ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA …/Analisis...pengelola keuangan Kota Surakarta. Kata...
Transcript of ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA …/Analisis...pengelola keuangan Kota Surakarta. Kata...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh: Glennardilla Dea Yoananda
F3309052
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRAK
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Glennardilla Dea Yoananda F3309052
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Di samping itu juga digunakan untuk mengetahui kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Langkah penelitian yang dilakukan adalah membandingkan teori dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan laoran keuangan yang dimiliki Pmerintah Kota Surakarta. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan kebijakannya, misalnya terealisasi target Pendapatan Asli Daerah sebesar 10% dari anggaran tahun sebelumnya, belanja daerah tidak melebihi 100% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, meskipun ada kebijakan yang belum terealisasi dengan baik sehingga Pemerintah Kota Surakarta mampu memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selaku pengelola keuangan Kota Surakarta. Kata kunci : kinerja, laporan keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas, rasio kas,
rasio utang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRACT
FINANCIAL ANALYSIS OF THE CITY SURAKARTA
Glennardilla Dea Yoananda F3309052
The purpose of this research was to determine the level of development of the performance of the of Surakarta City. In addition it is also used to determine the policies made by the Surakarta City to optimize its performance in delivering public services. Step is to compare research conducted by the theory of financial performance analysis of Surakarta City Government, conducted by researchers based on the financial report owned Surakarta Goverment.
The results of this study was Surakarta City Government has made its policies, for example realization of revenue the target of 10% from the previous year's budget, expenditures do not exceed 100% of the budget set out in the budget, although there are policies that have not been realized so well that the Surakarta City is able to improve its performance in the future in order to bring transparency and accountability in financial management as the Surakarta City. Key words: performance, local government financial reports, liquid ratio, cash ratio,
debt ratio
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HALAMAN PERSETUJUAN
Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan
guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret.
Surakarta, Juli 2012
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing
Sutaryo, SE., M.Si., Ak. NIP.197710012010121002
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi.
Nama : Glennardilla Dea Yoananda
NIM : F3209052
Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA
Surakarta, Juli 2012 Tim Penguji Tugas Akhir 1. Drs. Agus Budiatmanto.,M.Si., Ak. ( )
Penguji
2. Sutaryo, SE., M.Si., Ak. ( )
Dosen Pembimbing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
”Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan”. (Al-Fatihah : 5)
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana".(Al-Baqoroh : 32)
“Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah,
supaya kamu beruntung”. (Ali-‘imran :200)
“Kemuliaan manusia bukan pada bentuk rupa, banyaknya harta benda dan kepangkatan. Tetapi takwa, kesantunan dan kerendahan hati membuat
kita disukai oleh yang di langit dan mahluk bumi”.
Penulis persembahkan kepada:
1. Allah SWT
2. Ayah dan Ibu tercinta
3. Papah dan mamah tersayang
4. Tante, om, dan semua keluarga saya
5. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku
6. Almamaterku
7. Pembaca yang budiman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ” ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA” dengan baik.
Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian
persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ahli Madya Akuntansi di Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya
kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Wisnu Untoro, Drs., MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Djoko Purwanto, Drs., MBA selaku Ketua Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Agus Budiatmanto, Drs., M.Si., Ak selaku ketua Program Diploma III
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Agus Budiatmanto, Drs., M.Si, Ak selaku Pembimbing Akademik,
terima kasih atas bimbingan dan sarannya.
5. Bapak Sutaryo, SE., M.Si., Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir, terima kasih
atas bimbingan dan sarannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
6. Dosen yang telah memberikan ilmu praktik dan teori selama masa
perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh tenaga administrasi (kepala bagian tata usaha, bagian pendidikan,
bagian kemahasiswaan, bagian keuangan dan kepegawaian serta bagian
umum dan perlengkapan) Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
8. Seluruh karyawan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Surakarta yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat di
Pemkot Surakarta.
9. Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi dan selalu
mendoakan penulis agar cepat menyelesaikan Studi Penulis.
10. Teman-teman D3 Akuntansi Angkatan 2009 yang kompak. Terimakasih atas
kebersamaannya selama kuliah.
11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu yang telah
membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih ada kekurangan
dan jauh dari kata sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan
dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis
dan bagi pembaca yang budiman.
Surakarta, Juli 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DARTAR ISI
JUDUL.................................................................................................................. i
ABSTRAK .......................................................................................................... ii
ABSTRACT........................................................................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN........................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN....................................................................... vi
KATA PENGANTAR......................................................................................... vii
DAFTAR ISI........................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xii
DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN............................... 1
1. Perkembangan Pemerintah Kota Surakarta ...................... 1
2. Lokasi Instansi ................................................................. 2
3. Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta ....................... 3
4. Struktur Organisasi .......................................................... 4
B. LATAR BELAKANG MASALAH ..................................... 16
C. RUMUSAN MASALAH ..................................................... 18
D. TUJUAN PENELITIAN ...................................................... 18
E. MANFAAT PENELITIAN .................................................. 18
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN................................... 20
A. LANDASAN TEORI ............................................................. 20
1. Pengertian Laporan Keuangan ........................................... 20
2. Jenis Laporan Keuangan ..................................................... 21
3. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................. 21
4. Pengguna Laporan Keuangan ............................................. 23
5. Pengertian Kinerja .............................................................. 24
6. Pengertian Analisis Laporan Keuangan ............................. 25
7. Tujuan Analisis Laporan Keuangan ................................... 26
8. Analisis Rasio Kinerja ........................................................ 27
B. PEMBAHASAN .................................................................... 34
1. Analisis Modal Kerja ......................................................... 35
2. Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Utang ......................... 36
3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan ..................................... 37
4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .......................... 38
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ............................... 39
6. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD .................................. 41
7. Rasio Efektifitas Pajak Daerah .......................................... 42
8. Analisis Belanja per Fungsi ............................................... 43
9. Analisis Laporan Arus Kas ............................................... 45
BAB III TEMUAN....................................................................................... 48
A. Kelebihan.................................................................................. 48
B. Kelemahan................................................................................ 48
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
BAB IV PENUTUP...................................................................................... 50
A. Kesimpulan............................................................................... 50
B. Rekomendasi............................................................................. 52
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 53
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
I.1. Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Surakarta ..................................................................................... 4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
II.1. Analisis Modal Kerja ........................................................................ 35
II.2. Analisis Rasio Keuangan .................................................................. 36
II.3. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta ........................ 37
II.4. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta ............................... 40
II.5. Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kota Surakarta ....................... 41
II.6. Pajak Daerah Pemerintah Kota Surakarta ......................................... 42
II.7. Persentase Belanja per Fungsi .......................................................... 43
II.8. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Surakarta ................................. 45
II.9. Arus Kas Bebas Pemerintah Kota Surakarta .................................... 47
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Balaikota merupakan bangunan administratif utama bagi
pemerintahan kota dan biasanya memuat dewan kota, departemen terkait, dan
para pegawainya. Disinilah Walikota menjalankan fungsinya. Tanggal 16
Juni merupakan hari jadi Pemerintahan Kota Surakarta. Secara de facto
tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang
berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus
menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara
yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah tahun
1946 Nomor 16/ SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai
pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946
ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.
1. Perkembangan Pemerintah Kota Surakarta
a. Periode Pemerintah Daerah Kota Surakarta 16 Juni 1946 sampai
berlakunya undang- undang nomor 16 tahun 1947.
b. Periode Pemerintah Harminte Surakarta. Berlakunya undang - undang
nomor 16 tahun 1947 sampai berlakunya undang- undang nomor 22
tahun 1948.
c. Periode Pemerintah Daerah Surakarta. Berlakunya undang- undang
nomor 22 tahun 1948 sampai berlakunya undang- undang nomor 1
tahun 1957.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
d. Periode Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta. Berlakunya undang -
undang nomor 1 tahun 1957 sampai berlakunya undang- undang
nomor 18 tahun 1965.
e. Periode Pemerintah Kotamadya Surakarta. Berlakunya undang-
undang nomor 5 tahun 1974 samapi berlakunya undang- undang
nomor 22 tahun 1999.
f. Periode Pemerintah Kota Surakarta. Berlakunya undang- undang
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, undang- undang
nomor 32 tahun 2004, sampai sekarang.
2. Lokasi Instansi
Lokasi Pemerintah Kota Surakarta (balaikota) berada di Jalan
Jendral Sudirman No. 2 Surakarta.
Lokasi ini juga memiiki beberapa keuntungan sebagai berikut.
a. Ditinjau dari segi ekonomis
a) Cukup banyak tenaga kerja yang tersedia.
b) Mudah dicari oleh masyarakat sekitar karena lokasi dekat dengan
jalan besar atau jalan raya.
b. Ditinjau dari segi sosial
a) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar perusahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
b) Membantu pemerintah dalam bidang keuangan daerah Kota
Surakarta.
c. Ditinjau dari segi teknis
Daerah sekitar masih cukup luas untuk mengembangkan
perusahaan tersebut.
3. Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta
Visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2001 adalah sebagai berikut.
Visi
Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada
potensi Perdagangan, Jasa, Pariwisata ,dan Olahraga.
Misi
a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat
dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan
bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada
nilai-nilai Sala Kota Budaya.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni guna mewujudkan inovasi dan
integrasi masyarakat Madani yang berlandaskan Ke- Tuhanan Yang
Maha Esa.
c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu
tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan
yang akrab lingkungan.
d. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi
Manusia, dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat terutama
para penyelenggara pemerintahan.
4. Struktur Organisasi
Gambar 1
Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta secara lengkap dapat
dilihat di halaman lampiran.
5. Deskripsi Jabatan
a. Sekretaris Daerah
Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Inspektorat, Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
BAGIAN PEREKONOMIAN
Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
Sub Bagian Infrastruktur
Perekonomian
Sub Bagian Perekonomian
Rakyat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah,
Lembaga Lain Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
b. Asisten Pemerintahan
Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan
daerah, penyelenggaraan tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang pemerintahan umum, hukum
dan hak asasi manusia, dan kerjasama.
1) Kepala Bagian Pemerintahan Umum
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang administrasi pemerintahan umum, urusan otonomi dan
perangkat daerah, serta administrasi penataan wilayah.
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
dibidang administrasi pemerintahan umum.
b) Sub Bagian Otonomi Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang urusan pemerintahan, evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaporan pemerintah daerah, serta
pengembangan kapasitas daerah.
c) Sub Bagian Administrasi Penataan Wilayah
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang analisis pengembangan wilayah dan penataan wilayah.
2) Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum
dan Hak Asasi Manusia, serta dokumentasi hukum.
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang perumusan rancangan perundang-undangan, menelaah,
dan mengevaluasi pelaksanaannya.
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidangpenyelesaian masalah hukum, sosilisasi hukum, pelayanan
hukum dan Hak Asasi Manusia.
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang pengolahan dokumentasi hukum dan informasi hukum,
penerbitan lembaran dan berita negara.
3) Kepala Bagian Kerjasama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang kerjasama.
a) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah
dalam negeri, kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non
pemerintah dalam negeri.
b) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah
luar negeri, kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non
pemerintah luar negeri.
4) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan
daerah, penyelenggaraan tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang perekonomian pembangunan
daerah dam kesejahteraan rakyat.
5) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan Badan
Usaha Milik Daerah.
a) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang pengembangan usaha daerah.
b) Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang infrastruktur perekonomian.
c) Sub Bagian Perekonomian Rakyat
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang perekonomian rakyat.
6) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan,
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah,
pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
a) Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang penyusunan program.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
b) Sub Bagian Pengendalian Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang pengendalian program.
c) Sub Bagian Pelaporan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang pelaporan.
7) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang pengendalian administrasi kesejahteraan, agama, pendidikan
dan kebudayaan, serta pemuda dan olahraga.
a) Sub Bagian Kesejahteraan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang kesejahteraan.
b) Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang pemuda dan olahraga.
d. Asisten Administrasi
Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan
daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang organisasi, hubungan
masyarakat, protokol dan umum.
1) Kepala Bagian Organisasi
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang kelembagaan, akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah
daerah, dan ketatalaksanaan.
a) Sub Bagian Kelembagaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang kelembagaan
perangkat daerah, fasilitasi kelembagaan perangkat daerah, analisis
dan formasi jabatan.
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penataan sistem, metoda, dan prosedur kerja serta pendayagunaan
aparatur negara.
c) Sub Bagian Akuntanbilitas dan Kinerja Aparatur
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang akuntabilitas aparatur dan kinerja aparatur.
2) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintah daerah
dibidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media, informasi,
acara protokoler, dan pelayanan tamu.
a) Sub Bagian Pemberitaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang penyiapan naskah sambutan dan makalah, publikasi dan
penerbitan, serta peliputan.
b) Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan
informasi, dan distribusi informasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
c) Sub Bagian Protokol
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang acara protokoler.
3) Kepala Bagian Umum
Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan
kebijakan pemerintah daerah dibidang kesekretariatan, sandi
telekomunikasi, rumah tangga, keuangan, dan perlengkapan.
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sandi Telekomunikasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang tata usaha pimpinan dan sandi telekomunikasi.
b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang rumah tangga dan keuangan Sekretaris Daerah.
c) Sub Bagian Pelengkapan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
dibidang analisa kebutuhan dan inventaris barang, pengadaan dan
pendistribusian barang di lingkup Sekretaris Daerah.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Pada dasarnya perusahaan kecil, menengah, atau besar didirikan
mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin
dari produk barang atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian perusahaan dapat
mempertahankan eksistensinya, dalam arti mampu bertahan, tumbuh, dan
berkembang. Namun demikian, perlu adanya langkah- langkah yang ditentukan
untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang.
Sesuai dengan PSAK No. 1 (Falikhatun, 2007) laporan keuangan
merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, yang meliputi neraca, laporan
laba rugi, laporan arus kas, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang
disusun karena merupakan salah satu informasi penting mengenai posisi
keuangandan capaian hasil usaha selama periode akuntansi.
Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah memberikan informasi
keuangan kepada pihak- pihak yang yang berkepentingan terhadap laporan
keuangan tersebut. Dari informasi yang diperoleh dari laporan keuangan, mereka
akan memutuskan kebijakan perusahaan sesuai dengan kondisi ekonomi untuk
mengembangkan perusahaannya.
Pemerintah Kota Surakarta merupakan perusahaan daerah yang bertugas
memberi pelayanan barang atau jasa kepada masyarakat kota Surakarta. Sebagai
perusahaan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut
memiliki manajemen yang baik dan profesional. Hal ini tercermin dalam laporan
keuangan sebagai pertanggungjawaban kegiatan manajemen perusahaan. Laporan
keuangan dibuat secara periodik untuk mengetahui posisi laporan keuangan dan
kinerja serta hasil- hasil yang telah dicapai.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Kota Surakarta masih
menemukan banyak kendala seperti kebijakan yang belum terealisasi dengan baik,
kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang dapat
mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Surakarta.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil
judul ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA. Laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta selama dua tahun,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
diharap mampu memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan
tersebut.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mempunyai
rumusan masalah, bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Kota
Surakarta pada tahun anggaran 2007- 2009 dilihat dari analisis modal kerja,
rasio likuiditas, siolvabilitas, utang, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio
ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektifitas dan efisiensi PAD, rasio efektifitas pajak daerah, analisis belanja
per fungsi, dan analisis laporan arus kas?
D. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk untuk mengetahui
tingkat perkembangan kinerja Pemerintah Kota Surakarta pada tahun anggaran
2007- 2009 dilihat dari analisis modal kerja, rasio likuiditas, siolvabilitas,
utang, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio ketergantungan keuangan
daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi
PAD, rasio efektifitas pajak daerah, analisis belanja per fungsi, dan analisis
laporan arus kas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk mempraktikkan teori
yang diperoleh dalam perkuliahan dan menbandingkan teori tersebut
dengan praktik di lapangan.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan
bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan akuntansi sesuai kondisi
keuangan.
3. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-
penelitian berikutnya dan sebagai bahan bacaan untuk menambah
pengetahuan tentang analisis laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
BAB II
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan output/
keluaran dari suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan
prinsip- prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yang nantinya
digunakan sebagai alat informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Menurut PSAK (2009), laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas. Kemudian menurut Munawir (2000) laporan keuangan adalah
hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk
berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan
dengan pihak- pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut.
Menurut Baridwan (2004) dalam buku Intermeadite
Accounting, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
Jadi, laporan keuangan secara umum merupakan bagian dari
pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan
pertanggungjawaban hasil kinerja manajemen atas perusahaan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
telah dipercayakan kepada manajer tersebut mengenai kondisi
keuangan dan hasil- hasil operasional perusahaan yang tercemin
dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Jenis Laporan Keuangan
Untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta
hasil- hasil yang telah dicapai oleh perusahaan perlu adanya laporan
keuangan dari perusahaan tersebut. Adapun jenis dan bentuk laporan
keuangan adalah sebagai berikut.
a. Neraca
b. Laporan Rugi Laba
c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
3. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tujuan laporan
keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama
periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil- hasil
yang telah dicapai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
entitas pelaporan berkaitan dengan sumber- sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Menurut International Federation of Accountings Public
Sector Committee (IFAC) tujuan laporan keuangan Pemerintah
Daerah adalah sebagai berikut.
a. Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan
sesuai dengan ketentuan anggaran.
b. Mengindikasi apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan
sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan kontrak, termasuk
batasan finansial yang ditetapkan dengan persetujuan dewan
legislatif.
c. Mengindikasikan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan
penggunaan sumber daya finansial.
d. Mengindikasi informasi mengenai bagaimanakah pemerintah atau
unit organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan
kasnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
e. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi
kemampuan pemerintah atau unit organisasi untuk membiayai
aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
f. Memberikan informasi mengenai kondisi finansial pemerintah atau
unit organisasi serta perubahan- perubahan yang terjadi.
g. Memberikan informasi agregat yang bermanfaat untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah atau unit organisasi dalam hal
biaya layanan, efisiensi, serta prestasinya.
4. Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan pada umumnya sebagai berikut.
a. Pemilik Perusahaan
Digunakan untuk menilai hasil- hasil yang telah dicapai dan
untuk menilai kemungkinan hasil- hasil yang akan dicapai di masa
yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang
akan diterima dan perkembangan harga saham yang dimiliki.
b. Manager atau Pemimpin Perusahaan
Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan periode
yang baru, akan dapat menyusun rencana yang lebih baik,
memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijakan-
kebijakannya yang lebih tepat.
c. Investor
Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan
perusahaan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
modalnya. Apakah perusahaan memiliki prospek yang cukup baik
dan akan diperoleh keuntungan yang cukup lebih baik.
d. Kreditur dan Bankers
Dalam pengambilan keputusan untuk memberikan atau
menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlu diketahui
terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang
bersangkutan. Para kreditur jangka panjang berkepentingan untuk
mengetahui kelayakan jaminan atas kredit yang diajukan
perusahaan. Kreditur jangka pendek berkepentingan untuk
mengetahui kewajiban yang harus segera dipenuhi.
e. Pemerintah
Pemerintah sangat berkepentingan dengan laporan
keuangan suatu perusahaan terutama untuk menentukan besarnya
pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Disamping itu
diperlukan juga oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan
pemerintah.
5. Pengertian Kinerja
Menurut Nelson (2000), kinerja atau performance merupakan
perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan
aktivitas hasil kerja, pencapaian tugas dimana istilah tugas berasal
dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan oleh pekerja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Menurut Gibson (2001), mendefinisikan kinerja sebagai hasil
dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas,
efisien dan kriteria efektifitas kerja lainnya.
Menurut Minner (1988), kinerja didefinisikan sebagai tingkat
kebutuhan seorang individu sebagai pengharapan atas pekerjaan yang
dilakukannya. Setiap harapan dari tiap individu dinilai berdasarkan
peran. Jika peran yang dimainkan seseorang individu tidak diketahui
dengan jelas atau nampak samar, maka setiap individu tidak akan
mengetahui secara persis apa yang diharapkannya. Kinerja juga
merupakan hasil yang telah dicapai seseorang, yang berhubungan
dengan tugas dan peran yang dilakukannya.
6. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Pengertian analisis laporan keuangan (financial statement
analysis) menurut Soemarso (2006), adalah hubungan antara suatu
angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai
makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu
fenomena.
Menurut Prastowo (2005) menganalisis laporan keuangan
berarti melakukan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke
dalam unsur- unsurnya, menelaah masing- masing unsur tersebut, dan
menelaah hubungan antara unsur- unsur tersebut dengan tujuan untuk
memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas
laporan keuangan tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Menurut Harahap (2006) analisis laporan keuangan terdiri dari
dua kata Analisis dan Laporan Keuangan. Untuk menjelaskan
pengertian kata ini maka kita dapat menjelaskannya dari arti masing-
masing kata. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan
sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan
keuangan adalah neraca, laba/ rugi, dan arus kas (dana). Jika dua
pengertian ini digabungkan maka analisis laporan keuangan berarti
menguraikan pos- pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau
yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data
kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam
proses menghasilkan keputusan yang tepat.
7. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Tujuan analisis laporan keuangan secara lengkap adalah sebagai
berikut.
a. Memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada
yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
b. Menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata
(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik
laporan keuangan (implicit).
c. Mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
d. Membongkar hal- hal yang bersifat tidak konsisten dalam
hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan
dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya
dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
e. Mengetahui sifat- sifat hubungan yang akhirnya dapat
melahirkan model- model dan teori- teori yang terdapat di
lapangan.
8. Analisis Rasio Kinerja
Rasio merupakan suatu hubungan atau perimbangan
(Mathematical Relationship) antara suatu jumlah dengan jumlah yang
lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan
dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis
tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu
perusahaan terutama apabila dibandingkan dengan angka rasio
pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir dalam
Pranicha, 2002: 64).
Beberapa analisis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan
data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah sebagai berikut ini.
a. Analisis Modal Kerja
Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan
keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan
pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan
atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. (Mahmudi, 2006: 91)
Secara umum, semakin tinggi modal kerja, maka likuiditas
organisasi semakin baik. (Mahmudi, 2006: 91)
b. Rasio Likuiditas
Menurut Mahmudi (2006: 92) rasio likuiditas yaitu rasio
yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan untuk melakukan
analisis rasio likuiditas ada beberapa rasio yang dipelajari yaitu
sebagai berikut.
a) Rasio Lancar
Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai
kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun
pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah
daerah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi
utangnya.
Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah
2: 1. Namun, angka tersebut tidak mutlak, sangat tergantung
karakteristik asset lancar dan utang lancar, tetapi nilai minimal
Modal Kerja = Aset Lancar – Kewajiban Lancar
Rasio Lancar =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
yang masih bisa diterima adalah 1: 1, jika kurang dari itu maka
keuangan organisasi tidak lancar.
b) Rasio Kas
Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan
pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus
dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah
daerah.
c) Rasio Cepat
Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas
terbaik yang mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat
membayar utangnya dengan cepat.
Nilai yang dianggap untuk rasio cepat adalah 1.
Semakin tinggi tingkat nilai rasio cepat maka semakin tinggi
pula tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah.
d) Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset
Rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total
aktiva dengan posisi modal kerja netto.
Rasio Kas =
Rasio Cepat =
Working Capital to Total Asset =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
c. Rasio Solvabilitas
Rasio Solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk
melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan
rumus sebagai berikut.
d. Rasio utang (Leverage Ratio)
Rasio utang yaitu rasio yang digunakan oleh kreditur
untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar
utangnya. Ada beberapa jenis rasio utang yang perlu diketahui,
antara lain sebagai berikut.
a) Rasio Utang terhadap Ekuitas
Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap
rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan
utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar
pemerintah daerah terbebani utang.
Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi
mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah
kelebihan utang dan harus segera mencari jalan untuk
mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko
pemberian utang semakin besar.
Rasio Solvabilitas =
Rasio Utang terhadap Ekuitas =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
b) Rasio utang terhadap aset modal
Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian
dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang.
Aset modal diproksikan dengan aset tetap.
e. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah
pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau
selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya
mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah
negatif. Rasio ini dapat dihitung menngunakan rumus sebagai
berikut.
Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut
positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya, jika terjadi
pertumbuhan negatif maka menunjukkan terjadi penurunan kinerja
pendapatan dan harus dicari penyebab turunnya kinerja
pendapatan tersebut.
Rasio Utang terhadap Aset Modal =
Pertumbuhan
Pendapatan Tahun X = x 100%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
f. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan
jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah
dengan total penerimaan daerah.
Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan
atau pemerintah propinsi.
g. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah
Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari
pemerintah pusat dan proinsi serta pinjaman daerah.
Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah
semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
h. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang
ditargetkan.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
Rasio Efektifitas PAD =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif
apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Untuk
mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah , indikator rasio
efektifitas PAD saja belum cukup, perlu pula dihitung rasio
efisiensi PAD.
Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD dikategorikan
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%.
i. Rasio Efektifitas Pajak Daerah
Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemamuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai
dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini
mencapai angka minimal 1 atau 100%.
j. Analisis Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja
Rasio ini sangat penting untuk mengetahui pola dan
orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, juga penting
untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan
ketentuan perundangan yang mengamanatkan anggaran
pendidikan sebesar 20% dari total APBD, serta kecukupan tentang
Rasio Efisiensi PAD =
Rasio Efektifitas Pajak Daerah =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
porsi anggaran kesehatan, lingkungan hidup, dan perlindungan
social.
Pada umumnya, proporsi belanja operasi mendominasi
total belanja daerah, yaitu antara 60%- 90% dan proporsi belanja
modal terhadap total belanja daerah antara 5%- 20%.
k. Analisis Pertumbuhan Arus Kas
Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan
atau pertumbuhan kas dari masing- masing aktivitas selama
beberapa tahun. Analisis untuk setiap komponen adalah sebagai
berikut.
a) Arus Kas Operasi
Arus kas operasi harusnya bersaldo positif dan jumlahnya
pun hendaknya meningkat dari tahun ke tahun. Arus kas
operasi yang bersaldo positif dan meningkat dari tahun ke
tahun mengindikasikan bahwa adanya kinerja keuangan
pemerintah daerah yang baik.
b) Arus Kas Investasi
Arus kas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan
adanya pengeluaran kas untuk belanja modal yang lebih besar
dibandingkan dengan penerimaan kas dari penjualan aset tetap.
Arus kas investasi yang bersaldo negatif juga menunjukkan
Rasio Belanja per Fungsi =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
adanya pertumbuhan aset tetap yang positif yang dalam
pemerintah daerah berarti terjadi pembangunan fisik berupa
pembangunan infrastruktur daerah.
c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus kas pembiayaan bersaldo positif menunjukkan bahwa
pada tahun tersebut pemerintah daerah telah menggunakan
instrument penerimaan daerah yang lebih besar dibandingkan
dengan pengeluaran pembiayaan.
B. PEMBAHASAN
1. Analisis Modal Kerja
Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam menghitung analisis
modal kerja.
Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat diperoleh
perhitungan seperti tabel berikut ini.
Modal Kerja = Aset Lancar – Kewajiban Lancar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Tabel II.1 Analisis Modal Kerja
Tahun Anggaran 2007- 2009 (dalam rupiah)
Sumber: data yang diolah Menurut Mahmudi (2006: 91) hasil analisis modal kerja harus
memberikan angka yang positif. Secara umum,semakin tinggi modal kerja,
maka semakin baik likuiditas suatu organisasi. Berdasarkan tabel di atas,
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 modal
kerja Pemkot Surakarta menunjukkan hasil yang positif tetapi menurun dari
tahun ke tahun, maka dari itu likuiditas Pemerintah Kota Surakarta juga
mengalami penurunan.
Tahun
Anggaran
Total Aset Lancar Total Kewajiban
Lancar
Modal Kerja
2007
2008
2009
69.482.724.327,78
56.466.025.339,70
32.835.154.832,81
8.815.161.470,51
5.606.131.686,00
29.905.787.925,00
60.667.562.857,27
50.859.893.653,70
2.947.366.910,81
2. Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Utang
Dalam analisis ini, rasio yang digunakan adalah rasio
likuiditas, digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah
daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio
solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah
daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, dan rasio utang yang
digunakan untuk membuat keputusan pemberian kredit bagi para
kreditur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Tabel II.2 Analisis Rasio Keuangan
Tahun Anggaran 2007- 2009 Rasio Keuangan 2009 2008 2007
RASIO LIKUIDITAS a. Rasio Lancar b. Rasio Kas c. Rasio Cepat d. Rasio Modal Kerja
Terhadap Aset RASIO SOLVABILITAS RASIO UTANG a. Rasio Utang terhadap Ekuitas b. Rasio Utang terhadap Aset
Modal
1,09 0,67 0,89 0,00047 132,03 0,0076 0,0082
10,07 6,48 8,81 0,014 137,67 0,0073 0,0085
7,89 6,45 7,37 0,018 104,88 0,0096 0,0113
Sumber: data yang diolah Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun
anggaran 2007 dan 2008 rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemkot
Surakarta mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun anggaran 2009
rasio likuiditasnya menurun dan nilainya tidak aman. Misal, angka
rasio kas yang dianggap wajar adalah 2: 1, sedangkan rasio kas pada
tabel di atas 0,67: 1, tidak mencapai nilai wajar. Rasio solvabilitas di
tahun 2009 juga menurun tetapi nilainya masih sangat aman. Misal,
rasio solvabilitas yang dianggap aman minimal 1: 1, sedangkan rasio
solvabilitas pada tabel di atas 132,03: 1. Hal ini berarti setiap Rp 1,00
utang dijamin dengan Rp 132,00. Nilai tersebut tidak wajar, karena
nilai aktiva terlalu besar sehingga ada aktiva yang mengganggur yang
seharusnya aktiva tersebut bisa digunakan untuk operasional lainnya
yang dapat menambah keuntungan bagi Pemkot Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan efektifitas dan
efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Adapun kebijakan Pemerintah Kota
Surakarta untuk pendapatan daerah adalah sebagai berikut.
a. Target Pendapatan Asli Daerah 10% dari anggaran tahun
sebelumnya.
b. Kebijakan keuangan pendapatan daerah dari pos lain- lain
menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Pemerintah Pusat
dan atau Propinsi.
c. Kebijakan keuangan untuk dana perimbangan juga menyesuaikan
dengan kebijakan yang berlaku di Pemerintah Pusat dan atau
Propinsi.
Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat dari tabel
berikut ini.
Tabel II.3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2008- 2009 (dalam rupiah)
Tahun Anggaran
Pendapatan Asli Daerah
Target 10% dari anggaran Tahun Sebelumnya
2007 601.429.870.735,00 19% 2008 751.268.361.957,00,00 17% 2009 728.938.187.952,00 6%
Sumber: data yang diolah Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target 10% dari
anggaran tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendapatan
Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2007- 2008 mengalami
kenaikan, tetapi pada tahun 2009 justru mengalami penurunan sebesar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
0,9% dari tahun sebelumnya. Dilihat berdasarkan pencapaian target
PAD sebesar 10% dari anggaran tahun sebelumnya, pendapatan masih
belum optimal. Pada tahun 2007 sudah memenuhi target sebesar 19%,
sedangkan tahun 2008 target mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya menjadi 17% dan pada tahun 2009 justru target 10% dari
anggaran tahun sebelumnya tidak tercapai, hanya mencapai sebesar
6%. Selama 3 tahun Pemerintah Kota Surakarta hanya mengalami
kegagalan pada tahun 2009 karena pendapatan daerah tidak dapat
mencapai target/ kebijakan yang diambilnya. Hal ini disebabkan
karena pada tahun 2009 Pendapatan Asli daerah dari sektor Hasil
Retribusi Daerah juga menurun dari tahun sebelumnya karena
kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah.
4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam menghitung
rasio ketergantungan keuangan daerah.
Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat diperoleh
perhitungan seperti berikut ini.
Tahun 2008 = = 5,79
Tahun 2009 = = 5,99
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Menurut Mahmudi (2006: 128) semakin tinggi rasio ini, maka
semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat/ pemerintah propinsi. Dari perhitungan di atas rasio
ini meningkat dari tahun 2008 ke 2009, berarti mengindikasikan
bahwa Pemerintah Kota Surakarta semakin bergantung pada
pemerintah pusat/ propinsi.
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat
kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan semua
aktivitasnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio
kemandirian adalah sebagai berikut.
Dari rasio ini dapat diketahui tingkat kemandirian Pemerintah Kota
Surakarta selama tahun 2007- 2009 dalam tabel berikut ini.
Tabel II. 4 Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2007- 2009 (dalam rupiah)
Keterangan Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
Realisasi PAD 89.430.977.982,00 102.929.501.970,00 101.972.318.682,00
Dana Alokasi Umum 374.500.999.992,00 420.911.721.000,00 435.470.810.000,00
Utang 31.755.454.608,51 25.353.800.211,00 46.708.191.274,00
Utang PFK 55.264.397,00 233.846.526,00 7.575.855,00
Utang Pajak Pusat 0 0 0
Rasio Kemandirian 22% 23% 21%
Sumber: data yang diolah
Rasio Kemandirian Daerah =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Berdasarkan tabel rasio kemadirian di atas, dapat disimpulkan
bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam hal
pendanaan untuk semua aktivitasnya kurang baik. Hal ini terlihat dari
nilai rasio kemandirian pada tahun 2007 sebesar 22%, pada tahun
2008 naik menjadi 23%, berarti ini menunjukkan hal yang positif,
karena Pemerintah Kota Surakarta tidak terlalu tergantung dengan
dana dari pihak luar baik utang dalam negeri maupun luar negeri.
Pada tahun 2009 tingkat kemandirian turun menjadi 21% yang
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2009
membutuhkan banyak dana untuk membiayai belanja daerah, karena
pada tahun 2009 belanja daerah juga mengalami peningkatan.
6. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD
Pemerintah kota Surakarta telah melakukan efektifitas dan
efisiensi pendapatan daerah. Pencapaian kinerja pendapatan
Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat dari rasio berikut ini.
Tabel II.5 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2008- 2009
(dalam rupiah) Tahun
Anggaran
Target penerimaan PAD
Realisasi PAD Rasio Efektifita
s PAD 2008
2009
96.199.901.000,00
110.842.157.600,0
0
102.929.501.970,0
0
101.972.318.682,0
0
60%
57%
Sumber: data yang diolah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Menurut Mahmudi (2006: 129) rasio efektifitas PAD
dikatakan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2008 dan 2009 dikategorikan
tidak efektif, karena belum mencapai nilai minimal yaitu 100%.
Artinya pemerintah belum mampu memobilisasi penerimaan PAD
sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah
daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD perlu juga menghitung
rasio efisiensi pendapatan daerah, dengan cara membandingkan biaya
pemerolehan PAD dengan realisasi penerimaan PAD.
Tahun 2008 = = 49%
Tahun 2009 = = 37%
Menurut Mahmudi (2006: 129) apabila rasio efisiensi PAD
yang dicapai kurang dari 100% berarti kinerja pemerintah daerah
dalam melakukan pemungutan PAD diketegorikan efisien.
Berdasarkan perhitungan di atas, kinerja Pemerintah Kota Surakarta
tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan, berarti kinerja
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD meningkat
lebih efisien.
7. Rasio Efektifitas Pajak daerah
Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio ini dapat
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.
Perhitungan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel II.6 Pajak Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2008- 2009 (dalam rupiah)
Tahun Anggaran
Target Penerimaan
Pajak Daerah
Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah
Rasio Efektifitas
Pajak Daerah
2008 2009
45.781.000.000,00 51.463.000.000,00
46.855.622.021,00 52.163.818.689,00
123% 101%
Sumber: data yang diolah Menurut Mahmudi (2006: 130) rasio efektifitas pajak daerah
dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.
Dari tabel di atas, dapat diketahui rasio efektifitas pajak daerah
Pemerintah Kota Surakarta menurun dari tahun 2008- 2009, tetapi
rasio ini masih baik karena masih mencapai angka minimal yaitu
100%, yang berarti Pemerintah Kota Surakarta mampu
mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak
daerah.
8. Analisis Belanja per Fungsi
a. Analisis Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja
Rasio Efektifitas Pajak Daerah =
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Analisis belanja per fungsi dapat dihitung dengan cara
membandingkan belanja tiap- tiap fungsi terhadap total belanja
dalam APBD.
Tabel II.7 Persentase Belanja per Fungsi Tahun Anggaran 2008- 2009
(dalam rupiah) Tahun
Anggaran
Fungsi Realisasi Belanja Rasio per
Fungsi
2008
2009
Operasi
Modal
Tak Terduga
Operasi
Modal
Tak terduga
596.466.176.465,00
163.614.676.002,00
0
665.383.987,.500,00
81.881.493.303,00
0
78%
21%
0%
89%
11%
0%
Sumber: data yang diolah
Menurut Mahmudi (2006: 150) proporsi belanja operasi
terhadap total belanja daerah pada umumnya antara 60%- 90%.
Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Surakarta memiliki
proporsi belanja meningkat dari tahun 2008- 2009 sebesar 11%,
tetapi masih wajar. Sedangkan untuk proporsi belanja modal pada
umunya antara 5%- 20%. Berdasarkan tabel di atas tingkat belanja
modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008 sebesar 89%,
artinya di tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta banyak
melakukan investasi dalam bentuk belanja modal. Sedangkan di
tahun 2009, Pemerintah Kota Surakarta memiliki nilai proporsi
belanja yang lebih kecil dibandingkan tahun 2008.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
b. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio ini merupakan perbandingan antara realisasi belanja
dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat
penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Angka
yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.
Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik dalam rasio
ini. Menurut Mahmudi (2006: 152) Pemerintah Daerah dinilai
telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang
dari 100%.
Tahun 2008 = = 21,5%
Tahun 2009 = = 9%
Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi belanja tahun
2008 dan tahun 2009 Pemerintah Kota Surakarta sudah efisien,
artinya Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan penghematan
anggaran untuk belanjanya.
9. Analisis Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan informasi keuangan yang
sangat penting bagi manajemen maupun pengguna eksternal. Laporan
arus kas ini mencerminkan kondisi obyektif kas, perubahan selama
satu periode, arus masuk dan keluar yang sangat jelas yang dapat diuji
kebenarannya.
a. Analisis Pertumbuhan Arus Kas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan
atau pertumbuhan kas dari masing- masing aktifitas selama
beberapa tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kas
Pemerintah Kota Surakarta, disajikan tabel berikut ini.
Tabel II.8 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2008- 2009 (dalam rupiah)
Arus Kas Bersih 2008 2009 Pertum
-buhan
Aktivitas Operasi
Aktivitas Investasi
Aktivitas
Pembiayaan
Aktivitas Non
Anggaran
Kenaikan/
Penurunan Kas
154.062.205.692,00
(162.874.696.202,00
)
(5.869.815.457,00)
130.640.710,00
(14.551.665.257,00)
63.141.718.752,00
81.469.011.603
(3.807.207.743,00)
315.899.954,00
140.803.522.612,0
0
-59%
50%
35%
Sumber: data yang diolah
Dengan melihat pertumbuhan arus kas selama dua tahun,
secara sekilas dapat diketahui adanya kenaikan kinerja keuangan
pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Hal ini dapat dijelaskan
sebagai berikut.
a) Arus kas operasi selama tahun 2008 dan tahun 2009 bersaldo
positif, ini merupakan hal yang bagus yang menunjukkan tidak
adanya kesulitan keuangan di Pemerintah Kota Surakarta.
Namun jika dilihat pertumbuhannya justru negatif, yaitu -59%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Pada tahun 2009 terjadi penurunan arus kas operasi sebesar Rp
90.920.486.940,00 dari tahun sebelumnya. Hal ini kurang
bagus, sebab diharapkan pertumbuhan arus kas operasi positif
yang berarti ada peningkatan dari tahun ke tahun, bukan
sebaliknya menurun.
b) Arus kas investasi pada tahun 2008 bersaldo negatif dan tahun
2009 bersaldo positif. Artinya pada tahun 2008, Pemerintah
Kota Surakarta melakukan pembangunan fisik dalam bentuk
investasi aset tetap. Sedangkan tahun 2009 Pemerintah Kota
Surakarta tidak melakukan investasi dalam bentuk aset tetap.
c) Arus aktivitas pembiayaan dari tahun 2008- 2009 bersaldo
negatif, tetapi pada tahun 2009 nilainya lebih kecil
dibandingkan tahun 2008. Hal itu mengindikasikan adanya
penurunan kinerja keuangan pada tahun 2009 dibanding tahun
2008.
d) Jika dilihat dari kenaikan/ penurunan kas selama tahun 2008
dan 2009 terjadi kenaikan kas. Hal itu bagus bagi
kesinambungan fiskal Pemerintah Kota Surakarta.
b. Analisis Arus Kas Bebas
Menurut Mahmudi (2006: 189) pada prinsipnya semakin
besar arus kas bebas, maka semakin baik bagi organisasi karena
berarti tidak ada masalah likuiditas yang melilit organisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Berdasarkan informasi laporan arus kas, kita dapat menghitung
rasio kas bebas suatu pemerintah daerah.
Tabel II.9 Arus Kas Bebas Pemerintah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2008- 2009 (dalam rupiah)
Keterangan 2008 2009 Naik/ (turun) Kas dari Operasi
Belanja Modal Arus Kas Bebas
154.062.205.692,00
163.614.676.002,00
(9.552.470.310,00)
63.141.718.752,00 81.881.493.303,00 (18.739.774.551,0
0)
(90.920.486.940,00)
(81.733.182.699,00)
(172.653.669.639,00)
Sumber: data yang diolah Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota
Surakarta untuk tahun 2008 dan 2009 semuanya bersaldo negatif.
Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah
Kota Surakarta menurun dari tahun ke tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
BAB III
TEMUAN
A. KELEBIHAN
Berdasarkan hasil analisis bab II penulis menemukan beberapa
temuan kelebihan pada kinerja Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran
2007-2009 sebagai berikut.
1. Pemerintah Kota Surakarta mampu mengumpulkan pajak daerah sesuai
dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
2. Kinerja Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari rasio efisiensi belanja,
Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan penghematan anggaran
untuk belanjanya.
3. Kinerja Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari analisis laporan arus
kas mengalami kenaikan kas dari tahun 2008 ke tahun 2009.
B. KELEMAHAN
Berdasarkan hasil analisis bab II penulis menemukan beberapa
temuan kelemahan pada kinerja Pemerintah Kota Surakarta tahun
anggaran 2007-2009 sebagai berikut.
1. Kinerja Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari analisis rasio keuangan
solvabilitasnya terjadi kelebihan kas yang seharusnya kelebihan kas
tersebut dapat digunakan untuk operasional lainnya yang menambah
keuntungan bagi Pemerintah Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
2. Tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Surakarta terhadap
Pemerintah Pusat/ Propinsi meningkat.
3. Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam hal pendanaan
untuk semua aktivitasnya kurang baik.
4. Tingkat efektifitas Pemerintah Kota Surakarta dalam memobilisasi
penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan belum optimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan data dan pembahasan bab II, penulis melakukan
beberapa analisis yang dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Modal kerja Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan nilai positif.
Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta mampu
memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin sehari- hari tanpa
harus mencairkan investasi jangka panjang maupun pendek, dana
cadangan, atau pos- pos pembiayaan lainnya.
2. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa kesehatan keuangan
Pemerintah Kota Surakarta dapat menjamin utang lancar, baik
dengan aktiva lancar, aktiva lancar dikurangi persediaan, dan kas
ditambah investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kota
Surakarta.
3. Rasio solvabilitas Pemerintah Kota Surakarta terjadi kelebihan kas
(kas yang menganggur) yang seharusnya kas tersebut dapat
digunakan untuk operasional lainnya yang menambah keuntungan
bagi Pemerintah Kota Surakarta.
4. Rasio utang Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2007- 2009
sangat baik, karena total ekuitas dana yang dimiliki dapat
menjamin setiap utangnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
5. Target Pemerintah Kota Surakarta terhadap Pendapatan Asli
Daerah yaitu kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10% tiap
tahunnya. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta selama
tahun 2007- 2009 sudah baik meskipun ada yang dibawah target
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
6. Pemerintah Kota Surakarta masih bergantung pada pemerintah
pusat/ propinsi.
7. Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam hal
pendanaan kurang baik, dikarenakan belanja daerah yang
meningkat.
8. Pemerintah Kota Surakarta belum mampu memobilisasi
penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
9. Pemerintah Kota Surakarta mampu mengumpulkan pajak daerah
sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah.
10. Di tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta banyak melakukan
investasi dalam bentuk belanja modal.
11. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penghematan
anggaran untuk belanjanya.
12. Kinerja Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari analisis laporan
arus kas mengalami kenaikan kas dari tahun 2008 ke tahun 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
B. REKOMENDASI
Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan
saran yang bermanfaat untuk Pemerintah Kota Surakarta sebagai
berikut.
1. Diharapkan Pemerintah Kota Surakarta tetap melaksanakan
kebijakannya seperti target kenaikan Pendapatan Asli Daerah
sebesar 10% tiap tahunnya.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Surakarta mampu meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, misal dengan cara mengoptimalkan pajak
atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek
dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan
potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
3. Diharapkan kas yang menganggur (idle cash) dapat digunakan
untuk operasional lainnya yang dapat menambah keuntungan bagi
Pemerintah Kota Surakarta, misalnya digunakan untuk investasi.