ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK …

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP

DAN SAK IFRS ATAS PEROLEHAN ASET TETAP DAN

KAITANNYA DENGAN ASPEK PERPAJAKAN

(Skripsi)

OLEH

Nama : Veronica Ratna Damayanti

NPM : 0641031138

No Telp : 085768626569

Email : [email protected]

Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si, CPA

Pembimbing II : Basuki Wibowo, S.E., Akt

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2012

2

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP

DAN SAK IFRS ATAS PEROLEHAN ASET TETAP DAN KAITANNYA

DENGAN ASPEK PERPAJAKAN

Oleh

Veronica Ratna Damayanti

Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dalam setiap kegiatan

operasionalnya. Dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, dana

memegang peranan penting. Dana dalam perusahaan digunakan sebagai alat

investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan

salah satunya digunakan untuk membeli aset tetap. Tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas perolehan

aset tetap dan untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap.

Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan

pembelian secara tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha (leasing), dan

pertukaran. Entitas harus mengalokasikan jumlah aset tetap yang dapat disusutkan

secara sistematis selama umur manfaat. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap

tersedia untuk digunakan. Menurut akuntansi baik berdasarkan SAK ETAP dan

SAK IFRS, pada dasarnya masa manfaat suatu aset tetap berdasarkan keputusan

dari manajemen.

Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas pertukaran aset

tetap sejenis tidak mengakui adanya laba pertukaran, sedangkan menurut

perpajakan pertukaran aset tetap sejenis ataupun tidak sejenis mengakui adanya

laba pertukaran. Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas

sewa guna usaha (leasing), penyusutan dilakukan sejak aset tetap diperoleh.

Dalam perpajakan selama hak opsi belum digunakan, semua biaya dicatat dalam

akun biaya aktiva leasing. Setelah hak opsi membeli digunakan, entitas dapat

melakukan penyusutan berdasarkan nilai sisa atas aset tetap leasing tersebut.

Dalam SAK IFRS mengharuskan entitas melakukan penilaian kembali

berdasarkan nilai wajar, sedangkan SAK ETAP tidak diperkenankan melakukan

penilaian kembali terhadap aset tetap. Penilaian kembali aset tetap dalam SAK

IFRS dapat menimbulkan kenaikan nilai wajar. Menurut perpajakan selisih lebih

nilai wajar dari penilaian kembali dikenakan PPh final sebesar 10%. Dalam SAK

IFRS dan SAK ETAP mengakui adanya penurunan nilai aset tetap, sedangkan

dalam perpajakan tidak mengakui adanya penurunan nilai aset tetap.

Kata kunci : leasing, SAK ETAP, SAK IFRS

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam hal pengadaan barang modal, ada beberapa alternatif pembiayaan yang

bisa dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan dari sumber internal dan pembiayaan

dari sumber eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di

dalam perusahaan, diantaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan.

Aset tetap merupakan barang modal yang berwujud yang diperoleh dalam

bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi

perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pertukaran aset tetap dibagi menjadi pertukaran dengan aset sejenis dan tidak

sejenis. Dalam pertukaran dengan aset sejenis tidak mengakui adanya laba

pertukaran, sedangkan di dalam pertukaran aset tidak sejenis mengakui adanya

laba pertukaran. Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi

(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk

digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran

secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yaitu apabila

dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai

barang modal dimana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna

usaha dari lessee dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee.

Perlakuan tersebut di atas adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi

komersial berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS, perlakuan untuk perpajakan

4

tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan

yang secara khusus mengaturnya. Adanya perbedaan tersebut memotivasi penulis

untuk mencoba meneliti bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi

perolehan aset tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul : “ANALISIS

PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DAN SAK IFRS

ATAS PEROLEHAN ASET TETAP DAN KAITANNYA DENGAN ASPEK

PERPAJAKAN.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas perolehan aset tetap?

2. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah perolehan aset tetap

dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha (leasing), dan

pertukaran.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas perolehan aset tetap.

2. Untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap.

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlakuan Akuntansi Pajak

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan)

usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi

dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur

dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi

perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Waluyo,

2008). Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan

informasi lain kepada administrasi pajak.

2.2 Aktiva Tetap

2.2.1 Pengertian Aktiva tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain,

atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari

satu periode (Standar Akuntansi Keuangan No.16, 2011).

6

2.2.2 Bentuk-Bentuk Aset Tetap

Secara garis besar aset tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan

yaitu :

1. Aset Tetap Berwujud

Aset berwujud merupakan aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai

atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam menunjang

kegiatan atau operasi utama perusahaan, dimiliki tidak dimaksudkan untuk

dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa

manfaat jangka panjang (Santoso, 2009).

Jadi aset tetap berwujud ini mempunyai sifat permanen atau dengan kata

lain dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Aset tetap

berwujud ini masih dibagi lagi menjadi :

a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah

b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa

penggunaannya bisa diganti dengan aset sejenis, misalnya:

bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain.

c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa

penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis, misalnya:

sumber-sumber alam seperti hasil tambang, hutan, dan lain-lain

2. Aset Tetap Tidak Berwujud

Aset tetap tidak berwujud merupakan aktiva yang menjadi subjek untuk

diamortisasikan (Santoso, 2009). Aset tidak berwujud adalah aset non

moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

7

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang

atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif

(Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

2.3 Penyusutan Aset Tetap Berwujud

2.3.1 Pengertian Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis dari harga perolehan aset

selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan suatu

aset (Stice, dkk, 2005).

2.3.2 Metode Penyusutan

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama

masa manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun

yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang

tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat

menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

2.3.3 Metode Penyusutan Menurut Ketentuan Perpajakan

Metode penyusutan menurut peraturan perpajakan diatur dalam pasal 11

Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Metode

penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah :

1. Metode garis lurus atau straight line method

8

Dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagian-

bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi

harta tersebut.

2. Metode saldo menurun atau declining balance method

Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang

menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan

tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai

sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

2.4 Perolehan Aset Tetap Menurut SAK ETAP dan SAK IFRS

2.4.1 Pembelian Tunai

Perolehan aset tetap secara tunai dicatat sebesar jumlah uang tunai atau

setara kas yang dibayarkan, termasuk didalamnya harga beli ditambah biaya-biaya

lain yang dikeluarkan sejak aset tersebut dipesan sampai siap untuk digunakan

sesuai dengan tujuannya (Santoso, 2009).

2.4.1.1 Pembelian Tunai Menurut SAK ETAP

Menurut SAK ETAP perolehan aset tetap tidak menggunakan pendekatan

komponenisasi seperti yang ada di PSAK. Umur manfaat aset terbatas serta tidak

perlu diadakan review terhadap nilai residu.

2.4.1.2 Pembelian Tunai Menurut SAK IFRS

Menurut SAK IFRS perolehan aset tetap dapat menggunakan pendekatan

komponenisasi. Masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan harus direview

9

minimum setiap tanggal neraca. Biaya perbaikan atau pembongkaran aset tetap

dapat dikapitalisasi terhadap aset yang terkait. Perlakuan akuntansi untuk

pertukaran aset tetap dilihat dari substansi komersial dari aset tersebut.

2.4.2 Pembelian Kredit

Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian secara angsuran, maka dalam

harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa

angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri,

harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.

2.4.3 Sewa Guna Usaha (Leasing)

Secara umum jenis leasing bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama

yaitu :

1. Capital lease (Sewa guna usaha dengan hak opsi)

Pada transaksi leasing jenis ini Lessee yang membutuhkan barang

menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang yang dibutuhkan.

Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier

mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang

berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Pada akhir masa

lease, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut

seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada lessor

atau juga mengadakan perjanjian leasing lagi untuk tahap yang kedua

atas barang yang sama.

10

2. Operating Lease (Sewa guna usaha tanpa hak opsi)

Pada transaksi leasing jenis ini, lessor membeli barang dan kemudian

menyewakannya kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Pada

prakteknya lessee membayar uang secara berkala yang besarnya secara

keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah

dikeluarkan oleh lessor. Disini secara jelas tidak ditentukan adanya

nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. Setelah masa lease berakhir, lessor

merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak lease yang baru

dengan lessee yang sama atau juga lessor mencari calon lessee yang

baru.

2.4.3.1 Sewa Guna Usaha (Leasing) Menurut SAK IFRS

Menurut Standar Akuntansi Keuangan IFRS, klasifikasi dalam sewa

ditentukan oleh tingkat risiko dan manfaat terkait dengan aset sewaan. Sewa

pembiayaan akan terjadi apabila secara individual atau gabungan mengarah pada :

1. Pengalihan kepemilikan aset kepada lessee di akhir masa sewa.

2. Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli aset pada harga tertentu yang

cukup rendah.

3. Masa sewa merupakan sebagian besar dari umur ekonomis aset, tanpa harus

ada pemindahan hak milik.

4. Pada awal masa sewa, nilai sekarang dari jumlah pembayaran mendekati nilai

wajar.

5. Aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat

menggunakannya tanpa modifikasi khusus.

11

2.4.3.2 Sewa Guna Usaha (Leasing) Menurut SAK ETAP

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ETAP, lessee harus

mengungkapkan hal-hal berikut atas transaksi capital lease dalam laporan

keuangan :

a. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa.

b. Penyusutan aset sewaan yang dibebankan dalam periode berjalan.

c. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa.

d. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya

sehubungan dengan transaksi jual dan sewa-balik.

e. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.

2.4.4 Pertukaran Aset Tetap

2.4.4.1 Pertukaran Aset Tetap Menurut SAK ETAP

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ETAP, jika aset tetap diperoleh

melalui pertukaran dengan aset moneter atau kombinasi aset moneter dan aset

moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi

pertukaran tidak memiliki substansial komersial atau nilai wajar aset yang

diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara wajar, sehingga biaya

perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

2.4.4.1 Pertukaran Aset Tetap Menurut SAK IFRS

Menurut Standar Akuntansi Keuangan IFRS, pertukaran aset tetap diukur

dengan nilai wajar. Akan tetapi, jangan menghitungnya pada nilai wajar jika

pertukaran itu tidak memiliki substansi komersial atau tidak memungkinkan untuk

mengukur aset yang diterima itu secara andal atau jika aset itu dihibahkan. Jika

12

tidak memungkinkan untuk menghitungnya pada nilai wajar, maka hitunglah aset

yang diperoleh melalui hibah itu pada nilai bukunya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi

agar tidak melebar pada masalah yang lain. Dengan demikian seorang peneliti

tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu

dikumpulkan. Ruang lingkup penelitian ini adalah perolehan aset tetap dengan

cara pembelian tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha, dan pertukaran.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa literatur dan buku-buku yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi

kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan

literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Teknik Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal, maka teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menyusun data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan

perolehan aktiva kendaraan.

13

2. Menghitung perolehan aktiva kendaraan dengan berbagai metode.

3. Menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan yang tepat atas transaksi

tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Pada pembahasan ini penulis menggunakan ilustrasi dengan obyek PT Makmur

Selalu yang merupakan perusahaan perdagangan dan distributor bahan material.

Kebijakan akuntansi untuk aset tetap dalam perusahaan adalah aset tetap

disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan disajikan sebesar harga

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

4.2 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai

Ilustrasi 1 :

Pada tanggal 2 Februari 2010 PT Makmur Selalu membeli 1 unit komputer yang

terdiri dari CPU sebesar Rp. 4.160.000 dan monitor sebesar Rp. 2.075.000 secara

tunai belum termasuk PPN. Kebijakan manajemen perusahaan memutuskan masa

manfaat kendaraan tersebut adalah 5 tahun.

4.2.1 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai Berdasarkan SAK

ETAP

Jurnal pada saat perolehan aset tetap komputer dapat dicatat sebagai

berikut :

Komputer Rp. 6.235.000

14

PPN Rp. 623.500

Kas Rp. 6.858.500

Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 6.858.500 x 20% x 11/12

= Rp. 1.257.392

4.2.2 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai Berdasarkan SAK

IFRS

Dalam ilustrasi 1 telah disebutkan bahwa pembelian 1 unit komputer yang terdiri

dari CPU sebesar Rp. 4.160.000 dan monitor sebesar Rp.2.075.000.

Jurnal untuk mencatat perolehan CPU :

CPU Rp. 4.160.000

PPN Rp. 416.000

Kas Rp. 4.576.000

Jurnal untuk mencatat perolehan monitor :

Monitor Rp. 2.075.000

PPN Rp. 207.500

Kas Rp. 2.282.500

Perhitungan beban penyusutan dan jurnalnya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan beban penyusutan CPU


= Rp. 838.934

15

2. Perhitungan beban penyusutan monitor


= Rp. 418.458

4.2.3 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai Berdasarkan

Perpajakan

1. Pada saat penggunaan SAK ETAP

Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 6.858.500 x 12,5% x 11/12

= Rp. 785.870

Perbedaan nilai beban penyusutan yang diperoleh akan mengakibatkan

koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal yang akan mengurangi jumlah beban

penyusutan sebesar Rp. 471.522 dan secara langsung akan menambah laba kena

pajak dan memperbesar pajak penghasilan.

2. Pada saat penggunaan SAK IFRS

Perhitungan beban penyusutan dan pencatatan atas beban penyusutan dapat

diperoleh sebagai berikut :

a. Perhitungan beban penyusutan CPU


= Rp. 524.334

16


koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal yang akan mengurangi jumlah

beban penyusutan sebesar Rp.314.600 dan secara langsung akan

menambah laba kena pajak dan memperbesar pajak penghasilan.

b. Perhitungan beban penyusutan monitor


= Rp. 261.536


koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal yang akan mengurangi jumlah

beban penyusutan sebesar Rp. 156.922 dan secara langsung akan

menambah laba kena pajak dan memperbesar pajak penghasilan.

4.3 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Kredit

Ilustrasi 2 :

Pada tanggal 6 Juli 2009 PT Makmur Selalu membeli mesin produksi seharga

Rp.115.000.000 yang diangsur selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun (flat

interest rate). Pembayaran angsuran mesin produksi menurut kontrak harus

dilakukan setiap tanggal 6. Kebijakan manajemen PT Makmur Selalu

memutuskan masa manfaat mesin selama 5 tahun.

4.3.1 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Kredit Berdasarkan SAK

ETAP dan SAK IFRS

17

Pada ilustrasi 2 PT Makmur Selalu membeli 1 unit mesin produksi seharga

Rp. 115.000.000 dengan masa kredit selama 3 tahun dan dibebankan bunga

sebesar 12% per tahun. Jurnal atas perolehan 1 unit mesin produksi sebagai

berikut :

Mesin Produksi Rp. 115.000.000

Hutang Angsuran Rp. 115.000.000

PT Makmur Selalu dapat menghitung besarnya jumlah yang harus diangsur

setiap bulannya selama tiga tahun, sebagai berikut :

Pada saat angsuran tahun ke-1 sampai ke-3 :

Pokok angsuran Rp. 115.000.000 : 3 = Rp. 38.333.334

Bunga : 12% x Rp. 115.000.000 = Rp. 13.800.000 +

Jumlah angsuran = Rp. 52.133.334

Biaya bunga harus dikeluarkan dari elemen harga perolehan, sehingga jurnal

atas pembayaran angsuran sebagai berikut :


Beban Bunga Rp. 13.800.000

Kas Rp. 52.133.334

Beban penyusutan tahun ke-1 = Rp. 115.000.000 x 20% x 6/12

= Rp. 11.500.000

Perhitungan beban penyusutan tahun ke-2

18

Beban penyusutan tahun ke-2 = Rp. 115.000.000 x 20%

= Rp. 23.000.000


Beban penyusutan tahun ke-3 = Rp. 115.000.000 x 20%

= Rp. 23.000.000

4.3.2 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Kredit Berdasarkan Pajak

Jurnal atas perolehan mesin :



Tidak ada perbedaan antara perpajakan dan akuntansi dalam menghitung besarnya

jumlah yang harus diangsur setiap bulannya selama tiga tahun.

Beban penyusutan tahun ke-1 = Rp. 115.000.000 x 12,5% x 6/12

= Rp. 7.187.500

Perbedaan beban penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan mengakibatkan

koreksi positif sebesar Rp. 4.312.500 pada rekonsiliasi fiskal, yang

mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak.


Beban penyusutan tahun ke-2 = Rp. 115.000.000 x 12,5%

= Rp. 14.375.000




19

Beban penyusutan tahun ke-3 = Rp. 115.000.000 x 12,5%

= Rp. 14.375.000




4.4 Perolehan Aset Tetap Dengan Sewa Guna Usaha (Leasing)

4.4.1 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease)

Ilustrasi 3 :

Pada akhir tahun 2006 Makmur Selalu memiliki kendaraan yang diperoleh secara

finace lease sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Aktiva Sewa Guna Usaha PT Makmur Selalu

Tahun 2007-2010

TAHUN LAMA NILAI PENY.

REKENING KETERANGAN JML PEROLEHAN PENY. PEROLEHAN per bulan

(Th) (Rp.) (Rp.)

121.12.1009 Toyota Kijang Innova 1 30-12-2006 5 188.987.091 3.149.784

121.12.1010 Daihatsu Grand Max 1 01-01-2007 5 154.751.798 2.579.196

Jumlah 343.738.889 5.728.980

Rincian transaksinya adalah sebagai berikut :

1. Toyota Kijang Innova. Transaksi dilakukan pada bulan

Desember 2006 dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun.

a. Harga Barang : Rp. 188.987.091,-

b. Bunga 4 tahun @ 10% : Rp. 54.556.154,-

20

c. Angsuran per bulan : Rp. 5.567.095,-

d. Nilai Sisa (Hak opsi) : Rp. 72.322.692,-

2. Daihatsu Grand Max. Transaksi dilakukan pada bulan Januari

2007 dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun.

a. Harga Barang : Rp. 154.751.798,-

b. Bunga 4 tahun @ 7,5% : Rp. 34.683.281,-

c. Angsuran per bulan : Rp. 2.531.574,-

d. Nilai Sisa (Hak opsi) : Rp. 67.500.000,-

4.4.1.1 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Berdasarkan

SAK ETAP dan SAK IFRS

Berdasarkan data-data transaksi sewa guna usaha di atas, maka dapat

disusun ayat jurnalnya sebagai berikut :

1. Satu unit Toyota Kijang Innova

a. Aktiva SGU 188.987.091

Hutang SGU 188.987.091

Jurnal pada saat lessee memperoleh aktiva SGU

b. Hutang SGU 3.567.094

Kas 3.567.094

Jurnal pada saat pembayaran angsuran

c. Beban Penyusutan 37.797.418

Akum. Penyusutan Aktiva SGU 37.797.418

Jurnal pada saat mencatat penyusutan untuk tahun 2006-2010

d. Toyota Kijang Innova 261.309.783


Aktiva SGU 188.987.091

21

Akum. Penyusutan Kijang Innova 188.987.091

Kas 72.322.692

Jurnal pada saat menggunakan hak opsi

2. Satu unit Daihatsu Grand Max

a. Aktiva SGU 154.751.798

Hutang SGU 154.751.798

Jurnal pada saat lessee memperoleh aktiva SGU

b. Hutang SGU 2.531.573

Kas 2.531.573

Jurnal pada saat pembayaran angsuran

c. Beban Penyusutan 30.950.359


Jurnal pada saat mencatat penyusutan tahun 2006-2010

e. Daihatsu Grand Max 222.251.798


Aktiva SGU 154.751.798

Akm. Penyusutan Daihatsu Grand max 154.751.798

Kas 67.500.000

Jurnal pada saat menggunakan hak opsi

4.4.1.2 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Berdasarkan

Perpajakan

Peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 27

Nopember 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing).

2. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember

1991 tentang perlakuan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan sewa guna

usaha (leasing).

22

4.4.1.3 Analisa Beda Pajak antara Akuntansi Komersial dengan Fiskal

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991

tanggal 27 Nopember 1991, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak

diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna usaha. Lessee

diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna usaha setelah lessee

melakukan opsi pembelian untuk membeli aktiva tersebut. Hal ini tentunya

berbeda dengan kebijakan akuntansi komersial yang menetapkan bahwa

penyusutan atas aktiva sewa guna usaha dilakukan setelah perjanjian sewa guna

usaha ditandatangani, yang berarti selama masa sewa guna usaha, lessee

mengakui adanya penyusutan atas aktiva sewa guna usaha tersebut.

4.4.2 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease)

Ilustrasi 4 :

Tanggal 2 Januari 2011 PT Makmur Selalu menyewa aset berupa alat berat

sebesar Rp. 5.000.000 per bulan dengan jangka waktu 4 tahun, sewa ini

memenuhi kriteria operating lease.

4.4.2.1 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) Berdasarkan

SAK ETAP dan SAK IFRS

PT Makmur Selalu menyewa aset berupa alat berat sebesar Rp. 5.000.000 setiap

bulan dengan jangka waktu 4 tahun, sewa ini memenuhi kriteria operating lease,

jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi sewa setiap bulan selama 4 tahun adalah

sebagai berikut :

Biaya Sewa Rp. 5.000.000

Kas Rp. 5.000.000

23

4.4.2.2 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) Berdasarkan

Perpajakan

Jurnal atas transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk ilustrasi 4 tersebut di

atas berdasarkan perpajakan adalah :

Biaya Sewa Rp. 5.000.000

PPN Masukan Rp. 500.000

Hutang PPh 23 Rp. 100.000

Kas Rp. 5.400.000

4.5 Perolehan Aset Tetap Dengan Pertukaran

4.5.1 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Sejenis

Ilustrasi 5 :

PT Makmur Selalu pada tanggal 5 Januari 2004 membeli mesin secara tunai

dengan biaya Rp. 175.000.000, memiliki estimasi masa kegunaan lima tahun dan

estimasi nilai residu sebesar Rp. 15.000.000. Manajer meminta informasi yang

menyangkut pengaruh penggunaan metode pilihan pada jumlah beban penyusutan

setiap tahun. Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer, metode garis lurus

yang dipilih. Pada minggu pertama tahun ke-6 mesin dipertukarkan dengan mesin

yang serupa senilai Rp. 240.000.000. Penyisihan pertukaran peralatan yang lama

diperoleh Rp. 25.000.000.

4.5.1.1 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Sejenis

Berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS

Biaya untuk mesin baru = kas yang harus dibayar + nilai buku mesin lama

= Rp. 265.000.000 + Rp. 15.000.000

= Rp. 280.000.000

24

Jurnal atas pertukaran mesin :

Akumulasi penyusutan mesin lama Rp. 160.000.000

Mesin (Baru) Rp. 280.000.000

Mesin (Lama) Rp. 175.000.000

Kas Rp. 265.000.000

4.5.1.2 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Sejenis

Berdasarkan Perpajakan

Berdasarkan ilustrasi 5, maka jurnal atas pertukaran mesin secara

perpajakan sebagai berikut :


Mesin baru Rp. 240.000.000

Kas Rp. 215.000.000

Mesin lama Rp. 175.000.000

Laba pertukaran Rp. 10.000.000

4.5.2 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Tidak Sejenis

Ilustrasi 6 :

Jika PT Makmur Selalu pada tanggal 5 Januari 2004 membeli mesin secara tunai

dengan biaya Rp. 175.000.000, memiliki estimasi masa kegunaan lima tahun dan

estimasi nilai residu sebesar Rp. 15.000.000. Manajer meminta informasi yang

menyangkut pengaruh penggunaan metode pilihan pada jumlah beban penyusutan

setiap tahun. Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer, metode garis lurus

yang dipilih. Pada minggu pertama tahun ke-6 mesin dipertukarkan dengan aset

25

lain yaitu sebuah truk senilai Rp. 210.000.000. Nilai wajar mesin lama

Rp.20.000.000.

4.5.2.1 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Tidak Sejenis

Berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS

Pada ilustrasi 6 PT Makmur Selalu telah mendapatkan nilai wajar mesin

lama yaitu Rp. 20.000.000, maka perhitungan untuk laba pertukaran mesin dengan

truk dapat diperoleh sebagai berikut :

Harga perolehan truk = Rp. 210.000.000

Nilai wajar mesin = Rp. 20.000.000 -

Kas yang harus dibayarkan = Rp. 190.000.000

Perhitungan laba pertukaran :

Nilai wajar mesin = Rp. 20.000.000

Harga perolehan mesin = Rp. 175.000.000

Akumulasi penyusutan = Rp. 160.000.000 -

Nilai Buku = Rp. 15.000.000 -

Laba pertukaran = Rp. 5.000.000

Setelah melalui perhitungan dapat diperoleh laba yaitu Rp.5.000.000, maka

jurnal atas pertukaran mesin dengan truk sebagai berikut :

Truk Rp. 210.000.000


Mesin (Lama) Rp. 175.000.000

Kas Rp. 190.000.000

26

Laba pertukaran Rp. 5.000 000

4.5.2.2 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Tidak Sejenis

Berdasarkan Perpajakan

Berdasarkan ilustrasi 6, maka jurnal pertukaran secara perpajakan sebagai

berikut :

Truk Rp. 210.000.000


Mesin (Lama) Rp. 175.000.000

Kas Rp. 190.000.000

Laba pertukaran Rp. 5.000 000

4.6 Penilaian Kembali Aset Tetap dan Penurunan Aset Tetap

4.6.1 Penilaian Kembali Aset Tetap Menurut SAK IFRS

Ilustrasi 7 :

Pada akhir tahun 2010, manajemen PT Makmur Selalu memutuskan untuk

melakukan penilaian kembali aset tetap berdasarkan SAK IFRS.

1. Metode Proporsional

Dari hasil penilaian kembali aset tetap tersebut, jurnal yang harus dicatat oleh

PT Makmur Selalu sebagai berikut :

a. Jurnal atas revaluasi tanah

Tanah Rp. 191.500.000

Surplus penilaian kembali Rp. 191.500.000

b. Jurnal atas revaluasi CPU

CPU Rp. 701.230

27

Surplus penilaian kembali Rp. 177.566

Akumulasi Penyusutan Rp. 878.796

c. Jurnal atas revaluasi monitor

Monitor Rp. 281.625



d. Jurnal atas revaluasi mesin produksi



Akumulasi Penyusutan Rp. 26.013.077

e. Jurnal atas revaluasi kijang innova

Kijang Innova Rp. 88.329.227



f. Jurnal atas revaluasi grand max

Grand Max Rp. 36.967.517



g. Jurnal atas revaluasi mesin

Mesin Rp. 125.365.633



h. Jurnal atas revaluasi truk

Truk Rp. 104.548.333



2. Metode Eliminasi

Pada ilustrasi 7, jika direvaluasi dengan metode eliminasi, dapat diperoleh

jurnal sebagai berikut :

a. Jurnal atas revaluasi tanah

Tanah Rp. 191.500.000

28


b. Jurnal atas revaluasi CPU


CPU Rp. 838.934



c. Jurnal atas revaluasi monitor


Monitor Rp. 418.458



d. Jurnal atas revaluasi mesin produksi





e. Jurnal atas revaluasi kijang innova





f. Jurnal atas revaluasi grand max





g. Jurnal atas revaluasi mesin


Mesin Rp. 112.000.000

Mesin Rp. 40.096.900

29


h. Jurnal atas revaluasi truk


Truk Rp. 84.000.000

Truk Rp. 61.645.000


4.6.2 Penilaian Kembali Aset Tetap Menurut Perpajakan

Jurnal untuk mencatat penilaian kembali aset tetap yang terjadi adalah

sebagai berikut :

Tanah Rp. 716.500.000




Mesin Rp. 208.096.900

Truk Rp. 187.645.000

Selisih Penilaian Aset Tetap Rp. 362.942.843

Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh final atas selisih lebih penilaian

kembali aset tetap sebagai berikut :

PPh Final penilaian kembali Aset Tetap Rp. 36.294.284

Kas Rp. 36.294.284

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai

berikut :

30

1. Tidak ada perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas perolehan

aset tetap dengan cara pembelian tunai dan kredit.

2. Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas

pertukaran aset tetap sejenis tidak mengakui adanya laba pertukaran,

sedangkan menurut perpajakan pertukaran aset tetap sejenis ataupun tidak

sejenis mengakui adanya laba pertukaran.

3. Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas sewa

guna usaha (leasing), penyusutan dilakukan sejak aset tetap diperoleh.

Dalam perpajakan selama hak opsi belum digunakan, semua biaya dicatat

dalam akun biaya aktiva leasing. Setelah hak opsi membeli digunakan,

entitas dapat melakukan penyusutan berdasarkan nilai sisa atas aset tetap

leasing tersebut.

4. Dalam SAK IFRS mengharuskan entitas melakukan penilaian kembali

berdasarkan nilai wajar, sedangkan SAK ETAP tidak diperkenankan

melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap.

5. Penilaian kembali aset tetap dalam SAK IFRS dapat menimbulkan

kenaikan nilai wajar. Menurut perpajakan selisih lebih nilai wajar dari

penilaian kembali dikenakan PPh final sebesar 10%.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya membahas tentang perolehan aset tetap

dengan cara membangun sendiri, pertukaran dengan surat berharga, dan donasi

atau hadiah serta penghentian aset tetap berdasarkan akuntansi dan perpajakan.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK …

Documents

Transcript of ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK …