ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN...
Transcript of ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN...
ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT Al-FATH IKMI PAMULANG
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh :
Andi Hamzah
NIM: 206046104251
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H / 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 13 Juni 2011
Andi Hamzah
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat
yang tak dapat terukur yang dikaruniakan-Nya pada penulis sehingga akhirnya
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk
meraih gelar kesarjanaan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT
junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat hingga
para pengikutnya.
Walaupun masih dirasakan terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan
skripsi ini, baik dalam penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi
penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan bimbingan dari
dosen beserta saran-saran. Bentuk nyata skripsi ini, bukan hanya karena buah dari
kerja keras penulis, akan tetapi banyak pihak yang ikut membantu, mendoakan serta
memberikan dorongan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma,
SH., M.A., M.M.,
2. Ketua Jurusan Muamalat Dr. Euis Amalia, M.Ag., Sekretaris Jurusan Mu'min
Rouf, S.Ag.,MA., Ketua Kortek Program Non Reguler Drs.H.Ahmad Yani,
ii
M.Ag. terima kasih atas bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung
selama penulis menempuh masa studi.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Asmawi, M.Ag. dan Bapak Mu'min Rouf, S.Ag.,MA
yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan,
pemikiran dan semangat kepada penulis di tengah kepadatan kegiatan beliau,
semoga Allah SWT mempermudah setiap gerak langkah perjuangan beliau dan
senantiasa melimpahkan kebaikan, amin.
4. Manajer Tamwil BMT Al-Fath IKMI Pamulang Bpk.Saimin yang telah
memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan memberikan
informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staff Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan motivasi kepada
penulis.
6. Pimpinan Perpustakaan baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas dan bantuan untuk
mendapatkan referensi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
7. Ayahanda H. Ambo’ Assek dan Ibunda Hj. Andi Hasnah terima kasih yang tak
terhingga banyaknya atas segala dukungan dalam kesabaran, keikhlasan,
perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas, senantiasa memotivasi dan
menguatkan penulis disaat lelah dan lemah hingga dalam do’a tak pernah berhenti
memohon pada-Nya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.
iii
8. terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Alasri serta Ibu dan
anak-anaknya yang selalu memberikan masukan,nasehat dan saran selama penulis
kuliah di Jakarta.
9. Terima Kasih Kepada Mustaqim SEI, yang selalu memberikan semangat dan
dukungan dalam peyusunan skripsi.
10. Semua sahabat-sahabat yang selalu mendo’a kan, Perbankan Syariah A, B, C
angkatan 2006 terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan dan semoga
teman-teman yang lain dapat segera menyelesaikan studi.
Semoga bantuan dari semua pihak bernilai amal sholeh di sisi Allah SWT.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.
Jakarta, 13 Juni 2011
Andi Hamzah
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat
yang tak dapat terukur yang dikaruniakan-Nya pada penulis sehingga akhirnya
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk
meraih gelar kesarjanaan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT
junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat hingga
para pengikutnya.
Walaupun masih dirasakan terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan
skripsi ini, baik dalam penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi
penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan bimbingan dari
dosen beserta saran-saran. Bentuk nyata skripsi ini, bukan hanya karena buah dari
kerja keras penulis, akan tetapi banyak pihak yang ikut membantu, mendoakan serta
memberikan dorongan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma,
SH., M.A., M.M.,
2. Ketua Jurusan Muamalat Dr. Euis Amalia, M.Ag., Sekretaris Jurusan Mu'min
Rouf, S.Ag.,MA., Ketua Kortek Program Non Reguler Drs.H.Ahmad Yani,
ii
M.Ag. terima kasih atas bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung
selama penulis menempuh masa studi.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Asmawi, M.Ag. dan Bapak Mu'min Rouf, S.Ag.,MA
yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan,
pemikiran dan semangat kepada penulis di tengah kepadatan kegiatan beliau,
semoga Allah SWT mempermudah setiap gerak langkah perjuangan beliau dan
senantiasa melimpahkan kebaikan, amin.
4. Manajer Tamwil BMT Al-Fath IKMI Pamulang Bpk.Saimin yang telah
memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan memberikan
informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staff Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan motivasi kepada
penulis.
6. Pimpinan Perpustakaan baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas dan bantuan untuk
mendapatkan referensi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
7. Ayahanda H. Ambo’ Assek dan Ibunda Hj. Andi Hasnah terima kasih yang tak
terhingga banyaknya atas segala dukungan dalam kesabaran, keikhlasan,
perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas, senantiasa memotivasi dan
menguatkan penulis disaat lelah dan lemah hingga dalam do’a tak pernah berhenti
memohon pada-Nya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.
iii
8. terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Alasri serta Ibu dan
anak-anaknya yang selalu memberikan masukan,nasehat dan saran selama penulis
kuliah di Jakarta.
9. Terima Kasih Kepada Mustaqim SEI, yang selalu memberikan semangat dan
dukungan dalam peyusunan skripsi.
10. Semua sahabat-sahabat yang selalu mendo’a kan, Perbankan Syariah A, B, C
angkatan 2006 terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan dan semoga
teman-teman yang lain dapat segera menyelesaikan studi.
Semoga bantuan dari semua pihak bernilai amal sholeh di sisi Allah SWT.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.
Jakarta, 13 Juni 2011
Andi Hamzah
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1
B. Perumusan Masalah.................................................................. 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................. 5
D. Tinjauan Pustaka....................................................................... 6
E. Metode Penelitian..................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan............................................................... 12
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN
MURABAHAH.
A. Sekilas Tentang Pembiayaan.................................................... 14
1. Pengertian Pembiayaan........................................................ 14
2. Unsur dan Fungsi Pembiayaan............................................. 16
3. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Syariah ................................................................................. 20
B. Sistem Pembiayaan Jual beli (sale and Purchase)…………... 21
1. Pembiayaan Murabahah…………………………………... 21
2. Pembiayaan Salam……………………………………....... 38
3. Pembiayaan Istishna………………………………………. 40
v
BAB III SEKILAS BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
A. Deskripsi Umum BMT Al-Fath IKMI...................................... 43
1. Sejarah singkat BMT Al-Fath IKMI................................... 43
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI.... 44
B. Produk dan Jasa yang dikembangkan Oleh BMT Al-Fath
IKMI......................................................................................... 47
1. Tabungan............................................................................. 47
2. Pembiayaan......................................................................... 48
C. Penghargaan dan Keberhasilan yang Telah dicapai Oleh
BMT Al-Fath IKMI………………………………………….. 50
BAB IV ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BMT Al-FATH IKMI PAMULANG
A. Aspek-aspek pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI. 51
1. Aspek Pemasaran................................................................ 51
2. Aspek Manajemen.............................................................. 53
3. Aspek Teknik...................................................................... 55
B. Perhitungan Pembiayaan Murabahah....................................... 57
C. Pendekatan Dalam Analisis Pembiayaan.................................. 61
vi
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................................... 67
B. Saran......................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………... 70
LAMPIRAN……………………………………………………………………... 73
vii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan………………………….. 4
2. Tabel 1.2 Perbandingan Perbedaan Studi Review Terdahulu…………….. 8
3. Tabel 4.2 Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah…………………... 51
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Maraknya bisnis yang berbasis Islam di Indonesia diawali dengan lahirnya
bank non bunga yang lahir pada tahun 1992, dan secara yuridis pun di Indonesia
diakui keberadaan dual banking system.1 Artinya selain bank tersebut beroperasi
secara Islam (bagi hasil/syariah) juga beroperasi secara konvensional. Hal itu
terjadi sejak terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang
selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 19982. Setelah lahirnya
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 19993
tentang Bank Indonesia yang menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan
perangkat peraturan bank syariah. Kedua Undang-Undang tersebut di atas
menjadi dasar hukum penerapan dual banking system di Indonesia.4
Dual Banking System adalah terselenggaranya dua sistem perbankan
secara berdampingan (konvensional dan syariah) yang pelaksanaannya diatur
undang-undang. Dengan undang-undang yang baru, dukungan pemerintah
semakin tinggi terhadap pengembangan bank syariah, ini suatu bukti dengan
1 Dr. Veithzal Rivai. Dan Andrian Veithzal. Islamic Financial Management,(Jakarta: Raja
Grafindo. 2008). Hal. vxii 2 Dengan terbitnya undang-undang ini, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi
bank syariah dan bank konvensional untuk membuka UUS (unit usaha syariah) 3 Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004
4 Makalah Seminar Akuntansi Perbankan Syariah: Euforia atau Kebutuhan, KAMI-FSI-SME-
FEUI. 14/11/01
2
mulai tumbuhnya bank-bank syariah baik yang mengkonversi dirinya menjadi
bank syariah seperti Bank Susila Bhakti5 yang berubah menjadi Bank Syariah
Mandiri atau bank yang mengkonversi cabangnya menjadi bank syariah.6
Bank syariah mempunyai prinsip bagi hasil dan ini berbeda dengan bank
konvensional yang menggunakan sistem bunga. Fungsi bank syariah secara garis
besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga
intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat
dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang
membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. yang membedakannya
yaitu bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga
tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu prinsip pembagian keuntungan
(profit/loss sharing principle).
Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa
pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih
beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional.
Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja
pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan
konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang
biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti
5 Bank Susila Bakti menjadi bank pertama yang meng-convert system perbankannya menjadi
system syariah pada tahun 1999, sebelumnya Bank Susila Bakti merupakan bank yang saham
mayoritasnya dimiliki oleh Bank Dagang Negara sebelum merger dengan Bank Mandiri pada 19
November 1999. 6 M. Lutfi Hamidi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah,(Jakarta: Senayan Publishing. 2003). Hal. 10
3
leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah kepada bank syariah yang
bersangkutan dengan cicilan.7 Pembelian barang oleh bank syariah kepada
perusahaan manufactur dengan pembayaran di muka,8 penyertaan modal (equity
participation atau venture capital).
Ada dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dan BMT dalam
penyaluran pembiayaan yakni: pertama Pola jual beli (Murabahah),9 kedua Pola
bagi hasil (Mudharabah). Pendapatan bank / BMT akan sangat ditentukan oleh
berapa banyak keuntungan yang diterima. Keuntungan yang diterima dari akad
jual beli berasal dari mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
bank / BMT dengan nasabah. Sedangkan pola bagi hasil ditentukan berdasarkan
kesepakatan.
BMT Al-Fath adalah salah satu BMT yang ada di Tangerang yang pernah
mendapatkan penghargaan oleh Bupati Tangerang H. Agus Diunara pada tahun
2001 sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi Kabupaten Tangerang tahun
2001. BMT Al-Fath menyalurkan pembiayaan cukup besar. Pada tahun 2007
menyalurkan pembiayaan dengan total Rp.3.152.008.000,00 dan pendapatannya
sebesar Rp.610.160.108,27, lalu pada tahun 2008 menyalurkan pembiayaan
sebesar Rp.4.667.894.900,00 dan pendapatannya Rp.901.891.918,82, selanjutnya
7 Dalam bank syariah istilah ini disebut pembiayaan murabahah, yaitu salah satu akad jual
beli dimana penjual memberitahukan harga pokok (modal) kepada pembeli ditambah keuntungan yang
disepakati oleh kedua belah pihak. 8 Dalam bank syariah istilah ini disebut dengan Istisna.
9 Pada praktek di lapangan baik itu perbankan syariah maupun BMT lebih tertarik pada
konsep murabahah karena murabahah ini bisa dikatakan zerro risk.
4
pada tahun 2009 menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.6.572.000.000,00 dengan
pendapatan Rp.1.279.700.000,00. Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BMT
Al-Fath adalah Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.
Adapun pembiayaan yang disalurkan dalam produk murabahah di BMT
Al-Fath pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.2.821.800.000,00, pada tahun 2008
Rp.3.886.000.000,00 dan pada tahun 2009 Rp.5.436.000.000,00. Sedangkan
pembiayaan ijarah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.307.000.000,00, pada tahun
2008 Rp.716.000.000,00 dan pada tahun 2009 Rp.1.099.000.000,00. Setelah
melihat penyaluran pembiayaan murabahah dari tahun ketahun, maka penulis
melihat bahwa penyalurkan pembiayaan terbesar pada BMT Al-Fath adalah
murabahah.
Tabel. 1.1
Tabel Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan
Jenis
Pembiayaan
Tahun
2010 2009 2008 2007
Murabahah 5 991 000 000 5 436 000 000 3 887 000 000 2 822 000 000
Mudharabah 91 700 000 26 000 000 65 000 000 9 000 000
Musyarakah 100 000 000 10 000 000 8 000 000
Ijaroh 1 444 000 000 1 099 000 000 716 000 000 307 000 000
Total 7 382 000 000 6 572 000 000 4 667 000 000 3 152 000 000
Melihat perkembangan penyaluran pembiayaan murabahah BMT Al-Fath
dari tahun ke tahun dan upaya BMT untuk selalu meningakatkan profit, tentu
harus didukung dengan analisis yang baik, karena dalam penyaluran pembiayaan
5
murabahah banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak BMT Al-Fath
harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk
melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT AL-FATH IKMI PAMULANG.”
B. Perumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas maka perumusan
masalah dapat diungkapkan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI?
b. Bagaimanakah penghitungan pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI?
c. Bagaimanakah pendekatan analisis pembiayaan murabahah yang dilakukan di
BMT Al-Fath IKMI?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang
hendak dicapai, yaitu:
a. Untuk mengetahui cara-cara yang ditempuh BMT Al-Fath IKMI agar
produk murabahah dapat tersalurkan.
b. Untuk mengetahui cara-cara perhitungan pembiayaan murabahah di BMT
Al-Fath IKMI.
6
c. Untuk mengetahui berbagai kebijakan BMT Al-Fath IKMI mengenai
layak tidaknya mendapatkan pembiayaan. .
2. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian ini, diharapkan berguna bagi pihak-pihak diantaranya:
a. Bagi penulis
Menambah wawasan dan pemahaman tentang aplikasi jual beli
Murabahah di BMT Al-Fath IKMI.
b. Bagi pembaca dan calon nasabah
Menjadi acuan bagi calon nasabah untuk mengetahui alur kerja BMT Al-
Fath IKMI dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.
c. Bagi BMT Al-Fath IKMI
Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan yang harus diambil agar lebih meningkatkan
kinerja BMT Al-Fath IKMI.
d. Bagi akademisi
Dapat menambah keragaman referensi tentang analisa penyaluran
pembiayan murabahah.
D. Tinjauan Pustaka
Secara umum, penelitian tentang pembiayaan murabahah telah banyak
dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Adapun di antara peneliti tersebut
adalah:
7
Pertama, penelitian dengan judul. ”Analisis Pengaruh Penyaluran
Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank DKI Syariah”.10
Skripsi
tersebut menjelaskan tentang mekanisme praktek pembiayaan murabahah di
Bank DKI Syariah, mengukur tingkat likuiditas, pengaruh peyaluran pembiayaan
terhadap likuiditas Bank DKI Syariah.
Kedua, penelitian dengan judul. ”Strategi Pembiayaan Murabahah
Dalam Peningkatan Jumlah Pendapatan di Lembaga Keuangan Mikro
Syariah”.11
Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana strategi di LKMS
Al-Hidayah dalam menigkatkan jumlah pendapatan melalui pembiayaan
murabahah, untuk mengetahui berapa tingkat keberhasilan LKMS Al-Hidayah
dalam menerapakan strategi murabahah, untuk mengetahui bagimana strategi
pembiayaan LKMS Al-Hidayah dalam menyusun strateginya.
Ketiga, penelitian dengan judul. “Strategi Pembiayaan Murabahah dalam
Rangka Meningkatkan Jumlah Pendapatan di BPRS Harta Insan Karimah”12
Skripsi tersebut menjelaskan tentang strategi yang telah ditempuh BPRS harta
insan karimah dalam meningkatkan jumlah pendapatan melalui pembiayaan
murabahah, dan tingkat keberhasilan BPRS Harta Insan Karimah setelah
menerapkan strategi pembiayaan murabahah tersebut.
10 Purwanto, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009).
11 Emi Jamilatul Hijriah, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009).
12 Muhammad Ilham Khairudin, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan
Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007).
8
Tabel 1.2
Perbandingan Perbedaan Studi Review Terdahulu
Judul skripsi Skripsi terdahulu Pembeda skripsi
Analisis Pengaruh
Penyaluran Pembiayaan
Murabahah Terhadap
Likuiditas Bank DKI
Syariah
Skripsi ini menjelaskan
tentang mekanisme
praktek pembiayaan
murabahah di Bank DKI
Syariah, mengukur
tingkat likuiditas,
pengaruh peyaluran
pembiayaan terhadap
likuiditas Bank DKI
Syariah
Menjelaskan analisis
penyaluran pembiayaan
murabahah di BMT Al-Fath
IKMI,aspek-aspek
penyaluran
pembiayaan,perhitungan
pembiayaan dan melakukan
pendekatan analisis
mengenai layak tidaknya
mendapatkan pembiayaan
Strategi Pembiayaan
Murabahah Dalam
Peningkatan Jumlah
Pendapatan di Lembaga
Keuangan Mikro Syariah
Skripsi ini menjelaskan
tentang bagaimana
strategi di LKMS Al-
Hidayah dalam
menigkatkan jumlah
pendapatan melalui
pembiayaan murabahah,
Menjelaskan tentang analisis
penyaluran pembiayaan di
BMT Al-Fath IKMI agar
produk murabahah dapat
tersalurkan. Mengetahui cara
perhitungan pembiayaan
murabahah,dan pendekatan
9
untuk mengetahui berapa
tingkat keberhasilan
LKMS Al-Hidayah
dalam menerapakan
strategi murabahah,
untuk mengetahui
bagimana strategi
pembiayaan LKMS Al-
Hidayah dalam
menyusun strateginya.
analisis pembiayaan.
Strategi Pembiayaan
Murabahah dalam
Rangka Meningkatkan
Jumlah Pendapatan di
BPRS Harta Insan
Karimah
Skripsi ini menjelaskan
tentang strategi yang
telah ditempuh BPRS
harta insan karimah dalam
meningkatkan jumlah
pendapatan melalui
pembiayaan murabahah,
dan tingkat keberhasilan
BPRS Harta Insan
Karimah setelah
menerapkan strategi
Menjelaskan aspek-aspek
terkait dalam menyalurkan
pembiayaan berupa aspek
pemasaran, aspek
manajamen dan aspen
teknik. Agar produk
murabahah dapat
tersalurkan.
Untuk mengetahui cara perhitungan
pembiayaan murabahah, dan
pendekatan analisis yang
10
pembiayaan murabahah
tersebut.
dilakukan agar tidak terjadi
pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan penelitian penulis, secara khusus sampai saat ini belum
ada penelitian yang membahas tentang analisisa kinerja penyaluran pembiayaan
murabahah untuk meningkatkan profit. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk
membahas dan melakukan penelitian tentang kinerja penyaluran pembiayaan
murabahah untuk meningkatkan profit.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, bersifat deskriptif dengan
pendekatan studi kasus yaitu untuk melakukan pengukuran yang cermat dan
sistematik terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang
telah ada dengan tanpa hipotesis dan tetap mempertahankan keutuhan dari
objek penelitian yang terintegrasi.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
11
a. Observasi
Yaitu penulis secara langsung melakukan pengamatan ke tempat penelitian
di BMT Al-Fath IKMI untuk memperoleh data yang diperlukan penulis
dalam penulisan skripsi.
b. Wawancara
Dilakukan penulis dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka
langsung dengan manajer tamwil Al-Fath untuk memperoleh data yang
akurat.
c. Studi Dokumentasi
Teknik Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang
dimiliki oleh BMT, buku, majalah, koran dan lain-lain yang berhubungan
dengan pembahasan dalam skripsi ini.
3. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kaualitatif
deskriptif-analisis. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini terkumpul. Proses analisis dimulai dari membaca, mempelajari,
dan menelaah data yang didapat mengenai penyaluran pembiayaan murabahah
di BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Selanjutnya dari proses analisa tersebut,
penulis mengambil kesimpulan dalam masalah yang bersifat umum kepada
masalah yang bersifat khusus (deduktif).
12
4. Teknik Penulisan Skripsi
Untuk teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis merujuk pada buku
”Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2007”
F. Sistematika Penulisan
Bab I pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II perspektif teoritis tentang pembiayaan murabahah. Bab ini
menjelaskan mengenai; sekilas tentang pembiayaan, meliputi pengertian
pembiayaan, unsur dan fungsi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan lembaga
pembiayaan syariah. Sistem pembiayaan jual-beli (sale and purchase) meliputi
pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna.
Bab III sekilas BMT AL-FATH IKMI. Pada bab ini akan memberikan
gambaran sekilas BMT Al-Fath IKMI; Deskripsi umum BMT, sejarah singkat
BMT Al-Fath IKMI, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI.
Dibahas pula produk-produk dan jasa-jasa yang dikembangkan di BMT Al-Fath
IKMI.
Bab IV analisis penyaluran pembiayaan murabahah BMT AL FATH
IKMI. Pada bab ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek pembiayaan murabahah
di BMT Al-Fath IKMI, perhitungan pembiayaan murabahah, dan pendekatan-pendekatan
dalam analisis penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI.
13
Bab V merupakan bab penutup, berisiskan kesimpulan dari seluruh
penelitian serta saran-saran.
14
BAB II
PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH
A. Sekilas Tentang Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, „saya
percaya‟ atau „saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang
artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang
diberikan.1 Kata pembiayaan/kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu
credere, yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan
pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau
badan usaha berlandaskan kepercayaan.2 Menurut Undang-Undang No 10
tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan,
pengertian pembiyaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.3 Sedangkan pengertian pembiayaan dalam
pasal 1 angka 25 UU perbankan Syariah diartikan sebagai penyediaan dana
1Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial
Management,(Jakarta: Raja Grafindo, 2008), Hal. 3. 2 Moh Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta; PT
Gramedia Pustaka Utama, 1999), Edisi I, h. I 3 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
7 tahun 1992.
15
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa a, transaksi bagi hasil
dalam bentuk mudharabah مضاربت) ) dan musyarakah ( مشاركت ) ;b, transaksi
sewa menyewa dalam bentuk ijarah ( إجارة ) atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiyah bittamlik إجارة منتهيت بالتمليك) ) ;c, transaksi jual beli dalam
bentuk piutang mudharabah ( مضاربت ), salam ( سلم ), dan istishna‟( إستصناع )
d, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard ( قرض ); dan e,
transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ujrah ( إجارة ) untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan
atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan atau bagi hasil.4 Dalam bukunya
Zainul Arifin memberikan definisi pembiayaan sebagai penyediaan kebutuhan
nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.5
Pembiayaan dalam arti luas artinya financing yaitu pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit,
pembiayaan yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti
BMT kepada nasabah. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah
menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya
4 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 4867. 5 Drs. Zainul Arifin, MBA. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. AlvaBet-Tazkia Institute,
Jakarta 2003.hal.187
16
dan layak memperolehnya.6 Secara garis besar bank sebagai lembaga
intermediary, yaitu antara surplus unit (nasabah penabung) kepada deficit unit
(nasabah peminjam/mitra bank).
2. Unsur dan Fugsi Pembiayaan
Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan
demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini
berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan
oleh penerima pembiayaan dengan syarat-syarat yang telah disepakati
bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut
adalah:
a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima
pembiaayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima
pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang
diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Sebagaimana firman
Allah SWT dalam QS.Al-Maa‟idah (5); 2.
…
Artinya :
6 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet
III, h. 185
17
…Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan
taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan
pelanggaran…(QS. Al-Maidah (5);2).
b. Adanya kepercayaan shahibul mal yang didasarkan atas prestasi dan
potensi mudharib.
c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak
lainnya yang berjanji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis
(akad pembiayaan) atau berupa instrument (Credit Instrument),
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 282.7
...
Artinya :
Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu‟amalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…( Al-Baqarah (2):
282).
d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada
mudharib.
e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur
esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsurwaktu, baik dilihat
dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, pemilik uang
memberikan pebiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang
7 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management,
Hal. 4-5.
18
akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu
antara produksi dan konsumsi.
f. Adanya uang
g. Unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak
mudharib. Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar (risk of
default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau
ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan
membayar. Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak
pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang bermaksud untuk
mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang
dijaminkan.8
Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian,
perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:9
a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang
Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut
disalurkan oleh lembaga keuangan kepada perusahaan/masyarakat yang
membutuhkan modal untuk pengembagan usaha. Dengan demikian, dana
yang mengendap (yang diperoleh dari para penabung) tidak idel (diam).
b. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang
8 Ibid,.h.31.
9 Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, hal. 7.
19
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi
sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility
kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak
goreng.
c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha
menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti
cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.
d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu
selalu memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan
dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha
tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya,
manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi
kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang
mempunyai kemampuan. Karena itupulalah, pengusaha akan selalu
berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna
meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha
dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan
produktivitasnya.
e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
20
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan
ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.
f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja akan berusaha untuk
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti penting profit. Bila
keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi/dikembalikan ke dalam
struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.
Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak
perusahaanpun akan terus bertambah.
g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di
luar negeri. beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju
organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan jaringan kantor
cabangnya ke luar negeri. Demikian pula beberapa Negara maju lainnya.
Negara-negara tersebut memberikan bantuan kepada Negara berkembang
dalam bentuk pemberian pembiayaan dengan syarat-syarat yang ringan.
3. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah
Salah satu fungsi lembaga keuangan adalah menjembatani antara
surplus unit dengan pihak yang disebut deficit unit. Kedua kelompok tersebut
dinamakan juga savers dan borrowers yang menitipkan kepercayaan kepada
lembaga keungan. Oleh karena itu, account officer dituntut untuk menjaga
21
titipan kepercayaan itu dengan penuh perhatian dan harus concern terhadap
aktivitas kedua kelompok tersebut. Kedua kelompok tersebut berada dalam
dua sisi kegiatan simultan yang merupakan unsur-unsur pokok kegiatan yang
harus dikelola secara hati-hati. Kedua sisi tersebut adalah sisi assets dan
liabilities. Sisi assets merupakan kekayaan, terutama berupa aktiva produktif
yang terdiri dari pembiayaan yang diberikan, surat-surat berharga, serta
penyertaan dan penempatan dana, baik dalam negeri maupun luar negeri.
sedang sisi liabilities merupakan kewajiban-kewajiban, saham dan obligasi,
pinjaman dalam/luar negeri, dan setoran jaminan, yang semua itu disebut
struktur dana (kewajiban).
B. Sistem Pembiayaan Jual-Beli
1. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip
jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan
(margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaranya
bisa tunai, ditangguhkan maupun dicicil. Murabahah dalam fiqh Islam
merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan
pada mulanya. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual
memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang
diinginkan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh
perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi
22
bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana
membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah
yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut
dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan
mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicilan.
Perlu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk
pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem
ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudhrabah
dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa
ulama kontemporer telah memperbolehkan penggunaan murabahah sebagai
pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan.10
Perlu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan
bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari “bunga” dan
bukan merupakan instrument ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi
Islam. Sehingga, intsrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang
diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunannya hanya terbatas
pada kasus-kasus di mana mudharabah dan musyarakah tidak dapat
diterapkan.
Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan
“keuntungan”, namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh
10
Veithzal Rivai,Andrian Permata Veithzal dan Ferry N Idroes, Bank and Financial
Institution Management. Hal. 780.
23
ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak
terpenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah.
a. Pengertian dan Hukum Murabahah
Secara istilah, Adiwarman A Karim mengartikan murabahah adalah
suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan
yang telah disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian
menjualnya dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan
tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah atau dalam bentuk
persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%11
.
Sedangkan pengertin murabahah secara etimologis berasal dari kata (
yang berarti beruntung. Dengan kata lain (رابح -مرابح- مرابحت
mengusahakan keuntungan dalam perdagangan. Jadi murabahah adalah
saling menguntungkan.12
Muhammad Syafi‟i Antonio mengatakan, bahwa; murabahah
adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan
yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang di tentukan atau
dibayar secara cicilan13
. Tidak jauh beda dengan Adiwarman A. Karim,
pengertian yang diberikan oleh Muhammad Syafi‟i Antonio ini,
mempunyai pendekatan arti dengan pengertian ba‟i bitsaman ajil, menjual
11
Adiwarman A. Karim, Ekonom Islam: Suatu Kajian Kontemporer. (Jakarta, Gema Insani
Pers, 2001), cet. Ke- 1, h. 86 12
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indinesia, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), Cet ke-8,
hal. 136. 13
M. Syafi‟i Antonio, Alternatif Terhadaf system Bunga: Jurnal Ulumul Qur‟an II, (Oktober,
1991), h. 13
24
suatu barang dengan mempercepat penyerahannya kepada pembeli
dengan penangguhan pembayaran harganya, sampai saat yang telah
ditetapkan atau dengan cara pembayaran angsuran14
.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, murabahah adalah jasa
pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan
cicilan.15
Dalam beberapa kitab fiqih murabahah merupakan salah satu
bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara
penjual dan pembelian berdasarkan harga barang, harga asli pembelian
diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun diberitahukan kepada
pembeli.16
Pembiayaan murabahah dalam perbankan merupakan suatu
bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk
membeli suatu peroduk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana
tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Hal yang membedakan
dengan jual beli yang lain adalah keharusan memberitahukan harga pokok
suatu barang kepada nasabah.
Dalam hal ini bank membiayai pembelian suatu barang yang
diperlukan oleh suatu nasabah dimana sistem pembayarannya dilakukan
kemudian baik secara tunai maupun cicilan. Dalam pelaksanaannya, bank
memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang
14
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Op. cit, h. 89 15
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, ( Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, 1999). H. 64 16
M. Abd. Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet ke-2,
Hal.225.
25
diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat bersamaan bank
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga asal ditambah
dengan sejumlah keuntungan yang disepakati, dan dibayarkan oleh
nasabah pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara
bank dan nasabah.17
Murabahah dalam pengertian Islam sebenarnya adalah sebuah
penjualan yang sederhana, hanya saja yang membedakan ciri-cirinya dari
macam-macam penjualan lain adalah penjual harus memberitahu harga
produk yang ia beli dan berapa keuntungan yang ia peroleh dalam
penambahan harga tersebut kapada pembeli.
Praktisi perbankan yang selama ini aktif di dunia perbankan
Syari‟ah, Muhammad Syafi‟i Antonio menjelaskan bahwa murabahah
adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan
(margin) yang telah disepakati. Dalam murabahah penjual harus
memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat
keuntungan dengan tambahannya18
.
Pembelian murabahah meliputi pembelian barang oleh bank atas
nama nasabah kemudian dijual kembali dengan harga dasar ditambah
keuntungan. Pada prinsipnya murabahah dalam perbankan Islam
didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang
17
Sofiniyah Ghufron, Konsep dan Implementasi, (Jakarta, Renaisan. 2005), h. 49 18
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta,
Tazkia Institute, 1999), h. 121
26
terkait dan kesepakatan atas mark-up (laba). Dengan penetapan ini bank
meperlihatkan harga dan keuntungan (margin)nya kepada nasabah. Dalam
transaksi murabahah, penjual (bank) juga harus memperlihatkan atau
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak
termasuk barang haram.
Melalui akad murabahah, nasabah memenuhi kebutuhannya untuk
memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus
menyediakan uang tunai terlebih dahalu. Dengan kata lain, nasabah yang
memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang
dibutuhkan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau
cicilan. Murabahah Muajjal (cicilan) dengan adanya penyerahan barang
diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam
bentuk ansuran maupun sekaligus (lump sum).
Menurut para Fuqaha murabahah didefinisikan sebagai penjualan
barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-
up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah
adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga
pembelian produk dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan
pada biaya (cost) tersebut.19
Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah
Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah
19
Wiroso. SE., MBA., Jual Beli Murabahah, (Jakarta, UII Press. 2005), h. 13-14
27
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.20
Dari
berbagai pengertian murabahah yang telah diungkapkan di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa pengertian murabahah dapat dilihat dari sudut
pandang fikih. Pertama murabahah merupakan akad jual beli atas barang
tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada
pembeli kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba atau kentungan
dalam jumlah tertentu.
Adapun dari sudut pandang teknis perbankan, murabahah
merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli, dimana
bank memberikan kebutuhan investasi nasabah dan menjual kembali
kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.21
Prinsip murabahah ini umumnya diterapkan dalam pembiayaan
pengadaan barang investasi. Murabahah sangat berguna bagi seseorang
yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Lalu
kemudian meminta kepada pihak yang kelebihan dana (dalam kasus ini
LKMS) agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia
menebusnya. Harga jual di dalam murabahah adalah harga pokok
ditambah profit margin (tingkat keuntungan) yang disepakati. Dalam
20
Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Dewan Syariah
Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan bank Indonesia. Edisi Ke-1. H. 21. 21
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta: 1999),
Hal. 33.
28
transaksi jual beli murabahah ini LKMS (Lembaga Keuangan Mikro
Syariah) bertindak bagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu
pembiayaan. kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli
dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.22
b. Landasan Hukum Murabahah
1) Al-Quran.
Murabahah termasuk kedalam salah satu bentuk jual beli.
Landasan hukum murabahah bersumber pada Al-Qur‟an dan As-
Sunnah. Oleh karena itu murabahah diperbolehkan secara hukum, ini
terlihat dalam QS An-Nisa (4): 29.
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. ” (An-Nisa/4: 29).
Landasan lain tentang murabahah tertera dalam QS. Al-Baqarah (2) :
275.
22
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksana Pembukaan kantor Cabang Syariah, (Jakarta: Bank
Indonesia, 1999), hal. 33.
29
Artinya:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan stena
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual
beli itu saa dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya() terserah kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mreka kekal di dalamnya ” (Al-Baqarah/2: 275).
2) Al-Hadits
عن البيع إنما : قال- وسلم عليو اهلل صل -اللو رسىل أن الخذري سعيذ أب عن
(حبان ابن صححو و ماجو ابن و البيهق رواه) تراض
Artinya:
Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw, bersabda;
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR.
Al-Baihaqi dan Inu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
30
فيهن ثلاث: قال وسلم عليو اهلل صل النبي أن عنو اهلل رضي صهيب عن
رواه( -للبيع لا, للبيت بالشعير البر وخلط والمقارضت، أجل، إل البيع: البركت
)ضعيف بإسناد ماجو ابن
Artinya:
Rasulullah bersabda “Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan,
yaitu (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradhah
(nama lain dari murabahah) (3) mencampur gandum dengan tepung
untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (Riwayat Ibnu Majah
dari Shuhaib).23
Dari hadits di atas Nabi mengutarakan adanya satu keberkahan
dalam tiga hal, salah satunya adalah jual beli secara tangguh, dimana
dalam bertransaksi jual beli dengan memberikan masa tanggung dalam
hal pembayaran (tangguh), karena di dalamnya tersirat sifat berbaik
hati, memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan bagi orang
yang membutuhkan, dengan cara penundaan pembayaran tersebut.
Sama halnya dengan pemberian pembiayaan murabahah pada
perbankan syariah.
Abdullah Saeed mengatakan bahwa: Al-Quran tidak membuat
acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa
acuan di dalamnya tentang jual beli, keuntungan dan perdagangan.
Demikian juga, tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung
23 Sunan Ibnu Majah, (Beirut Daar Al-Fikri, tth.). hal. 720
31
kepadanya dalam Al-Quran atau Hadits yang diterima umum, para ahli
hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.
Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada
praktek orang-orang Madinah, yaitu:
„Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang hukum
orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke
kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu keuntungan yang
disepakati.‟24
Imam Syafi‟I tanpa bermaksud untuk memulai pandangannya
mengatakan “Jika seseorang menunjukan komoditas kepada seseorang
dan mengatakan, „belikan barang seperti itu untukku dan aku akan
memberikan keuntungan sekian.” kemudian orang itu membelinya,
maka transaksi itu sah”.25
Fiqih mazhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah
berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli
ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Fiqih
dari mazhab Syafi‟I cukup menyatakan, “murabahah adalah boleh
tanpa ada penolakan sedikitpun.”26
c. Syarat dan Rukun Murabahah
Adapun yang menjadi ketentuan terjadi syarat sahnya pelaksanaan jual
beli murabahah adalah harus adanya unsur-unsur sebagai berikut:
24
Ibid., hal. 138. 25
Harun Nasrun, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Media Pratama, 2000). Hal.115. 26
Veithzal Rivai. Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Hal.145.
32
1) Syarat murabahah
a) Syarat yang berakad (ba‟i dan musytari) cakap hukum (baligh,
berakal) dan tidak dalam keadaan terpaksa. Jual beli yang dilakukan
oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak
kecil yang sudah mumayyiz menurut Ulama Hanafiah, hukumnya
sah jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi anak kecil
tersebut, dan tidak sah jika membawa kerugian.27
b) Barang yang diperjualbelikan (mabi‟) tidak termasuk barang yang
haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Para Ulama membedakan
as-tsaman dengan as-si‟ir. Menurut mereka, as-tsaman adalah harga
pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual.
Sedangkan as-si‟ir adalah modal barang yang seharusnya diterima
para pedagang sebelum dijual ke konsumen.28
c) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga
pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya
disebutkan dengan jelas.
d) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan
menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.29
2) Rukun murabahah
a) Ba‟i (penjual).
27
Harun Nasrun, Fiqih Muamalat,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.117. 28
Ibid,. hal.118 29
Ibid., hal. 147
33
b) Musytari (pembeli).
c) Mabi‟ (barang yang diperjualbelikan).
d) Tsaman (harga barang).
e) Ijab qabul (pernyataan serah terima).
Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli
harus memenuhi syarat baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang
dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumaayyiz, menurut ulama
Hanafiyyah, hukumnya sah jika akad yang dilakukan membawa
keuntungan bagi anak tersebut, dan tidak sah membawa kerugian.30
Syafi‟i Antonio menambahkan bahwa selain syarat-syarat di atas
terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c) Kontrak harus bebas dari riba.
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian.
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
30
Harun Nasrun, Fiqih Muamalat, hal.116.
34
f) Secara prinsif, jika syarat dalam poin a, b atau e tidak terpenuhi, maka
pembeli memiliki pilihan sebagai berikut.31
1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang
yang dijual.
3) Membatalkan kontrak.
d. Operasional-teknik Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah
Murabahah merupakan akad jual beli antara lembaga keuangan dan
nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati
bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan
dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah
keuntungan yang telah disepakati. Guna memastikan keseriusannya untuk
membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar
uang muka. Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut
(setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang
disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus
kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah bai‟u
bitsman ajil (BBA). Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah
disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir. Tidak ada
denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (penalty overdue).
31
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta:
Tazkia Institute, 1999), hal.122.
35
Sehingga secara umum teknis/aplikasi ba‟i al murabahah dapat
digambarkan dalam skema berikut ini:
(1) (1)
Akad Murabahah
(2) (2)
Bayar uang muka Rp 10 juta
(3)
Bank syariah Bayar angsuran CV Bima Amanah
(6)
Serahkan surat-surat ruko
( 7)
Beli Ruko 400 juta beli ruko
420 juta
(4) ( 5 )
Gambar 2.1
Skema Murabahah: Contoh Aplikasi Perbankan
Negosiasi
36
Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka
pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si
nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah , sebagaimana
yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua
elemen pokok yaitu harga beli dan biaya terkait, dan kesepakatan mark-up
(laba). Ciri dasar kontrak murababah (sebagai jual beli dengan pembayaran
tunda) adalah:
1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan
harga asli barang; batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk
presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas, dan dibayar dengan
uang.
3) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan
penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
4) Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah seperti yang difahami di
sini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa
diidentifikasi untuk dijual.
Prinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan
pengadaan barang investasi. Murabahah sangat berguna bagi seseorang
yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana.
Kemudian meminta kepada pihak yang memberi dana agar membiayai
37
pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya. Harga jual di dalam
murabahah adalah harga pokok ditambah profit margin yang disepakati.
Dalam transaksi jual beli murabahah ini (bank syariah) bertindak sebagai
penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Kesepakatan harga
jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi
lebih selama berlakunya akad.32
Pada umumnya murabahah telah digunakan sebagai metode
pembiayaan yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari
total kekayaan. Angka presentase ini kira-kira cocok dengan banyak
Islamic Banking. Begitupula dengan sistem perbankan, baik di Pakistan
maupun di Iran. Semenjak awal 1984, di Pakistan pembiayaan jenis
murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total
pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Dalam kasus Dubai Islamic
Bank. Islamic Bank terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah
mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun
1989. Bahkan Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh
tahun periode pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayan
dagang luar negeri.33
32
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksana Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah, (Jakarta:
Bank Indonesia, 1999), hal. 33. 33
Veithzal Rivai. Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Hal. 149.
38
2. Pembiayaan Salam
Pembayaran harga barang dilakukan kemudian setelah barang
diserahkan kepada pembeli, pada bai‟ salam pembayaran harga barang
dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, yang jual beli
itu bukan dilakukan berdasarkan fee, bai‟ salam adalah suatu jasa pre-paid
purchase of goods. Melalui cara ini harga barang dibayar di muka pada waktu
kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu
kemudian. Cara ini memungkinkan pula seorang pengusaha untuk menjual
barangnya kepada bank dengan harga yang telah ditentukan di muka.34
Seperti telah dikemukan di atas, dibandingkan dengan transaksi
murabahah, bai‟ salam merupakan kebalikannya. Pada murabahah barang
diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah
bank), baru pembayarannya dilakukan kemudian hari setelah penyerahan
barang (baik pembayaran dilakukan secara cicilan). Sedangkan pada bai‟
salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank) dilakukan di muka
sebelum penyerahan barang oleh penjual (pemasok atau nasabah bank) dan
penyerahan barangnya oleh penjual (pemasok/nasabah bank) kepada pembeli
(bank) dilakukan kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan.
Apabila nasabah menginginkan barang dengan cicilan, misalnya
membeli mesin-mesin untuk suatu proyek investasi atau membeli pesawat
34
Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam: dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), Cet. 3, Hal.69.
39
terbang oleh perusahaan penerbangan, maka bank dapat memberikan fasilitas
pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan murabahah; sedangkan untuk
keperluan bank memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah dapat
dilakukan dengan membeli barang dari perusahaan manufaktur pemasok
barang yang menghasilkan barang-barang yang dipesan oleh nasabah itu
dilakukan dengan menempuh transaksi bai‟ salam.35
Artinya, bank
memerlukan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan manufaktur yang
bersangkutan berupa pembayaran harga barang itu di muka. Dengan uang
hasil pembayaran di muka dari harga barang itu oleh bank, perusahaan
manufaktur dapat membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh bank.
Dengan mengkombinasikan kedua transaksi itu, bank dapat memperoleh
margin atau spreed yang baik.36
Maka dengan adanya akad salam diperbankan
ini, dapat meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antar kedua
belah pihak. Dimana bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam
rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir,
memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar
barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah
pembiayaan yang diberikan, mendapatkan pendapatan dalam bentuk margin
atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.
35
Hal seperti ini disebut salam pararel di mana terjadi dua transaksi salam yang dilakukan
secara simultan dan melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, salah satu diantaranya bertindak
sebagai pembeli dan sekaligus penjual (bank). Yang dimaksud dengan penjual adalah yang membeli
suatu barang dari pihak kedua dan menjualnya kepada pihak ketiga (nasabah). 36
Ibid. hal.126
40
Sementara itu keuntungan bagi nasabah yaitu dapat memperoleh dana di muka
sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.37
3. Pembiayaan Istishna
Transaksi istishna (ba‟i al-Istishna) merupakan kontrak pejualan
antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang
menerima pesanan dari pembeli.38
Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa
jual beli istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara
pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani‟).39
Dalam UU
Perbankan Syariah, bahwa akad Istishna adalah akad pembiayaan barang
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli(mustashni‟)
dan penjual atau pembu (shani‟).40
Pada dasarnya, pembiayaan istishna merupakan transaksi jual beli cicilan,
sama persis seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan
transaksi murabahah dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya
dibayar cicilan, dalam jual beli istishna barang diserahkan di belakang,
walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.
37
Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, (Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia, 2008), Hal. B-8. 38
M. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum,(Jakarta: Tazkia Institute,tt),
hal. 159. 39
Adiwarman Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009), hal. 129. 40
UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Pasal. 19, ayat.d.
41
Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah mu‟ajjal
sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istishna, yakni sama-
sama dengan sistem angsuran (installment). Satu-satunya hal yang
membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam
murabahah mu‟ajjal barang diserahkan di muka, sedangkan dalam istishna
barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. hal ini
terjadi karena biasanya barangnya belum dibuat/belum berwujud.
Jadi pada dasarnya pola arus kas dan penyerahan barang pada jual beli
istishna merupakan kebalikan dri jual beli murabahah mu‟ajjal.41
Sistem jual
beli istishna ini masih merupakan prokontra dikalangan para ulama, mazhab
Hanafi melarang jual beli dengan akad istishna, karena bertentangan dengan
semangat bai‟ secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa
pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh pejual. Meskipun
demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna karena alasan-alasan
berikut ini:
1. Masyarakat telah memperaktekan bai‟ al-istishna secara luas dan terus
menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai al-
istishna sebagai basis ijma atau konsensus umum.
2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas
berdasarkan ijma ulama.
41 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Hal. 126.
42
3. Keberadaan bai‟ al-istishna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak
orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. Sehingga
mereka cenderung melakukan kontrak, agar orang lain membuatkan barang
untuk mereka.42
42
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, hal. 160.
43
BAB III
SEKILAS UMUM BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
A. Deskripsi Umum BMT Al-Fath IKMI PAMULANG
1. Sejarah Singkat BMT Al-Fath IKMI Pamulang
BMT AL-FATH IKMI berdiri pada tahun 1996 (13 Oktober 1996)
sebagai koperasi primer dengan anggota awal 25 orang badan pendiri dan kini
36 anggota. Ide pendirian BMT AL- FATH IKMI bermula dari para pengurus
IKMI (Ikatan Masjid Indonesia) yang tergabung dalam kegiatan Ta’lim.
Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah didasari
idialisme yang kuat untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita
yang bergerak dibidang usaha, tetapi sulit untuk berkembang, banyaknya
praktek rentenir, sistem ekonomi liberal yang melahirkan kaum kapitalis
sehingga distribusi pendapatan tidak merata. Disamping itu keinginan
mengembangkan pola dakwah yang selama ini lebih banyak dibidang tulisan
juga dibarengi dengan dakwah bilhal sehingga harapan besar di masa
mendatang sistem ekonomi yang islami dapat diterapkan di bumi Indonesia.
Adapun landasan hukum BMT Al-Fath sebagai koperasi Primer adalah:
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian.
b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.
44
c. Keputusan Mentri Koperasi dan PPK Nomor 650/KEP/KWK.10/VI/1998.
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKAMI
a. Visi
Meningkatkan kualitas anggota dan mitra binaan sehingga mampu
berperan sebagai khalifah Allah
b. Misi
Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi,
memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, serta membina
kepedulian aghniya kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan.
c. Struktur Organisasi
1) Dewan Pengawas:
Ketua : Drs H. Farid Hidayat
Anggota : Drs. Mustakim Kurdi
Anggota : H. Faridi Syahdana, SE
a) Dewan Pengurus
Ketua : Drs Budiono, Mpd
W. Ketua bdg Pendanaan : H Z. Arifin Listanto
W. Ketua bdg SDM & Legal : Drs. R. Prastowo Sidhi, SH, MH
W. Ketua bdg Pembinaan Mitra : H. Abdul Rahim
W. Ketua bdg Pembiayaan : Opan Sopyan Sauri, S.Ag.
Sekretaris : Drs. H AR Sirath
Bendahara : Drs. H Bambang Hermadi
45
b) Pengelolaan Kantor Pusat
Manager Tamwil : Saimin
Manager Maal : H. Imam Turmuzi
Kabag Operasional : H. Djaelani
Kabag Marketing : Drs. H. Moch Abduh A
Account Officer : Robi Sugara
Pembiayaan : Cecep Nurjaya
Suheri Junianto
Dodi Kurniawan
Pendanaan : Suheri Junianto
Noval Safiq
Parjan
Pembukuan : Neneng Syarifah
Adm Pembiayaan : Salahaudin Arief
Head Teller : Arum Sulistio Rini
Jasa Mitra : Rika Nurlaila
IT : M Yusuf
Teller : Nurmilati
Satpam : Opik T
OB : Ardiyansyah
c) Pengelola Kantor Kas
Kepala Kantor Kas : Suprianto
46
Kabag & Pembukuan : Suryadi
Account Officer : Herdy Rusmantoro
Teller : Aisyah
STRUKTUR BMT AL-FATH IKMI
Ket.
Garis Perintah
Garis Pengawasan
RAT
PENGURUS PENGAWAS
MANAGER
MAAL
MANAGER
TAMWIL
KAB. OPERASIONAL KABAG.MARKETING
KANTOR
KAS
PEMBUKU
AN
JASA
MITRA
TELLER ACCOUNT
OFFICER
FUNDING
OFFICER
KOLEKTOR
KEUANGAN PEMBUKUAN
47
B. Produk dan Jasa yang dikembangkan Oleh BMT Al-Fath IKMI
1. Tabungan
a. Tabungan berjangka Al-Fath (Tabungan TABAH), merupakan tabungan /
investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang
penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang
dikehendaki. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 3 Bulan
dengan nisbah 25% (mitra): 75% (BMT), 6 Bulan dengan Nisbah 30%
mitra: 70% (BMT), 9 Bulan dengan nisbah 35% (mitra): 65% (BMT) dan
12 bulan dengan nisbah 40% (mitra): 60% (BMT).
b. Simpanan Pendidikan (Tabungan SIDIK) Yaitu bentuk simpanan yang
alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri
mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada
saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip
mudharabah mutlaqah ini akan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan
nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).
c. Simpanan Idul Fitri Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan
idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini
menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan
bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).
d. Simpanan Qurban Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan
pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah
qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah
48
sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah
20% (mitra): 80% (BMT).
e. Simpanan Nikah Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang
merencanakan pernikahan. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan
menjelang pernikahan. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah
mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai
dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).
f. Simpanan Haji Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang
merencanakan menunaikan ibadah haji. Penarikan dilakukan satu kali.
Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan
mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra):
80% (BMT).
2. Pembiayaan
a. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara BMT selaku
pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha
(mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah
pihak.
b. Pembiayaan Musyarakah Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal
antara BMT dengan mitra dimana sumber modalnya dari kedua belah
pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua
49
belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah Pihak sesuai
dengan porsi modal masing-masing.
c. Piutang Murabahah Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT
AL FATH dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/ harga pokok
ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT
membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi
kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas
nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok
ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan
diangsur selama jangka waktu tertentu.
d. Piutang Ijarah Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT
AL FATH dan mitra. BMT AL FATH menyewakan jasa atau barang
kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur
selama jangka waktu tertentu.
3. Jasa-jasa Lainnya
Selain jasa menghimpun dana pihak ketiga (Tabungan) dan
penyaluran dana ke pihak yang pantas mendapatkan pembiayaan, BMT Al-
Fath juga membuka jasa Payment Point yaitu suatu jasa yang menyediakan
pembayaran melalui pesawat telphon, sperti pembayaran rekening listrik,
pembayaran spedy,pembayaran telpon,pembayaran ansuran motor.
50
C. Penghargaan dan Keberhasilan yang Telah dicapai Oleh BMT Al-Fath
IKMI
Sebagai lembaga keuangan yang telah berjalan lebih dari satu dekade,
BMT Al-Fath telah memperoleh pengakuan/penghargaan dari pemerintah
setempat yaitu dari Bupati Tangerang H. Agus Dinuara pada Tahun 2001, sebagai
Koperasi Simpan Pinjam berprestasi di Kabupaten Tangerang.
51
BAB IV
ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
A. Aspek-aspek Pembiayaan Murabahah di BMT AL-Fath IKMI Pamulang
1. Aspek Pemasaran
Salah satu skim fiqh yang paling banyak digunakan oleh lembaga
keuangan Islam / BMT adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi ini lazim
digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana,
murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut, ditambah
keuntungan (mark-up / margin)yang disepakati bersama.
Penerapan konsep murabahah yang diterapkan oleh lembaga
keuangan dengan label Islam di Indonesia sebagain besar masih belum
menerapakan konsep jual-beli murabahah yang telah dicontohkan oleh
Rasulullah SAW. Dimana dalam prakteknya bukan menjual barang, tetapai
menjual uang. Padahal uang bukan barang yang bisa diperjual belikan. Tetapi
uang adalah sebagai alat tukar.
Kemudahan memasarkan produk murabahah dan kemudian dalam
pengaplikasiannya telah mendukung/menjadikan produk murabahah ini
menjadi produk yang makin banyak disalurkan. Dari hasil penelitian penulis
di BMT Al-Fath IKMI, dari total jumlah keseluruhan produk pembiayaan
52
yang disalurkan 80% -nya merupakan produk murabahah. Untuk lebih jelas
bisa dilihat dalam tabel.
Tabel 4.2
Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahahah
Dari Tahun 2007-2010
Jenis Pembiayaan 2010 2009 2008 2007
Murabahah 5 991 000 000 5 436 000 000 3 887 000 000 2 882 000 000
Mudharabah 91 710 000 26 000 000 65 000 000 9 000 000
Musyarakah 100 000 000 10 000 000 - 8 000 000
Ijaroh 1 444 000 000 1 099 000 000 716 000 000 307 000 000
Total 7 382 000 000 6 572 000 000 4 667 000 000 3 152 000 000
Penyaluran produk muarabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Fath
IKMI terdapat dua macam bentuk, yaitu:
a. Dalam bentuk barang.43
b. Dalam bentuk uang, dengan catatan BMT Al-Fath IKMI mewakilkan44
(mewakilkan) kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya
sesuai spesifikasinya.
43 Biasanya diterapkan dalam akad murabahah untuk penjualan laptop.
44
Formulir wakalah terdapat/ ada dalam lampiran.
53
Dari hasil wawancara penulis terhadap pihak manajeman BMT Al-
Fath IKMI umumnya nasabah itu lebih memilih uang daripada
barang.45
Disamping itu hal ini lebih mudah dan praktis (terlepas dari sah atau
tidaknya akad ini).
Dengan keberadaannya mayoritas umat muslim di Indonesia telah
menjadikan produk yang berlabel Islam (syariah) lebih mudah diterima oleh
masyarakat, maka hal ini menjadi pasar potensial bagi industri perbankan
Islam/lembaga Islam untuk memanfaatkan pasar potensial ini.
BMT Al-Fath IKMI sendiri telah memanfaatkan perkumpulan
pengajian sebagai sarana untuk memasarkan produknya, disamping sarana-
sarana pemasaran yang lainya, semisal door to door, kunjungan kepasar-pasar,
acara bakti sosial, acara PKK, namun yag paling efektif dalam pemasaran
yaitu door to door.
2. Aspek Manajemen.
Setiap unit usaha memerlukan pimpinan/manajer yang bertugas
mengelola usaha. Persyaratan yang diperlukan oleh seorang manajer berbeda-
beda kendatipun pada dasarnya sama, yaitu memiliki pengetahuan dan
pengalaman yang memadai. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan
formal maupun non-formal, sedangkan pengalaman dapat diperoleh dari
45
Ini menjadi tugas bagi lembaga keuangan Islam untuk mengedukasi masyarakat, bahwa
yang namanya akad murabahah itu adalah jual beli barang tambahan margin yang disepakati bersama.
54
praktek. Kombinasi yang baik antara pengetahuan dan keterampilan tersebut
menjadikan kompetisi yang memadai.
Manusia pada dasarnya tidak dapat bersidiri sendiri untuk mencukupi
semua kebutuhannya, begitupun dengan pihak yang memiliki kewenangan
mengucurkan pembiayaan ke nasabah. Di BMT Al-Fath IKMI terdapat pihak-
pihak yang diberikan kewenangan untuk mencairkan pembiayaan yang
berkisaran nominalnya maksimal Rp 2.000.000,00, jika nominal pembiayaan
itu Rp 2.000.000,00-Rp 5.000.000,00, maka manajer pembiayaan diberikan
kewenangan untuk memutuskan layak tidaknya nasabah tersebut memperoleh
bantuan dana untuk pengembangan usaha. Sedangkan apabila pembiayaan
tersebut mencapai angka Rp 5.000.000,00-Rp 50.000.000,00, maka pihak
yang berwenang untuk memutuskan berhak tidaknya nasabah tersebut untuk
mendapatkan pembiayaan adalah komite pembiyaan yang terdiri dari manajer
pembiayaan, ketua pengurus dan kepala bagian pembiayaan atau direksi.
Dalam kaitannya menjaga mutu pembiayaan yang disalurkan, komite
pembiayaan mempunyai tugas sebagai berikut:46
a. Meneliti setiap usulan pembiayaan baru yang diajukan oleh Account
Officer, atau tim analisis pembiayaan, sebelum usulan pembiayaan itu
diajuka kepada dewan direksi.
46
Siswono, Soetodjo. Manangani Kredit Bermasalah; konsep, teknik,dan kasus, (Pustaka Binaman Persada, Jakarta, 1997), hal. 6
55
b. Meneliti setiap usulan perpanjangan waktu perjanjian pembiayaan,
termasuk alas an perpanjagan serta prospek masa depan likuiditas
keuangan debitur yang pembiayaannya diusulkan untuk perpanjangan.
c. Meneliti setiap usulan pemberian tambahan pembiayaan kepada debitur
lama, termasuk alasan pemberian tambahan pembiayaan, prospek masa
depan likuiditas keuangan debitur dan kondisi serta nilai jaminan
tambahan.
d. Meneliti kelengkapan dan ketelitian dokumen pembiayaan yang
diperlukan untuk mendukung perjanjian pembiayaan.
e. Meneliti sebab musabab munculnya pembiayaan bermasalah dari debitur
tertentu dan mengajukan cara penanganan yang paling menguntungkan
bank.
f. Menjamin tatacara bank menangani setiap pembiayaan yang diajukan
calon debitur manapun, tetap konsisten memenuhi standar peraturan yang
telah dilakukan.
Dengan dibentuknya komite pembiayaan merupakan suatu upaya yang
tepat untuk mengantisipasi masuknya nasabah yang tidak layak untuk
mendapatkan pembiayaan.
3. Aspek Teknik
Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan
jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin
nasabah belum memiliki uang untuk membayar. Murabahah sebagaimana
56
yang digunakan di perbankan syariah/lembaga keuangan Islam-BMT,
prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang
terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri yang mendasar pada kontrak
murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah; pertama
pembeli harus mengetahui biaya-biaya yang terkait dengan harga asli barang,
batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk presentasi dari total harga
plus biaya-biayanya; kedua, apa yang dijual adalah barang/komuditas; ketiga,
barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiki oleh penjual, dan penjual
harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembelianya; keempat,
pembayaran ditangguhkan.
Pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Al-Fath IKMI, bisa
memberikan barang, dan bisa juga memberikan uang. Adapun teknis
pembiayaan murabahah dengan pemberian uang adalah sebagai berikut:
a. BMT membelikan barang yang dibutuhkan nasabah pada supplier atau
menunjuk nasabahnya sebagai agen pembelian barang yang dimaksud atas
nama BMT, dan BMT membayar sejumlah harga barang. Pembayaran
harga barang diangap sah jika dilengkapi dengan kwitansi, tangihan atau
dokumen sejenis.
b. BMT selanjudnya menjual barang kepada nasabah dengan harga yang
telah disepakati bersama, yaitu harga pembelian ditambah margin
(keuntungan).
57
c. Nasabah membayar harga barang dengan cara angsuran selama jangka
waktu yang telah disepakati.
Dari ilustrasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak BMT Al-
Fath IKMI menggunakan system muarabahah kepada pemesanan pembelian,
karena model ini semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli
yang memesannya.
B. Perhitungan Pembiayaan Murabahah.
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
Dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang
setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak
mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (BMT dapat meminta
uang muka pembelian kepada nasabah).
Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang
tertentu dengan spesifikasi tertentu, maka sipenjual akan mencari dan membeli
barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya dengan si
pemesan.47
1. Metode penentuan profit margin
Ada empat metode penentuan profit margin pada bisnis bank
konvensional, yaitu: (1) mark-up pricing; (2) target-return pricing; (3)
47
Adiwarman Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009), hal.115
58
perceived-value pricing; (4) value pricing. Keempat metode penentuan harga
jual barang ini dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
a. Mark-up pricing.
Penentuan tingkat harga dengan me-mark up biaya produksi
komuditas yang bersangkutan.
Contoh:
PT Arif memproduksi barang A. Dalam menentukan tingkat harga dan
biaya produksinya, perusahaan tersebut mempertimbangkan biaya-biaya
sebagai berikut:
Biaya variabel per unit = Rp 10
Biaya tetap = Rp 100.000,00
Jumlah unit yang diharapkan terjual, sebanyak 10.000, unit.
Dengan demikian, biaya produksi prusahaan untuk memproduksi barang
A adalah sebagai berikut:
Diasumsikan perusahaan menetapkan keuntungan sebesar 10% dari
penjualan, maka mark-up price untuk setiap unit adalah sebagaai berikut:
Harga Mark-Up = Biaya per unit
1−pendapatan penjualan yang diharapkan
= Rp 20
(1−0.10)= Rp 22,22
Biaya per unit = Biaya variabel + Biaya tetap
Jumlah penjualan
= Rp 10 + Rp 100.000
10.000 = Rp 20
59
Harga sebesar Rp 22,22 merupakan harga yang telah di mark-up.
Harga tersebut dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada
calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah
menyepakati harga tersebut, maka akan terjadi kontrak jual beli.
b. Target Return Pricing
Penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat
return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan
dikenal dengan Return On Investment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan
akan menentukan berapa return yang diharapakan atas modal yang telah
diinvestasikan.
c. Preceived-Value Pricing
Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga
sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing
di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk
meningkatan kepuasan pembeli
Meskipun demikian penetuan harga pada BMT Al-Fath IKMI
harus memperhatikan ketentuan-ketetuan yang dibenarkan menurut
syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada
mark-up pricing maupun target return pricing dapat digunakan dengan
melakukan modifikasi.
60
2. Penerapan-Penerapan Metode Pembiayaan
a. Penerapan Mark-Up pricing Pembiayaan
Jika BMT hendak menerapakan metode mark-up pricing, metode
ini digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted
investment account (RIA)
b. Penerapan Target Return Pricing Pembiayaan
Lembaga keuangan Islam/BMT tidak beroperasi dengan
menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh
pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad-akad yang
menghasilkan keuntungan secara pasti disebut natural certainty contract,
dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut dengan
natural uncertainty contract.
Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty
contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate(rpr).
Di mana n = Tingkat keuntungan dalam transaksi tunai
v = Jumlah transaksi dalam satu periode
Tingkat keuntungan jual beli juga dipengaruhi oleh faktor lain,
seperti tingkat harga di pasar. Meskipun demikian, penjual perlu mengacu
kepada aturan fikih dalam menentukan harga kontan dan harga cicilan.
rpr = n.v
61
Dengan demikian, penetapan nilai rpr dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagau berikut:
π adalah tingkat keuntungan dalam transaksi tunai, v adalah jumlah
transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode.
Contoh:
Bila dalam suatu pembiayaan yang memberikan hasil pasti
(murabahah), BMT Al-Fath menetapkan tingkat keuntungan sebesar 12%,
sementara pembiayaan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta,
maka BMT Al-Fath sudah bisa melakukan prediksi bahwa keuntungan
actual yang akan diperoleh adalah:
Keuntungan actual yang diperoleh = rpr x jumlah pembiayaan
= 12% x Rp 200 juta
= Rp 24 juta.
C. Pendekatan Dalam Analisis Pembiayaan
Dalam setiap penyaluran pembiayaan, perlu diyakini kemampuan dan
kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang
disepakati/diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih dahulu
rpr = π . v
62
sebelum pembiayaan diberikan. Penilaian / analisis permohonan pembiayaan
nasabah ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan/approach.
Approach dalam proses analisis pembiayaan itu sendiri dapat ditempuh
melalui enam tipe yang mempunyai pengaruh terhadap bentuk Financial
Approval Package (FAP). Approach tersebut adalah :
1. Character Approach
Pemberian pembiayaan dengan pendekatan character ini untuk orang-
orang tertentu yang karakter-nya tidak diragukan lagi. Ini merupakan
pendekatan pembiayaan yang paling murni, karena kegiatan pembiayaan
didasarkan pada kepercayaan atas reputasi karakter bisnis dari calon nasabah.
Pendekatan ini digunakan apabila :
1) BMT telah mengenal dengan baik reputasi karakter dari calon nasabah
2) BMT dan calon nasabah masih dalam satu sektor usaha sehingga BMT
telah mengetahui ciri-ciri sistem manajemen maupun karakter
palaksananya.
Namun demikian, analisis dengan character approach ini jarang
diterapkan, mengingat sulit melakukan penilaian karakter nasabah. Walaupun
dalam praktik hal ini terhjadi, dilakukan atas dasar case by case.
2. Collateral Approach
Pemberian pembiyaan dengan pendekatan collateral adalah analisis
pembiyaan untuk nasabah yang jaminannya sangat kuat dan likuid. Ini
63
merupakan bentuk pendekatan yang paling sederhana. Dalam pendekatan ini,
pembiayaan akan diberikan apabila calon nasabah mempunyai jaminan yang
kuat/ memadai, baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun yuridis sehingga
pembiyaannya menjadi aman. Pendekatan ini digunakan apabila:
1) Pembiayaan dijamin oleh guarantee/Stand by L/C dari BMT lain.
2) Pembiayaan dijamin oleh surat-surat berharga (deposito/sertifikat
deposito) yang belum jatuh tempo dan surat-surat berharga lain yang
mudah dipasarkan (marketable securities).
3. Repayment Approach
Pemberian pembiayaan dengan pendekatan pelunasan (repayment
approach) yang bersifat self liquidating (eenmalig) dimana sumber
pelunasannya sudah jelas dan dikuasai oleh BMT, yang pada intinya adalah
mendasarkan pada kemampuan pelunasan utang dari nasabah.
Dalam pendekatan ini, penilaian kemampuan pelunasan tidak hanya
dilihat dari sumber-sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan usaha nasabah,
melainkan juga sumber dana lain, yaitu dari pihak ketiga atau dari likuidasi
barang-barang agunan yang disederhakan oleh nasabah. Pendekatan ini
digunakan apabila :
1) Pembiyaan untuk bidang usaha kontraktor, dimana proses penagihan hasil
penyelesaian kontraknya telah diikat secara cessie.
64
2) Pembiayaan untuk bidang usaha kontraktor, supplier dengan bouwheer,
BUMN/ departemen/pemerintah, yang pembayarannya langsung
disalurkan melalui/ dikuasai BMT.
Apabila calon nasabah telah mempunyai administrasi keuangan yang
cukup baik dan dapat dipercaya, maka untuk melihat kamampuannya untuk
melunasi pembiayaannya dapat didasarkan pada estimasi cash flow dan
dibandingkan dengan estimasi sources and uses of funds (sumber dan
penggunaan dana) calon nasabah yang bersangkutan.
4. Feasibilty Approach
Pemberian pembiyaan dengan pendekatan kelayakan usaha calon
nasabah (feasibiilty). Ditujukan untuk kegiatan usaha nasabah yang
memerlukan penelaahan feasibility secara teliti dan merupakan pemberian
pembiayaan yang memerlukan sikap sangat hati-hati. Sering terjadi, usaha
yang akan dibiayai masih merupakan suatu rencana, belum ada realisasi
secara konkret. Usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan BMT mungkin
saja masih angan-angan calon nasabah atau baru berupa suatu usulan usaha.
Di lain pihak, karakter calon nasabah yang bersangkutan belum
banyak diketahui. Barang-barang yang akan dijadikan agunan pembiayaan
sebagian besar adalah barang-barang modal yang akan dibeli dengan dana
yang berasal dari pembiyaan yang diperoleh, serta tidak ada sumber dana
untuk pelunasan pembiayaan yang berasal dari pihak lain.
65
Mengingat kondisi tersebut, BMT harus mampu menilai sejauh mana
usaha calon nasabah tersebut dapat melunasi semua kewajibannya dengan
sumber-sumber dana yang dapat dihimpun oleh usaha itu sendiri. Suatu usaha
akan mampu menghasilkan laba dan dana untuk pelunasan pembiayaannya
apabila cukup feasible (dapat secara layak dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan norma-norma bisnis yang berlaku).
Pendekatan ini dapat digunakan untuk usaha-usaha baru maupun lama
yang mempunyai prospek cerah dibidang industri, perdagangan, perkebunan,
jasa, dan lainnya.
5. Agent Of Development Approach
Pemberian pembiayaan dengan pendekatan ini didasarkan pada fungsi
BMT sebagai agen pembangunan dari suatu sistem perekonomian. Dengan
demikian, BMT akan melaksanakan fungsinya sebagai sarana moneter
(monetary device) dari penguasa moneter. Pemberian pembiayaan disini
meliputi dua misi sekaligus, yaitu :
1) Sebagai badan usaha adalah untuk mencari laba.
2) Sebagai agen pembangunan adalah lebih banyak bertindak dalam kegiatan
pembinaan (promotor) atas nasabah-nya agar potensi nasabah dapat
dikembangkan semaksimal mungkin melalui pemberian pembiayaan dan
pembinaan teknis, manajemen, pemasaran, dan lain-lain.
Pemberian pembiayaan dengan pendekatan ini meliputi kegiatan :
66
1) Identifikasi dan pengembangan usaha yang dianggap potensial secara
ekonomis.
2) Pengembangan kewiraswastaan (enterpreneurship) dari para pengelolanya
3) Pengorganisasian usaha dari awal sampai dengan pembiayaan dilunasi
6. Relationship Approach.
Pemberian pembiayaan dengan pendekatan relationship ini untuk
pricing nasabah, pemberian fasilitas kepada nasabah seperti immediate
fanancial, dan pemberian kurs khusus. Ini lebih didasarkan pada besar
kecilnya volume relationship antara pihak lembaga keuangan dan nasabah.
Misalnya, dalam negosiasi pemberian fasilitas lain kepada nasabah lama
seperti pricing product dan jasa yang diberikan BMT. Pendekatan ini juga
tepat digunakan apabila BMT akan take over dari BMT lain. Dasar keputusan
pemberian pembiayaan ini berorientasi pada customer provitability analysis
(CPA) dimana prospektif nasabah tersebut harus mempunyai reuturn on risk
assets diatas standar yang berlaku.
Penggunaan setiap pendekatan diatas didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan, jenis
jaminam pembiayaan, struktur permodalan yang diminta (financial structure),
besar kecilnya relationship yang ada, marketing strategy dari BMT dan misi
BMT
67
Hasil analisis penulis dari keenam metode pendekatan yang dilakukan
dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan yang paling dominan digunakan
adalah pemberian pembiayaan dengan pendekatan collateral. Ini merupakan
pendekatan yang paling sederhana yang sering dilakukan oleh BMT Al-Fath
IKMI dalam menganalisa pengajuan pembiayaan. Dalam pendekatan ini,
pembiayaan akan diberikan apabila calon nasabah mempunyai jaminan yang kuat/
memadai, baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun yuridis sehingga pembiyaan
menjadi aman.
Apabila terjadi gagal bayar atau terjadi pembiayaan bermasalah kerena
nasabah dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, maka pihak BMT Al-
Fath IKMI tidak terlalu khawatir karena masih adanya jaminan (agunan) dari
nasabah yang dapat di perjual-belikan guna untuk menutupi sisa pinjaman
nasabah tersebut. Jika didalam penjualan anggunan, ternyata uang nasabah masih
ada sisa dari pemotongan/pelunasan utang nasabah maka pihak BMT Al-Fath
akan mengembalikannya.
67
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam skripsi
ini, penulis mengambil kesimpulan yang terangkum sebagai berikut:
1. Ada beberapa aspek yang di lakukan di BMT Al-Fath IKMI agar produk murabahah
dapat tersalurkan dengan baik:
a. Aspek pemasaran.
b. Aspek manajemen
c. Aspek teknik.
2. Untuk menentukan harga jual di BMT Al-Fath IKMI ada berapa penerapan metode
pembiayaan murahabah yang dilakukan, sehingga margin yang inginkan dapat
tercapai. Dari hasil wawancara penulis dengan manajer pembiayaan di BMT Al-Fath
IKMI akad pembiayaan murabahah (natural certainty contract), penentuan harga jual
dalam produk murabahah mengacu pada metode required profit rate(rpr). Tingkat
keuntungan jual beli juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat harga di pasar.
Meskipun demikian, penjual perlu mengacu kepada aturan fikih dalam menentukan
harga kontan dan harga cicilan. Dengan demikian, penetapan nilai rpr dapat dihitung
dengan menggunakan rumus sebagau berikut:
π adalah tingkat keuntungan dalam transaksi tunai, v adalah jumlah transaksi yang
bisa dilakukan dalam satu periode.
rpr = π . v
68
Contoh:
Bila dalam suatu pembiayaan yang memberikan hasil pasti (murabahah),
BMT Al-Fath menetapkan tingkat keuntungan sebesar 12%, sementara pembiayaan
tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta, maka BMT Al-Fath sudah bisa
melakukan prediksi bahwa keuntungan actual yang akan diperoleh adalah:
Keuntungan actual yang diperoleh = rpr x jumlah pembiayaan
= 12% x Rp 200 juta
= Rp 24 juta.
3. Dalam setiap penyaluran pembiayaan, perlu diyakini kemampuan dan kesanggupan
nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang disepakati/diperjanjikan. Oleh
karena itu, diperlukan analisis lebih dahulu sebelum pembiayaan diberikan.
Penilaian/analisis permohonan pembiayaan nasabah ini dapat dilakukan dengan
beberapa pendekatan/approach. Approach dalam proses analisis pembiayaan itu
sendiri dapat ditempuh melalui enam tipe yang mempunyai pengaruh terhadap
bentuk Financial Approval Package (FAP). Approach tersebut adalah :
a. Character Approach
b. Collateral Approach
c. Repayment Approach
d. Feasibilty Approach
e. Agent Of Development Approach
f. Relationship Approach.
69
Hasil analisis penulis dari keenam metode pendekatan yang dilakukan dalam
menganalisa calon nasabah pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah
pemberian pembiyaan dengan pendekatan collateral. Ini merupakan pendekatan yang
paling sederhana yang sering dilakukan oleh BMT Al-Fath IKMI dalam menganalisa
pengajuan pembiayaan. Dalam pendekatan ini, pembiayaan akan diberikan apabila
calon nasabah mempunyai jaminan yang kuat/ memadai, baik ditinjau dari nilai
ekonomi maupun yuridis sehingga pembiyaannya menjadi aman.
B. Saran
Pembiayaan dengan akad murabahah sebaiknya dilakukan hanya pada saat
penjual (Bnak/BMT) telah menguasai atau memiliki barang tersebut pada saat negosiasi
terjadi atau ketika melakukan kontrak. Adanya nasabah/customer yang menginginkan
uangnya, sebaiknya Bank/BMT tidak menggunakan akad murabahah tetapi
menggunakan akad mudharabah/musyarakah. Bank/BMT seharusnya menjadi /memiliki
sentral bisnis agar Bank/BMT bisa memenuhi setiap barang yang dibutuhkan oleh
nasabah/customer.
70
DAFTAR PUSTAKA
BMT AL FATH IKMI. Laporan Tahunan 2009. Jakarta: BMT Al Fath IKMI, 2010.
BMT AL FATH IKMI. Laporan Tahunan 2010. Jakarta: BMT Al Fath IKMI, 2011
Al-Qur’an Al-Karim dan Al-Hadist
Rivai, Veithzal. Veithzal, Andrian. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja
Grafindo, 2008.
Makalah Seminar Akuntansi Perbankan Syariah. Euforia dan Kebutuhan. KiAMI-
FSI-SMEFEUI, 2001.
Hamidi, M Lufthfi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Publishing, 2003.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syarah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema
Insani Press, 2004, Cet. Ke 1.
Sutojo, Siswanto. Strategi Manajemen Kredit Bank Umum. Jakarta: Mulia Pustaka,
2000.
Dewan Syariah Nasional-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta:
DSN, 2003, Cet Ke 2.
Arifin, Zainul Drs. MBA, Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria, Jakarta : Pustaka
Alvabet, 2005
71
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : Ekonisia, UII, 2001
_________, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : AMP YKPN, 2005
Lathif, AH. Azharuddin, Fiqih Muamalat. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005
Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah. Jakarta : 2007
Karim, Adiwarman, Ir., SE., MBA., MAEP., Ekonomi Islam Suatu Kajian
Kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet Ke 1
__________________________________, Bank Islam Analis Fiqih dan Keuangan,
edisi ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Ekonisia,
Yogyakarta, Oktober 2005
Wiroso, SE., MBA., Jual Beli Murabahah, Yogyakarta : UII Press, 2005, Cet Ke 1
Kottler, Philip, Manajemen Pemasaran : Analisis, perencanaan dan pengendalian,
Jakarta : Erlangga, 2006
Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta :
Penerbit Rineka Cipta, 2002 ), Edisi Revisi V
Kasmir, Pemasaran Bank, Jakarta, Kencana,2004
72
Narbuko, Cholid., dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara,
Cet Ke 7, 2005
Tjoekam, Muhammad. Perkreditan Bisnis Inti Perbankan, konsep, Teknik dan Kasus.
Jakrta: PT. Gramedia Pustaka, 1999
Sumitro, Thomas, Dasar-dasar Perkreditan Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1992
Muljono, Teguh pudjo. Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan. Jakarta :
Djambatan 1986
Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam : Suatu Pengantar. Jakarta : Kalam Mulia, 1995
Marzuki, Metodologi Riset, ( Yogyakarta : BPFE-UII, 2001 )
Usman, Rahmadi, Aspek-aspek hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT.
Garamedia Pustaka Utama, 2003
BIODATA PENULIS
Nama : Andi Hamzah
NIM : 206046104251
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Prodi/Jurusan : Muamalat/Perbankan Syariah
Semester : PS X A Non Reg
Angkatan : 2006
Tempat,Tanggal Lahir : Riau, 22 Oktober 1987
Alamat : Kp. Gunung RT/RW 003/004 Jombang, Kec Ciputat. Kab
Tangerang. Provinsi Banten
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pedoman Wawancara.
Tentang : Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fath IKMI.
Nara sumber : 1. Bapak Saimin
2. Bapak H. Djaelani
Jabatan : 1. Manajer Tamwil
2. Kepala Bagian Operasional
Tempat : BMT Al-Fath IKMI .
Jl. Aria Putra No.1 Kedaung Pamulang.
Daftar Pertanyaan.
1. Dari sekian banyaknya produk yang dikembangkan di BMT al-Fath, kira-kira
produk mana yang paling mudah di pasarkan?
Semua produk memiliki kemudahan dan kesulitan.tetapi yang paling mudah di
pasarkan adalah produk murabahah karena lebih simple dan mudah diterima,
apalagi masalah uang.karena mayoritas manusia memerlukan tambahan modal
bagi pengusaha kecil dan menegangah.
2. Bagaimana cara pemasaran produk murabahah ?
Banyak sekali cara yang dilakukan untuk memasarkan produk di BMT Al-Fath
terutama produk murabahah yaitu melalui pengajian, membina mitra dengan
berbagai pihak, melakukan bakti social, penagihan, door to door langsung
kepasar, dan sebagainya. Tetapi dari sekian banyaknya upaya pemasaran yang
dilakukan yang paling efektif yaitu marketing melalui door to door.
3. Pihak mana saja yang berwenang dalam melakukan analisis terhadap pengajuan
pembiayaan?
Yang paling dominan berperan dalam analisa pembiayaan adalah AO , dan dalam
pencairan di BMT Al-Fath ada batasan-batasan dalam pencairan. Jika peminjaman
di bawah Rp 2.000.000, yang memutuskan pencairan pembiayaan cukup bagian
marketing pebiayaan, jika nominalnya di atas Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 yang
memutuskannya adalah menejar pembiayaan.jika datas RP 5.000.000- RP
50.000.000, yang memutuskan berhak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan
adalah komite pembiayaan yang terdiri dari manajer pembiayaan,ketua pengurus,
kabag pembiayaan.
4. Apa kah di BMT Al-Fath ini pembiayaan yang diberikan berbentuk barang atau
uang?
Di BMT Al-Fath bisa memberikan barang dan bisa juga memberikan uang,itu
tergantung dari kebutuhan nasabah pembiayaan.
5. Siapa yang menanggung semua biaya yang menyangkut dalam proses analisis data
dalam penyaluran pembiayaan ?
Yang menanggung semua biaya adalah nasabah pembiyaan ,dan yang ditanggung
nasabah adalah biaya rilnya saja.
6. Bagai mana perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun ketahun ?
Selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 (dalam jutaan
rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 5.991, pada tahun 2009 (dalam jutaan
rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 5.436, pada tahun 2008 (dalam jutaan
rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 3.887, pada tahun 2007 (dalam jutaan
rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 2.822.
7. Sejauh ini pembiayaan murabahah lebih cenderung di gunakan untuk konsumtif
apa modal kerja? Bisa minta tolong sebutkan barang yang menjadi pembiayaan
murabahah?
Hampir semua dana yg ada di salurkan untuk modal kerja, yaitu sekitar 70%.
8. Apa yang dilakukan oleh AO BMT IKMI sebelum mengucurkan dana /
menyetujui pembiayaan?
Seperti biasa yang dilakukan oleh MO di lembaga keuangan.salah satunya adalah
menganalisa 5C.
9. Selain melakukan yang 5 C, apakah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan
bagi AO untuk mengucurkan atau menyetujui pembiayaan ?
Yang sangat dominan sebelum menyalurkan pembiayaan adalah menganalisa
kemampuan calon nasabah dalam hal kesanggupan melakukan pembayaran
tagihan
10 Apa yang paling mendasar seseorang itu layak mendapat pembiayaan, apakah
jaminan atau kepecayaan?
Yang sangat mendasar sekali adalah kemampuan nasabah dalam melunasi
pembiyaan yg diberikan.
11 Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
BMT Al-Fath adalah salah satu BMT yang ada di Tangerang yang pernah
mendapatkan penghargaan oleh Bupati Tangerang H. Agus Diunara pada tahun
2001 sebagai sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi Kabupaten Tangerang
tahun 2001