

43

dengan jumlah 167 sarana, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan

Undaan dengan total sarana 89 sarana. Dari perhitungan indeks pendidikan

tersebut jumlah sarana yang sedikit tidak berarti mengindikasikan kualitas

pendidikannya rendah, namun perlu dilihat juga pelayanan sarana pendidikan

tersebut terhadap jumlah penduduk yang ada.

Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan pada penelitian ini meliputi jumlah fasilitas Rumah

Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai

Pengobatan, dan Apotek di Kabupaten Kudus. Berbagai jumlah fasilitas

sarana kesehatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting untuk

mngendalikan perkembangan dan pertumbuhan penduduk selain hanya

penting untuk pelayanan kesehatan penduduknya saja.

Tabel 4.8 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Kesehatan

di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Sarana Kesehatan Tahun 2005 Sarana Kesehatan Tahun 2010

Total


Total


Kaliwungu 13 5,55 Rendah 16 0 Rendah

Kota 47 100 Tinggi 51 100 Tinggi

Jati 17 16,66 Rendah 32 45,71 Sedang

Undaan 11 0 Rendah 17 2,85 Rendah

Mejobo 12 2,77 Rendah 21 14,28 Rendah

Jekulo 18 19,44 Rendah 27 31,42 Rendah

Bae 11 0 Rendah 17 2,85 Rendah

Gebog 14 8,33 Rendah 20 11,42 Rendah

Dawe 14 8,33 Rendah 22 17,14 Rendah


Total sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kudus sudah cukup

memadai, hal itu terlihat pada Tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa total

sarana pada tiap-tiap Kecamatan relatif sama ketersediaan sarana

44

44

kesehatannya, sehingga diharapkan masing-masing sarana kesehatan yang

ada di setiap kecamatan tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal

terhadap jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan pada penelitian ini meliputi Masjid, Mushola,

Gereja, Pura, Wihara, dan Klenteng di Kabupaten Kudus. Hampir setiap jenis

sarana peribadatan yang ada tersebut tersebar merata menurut keyakinan dan

kepercayaan masing-masing umat beragamanya di setiap Kecamatan.

Tabel 4.9 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Peribadatan

di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Sarana Peribadatan Tahun 2005 Sarana Peribadatan Tahun 2010

Total


Total


Kaliwungu 198 12,96 Rendah 210 8,10 Rendah

Kota 240 32,40 Rendah 261 27,79 Rendah

Jati 220 23,14 Rendah 231 16,21 Rendah

Undaan 241 32,87 Rendah 303 44,01 Sedang

Mejobo 190 9,25 Rendah 200 4,24 Rendah

Jekulo 352 84,25 Tinggi 365 67,95 Tinggi

Bae 170 0 Rendah 189 0 Rendah

Gebog 254 38,88 Rendah 262 28,18 Rendah

Dawe 386 100 Tinggi 448 100 Tinggi


Ketersediaan sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Kudus

berada pada jumlah yang relatif sama pada tiap-tiap Kecamatan, hal itu

berarti total sarana yang ada menunjukkan adanya keseimbangan karena

hampir di setiap Kecamatan sarana peribadatannya sudah mencukupi dengan

jumlah penduduknya sehingga nantinya setiap umat beragama dapat

menjalankan ibadahnya masing-masing dengan baik.

45

45

Sarana Ekonomi

Sarana Ekonomi pada penelitian ini meliputi Pasar, Toko Kelontong,

Warung Makan, Koperasi, Bank, dan Industri di Kabupaten Kudus. Berbagai

sarana ekonomi yang ada tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari penduduk dan menunjang perkembangan wilayah dalam segi

perekonomiannya.

Tabel 4.10 Perhitungan Indeks Fasilitas Sarana Ekonomi

di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Sarana Ekonomi Tahun 2005 Sarana Ekonomi Tahun 2010

Total


Total


Kaliwungu 941 13,38 Rendah 1693 49,52 Sedang

Kota 1788 76,73 Rendah 2199 93,25 Tinggi

Jati 2099 100 Rendah 2277 100 Tinggi

Undaan 1008 18,39 Rendah 1385 22,90 Rendah

Mejobo 892 9,72 Rendah 1120 0 Rendah

Jekulo 871 8,15 Tinggi 1702 50,30 Sedang

Bae 1102 25,43 Rendah 1347 19,61 Rendah

Gebog 762 0 Rendah 1411 25,15 Rendah

Dawe 1456 51,90 Tinggi 1622 43,38 Sedang


Berdasarkan tabel diatas, jumlah sarana ekonomi yang tertinggi

berada di Kecamatan Jati dengan total sarana 2277 yang terbagi antara lain

pasar, toko kelontong, warung makan, koperasi, bank, industri. Sedangkan

jumlah sarana ekonomi yang terendah berada di Kecamatan Mejobo dengan

total sarana 1120 sarana ekonomi saja. Hal tersebut terkait dengan jumlah

penduduk dan tingkat kebutuhan serta daya konsumsi penduduk di wilayah

tersebut, selain itu sarana ekonomi juga merupakan faktor yang sangat penting

dalam memudahkan kegiatan perekonomian guna menunjang percepatan

perkembangan suatu wilayah.

46

46

4.2.1.2 Indeks Kependudukan

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Kudus sudah pasti bertambah dari

tahun ke tahun, hal ini dipengaruhi oleh faktor alami seperti kelahiran dan

kematian maupun faktor non alami seperti migrasi masuk maupun keluar

yang menjadi penyebab bertambah banyaknya jumlah penduduk. Perhitungan

indeks jumlah penduduk di tahun 2005 dan 2010 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.11 Perhitungan Indeks Jumlah Penduduk di Kabupaten Kudus

Kecamatan Tahun 2005 Tahun 2010

Jumlah Indeks Klasifikasi Jumlah Indeks Klasifikasi

Kaliwungu 941 13,38 Rendah 90.219 78,65 Tinggi

Kota 1788 76,73 Rendah 91.489 82,18 Tinggi

Jati 2099 100 Rendah 97.291 98,33 Tinggi

Undaan 1008 18,39 Rendah 68.994 19,56 Rendah

Mejobo 892 9,72 Rendah 69.080 19,80 Rendah

Jekulo 871 8,15 Tinggi 97.888 100 Tinggi

Bae 1102 25,43 Rendah 61.966 0 Rendah

Gebog 762 0 Rendah 93.491 87,75 Tinggi

Dawe 1456 51,90 Tinggi 94.188 89,69 Tinggi


Berdasarkan perhitungan indeks jumlah penduduk di Kabupaten

Kudus tersebut diperoleh informasi bahwa sekitar 97.800 jiwa bertempat

tinggal di Kecamatan Jekulo pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2005

jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Jati dengan jumlah 2099

jiwa.

47

47

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk sangat terkait dengan luas wilayah dan jumlah

penduduk serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentunya

tidak mempunyai tingkat kepadatan yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.12 Perhitungan Indeks Kepadatan Penduduk

di Kabupaten Kudus

Kecamatan Tahun 2005 Tahun 2010

Jumlah Indeks Klasifikasi Jumlah Indeks Klasifikasi

Kaliwungu 2.648 21,98 Rendah 2.758 23,10 Rendah

Kota 8.752 100 Tinggi 8.738 100 Tinggi

Jati 3.448 32,20 Rendah 3.699 35,20 Sedang

Undaan 928 0 Rendah 961 0 Rendah

Mejobo 1.784 10,94 Rendah 1.879 11,80 Rendah

Jekulo 1.125 2,51 Rendah 1.181 2,82 Rendah

Bae 2.570 20,98 Rendah 2.657 21,80 Rendah

Gebog 1.623 8,90 Rendah 1.698 9,47 Rendah

Dawe 1.079 1,92 Tinggi 1.097 1,74 Rendah


Tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan

Kota, sedangkan yang paling rendah berada di Kecamatan Undaan., hal

tersebut disebabkan karena luas Kecamataan Kota jauh lebih kecil

dibandingkan dengan Kecamataan Undaan, namun jumlah penduduknya

justru sebaliknya lebh banyak di Kecamatan Kota daripada di Kecamatan

Jati.

48

48

4.2.1.3 Indeks Aksesibilitas Wilayah

Luas Wilayah

Perhitungan indeks luas wilayah di Kabupaten Kudus dalam

hubungannya dengan perkembangan wilayah akan berbanding terbalik

dengan klasifikasinya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Perhitungan Indeks Luas Wilayah di Kabupaten Kudus

Kecamatan Luas (km2) Indeks Klasifikasi

Kaliwungu 32,71 70,49 Tinggi

Kota 10,47 100 Tinggi

Jati 26,30 78,99 Tinggi

Undaan 71,77 18,66 Rendah

Mejobo 36,77 65,10 Sedang

Jekulo 82,92 3,87 Rendah

Bae 23,32 82,95 Tinggi

Gebog 55,06 40,83 Sedang

Dawe 85,84 0 Rendah


Luas wilayah dalam hubungannya dengan perkembangan wilayah

sangat berkaitan dengan ketersediaan lahan yang masuk dan berkembangnya

daerah pertumbuhan yang baru, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah

bersifat tetap (statis), sedangkan manusia dan segala macam kegiatannya

senantiasa berkembang dan melakukan mobilitas (dinamis).Oleh karena itu,

Kecamatan dengan luas wilayah yang kecil akan mudah disisipi dengan

berbagai penunjang perkembangan wilayah seperti ketersediaan sarana sosial

ekonomi. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil berada di Kecamataan

Kota, sehingga akan lebih mudah disisipi berbagai penunjang perkembangan

wilayah seperti jumlah sarana sosial ekonomi dan juga dari aspek penduduk

maupun dalam aksesibilitasnya.

49

49

Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam km)


mempengaruhi tingkat perkembangan di setiap wilayah, dimana jarak yang

paling dekat dengan Ibukota Kabupaten pastinya akan lebih mudah

mendapat pengaruh kekotaan dan mempengaruhi tingkat ketersediaan jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 4.14 Perhitungan Indeks Jarak Ke Ibukota Kabupaten Kudus

(dalam km)

Kecamatan Jarak Ke Ibukota

Kabupaten (km) Indeks Klasifikasi

Kaliwungu 6 63,63 Sedang

Kota 2 100 Tinggi

Jati 4 81,81 Tinggi

Undaan 13 0 Rendah

Mejobo 7 54,54 Sedang

Jekulo 10 27,27 Rendah

Bae 5 72,72 Tinggi

Gebog 10 27,27 Rendah

Dawe 9 36,36 Sedang


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Kecamatan

Kota memiliki nilai indeks paling tinggi karena lokasinya yang berada

paling dekat dengan Ibukota Kabupaten, dimana secara administratif

Ibukota Kabupaten Kudus memang berada di Kecamatan Kota, sedangkan

Kecamatan yang memiliki nilai indeks terkecil adalah Kecamatan Undaan

yang lokasinya berada paling jauh dari Ibukota Kabupaten.

50

50

Panjang Jalan

Dalam menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan

aksesibilitas diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai dan dalam

kondisi yang baik, yaitu panjang jalan. Semakin banyak jalan yang

menghubungkan antar daerah maka akan semakin berkembang daerah

tersebut.

Tabel 4.15 Perhitungan Indeks Panjang Jalan di Kabupaten Kudus

(dalam km)

Kecamatan

Panjang Jalan Tahun 2005 Panjang Jalan Tahun 2010

Jumlah

(km) Indeks Klasifikasi

Jumlah

(km) Indeks Klasifikasi

Kaliwungu 59.100 45,22 Rendah 61.750 22,09 Rendah

Kota 42.450 17,33 Tinggi 67.030 29,31 Rendah

Jati 32.100 0 Rendah 49.600 5,47 Rendah

Undaan 46.832 24,67 Rendah 66.550 28,65 Rendah

Mejobo 43.318 18,79 Rendah 57.100 15,73 Rendah

Jekulo 75.400 72,52 Rendah 78.150 44,52 Sedang

Bae 40.600 14,23 Rendah 45.600 0 Rendah

Gebog 51.800 32,99 Rendah 76.700 42,54 Sedang

Dawe 91.800 100 Tinggi 118.700 100 Tinggi


Berdasarkan perhitungan indeks panjang jalan di Kabupaten Kudus,

Kecamatan Dawe menempati urutan pertama dengan panjang jalan seluas

118.700 km, hal ini juga dipengaruhi karena Kecamatan Dawe merupakan

Kecamatan yang memiliki luas paling besar di Kabupaten Kudus, sehingga

faktor luas wilayah menjadi faktor penyebab utamanya, dimana masing-

masing Kecamatan yang saling berjauhan tersebut dihubungkan dengan

akses jalan.

51

51

4.2.1.4 Indeks Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Indeks perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus ini meliputi

indeks jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi, indeks kependudukan dan

indeks aksesibilitas wilayah, dimana semua indeks tersebut telah

dikompositkan/dijumlahkan, dan hasil penjumlahan tersebut dibuat

klasifikasi kelas (tinggi, sedang, rendah). Hal tersebut dapat dilihat pada

Tabel 4.16 dan 4.17 pada Lampiran 1 dan 2.

Berdasarkan Tabel 4.16 dan 4.17 terlihat bahwa perkembangan

wilayah di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan 2010 yang memiliki total

indeks komposit tertinggi yaitu di Kecamatan Kota, hal ini dikarenakan

Kecamatan Kota merupakan Ibukota Kabupaten Kudus sehingga jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi yang ada sudah pasti terkonsentrasi di pusat

kota. Selain itu, aktivitas perekonomian di sektor industri dan

perdagangannya pun banyak berada di Kecamatan Kota seperti industri PT.

Rokok Djarum, PR Nojorono, Mall Matahari, Ramayana, Pasar Kliwon

yang menjadikan daerah ini memiliki kontribusi besar di sektor industri dan

perdagangan, sehingga daerah ini akan semakin dipadati penduduk yang

menuntut lebih banyak lagi fasilitas sarana sosial dan ekonominya.

Kecamatan yang memiliki total indeks komposit terendah berada di

Kecamatan Undaan, hal ini dikarenakan pada kecamatan tersebut letaknya

berada paling jauh dari Ibukota Kabupaten yaitu di wilayah paling selatan,

sehingga aksesibilitasnya menjadi sulit untuk dijangkau dan jumlah fasilitas

sarana sosial ekonomi yang ada di wilayah tersebut menjadi kurang

52

52

memadai. Wilayah yang kemampuannya sangat rendah seperti di Kecamatan

Undaan ini justru seharusnya membutuhkan tambahan jumlah fasilitas sarana

sosial ekonomi yang jauh lebih besar daripada wilayah yang mempunyai

kemampuan membangun sangat tinggi, namun pada kenyataannya jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi selalu terpenuhi di pusat kota saja.

Selain itu, di Kecamatan Undaan cenderung dikenal sebagai rural

area, karena memang sebagian besar adalah merupakan daerah perdesaan

dengan nilai tambah andalan dari sektor pertanian, sebaliknya dari sektor

industri sangat rendah. Apabila di Kecamatan ini dapat memacu

penduduknya untuk lebih meningkatkan sumber daya manusianya dan

menerapkan teknologi yang tepat di bidang pertanian dan penduduknya

mampu menanam tanaman yang diminati pasar regional, tentunya akan

mampu meningkatkan perkembangan di wilayah tersebut.

Penduduk di Kabupaten Kudus pada dasarnya lebih banyak yang

bermata pencaharian di sektor industri dan perdagangan, sehingga

perkembangan wilayah di Kabupaten ini sangat terkait erat dengan faktor

kegiatan sosial ekonomi dibandingkan sektor pertanian. Oleh karena itu, di

pusat kota lebih banyak dijumpai fasilitas sarana sosial ekonominya

dibandingkan rural area, karena dilihat dari segi aksesibilitas wilayahnya

pun yang mudah dijangkau dan jumlah penduduk lebih banyak mendiami

daerah pusat kota yang membuka banyak lapangan pekerjaan dengan upah

lebih besar di sektor industri dan perdagangan daripada di sektor pertanian.

53

53

Berdasarkan Tabel 4.18 terlihat bahwa perhitungan indeks komposit

perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan 2010

dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu klasifikasi tinggi, sedang dan

rendah yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.18 Perhitungan Indeks Komposit

Perkembangan Wilayah Kabupaten Kudus

Kecamatan Indeks Komposit

Selisih Klasifikasi 2005 2010

Kaliwungu 268.66 339.93 71.27 Tinggi

Kota 703.19 732.53 29.34 Sedang

Jati 457.47 480.95 23.48 Sedang

Undaan 115.57 136.63 21.06 Sedang

Mejobo 180.83 188.05 7.22 Sedang

Jekulo 271.61 375.58 103.97 Tinggi

Bae 250.83 202.49 -48.34 Rendah

Gebog 209.14 326.45 117.31 Tinggi

Dawe 411.44 457.54 46.1 Sedang

Sumber: Analisis Data Sekunder, Tahun 2005 dan 2010 dan Lampiran 1 & 2

Keterangan:

-48,34 – 6,87 Rendah

6,88 – 62,09 Sedang

62,10 – 117, 31 Tinggi

Perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan

2010 yang mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi berada di Kecamatan

Kaliwungu, Jekulo dan Gebog, hal ini disebabkan karena letak ke tiga

wilayah tersebut yang berada di pinggiran kota (urbanfringe). Kecamatan

Kaliwungu dan Gebog berada di paling barat dekat Kabupaten Jepara,

sedangkan Kecamatan Jekulo berada di paling timur dekat Kabupaten Pati

54

54

dimana daerah pinggiran kota merupakan daerah yang lebih banyak

ditempati untuk bertempat tinggal.

Perkembangan wilayah yang tinggi di Kecamatan Kaliwungu,

Jekulo dan Gebog juga dipengaruhi oleh jumlah sarana sosial ekonominya

yang tinggi, di Kecamatan Kaliwungu didominasi oleh sarana ekonomi yang

tinggi, Kecamatan Jekulo didominasi oleh sarana peribadatan, dan

Kecamatan Gebog didominasi oleh sarana pendidikannya. Oleh karena itu,

kecamatan-kecamatan tersebut mengalami perkembangan karena

meningkatnya berbagai jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi yang dapat

memacu bertambahnya jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan itu.

Sedangkan wilayah dengan perkembangan yang rendah berada di

Kecamatan Bae dengan nilai indeks komposit -48,34, hal ini disebabkan

karena rendahnya sarana sosial ekonomi yang ada di kecamatan tersebut

berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.16 dan 4.17 dimana dari sarana

pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun ekonominya mendapatkan nilai

yang paling rendah diantara kecamatan-kecamatan yang lain.

Namun, apabila dilihat secara keseluruhan kecamatan yang ada di

Kabupaten Kudus dengan eksistensi nilai indeks komposit yang selalu tinggi

berada di Kecamatan Kota, hal ini disebabkan karena hampir jumlah sarana

sosial ekonomi yang ada di kecamatan tersebut tersebar merata dan tidak

begitu megalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan (stagnan).

55

55

56

56

57

57

58

58

4.2.2 Sektor Unggulan di Kabupaten Kudus

Berdasarkan perhitungan yang ada pada Lampiran 4, nilai LQ tiap-

tiap sektor yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan 2010

menunjukkan bahwa sektor basis yang ada di tiap-tiap Kecamatan di

Kabupaten Kudus dengan nilai LQ > 1 adalah sebagai berikut:

1. Sektor Basis Tahun 2005

Kecamatan Kaliwungu: Sektor Industri Pengolahan.

Kecamatan Kota: Sektor Perdagangan, Lembaga Keuangan,

Jasa-jasa.

Kecamatan Jati: Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih,

Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi,

Lembaga Keuangan.

Kecamatan Undaan: Sektor Pertanian, Listrik, Gas dan Air Bersih,

Bangunan, Perdagangan, Angkutan dan

Komunikasi, Lembaga Keuangan, Jasa-jasa.

Kecamatan Mejobo: Sektor Pertanian, Listrik, Gas dan Air Bersih,


Jasa-jasa.

Kecamatan Jekulo: Sektor Pertanian, Penggalian, Listrik, Gas dan

Air Bersih, Perdagangan.

Kecamatan Bae: Sektor Penggalian, Industri Pengolahan,

Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan,

Angkutan dan Komunikasi.

59

59

Kecamatan Gebog: Sektor Pertanian, Penggalian, Industri

Pengolahan, Bangunan.

Kecamatan Dawe: Sektor Pertanian, Penggalian, Listrik, Gas dan

Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Angkutan

dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Jasa-

jasa.

2. Sektor Basis Tahun 2010

Kecamatan Kaliwungu: Sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan

Air Bersih.

Kecamatan Kota: Sektor Perdagangan, Lembaga Keuangan,

Jasa-jasa.

Kecamatan Jati: Sektor Perdagangan, Angkutan dan

Komunikasi, Lembaga Keuangan.

Kecamatan Undaan: Sektor Pertanian, Listrik, Gas dan Air Bersih,


Jasa-jasa.

Kecamatan Mejobo: Sektor Pertanian, Listrik, Gas dan Air Bersih,


Jasa-jasa.

Kecamatan Jekulo: Sektor Pertanian, Penggalian, Industri

Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih.

60

60

Kecamatan Bae: Sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan

Air Bersih, Bangunan, Angkutan dan

Komunikasi.

Kecamatan Gebog: Sektor Pertanian, Industri Pengolahan,

Bangunan.

Kecamatan Dawe: Sektor Pertanian, Penggalian, Listrik, Gas dan



jasa.

Dari uraian diatas mengindikasikan bahwa pada tiap-tiap Kecamatan

di Kabupaten Kudus tersebut dapat memenuhi kebutuhan barang dan

jasanya sendiri dari sektor-sektor tersebut (peranan relatif barang dan jasa

yang bersangkutan dalam wilayah Kecamatan adalah sama dengan peranan

relatif barang dan jasa sejenis dalam perekonomian wilayah Kabupaten),

dan daerah tersebut juga mampu mengekspor barang dan jasa yang

dihasilkan ke luar daerah, sehingga disebut dengan sektor basis. Sedangkan

sektor non basis yang ada di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kudus pada

tahun 2005 dan 2010 dengan nilai LQ < 1 adalah sebagai berikut:

1. Sektor Non Basis Tahun 2005

Kecamatan Kaliwungu: Sektor Pertanian, Penggalian, Listrik, Gas dan



jasa.

61

61

Kecamatan Kota: Sektor Pertanian, Penggalian, Listrik, Gas dan

Air Bersih, Bangunan, Angkutan dan

Komunikasi.

Kecamatan Jati: Sektor Pertanian, Penggalian, Industri

Pengolahan, Bangunan, Jasa-jasa.

Kecamatan Undaan: Sektor Penggalian, Industri Pengolahan.

Kecamatan Mejobo: Sektor Penggalian, Industri Pengolahan,

Bangunan, Lembaga Keuangan.

Kecamatan Jekulo: Sektor Industri Pengolahan, Bangunan,

Angkutan dan Komunikasi, Lembaga

Keuangan, Jasa-jasa..

Kecamatan Bae: Sektor Pertanian, Perdagangan, Lembaga

Keuangan, Jasa-jasa.

Kecamatan Gebog: Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih,


Lembaga Keuangan, Jasa-jasa.

Kecamatan Dawe: Sektor Industri Pengolahan.

2. Sektor Non Basis Tahun 2010

Kecamatan Kaliwungu: Sektor Pertanian, Penggalian, Bangunan,



Kecamatan Kota: Sektor Pertanian, Penggalian, Bangunan,

Angkutan dan Komunikasi.

62

62

Kecamatan Jati: Sektor Pertanian, Penggalian, Industri

Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih,

Bangunan, Jasa-jasa.

Kecamatan Undaan: Sektor Penggalian, Industri Pengolahan,


Kecamatan Mejobo: Sektor Penggalian, Industri Pengolahan,


Kecamatan Jekulo: Sektor Bangunan, Perdagangan, Angkutan


jasa.

Kecamatan Bae: Sektor Pertanian, Penggalian, Perdagangan,


Kecamatan Gebog: Sektor Penggalian, Listrik, Gas dan Air

Bersih, Perdagangan, Angkutan dan

Komunikasi, Lembaga Keuangan, Jasa-jasa.

Kecamatan Dawe: Sektor Industri Pengolahan.

Sektor non basis merupakan sektor yang tidak dijadikan unggulan

dalam suatu daerah karena barang dan jasa hasil produksi hanya dapat

digunakan di daerahnya sendiri, bahkan terkadang untuk memenuhi

kebutuhan di daerahnya harus mendatangkan barang dan jasa dari daerah

lain.

63

63

64

64

65

65

Tabel 4.19 Perhitungan Rata-rata LQ Kabupaten Kudus Tahun 2005

dan 2010

Bidang Usaha

Rata-rata LQ Kab.

Kudus Keterangan

2005 2010

Pertanian 2,75 2,44 Turun

Penggalian 2,05 1,64 Turun

Industri Pengolahan 0,80 0,83 Naik

Listrik, Gas & Air bersih 1,42 1,72 Naik

Bangunan 1,66 1,51 Turun

Perdagangan, Hotel & Restoran 1,25 1,18 Turun

Angkutan dan Komunikasi 1,31 1,2 Turun

Lembaga Keuangan 0,82 0,75 Turun

Jasa-jasa 1,19 1,15 Turun

Sumber: Analisis Data Sekunder, Tahun 2005 dan 2010 dan Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa perhitungan rata-rata

LQ Kabupaten Kudus tahun 2005 dan 2010 untuk semua sektor/bidang

usaha yang paling unggul dan mengalami peningkatan adalah sektor industri

pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor industri pengolahan

dalam kurun waktu tahun 2005 dan 2010 telah memberikan kontribusi yang

tinggi dibanndingkan sektor-sektor yang lain, karena seperti telah diketahui

sebelumnya bahwa sektor industri pengolahan merupakan penyumbang

utama terhadap PRDB Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten yang memang

unggul di sektor industri pengolahan, berbagai pabrik-pabrik industri

ternama ada di Kabupaten ini, seperti Pabrik Djarum Kudus, PR Nojorono,

Pabrik Industri Jenang Sinar Tiga-tiga, Pabrik Mubarokfood Cipta Delicia,

jenang Asia Aminah, jenang Karomah, jenang Dua Keris dan jenang

Menara.

66

66

Sektor/bidang usaha yang menjadi sektor unggulan kedua yaitu

sektor listrik, gas dan air bersih. Selain sektor industri pengolahan yang

menjadi unggulan, sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai peranan

yang sangat penting guna mendukung aktivitas industri pengolahan, oleh

karena itu selama kurun waktu 5 tahun sektor listrik, gas dan air bersih juga

mengalami peningkatan.

4.2.3 Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Analisis kesenjangan wilayah di Kabupaten Kudus pada penelitian

ini menggunakan rumus Indeks Williamson. Indeks kesenjangan

Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan

nol. Jika Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan

ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin

besar tingkat kesenjangan antar kecamatan di suatu kabupaten.

Tabel 4.20 Perhitungan Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Kecamatan Kesenjangan Wilayah

Keterangan 2005 2010

Kaliwungu 0,08 0,03 Turun

Kota 0,17 0,18 Naik

Jati 0,04 0,03 Turun

Undaan 0,06 0,06 Tetap

Mejobo 0,05 0,06 Naik

Jekulo 0,05 0,04 Turun

Bae 0,02 0,03 Naik

Gebog 0,01 0,01 Tetap

Dawe 0,09 0,08 Turun

Sumber: Analisis Data Sekunder, Tahun 2005 dan 2010 dan Lampiran 3 & 6

Berdasarkan Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai kesenjangan di

Kabupaten Kudus pada tahun 2005 dan 2010 yang paling tinggi berada di

67

67

Kecamatan Kota, dimana nilai kesenjangannya sebesar 0,17 naik menjadi

0,18. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai indeks kesenjangan

maka akan semakin besar pula kesenjangan antar wilayahnya.

Kesenjangan yang tinggi di Kecamatan Kota ini disebabkan karena

Kecamatan Kota merupakan Ibukota Kabupaten Kudus, dimana segala

kegiatan perekonomian sudah pasti terkonsentrasi di pusat kota. Selain itu

di Kecamatan ini juga menyumbang kontribusi yang tinggi terhadap

PDRB dan PDRB perkapita daerah sehingga tingkat kesenjangannya pun

terlihat sangat mencolok dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain.

Kecamatan dengan kesenjangan terendah berada di Kecamatan

Gebog dengan nilai kesenjangan 0,01 dimana semakin kecil nilai indeks

kesenjangannya maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan antar

wilayahnya. Kesenjangan terendah yang terjadi di Kecamatan Gebog

disebabkan karena faktor PDRB dan PRDRB Perkapita pada Kecamatan

ini tidak mempunyai kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.

Letak Kecamatan ini juga yang berada di paling utara Kabupaten Kudus

menyebabkan aksesibilitasnya pun tidak terlalu mudah dijangkau dan

jumlah sarana sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya

pun menjadi tidak terlalu banyak seperti di pusat kota.

68

68

69

69

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus pada penelitian ini

menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi

berada di Kecamatan Kaliwungu, Jekulo dan Gebog. Ketiga kecamatan ini

merupakan daerah urbanfringe, dimana Kecamatan Kaliwungu dan Gebog

terletak di sebelah barat dekat Kabupaten Jepara, sedangkan Kecamatan

Jekulo yang terletak di paling timur dekat Kabupaten Pati.

Perkembangan wilayah yang tinggi di Kecamatan Kaliwungu, Jekulo

dan Gebog juga dipengaruhi oleh jumlah sarana sosial ekonominya yang

tinggi, di Kecamatan Kaliwungu didominasi oleh sarana ekonomi yang tinggi,

Kecamatan Jekulo didominasi oleh sarana peribadatan, dan Kecamatan Gebog

didominasi oleh sarana pendidikannya. Oleh karena itu, kecamatan-kecamatan

tersebut mengalami perkembangan karena meningkatnya berbagai jumlah

fasilitas sarana sosial ekonomi yang dapat memacu bertambahnya jumlah

penduduk di kecamatan-kecamatan itu. Selain itu ketiga kecamatan tersebut

berada di jalan provinsi dan nasional yang sering dilalui oleh sarana

transportasi yang menunjang perkembangannya pula dari segi

aksesibilitasnya.

Sedangkan wilayah dengan perkembangan yang rendah berada di

Kecamatan Bae dengan nilai indeks komposit -48,34, hal ini disebabkan

karena rendahnya sarana sosial ekonomi yang ada di kecamatan tersebut

berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.16 dan 4.17 dimana dari sarana

70

70

pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun ekonominya mendapatkan nilai

yang paling rendah diantara kecamatan-kecamatan yang lain. Letak kecamatan

ini pun juga tidak berada pada jalan provinsi maupun nasional yang jarang

dilalui oleh sarana transportasi sehingga aksesibilitasnya menjadi kurang

terjangkau dan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi yang ada di wilayah

tersebut menjadi kurang memadai. Kecamatan Bae hanya berada pada jalan

lokal yang biasa dilalui penduduk sekitar di wilayah tersebut.

Namun, apabila dilihat secara keseluruhan kecamatan yang ada di

Kabupaten Kudus dengan eksistensi nilai indeks komposit yang selalu tinggi

berada di Kecamatan Kota, hal ini disebabkan karena hampir jumlah sarana

sosial ekonomi yang ada di kecamatan tersebut tersebar merata dan tidak

begitu megalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan (stagnan).

Penduduk di Kabupaten Kudus pada dasarnya lebih banyak yang

bermata pencaharian di sektor industri dan perdagangan, sehingga

perkembangan wilayah di Kabupaten ini sangat terkait erat dengan faktor

kegiatan sosial ekonomi dibandingkan sektor pertanian. Oleh karena itu, di

pusat kota lebih banyak dijumpai fasilitas sarana sosial ekonominya

dibandingkan rural area, karena dilihat dari segi aksesibilitas wilayahnya pun

yang mudah dijangkau dan jumlah penduduk lebih banyak mendiami daerah

pusat kota yang membuka banyak lapangan pekerjaan dengan upah lebih besar

di sektor industri dan perdagangan daripada di sektor pertanian.

Secara geografis perkembangan wilayah cenderung memang tidak

seimbang, karena adanya perbedaan berbagai macam jenis potensi baik

71

71

sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Di Kabupaten Kudus ini

perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya backwash effects, yaitu wilayah-

wilayah yang lebih maju menciptakan keadaan yang menghambat

perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang. Seperti diketahui

bahwa pola persebaran sarana sosial ekonomi dan aktivitas kegiatan seperti

perdagangan lebih didominasi di wilayah yang lebih maju atau dekat pusat

kota saja, sedangkan wilayah terbelakang sangat sukar mengembangkan

aktivitas perekonomiannya sehingga wilayah yang sudah maju akan semakin

meningkat, sebaliknya wilayah terbelakang akan semakin terbelakang.

4.3.2 Sektor Unggulan di Kabupaten Kudus

Sektor unggulan di Kabupaten Kudus yang mengalami peningkatan

pada tahun 2005 dan 2010 yaitu sektor industri pengolahan dan sektor listrik,

gas dan air bersih. Sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 5 tahun

telah memberikan kontribusi yang tinggi dibandingkan sektor-sektor yang

lain, karena seperti telah diketahui sebelumnya bahwa sektor industri

pengolahan merupakan penyumbang utama terhadap PRDB Kabupaten

Kudus, sedangkan untuk melihat sektor basis dan non basis setiap kecamatan

yang ada di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Lampiran 5.

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten yang memang unggul

di sektor industri pengolahan. Sektor yang unggul tersebut berada paling

banyak di Kecamatan Kota, seperti telah diketahui kecamatan Kota

merupakan Ibukota Kabupaten yang merupakan pusat segala kegiatan sosial

ekonomi, berbagai pabrik-pabrik industri ternama yang ada seperti, Pabrik

72

72

Djarum Kudus, PR Nojorono, Pabrik Industri Jenang Sinar Tiga-tiga, Pabrik

Mubarokfood Cipta Delicia, jenang Asia Aminah, jenang Karomah, jenang

Dua Keris dan jenang Menara.

Sektor/bidang usaha yang menjadi sektor unggulan kedua yaitu sektor

listrik, gas dan air bersih. Selain sektor industri pengolahan yang menjadi

unggulan, sektor listrik, gas dan air bersih juga mempunyai peranan yang

sangat penting guna mendukung aktivitas industri pengolahan. Oleh karena

itu, selama kurun waktu 5 tahun sektor listrik, gas dan air bersih juga

mengalami peningkatan.

Analisis penentuan sektor unggulan diperlukan sebagai dasar untuk

perumusan pola kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus di masa

mendatang, sehingga kebijaksanaan pembangunan ekonomi dapat di arahkan

untuk menggerakkan sektor-sektor yang berpotensi unggulan. Pemerintah

Kabupaten Kudus dapat menentukan alokasi dan prioritas anggaran untuk

sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih secara

signifikan untuk memacu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah,

sehingga mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

4.3.3 Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Kesenjangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Kudus pada tahun

2005 dan 2010 yang memiliki nilai kesenjangan tertinggi yaitu berada di

Kecamatan Kota dengan nilai sebesar 0,17 naik menjadi 0,18 dimana semakin

besar nilai indeks kesenjangannya (mendekati nilai 1) maka semakin besar

pula tingkat kesenjangan antar wilayahnya. Kesenjangan tinggi yang terjadi di

73

73

Kecamatan Kota ini disebabkan karena Kecamatan Kota merupakan Ibukota

Kabupaten Kudus, dimana segala kegiatan perekonomian sudah pasti

terkonsentrasi di pusat kota. Selain itu di Kecamatan ini juga menyumbang

kontribusi yang tinggi terhadap PDRB dan PDRB perkapita daerah sehingga

tingkat kesenjangannya pun terlihat sangat mencolok dibandingkan

kecamatan-kecamatan yang lain.

Kecamatan dengan kesenjangan terendah berada di Kecamatan Gebog

dengan nilai kesenjangan 0,01 dimana semakin kecil nilai indeks

kesenjangannya maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan antar

wilayahnya. Kesenjangan terendah yang terjadi di Kecamatan Gebog

disebabkan karena faktor PDRB dan PRDRB Perkapita pada Kecamatan ini

tidak mempunyai kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.

Secara keseluruhan perhitungan kesenjangan wilayah di Kabupaten

Kudus ini memiliki rentan nilai kesenjangan yang rendah karena nilai hanya

berkisar kurang dari 1, hal ini disebabkan karena perhitungan yang digunakan

hanya mengacu pada rumus Indeks Williamson yang hanya menggunakan

variabel jumlah penduduk, PDRB dan PDRB Perkapitanya saja sehingga

hanya menghasilkan nilai antara 0 sampai 1, dan apabila nilai semakin

mendekati 1 maka kesenjangan semakin tinggi.

Dampak yang terjadi dari adanya kesenjangan wilayah ini dapat

mengakibatkan banyaknya pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas

sumber daya manusia karena wilayah yang sudah maju akan menjadi semakin

74

74

maju sedangkan wilayah yang belum maju akan semakin tertinggal dengan

kurangnya jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi beserta aksesibilitasnya.

Orang-orang pastinya akan lebih banyak yang pindah ke wilayah yang

sudah maju dengan berbagai fasilitas sarana sosial ekonomi yang mudah

dijangkau dan menyediakan berbagai lapangan pekerjaan dibandingkan

tinggal di daerah yang masih tertinggal dengan sulitnya aksesibilitas,

rendahnya fasilitas sarana sosial ekonomi dan tidak adanya pekerjaan, karena

biasanya di daerah yang belum maju ini upah pekerjaan lebih sedikit

dibandingkan daerah yang sudah maju.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan

terhadap wilayah yang belum maju agar tidak terjadi kesenjangan yang begitu

mencolok antara Kecamatan Kota dengan Kecamatan Gebog. Selain itu juga

harus mengoptimalkan potensi setiap wilayah secara seimbang baik dalam

segi jumlah sarana fasilitas sosial ekonomi, jumlah penduduk dan

aksesibilitasnya maupun pendapatan daerah setiap masing-masing Kecamatan.

4.3.4 Arahan Pengembangan Pembangunan di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat beberapa rekomendasi atau

sebagai arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Kudus, khususnya

kebijakan pembangunan dalam hal perencanaan pembangunan fasilitas sarana

sosial ekonomi dan sektor unggulan yang diharapkan atau bertujuan untuk:

1. Melakukan pemerataan pembangunan sehingga diharapkan tidak terjadi

pemusatan hanya pada Kecamatan tertentu dan mengurangi timbulnya

kesenjangan antar wilayah.

75

75

2. Pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing wilayah untuk

mendukung kegiatan pembangunan baik sumber daya manusia maupun

sumber daya alamnya dengan memegang teguh aspek kelestarian

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan .

3. Pembangunan fasilitas sarana sosial ekonomi dan sektor unggulan yang

memadai diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk sehingga

nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk tersebut.

4. Memberikan arahan pembangunan bagi pihak yang akan melakukan

pengembangan daerah dengan menggunakan aturan-aturan menurut

rencana tata ruang kota yang ada, sehingga sasaran pembangunan yang

akan dilakukakan dapat berjalan sesuian rencana.

Berikut akan dipaparkan arahan pengembangan pembangunan wilayah

masing-masing kecamatan di Kabupaten Kudus dengan mempertimbangkan

faktor jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi, kependudukan dan aksesibilitas

wilayah yang berdasarkan keterangan dari hasil perhitungan indeks komposit

pada masing-masing kecamatan yang telah diperoleh keterangan dan

menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki klasifikasi rendah berada pada

prioritas I, klasifikasi sedang berada pada prioritas II, dan klasifikasi tinggi

berada pada prioritas III. Setelah diklasifikasikan pada prioritas tersebut dapat

ditentukan sektor yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil perhitungan LQ

di tiap kecamatan yang ada pada Lampiran 4 dan 5.

76

76

Tabel 4.21 Skala Prioritas Arahan Pengembangan Pembangunan

di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Indeks

Komposit Selisih Klasifikasi Prioritas *Sektor yang dapat

dikembangkan 2005 2010

Kaliwungu 268.66 339.93 71.27 Tinggi III Indusri, Pertanian

Kota 703.19 732.53 29.34 Sedang II Perdagangan, Lembaga

Keuangan, Jasa, Listrik.

Jati 457.47 480.95 23.48 Sedang II Perdagangan, Lembaga


Undaan 115.57 136.63 21.06 Sedang II Perdagangan, Lembaga


Mejobo 180.83 188.05 7.22 Sedang II Perdagangan, Lembaga


Jekulo 271.61 375.58 103.97 Tinggi III Industri, Pertanian

Bae 250.83 202.49 -48.34 Rendah I Bangunan, Angkutan

Gebog 209.14 326.45 117.31 Tinggi III Industri, Pertanian

Dawe 411.44 457.54 46.1 Sedang II Perdagangan, Lembaga


Sumber: Analisis Data Sekunder, Tahun 2005 dan 2010

Keterangan:

*Sektor yang dapat dikembangkan (Lampiran 4 dan 5)

Berdasarkan Tabel 4.21 terlihat bahwa, arahan pengembangan

pembangunan di Kabupaten Kudus dapat diklasifikasikan menjadi 3 prioritas,

yaitu:

1. Prioritas I adalah kecamatan dengan klasifikasi rendah yaitu Kecamatan

Bae, yang sebaiknya diarahkan untuk sektor bangunan dan angkutan.

2. Prioritas II adalah kecamatan dengan klasifikasi sedang yaitu meliputi

Kecamatan Kota, Jati, Undaan, Mejobo dan Dawe, yang sebaiknya

diarahkan untuk sektor perdagangan, lembaga keuangan, jasa, dan listrik.

3. Prioritas III adalah kecamatan dengan klasifikasi tinggi yaitu meliputi

Kecamatan Kaliwungu, Jekulo dan Gebog, yang sebaiknya untuk sektor

industri dan pertanian.

77

77

78

78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa wilayah

yang perkembangannya tinggi di tahun 2005 dan 2010 yaitu di

Kecamatan Kaliwungu, Jekulo dan Gebog, hal ini disebabkan karena

kecamatan-kecamatan tersebut mengalami perkembangan dari berbagai

jumlah fasilitas sarana sosial ekonominya, di Kecamatan Kaliwungu

didominasi oleh sarana ekonomi yang tinggi, Kecamatan Jekulo

didominasi oleh sarana peribadatan, dan Kecamatan Gebog didominasi

oleh sarana pendidikannya. Selain itu ketiga kecamatan tersebut juga

dilalui jalur nasional pantura, yang menyebabkan aksesibilitasnya pun

tinggi. Kecamatan yang perkembangannya rendah adalah Kecamatan Bae

dimana dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun

ekonominya mendapatkan nilai yang paling rendah diantara kecamatan-

kecamatan yang lain. Letak kecamatan ini hanya berada pada jalan lokal

yang biasa dilalui penduduk sekitar di wilayah tersebut.

2. Sektor unggulan di Kabupaten Kudus yang mengalami peningkatan di

tahun 2005 dan 2010 yaitu sektor industri pengolahan dan sektor listrik,

gas dan air bersih. Sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor

unggulan kedua yang mempunyai peranan sangat penting guna

79

79

mendukung aktivitas industri pengolahan. Sektor yang unggul tersebut

berada paling banyak di Kecamatan Kota, seperti telah diketahui

kecamatan Kota merupakan Ibukota Kabupaten yang merupakan pusat

segala kegiatan sosial ekonomi, oleh karena itu, Kecamatan Kota

memiliki kontribusi yang cukup tinggi pula dalam pendapatan daerah.

3. Kesenjangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Kudus di tahun 2005 dan

2010 yang memiliki nilai kesenjangan tertinggi yaitu berada di

Kecamatan Kota dengan nilai sebesar 0,17 naik menjadi 0,18 dimana

semakin besar nilai indeks kesenjangannya (mendekati nilai 1) maka

semakin besar pula tingkat kesenjangan wilayahnya. Kecamatan dengan

kesenjangan terendah berada di Kecamatan Gebog dengan nilai

kesenjangan 0,01. Secara keseluruhan perhitungan kesenjangan wilayah

di Kabupaten Kudus ini memiliki rentan nilai kesenjangan yang rendah

karena nilai hanya berkisar kurang dari 1. Perhitungan yang digunakan

hanya mengacu pada rumus Indeks Williamson yang hanya menggunakan

variabel jumlah penduduk, PDRB dan PDRB Perkapitanya saja sehingga

hanya menghasilkan nilai antara 0 sampai 1, dan apabila nilai semakin

mendekati 1 maka kesenjangan semakin tinggi.

4. Arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Kudus dapat

diarahkan dengan:

a) Prioritas I adalah kecamatan dengan klasifikasi rendah yaitu

Kecamatan Bae, yang sebaiknya diarahkan untuk sektor bangunan

dan angkutan.

80

80

b) Prioritas II adalah kecamatan dengan klasifikasi sedang yaitu

meliputi Kecamatan Kota, Jati, Undaan, Mejobo dan Dawe, yang

sebaiknya diarahkan untuk sektor perdagangan, lembaga

keuangan, jasa, dan listrik.

c) Prioritas III adalah kecamatan dengan klasifikasi tinggi yaitu

meliputi Kecamatan Kaliwungu, Jekulo dan Gebog, yang

sebaiknya untuk sektor industri dan pertanian.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti

memberikan saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan terhadap wilayah

yang belum maju agar tidak terjadi kesenjangan yang begitu mencolok

antara Kecamatan yang satu dengan yang lain.

2. Sektor-sektor yang berpotensi tinggi dalam mempengaruhi perkembangan

wilayah di Kabupaten Kudus perlu mendapatkan perhatian lebih dari

Pemerintah Daerah agar dapat dikelola dengan baik.

3. Badan Pembangunan Perencanaan Daerah dan Badan Pusat Statistik, agar

terus melakukan pendataan atau pembaharuan data setiap tahunnya agar

data yang diperoleh lebih akurat.

81

81

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

___________________. 2012. Analisis Tata Ruang Pembangunan. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Anwar, Khoirul. 2011. Pemanfaatan Data Citra Penginderaan Jauh Untuk Analisis

Aksesibilitas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kudus, Skripsi. Semarang:

Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: PT. Rineka Cipta.

BAPPEDA Kabupaten Kudus. 2011. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kudus Tahun 2011-2031. Kudus: Pemerintah Daerah

Kabupaten Kudus.

Bintarto, 1988. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

BPS Kabupaten Kudus. 2006. Kabupaten Kudus Dalam Angka 2005. Kudus.

__________________. 2006. PDRB Kabupaten Kudus 2005. Kudus.

__________________. 2011. Kabupaten Kudus Dalam Angka 2010. Kudus.

__________________. 2011. PDRB Kabupaten Kudus 2010. Kudus.

Budiharjo, Eko. 1995. Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan

Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989.

Jakarta: Diperbanyak Oleh Balai Pustaka

Gomareuzzaman, Muammar. 2009. Analisis Perkembangan Wilayah Kecamatan

Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi.

Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Mantra, Ida Bagoes. 2000. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyanto, H. R. 2008. Prinsip-prinsip Pengembangan Wilayah. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

82

82

Muta’ali, Luthfi. 2003. Analisis Ekonomi Wilayah Kabupaten-Kabupaten di

Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo. Prosiding Lokakarya Nasional.

Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Paramita, Manggaraini Ratna. 2008. Pemantauan Teknik Penginderaan Jauh

dalam Pendugaan Nilai Koefisien Aliran Permukaan Sub DAS Kripik

Semarang, Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Purwanto, Dwi. 2004. Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi

Penduduk Di Kabupaten Sleman, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Geografi

UGM.

Rohman, Arief. 2004. Kesenjangan Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah Di

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi. Yogyakarta:

Fakultas Geografi UGM.

Rustiadi, Ernan dkk. 2011. Perncanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT.

Bumi Aksara.

________________. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT.

Bumi Aksara.

Tika, Moh. Pabundu. 2005. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.

Yunus, Hadi Sabari. 2000. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

__________________. 2005. Manajemen Kota : Perspektif Spasial. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

83

Lampiran 1

Tabel 4.16 Perhitungan Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2005

Variabel Penelitian Kecamatan

Sarana Sosial Ekonomi Kaliwungu Kota Jati Undaan Mejobo Jekulo Bae Gebog Dawe

1. Sarana Pendidikan 22,07 100 24,67 2,59 0 45,45 9,09 51,94 61,03

2. Sarana Kesehatan 5,55 100 16,66 0 2,77 19,44 0 8,33 8,33

3. Sarana Peribadatan 12,96 32,4 23,14 32,87 9,25 84,25 0 38,88 100

4. Sarana Ekonomi 13,38 76,73 100 18,39 9,72 8,15 25,43 0 51,9

Kependudukan

1. Jumlah Penduduk 13,38 76,73 100 18,39 9,72 8,15 25,43 0 51,9

2. Kepadatan Penduduk 21,98 100 32,2 0 10,94 2,51 20,98 8,9 1,92

Aksesibilitas Wilayah

1. Luas Wilayah 70,49 100 78,99 18,66 65,1 3,87 82,95 40,83 0

2. Jarak Ke Ibukota Kabupaten 63,63 100 81,81 0 54,54 27,27 72,72 27,27 36,36

3. Panjang Jalan 45,22 17,33 0 24,67 18,79 72,52 14,23 32,99 100

Total Indeks Komposit 268,66 703,19 457,47 115,57 180,83 271,61 250,83 209,14 411,44

Sumber: Analisis Data Sekunder Tahun 2005

83

84

84

Lampiran 2

Tabel 4.17 Perhitungan Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2010

Variabel Penelitian Kecamatan

Sarana Sosial Ekonomi Kaliwungu Kota Jati Undaan Mejobo Jekulo Bae Gebog Dawe

1. Sarana Pendidikan 24,35 100 19,23 0 2,56 47,43 2,56 53,84 69,23

2. Sarana Kesehatan 0 100 45,71 2,85 14,28 31,42 2,85 11,42 17,14

3. Sarana Peribadatan 8,1 27,79 16,21 44,01 4,24 67,95 0 28,18 100

4. Sarana Ekonomi 49,52 93,25 100 22,9 0 50,3 19,61 25,15 43,38

Kependudukan

1. Jumlah Penduduk 78,65 82,18 98,33 19,56 19,8 100 0 87,75 89,69

2. Kepadatan Penduduk 23,1 100 35,2 0 11,8 2,82 21,8 9,47 1,74

Aksesibilitas Wilayah

1. Luas Wilayah 70,49 100 78,99 18,66 65,1 3,87 82,95 40,83 0

2. Jarak Ke Ibukota Kabupaten 63,63 100 81,81 0 54,54 27,27 72,72 27,27 36,36

3. Panjang Jalan 22,09 29,31 5,47 28,65 15,73 44,52 0 42,54 100

Total Indeks Komposit 339,93 732,53 480,95 136,63 188,05 375,58 202,49 326,45 457,54

Sumber: Analisis Data Sekunder Tahun 2010

84

85

85

Lampiran 3

Tabel PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Kudus (jutaan rupiah)

Bidang Usaha Kaliwungu Kota Jati Undaan Mejobo

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Pertanian 48.982 89.472 3.809 4.432 20.462 28.073 123.818 208.817 41.530 90.544

Penggalian 347 201 0 0 19 12 0 11 0 0

Industri Pengolahan 3.388.130 3.572.562 4.031.977 6.396.421 1.906.011 2.868.356 28.443 63.483 261.174 403.570

Listrik. Gas & Air Bersih 8.913 22.801 18.754 14.643 14.476 22.161 4.846 13.071 4.688 11.079

Bangunan 19.609 32.281 50.160 90.415 24.871 44.766 10.044 11.423 5.261 4.553

Perdagangan. Hotel &

Restoran 595.875 916.888 1.602.760 2.737.634 1.171.135 1.955.369 246.892 423.360 241.356 346.560

Angkutan & Komunikasi 37.368 55.489 57.400 85.477 81.335 129.631 12.304 16.948 12.756 14.282

Lembaga Keuangan 20.221 31.635 220.038 425.652 69.368 149.173 9.083 9.790 6.762 8.197

Jasa-jasa 36.248 57.794 182.245 383.216 61.003 114.901 19.304 40.250 17.845 43.486

PDRB 4.155.438 4.779.128 6.167.147 10.137.894 3.348.682 5.312.445 454.737 787.157 591.376

922.275

PDRB Perkapita 48.168.592 53.164.633 67.074.306 110.789.400 37.266.380 54.906.154 6.848.142 11.452.230 9.059.212 13.412.375

85

86

86

Lanjutan Tabel

Bidang Usaha Jekulo Bae Gebog Dawe

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Pertanian 65.518 115.731 14.669 10.356 65.771 187.773 62.071 151.789

Penggalian 2.336 4.167 444 210 1.428 720 1.814 1.285

Industri Pengolahan 769.170 1.796.444 765.182 1.145.796 1.622.107 3.423.649 71.926 72.173

Listrik. Gas & Air Bersih 5.268 13.296 6.193 12.880 7.408 10.329 4.325 11.239

Bangunan 11.000 16.102 31.639 60.595 48.785 103.865 45.437 93.794

Perdagangan. Hotel & Restoran 375.546 609.493 215.190 265.321 278.265 387.258 357.157 631.043

Angkutan & Komunikasi 17.193 22.591 27.340 32.963 27.656 36.875 20.261 28.276

Lembaga Keuangan 12.265 10.757 11.933 19.377 8.817 16.730 14.998 37.752

Jasa-jasa 23.342 47.444 19.439 35.551 25.907 48.603 28.963 62.659

PDRB 1.281.641 2.636.030 1.092.034 1.583.053 2.086.149 4.215.805 606.958 1.090.015

PDRB Perkapita 13.768.660 27.036.764 18.261.746 25.644.389 23.422.507 45.267.482 6.566.820 11.579.157

Sumber: PDRB Kudus, Tahun 2006 dan 2011

86

87

Lampiran 4

Perhitungan LQ di Kabupaten Kudus

1. Kecamatan Kaliwungu


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian

c.) Industri Pengolahan


d.) Listrik, Gas dan Air Bersih


e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan

g.) Angkutan dan Komunikasi


h.) Lembaga Keuangan


i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

88

2. Kecamatan Kota


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

89

3. Kecamatan Jati


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

90

4. Kecamatan Undaan


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

91

5. Kecamatan Mejobo


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

92

6. Kecamatan Jekulo


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

93

7. Kecamatan Bae


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

94

8. Kecamatan Gebog


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

95

9. Kecamatan Dawe


a.) Pertanian

a.) Pertanian

b.) Penggalian

b.) Penggalian





e.) Bangunan

e.) Bangunan

f.) Perdagangan

f.) Perdagangan





i.) Jasa-jasa

i.) Jasa-jasa

96

Lampiran 5

Tabel Sektor Unggulan Tahun 2005 di Kabupaten Kudus

Kecamatan Sektor Bidang Usaha

a b c d e f g h i

Kaliwungu - - + - - - - - -

Kota - - + - - + - + +

Jati - - - + - + + + -

Undaan + - - + + + + + +

Mejobo + - - + - + + - +

Jekulo + + - + - + - - -

Bae - + + + + - + - -

Gebog + + + - + - - - -

Dawe + + - + + + + + +

Sumber: Lampiran 2

Tabel Sektor Unggulan Tahun 2010 di Kabupaten Kudus

Kecamatan

Sektor Bidang Usaha

a b c d e f g h i

Kaliwungu - - + + - - - - -

Kota - - + - - + - + +

Jati - - - - - + + + -

Undaan + - - + - + + - +

Mejobo + - - + - + + - +

Jekulo + + + + - - - - -

Bae - - + + + - + - -

Gebog + - + - + - - - -

Dawe + + - + + + + + +

Sumber: Lampiran 2

Keterangan:

a : Pertanian + Sektor basis

b : Penggalian - Sektor non basis

c : Industri Pengolahan

d : Listrik, Gas, dan Air Bersih

e : Bangunan

f : Perdagangangan

g : Angkutan dan Komunikasi

h : Lembaga Keuangan

i : Jasa-jasa

97

Lampiran 6

Perhitungan Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Kudus

1. Kecamatan Kaliwungu


Diketahui : Yi = 48.168.592

Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,11

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,11

=0,08


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,11

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,11

=0,03

2. Kecamatan Kota



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,17

Diketahui : Yi = 110.789.400

Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,11

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,11

=0,18

98

3. Kecamatan Jati



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,11

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,04


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,11

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,03

4. Kecamatan Undaan



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,09

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,09

=0,06


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,09

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,09

=0,06

99

5. Kecamatan Mejobo



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,08

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,08

=0,05


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,09

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,09

=0,06

6. Kecamatan Jekulo



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,05


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,04

100

7. Kecamatan Bae



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,08

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,08

=0,02


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,08

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,08

=0,03

8. Kecamatan Gebog



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,01


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,01

101

9. Kecamatan Dawe



Y = 26.949.261

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,09


Y = 41.283.120

Pi =

=

= 0,12

Jawab :

IW = ( – )

. Pi

=

. 0,12

=0,08

102

Lampiran 7

Gambar Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi di Kabupaten Kudus

Gambar Fasilitas Sarana Pendidikan

103

Gambar Fasilitas Sarana Kesehatan

104

Gambar Fasilitas Sarana Peribadatan

105

Gambar Fasilitas Sarana Ekonomi

106

Lampiran 8

Gambar Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Kudus

Gambar Sektor Pertanian

Gambar Sektor Pertambangan dan Penggalian

107

Gambar Sektor Industri Pengolahan

Gambar Sektor Bangunan

108

Gambar Sektor Listrik dan Air Bersih

109

Gambar Sektor Perdagangan dan Hotel

110

Gambar Sektor Angkutan dan Komunikasi

111

Gambar Sektor Lembaga Keuangan

112

Gambar Sektor Jasa-Jasa

113

1

ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DAN …lib.unnes.ac.id/19955/1/3211409068.pdf · kesenjangan...

Documents

Transcript of ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DAN …lib.unnes.ac.id/19955/1/3211409068.pdf · kesenjangan...