ANALISIS PROSEDUR DAN PERLAKUAN AKUNTANSI …

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748

Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)

Volume 12 Nomor 1, Mei 2021 71

ANALISIS PROSEDUR DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PENJUALAN SUKUK RITEL DENGAN AKAD IJARAH ASSET TO BE LEASED PADA

BANK SYARIAH MANDIRI

Retno Dwi Saputri 1) Hafifah Nasution 2)

Universitas Negeri Jakarta

1)[email protected] 2) [email protected]

Abstract

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan di Indonesia menunjukkan hasil yang

positif terhadap keuangan Syariah pada dua dekade terakhir, salah satunya pada

bidang Investasi Syariah. Investasi dengan prinsip syariah yang sedang

berkembang adalah Obligasi Syariah atau disebut juga dengan Sukuk. Perbedaan

yang paling mendasar antara obligasi dan sukuk adalah pada sifat instrumen yang

dikeluarkan. Obligasi mengakui instrumen sebagai sertifikat pernyataan hutang,

sedangkan sukuk mengakui instrumen sebagai sertifikat atas kepemilikan suatu

aset (proyek riil). Sukuk tidak menerapkan bunga (rate) seperti yang berlaku pada

obligasi konvensional, namun menerapkan sistem imbalan, bagi hasil dan margin

yang telah disepakati oleh penerbit dan investor.

This research was conducted in one of the retail state sukuk distribution

partners, namely Bank Syariah Mandiri (BSM) with the aim of knowing how

the sales procedure and accounting treatment for the sale of retail type state

sukuk issued by the government. The research method used in this research is

descriptive qualitative analysis method, and this research uses technical analysis

of case studies. The results obtained in this study are that Bank Syariah

Mandiri as a sales distribution partner in carrying out sales procedures, there

is one provision that is not in accordance with the State Retail Sukuk

Information Memorandum, namely the provisions for securities account storage

fees. Meanwhile, the accounting treatment for the sale of Sukuk Ijarah at Bank

Syariah Mandiri is in accordance with PSAK Sharia 110 concerning Sukuk

Accounting with disclosure of the explanation of the underlying assets by the

Minister of Finance, not Bank Syariah Mandiri.

Keywords: Sales Procedures, Information Memorandum, Sukuk Accounting

Keywords :

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Budiman (2019) menyebutkan bahwa Sukuk dapat dibagi menjadi dua

berdasarkan penerbitnya yaitu Sukuk Koorporasi dan Sukuk Negara. Sesuai

dengan namanya, sukuk yang diterbitkan oleh koorporasi atau perusahaan disebut

dengan Sukuk Koorporasi dan bertujuan sebagai tambahan modal atau alternatif

sumber pendanaan bagi perusahaan yang mengalami defisit. Selanjutnya, sukuk

yang diterbitkan pemerintah yang kemudian disebut dengan Sukuk Negara.

Ketentuan Sukuk Negara diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menyatakan bahwa

penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri

Keuangan melalui Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

sehingga sangat terjamin keamanannya.

Kontribusi Sukuk Negara untuk perekonomian Indonesia menunjukkan

hasil yang baik, tercermin dari data (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) perkembangan

industri keuangan syariah hingga pertengahan 2017 mengalami peningkatan

dimana pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan

syariah dengan nilai Rp451,2 triliun dengan kontribusi tertinggi pada Sukuk

Negara Rp423,29 triliun, Sukuk Korporasi Rp11,75 triliun dan Reksa Dana

Syariah Rp16,16 triliun. Fenomena meningkatnya minat investor terhadap Sukuk

Negara merupakan efek dari luasnya jangkauan suatu aset (proyek riil) sehingga

mampu menarik investor konvensional ataupun investor yang berpegang teguh

pada syariah.

Sukuk Negara yang merupakan terobosan pemerintah untuk mendapatkan

sumber pembiayaan baru dalam rangka pembangunan infrastruktur negara

dengan melibatkan masyarakat, diimplementasikan melalui salah satu jenis Sukuk

Negara yaitu jenis Ritel (Kementerian Keuangan RI, 2019). Sukuk Negara Ritel

yang kemudian mendapat penyederhanaan penyebutan menjadi Sukuk Ritel

(SukRi) dijual kepada masyarakat dengan sistem mitra distribusi atau agen

penjual. Salah satu agen penjual kategori lembaga syariah yaitu Bank Syariah

Mandiri.

Hasil penjualan Sukuk Negara yang termasuk didalamnya SukRi,

memberikan kontribusi tertinggi pada industri keuangan syariah akhirnya tidak

terlepas dari pencatatan yang harus diselenggarakan dengan baik. Penelitian ini

dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui prosedur penjualan

sebagai penerapan dari Memorandum Informasi SukRi yang dimuat dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Selain itu, penelitian juga

dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem perlakuan Akuntansi yang

dilakukan oleh BSM sebagai pihak Penerbit dan menilai apakah sistem pencatatan

tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah 110 tentang Akuntansi Sukuk.

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



TELAAH PUSTAKA

Prinsip Keuangan Syariah Ayuningtyas (2018) menyebutkan definisi Keuangan Syariah sebagai bagian

dari upaya untuk memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh

dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dalam hal ini hukum Islam. Sistem

keuangan syariah bertujuan agar tercapainya kemaslahatan bagi setiap orang.

Mahardianingtyas (2018) menjelaskan bahwa Keuangan Syariah adalah bagian

dari sistem ekonomi yang berpedoman pada aturan Islam atau didasarkan pada

iman, islam dan ihsan dengan tujuan kemanfaatan bagi khalayak banyak.

Perwujudan penerapan syariah Islam dalam rangka menegakkan keadilan,

kepedulian akan sesama manusia dari sudut pandang ekonomi.

Berdasarkan definisi keuangan syariah yang telah dijelaskan, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa keuangan syariah adalah bagian dari sistem ekonomi

yang berlandaskan hukum Islam dengan tujuan memelihara harta agar diperoleh

dan dipergunakan dalam rangka menegakkan keadilan serta kemaslahatan banyak

orang.

Adapun prinsip-prinsip keuangan syariah berdasarkan pengertian diatas

yang dimuat Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, terdiri

dari:

1. Instrumen Zakat sebesar 2,5 persen serta berperan dalam memberikan efek pengendalian harta yang dimiliki secara individu agar mengalir menjadi kegiatan ekonomi produktif.

2. Larangan maysir atau perjudian, spekulasi dan tidak produktif sehingga harus terikat dengan sektor riil.

3. Larangan Riba dengan menambahkan secara pasti jumlah pengembalian pinjaman kepada pihak lain dengan tujuan memeroleh keuntungan.

4. Instrumen Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Iswaf) dengan mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam membangun ketahanan sosial.

5. Muamalah atau berdagang berdasarkan kerjasama berkeadilan. Di Indonesia, lembaga yang menjalankan kegiatannya dengan berpedoman

pada 5 (lima) prinsip syariah di atas yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah

dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah.

Konsep Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara menjelaskan pengertian Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) atau disebut dengan Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan

terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Landasan hukum instrumen investasi syariah sukuk diantaranya adalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan PSAK Syariah 110 dari sisi pencatatan

akuntansi penjualan sukuk.

Sukuk Negara di Indonesia terdapat beberapa jenis yaitu Sukuk Ritel

(SukRi), Islamic Fixed Rate (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS),

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Valas dan

Sukuk Tabungan dengan penyesuaian akad yang digunakan pada masing-masing

jenis. Jenis akad yang dimaksud adalah Ijarah – Sale and Lease Back, Ijarah – Asset

to be Leased, Ijarah – Al-Khadamat, dan Wakalah.

Memorandum Informasi Sukuk Ritel dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased

Sukuk Ritel berdasarkan aturan pada Kementerian Keuangan RI melalui

DJPPR merupakan sukuk negara yang dijual melalui mitra distribusi yang kepada

investor individu (retail) dan dijamin kesesuaian syariahnnya oleh DSN-MUI.

Penggunaan dana penjualan SukRi akan digunakan untuk membangun proyek

APBN negara untuk pemerataan pembangunan. Akad Ijarah Asset To Be Leased

berdasarkan fatwa DSN-MUI No.76/DSN-MUI/VI/2010 adalah surat berharga

negara yang diterbitkan atas dasar prinsip Syariah, sebagai bukti kepemilikan atas

bagian dari aset SBSN yang menjadi objek ijarah (underlying asset), baik yang sudah

ada maupun akan ada. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan sebelumnya

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Memorandum Informasi Sukuk Ritel

dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased dapat diartikan sebagai surat pernyataan

yang menjelaskan tentang spesifikasi instrumen investasi syariah negara ritel

yang menggunakan akad sewa sebagai dasar perlakuan underlying asset baik telah

ada ataupun akan ada.

Memorandum Informasi Sukuk Ritel diterbitkan selalu bersamaan dengan

diterbitkannya instrumen SukRi masing-masing serinya. Mitra Distribusi SukRi

yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya, menjadikan Memorandum Informasi

sebagai panduan penjelasan dalam melaksanakan penjualan Sukuk Ritel sesuai

dengan akadnya kepada masyarakat. Penjualan SukRi dengan sistem yang berbeda

terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 penjualan dilakukan dengan

tatap muka (offline) untuk seri SR-011 dan pada tahun 2020 dilakukan dalam

jaringan (online) untuk seri SR-012.

Memorandum Informasi Sukuk Ritel yang dijadikan pedoman dalam

penjualan oleh mitra distribusi akhirnya tidak menjamin besarnya penjualan di

setiap mitra distribusinya, strategi pemasaran dan bagaimana menarik minat

masyarakat terhadap sukuk ritel dilakukan oleh masing-masing mitra distribusi

melalui prosedur penjualan yang diterapkan.

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Akuntansi akad Ijarah untuk Penerbit Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Nomor 110 revisi tahun 2015 tentang Akuntansi Sukuk yang memuat ketentuan

sukuk akad Ijarah, perlakuan akuntansi untuk sukuk terbagi menjadi tiga yaitu

pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan. Entitas yang menerbitkan

sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun

entitas sektor publik. PSAK Syariah 110 diterapkan oleh entitas swasta. Namun,

entitas sektor publik dapat menerapkan PSAK Syariah 110 ini sepanjang diizinkan

oleh regulasi yang berlaku.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran memiliki arti bagaimana transaksi sukuk akad ijarah

sebagai instrumen investasi syariah diakui pada rekening akuntansi dan berapa

ukuran besaran yang dicatat. Pengakuan dan pengukuran sukuk ijarah untuk

penerbit memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut: (1) Diakui pada saat

entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah.

Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya transaksi; (2) Pengakuan awal

sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan; (3) Setelah pengakuan

awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut

diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah; (4) Amortisasi

nomor 3 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan

sukuk ijarah; dan (5) Beban ijarah diakui pada saat terutang.

Penyajian

Setelah melalui proses pengakuan dan pengukuran, selanjutnya sukuk akad ijarah

untuk penerbit disajikan didalam laporan keuangan. Penyajian sukuk akad ijarah

untuk penerbit sebagai berikut: (1) Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas; (2)

Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan

liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi

liabilitas tersebut; dan (3) Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau

diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pengungkapan

Sukuk akad ijarah untuk penerbit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1)

Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk

ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari,

besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lainnya;

dan (2) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk

ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis.

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri selaku mitra agen

penjualan SukRi yang menjual SukRi dengan akad Ijarah Asset To Be Leased.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian

kualitatif. Penelitian metode kualitatif menyatakan data dalam bentuk kata,

kalimat, gambar dan tidak melalui uji statistik yang menghasilkan angka-angka.

Penelitian ini mendekripsikan prosedur serta penerapan penjualan SukRi

menggunakan akad Ijarah Aset To Be Leased pada Bank Syariah Mandiri

berdasarkan memorandum informasi SukRi dan perlakuan akuntansi akuntansi

sisi penerbit PSAK Syariah 110. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui

proses Wawancara kepada pegawai Bank Syariah Mandiri bagian Funding and

Transaction dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan

penjualan Sukri seri SR-011 dan SR-012. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan

Memorandum Infomasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dan SR-012 dengan akad

Ijarah Asset To Be Leased, PSAK Syariah 110, dan Laporan Keuangan Bank Syariah

Mandiri sebagai sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Penjualan Sukuk Negara Ritel dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased pada Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan satu-satunya agen penjual SukRi

kategori perbankan syariah yang menjadi mitra distribusi sejak seri pertama SukRi

diluncurkan yaitu seri SR-001 dan bertahan hingga saat ini seri terbaru yaitu SR-

012. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan Republik

Indonesia terkait hasil penjualan Sukri, BSM berhasil menjadi mitra atau agen

penjual Sukri dengan penjualan tertinggi kategori perbankan syariah pada seri

SR010, SR011, SR012 pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 1 di bawah ini merupakan hasil penjualan Sukri Bank Syariah Mandiri

yang memeroleh predikat penjualan tertinggi Sukri diantara agen penjual lainnya.

Tabel 1. Penjualan Sukri akad Ijarah Asset To Be Leased pada BSM

Seri Sukuk

Ritel

Imbal

Hasil Akad Penjualan BSM Penjualan Nasional

SR-010 5,90% Ijarah Asset To Be Leased Rp521.975.000.000 Rp 8.436.570.000.000

SR-011 8,05% Ijarah Asset To Be Leased Rp412.891.000.000 Rp21.117.570.000.000

SR-012 6,30% Ijarah Asset To Be Leased Rp316.900.000.000 Rp12.142.572.000.000

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 15 Mei 2020.

Pada SukRi seri pertama pada tahun 2009 yaitu SR-001 sampai dengan seri

yang terbit tahun 2019 yaitu SR-011, sukri dijual dengan sistem tatap muka

(offline). Sedangkan, sukri seri SR012 yang terbit pada tahun 2020, untuk pertama

kalinya sukri dijual secara daring (online) melalui layanan internet banking. Pada

dasarnya, prosedur penjualan SukRi offline dan online tidak jauh berbeda, yang

http://www.kemenkeu.go.id/

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



membedakan hanyalah pada SR-012 tidak adanya proses tatap muka sehingga

semua persyaratan pembelian dan penjualan oleh nasabah calon investor dialihkan

menjadi online melalui net banking. Persamaan dan perbedaan prosedur penjualan

SukRi sistem Offline dan Online pada BSM dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Prosedur Penjualan SukRi sistem Offline dan Online pada BSM

Pembanding SR-011 offline SR-012 online Kesimpulan

Pemesanan Pemesanan dilakukan dengan datang langsung ke kantor KCU, KCP, KFO, KK, KLS, PP Bank Syariah Mandiri

Pemesanan dilakukan seluruhnya pada layanan net banking, sehingga nasabah harus memiliki akun net banking terlebih dahulu.

Berbeda

Wajib memiliki rekening di BSM dan memastikan dana cukup untuk melakukan pemesanan

Wajib memiliki rekening di BSM.

Berbeda

Nasabah mengisi lembar (hardcopy) formulir Kuasa Debit, KYC, Kustodi dengan menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP

Nasabah melakukan registrasi pada net banking dengan mengunggah scan KTP dan NPWP untuk mendapatkan SID

Berbeda

Data pemesanan diinput ke dalam sistem T24

Data pemesanan diinput ke dalam sistem T24

Sama

Transaksi di Pasar Perdana

Nasabah mengisi lembar (hardcopy) formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi KTP dan NPWP di kantor BSM

Nasabah mengisi nomor rekening dan nominal pemesanan dengan mengunggah scan KTP dan NPWP

Berbeda

Nasabah dijelaskan oleh Customer Service terkait fitur SukRi secara langsung

Nasabah menyatakan telah memahami memorandum informasi dan menyetujui penguasaaan hak kepada penerbit sebagai wali amanat

Berbeda

Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0,025% p.a minimum Rp5.000/bulan ditambah PPN

Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Mandiri Syariah sebesar 0,025% p.a minimum Rp5.000/bulan ditambah PPN

Sama

Biaya Dana Perlindungan Pemodal 0.001% dari rata-rata bulanan total SR-011 nasabah pada tahun sebelumnya

Biaya Dana Perlindungan Pemodal 0.001% dari rata-rata bulanan total SR-011 nasabah pada tahun sebelumnya

Sama

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748




Pajak kupon sebesar 15% Pajak kupon sebesar 15%

Sama

Penyelesaian (settlement) 3 hari setelah berakhir masa penawaran

Penyelesaian (settlement) 3 hari setelah berakhir masa penawaran

Sama

Pengembalian kelebihan dana atas pemesanan yang di hold sebelumnya

Pembayaran dengan kode tagihan (billing) yang dikirimkan melalui email dalam jangka waktu 3 jam

Berbeda

Konfirmasi kepemilikan sukri selambat-lambatnya 7 hari

Konfirmasi kepemilikan sukri selambat-lambatnya 7 hari

Sama

Transaksi di Pasar

Sekunder

Nasabah Beli Menggunakan harga pasar

Menggunakan harga pasar Sama

Nasabah mengisi lembar (hardcopy) formulir pembukaan rekening efek dan KYC (jika nasabah baru) formulir beli sukri, kuesioner profil risiko, surat persetujuan data nasabah dan fotokopi KTP

Nasabah bertransaksi melalui net banking dengan melakukan registrasi terlebih dahulu kemudian mengisi e-formulir Beli Sukuk Negara Ritel dengan nominal yang diinginkan, Kuesioner Profil Risiko, Persetujuan Data Nasabah, scan KTP dan NPWP

Berbeda

Trade konfirmasi sukri yang di tandatangani nasabah

Trade konfirmasi sukri online yang telah disetujui nasabah

Berbeda

Biaya transaksi Rp 25.000 per transaksi

Biaya transaksi Rp 25.000 per transaksi

Sama

Bea materai untuk Surat Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Efek di Bank Kustodian.

Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Efek di Bank Kustodian.

Berbeda

Nasabah Jual Meyakini nasabah yang menjual adalah pemilik sukri

Meyakini nasabah yang menjual adalah pemilik sukri

Sama

Menggunakan harga pasar Menggunakan harga pasar

Sama

Trade konfirmasi sukri yang di tandatangani nasabah

Trade konfirmasi sukri online yang telah disetujui nasabah

Berbeda

Biaya transaksi Rp 25.000 per transaksi, dan jika ingin memindahkan rekening efek

Biaya transaksi Rp 25.000 per transaksi, dan jika ingin memindahkan rekening efek

sama

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748




diluar Bank Bukopin dikenakan biaya tambahan Rp 25.000

diluar Kustodi Mandiri Syariah dikenakan biaya tambahan Rp 25.000

Biaya penyimpanan efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0,025% p.a minimum Rp5.000 ditambah PPN

Biaya penyimpanan efek di Kustodian Mandiri Syariah sebesar 0,025% p.a minimum Rp5.000 ditambah PPN

Sama

Apabila dijual pada harga premium dikenakan pajak capital gain dan kupon masing-masing 15%

Apabila dijual pada harga premium dikenakan pajak capital gain dan kupon masing-masing 15%

Sama

Apabila dijual pada harga par maka hanya dikenakan pajak kupon 15%

Apabila dijual pada harga par maka hanya dikenakan pajak kupon 15%

Sama

Apabila dijual pada harga discount maka dikenakan pajak atas selisih antara kupon dan capital loss sebesar 15%

Apabila dijual pada harga discount maka dikenakan pajak atas selisih antara kupon dan capital loss sebesar 15%

Sama

Nasabah Meninggal Dunia

Dibutuhkan hardcopy berbagai dokumen berikut: Formulir konfirmasi penjualan, sertifikat kepemilikan, fotokopi KTP nasabah atau ahli waris, surat keterangan meninggal dunia dan akan dialihkan kepada ahli waris, KK, akta kematian dari kelurahan atau rumah sakit, surat keterangan ahli waris dari kelurahan.

Dibutuhkan softcopy scan berbagai dokumen berikut: Formulir konfirmasi penjualan, sertifikat kepemilikan, fotokopi KTP nasabah atau ahli waris, surat keterangan meninggal dunia dan akan dialihkan kepada ahli waris, KK, akta kematian dari kelurahan atau rumah sakit, surat keterangan ahli waris dari kelurahan

Berbeda

Sumber: Data diolah peneliti, Tahun 2020

Kesesuaian Prosedur Penjualan Sukuk Negara Ritel dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased pada Bank Syariah Mandiri dengan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel yang Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur penjualan SukRi dengan salah seorang pegawai BSM Bagian Funding and Transaction yang menaungi penjualan SukRi dan informasi yang disajikan pada website BSM, dapat dijelaskan kesesuaian prosedur penjualan SukRi BSM dengan Memorandum Informasi SukRi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui Tabel 3 di bawah ini.

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Tabel 3. Hasil Analisis Kesesuaian Prosedur Penjualan SukRi Akad Ijarah Asset To Be

Leased pada BSM dengan Memorandum Informasi SukRi yang Diterbitkan

Kementerian Keuangan

Memorandum Informasi SukRi dengan Akad Ijarah Asset To Be

Leased Prosedur Penjualan SukRi oleh BSM Kesimpulan

Calon investor adalah individu WNI yang memiliki KTP

Calon investor adalah individu WNI yang memiliki KTP dan NPWP

Sesuai

SR-011 pemesanan dilakukan langsung di kantor mitra distribusi dan SR-012 pemesanan melalui e-channel masing-masing mitra distribusi

SR-011 pemesanan dilakukan di KCU/KCP/KFO/KK/KLS/PP BSM dan SR-012 pemesanan melalui https://bsmnet.syariahmandiri.co.id

Sesuai

Mengisi formulir pemesanan dan menyerahkan fotokopi KTP pada SR-011 dan scan KTP pada SR-012

Mengisi formulir pemesanan dan menyerahkan fotokopi KTP serta NPWP pada SR-011 dan scan KTP serta NPWP pada SR-012

Sesuai

Pembayaran dilakukan selama masa penawaran untuk SR-011 dan 3 jam setelah kode billing keluar pada SR-012

Pembayaran dilakukan selama masa penawaran untuk SR-011 melalui rekening BSM dan 3 jam setelah kode billing keluar pada SR-012

Sesuai

Pembayaran imbalan/kupon dilaksanakan pada tanggal 10 tiap bulan sebagai uang sewa

Pembayaran imbalan/kupon dilaksanakan pada tanggal 10 tiap bulan sebagai uang sewa di kreditkan ke rekening BSM nasabah

Sesuai

Biaya yang diperkenankan adalah biaya materai 6.000 untuk membuka rekening dana, biaya materai 6.000 untuk membuka rekening surat berharga dan biaya transfer dana untuk menampung dana pembelian pada SR-011 dan biaya materai 6.000 untuk membuka rekening dana, biaya materai 6.000 untuk membuka rekening surat berharga pada SR-012

Biaya pada BSM adalah biaya materai 6.000 untuk pernyataan dan kuasa, biaya materai 6.000 untuk membuka rekening surat berharga pada Bank Bukopin (kustodi) pada SR-011 dan tidak ada biaya materai pada SR-012

Sesuai

Biaya penyimpanan di rekening surat berharga besarnya disesuaikan kebijakan masing-masing sub-registry dan hanya dikenakan 1x dalam setahun

Biaya penyimpanan efek di kustodian sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan ditambah PPN dengan pemotongan langsung pada imbalan setiap bulan

Belum Sesuai

Pajak penghasilan imbalan yaitu pajak final 15%

Pajak penghasilan imbalan yaitu pajak final 15%

Sesuai

Biaya pengelolaan sub rekening pada sub-registry mengacu pada ketentuan masing-masing sub-

Biaya perlindungan pemodal dibayarkan setahun sekali berdasarkan perkalian faktor risiko dengan 0.001% dari rata-rata

Sesuai

https://bsmnet.syariahmandiri.co.id/

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Memorandum Informasi SukRi dengan Akad Ijarah Asset To Be

Leased Prosedur Penjualan SukRi oleh BSM Kesimpulan

registry bulanan SR-011 atau SR-012 tahun sebelumnya


Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai

ketentuan yang berkaitan dengan penjualan SukRi yang dimuat di dalam

Memorandum Informasi, sebagian besar sudah terpenuhi kesesuaiannya oleh

BSM. Namun, terdapat satu ketentuan yang belum sesuai yang diterapkan dalam

penjualan SukRi di BSM dengan Memorandum Informasi yaitu bagian biaya

penyimpanan surat berharga (efek) pada sub-registry. Memorandum Informasi

mengatur untuk pengenaan biaya penyimpanan rekening surat berharga hanya

dikenakan satu kali dalam setahun, namun prosedur penjualan Sukri di BSM

mengenakan biaya penyimpanan pada Bank Kustodi setiap bulan yang dipotong

langsung terhadap imbalan/kupon investor.

Perlakuan Akuntansi Penjualan SukRi dengan Akad Ijarah Asset To Be

Leased di Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Laporan Keuangan BSM tahun 2019, diunggapkan bahwa

perlakuan Akuntansi Sukuk Negara Ritel SR-011 dan SR-012 dengan akad Ijarah

Asset To Be Leased BSM menggunakan PSAK Syariah 110 tentang Akuntansi

Sukuk, sesuai akad penerbitan SukRi oleh pemerintah yaitu Ijarah. Perlakuan

akuntansi penjualan SukRi pada BSM meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan laporan keuangan tahunan BSM tahun 2019 mengungkapkan

pengakuan awal sukuk ijarah adalah pada saat entitas menjadi pihak yang terikat

dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diukur pada biaya

perolehan, dimana selisih biaya perolehan dan biaya nominal diamortisasi secara

garis lurus selama jangka waktu sukuk. Jika diilustrasikan seperti perhitungan

yang telah dipaparkan sebelumnya pada ilustrasi perhitungan bagian harga par,

maka Bank Syariah Mandiri melakukan pencatatan sebagai berikut:

Pada saat penjualan, investor membayar hasil penjatahan SukRi yang didapat

kepada BSM.

Kas/ Setara Kas Rp80.000.000

Sukuk Ijarah/ Liabilitas Segera Rp80.000.000

Pada saat pemberian Imbalan Sewa (Ijarah) setiap bulan BSM mengkredit

rekening investor pada BSM sebesar nilai bersih yaitu Imbalan dikurangi

pengenaan pajak final 15%.

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Beban Ijarah Rp16.157.129,03

Kas/Setara Kas Rp16.157.129,03

Pada saat pelunasan, investor akan kembali mendapatkan nilai nominal Sukri pada

saat jatuh tempo.

Sukuk Ijarah/ Liabilitas Segera Rp80.000.000

Kas/Setara Kas Rp80.000.000

Penyajian

Berdasarkan laporan keuangan tahunan BSM tahun 2019, posisi keuangan

bagian liabilitas terdapat rekening Liabilitas Segera. Menurut definisi, liabilitas

segera merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya harus segera

dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang

ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme penjualan SukRi, mitra

distribusi adalah perusahaan yang diberikan kepercayaan atau amanat dengan

perjanjian penjualan SukRi antara penerbit (pemerintah) dan mitra distribusi

(BSM).

Liabilitas Segera dilaporkan pada Laporan Keuangan BSM sebesar Rp312.026

Juta yang terdiri dari liabilitas kepada pihak ketiga sebesar Rp263.038 Juta dan

pihak berelasi sebesar Rp48.988 Juta. Jika didefinisikan, liabilitas pihak ketiga

merupakan utang yang timbul karena nasabah bank melakukan transaksi

pembayaran kepada pihak ketiga melalui BSM. Sedangkan, pihak berelasi

merupakan utang yang terdiri dari giro pada bank lain, simpanan dari bank lain,

investasi pada surat berharga, surat berharga subordinasi yang diterbitkan,

penempatan pada bank lain, simpanan nasabah, surat berharga, piutang,

pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pengertian tersebut, maka

hasil penjualan Sukuk Negara Ritel merupakan bagian dari Liabilitas Segera sub

rekening Liabilitas Pihak Berelasi pada Bank Syariah Mandiri.

Pengungkapan

Berdasarkan laman resmi (website) Bank Syariah Mandiri, diungkapkan beberapa

informasi sebagai berikut:

1. Penjualan SukRi oleh BSM memuat informasi tentang: a. Seri SukRi yang ditawarkan. b. Akad syariah yang digunakan pada SukRi dalam hal ini Ijarah Asset To Be

Leased. c. Asset atau manfaat yang mendasari yaitu proyek APBN 2020 dan BMN

berupa tanah dan/atau bangunan. d. Besaran imbalan setiap seri SukRi dan pembayarannya. e. Nilai nominal penjualan SukRi yaitu minimal Rp1 Juta dan kelipatannya

maksimal Rp3 Miliar. f. Jangka waktu atau tenor dalam hal SukRi yaitu 3 (tiga) tahun.

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



2. Menguraikan persyaratan pembelian dan penjualan baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder serta biaya-biaya dan pajak yang dikenakan atas transaksi.

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Atas Penjualan Sukuk Negara Ritel (SukRi) dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased pada Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 110 Akuntansi Sukuk

Berdasarkan Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2019 yang

menyatakan penggunakan PSAK Syariah 110 sebagai standar perlakuan akuntansi

SukRi, maka kesesuaian perlakuan akuntansi penjualan SukRi yang diterapkan

BSM dengan PSAK Syariah 110 dirangkum pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Atas Penjualan Sukuk Negara

Ritel (SukRi) dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased pada Bank Syariah Mandiri dengan

PSAK 110

PSAK Syariah 110 Bank Syariah Mandiri Kesimpulan

Pengakuan Sukuk Ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat. Pengukuran Sukuk Ijarah diakui sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premium, diskonto, biaya transaksi terkait penerbitannya. Jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus dalam jangka waktu sukuk ijarah.

Pengakuan Diakui pada saat BSM menjadi entitas yang terikat Pengukuran Sukuk ijarah diukur pada biaya perolehan, dimana selisih biaya perolehan dan biaya nominal diamortisasi secara garis lurus selama jnagka waktu sukuk.

Sesuai

Penyajian Sukuk Ijarah disajikan sebagai liabilitas. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut.

Penyajian Disajikan pada rekening Liabilitas Segera sub rekening Liabilitas Pihak Berelasi.

Sesuai

Pengungkapan 1. Uraian tentang ringkasan akad

syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, persyaratan penting lain.

2. Penjelasan aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah termasuk jenis dan umur ekonomik.

Pengungkapan 1. Terdapat uraian seri SukRi, akad,

aset yang mendasari, besaran imbalan, nominal, tenor dan persyaratan untuk penjualan baik pada pasar perdana maupun sekunder yang dimuat seluruhnya pada website BSM.

2. Underlying Asset SukRi akad ijarah asset to be leased adalah proyek APBN 2020 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Menteri Keuangan menetapkan

Sesuai

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



PSAK Syariah 110 Bank Syariah Mandiri Kesimpulan

rincian Proyek dan BMN yang mendasari penerbitan SukRi SR-012


Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi

atas penjualan Sukuk Negara Ritel (SukRi) dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased

yang diterapkan oleh BSM secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK Syariah

110 tentang Akuntansi Sukuk yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI). Pada bagian pengungkapan poin 2 (dua) dimana PSAK Syariah 110

mengharuskan adanya penjelasan terkait aset atau manfaat yang mendasari

(underlying asset) penerbitan Sukuk Ijarah, namun BSM tidak menjelaskan terkait

hal tersebut karena BSM hanya mitra atau agen penjual SukRi sedangkan

penerbitan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN

Indonesia. Sehingga, penjelasan terkait underlying asset diungkapkan oleh Menteri

Keuangan yang dimuat pada laman www.kemenkeu.go.id.

Kesimpulan Analisis prosedur penjualan SukRi terhadap Memorandum Informasi,

menghasilkan terdapat satu ketentuan yang belum sesuai yang diterapkan dalam

penjualan SukRi di BSM dengan Memorandum Informasi yaitu bagian biaya

penyimpanan surat berharga (efek) pada sub-registry. Memorandum Informasi

mengatur untuk pengenaan biaya penyimpanan rekening surat berharga hanya

dikenakan satu kali dalam setahun, namun prosedur penjualan SukRi di BSM

mengenakannya setiap bulan yang dipotong langsung terhadap imbalan/kupon

investor. Kesimpulan selanjutnya berkaitan dengan analisis penerapan perlakuan

akuntansi PSAK Syariah 110 yang meliputi Pengakuan dan Pengukuran,

Penyajian, dan Pengungkapan dalam hal ini pada penjualan SukRi di BSM telah

sesuai. BSM menerapkan seluruh ketentuan yang termuat dalam PSAK Syariah

110 dengan kekhususan pada ketentuan pengungkapan poin 2 (dua) dimana

penjelasan mengenai underlying asset diungkapkan oleh penerbit yaitu Menteri

Keuangan sehingga BSM tidak memuat hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arianty, E. (2019). Analisis Perbandingan Akuntansi Transaksi Sukuk Negara dengan Sukuk Korporasi sebagai Bentuk Perwujudan Akuntabilitas Syariah. Proseding Seminar Nasional Akuntansi, 2(1), 1–9.

Ayuningtyas, V. E. (2018). Prinsip Sistem Keuangan Syariah. Centre for Research in Islamic Economics and Business Universitas Gadjah Mada. https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/

http://www.kemenkeu.go.id/

https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Bank Indonesia. (2017). Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar). https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx

Bank Syariah Mandiri. (2020). Penghargaan. https://www.mandirisyariah.co.id /tentang-kami/penghargaan

Budiman, A. (2019). Apa Itu Sukuk Korporasi? Ini Pengertian dan Karakteristik Obligasi Syariah. M.Bareksa.Com. https://m.bareksa.com/id/text/2019/ 04/09/apa-itu-sukuk-korporasi-ini-pengertian-dan-karakteristik-obligasi-syariah/22020/news

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan RI. (2018). Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Penerbitan SBSN/ Sukuk Negara. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi SBN/1. Creative and Innovative Financing Forum_Pembiayaan Infrastruktur Melalui APBN.pdf

Falih, N. M. (2015). Revisi PSAK Dinilai Bisa Dongkrak Likuiditas Sukuk. https://investasi.kontan.co.id/news/revisi-psak-dinilai-bisa-dongkrak-likuiditas-sukuk

Hasibuan, I. (2020). Pembukaan Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel Seri SR012. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2716/pembukaan-masa-penawaran-sukuk-negara-ritel-seri-sr012

Kementerian Keuangan RI. (2019). Pemerintah Republik Indonesia Memorandum Informasi Sukuk Ritel Seri SR-011. 006(November 2019).

Kementerian Keuangan RI. (2020). Mengenal Sukuk Ritel. https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel

Mahardianingtyas, S. (2018). Ekonomi Syariah, Bukan Sekedar Keuangan Syariah. Diskartes.Com. https://diskartes.com/2018/12/ekonomi-syariah/

mandirisyariah.co.id. (2017). Sejarah Bank Syariah Mandiri. https://www. mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah

Otoritas Jasa Keuangan. (2017a). Keuangan Syariah. https://www.ojk.go.id/ id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Keuangan-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2017b). Siaran pers kinerja keuangan syariah indonesia terus meningkat (Issue April). https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Kinerja-Keuangan-Syariah-Indonesia-Terus-Meningkat/SP 46 DKNS OJK IV 2017.pdf

Putra, D. (2017). Jual Sukuk Ritel, BSM Bidik Ibu Rumah Tangga. https://infobanknews.com/topnews/jual-sukuk-ritel-bsm-bidik-ibu-rumah-tangga/

Semiawan, C. R. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.

Sugiono. (2012). Definisi Menurut Para Ahli. http://www. definisimenurutparaahli.com/ pengertian-studi-pustaka/

https://m.bareksa.com/id/text/2019/%2004/09/

https://m.bareksa.com/id/text/2019/%2004/09/

p-ISSN 2526-4440

e-ISSN 2086-3748



Sugiono. (2015). Sumber dan Jenis Data. http://www. kumpulanpengertian.com/2018/11/sumber-dan-jenis-data.html

Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. Iqtishoduna, 15. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820

ANALISIS PROSEDUR DAN PERLAKUAN AKUNTANSI …

Documents

Transcript of ANALISIS PROSEDUR DAN PERLAKUAN AKUNTANSI …