Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja ...
Transcript of Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja ...
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian i
LAPORAN PENELITIAN
FAKULTAS
ILMU
ADMINISTRASI
ANALISIS KINERJA DAN INOVASI
PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO 2015
Oleh: Drs. Amirul Mustofa, M.Si
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian i
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN
Judul Penelitian : Analisis Layanan Kreatif dan Inovatif di Kantor
Samsat Provinsi Jawa Timur Ketua Tim Peneliti a. Nama Lengkap b. NIDN c. Jabatan Fungsional d. Program Studi e. Nomor HP f. Alamat Surel (e-mail)
: : : : : : :
Drs. Amirul Mustofa, M.Si 0718016601 Lektor/III/C Administrasi Publik 081230594747 [email protected]
Anggota Peneliti (1) a. Nama Lengkap b. NIDN c. Perguruan Tinggi
: : : :
Anggota Peneliti (2) a. Nama Lengkap b. NIDN c. Perguruan Tinggi
: : : :
Lama Penelitian Keseluruhan : 4 Bulan Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 15.000.000,00 Biaya Mandiri : Rp. 5.000.000,00 Biaya yang Diusulkan : Rp. 10.000.000,00 Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan ke Instansi Rp. 0,00 - Dana internal PT Rp. 10.000.000,00 - Dana institusi lain Rp. 0,00 - Inkind sebutkan - Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Ketua Tim Peneliti Drs. Basuki Nugroho, M.Si Drs. Amirul Mustofa, M.Si
NIP: 19570902 198603 1 001 NPP: 91.01.1.085
Mengetahui Ketua Lembaga Penelitian Universitas DR. Soetomo
Dr. Sri Utami Ady, SE, MM NPP. 94.01.1.170
Surabaya, 1 November 2015
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian ii
KATA PENGANTAR
Peningkatan kinerja organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu komponen integral dalam
meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan itu
Sumberdaya Aparatur Pemerintah yang mengemban tugas pokok dan fungsi di
Dinas ini, wajib memiliki tiga kecapakan atau kompetensi sesuai dengan tingkat
jabatannya yakni: technical competence, managerial competence, dan behavior
competence. Dengan tiga kompetensi ini diharapkan bahwa SKPD ini mampu
menterjemahkan RPJMD, menyusun dan mengimplementasikan Rentras Dinas
dan kepentingan masyarakat ke dalam arah kebijakan, sasaran, program dan
kegiatan SKPD.
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas ini sesuai dengan
peraturan perundangan perlu dilakukan evaluasi terhadap program kerja dan
capaian kinerja, dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik dan
berkelanjutan. Karena itu kajian ini penelitian ini bertujuan untuk: i) mengkaji
kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tupoksinya, ii)
mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mengemuka dalam
hubungannya dengan peningkatan kinerja Dinas, dan iii) memformulasikan arah
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas. Hasil
kajian ini diharapkan mampu memberikan informasi penting untuk perbaikan
kinerja dinas pada periode berikutnya.
Laporan penelitian ini, yang disusun berdasarkan data riil di Dinas PU dan
Cipta Karya dan wawancara dari key informan. Demikian atas perhatiannya kami
capkan terima kasih.
Peneliti
ttd
Drs. Amirul Mustofa, M.Si
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI Ii
DAFTAR TABEL V
DAFTAR GAMBAR Vii
DAFTAR GRAFIK Viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Permasalahan 3
1.3 Tujuan 4
1.4 Ruang Lingkup 4
1.5 Hasil / Output 6
1.6 Alur Kerangka Konsep 6
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Pendekatan Kelembagaan 9
2.2 Model Pengembangan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi
10
BAB III METODE KAJIAN
3.1 Pendekatan Kajian 15
3.2 Lokasi Kajian 15
3.3 Kebutuhan Data 15
3.4 Analisis Data 16
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian iv
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.1 Kondisi Geografis 18
4.2 Kondisi Demografis 19
4.3 Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pembangunan
28
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
36
4.5 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo 40
BAB V INOVASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO
5.1 Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
48
5.1.1. Kinerja Kelembagaan 48
5.1.1.1 Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas 49
5.1.1.2 Sasaran Strategis Kegiatan dan Indikator Capaian serta Alokasi Anggaran
58
5.1.1.3 Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas 61
5.1.2. Kinerja Layanan 64
5.1.2.1 Layanan Perijinan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
65
5.1.2.2 Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Berlantai 3 (tiga) atau Lebih
73
5.1.2.3 Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menara Telekomunikasi
78
5.1.2.4 Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menyelenggara-kan Reklame
83
5.1.3. Kinerja Program dan Anggaran 94
5.2 Permasalahan yang Dihadapi dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
106
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian v
5.3 Inovasi: Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 - 2019
109
BAB VI PENUTUP
6.1 Kesimpulan 116
6.2 Rekomendasi 119
DAFTAR PUSTAKA
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian vi
DAFTAR TABEL
Tabel
4.1 Lokasi Administrasi Kabupaten Sidoarjo 18
4.2 Pertumbuhan Penduduk Berdasar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Dari Tahun 1990 hingga 2012
21
4.3 Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
22
4.4 Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
23
4.5 Jumlah Sekolah di Kabupaten Siodarjo 25
4.6 Kondisi Sarana Gedung Sekolah Untuk Setiap Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo
25
4.7 Kondisi Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo
26
4.8 Kondisi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo
27
4.9 Anggaran dan Realisasi Program Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
33
4.10 Perkembangan Kondisi Anggaran Daerah di Kabupaten Sidoarjo
35
4.11 Indikator Pembangunan dan SKPD Dalam Tupoksi Optimalisasi Infrastruktur Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo
39
4.12 Personalia Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
43
4.13 Nama dan Status Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
45
5.1 Rumusan Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaranDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaen SidoarjoTahun 2013
58
5.2 Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas di Masing- 61
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian vii
masing BidangDinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
5.3. Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo
72
5.4. Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari 2014 s/d Juli 2014)
90
5.5 Perkembangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2012
94
5.6 Perbandingan Kinerja Anggaran Tahun 2012 dengan 2013Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo
99
5.7 Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
100
5.8 Capaian Kinerja Program dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
103
5.9 Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 - 2019
113
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1.1 Alur Kerangka Konseptual Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
8
2.1 Pengembangan Model Kelembagaan Birokrasi 11
2.2 Pengembangan SDM Pada Organisasi Pemerintah 12
2.3 Optimalisasi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pelayanan
13
2.4 Model Kemitraan Atas Pelayanan Publik 14
4.1 Peta Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidoarjo 18
4.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012)
43
5.1 Mekanisme Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
68
5.2 Skema Mekanisme Penerbitan Berita Acara Klarifikasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
69
5.3 Mekanisme Permohonan Perpanjangan Klarifikasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
70
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian ix
DAFTAR GRAFIK
Grafik
4.1 Luas Wilayah (Km²) Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
19
4.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo 20
4.3 Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo
22
4.4 Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Kabupaten Sidoarjo
23
4.5 Kondisi Infrastruktur Jalan Beraspal di Kabupaten Sidoarjo
28
4.6 Kondisi Genangan (Ha) Berdasar Area di Kabupaten Sidoarjo
30
4.7 Kondisi Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Sidoarjo 31
4.8 Jumlah Sarana Air Bersih di Kabupaten Sidoarjo 31
4.9 Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo
32
4.10 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Sidoarjo
35
4.11 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo
36
4.12 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
47
5.1 Persentase Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran Tiap ProgramDinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten SidoarjoTahun 2013
60
5.2 Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus PNSDinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
62
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Penelitian x
5.3 Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus Pegawai Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
63
5.4 Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
63
5.5 Restribusi Perijinan IUJK dari Tahun 2007-2010 Kabupaten Sidoarjo
71
5.6 Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo
72
5.7 Jumlah Bangunan Yang Telah Diklarifikasi olehDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo(Januari – Desember 2013)
77
5.8 Frekuensi Bangunan Yang Telah di Cek Lapangan atau Diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo(Januari – Desember 2013)
78
5.9 Jumlah Titik Tower Telekomunikasi yang Diklarifikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari – Desember 2013)
80
5.10 Frekuensi Pengawasan Titik Tower Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo(Januari – Desember 2013)
81
5.11 Jenis Rekomendasi Yang Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo(Januari – Desember 2013)
81
5.12 Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo (Januari 2014 s/d Juli 2014)
89
5.13 Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
96
5.14 Persentase Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
98
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada Satuan Kerja Pemeritah
Daerah (SKPD), diperlukan sebuah rekayasa, perubahan dan inovasi (change
andinnovation) secara terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan kinerja
organisasi dimulai dari peningkatan seorang individu, sebagai anggota dari
organisasi dalam penguasaan keahlian (competence) yang mencakup: i)
kompetensi teknikal (technicalcompetence)yaitu penguasaan seorang individu
terhadap bidang keilmuan tertentu seperti bidang teknologi, bidang administrasi,
bidang teknis lainnya; ii) Kompetensi manajerial (managerialcompetence), yang
berarti kemampuan individuterkait dengan manajemen kebijakan, manajemen
kepemimpinandan manajemenpengelolaan sumberdaya dalam mendukung
tujuan organisasi; iii) Kompetensi perilaku (behaviorcompetence),yang berarti
kemampuan individuterkait dengan penguasaan terhadap etika, penguasaan
emosi, motivasi dan kebiasaan individu dalam mendukung budaya organisasi.
Penguasaan individu terhadap ketiga kompetensi tersebut manakala
dimpelementasikan ke dalam organisasi akan menjadi kinerja (performace)
individu. Sementara itu kinerja individu ketika diimplementasikan ke dalam
kelompok (seksi atau bagian) akan menunjukkan performa dari kelompok
tersebut, serta manakala kinerja kelompok diakumulasikan akan
melahirkankinerja organisasi. Dengan demikian kinerja organisasi adalah sebuah
pencapaian hasil atau degree of accomplishtmentdari sebuah organisasi (Rue and
byars, 1981). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi sebuah upaya
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 2
organisasi untuk menentapkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan
sebelumnya.
Saat ini, peningkatan kinerja organisasi pada seluruh SKPD di Indonesia,
tak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo,
menjadi keharusan. Sehubungan dengan itu, penyusunan perencanaan kinerja
dan komponen terkait dengan kinerja arus “direncanakan secara benar” atau
jangan sampai “merencanakan sesuatu yang salah” bahkan “salah dalam
membuat perencanaan kinerja”. Paling tidak dalam merencanakan kinerja
organisasi dai Dinas PU Cipta Karya wajib memperhatikan visi dan misi, tujuan
dan sasaran, dan yang ditetapkan dalam RPJP dan RPJM Kabupaten Sidoarjo,
serta rencana strategis Dinas PU Cipta Karya yang telah ditetapkan.
Beberapa komponen yang perlu diperhatikan di dalam meningkatkan
kinerja Dinas PU Cipta Karya adalah: i) program kerja dapat dimplementasikan
dengan baik yang didukung oleh Sumberdaya Aparatur Pemerintahyang memiliki
kompetensi, dan sarana-prasarana yang memadai, serta sumberdaya keuangan
yang cukup; ii) pelayanan yang berkualitas, yang mengedepankan pelayanan
yang beroreintasi pada produktivas, resposibilitas, akuntabilitas dan
responsivitas; iii) pola manajemen dan kepemimpinan yang visioneratau
senantiasa memperhatikan dan memecahkan persoalan dengan baik dan
memperhitungkan dampaknya di masa depan dan keberkelanjutannya.Ketiga
komponen tersebut manakala diorganisir dan dikelola secara sinergis maka dapat
dipastikan kinerja organisasi akan baik.
Bagi SKPD yang berorientasi pada sistem, penilaian kinerja SKPD tak
terkecuali di DPU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo wajib dievalusi secara periodik,
dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi penyelenggara pelayanan
publik. Hingga kajian ini dilaksanakan penilaian belum dilaksanakan secara
menyeluruh sehingga hasilnya masih partial. Sehubungan dengan itu agar dapat
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 3
didapatkan informasi yang lengkap terhadap sejumlah komponen kinerja yang
sudah baik dan yang belum baik diperlukan kajian dengan alat ukur tertentu.
Alat ukur kinerja bagi organisasi publik, dirasa memang sulit ditetapkan.
Namun demikian, ketika dikembalikan pada pertanyaan “mengapa organisasi
tersebut hadir di masyarakat untuk menjalankan misi layanan publik?” maka
ukuran kinerja lembaga publik agak transparan, kendati terkadang bermakna
ganda atau multi tafsir dikarenakan dipenuhi dengan syarat kepentingan.
Sehubungan dengan itu dalam kajian ini peneliti lebih memfokuskan kajian
kinerja Dinas PU Cipta Karya pada 3 aspek, yakni: aspek program kerja, aspek
kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dan aspek manajeman. Dengan
mengkaji kinerja melalui tiga aspek tersebut, maka kinerja organisasi akan dapat
memenuhi kepentingan pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait
khsusnya sektor privat.
1.2. Rumusan Permasalahan
Dari latar belakang masalah tersebut menunjukkan bahwa tuntutan
publik atas pelayanan pemerintah daerah dalam bentuk public service dapat
diwujudkan dengan peningkatan kinerja setiap SKPD sebagai instrument
penyelenggara pelayanan publik. Kapasitas kelembagaan akan menentukan arah
kinerja birokrasi dalam menjalankan setiap tugas, pokok dan fungsi sebagai
kewenangan yang telah diatur dalam regulasi pemerintah daerah. Maka dalam
rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah akan dilakukan kajian
dengan judul “Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
tata Ruang Kabupaten Sidoarjo”, dengan mengajukan pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo?
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 4
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapai dalam upaya
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagimana Inovasi dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo?
1.3. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan “Kajian Peningkatan Kinerja Dinas
Pekerjaan Umm Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo”, adalah sebagai
berikut:
1. Mendeskripsikan tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata
Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam melaknsanakan apa yang menjadi Tugas,
Pokok dan Fungsi serta kewenangan dan tanggungjawab selaku SKPD di
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mengemuka dalam
hubungannya dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
3. Memformulasikan Inovasi dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar ada batasan dalam penelitian
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umm Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk memberikan fokus kajian yang lebih
mendalam serta mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut lebih
implementatif dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
peningkatan kinerja. Ruang lingkup wilayah studi adalah SKPD di pemerintah
daerah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata
Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai objek kajian. Ruang lingkup materi yang akan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 5
dibahas dalam kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umm Cipta Karya Dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, antara lain:
1. Menjelaskan secara deskriptif capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umm Cipta
Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan studi
dokumentasi sejumlah dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, RENSTRA Dinas Pekerjaan Umm Cipta
Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, LKPJ Bupati
Sidoarjo dan LAKIP Dinas Pekerjaan Umm Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo, sejumlah dokumen regulasi pemerintah Peraturan
Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda
Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, serta dokumen statistik lainnya yang
memuat data dan informasi hasil pembangunan selama ini).
2. Menjelaskan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan yang telah diatur sebagai tugas, pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
Dengan melakukan identifikasi sejumlah persoalan, hambatan dan tantangan
sebagai isu strategis (diperoleh dari hasil penelitian atau survei lapangan,
melakukan wawancara kepada stakeholder di lingkungan pemerintah daerah
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo).
3. Melakukan rumusan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagai strategi
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo. Dengan melakukan analisa capaian kinerja, rumusan sisu
strategis dan kebijakan ke depan dalam upaya peningkatan kinerja dalam
bentuk rekomendasi program serta kegiatan yang implementatif.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 6
1.5. Hasil/Output
Hasil/output yang diharapkan dari kajian peningkatan kinerja Dinas
Pekerjaan Umm Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah
dokumen laporan kinerja pemerintah daerah.
1. Data dan informasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umm Cipta Karya Dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
2. Data dan infromasi tantangan dan hambatan yang dihadapai dalam upaya
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo.
3. Rumusan arah kebijakan, program dan kegiatan ke depan dalam rangka
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo.
1.6. Alur Kerangka Konsep
Kerangka konsep merupakan rangkaian dan alur pikir yang digunakan
dalam melakukan kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Beberapa konsep-konsep yang digunakan
akan menggambarkan alur pikir konseptualisasi, antara lain:
1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
adalah SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk
berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perumahan Keuda Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor
49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dijelaskan bahwa
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pelaksanaan
pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Kinerja merupakan hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dihasilkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 7
sebagai bentuk implementasi tugas, pokok dan fungsi yang telah diatur
dalam regulasi pemerintah daerah. Kinerja yang dimaksud adalah program
dan kegiatan yang telah terealisasi saat ini. Capaian kinerja akan dijelaskan
dengan mempertimbangkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan di bidang pelaksanaan pekerjaan umum Cipta
Karya dan Tata Ruang.
3. Capaian kinerja yang dimaksud adalah dengan melihat beberapa aspek
realisasi program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 4
(empat) aspek yang akan dijelaskan yaitu: (1). Aspek kelembagaan (sumber
daya manusia, pengelolaan organisasi); (2). Aspek anggaran; (3). Aspek
layanan; (4). Aspek sarana dan prasarana penunjang lainnya.
4. Kebijakan merupakan sebuah keputusan pemerintah daerah sebagai bentuk
strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, RENSTRA Dinas
Pekerjaan Umm Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-
2015. Kebijakan dirumuskan dari sebuah proses analisa isu-isu strategis, arah
strategi serta indikator yang diimplentasikan dalam bentuk program dan
kegiatan. Kebijakan akan berorientasi ke depan dalam bentuk rekomendasi
dan rencana tindak lanjut.
Konsep-konsep tersebut digambarkan dalam alur pikir dalam pelaksanaan
kajian peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 8
Gambar 1.1. Alur Kerangka Konseptual
Kajian Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Hasil Analisa
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 9
KERANGKA PEMIKIRAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
2.1. Pendekatan Kelembagaan
Kelembagaan birokrasi dapat dikembangkan dalam 2 (dua) pendekatan
yaitu system learning organization model dan new public service manegement.
Birokrasi sebagai kelembagaan intrumental akan selalu mengadopsi diri seiring
perkembangan manajemen pemerintahan daerah yang dikembangkan. Saat ini,
sistem pemerintahan demokratis mendorong birokrasi ke arah perbaikan
kelembagaan yang menjalankan fungsi sebagai public service. System learning
organization model merupakan sebuah proses pembelajaran upaya sebuah
organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual
dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.
Marquardt & Reynolds (1994 dan 1996) memeberikan definisi tentang
proses pembelajaran organisasi dalam kelembagaan birokrasi yaitu “as a process
by which individual gain new knowledge and insights to change their behavior
and actions” suatu proses ketika individu memperoleh pengetahuan dan
pengalaman baru untuk mengubah sikap dan tindakan. Sedangkan pendapat dari
Grindle (1997) menyatakan bahwa bahwa perkuatan kapasitas institusi
seharusnya mengarah pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Pengembangan sumberdaya
manusia; (2). Penguatan organisasi; dan (3). Reformasi kelembagaan. Sehingga
system learning organization model merupakan proses pembelajaran organisasi
dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan mendorong
perbaikan organisasi dan kelembagaan birokrasi. Proses belajar sebuah
organisasi berhubungan dengan sikap, dorongan, partisipasi, pemahaman,
wawasan dari orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi dalam
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 10
lingkungan yang sering berubah-ubah. Efektivitas proses pembelajaran dalam
organisasi ini akan mempertinggi kemampuan untuk bertindak atau bekerja
orang-orang didalam organisasi.
2.2. Model Pengembangan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi
Kelembagaan birokrasi juga harus dapat bersaing dengan
mengembangkan model kualitas kualitas kinerja, dan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia melalui inisiatif reengineering, downsizing, streamlining,
dan rightszing.Birokrasi berkembang dengan berbagai tuntutan perbaikan kinerja
sebagai birokrasi publik.New public management memberikan tahapan
perkemangan organisasi birkrasi publik dalam 4 (empat) fase, yaitu:
1. Model The Efficiency Drive, model ini menekankan pada nilai- efisiensi
sebagai tujuan utama.
2. Model Down Sizing and Decentralisation, model ini menggeser penekanan
nilai efiseiensi dalam organisasi pada sentuhan inovasi dengan humanisme,
manajemen hirarkhis ke manajemen kontrak , gaya kepemimpinan dilakukan
dengan management by influence.
3. Model In Search of Excellence. Model ini lebih menekankan pada pentingnya
kultur organisasi dan perubahan yang terus menerus sekitar kultur organisasi.
4. Model Public Service Orientation. Model ini mengutamakan kualitas
pelayanan.Pelayanan yang berkualitas diasumsikan hanya dapat dilakukan
dengan mengenali visi dan misi birokrasi.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 11
Gambar 2.1.Pengembangan Model Kelembagaan Birokrasi
(Diadopsi dan dikembangkan dari Marquardt: 1996)
Tujuan manajemen SDM adalah untuk meraih keunggulan dengan
melakukan alokasi strategis pegawai yang berkualifikasi dengan
mengintegrasikan keputusan-keputusan mengenai manusia dengan keputusan-
keputusan yang terkait dengan hasil yang akan dicapai organisasi. Menurut
Hendry dan Pettigrew (1986: 56) menjeaskan bahwa manajemen strategis
sumber daya manusia memiliki 4 (empat) makna, yaitu: pertama, memanfaatkan
perencanaan. Kedua, pendekatan yang koheren dalam perancangan dan sistem
manajemen personalia yang didasarkan pada kebijakan kepegawaian dan
strategi kepegawaian yang biasanya juga didasari satu filosofi tertentu.Ketiga,
menyelaraskan kegiatan SDM dengan kebijakan.Keempat, memandang pegawai
sebagai sumber daya strategis untuk meraih keunggulan kompetitif.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 12
Gambar 2.2.Pengembangan SDM Pada Organisasi Pemerintah
U.S. Office of Personnel Management (1999:1)
Konsep peningkatan kelembagaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah
melakukan upaya optimalisasi potensi kelembagaan yang ada guna mencapai
standart kinerja layanan birokrasi prima.Konsep ini dihasilkan dari dua
pendekatan teoritik yaitu Good Coorporate Governance (GCG) dan Public Private
Parnership (P3). GCG dijelaskan dengan melihat keunggulan dan potensi SDM,
produk yang dihasilkan sebagai output dan outcome kinerja aparatur
pemerintah, serta proses dalam mengelola SDM dan produk tersebut dalam
sebuah sistem birokrasi efektif dan efisien. P3 dijelaskan dengan melihat
pengembangan pola kerjasama atau networking yang dilakukan oleh pemerintah
dengan sektor public (masyarakat maupun swasta) dalam mendorong kinerja
pemerintah di bidang pembangunan peningkatan kapasitas SDM.
Indikator pencapaian GCG adalah BP3 (Best People, Best Product, Best
Process) dan kapasitas kelembagaan (Visionery leadership, SDM, Struktur,
Infrastruktur, Anggaran, Budaya, Strategi, Desain program, Teknologi dan
Networking).
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 13
Indikator dari P3 adalah produk yang dihasilkan dari kinerja birokrasi
harus mampu tersampaikan dengan baik kepada publik sebagai
konsumen.Inovasi produk dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan
pasar, sehingga minat terhadap procut tetap dapat dipertahankan.P3 juga tidak
menutup kemungkinan adanya model kolaborasi antar dua pihak atau lebih
dalam melaksanakan sebuah program pembangunan (pelatihan peningkatan
kapasitas SDM, keterampilan softskill dan hardskill hingga shering anggaran).
Gambar 2.3. Optimalisasi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pelayanan
Pelayanan publik didefenisikan sebagai setiap aktivitas pelayanan yang
dilakukan pemerintah, individu, organisasi, dan yang lainnya (the others) dalam
rangka merespon tuntutan individu, kelompok, organisasi, dan yang lainnya (the
others) yang bersinggungan dengan kepentingan keseluruhan populasi
penduduk. Publik dapat dimaknai sebagai sekelompok orang, baik sebagian
maupun keseluruhan populasi penduduk, yang karena faktor geografis,
demografis, sosial, ekonomi, dan politik memiliki preferensi yang sama dan/atau
berbeda terhadap barang dan jasa publik. Penyelenggara pelayanan publik bisa
berbentuk institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undangundang untuk melakukan kegiatan pelayanan
publik, atau badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.Kemudian berkembang dalam konsep kemitraan publik-swasta
(public private partnership) dalam pengelolaan pelayanan publik.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 14
Gambar 2.4. Model Kemitraan Atas Pelayanan Publik
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 15
METODE KAJIAN
3.1. Pendekatan Kajian
Kajian dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada
penjelasan dan menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kinerja dideskripsikan dengan menjelaskan 4
(empat) aspek, yaitu: (1). Aspek kelembagaan (sumber daya manusia,
pengelolaan organisasi); (2). Aspek anggaran; (3).Aspek layanan; (4).Aspek sarana
dan prasarana penunjang lainnya.
3.2. Lokasi Kajian
Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan mengambil
objek kajian adalah peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPD pelaksana urusan pemerintah
daerah dibidang pelaksanaan pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
3.3. Kebutuhan Data
Kebutuhan data dalam melakukan kajian peningkatan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terdiri dari
data sekunder dan data primer.
Data sekunder merupakan data dalam bentuk dokumen yang bersumber
dari instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau lainnya.Dokumen dapat
berupa data statistik, data dan informasi perencanaan pembangunan, hasil
kinerja pelaksanaan pembangunan, regulasi dan kebijakan pemerintah.Data
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 16
sekunder dikumpulkan dengan cara kolekting data di instansi pemerintah dengan
dibantu check list kebutuhan data. Data sekunder yang dimaksud antara lain:
1. Data dan informasi dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015.
2. Data dan infromasi dalam RENSTRADinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015.
3. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sidoarjo
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIP) Kabupaten
Sidoarjo.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIP) Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
6. Data dan informasi dalam Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2013.
7. Regulasi dan peraturan pemerintah dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda Atas Peraturan
Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo.
Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara
langsung melalui metode penelitian atau survei lapangan. Data primer akan
diperkaya dengan melakukan wawancara mendalam indepth interview kepada
stakeholder di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo. Dalam memperoleh data primer maka petugas pengumpul data akan
dibekali dengan catatan lapangan serta pedoman wawancara terstruktur.
3.4. Analisis Data
Setelah data terkumpul maka akan dilakukan tahapan klasifikasi data,
reduksi data hingga penarikan kesimpulan data. Data kemudian dideskripsikan
dalam bentuk kalimat penjelasan serta dapat didukung dengan bentuk tampilan
data berupa table, grafik dan gambar. Data kemudian dilakukan analisa dekriptif
akan menggambarkan 3 (tiga) materi, yaitu: (1). Capaian kinerja Dinas Pekerjaan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 17
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; (2). Hambatan dan
tantangan dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; dan (3). Rumusan kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang lebih implementatif.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 18
GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.1. Kondisi Geografis
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah kabupatin di Provinsi
Jawa Timur.Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo mencapai 714,243 Km² yang secara
adminsitrasi meliputi 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan.
Tabel 4.1. Lokasi Administrasi Kabupaten Sidoarjo
Lokasi Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Letak Geografis BT : 112,15⁰ - 112,9⁰
LS : 7,3⁰ - 7,5⁰
Batas Wilayah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
Selatan : Kabupaten Pasuruan
Timur : Selat Madura
Barat : Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Gambar 4.1. Peta Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 19
Dari total luas wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa wilayah
kecamatan memiliki wilayh paling luas, seperti Kecamatan Sidoarjo dengan luas
wilayah mencapai 62,560 Km², Kecamatan Jabon dengan luas mencapai 80,998
Km² dan Kecamatan Sedati dengan luas wilayah mencapai 79,430 Km².
sedangkan untuk wilayah kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Gedangan
dengan luas wilayah mencapai 24,058 Km².
Grafik 4.1. Luas Wilayah (Km²) Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
4.2. Kondisi Demografis
Hingga tahun ini jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai
2.053.467 jiwa dan jumlah rumah tangga mencapai 615.781 KK.Kabupaten
Sidoarjo mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dalam 10 tahun
terakhir.Peningkatan jumlah penduduk dapat dilihat dari data jumlah penduduk
berdasar Hasil Sensus Penduduk dari tahun 1990 hingga 2010.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 20
Grafik 4.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 mencapai
2.053.467 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki mencapai 1.034.765 jiwa dan
penduduk perempuan mencapai 1.018.702, sedangkan sex ratio mencapai
101,58. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk terjadi di hamper semua
wilayah kecamatan, meski di beberapa kecamatan memiliki pertumbuhan
penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Faktor
pertumbuhan ekonomi menjadi 20actor penting dalam mendorong peningkatan
jumlah penduduk di sebuah wilayah.
Beberapa wilayah kecamatan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi
menjadi pusat konsentrasi penduduk, sehingga wilayah kecamatan ini cenderung
mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih cepat dibanding wilayah
kecamatan lainnya. Wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat
seperti Kecamatan Sidoarjo dengan jumlah penduduk mencapai 206.910 jiwa,
Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk mencapai 214.356 jiwa, Kecamatan
Waru dengan jumlah penduduk mencapai 223.697 jiwa.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 21
Tabel 4.2.Pertumbuhan Jumlah Penduduk Berdasar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
Dari Tahun 1990 hingga 2012
No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Hasil Sensus Penduduk Jmlh. Pend.
1990 2000 2010 2012
1 Sidoarjo 62,560 101,586 146,615 194,051 206,910
2 Buduran 41,025 44,844 65,164 92,334 94,137
3 Candi 40,668 60,794 92,897 145,146 144,465
4 Porong 29,823 58,933 69,337 65,909 89,654
5 Krembung 29,550 45,978 53,039 58,358 69,268
6 Tulangan 31,205 58,327 67,308 87,422 91,721
7 Tanggulangin 32,290 56,597 71,149 84,580 106,313
8 Jabon 80,998 42,471 47,683 49,989 58,562
9 Krian 32,500 73,245 88,572 118,685 122,386
10 Balongbendo 31,400 47,441 57,357 66,865 73,033
11 Wonoayu 33,920 50,530 61,666 72,009 80,420
12 Tarik 36,060 46,472 53,645 60,977 66,694
13 Prambon 34,225 53,212 60,924 68,336 78,085
14 Taman 31,535 122,393 176,704 212,857 214,356
15 Waru 30,320 139,050 210,426 231,298 223,697
16 Gedangan 24,058 73,244 106,630 132,847 123,492
17 Sedati 79,430 45,458 67,630 92,468 96,204
18 Sukodono 32,678 46,892 66,430 111,121 114,070
TOTAL 714,245 1,167,467 1,563,176 1,945,252 2,053,467
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Jumlah penduduk yang telah menempuh jenjang pendidikan mencapai
1.691.451 jiwa, artinya sebanyak 362.016 jiwa penduduk tidak pernah
menempuh jenjang pendidikan.Jumlah pendiduk berdasar tingkat pendidikan
masih didominasi dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah
mencapai 544.878 jiwa dan penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajad
dengan jumlah mencapai 606.696 jiwa.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 22
Grafik 4.3. Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Setiap Kecamatan
di Kabupaten Sidoarjo
No. Kecamatan Penduduk Menurut Tingkat Penididkan
Jumlah SD SMP SMA Diploma Strata 1 Strata 2/3
1 Sidoarjo 46,263 26,404 66,188 5,593 26,779 1,340 172,567
2 Buduran 23,432 14,032 29,568 2,014 8,150 372 77,568
3 Candi 39,022 20,873 44,278 2,940 11,743 504 119,360
4 Porong 25,760 16,695 22,285 877 3,320 81 69,018
5 Krembung 20,203 13,443 18,780 952 2,179 41 55,598
6 Tulangan 28,316 17,226 27,025 1,191 3,588 84 77,430
7 Tanggulangin 28,303 18,895 30,933 1,543 6,054 164 85,892
8 Jabon 22,144 12,152 11,961 560 1,481 39 48,337
9 Krian 36,526 21,458 33,199 1,621 5,486 133 98,423
10 Balongbendo 23,597 14,783 19,545 689 2,436 56 61,106
11 Wonoayu 28,536 14,039 18,927 781 2,875 94 65,252
12 Tarik 22,622 13,283 15,598 579 1,524 38 53,644
13 Prambon 26,061 14,922 19,870 709 2,351 62 63,975
14 Taman 55,045 32,466 71,607 5,755 17,393 898 183,164
15 Waru 47,220 31,118 74,258 6,072 30,026 1,757 190,451
16 Gedangan 27,767 18,349 40,108 2,550 10,151 441 99,366
17 Sedati 24,375 13,576 28,632 2,267 7,123 1,085 77,058
18 Sukodono 29,686 17,994 33,934 2,421 8,854 353 93,242
TOTAL 554,878 331,708 606,696 39,114 151,513 7,542 1,691,451
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Jumlah penduduk berdasar mata pencaharian di Kabupaten Sidoarjo
menunjukan bahwa beberapa sektor yang mampu menyerap tenaga kerja antara
lain sektor swasta, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor wiraswasta.
Kondisi mata pencaharian penduduk ini sekaligus menggambarkan sektor
perekonomian yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 23
Dari data tahun 2012, jumlah penduduk yang bekerja di sektor swasta mencapai
67.408 jiwa, sektor pertanian mencapai 53.167 jiwa, sektor perdagangan
mencapai 50.190 jiwa dan sektor wiraswasta mencapai 44.668 jiwa.
Grafik 4.4. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Lebih lengkap mata pencaharian penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasar
sebaran wilayah kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian di Tiap Kecamatan
di Kabupaten Sidoarjo
No. Kecamatan Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian
PNS TNI POLRI BUMN/D Swasta Wiraswasta
1 Sidoarjo 5,930 1,330 876 944 66,895 4,990
2 Buduran 1,833 852 268 268 32,956 1,616
3 Candi 2,762 2,914 329 319 47,796 3,121
4 Porong 988 327 582 76 30,968 894
5 Krembung 749 239 133 64 25,497 1,355
6 Tulangan 1,143 625 166 169 33,538 1,730
7 Tanggulangin 1,387 587 189 158 40,357 1,909
8 Jabon 490 182 134 80 22,900 973
9 Krian 1,256 1,057 211 117 39,399 2,711
10 Balongbendo 662 357 84 58 25,341 1,248
11 Wonoayu 1,057 346 100 62 28,823 1,643
12 Tarik 498 290 69 41 18,946 1,232
13 Prambon 715 331 130 54 28,121 1,686
14 Taman 3,463 1,951 805 778 68,218 6,208
15 Waru 4,936 1,015 870 1,114 73,003 7,209
16 Gedangan 1,935 2,898 307 357 44,639 2,529
17 Sedati 1,542 1,654 111 317 29,318 1,613
18 Sukodono 1,770 1,041 434 234 40,693 2,019
TOTAL 33,116 17,996 5,798 5,210 697,408 44,686
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 24
Lanjutan Tabel 4.4.
No. Kecamatan Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian
Petani Buruh Tani Nelayan Perdagangan Pertukangan Jasa
1 Sidoarjo 1,045 21 17 5,824 20 675
2 Buduran 2,143 42 31 1,698 33 195
3 Candi 2,627 31 62 4,116 47 348
4 Porong 2,312 61 3 3,077 120 343
5 Krembung 4,615 153 2 1,265 61 269
6 Tulangan 4,763 83 1 2,360 107 451
7 Tanggulangin 3,352 79 23 4,063 61 252
8 Jabon 4,636 131 3 2,645 25 132
9 Krian 2,069 51 3 5,203 117 464
10 Balongbendo 3,095 128 0 1,656 66 327
11 Wonoayu 4,444 172 2 1,722 93 353
12 Tarik 5,426 328 2 1,669 114 291
13 Prambon 4,551 28 2 2,132 74 377
14 Taman 972 188 7 3,964 612 1,573
15 Waru 426 4 22 3,339 87 663
16 Gedangan 1,069 22 6 1,543 74 254
17 Sedati 2,639 46 617 2,518 55 277
18 Sukodono 2,983 60 2 1,396 41 343
TOTAL 53,167 1,628 805 50,190 1,807 7,587
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Aspek infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan
keberadaan sarana gedung sekolah dari jenjang pendidikan TK hingga Sekolah
Menengah Umum (SMU). Jumlah total sarana gedung sekolah di Kabupaten
Sidoarjo mencapai 1.544 gedung sekolah yang terdiri dari sarana gedung sekolah
TK sebanyak 724 gedung, untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 538 gedung,
untuk jenjang pendidikan SMP sebanyak 154 gedung, untuk jenjang pendidikan
SMU sebanyak 57 gedung dan untuk jenjang pendidikan SMK sebanyak 71
gedung sekolah. Dari komposisi status pengelolaan sekolah menunjukkan bahwa
kondisi pendidikan di Kabupaten Sidoarjo banyak ditunjang dengan keberadaan
sekolah dengan status swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan.Faktor ini
yang menyebabkan kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo cukup
memadai dari aspek ketersediaan sarana sekolah. Peran sektor swasta dalam
ketersediaan sarana pendidikan cukup signifikan pada jenjang pendidikan SLTP,
SMA dan SMK. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD masih didominasi oleh
keberadaan sekolah negeri yang dikelola pemerintah.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 25
Tabel 4.5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Siodarjo
No. Kecamatan
Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan
Jumlah TK
SD SLTP SMU SMK
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 Sidoarjo 81 36 16 6 14 4 7 1 11 176
2 Buduran 32 19 2 3 5 − 2 3 3 69
3 Candi 51 26 3 3 3 − − − 1 87
4 Porong 24 24 3 3 8 1 4 − 4 71
5 Krembung 26 26 2 2 3 1 − 4 64
6 Tulangan 42 31 2 1 6 − 2 − 4 88
7 Tanggulangin 38 21 6 2 5 − 2 − 2 76
8 Jabon 26 23 3 3 − 1 1 3 60
9 Krian 36 30 5 3 9 1 6 − 5 95
10 Balongbendo 29 26 1 2 3 − 2 − 2 65
11 Wonoayu 29 30 2 2 1 1 − 1 66
12 Tarik 21 30 2 2 3 1 1 − 2 62
13 Prambon 24 27 1 5 − 1 − 2 60
14 Taman 78 39 9 3 14 1 5 − 9 158
15 Waru 32 24 4 2 2 − 1 − 3 68
16 Gedangan 31 21 4 2 5 1 3 − 2 69
17 Sedati 95 24 4 4 15 1 4 − 6 153
18 Sukodono 29 17 1 2 3 − 3 − 2 57
TOTAL 724 474 64 46 108 12 45 5 66 1,544
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Tabel 4.6. Kondisi Sarana Gedung Sekolah Untuk Setiap Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Sidoarjo
Kondisi Tahun
2010 2011 2012
Baik
a. SD/MI 71.96 70.56 95.00
b. SMP/MTs 91.02 91.11 94.77
c. SMA/MA/SMK 94.68 95.20 95.24
Rusak Riangan/Sedang
a. SD/MI 16.08 17.61 1.50
b. SMP/MTs 6.63 7.45 2.80
c. SMA/MA/SMK 3.86 3.34 3.50
Rusak Berat
a. SD/MI 11.96 11.83 3.50
b. SMP/MTs 2.36 1.44 2.46
c. SMA/MA/SMK 1.46 1.46 1.26
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Sedangkan kondisi sarana dan prasarana gedung sekolah yang ada masih
cukup baik. Meski demikian ada beberapa catatan tentang kondisi sarana gedung
sekolah dengan status kerusakan berat untuk 3,50 persen, untuk SLTP rusak
besar mencapai 2,46 persen dan untuk SMA/MA/SMK kondisi rusak berat
mencapai 1,26 persen. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan khususnya
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 26
sarana gedung sekolah terus mendapatkan perbaikan dari tahun ke
tahun.Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kondisi gedung sekolah yang semakin
baik.
Kodisi fasilitas kesehatan ditunjang oleh keberadaan Puskesmas di
hamper setiap kecamatan yang ada dengan total jumlah 26 puskesmas. Jumlah
tenaga medis di Puskesmas mencapai 1.050 personil yang terdiri dari Dokter
Umum sebanyak 78 personi, Dokter Gigi sebanyak 34 personil, Tenaga S1
Kesehatan sebanyak 7, Tenaga Bidan Desa sebanyak 353 personil, Tenaga
Perawat Kesehatan sebanyak 279 personil, dan tenaga Non-Medis sebanyak 299
personil. Pada tingkat layanan kesehatan di Puskesmas belum tersedia adalah
tenaga Dokter Spesialis di hamper setiap puskesmas yang ada.
Tabel 4.7. Kondisi Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo
No. Kecamatan
Penyebaran Tenaga Kesehatan Pada Puskesmas
Jumlah Dokter Spesialis
Dokter Umum
Dokter Gigi
S1 Kesehatan
Bidan Desa
Perawat Kesehatan
Non-Medis
1 Sidoarjo 0 4 2 0 12 7 14 39
2 Urangagung 0 3 2 0 8 9 7 29
3 Sekardangan 0 4 2 0 3 7 9 25
4 Buduran 0 4 1 0 14 8 13 40
5 Candi 0 3 2 1 22 11 10 49
6 Porong 0 4 2 1 11 18 29 65
7 Kedungsolo 0 1 1 1 10 4 4 21
8 Jabon 0 2 0 0 9 15 10 36
9 Krembung 0 1 1 0 18 11 10 41
10 Tanggulangin 0 2 1 0 19 6 12 40
11 Tulangan 0 2 1 0 14 4 10 31
12 Kepadangan 0 2 1 0 11 7 9 30
13 Taman 0 6 2 1 15 23 17 64
14 Trosobo 0 1 1 0 11 10 7 30
15 Sukodono 0 6 1 0 18 16 14 55
16 Sedati 0 4 1 1 17 10 10 43
17 Waru 0 5 3 1 14 13 10 46
18 Medaeng 0 2 2 0 6 10 8 28
19 Gedangan 0 2 1 0 9 7 9 28
20 Ganting 0 2 1 0 9 4 7 23
21 Krian 0 3 1 0 17 14 19 54
22 Barengkrajan 0 3 1 0 7 7 11 29
23 Tarik 0 3 1 0 19 12 13 48
24 Balongbendo 0 3 1 0 20 12 10 46
25 Wonoayu 0 4 1 1 21 11 11 49
26 Prambon 0 2 1 0 19 23 16 61
TOTAL 0 78 34 7 353 279 299 1,050
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 27
Fasilitas kesehatan lainnya adalah keberadaan Rumah Sakit baik yang
dikelaola oleh pemerintah maupun swasta.Jumlah fasilitas Rumah Sakit di
Kabupaten Sidoarjo sebanyak 13 rumah sakit yang terdiri dari RSUD sebanyak 1
unit, RS Umum sebanyak 10 unit, RSIA sebanyak 1 unit dan RS. Mata sebanyak 1
unit.Ketersediaan fasilitas rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 1.452 tempat
tidur.Kapasitas temat tidur peling tinggi disediakan oleh RSUD Sidoarjo dengan
kapasitas 579 temapt tidur pasien.
Tabel 4.8. Kondisi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo
No. Rumah Sakit
Jumlah Kunjungan, Rujukan Rawat dan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum/Swasta
Jenis Rumah Sakit
Jumlah Tempat
Tidur
Jumlah Pasien Keluar
Jumlah Pasien Masuk
Jumlah Pasien Keluar Mati (≥48 jam)
Jumlah Hari
Rawat
Lama Dirawat
1 RSUD Sidoarjo Pemerintah 579 32,253 2,100 1,214 117,090 117,735
2 RS. Delta Surya Umum 124 5,323 79 38 18,980 18,585
3 RS. Anwar Medika Umum 100 2,762 89 37 12,753 9,991
4 RS. Siti Hajar Umum 139 3,376 69 29 8,654 9,788
5 RS. Siti Khotijah Umum 185 6,388 242 95 19,277 21,076
6 Prima Husada RSIA 25 389 0 0 1,067 1,335
7 Ais Siti Fatimah Umum 35 1,435 13 0 4,481 2,910
8 RSU. Mawardi Umum 82 2,841 38 25 26,793 8,931
9 Mitra Keluarga Umum 25 5,127 88 43 21,936 22,331
10 RSIA Kirana Umum 25 1,190 0 0 3,195 3,449
11 RSB Buah Delima Umum 29 690 0 0 1,276 2,555
12 RS Bahayangkara Umum 75 2,365 28 3 8,412 7,687
13 RSB Pondok Candra Mata 29 270 0 0 330 330
TOTAL 1,452 64,409 2,746 1,484 244,244 226,703
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013.\
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 28
4.3. Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pembangunan
Dari pelaksanaan program pembangunan dapat menggambarkan kondisi
kinerja pembangunan yang telah tercapai hingga saat ini.Kondisi infrastruktur
dan sarana penunjang lainnya merupakan kebutuhan dalam percepatan
pembangunan di kawasan Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka
pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi
masyarakat.Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2012 mengalami
peningkatan. Dari tahun 2010 panjang jalan yang beraspal di Kabupaten Sidoarjo
mencapai 917,83 Km meningkat pada tahun 2012 menjadi 942,38 Km. kondisi
jalan juga terus mengalami perbaikan sehingga persentase jalan yang mengalami
kerusakan sedang maupun berat semakin berkurang dari tahun ke tahun.
Grafik 4.5.Kondisi Infrastruktur Jalan Beraspal di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di
beberapa wilayah, Pembangunan jalan dan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan di
beberapa wilayah dengan rincian berikut antara lain: pembangunan Jalan
sepanjang 23,425 Km. (Pembangunan jalan ke Tlocor Kecamatan Jabon
sepanjang 15,00 Km dan Pembangunan jalan baru kabupaten sepanjang 8,425
Km) dan rehabilitasi / pemeliharaan jalan sepanjang 354,768 Km.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 29
Kebutuhan PJU yang seharusnya dibangun sebanyak 29.000 titik (jumlah
ideal titik PJU seluruh kabupaten Sidoarjo).Kebutuhan ini dihitung sesuai dengan
panjang poros jalan yang ada yang seharusnya dibangun.Sampai dengan tahun
2011 jumlah PJU yang telah dibangun sebanyak 17.744 titik, sedangkan realisasi
PJU yang tersedia di tahun 2012 sebanyak 19.482 titik.
Pada tahun 2012 Luas daerah genangan di Kabupaten Sidoarjo seluas
1.151 Ha, mengalami penurunan seluas 55 Ha (4,56%) apabila dibandingkan
dengan daerah genangan tahun 2011 seluas 1.206 Ha. Penurunan dimaksud
secara umum terdapat di areal pertanian dan wilayah permukiman.Kejadian
genangan pada areal pertanian mengalami penurunan karena adanya
operasional pintu air yang tepat, normalisasi saluran afvoer, perbaikan pintu air
di afvoer dan ketepatan dalam manajemen pengelolaan air.Sedangkan luas areal
genangan pada wilayah permukiman 506 Ha.Dibandingkan dengan tahun 2011,
luas genangan tetap, tetapi lama genangan berkurang.Untuk mengatasi
genangan khususnya di wilayah permukiman dilakukan dengan upaya terpadu
dan terkoordinasi dalam hal mengalirkan air dari drainase permukiman menuju
drainase (saluran pembuang) utama, sehingga air yang tergenang dapat mengalir
pada saluran yang tersedia, dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi sistem pintu air dan boezem.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 30
Grafik 4.6. Kondisi Genangan (Ha) Berdasar Area di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian diukur sampai
sejauhmana daerah irigasi teknis yang dapat dipertahankan keberadaannya.Pada
tahun 2012 luas areal yang dapat diairi melalui jaringan irigasi seluas 22.688 Ha,
yang terdiri dari jaringan Irigasi Mangetan Kanal mencapai 11.977 Ha dan
jaringan Irigasi Primer Porong Kanal mencapai 10.711 Ha. Apabila dibandingkan
dengan kondisi tahun 2011 seluas 22.776 terjadi penurunan seluas 88
hektar.Penurunan luas baku sawah dari tahun ke tahun terjadi karena adanya
perubahan tata guna lahan (mutasi baku sawah) dari areal persawahan menjadi
kawasan perumahan, industri maupun pergudangan.
Kondisi bangunan yang ber-IMB di Kabupaten Surabaya menunjukkan
perbaikan, artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam kepemilikan
bangunan ber-IMB.Pada tahun 2012 jumlah bangunan mencapai 597.609 unit
dan yang telah ber-IMB mencapai 158.166 unit.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 31
Grafik 4.7. Kondisi Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Grafik 4.8. Jumlah Sarana Air Bersih di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Dari 576.368 Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo, 105.000 Rumah
Tangga telah terlayani oleh PDAM Kabupaten Sidoarjo.Sedangkan yang
tertangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 2.666 Rumah
Tangga, selebihnya sebanyak 471.368 Rumah Tangga belum terlayani.Dengan
semakin banyaknya sarana air bersih yang ada di masyarakat diharapkan
masyarakat dapat memeliharanya dan pemenuhankebutuhan akan air bersih
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 32
khususnya dapat lebih luas terjangkau sehingga kesehatan masyarakat dan
lingkungan menjadi lebih baik.
Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2012
mencapai43.232 meter lari, sehingga sampai dengan tahun 2012 sepanjang
142.252 meter lari. Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai
dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah.Dengan
dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan dapat lebih tertata rapi
dan masyarakat dapat lebih nyaman menjalankan aktifitas di
lingkungannya.Perkembangan jalan lingkungan yang dibangun di tahun 2012
meningkat 6.302 meter.
Grafik 4.9.Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Bidang
Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2012 telah dialokasikan
anggaran mencapai Rp. 234.786.679.870,- dengan realisasi anggaran mencapai
Rp. 201.144.209.141,- atau 85,67 persen.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 33
Tabel 4.9. Anggaran dan Realisasi Program Urusan Pekerjaan Umum
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
SKPD Program Anggaran Realisasi %
Dinas PU Bina Marga
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,354,458,000 1,163,193,375 85.88
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,666,970,000 3,340,113,150 91.09
Peningkatan Disiplin Aparatur 14,550,000 12,145,000 83.47
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
161,125,000 149,524,200 92.80
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17,400,000 6,647,000 38.20
Pembangunan jalan dan jembatan 12,645,307,436 8,613,140,500 68.11
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
24,484,159,803 22,843,037,300 93.30
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
608,096,000 569,439,000 93.64
Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
53,484,749,625 48,389,348,000 90.47
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran dan trotoar
6,625,875,000 1,312,922,000 86.93
Pembangunan Saluran dan trotoar 1,672,175,000 1,312,922,000 78.52
Pengembangan sistem informasi/database jalan dan jembatan
811,300,000 760,829,000 93.78
Dinas PU Pengairan
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,429,977,320 1,244,438,667 87.03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,009,681,400 1,785,970,070 88.87
Peningkatan Disiplin Aparatur 175,995,000 169,697,900 96.42
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
303,750,000 258,713,800 85.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
40,000,000 32,769,500 81.92
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1,872,250,000 1,640,946,000 87.65
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
20,557,559,978 17,312,734,900 84.22
Pengendalian Banjir 17,988,250,780 15,314,494,100 85.14
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Pendidikan Menengah 13,256,330,000 11,432,283,700 86.24
Peningkatan Pasar 4,471,252,540 4,019,840,100 89.90
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
10,472,542,000 7,983,052,817 76.23
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
500,000,000 472,153,800 94.43
pembangunan infrastruktur perdesaaan
249,100,000 163,297,500 65.55
Perencanaan tata ruang 784,775,000 725,321,000 92.42
Pengendalian pemanfaatan ruang 2,197,586,000 2,117,325,000 96.35
Program pelayanan administrasi 916,616,000 819,075,326 89.36
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 34
SKPD Program Anggaran Realisasi %
perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20,041,568,316 18,724,174,201 93.24
Program peningkatan disiplin aparatur
10,230,000 9,920,000 96.97
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
120,000,000 110,600,000 92.17
Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
225,000,000 214,863,050 95.49
Pengembangan perumahan 6,043,665,430 4,766,975,000 78.88
Lingkungan sehat perumahan 25,574,384,242 23,352,302,185 91.31
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2012 234,786,679,870 201,144,209,141 85.67
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Realisasi kinerja pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum ini dapat
tercapai karena didukung dengan struktur anggaran yang cukup
memadai.Artinya jumlah APBD Kabupaten Sidoarjo dapat mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan untuk setiap SKPD yang ada.Pendapatan
daerah adalah gambaran kemampuan daerah dalam membiayai seluruh
aktivitasnya.Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Dana Perimbangan
dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan yang dianggarkan untuk tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp.
2.284.511.936.806,-, terealisir sebesar Rp. 2.317.444.096.384,41 atau naik
sebesar 28,89%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp.
1.647.833.481.145,32,- dan 2011 sebesar Rp.2.005.191.397.714,27 maka rata–
rata pendapatan daerah meningkat sebesar 15 persen sampai dengan 20 persen
setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi ini
menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun dana bagi
pembangunan daerah telah berjalan dengan baik sehingga percepatan
pembangunan daerah cepat terwujud.
Kinerja keuangan yang lain adalah kemampuan daerah untuk
mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh dalam bentuk
belanja untuk kepentingan publik. Kinerja keuangan yang lain adalah
kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 35
diperoleh dalam bentuk belanja untuk kepentingan publik. Belanja daerah pada
tahun 2012 terealisasi sebesar Rp. 2.238.524.285.888,37 atau 87,26% dari
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.565.342.909.483,71. Apabila
dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya terjadipeningkatan dari tahun
2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 10,93 persen, dari tahun 2011 ke tahun
2012 meningkat sebesar 22,46 persen. Dari tahun ketahun realisasi penyerapan
belanja terbesar pada belanja tidak langsung yang rata-rata sebesar 80 persen
bahkan pada tahun 2012 sudah mencapai 90 persen, sedangkan untuk
penyerapan belanja langsung (belanja Program/Kegiatan yang terukur langsung
indikatornya) hanya rata – rata 70 persen.
Tabel 4.10. Perkembangan Kondisi Anggaran Daerah di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Grafik 4.10. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Pendapatan Daerah 1,588,321,489,393.04 1,905,993,882,859.38 2,284,511,936,806.00 105.45 105.16 101.44
Belanja Daerah 1,698,329,944,563.66 2,093,437,864,285.53 2,565,342,909,483.71 93.29 87.32 87.26
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Pendapatan Daerah 1,674,833,481,145.32 2,005,191,397,714.27 2,317,444,096,384.41 122.92 121.63 115.62
Belanja Daerah 1,584,364,436,412.19 1,828,757,388,074.71 2,238,524,285,888.37 122.92 110.93 81.66
ANGGARAN DAERAHRealisasi
Realisasi
TargetTarget
ANGGARAN DAERAH
Persentase
Persentase
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 36
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 37
Grafik 4.11. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015. Dalam dokumen
RPJM Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015 juga telah ditetapkan strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
Visi: “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”
Misi I:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan kualitassum berdaya manusia (SDM)
1 Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.
1 Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
2 Peningkatan daya saing bidang sumber daya manusia
2 Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
2 Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
3 Peningkatan daya saing sumber daya manusia
4 Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia
4 Peningkatan daya beli masyarakat
5 Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 38
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 39
Msisi II
Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan potensi dan daya saing daerah
1 Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi
Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata
1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor UMKM dan koperasi, pariwisata, industri perdagangan, jasa dan pertanian pada PDRB melalui peningkatan daya saing
2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi
2 Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.
Misis III:
Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman
1 Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian
Meningkatkan modal social, kegiatan socialdan ketertiban masyarakat
1 Peningkatan modal social pembangunan
2 Peningkatan Kepribadian Masyarakat
2 Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara konsisten dan keberlanjutan
Misi IV:
Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
1 Peningkatan peran sertadan inovasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender
1 Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat
2 Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek
2 Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan
Misi V:
Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 40
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan transparansi, profesionalisme dan produkstivitas aparatur
1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata
Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur
1 Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan melalui public service excellence
2 Peningkatan pelayanan publik
2 Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
2 Peningkatan produktivitas aparatur
3 Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
4 Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi
5 Pengembangan data dan sistem IT pendukung pelayanan umum
6 Pengelolaan tata laksana pemerintahan secara efektif
Misis VI:
Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi
1 Terwujudnya iklim inestasi yang kondusif
Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi
1 Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
2 Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
2 Peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN
2 Pengebangan investasi berdaya dukung tinggi
3 Pengembangan sumber-sumber dana pembangunan
Misi VII:
Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
1 Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
Pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
1 Peningkatan efektifitas penanganan bencana
2 Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota
2 Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup
Misi VIII:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 41
Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat
Tujuan Sasaran Srategi Kebijakan Umum
1 Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik
1 Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan norma maupun etika
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat
1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pilpres dan Pilkada
2 Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Sumber: LAPKIP Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
Dalam kontek iplemetasi dari Misi ke-VI dari pemerintah daerah
Kabupaten Sidoarjo yaitu mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka strategi dan arah
kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo adalah
meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan
pengembangan iklim investasi. Infrastruktur daerah menjadi penopang
pertumbuhan pembangunan daerah.Sasaran “Optimalisasi pembangunan
infrastruktur daerah” dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut: (1).
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidangpekerjaan umum; (2).
Meningkatnya prasarana dasar masyarakat: dan (3). Meningkatnya kualitas
pelayanan dan pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana transportasi.
Indikator kinerja dan SKPD yang menjadi leadingsektor dalam
implemntasi dari strategi dan arah kebijakan optimalisasi infrastruktur
pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20111 – 2015
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11. Indikator Pembangunan dan SKPD Dalam Tupoksi Optimalisasi Infrastruktur
Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo
No. Urusan Indikator SKPD
1 Pekerjaan Umum
1 Kondisi Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga
2 Ketersediaan PJU bagi masyarakat Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3 Luas daerah genangan Dinas PU Pengairan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 42
No. Urusan Indikator SKPD
4 Luas areal dengan irigasi teknis Dinas PU Pengairan
2 Perumahan 1 Jumlah sarana air bersih yang dibangun Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang
2 Jalan lingkungan yang telah terbangun Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang
3 Jumlah kejadian kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 Perhubungan 1 Peningkatan Jumlah Uji KIR Dinas Perhubungan
2 Jumlah sarana dan prasarana transportasi
Dinas Perhubungan
3 Perkembangan perpanjangan ijin trayek angkutan pedesaan
Dinas Perhubungan
4 Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal
Dinas Perhubungan
5 Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan
Sumber: LAPKIP Bupati Kabupaten Sidoarjo, 2012.
4.5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Dinas Pekerejaan Umum Cipta Karya merupakan salah satu SKPD di
jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasar Peraturan Bupati
Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perumahan Keuda Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo.
Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah:
Unsur pelaksana pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekertaris Daerah.
Tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
adalah:
Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pelaksanaan
pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
adalah:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 43
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum Cipta Karya dan
Tata Ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum Cipta Karya
dan Tata Ruang;
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 44
Visi-Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo adalah:
Visi: Mewujudkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang “Sehat,
Handal, Tertib dan Berkelanjutan “ didukung Good Governance.
Misi:
1. Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni, sanitasi
lingkungan dan infrastruktur perdesaan / perkotaan;
2. Meningkatkan pembinaan, penataan tata bangunan dan lingkungan serta
kehandalan bangunan gedung;
3. Mengoptimalkan kinerja pengawasan dan penertiban bangunan serta
pembinaan jasa konstruksi;
4. Meningkatkan Efektifitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tersebut didukung dengan
struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60
Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49
Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata KerjaDinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Struktur organisasi yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretarian, terdiri dari:
a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan
b. Seksi Tata Bangunan Pemerintahan
c. Seksi Tata Bangunan Umum
4. Bidang Pengawasan Bangunan, terdiri dari:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 45
a. Seksi Data dan Evaluasi Bangunan
b. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan
5. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan, terdiri dari:
a. Seksi Penyehatan Lingkungan
b. Seksi Permukiman dan Perumahan
7. UPTDinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 46
Gambar 4.2. Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012)
Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Dina
Jumlah personil dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebanyak 62 personil yang terdiri dari
56 personil berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 personil dengan status
Pegawai Kontrak. Pada jabatan structural dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.12. Personalia Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
No. Jabatan Nama Pangkat Gol. NIP.
1 Kepala Dinas Ir. Dwidjo Prawito, M.MT. Pembina Utama Muda
VI c 19651012 199202 1 001
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 47
No. Jabatan Nama Pangkat Gol. NIP.
2 Sekretaris Dra. Yayuk Ratnawati Pembina Tingkat I
VI b 19650302 199002 2 010
a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Drs. Eko Budiarto Penata Tingkat I
III d 19600211 198802 1 003
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Lilis Nuryani, SH Penata Tingkat I
III d 19671217 199302 2 001
c. Sub. Bagian Keuangan
Rinik Widowati, BcKn. Penata Tingkat I
III d 19610405 198503 2 009
3 Bidang Tata Bangunan Ir. Yudhi Kartikawan, MT. Penata Tingkat I
III d 19680417 199801 1 008
a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan
Khoiri Endik Wiyanto Penata III c 19590107 198403 1 013
b. Seksi Tata Bangunan Pemerintahan
Samsul Arifin, ST. Penata III c 19610526 198710 1 001
c. Seksi Tata Bangunan Umum
Sudi Waluyo Penata III c 19590609 198508 1 001
4 Bidang Pengawasan Bangunan
Ir. Anwar Sanusi Pembina VI a 19640917 199312 1 001
a. Seksi Data dan Evaluasi Bangunan
Nur Chasan, SE. Penata Muda Tingkat I
III b 19670104 198903 1 006
b. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Juniyanti Rochyantine, ST Penata III c 19740623 199901 2 001
5 Bidang Tata Ruang Ir. Dian Wahjuningsih, M.Sc. Pembina Tingkat I
IV b 19580626 198903 2 003
a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
Soebandi, ST. Penata III c 19591106 198502 1 001
b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Subandi, S.Sos. Pembina Tingkat I
III d 19630304 199111 1 001
6 Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
Ir. Irwan Irzani, MT. Pembina IV a 19661223 199208 1 001
a. Seksi Penyehatan Lingkungan
Tri Widodo S., ST. Pembina Tingkat I
III d 19670511 199602 1 001
b. Seksi Permukiman dan Perumahan
Waluyani Retna D., ST. Penata Tingkat I
III d 19731013 199803 2 006
7 UPTD
a. UPTD Rusunawa Agus Priyanto, SH. Penata Tingkat I
III d 19631109 198803 1 007
b. UPTD Buzem dan Rumah Pompa
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 48
Tabel 4.13. Nama dan Status Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
No. Nama Keterangan
1 Ir. Dwidjo Prawito, Kepala Dinas
2 Dra. Yayuk Ratnawati, MA. Sekretaris
3 Ratna Yoeliani, S.Sos. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4 Lilis Nuryanti, SH.,MA. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
5 Rinik Widowati, Bc.Kn. Sub. Bagian Keuangan
6 Rachmawati, S.Sos. Bendahara Penerima Barang
7 M. Sutoyo, S.Sos. Bendahara Pengeluaran
8 Lismono Bendahara Pengusu Barang
9 Heri Dwi Susetyo Bendahara Gaji
10 Nur Salim, ST. Pembantu Bendahara Pengeluaran
11 Desi Kusumawardhani, SE. Pembuat Daftar Gaji
12 Ir. Yudhi Kartikawan, MT. Kepala Bidang Tata Bangunan
13 Khoiri Endik Wiyanto Sie. Tata Bangunan Umum
14 Ika Sari Dewi, ST. Sie. Perencanaan Teknis Tata Bangunan
15 Samsul Arifin, ST. Sie. Tata Bangunan Pemerintahan
16 Ir. Anwar Sanusi Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan
17 Aris Hidayat, ST., M.Si. Sie. Pengawasan dan Penertiban Bangunan
18 Nur Chasan, SE. Sie. Data dan Evaluasi Bangunan
19 Ir. Yanuar Santosa, MT. Kepala Bidang Tata Ruang
20 Juniyanti Rochyantie, ST. Sie. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
21 Subandi, S.Sos. Sie. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
22 Ir. Irwan Irzani, MT. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
23 Soebandi, ST. Kasi. Permukiman dan Perumahan
24 Tri Widodo S., ST. Kasi. Penyehatan Lingkungan
25 Agus Fathurrohman, Amd. Staf Administrasi
26 Sutris Staf Tata Bangunan
27 Asri Widowati, ST. Staf Tata Bangunan
28 Yudi Afianto, Amd. Staf Tata Bangunan
29 M. Bayu Seto K.W., Amd. Staf Tata Bangunan
30 Eko Purwo Wahyu W. Staf Tata Bangunan
31 Subchan Andriansyah, ST. Staf Tata Bangunan
32 Mushammad Lutfi, ST. Staf Tata Bangunan
33 Irwan Saptoady Staf Pengawasan Pembangunan
34 Saiful Ary Iswanto Staf Pengawasan Pembangunan
35 Siti Romlah Staf Pengawasan Pembangunan
36 Rahmad Hendrawanto Staf Pengawasan Pembangunan
37 Hariyono Staf Pengawasan Pembangunan
38 Wahib Achmadi, ST. Staf Pengawasan Pembangunan
39 Diana Wulansari, ST. Staf Pengawasan Pembangunan
40 Kamalia Syafwati, ST.,MT. Staf Tata Ruang
41 Ayom Sukondo Staf Tata Ruang
42 Nawang Wulan, ST. Staf Tata Ruang
43 Nanda Novantara M., Amd. Staf Tata Ruang
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 49
No. Nama Keterangan
44 M. Sudaryanto Staf Tata Ruang
45 Slamet Sugiono Staf Tata Ruang
46 Slamet Budiarto, ST. Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
47 Agus Gunawan, Amd. Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
48 Dilar Darmawan, ST. Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
49 Susilo Indrayati, ST. Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
50 Hilman Hafidy, ST. Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
51 Eva Kurnia, ST. Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
52 Reni Wijiastuti Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
53 Sudarmadji Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
54 Bayu Hadi Prasetyo Staf Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
55 Endik Churniawan Kontrak Sekretariat
56 Nur Huda Kontrak Tata Bangunan
57 Khotibul Umam Kontrak Pengawasan Bangunan
58 Rochman Kontrak Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
59 Gogot Eko S. Kontrak Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
60 M. Akson Honorer Sekretariat
61 Budi Hari Santoso Honorer Sekretariat
62 Adek Zulkarnaen Honorer Tata Bangunan
63 Sahlan Honorer Tata Bangunan
64 Moh. Nurzaki Honorer Tata Bangunan
65 Ismail Honorer Pengawasan Bangunan
66 Anton Sukoco Honorer Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
Sumber: LPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah di Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh personil
dengan jenjang pendidikan S1 yang mencapai 28 orang sedangkan untuk jenjang
pendidikan S2 dimiliki oleh 4 personil.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 50
Grafik 4.12. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah
di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 51
INOVASI KINERJA DINASPEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO
5.1. Inovasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo
Kinerja SKPD pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui pendekatan
capaian kinerja yang dilihat dari kesesuaian antara indicator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi program dan kegiatan
dalam 1 periode laporan.Untuk menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam indikator
capaian kinerja dalam RENSTRA (Rencana Strategik) dengan capaian kinerja
dalam LAPKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek
kelembagaan, aspek sarana penunjang, aspek layanan dan aspek anggaran.
Analisa terhadap aspek-aspek tersebut akan menggambarkan lebih menyeluruh
capaian kinerja sekaligus akan menggambarkan tantangan dan hamabatan pada
setiap aspek untuk dirumuskan dalam kebijakan eningkatan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
5.1.1. Kinerja Kelembagaan
Kinerja kelembagaan dapat dijelaskan melalui tiga aspek, yakni: 1) tugas,
pokok dan fungsi dinas, 2) sasaran strategis kegiatan dan indikator capaian serta
alokasi anggaran, dan 3) dukungan sumberdaya aparatur dinas.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 52
5.1.1.1. Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas
Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, maka rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011,sebagai berikut:
1) Bidang Sekretariat
a. Tugas Sekretariat adalah:
Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum
kepegawaian dan keuangan.
b. Fungsi Sekretariat adalah:
a) Pengkkordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan
teknis.
b) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
c) Pengelolaan administrasi keuangan.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnnya.
c. Tugas Sub. Bidang Perencanaan dan Pelaporan adalah:
a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan
dokumen perencanaan dan kebijakan teknis.
b) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan
permohonan perijinan (front office) dan pengaduan masyarakat di
bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
c) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
d) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan bidang tugasnnya.
d. Tugas Sub. Bidang Umum dan Kepegawaian adalah:
a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan,
perpustakaan dan dokumentasi.
b) Melaksanakan pengelolaan barang.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 53
c) Melaksanakan admnistrasi kepegawaian.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnnya.
e. Tugas Sub. Bidang Keuangan adalah:
a) Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
b) Mengelola administrasi keuangan.
c) Menyusun laporan pengelolaan keuangan.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai
dengan bidang tugasnnya.
2) Bidang Tata Bangunan
a. Tugas Bidang Tata Bangunan adalah:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tata bangunan
b. Fungsi Tata Bangunan adalah:
a) Melaksanakan tugas dibidang tata bangunan.
b) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan,
teknis tata bangunan, tata bangunan pemerintahan dan tata
bangunan umum.
c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis
dibidang perencanaan teknis Tata Bangunan Pemerintahan dan
Tata Bangunan Umum.
d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis
dibidang perencanaan teknis tata bangunan, tata bangunan
pemerintah dan tata bangunan umum.
e) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis tata
bangunan, tata bangunan pemerintah dan tata bangunan umum.
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnnya.
c. Tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan adalah:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 54
a) Menyiapkan penyusunan program dan perencanaan teknis tata
bangunan.
b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan tata
bangunan.
c) Melaksanakan perencanaan teknis dan bantuan teknis
perencanaan bangunan gedung Negara/pemerintah.
d) Melaksanakan klarifikasi atas perencanaan gambar dan bestek
serta RAB untuk pelaksanaan pembangunan bangunan baru,
renovasi, rehabilitasi, dan perawatan bangunan gedung
Negara/pemerintah daerah.
e) Melaksanakan klarifikasi atas perencanaan bangunan umum.
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan bidang tugasnnya.
d. Tugas Seksi Tata Bangunan Pemerintah adalah:
a) Menyiapkan penyusunan program tata bangunan pemerintah.
b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis tata
bangunan pemerintah.
c) Melaksanakan pendataan/inventarisasi bangunan gedung
Negara/pemerintah daerah.
d) Melaksanakan pembangunan bangunan baru, renovasi rehabilitasi
dan perawatan bangunan pemerintah daerah.
e) Melaksanakan pendaftaran, penaksiran dan pemeriksaan
terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung
pemerintahan.
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnnya.
e. Tugas Seksi Tata Bangunan Umum adalah:
a) Menyiapkan penyusunan program tata bangunan umum.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 55
b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis tata
bangunan umum.
c) Melaksanakan pemeriksaan keamanan dan keselamatan
bangunan.
d) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan
gedung-gedung umum.
e) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan
dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
f) Memproses penetapan status bangunan gedung dan lingkungan
yang dilindungi dan dilestarikan.
g) Memproses penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk
bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan
gedung yang dibangun di lokasi bencana.
h) Melaksanakan ketatausahaan bidnag tata bangunan.
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnnya.
3) Bidang Pengawasan Bangunan
a. Tugas Bidang Pengawasan Bangunan adalah:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan bangunan.
b. Fungsi Bidang Pengawasan Banunan adalah:
a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang data dan
evaluasi bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan.
b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis
di bidang data evaluasi bangunan, pengawasan dan penertiban
bangunan.
c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang data dan evaluasi bangunan,
pengawasan dan penertiban bangunan.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 56
c. Tugas Seksi Data dan Evaluasi Bangunan adalah:
a) Menyiapkan penyusunan program data dan evaluasi.
b) Menyiakan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendataan dan
evaluasi.
c) Mengumpulkan pendataan, analisa dan dokumentasi data
bangunan.
d) Melaksanakan klarifikasi dan mendokumentasikan data bangunan.
e) Melaksnakan pembinaan bahan usaha dan melaksanakan proses
perijinan serta koordinasi serifikasi jasa konstruksi.
f) Melaksanakan ketatausahaan bidnag pengawasan bangunan.
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuaid engan bidang tugasnnya.
d. Tugas Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah:
a) Menyiapkan penyusunan program pengawasan dan penertiban
bangunan.
b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dan
penertiban bangunan.
c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian
bangunan.
d) Menyusun kebijaksanaan teknis pengendalian program.
e) Memberikan pertimbangan teknis terhadap penerbitan IMB.
f) Melaksanakan penelitian dan loporan terhadap pendirian
bangunan yang tidak dilengkapi perijinan.
g) Melaksanakan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan
liar, menampung dan menganalisa sengketa bangunan untuk
bahan keputusan yang berwenang.
h) Melaksanakan penertiban pelestraian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 57
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidnag tugasnnya.
4) Bidang Tata Ruang
a. Tugas Bidang Tata Ruang adalah:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penataan ruang.
b. Fungsi Bidang Tata Bangunan adalah:
a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan
dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di
bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian
pemanfaatan ruang.
c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan peanfaatan
ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnnya.
e) Tugas Seksi Perencanaan dan Tata Ruang adalah:
f) Menyiapkan penyusunan program perencanaan dan pemanfaatan
ruang suatu kawasan.
g) Memaduserasikan penyusunan perencanaan dan pemanfaatan
ruang suatu kawasan dengan keawasan lainnya.
h) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervise dalam penyusunan
rencana rinci/rencana teknis tata ruang suatu kawasan termasuk
legalitasnnya.
i) Melaksanakan revisi penyusunan rencana rinci/rencana teknis
tata ruang suatu kawasan.
j) Melaksanakan verifikasi teknis terhadap rencana rinci/rencana
teknis tata ruang suatu kawasan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 58
k) Melaksanakan verifikasi teknis terhadap rencana tapak/siteplan
suatu lokasi/kawasan yang akan dimanfaatkan untuk perumahan,
industry, jasa dan perdagangan.
l) Melaksankan pendataan, survey, pemetaan dan investigasi data
untuk rencana dan pemanfaatan ruang suatu kawasan.
m) Menganalisa data dan mengkaji permasalahan terkait dengan
perencanaan dan pemanfaatan ruang serta memberikan
alternative pemecahannya.
n) Memfasilitasi pembinaan teknis dan peningkatan SDM dalam
perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.
o) Melaksanakan penyusunan sistem informasi manajemen
pemanfaatan perencanaan dan pemanfaatan ruang.
p) Mensosialisasikan produk rencana rinci/perencanaan teknis tata
ruang.
q) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil perencanaan
dan pemanfaatan ruang.
r) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidnag tata ruang.
s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnnya.
c. Tugas Seksi pengendalian pemanfaatan Ruang adalah:
a) Menyiapkan penyusunan program pengendalian pemanfaatan
ruang suatu kawasan.
b) Melaksanakan penyusunan, kebijakan, rposedur, dan manual
pengendalian pemanfaatan ruang.
c) Melaksanakan pendataan, survey, pemetaan dan investigasi data
untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan.
d) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.
e) Memberikan arahan teknis dalam proses pemberian rekomendasi
perijinan tata ruang.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 59
f) Melaksanakan penyusunan peraturan zonasi untuk pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang.
g) Mensosialisasikan produk kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang.
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengendalian
pemanfaatan ruang.
i) Memfasilitasi pembinaan teknis dan peningkatan SDM dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnnya.
5) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
a. Tugas Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
adalah:
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyehatan lingkungan
permukiman dan perumahan.
b. Fungsi Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
adalah:
a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penyehatan
lingkungan, permukiman dan perumahan.
b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis
di bidang penyehatan lingkungan, permukiman dan perumahan.
c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penyehatan lingkungan,
permukiman dan perumahan.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnnya.
e) Tugas Seksi Penyehatan Lingkungan adalah:
f) Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi terhadap
penyehatan lingkungan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 60
g) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyehatan
lingkungan.
h) Menyusun sistem informasi pelayanan penyehatan lingkungan.
i) Menyusun standart dan mengawasi pelayanan kesehatan
lingkungan.
j) Menata dan mengelola usaha-usaha penyehatan lingkungan.
k) Melaksanakan penyehatan lingkungan beserta sarana dan
prasarana yang meliputi air bersih, sanitasi/limbah domestic,
persampahan, dan drainase lingkungan.
l) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan penyehatan lingkungan.
m) Melaksanakan ketatausahaan bidang penyehatan lingkungan,
permukiman dan perumahan.
n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnnya.
c. Tugas Seksi Permukiman dan Perumahan adalah:
a) Menyiapkan penyusunan program terhadap permukiman dan
perumahan.
b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis
permukiman dan perumaan.
c) Menyusun sistem informasi pelayanan permukiman dan
perumahan.
d) Menyusun rencana program pembangunan permukiman dan
perumahan (RP4D, RSH, Rusunawa, Menara/Tower, pencegahan
kawasan kumuh, permukiman nelayan).
e) Menyusun standard an mengawasi pembangunan permukiman
dan perumahan.
f) Menata dan mengelola usaha-usaha perbaikan kualitas
permukiman dan perumahan diantaranya dengan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 61
menyelenggarakan pembangunan Kasiba/Lisiba dan jalan
lingkungan.
g) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan
permukiman dan perumahan.
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnnya.
5.1.1.2. Sasaran Strategis Kegiatan dan Indikator Capaian serta Alokasi
Anggaran
Terkait dengan urian tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mana dinas ini berkewajiban
untuk merumuskanprogram kerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja,
serta alokasi anggaran. Sasaran strategis, indikator kinerja, serta alokasi
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
SidoarjoTahun 2013 sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 5.1. RumusanSasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaen Sidoarjo
Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi Anggaran
Jumlah %
1 Meningkatkan tertib administrasi perkantoran
Prosentase laporan yang diselesaikan
1,162,824,750 0.71
2 Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat
Prosentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat
26,528,477,200 16.14
3 Peningkatan ketertiban aparatur
Tersedianya pakaian dinas 11,055,000 0.01
4 Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten
Terlaksananya pelatihan aparatur
200,000,000 0.12
5 Tersusunnya laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi
Tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan secara akurat
274,450,000 0.17
6 Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah
33,531,792,450 20.40
7 Penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan
Terangunnya gedung sekolah 13,445,173,407 8.18
8 Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan
Terbangunnya gedung puskesmas atau puskesmas pembantu
11,398,233,600 6.93
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 62
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi Anggaran
Jumlah %
9 Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan
Terbangunnya penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan
251,888,750 0.15
10 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Terbangunnya sarana dan prasarana rusunawa
13,215,417,322 8.04
11 Daerah-daerah yang rawan air bersih, masyarakat miskin di pedesaan mauun di perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM
Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase
47,348,366,833 28.80
Penyediaan akses yang memadai dan tertata serta membangun jalan dengan membuka keterisolasian suatu daerah
Pengendalian banjir di daerah rawan banjir khususnya perumahan dan permukiman
12 Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir
Terbangunnya jalan lingkungan di kawasan pesisir
5,000,000,000 3.04
13 Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Tersususnnya rencana teknis ruang kawasan serta tertatatnya ruang kawasan
756,800,000 0.46
14 Tersediannya data pemanfaatan ruang
Tertatanya pemanfaatan ruang 100,000,000 0.06
15 Meningkatnya jangkauan dan frekuensi pengawasan dan penertiban bangunan
Terlaksananya kegiatan operasional
1,060,800,000 0.65
16 Bertambahnya fasilitas kebudayaan
Terwujudnya pembangunan gedung serba guna
1,960,700,000 1.19
17 Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga
Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dengan terbangunnya rehabilitasi gedung olahraga
8,133,383,800 4.95
TOTAL 164,379,363,112 100.00
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Pada tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
telah menetapkan 17 program sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta
kewenangan yang telah diatur dalam peraturan. Total alokasi anggaran dalam
satu tahun program mencapai Rp. 164.379.363.112,-. Persentase terbesar
anggaran dialokasikan untuk 3 (tiga) program, yaitu: (1). Ketersediaan sarana dan
prasarana yang memenuhi syarat dengan alokasi mencapai 16,14 persen; (2).
Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan
alokasi mencapai 20,40 persen; dan (3). Terwujudnya sarana air bersih dan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 63
sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase dengan
alokasi mencapai 28,80 persen.
Grafik 5.1. Persentase Sasaran strategis, Indikator kinerja, serta Alokasi anggaran Tiap Program
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2013
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Dari struktur aggaran tersebut analisis spesifik yang dapat diberikan
adalah bahwa prioritas program tahun 2013 yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dialokasikan
untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Perumahan serta pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 64
Tata Bangunan.Namun demikian kinerja program, masih perlu ditingkatkan
karena masih banyak wilayah yang genangan air hujan masih lama dan banjir,
misalnya di wilayah porong sebelah lapindo, wilayah perkotaan, dan wilayah
sawotratap.
5.1.1.3. Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas
Pada sasaran strategis, indikator kinerja, serta alokasi anggaran program
sebagaimana tersebut di atas,program peningkatan kualitassumberdaya aparatur
dinas belum menjadi prioritas. Hal terbukti bahwa terdapat 3 (tiga) program yang
terkait tata kelola aparatur pemerintah, prosentasenya sangat minim dibanding
dengan program lainnya. Data menunjukkan bahwa: (1). Peningkatan ketertiban
aparatur dengan alokasi mencapai 0,01 persen; (2). Terpenuhinya sumber daya
aparatur yang kompeten dengan alokasi mencapai 0,12 persen; dan (3).
Tersusunnya laporan kinerja secara arsip maupun informasi dengan alokasi
mencapai 0,17 persen.
Pelaksanaan program dalam penetapan kinerja tahun 2013 didukung oleh
ketersediaan sumberdaya aparatur sebanyak 67 orang terdiri dari sebanyak 55
orang dengan status PNS, sebanyak 5 orang dengan status pegawai kontrak dan
sebanyak 7 orang dengan status pegawai honorer.
Tabel 5.2. Dukungan Sumberdaya Aparatur Dinas di Maisng-masing Bidang
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2013
No. Jumlah Pegawai PENDIDIKAN TOTAL
Pegawai SD SLTP SLTA D3 S1 S2
1 Sekretariat 0 0 2 2 5 3 12
2 Bidang Tata Bangunan 0 0 3 2 5 1 11
3 Bidang Pengawasan Bnagunan 0 0 6 0 4 1 11
4 Bidang Tata Ruang 0 0 3 1 3 2 9
5 Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
0 0 3 1 7 1 12
Jumlah 0 0 17 6 24 8 55
No. Jumlah Pegawai SD SLTP SLTA D3 S1 S2 TOTAL
Pegawai
1 Kontrak Sekretariat 0 0 1 0 0 0 1
2 Kontrak Bidang Tata Bangunan 0 0 1 0 0 0 1
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 65
No. Jumlah Pegawai PENDIDIKAN TOTAL
Pegawai SD SLTP SLTA D3 S1 S2
3 Kontrak Bidang Pengawasan Bnagunan 0 0 1 0 0 0 1
4 Kontrak Bidang Tata Ruang 0 0 0 0 0 0 0
5 Kontrak Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
0 0 2 0 0 0 2
Jumlah 0 0 5 0 0 0 5
No. Jumlah Pegawai SD SLTP SLTA D3 S1 S2 TOTAL
Pegawai
1 Honorer Sekretariat 0 0 2 0 0 0 2
2 Honorer Bidang Tata Bangunan 0 0 3 0 0 0 3
3 Honorer Bidang Pengawasan Bnagunan
0 0 1 0 0 0 1
4 Honorer Bidang Tata Ruang 0 0 0 0 0 0 0
5 Honorer Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
0 0 1 0 0 0 1
Jumlah 0 0 7 0 0 0 7
TOTAL SUMBERDAYA APARATUR DINAS 67
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Grafik 5.2. Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinas yang Berstatus PNS
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 66
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 67
Grafik 5.3. Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinasyang Berstatus Pegawai Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Grafik 5.4. Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur Dinasyang Berstatus Pegawai Honorer
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Carya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 68
Kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas dapat dijelaskan dengan tingkat
pendidikan. Dari keseluruhan sumberdaya aparatur dinas, yakni 67 orang,
pendidikannya didiskripsikan sebagai berikut: Sumberdaya Aparatur Dinas
dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 27 orang dan Sumberdaya Aparatur
Dinas dengan tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah mencapai 29 orang terdiri
dari 17 orang PNS dan 12 orang Non-PNS.
Menurut analisis kami bahwa sumberdaya aparatur dinas, masih perlu
untuk ditingkatkan kualitasnya. Tidak ada pilihan lagi bahwa untuk meningkatkan
kinerja PU Cipta Kaya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, harus didukung oleh
Sumberdaya aparatur Dinas yang memiliki kompetensi dan profesionalisme
dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang
diembankan kepadanya. Karena sumberdaya aparatur dinas merupakan salah
satu sumberdaya (resources) yang menentukan keberhasilan pelaksanaan
kebijakan(Grindle: 1980). Begitu juga Edward III (1980, 53) menegaskan bahwa
probably the most essential resources in implementing policy is staff.
Kendatipun program kerja dinas telah dirumuskan secara jelas dan
ditransformasikan dengan tepat, manakala sumberdaya aparatur dinasmasih
kurang mendukung kompetensinya, maka pelaksanaan program tidak akan
mencapai performa yang efektif. Karenanya sumberdaya dinas, …. it is not
enough for there to be an equate number of implementers to carry out a policy.
Implementers must possess the skill necessary for the job at hand (Edward III,
1980: 61). (tidak hanya mengandalkan banyaknya sumberdaya aparatur dinas,
tetapi sumberdaya aparatur dinas harus memiliki ketrampilan yang memadai
dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, tanggung jawabnya).
5.1.2. Kinerja Layanan
Kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha
Kabupaten Sidoarjo dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu layanan dalam
bentuk perijinan dan layanan dalam bentuk non-perijinan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 69
1. Layanan perijinan terdiri dari:
a. Layanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
2. Layanan non-perijinan terdiri dari:
a. Klarifikasi konstruksi bangunan yang berlantai 3 (tiga) atau lebih;
b. Klarifikasi konstruksi bangunan Menara Telekomunikasi;
c. Klarifikasi konstruksi bagunan Reklame
Berikut akan dijelaskan secara singkat pelaksanaan dari berbagai layanan
perijinan dan non perijinan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo, sekaligus
menggambarkan capaian kinerja bidang layanan perijinan dan non-perijinan:
5.1.2.1. Layanan Perijinan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Ketentuan yang mengatur tentang IUJK berdasar adalah Peraturan Bupati
Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi,
pasal 6.Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap badan usaha atau
perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK
yang diterbitkan oleh Bupati.Mekanisme permohonan ijin dilakukan secara
tertulis yang diatur dalam ketentuan peraturan bupati.Masa berlaku IUJK selama
3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku IUJK. Setiap
pemberian layanan IUJK pemerintah daerah berhak melakukan pungutan berupa
restribusi yang dibedakan dalam dua kategori, yaitu: (1). Restribusi untuk usaha
jasa perencanan dan/atau pengawasan pekerjaan kontruksi sebesar Rp.
150.000,-; dan (2). Usaja jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar Rp.
250.000,-. Restribusi atas IUJK menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke
Kas Daerah. Sedangkan bagi badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki
IUJK akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
Di Kabupaten Sidoarjo, mekanisme dan prosedur IUJK menjadi
kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tugas,
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 70
pokok dan fungsi pada Bidang Pengawasan Bangunan. Berikut adalah penjelasan
jenis, persyaratan dan mekanisme dalam perijinan IUJK.
1. Jenis usaha jasa kontruksi, meliputi:
a. Konsultasi Perencanaan Konstruksi
b. Konsultasi Pengawasan Konstruksi
c. Pelaksana Konstruksi
2. Bidang usaha jasa konstruksi, meliputi:
a. Arsitektur
b. Sipil
c. Tata Lingkungan
d. Mekanikal
e. Elektrikal
3. Masa Berlaku IUJK, adalah:
Masa berlaku IUJK di Kabupaten Sidoarjo adalah selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
4. Daftar persyaratan IUJK, adalah:
a. Rekaman sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi
Perusahaan.
b. Rekaman Akte Pendirian atau Akte Perubahan Terakhir (bagi CV
dilengkapi dengan tanda terdaftar di Pengadilan Negeri, bagi PT dilampiri
Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM).
c. Rekaman NPWP.
d. Rekaman KTP dan Ijasah bagi penanggungjawab Badan Usaha atau
Direktur.
e. Rekaman KTP dan Ijasah bagi Pengurus Badan Usaha (Komisioner untuk
CV atau Komisaris untuk PT).
f. Rekaman KTP dan Ijasah bagi Tenaga Non-Teknik.
g. Rekaman KTP dan Ijasah bagi Tenaga Teknik Tugas penuh Badan Usaha
dengan minimal jumlah tenaga 1 orang sesuai bidang usaha.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 71
h. Surat peryataan bukan PNS/TNI bagi penanggungjawab Badan Usaha atau
Direktur (Berkas Surat Pernyataan ada di CD Permohonan IUJK).
i. Surat keterangan domisili Badan Usaha dari Desa/Kelurahan.
j. Denah lokasi Badan Usaha (dilengkapi juga dengan denah ruang kantor).
k. Rekaman IMB sesuai Domisili Kantor (bagi Badan Usaha yang berkantor di
perumahan dilengkapi dengan Surat Pengesahan Daftar Pneghuni).
l. Surat IUJK Badan Usaha Pusat (bagi Badan Usaha dengan status Cabang).
m. Surat pernyataan akan memprioritaskan Tenaga Kerja setempat dan
Badan Usaha.
n. Data Badan Usaha lain (dalam bentuk foto kantor: tampak depan dengan
kelihatan Papan Nama, Ruang-ruang dalam Kantor).
5. Waktu Layanan
Dari standar layanan mekanisme permohonan perijinan IUJK, klasrifikasi
konstruksi dan permohonan perpanjangan IUJK dapat dilakukan dalam 30
(tiga puluh hari) hari kerja.Dari tahap permohonan hingga penerbitan Berita
Acara dan Srttifikat IUJK.
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
dalam melakukan layanan di bidang perijinan IUJK menetapkan 3 (tiga)
mekanisme standar prosedur layanan. Antara lain:
1. Mekanisme Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
2. Mekanisme Penerbitan Berita Acara Klarifikasi Konstruksi
3. Mekanisme Permohonan Perpanjangan Klarifikasi Konstruksi.
Berikut digambarkan alur mekanisme setiap layanan yang dijadikan
standar layanan perijinan IUJK di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Sidoarjo.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 72
Gambar 5.1. Mekanisme Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 73
Gambar 5.2. Skema Mekanisme Penerbitan Berita Acara Klarifikasi Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 74
Gambar 5.3. Mekanisme Permohonan Perpanjangan Klarifikasi Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Restribusi penerbitan perijinan IUJK yang dilakukan selama 5 (lima) tahun
oleh Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan. Bahkan realisasi IUJK selalu
melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi atas berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi maka
penarikan restribusi Tahun 2011 tidak diberlakukan. Sekedar mengilustrasikan
hasil dari penarikan restribusi IUJK dari tahun 2007 hingga tahun 2010 di
Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 75
Grafik 5.5. Restribusi Perijinan IUJK dari Tahun 2007-2010 Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Peningkatan jumlah restribusi perijinan IUJK sebagai pendapatan daerah
yang masuk ke dalam Kas daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2007 hingga
2010 menunjukkan peningkatan. Salah satu faktornya adalah iklim usaha yang
kondusif sehingga tumbuhnya usaha-usaha di bidang konstruksi yang semakin
meningkat.Peningkatan pembangunan infrastruktur mendorong pertumbuhan
jasa kontruksi semakin meningkat.Tentu dampak bagi pertumbuhan
pembangunan ekonomi cukup signifikan.Restribusi sebagai bagian dari sumber
pendapatn daerah dapat diotimalkan guna mendorong peningkatan Pendapatan
Asli Daerah dari sumber pajak dan restribusi di daerah.
Capaian kinerja di bidang perijinan dan perpanjangan IUJK pada tahun
2013 juga menunjukkan peningkatan.Dari data capaian kinerja layanan IUJK
diperoleh penjelasan bahwa untuk permohonan perijinan IUJK baru mencapai 59
ijin dan untuk permohonan perpanjangan IUJK mencapai 145 ijin, sehingga pada
tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo telah memberikan layanan kepada 204 perijinan IUJK.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 76
Tabel 5.3. Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo
No. Periode 2013 Bulan Status
Jumlah Baru Perpanjangan
1 TRIWULAN I Januari 5 20 25
Pebruari 9 23 32
Maret 11 23 34
2 TRIWULAN II April 5 15 20
Mei 7 12 19
Juni 6 15 21
3 TRIWULAN III Juli 2 10 12
Agustus 0 0 0
September 6 9 15
4 TRIWULAN IV Oktober 2 10 12
November 0 0 0
Desember 6 8 14
TOTAL 59 145 204
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Grafik 5.6. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Perijinan IUJK
di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Jumlah Badan Usaha atau Perseorangan yang melakukan proses
perpanjangan perijinan IUJK lebih banyak jika dibanding dengan permohonan
perijinan IUJK bagi Badan Usaha atau Persorangan yang baru berdiri. Pada
periode Triwulan I dan II menjadi puncak dari pengajuan permohonan atas
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 77
layanan perijinan IUJK di Kabupaten Sidoarjo. Jika mengacu pada ketentuan
restribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11
Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi maka dapat dihitung jumah
restribusi yang diperoleh dari layanan IUJK kurang lebih Rp. 30.600.000,- hingga
Rp. 51.000.000,-. Tentu ini harus memperhatikan jenis usaha kontrsuksi yang
dilakukan Badan Usaha sesuai ketentuan.
Yang menjadi catatan bagi peneliti dalam kaitannya dengan layanan
pengurusan IUJK di DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, adalah sampai penelitian ini
dilaksanakan, dinas ini belum memiliki SPM dan SOP pengurusan IUJK. Dengan
demikan peneliti tidak bisa mengukur kinerja layanan secara riil, karena ukuran
layanan belum dimilikinya.
5.1.2.2. Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Berlantai 3
(tiga) atau Lebih
Regulasi yang mengatur tentang IMB adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan,dan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 30 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Usaha Kabupaten Sidoarjo terkait IMB yang dimaksud adalah sesuai dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo. Yaitu tugas, pokok dan fungsi dalam kewenangan Bidang
Pengawasan Bangunan yang lebih spesifik sebagai kewenangan Seksi
Pengawasan dan Penertiban Bangunan dengan tugas adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian bangunan.
b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap penerbitan IMB.
c. Melaksanakan penelitian dan loporan terhadap pendirian bangunan yang
tidak dilengkapi perijinan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 78
d. Melaksanakan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan liar,
menampung dan menganalisa sengketa bangunan untuk bahan keputusan
yang berwenang.
Kewenangan ini diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud sebagai
kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo. Yaitu:
a. Ketentuan pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4
Tahun 2012 dijelaskan bahwa Bupati dapat melimpahkan pemberian izin
mendirikan bangunan kepada Pejabat yang menangani urusan di bidang
pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk.
b. Ketentuan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4
Tahun 2012 dijelaskan bahwa Bupati dapat melimpahkan kewenangan
penerbitan surat persetujuan pembongkaran bangunan tidak memiliki IMB
kepada Instansi yang berwenang secara teknis.
c. Ketentuan pasal 23 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4
Tahun 2012 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, antara lain:
1. Prinsip-prinsip dasar layanan IMB, meliputi:
a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan,
keamanan dankeselamatan serta kenyamanan.
2. Syarat permohonan perijinan IMB, meliputi:
a. Persyaratan dokumen administrasi, antara lain:
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 79
tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian
pemanfaatan tanah;
data pemohon;
foto copy Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Ruang/ Izin
lokasi serta ketetapan yang ada didalamnya;
foto copy IMB lama (IMB Perluasan/ Renovasi);
foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa.
b. Persyaratan dokumen teknis, antara lain:
gambar rencana/ arsitektur bangunan;
gambar sistem struktur;
gambar sistem utilitas;
perhitungan struktur dan/ atau bentang struktur bangunan disertai
hasil penyelidikantanah bagi bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;
perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah
tinggal;
data penyedia jasa perencanaan, bagi bangunan yang terkena
kewajiban.
3. Waktu layanan perijinan IMB ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
4. Sanksi dalam perijinan IMB, meliputi:
Pemerintah daerah berdasar persetujuan Buati dapat melakukan
pembongkaran bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau
lingkungannya;
c. tidak memiliki IMB.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 80
Tujuan diberlakukannya IMB dalam konteks tata ruang dijelaskan pada
pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan, antara lain:
a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan
bangunandari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan
serasi dengan lingkungannya;
d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
Dalam rangka pengurusan IMB bagi semua masyarakat hukum, maka
bangunan yang berlantai 3 (tiga) atau lebih,perhitungan konstruksinya wajib
diklarifikasi oleh SKPD yang membidangi bangunan, sebagaimana ketentuan
Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 30 Tahun 2012, pasal 5 ayat (3).
Sehubungan dengan ketentukan tersebut di atas, salah satu tugas dan
fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten
Sidoarjo adalah mengklarifikasi bangunan berlantai 3 (tiga) atau lebih. Tugas,
pokok dan fungsi serta kewenangan ini sebagai implementasi praktis dari
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin
Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35
Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan oleh Bidang
Pengawasan Bangunan yang lebih spesifik sebagai kewenangan Seksi
Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
Berdasar data laporan klarifikasi bangunanyang dilaksanakan oleh Seksi
Pengawasan dan Penertiban Bangunan, pada bulan Januari hingga
Desembertahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 23 jenis bangunan yang
telah dilakukan klarifikasi. Sedangkan untuk frekuensi klarifikasi bangunan
dilakukan sebanyak 56 kali melalui pengecekan di lapangan. Dari jenis bangunan
yang dilakukan pengecekan di lapangan menujukkan paling banyak pada rumah
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 81
tinggal, yakni sebanyak 12 bangunan berikutnya jenis bangunan berupa kantor
dan ruko telah dilakukan pengecekan lapangan untuk 7 bangunan.
Dari tingkat frekuensi klarifikasi pengawasan yang telah dilakukan Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selama periode
Januari-Desember 2013 pada bulan-bulan tertentu menjadi puncak aktivitas
pengawasan bangunan.Pada Triwulan II tepatnya bulan Mei merupakan
frekuensi pengawasan bangunan dilakukan 11 titik pengawasan
bangunan.Kemudian pada Triwulan III pada bulan Agustus dilakukan pengawasan
di 10 titik bangunan.
Klarifikasi bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Bangunan
Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunandalam rangka pengurusan perijinan
IMB dapat dilhat pada grafik berikut.
Grafik 5.7. Jumlah Bangunan Yang Telah Diklarifikasi oleh
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Januari – Desember 2013)
Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Berdasarkan data tersebut pada grafik di atas dan berikut menunjukkan
bahwa terdapat keseriusan kinerja Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 82
dalam rangka penertiban bangunan dan mendukung proses pengurusan
perijinan IMB. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari 23 jenis bangunan yang wajib
dilakukan klarifikasi, maka frekuensi untuk melakukan klarifikasi bangunan
dilakukan sebanyak 56 kali.
Grafik 5.8. Frekuensi Bangunan Yang Telah di Cek Lapangan atau Diklarifikasi oleh
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Januari – Desember 2013)
Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.
5.1.2.3. Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menara
Telekomunikasi
Perijinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi
diatur pada ketentuan pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 3 Tahun 2012 Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi. Dan secara teknis di atur pada Peraturan Bupati Sidoarjo nomor
30 Tahun 2012. Terkait dengan perijinan pembangunan dan pengoperasian
menara telekomunikasi dapat didiskripsikan sebagai berikut:
1. Jenis perijinan untuk menara telekomunikasi, meliputi:
a. Izin Mendirikan Bangunan
b. Izin Pengendalian
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 83
2. Persyaratan Perijinan IMB untuk Menara Telekomunikasi, meliputi:
a. Memenuhi syarat ketentuan bangunan dalamPeraturan Daerah tentang
Izin Mendirikan Bangunan.
b. Berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai
denganketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena
dampak bagipembangunan menara telekomunikasi
c. Klarifikasi kesesuaian dengan titik cell planning dan spesifikasinya
(bentuk,ketinggian dan luasan menara);
d. Klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;
e. Klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian menara
telekomunikasi di atas gedung;
f. Surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian
kerjasamapenggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
g. Bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar
menara.
h. Untuk memperoleh izin pengendalian menara telekomunikasi wajib
dilengkapi Izin Gangguan.
3. Masa Berlaku Perijinan untuk Menara Telekomunikasi, meliputi:
a. Masa berlaku izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 adalah selama bangunan masih
berdiri.
b. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pemegang
IzinPengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu)
tahun sekali dihitungsejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang
sebelumnya.
Klarifikasi konstruksi bangunan menara telekomunikasi yang menjadi
tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo, meliputi tiga aspek, yakni: 1).
klarifikasi kesesuaian dengan titik cell planning dan spesifikasinya
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 84
(bentuk,ketinggian dan luasan menara); 2). klarifikasi konstruksi menara
telekomunikasi; dan 3) klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian
menara telekomunikasi di atas gedung. Tahapan klarifikasi bangunan menara
telekomunikasi meliputi:
1. Melakukan cek lapangan antara bentuk struktur menara telekomunikasi
pada gambar dengan kondisi lapangan.
2. Melakukan cek lapangan antara bentuk dena menara telekomunikasi
pada gambar dengan kondisi lapangan.
3. Atas temuan tersebut dapat dikeluarkan rekomendasi, antara lain:Lanjut
pada perijinan selanjutnya, Disesuaikan antara gambar dengan kondisi
lapangan, Revisi, serta Keterangan Bangunan Berdiri 100% atau Tower
Belum Terbangun.
Data tentang klarifikasi konstruksi bangunan menara telakomunikasi yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo periode Januari sampai dengan Desember 2013 dapat dilhat
pada grafik berikut.
Grafik 5.9. Jumlah Titik Tower Telekomunikasi yang Diklarifikasi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Januari – Desember 2013)
Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Tower Telekomunkasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 85
Grafik 5.10. Frekuensi Pengawasan Titik Tower Telekomunikasi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Januari – Desember 2013)
Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Tower Telekomunkasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Grafik 5.11. Jenis Rekomendasi Yang Dikeluarkan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
(Januari – Desember 2013)
Sumber: Capaian Kinerja Pengawasan Tower Telekomunkasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 86
Dari data laporan pengawasan Tower Telekomunikasi yang telah
diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo pada periode bulan Januari-Desember 2013 menunjukkan bahwa:
1. Jumlah titik pengawasan yang telah dilakukan selama periode Januari-
Desember 2013 sebanyak 53 titik menara telekomunikasi.
2. Jumlah perusahaan yang melakukan proses permohonan klarifikasi dan cek
lapangan untuk perijinan menara telekomunikasi dilakukan oleh 10
perusahaan telekomunikasi.
3. Perusahaan telekomunikasi yang telah dilakukan pengawasan menara
telekomunikasi pada periode Januari-Desember 2013, antara lain:
a. PT. Protelindo
b. PT. Tower Bersama
c. PT. Huutchison CP Telkom Indonesia
d. PT. Alita Praya Mitra (ALITA)
e. PT. Retower Asia
f. PT. Daya Mitra Telekomunikasi
g. PT. Naragita Dinamika Komunika
h. PT. Prima Media Selaras
i. PT. Bali Telecomunikasi
j. PT. Indosat
4. Dari total 53 titik menara telekomunikasi yang telah dilakukan pengawasan
dan cek lapangan dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
a. Rekomendasi lanjut pada perijinan selanjutnya diberikan kepada 29 titik
menara telekomunikasi
b. Rekomendasi disesuaikan antara gambar dengan kondisi lapangan
diberikan kepada 15 titik menara telekomunikasi
c. Rekomendasi revisi diberikan kepada 3 titik menara telekomunikasi
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 87
d. Dan keterangan menara telekomunikasi telah dibangun 100% diberikan
kepada 2 titik menara telekomunikasi dan keterangan bahwa tower
belum terbangun diberikan kepada 4 titik menara telekomunikasi.
5.1.2.4. Layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan
Menyelenggarakan Reklame
Ketentuan tentang pemasangan reklame di Kabupaten Sidoarjo, diatur
oleh Peraturan Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 7 Tahun 2007,
tentangPenyelenggaraan Reklame. Penyelenggara reklame yang dimaksud dalam
perda ini adalah pemilik reklame baik orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame untukdan atas namanya sendiri. Dalam
penyelenggaraan reklame bisa dilaksanakan oleh perusahaan jasa
periklanan/biro reklame sabagai badan yang bergerak dibidang jasa
periklananyang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.
Beberapa pengertian reklame dan hal – hal terkait dengan reklame di
Kabupaten Sidoarjo menurut ketentuan Perda Kabupaten Sidoarjo 7 tahun 2007,
pasal 1 adalah:
1. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk,
susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang,
jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau
jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau
dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum
kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. (ayat 13)
2. Beberapa Jenis Reklame meliputi:
a. Reklame papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan
kayu, calli brete, vinyletermasuk seng atau bahan lain yang sejenis
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 88
dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman,diatas
bangunan.
b. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah
reklame yangmenggunakan layar monitor besar berupa program
reklame atau iklan bersinar dengan gambardan/atau tulisan berwarna
yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan
tenagalistrik.
c. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasukkertas, plastik, karet atau bahan
lain yang sejenis dengan itu.
d. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengancara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,digantungkan pada
suatu benda dengan ketentuan luasnya tida lebih dari 200 cm2 per
lembar.
e. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas
diselenggarakan dengan caradisebakan, diberikan atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan,dipasang,
digantungkan pada suatu benda lain.
f. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau
ditempelkan pada kendaraanyang diselenggarakan dengan
mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
g. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, laser,pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
h. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yangdiucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
i. Reklame slide atau reklame film adalah rekalme yang diselenggarakan
dengan cara menggunakanklise berupa kaca atau film, ataupun
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 89
bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikandan/atau
dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
j. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatubarang dengan atau tanpa disertai suara.
k. Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan
sejenisnya yang berbentukrangka terbuat dari kayu dan sejenisnya
yang berukuran minimal 2 x 4 meter.
3. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan
reklame yang tercermin dalampeta sebagai acuan dan arahan dalam
penyelenggaraan reklame.
4. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau
diletakkan.
5. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
6. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam
satuan rupiah berdasarkanatas perletakan titik reklame pada kelas
jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
Perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo menurut
Ketentuan Perda nomor 7 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahulu wajib mendapat izin
tertulis dari Bupati serta wajib mendapat surat izin pemakaian tanah dari
pemilik lahan/tanah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara reklame harusmengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati dengan melampirkan persyaratanadministrasi.
(3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
berlaku terhadappenyelenggaraan reklame :
a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata
hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 90
b. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan ;
c. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan,
sarana olahraga, panti asuhan,yayasan sosial dengan ukuran luas tidak
melebihi 625 cm2 ;
d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau
perusahaan yang menempatitanah/bangunan dimana reklame
tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidakmelebihi
625 cm2 ;
e. Di Pekan Raya atau tempat keramaian sejenisnya denga ketentuan luas
reklame dan waktupenyelenggaraan reklame ditetapkan dengan
Keputusan Bupati ;
f. Diselenggarakan oleh perwakilan Diplomat Perwakilan Konsulat,
Perwakilan PBB sertabadan-badan khususnya badan-badan atau
lembaga organisasi International.
(4) Izin tertulis dari Bupati adalah izin pemanfaatan ruang manfaat jalan
(Rumaja) dan ruang milikjalan (Rumija) yang ditetapkan oleh Bupati untuk
jalan kabupaten dan jalan desa.
(5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur denganPeraturan Bupati.
Pasal 10
Izin dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila :
a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 ayat (2) ;
b. Membayar pajak reklame ;
c. Membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame di
dalam sarana danprasarana wilayah ; dan
d. Membayar biaya jaminan bongkar sebesar 20% (dua puluh persen) dari
jumlah pajak reklameuntuk 1 (satu) tahun penyelenggaraan reklame.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 91
e. Pembangunan/penempatan reklame wajib memenuhi ketentuan tinggi
ruang bebas bagi jalanalteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima)
meter.
Pasal 11
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dapat diberikan dalam bentuk
izin reklame tetap danizin reklame terbatas.
(2) Izin reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk
penyelenggaraanreklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Izin reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
untuk penyelenggaraanreklame yang masa berlakunya paling lama 30
(tiga puluh) hari.
Pasal 12
(1) Pemasangan reklame insidentil dapat diberlakukan paling lama 7 (tujuh)
hari.
(2) Pemasangan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 13
(1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3),
dihitung sejak tanggalditerbitkannya izin penyelenggaraan reklame.
(2) Izin reklame tetap dimohonkan kembali setiap tahunnya sampai dengan
batas waktu sewa titikreklame.
Pasal 14
Persyaratan dan tata cara memperoleh izin reklame diatur dengan
Peraturan Bupati.
Terkait dengan persyaratan penyelenggaraan reklame sebagaimana
ketentuan tersebut di atas, maka penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan
ketentuan pada pasal 23 perda 7 Tahun 2007. Sehubungan dengan itu Bupati
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 92
Sidoarjo melalui SKPD yang diberi kewenangan berkewajiban untuk melakukan
pengawasn dan pengendalian pada setiap penyelenggaraan reklame agar
memenui persyaratan administrative dan memenuhi aspek tata ruang,
estetikawilayah dan kelayakan konstruksi. Sehubungan dengan itu pengawasan
dan pengendalian reklame dalam rangka penertiban reklame. Penertiban
reklame ditujukan pada setiap penyelenggaraan reklame apabila :
a. Tanpa izin ;
b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan
yang berlaku ;
c. Tanpa peneng / tanda pelunasan pajak ;
d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah
diterbitkan ;
e. Perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan
dalam gambar TataLetak Bangunan (TLB) ;
f. Tidak sesuai lagi dengan Rekomendasi konstruksi ;
g. Tidak terawat dengan baik.
h. Mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penyelenggaraan reklame adalah melakukan
klarifikasi konstruksi bagi penyelenggaran reklame yang memasang reklame
seperti: reklame megatron, videstron, large electronic display, dan
papan/billboard dengan ukuran melebihi 96 m2 . Sehubungan dengan itu
perizinan reklame baru diterbitkan setelah rancang bangun reklame mendapat
klarifikasi dan persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo. Klarifikasi sebagaimana dimaksud meliputi aspek luas lahan,
konstruksi, keamanan dan lingkungan sekitar. [Peratutan Bupati Sidoarjo nomor
11 Tahun 2009pasal 10 ayat (2)].
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 93
Data tentang klarifikasi konstruksi bangunan menyelenggarakan reklame
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo periode Januari sampai dengan Desember 2014 dapat dilihat
pada tabel dan grafik berikut.
Berdasarkan data pada grafik tersebut di atas, menunjukkan bahwa
layanan non-perijinan klarifikasi konstruksi reklame bagi pemasang reklame di
Kabupaten Sidoarjo terdapat 93 kegiatan. Dari jumlah tersebut klarifikasi
konstruksi reklame baru sebanyak 56 kegiatan dan 37 perpanjangan. Volume
kegiatan terbesar berada di bulan Maret, April dan Mei, dimana jumlahnya
berkisar 20 kegiatan baik klarifikasi konstruksi reklame perpanjangan maupun
baru. (untuk mendapatkan data lebih detail dapat di lihat pada tabel 5.4.
Ditinjau dari kinerja layanan non perijinan dapat dilihat bahwa kecepatan
dalam menyelesaikan pekerjaan, rata-rata dikerjakan dalam waktu 12.59 atau 13
hari kerja dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Secara rinci penyelesaikan
1
8 8
16
12
4
7
4
2
134 8
42
0
5
10
15
20
25
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
Sumber: DPU – Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo 2014 , Diolah
Grafik 5.12. Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo
(Januari 2014 s/d Juli 2014)
Baru perpanjangan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 94
pekerjaan minimal dapat diselesaikan selama 3 hari dan maksimal 50 hari.
Dengan demikian rata-rata penyelesaian pekerjaan masih tergolong lambat.
Informasi sementara diupayakan bahwa penyelesaikan pekerjaan pelayanan
non-perijinan klarifikasi konstruksi reklame selama 7 hari kerja dengan catatan
dokumen yang diajukan telah lengkap (lengkap sesuai yang dipersyaratkan). Yang
menjadi catatan peneliti dalam kaitan untuk mengukur kecepatan pelayanan baik
perijinan maupun non-perijinan mestinya ditetapkan melalui SPM dan SOP
pelayanan. Sementara hingga penelitian ini dilaksanakan bahwa SPM dan SOP
pelayanan perijinan dan non perijinan di DPU Ciptakarya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo belum dimilikinya.
Tabel 5.4. Data Klarifikasi Konstruksi Reklame Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Januari s/d Juli 2014)
Bulan No Jenis Bangunan Reklame –
Penyelenggara Reklame Lokasi Bangunan Status
Waktu Penyelesaian - Permohoan – Penerbitan SK
(hari)
Januari 1 Cat Aga Super – CV Elok Manis Advertising
Jl. A Yani (sebelah SPBU Aloha) Sawotratap Gedangan
Perpanjangan 7
2 Khongguan - CV Elok Manis Advertising
Jl. A Yani (sebelah SPBU Aloha) Sawotratap Gedangan
Perpanjangan 7
3 Natasha Skin Care – CV Natasha Skin Care
Jl. Jaksa Agung Suprapto 4A Sidokumpul - Sidoarjo
Perpanjangan 25
4 Juanda Regency – PT. Grahanusa Cahya Raya
Jl. Raya Pabean (depan lokasi perumahan) Desa Pabean Sedati
Perpanjangan 6
5 Cat Aga Super – CV Elok Manis Advertising
Simpang Empat Jl. Arteri Porong – Juwet Kenongo - Porong
Baru 20
Februari 1 Alfamidi – PT. Midi Utama Indonesia
Jl. Wisma Tropodo Block AB 3-4 – Tropodo Waru
Perpanjangan 18
2 Salonpas Hisamitsu – PT Hisamitsu Farma Indonesia
Jl Raya Buduran – Banjarkemantren Buduran
Perpanjangan 7
3 Suzuki – PT. Kharisma Karya Lestari
Jl. Raya Aloha – Sawotratap – Gedangan
Baru 7
4 Klien – PT Jet Media Promotion Simpang Empat Jl. Diponegoro – Jl Teuku Umar –Sidokumpul Sidoarjo
Baru 8
5 MM Resto – PT Mamin Resto Jl. Raya By Pass Juanda Baru 88 – Sedati Gede – Sedati
Baru 3
6 Klien–Tinton Arifandi Jl. Raya Buduran - Buduran Baru 3
7 Klien–Mochammad Hasyim Asyari
Simpang Tiga Jl. Raya Keterungan – Keterungan Krian
Baru 6
8 Klien – Mochammad Hasyim Asyari
Simpang Tiga Jl. Raya Tropodo – Tropodo Krian
Baru 6
9 Djarum – M. Sholikhin Jl. Bayangkari - Porong Baru 6
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 95
Bulan No Jenis Bangunan Reklame –
Penyelenggara Reklame Lokasi Bangunan Status
Waktu Penyelesaian - Permohoan – Penerbitan SK
(hari)
10 Perumahan Natura Jl. Raya Buduran (pintu masuk Al – Ghozini) Buduran
Baru 4
Maret 1 Maspion I – PT Maspion I Jl. Raya Aloha – Sawotratap -Gedangan
Perpanjangan 8
2 Klien – CV. Anda Advertising Jl. Gajah Mada 02 - Sidoarjo Perpanjangan 16
3 Alfamidi – PT Midi Utama Indonesia
Pulungan 87 - Sedati Perpanjangan 6
4 Alfamidi – PT Midi Utama Indonesia
Taman Pinang Indah BF-4 Sidoarjo
Perpanjangan 6
5 Jamu Iboe – Hj Sholihah Jl. Gajah Mada 209 Sidoarjo Perpanjangan 16
6 Centra Spring Bed – Citra Yuda Erlangga
Jl. Sisingamanggaraja - Sidoarjo Perpanjangan 16
7 Hypermart – PT. Matahari Putra Prima, Tbk.
Jl. Raya jati 01 - Sidoarjo Perpanjangan 21
8 Kobexindo – PT. Kobexindo Tractor
Jl Raya Bandara Juanda Km.3 - Sedati
Perpanjangan 25
9 Klien - PT. Rainbow Asia Poster Tol Gate Juanda – Waru Sidoarjo
Perpanjangan 39
10 Citra Garden – CV. Surabaya Dwi Mandiri
Lingkar Barat – Pegerwojo Buduran
Perpanjangan
14
11 Grace – PT Berkat Anugera Raya
Berbek Industri III/29 - Waru Perpanjangan 7
12 Bank Jatim – CV. Sarana Multi Aloha – Sawotratap Gedangan Perpanjangan 20
13 Amarican Springbed - CV. Sarana Multi
Jl. Raya Waru (Aloha) Sawotratap Gedangan
Perpanjangan 20
14 Klien – PT Adhi Kartika Jaya Jl. S. Parman - Sawotratap Gedangan
Baru 10
15 Klien – PT Adhi Kartika Jaya Jl. Raya Gedangan - Sruni Gedangan
Baru 10
16 Klien DM Advertising Simpang Empat Jl. A. Yani no 110 Gedangan
Baru 8
17 Klien CV. View Focus Advertising
Simpang Tiga Jl. Raya Tulangan – Kenongo Tulangan
Baru 10
18 Klien CV Mutiara Nusantara Utama
Jl. Pahlawan (Pojok Gor) Lemah Putro - Sidoarjo
Baru 10
19 Djarum Simpang Tiga Jl. Raya Wonocolo (PDAM)
Baru 10
20 Klien CV. Surabaya Dwi Mandiri
Simpang Tiga Jl. Raya Cemang Kalang
Baru 4
21 Perumahan Sukodono Raya – PT. Gota Mulya
Simpang Tiga Jl. Raya Kletek (Sebelah Pos Polisi) Kletek Taman
Baru 10
April 1 Klien – CV. Putro Joyo Simpang Tiga Jl. Raya Krembung Sidoarjo
Baru 8
2 Djarum – CV Rajawali Citra Buana
Simpang Tiga Jl. Raya Tambak Sawah
Baru 16
3 Klien - CV. Putro Joyo Jl. Raya Bayang Kari Porong Baru 4
4 Sampoerna - CV. Putro Joyo Simpang Tiga Jl. Raya Bebekan WonocoloTaman
Baru 3
5 Mc. Donald - CV. Putro Joyo Simpang Empat Jl. Raya Pebean Sedati
Baru 12
6 Indomart – PT Indomaret Jl. Jenggolo – Gedangan Baru 6
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 96
Bulan No Jenis Bangunan Reklame –
Penyelenggara Reklame Lokasi Bangunan Status
Waktu Penyelesaian - Permohoan – Penerbitan SK
(hari)
Prismatama
7 Klien –Hayu Nugrahani Jl. Raya Jati RT03 / RW01 - Jati Baru 15
8 Klien – PT Recma Mitra Tama Advertising
Simpang Empat Jl Raya Dungus – Sukodono
Baru 4
9 Klien - CV. Putro Joyo Simpang Tiga Jl Raya Ketegan – Taman
Baru 7
10 Klabe Farma – PT. Multi Artistika Citra
Raya Kletek no. 137 Taman Baru 12
11 Klien – Vicky Marcia Lekatompessy
Jl. Raya Waru (simpang ex Pabrik Soda) Kedung Rejo – Waru
Baru 20
12 Klien – Hayu Nugrahani Pasar Wadung Asri – Wadung Asri Waru
Baru 13
13 Klien – Hayu Nugrahani Simpang Tiga Jl. Raya Krian (Timur RPH Krian) – Prambon
Baru 13
14 Klien PT. Mega Akbar Superindo
Jl. Raya Waru (depan PT. Dirgahayu) Kedung Rejo - Waru
Baru 19
15 Graha Kota Perumahan – CV Surabaya Dwi Mandiri
Jl. Pahlawan (Pojok GOR) Lemah Putro
Baru 7
16 Produk Seluler – CV Surabaya Dwi Mandiri
Jl. Pahlawan (Pojok Bakso Kota) Lemah Putro
Baru 7
17 Produk Interbat – PT Interbat Jl. Mangundripojo No 01 Tebel - Buduran
Perpanjangan 34
18 Yuki Springbed – Lilis Sumarno Jl. Imam Bonjol 105 Krian Perpanjangan 41
19 Produk BTN – PT Oxcy Jaya Putra
Jl. Jenggolo 55 Pucang Perpanjangan 33
20 Klen - PT Oxcy Jaya Putra Jl. Jenggolo 55 (sebelah utara) Pucang
Perpanjangan 10
Mei 1 Akari – PT. Panggung Elektrik Citra Buana
Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru
Perpanjangan 8
2 Davanti - PT. Panggung Elektrik Citra Buana
Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru
Perpanjangan 8
3 Maxel - PT. Panggung Elektrik Citra Buana
Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru
Perpanjangan 8
4 Panarec – PT. Panggung Elektrik Citra Buana
Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru
Perpanjangan 8
5 ZTE – PT. Panggung Elektrik Citra Buana
Jl. Raya Waru 01 (depan PT. PEC) Waru
Perpanjangan 8
6 Ferro - PT. Ferro Ceramic Colour Indonesia
Beringin Bendo 35 RT.08 RW.04 Taman
Perpanjangan 7
7 Izusu - PT. Astra Internasional Jl. Raya Waru KM 15 Sawotratap Waru
Perpanjangan 10
8 Produk Semen Gresik – CV Rajawali Citra Buana
Utara Akses Tol Pembatasan Dukuh Menanggal Bungurasih Waru
Perpanjangan 16
9 Klien – PT . Mega Akbar Superindo
Jl. Raya Aloha - Sawotratap Waru
Baru 7
10 Semen Gresik – PT. Adi Kartikakaya
Jl. Gajah Mada 215 Bulu Sidokare
Baru 9
11 Rokok Sampoerna – CV Karya Media
Jl. Taman Kanak – kanak 145 Keboananom
Baru 6
12 Rokok Sampoerna – CV Karya Simpang Empat Jl. Raya Dungus Baru 6
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 97
Bulan No Jenis Bangunan Reklame –
Penyelenggara Reklame Lokasi Bangunan Status
Waktu Penyelesaian - Permohoan – Penerbitan SK
(hari)
Media Sukodono
13 Indosat – CV. Elemen Jl. Raya Sedati – Tropodo Waru Baru 12
14 Indosat – CV. Elemen Jl. Raya Medaeng – Medaeng Waru
Baru 12
15 Indosat – CV. Elemen Simpang empat Jl. Pahlawan – Jl Tengku Umar – Sidoarjo
Baru 12
16 Klien – Willy Suwono Raya Medaeng (selatan Gang) –Medaeng Waru
Baru 38
17 Klien – Willy Suwono Raya Medaeng – Medaeng Waru
Baru 38
18 Klien – Agus Sumartono Jl. Abd. Rachman 31a RT.15 RW 06 Pabean Sedati
Baru 4
19 Bank Permata - Sutomo Jl. A. Yani 41 Sidokumpul - Sidoarjo
Baru 8
20 Klien – Joko Suharto Jl. Sultan Agung (Bakso Solo) Magersari Sidoarjo
Baru 10
Juni 1 Rokok Wismilak – CV Tjipto Putra Mandiri
Jl. Raya Mayjen Sungkono (SPBU) Pucang Sidoarjo
Baru 13
2 Perum Taman Dhika – CV NSR Advertising
Jl. Raya Aloha – Sawotratap – Gedangan
Baru 20
3 Gudang Garam – PT Graha Surya Media
Jl. Raya Aloha - Sawotratap – Gedangan
Baru 50
4 Klien – Lilik Ardito Jl. Raya by pass Juanda Baru Sedati Gede
Baru 14
5 Monde Nissin – CV. Elok Manis Advertising
Jl. Raya Waru Kedung Rejo Waru
Perpanjangan 28
6 Kacang Mayasi – PT Manohara Asri
Jl. By Pass Krian KM 24 – Ponokawan Krian
Perpanjangan 15
7 Sampoerna – CV. Ontro Promotion
Simpang tiga Jl. Birgjen Katamso 58 Kepuhkiriman Waru
Perpanjangan 14
8 Hypermart – PT. Matahari Putra Prima
Raya Jati 01 (diatas Gedung Sitos) Jati Sidoarjo
Perpanjangan 10
Juli 1 Rokok Wismilak – CV. B&D Advertising
Jl. Pahlawan (pintu masuk keluar tol Sidoarjo) Jati Sidoarjo
Baru 6
2 B&D Advertising – CV. B&D Advertising
Simpang tiga Jl. Raya Banjar Kemantren - Buduran
Baru 6
3 Klien – PT. Teamwork Kreasi Jl. Pahlawan (pintu masuk keluar tol Sidoarjo) Jati Sidoarjo
Baru 7
4 Sampoerna All Brands – CV. Garuda Real Image
Jl. Raya Tulangan (depan pasar tulangan) kenongo - Tulangan
Baru 14
5 Sampoerna All Brands – CV. Garuda Real Image
Jl. Raya Cemengkalang 12 - Sidoarjo
Baru 10
6 Nirwana Kahuripan – PT Delta Prisma Abadi
Tol Surabaya – Gempol KM 24 – 400 A – Sidokepung Buduran
Baru 7
7 Kanmuri UD Multiprima – PT. Sentra Tama Mandiri
Jl. Raya Buduran 65 - Buduran Baru 5
8 CV. Sumber Teknik - CV. Sumber Teknik
Jl Raya by Pass Krian KM 28 – Sidomojo Krian
Perpanjangan 5
9 Wadimor Tentu Sarung Kita – PT Sukorejo Indah Textile
Simpang Tiga Jl. Raya Kedungturi – Medaeng Waru
Perpanjangan 10
Sumber: DPU – Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo 2014
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 98
5.1.3. Kinerja Program dan Anggaran
Jika melihat perkembangan pendapatan daerah dan realisasi pengeluaran
daerah dalam tiga tahun terakhir (2010 – 2012) menunjukkan peningkatan. Pada
tahun 2010 target pendapatan mencapai Rp. 1.588.321.489.393,04 dan realisasi
pendapatan mencapai Rp. 1.674.833.481.145,32. Sedangkan pada tahun 2012
target pendapatan daerah mencapai Rp. 2.284.511.936.806,00 dengan realisasi
pendapatan mencapai Rp. 2.317.444.096.384,41. Untuk target belanja pada
tahun 2010 mencapai Rp. 1.698.329.944.563,66 dengan realisasi belanja
mencapai Rp. 1.584.364.436.412,19. Sedangkan pada tahun 2012 target belanja
mencapai Rp. 2.565.342.909.483,71 dengan realisasi belanja mencapai Rp.
2.238.524.285.888,37.Struktur anggaran daerah ini menunjukkan kemampuan
keuangan dan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo.
Peningkatan realisasi pendapatan daerah akan mendorong peningkatan realisasi
belanja daerah untuk pembangunan.
Tabel 5.5. Perkembangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2012
APBD Kabupaten Sidoarjo
Tahun
2010 2011 2012
Pendapatan Daerah 1,588,321,489,393.04 1,905,993,882,859.38 2,284,511,936,806.00
Realisasi Pendapatan Daerah
1,674,833,481,145.32 2,005,191,397,714.27 2,317,444,096,384.41
Belanja Daerah 1,698,329,944,563.66 2,093,437,864,285.53 2,565,342,909,483.71
Realisasi Belanja Daerah
1,584,364,436,412.19 1,828,757,388,074.71 2,238,524,285,888.37
Sumber: Diolah dari LKPJ Bupati Sidoarjo.
Konsekuensi peningkatan APBD Kabupaten Sidoarjo juga dirasakan pada
alokasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp.
54.662.242.350,- dan meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 164.379.363.112,.
Peningkatan alokasi anggaran cukup signifikan dan berdampak pada alokasi
anggaran setiap bidang dalam bentuk program dan kegiatan sebagai tugas,
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 99
pokok dan fungsi sebagai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
Pada tahun 2012 alokasi anggaran tersebut digunakan untuk
melaksanakan 11 program yang difokuskan untuk 4 (empat) program, yaitu:
1. Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar dengan alokasi anggaran
mencapai Rp. 6.076.347.000, atau 11,12 persen.
2. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan alokasi anggaran
mencapai Rp. 7.087.695.100,- atau 12,97 persen.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dengan alokasi
anggaran mencapai Rp. 15.988.331.000,- atau 29,25 persen.
4. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta
buzem, rumah pompa dan drainase dengan alokasi anggaran mencapai Rp.
22.578.024.250,- atau 41,30 persen.
Sedangkan pada tahun 2013 alokasi anggaran digunakan untuk
melaksanakan 17 program yang difokuskan untuk 3 (tiga) program, yaitu:
1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dengan alokasi
anggaran mencapai Rp. 26.528.477.200,- atau 16,14 persen.
2. Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar dengan alokasi anggaran
mencapai Rp. 33.531.792.450,- atau 20,40 persen.
3. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta
buzem, rumah pompa dan drainase dengan alokasi anggaran mencapai Rp.
47.348.366.833,- atau 28,80 persen.
Kinerja anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dengan perbandingan alokasi anggaran
serta membandingkan realisasi anggaran.Kinerja anggaran menunjukkan bahwa:
1. Pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp. 54.662.242.350,-
dapat direalisasikan mencapai Rp. 49.395.990.093,- atau capian kinerja
mencapai 90,37 persen.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 100
2. Pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp.
164.379.363.112,- dapat direalisasikan mencaapai Rp. 137.546.574.045,- atau
capaian kinerja mencapai 83,68 persen.
Meski pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah alokasi anggaran dan
peningkatan jumlah program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, tetapi justru
capian kinerja menunjukkan penurunan jika dibandingkan kondisi tahun 2012.
Berikut ini perbandingan caian kinerja tahun 2012 dan 2013 adalah:
Grafik 5.13. Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo
Hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan beberapa program perlu
mendapatkan perhatian karena persentase capaian kinerja program masih < 90
persen, antara lain:
1. Program ketersediaan sarana dan prasarana dengan capaian kinerja sebesar
77,76 persen.
2. Program penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dengan
capaian kinerja sebesar 74,26 persen.
3. Program penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan capaian
kinerja sebesar 38,15 persen.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 101
4. Program sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem,
rumah pompa dan drainase dengan capaian kinerja sebesar 85,00 persen.
5. Program bertambahnya fasilitas kebudayaan dengan capaian kinerja sebesar
56,96 persen.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 102
Grafik 5.14. Persentase Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 103
Tabel 5.6. Perbandingan Kinerja Anggaran Tahun 2012 dengan 2013
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo
No. Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2012 Anggaran Tahun 2013
Pagu % Realisasi % Pagu % Realisasi %
1 Administrasi perkantoran 790,570,000 1.45 647,964,543 81.96 1,162,824,750 0.71 1,049,762,572 90.28
2 Ketersediaan sarana dan prasarana 15,988,331,000 29.25 14,558,060,505 91.05 26,528,477,200 16.14 20,629,600,376 77.76
3 Peningkatan ketertiban aparatur 10,230,000 0.02 9,920,000 96.97 11,055,000 0.01 11,055,000 100.00
4 Sumber daya aparatur yang kompeten 76,520,000 0.14 61,500,000 80.37 200,000,000 0.12 197,525,000 98.76
5 Laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi
30,000,000 0.05 30,000,000 100.00
274,450,000 0.17 269,105,000 98.05
6 Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan
6,076,347,000 11.12 4,590,274,095 75.54 33,531,792,450 20.40 31,204,801,861 93.06
7 Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas pendidikan
− − − − 12,510,644,313 8.18 12,510,644,313 100.00
8 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
− − − − 11,398,233,600 6.93 10,610,570,136 93.09
9 Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan
286,600,000 0.52 108,305,000 37.79 251,888,750 0.15 187,047,492 74.26
10 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan 7,087,695,100 12.97 6,435,781,110 90.80 13,215,417,322 8.04 5,041,368,117 38.15
11 Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase
22,578,024,250 41.30 21,268,166,240 94.20 47,348,366,833 28.80 40,247,309,118 85.00
12 Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir
− − − − 5,000,000,000 3.04 4,550,430,000 91.01
13 Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan
− − − − 756,800,000 0.46 710,755,000 93.92
14 Tersediannya data pemanfaatan ruang 650,000,000 1.19 618,199,600 95.11 100,000,000 0.06 99,250,000 99.25
15 Meningkatnya jangkauan dan frekuensi pengawasan dan penertiban bangunan
1,087,925,000 1.99 1,067,819,000 98.15 1,060,800,000 0.65 1,019,970,700 96.15
16 Bertambahnya fasilitas kebudayaan − − − − 1,960,700,000 1.19 1,116,735,560 56.96
17 Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga
− − − − 8,133,383,800 4.95 8,090,643,800 99.47
TOTAL 54,662,242,350 100.00 49,395,990,093 90.37 164,379,363,112 100.00 137,546,574,045 83.68
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 104
Sumber: Diolah dari LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 105
Tabel 5.7.Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Alokasi
Anggaran
Alokasi Anggaran
Jumlah %
1 Meningkatkan tertib administrasi perkantoran Prosentase laporan yang diselesaikan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,162,824,750 0.71
a. penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000
b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
250,000,000
c. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20,000,000
d. penyediaan jasa administrasi keuangan 312,856,000
e. penyediaan alat tulis kantor 73,288,750
f. penyediaan barang cetak dan penggandaan 29,900,000
g. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,520,000
h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17,260,000
i. penyediaan bahan logistik kantor 150,000,000
j. penyediaan makanan dan minuman 5,000,000
k. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
280,000,000
2 Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat
Prosentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 26,528,477,200 16.14
a. pengadaan peralatan gedung kantor 506,160,000
b. pengadaan meubelair 29,750,000
c. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1,153,440,000
d. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan operasional
131,310,000
e. pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
53,500,000
f. rehabilitasi sedang atau berat gedung kantor 24,654,317,200
3 Peningkatan ketertiban aparatur Tersedianya pakaian dinas
3 Program peningkatan disiplin aparatur 11,055,000 0.01
a. pengadaan pakaian dinas 11,055,000
4 Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten Terlaksananya pelatihan aparatur
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200,000,000 0.12
a. pendidikan dan pelatihan formal 200,000,000
5 Tersusunnya laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi
Tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan secara akurat
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
274,450,000 0.17
a. penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
274,450,000
6 Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah
6 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 33,531,792,450 20.40
a. rehabilitasi sedang atau berat bangunan sekolah 33,531,792,450
7 Penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu Terangunnya gedung 7 Program pendidikan menengah 13,445,173,407 8.18
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 106
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Alokasi
Anggaran Alokasi Anggaran
Jumlah %
peningkatan kualitas pendidikan sekolah a. pembangunan gedung sekolah 13,445,173,407
8
Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan
Terbangunnya gedung puskesmas atau puskesmas pembantu
8 Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas atau puskesmas pembantu dan jaringannya
11,398,233,600 6.93
a. rehabilitasi sedang atau berat puskesmas atau puskesmas pembantu
11,398,233,600
9
Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan
Terbangunnya penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan
9 Program pembangunan insfrastruktur pedesaan 251,888,750 0.15
a. penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan
251,888,750
10 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Terbangunnya sarana dan prasarana rusunawa
10 Program pengembangan perumahan 13,215,417,322 8.04
a. pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
4,715,822,980
b. monitoring, evaluasi dan pelaporan 601,175,000
c. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa
912,339,317
d. pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana (DAK)
6,986,080,025
11 Daerah-daerah yang rawan air bersih, masyarakat miskin di pedesaan mauun di perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM
Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase
11 Program lingkungan sehat perumahan 47,348,366,833 28.80
Penyediaan akses yang memadai dan tertata serta membangun jalan dengan membuka keterisolasian suatu daerah
a. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
2,383,567,100
Pengendalian banjir di daerah rawan banjir khususnya perumahan dan permukiman
b. pembangunan jalan lingkungan 26,352,876,639
c. pembangunan saluran drainase, plengsengan dan busem lingkungan perumahan
13,446,799,997
d. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
5,165,123,097
12 Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir
Terbangunnya jalan lingkungan di kawasan pesisir
12 Program pengembangan kawasan 5,000,000,000 3.04
a. pembangunan jalan usaha produksi 5,000,000,000
13 Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Tersususnnya rencana teknis ruang kawasan serta tertatatnya ruang kawasan
13 Program perencanaan tata ruang 756,800,000 0.46
a. penyusunan rencana teknis ruang kawasan 756,800,000
14 Tersediannya data pemanfaatan ruang Tertatanya pemanfaatan ruang
14 Program pemanfaatan ruang 100,000,000 0.06
a. survei dan pemetaan 100,000,000
15 Meningkatnya jangkauan dan frekuensi pengawasan dan penertiban bangunan
Terlaksananya kegiatan operasional
15 Program pengendalian pemanfaatan ruang 1,060,800,000 0.65
a. pengawasan pemanfaatan ruang 1,060,800,000
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 107
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Alokasi
Anggaran Alokasi Anggaran
Jumlah %
16 Bertambahnya fasilitas kebudayaan Terwujudnya pembangunan gedung serba guna
16 Program pengelolaan kekayaan budaya 1,960,700,000 1.19
a. pembangunan gedung serba guna 1,960,700,000
17 Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga
Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dengan terbangunnya rehabilitasi gedung olahraga
17 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 8,133,383,800 4.95
a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
8,133,383,800
TOTAL 164,379,363,112 164,379,363,112 100.00
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 108
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 109
Tabel 5.8. Capaian Kinerja Program dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Capian
Program (%)
Nilai Pagu Realisasi
1 Meningkatkan tertib administrasi perkantoran Prosentase laporan yang diselesaikan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
a. penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000 6,000,000 100.00
b.
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
250,000,000 202,977,097 81.19
c.
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20,000,000 13,554,700 67.77
d. penyediaan jasa administrasi keuangan 312,856,000 284,633,000 90.98
e. penyediaan alat tulis kantor 73,288,750 73,000,000 99.61
f. penyediaan barang cetak dan penggandaan 29,900,000 22,495,500 75.24
g.
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,520,000 13,872,000 74.90
h.
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17,260,000 12,945,000 75.00
i. penyediaan bahan logistik kantor 150,000,000 150,000,000 100.00
j. penyediaan makanan dan minuman 5,000,000 5,000,000 100.00
k.
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
280,000,000 265,285,275 94.74
2 Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat
Prosentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. pengadaan peralatan gedung kantor 506,160,000 482,470,000 95.32
b. pengadaan meubelair 29,750,000 28,600,000 96.13
c. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1,153,440,000 1,132,618,600 98.19
d.
pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan operasional
131,310,000 131,310,000 100.00
e.
pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
53,500,000 42,511,000 79.46
f. rehabilitasi sedang atau berat gedung kantor 24,654,317,200 18,812,090,776 76.30
3 Peningkatan ketertiban aparatur Tersedianya pakaian dinas 3 Program peningkatan disiplin aparatur
a. pengadaan pakaian dinas 11,055,000 11,055,000 100.00
4 Terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten
Terlaksananya pelatihan aparatur
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. pendidikan dan pelatihan formal 200,000,000 197,525,000 98.76
5 Tersusunnya laporan kinerja baik secara arsip maupun secara informasi
Tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan secara akurat
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a.
penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
274,450,000 269,105,000 98.05
6 Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah
6 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
a. rehabilitasi sedang atau berat bangunan sekolah 33,531,792,450 31,204,801,861 93.06
7 Penyediaan sarana dan prasarana untuk Terangunnya gedung 7 Program pendidikan menengah
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 110
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Capian
Program (%)
Nilai Pagu Realisasi
membantu peningkatan kualitas pendidikan sekolah a. pembangunan gedung sekolah 13,445,173,407 12,510,644,313 93.05
8 Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan
Terbangunnya gedung puskesmas atau puskesmas pembantu
8 Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas atau puskesmas pembantu dan jaringannya
a.
rehabilitasi sedang atau berat puskesmas atau puskesmas pembantu
11,398,233,600 10,610,570,136 93.09
9 Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan
Terbangunnya penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan
9 Program pembangunan insfrastruktur pedesaan
a.
penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan
251,888,750 187,047,492 74.26
10 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Terbangunnya sarana dan prasarana rusunawa
10 Program pengembangan perumahan
a.
pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
4,715,822,980 3,653,066,000 77.46
b. monitoring, evaluasi dan pelaporan 601,175,000 − −
c.
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa
912,339,317 729,429,117 79.95
d.
pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana (DAK)
6,986,080,025 658,873,000 9.43
11 Daerah-daerah yang rawan air bersih, masyarakat miskin di pedesaan mauun di perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM
Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem, rumah pompa dan drainase
11 Program lingkungan sehat perumahan
Penyediaan akses yang memadai dan tertata serta membangun jalan dengan membuka keterisolasian suatu daerah
a. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
2,383,567,100 1,845,504,000 77.43
Pengendalian banjir di daerah rawan banjir khususnya perumahan dan permukiman
b. pembangunan jalan lingkungan 26,352,876,639 22,509,550,900 85.42
c. pembangunan saluran drainase, plengsengan dan busem lingkungan perumahan
13,446,799,997 11,285,953,618 83.93
d. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
5,165,123,097 4,606,300,600 89.18
12 Terwujudnya peningkatan akses jalan di kawasan pesisir
Terbangunnya jalan lingkungan di kawasan pesisir
12 Program pengembangan kawasan
a. pembangunan jalan usaha produksi
5,000,000,000 4,550,430,000 91.01
13 Terwujudnya penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Tersususnnya rencana teknis ruang kawasan serta tertatatnya ruang kawasan
13 Program perencanaan tata ruang
a. penyusunan rencana teknis ruang kawasan 756,800,000 710,755,000 93.92
14 Tersediannya data pemanfaatan ruang Tertatanya pemanfaatan ruang
14 Program pemanfaatan ruang
a. survei dan pemetaan 100,000,000 99,250,000 99.25
15 Meningkatnya jangkauan dan frekuensi Terlaksananya kegiatan 15 Program pengendalian pemanfaatan ruang
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 111
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Capian
Program (%)
Nilai Pagu Realisasi
pengawasan dan penertiban bangunan operasional a. pengawasan pemanfaatan ruang 1,060,800,000 1,019,970,700 96.15
16 Bertambahnya fasilitas kebudayaan Terwujudnya pembangunan gedung serba guna
16 Program pengelolaan kekayaan budaya
a. pembangunan gedung serba guna
1,960,700,000 1,116,735,560 56.96
17 Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi olah raga
Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dengan terbangunnya rehabilitasi gedung olahraga
17 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
8,133,383,800 8,090,643,800 99.47
TOTAL 164,379,363,112 137,546,574,045 83.68
Sumber: LAPKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2013.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 112
5.2. Permasalahan yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Identifikasi permasalah secara umum dalam pembangunan sarana dan
prasarana bidang Cipta Karya di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
1. Tingkat urbanisasi yang relative tinggi dan belum disertai oleh tingkat
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh
pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun oleh “backlog” yang sudah ada
sebelumnya.
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan hal ini sangat terkait dengan
tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan yang
diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruangbelum merata ke semua
golongan masyarakat (ummnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah
belum mendapat layanan yang setara dengan layanan bagi golongan
masyarakat berpenghasilan menengah dan atas).
4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya
secara maksimal Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruangdalam
turut menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang asri dan lestari.
5. Wajah fisik perkotaan yang semakin “semrawut” akibat belum maksimalnya
fungsi perencanaan dan penerapan tata-bangunan khususya di lingkungan
perkotaan dan umumnya di pedesaan.
6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyediaan dan pemeliharaan
infrastruktur jalan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 113
Identifikasi permasalahan persektor di Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, antara lain:
1. Pengembangan Pemukiman
a. Masih luasnya kawasan kumuh
b. Masih terbatasnya prasarana sarana dasar
c. Masih belum berkembang kawasan pedesaan potensial
2. Penataan Bangunan dan Lingkungan
a. Penataan Lingkungan Pemukiman
Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi
kebakaran.
Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa
RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam
penyiapan insfrastruktur guna pengembangan lingkungan
pemukiman.
Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan
ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage.
Masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan
lingkungan pemukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya
alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam
rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi
efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah
Negara.
Masih kurang lengkapnya peraturan daerah bangunan gedung untuk
kawasan kota.
Belum berfungsinya Standar Pelayanan Minimum bi bidang
pelayananan pembangunan lantai 3 lebih, rekomendasi pendirian
menara telephon seluler, rekomendasi pembangunan reklame;
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 114
Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan).
c. Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau
Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan
hijau/terbuka, sarana olah raga.
d. Kapasitas Kelembagaan Daerah
Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam
pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk
pengawasan.
Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan
dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.
Masih perlu peningkatan dan pemantaban kelembagaan bangunan
gedung di Kabupaten Sidoarjo dalam fasilitasi penyediaan perangkat
pengaturan.
3. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
a. Sektor Air Limbah
Belum optimalnya penanganan air limbah.
Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah.
Belum optimalnya manajemen air limbah.
b. Sektor Drainase
Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.
c. Sektor Persampahan
Peningkatan timbunan sampah akibat aktifitas produksi manusia.
Kapasitas tampung pengelolaan persampahan yang terbatas.
Belum optimalnya manajemen pengelolaan persamapahan.
4. Pengembangan Kebutuhan Air Minum
a. Belum tersusunnya kebijakan strategi penyediaan air bersih (Jakstrada)
b. Terbatasnya pendanaan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 115
c. Menurunya kualitas air baku.
d. Masih rendahnya cakupan dan kualitas layanan.
e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan air minum.
5. Pengembangan Kelembagaan
a. Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
b. Belum memadainya struktur organisasi yang responsive terhadap
tantangan pembangunan Bidang Cipta Karya.
c. Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip
good governance untuk meningkatkan daya saing kota/kabupaten.
d. Belum efektifnya pengembangan tim koordinasi pembangunan
kota/kabupaten/provinsi dalam pengembangan prasarana Bidang Cipta
Karya.
5.3. Inovasi: Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 – 2019 berdasar arah
pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan isu strategis yang dihadapai, antara lain:
1. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
a. Mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas perumahan
yang layak huni di perkotaan dan pedesaan.
Meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap
perumahan yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan
rumah yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan rumah
yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat miskin
dalam pembangunan rumah yang layak huni dan sehat.
b. Mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat miskin terhadap
pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 116
Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan
pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi
masyarakat miskin.
Menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi dasar bagi
kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah sulit
air.
Meningkatkan ketersedian sarana air bersih dan snitasi dasar bagi
masyarakat miskin.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai
pengelolaan sumber daaya air dan pentingnya air minum yang bersih
dan aman, serta sarana sanitasi dasar.
Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasata dna
masyakat dalam investasi dan pengeloaan bersama dalam hal
penyediaan air bersih dan aman, serta sanitasi bagi masyarakat
termasuk masyarakat miskin.
Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat
miskin ke air minum yang bersih dan aman serta sanitasi.
2. Arah Kebijakan Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur
a. Meningktkan penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun
sederhana sewa dengan melbatkan kelompok masyarakat.
b. Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian
(swadaya) kelompok masyarakat.
c. Menyusun dan mengembangkan pola subsidi baru pembangunan
perumahan yang tepat sasaran.
d. Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan dan
pemukiman yang tepat guna.
e. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
untuk mencpai sasaran cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan
pedesaan, serta pengendalian kebocoran penyaluran air minum.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 117
f. Mendorong tersusunan regionalisasi pengelolaan air minum memalui
kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA).
g. Meningkatkan kineja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan
dan pedesaan.
h. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat di
perkotaan.
i. Meningkatkan cakupan layanan sarana sanitasi dasar pedesaan.
j. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sampah melalui kerjasama
antar daerah dengan mitra swasta.
k. Meningkatka peranserta dan seluruh potensi masyarakat dalam
pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase,
termasuk mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan
persampahan.
l. Percepatan pembangunan kawasan pedesaan terpencil maupun
menengah agar menjadi motor penggerak pembangunan wilayah
sekitarnya.
3. Arah Kebijakan Tata Ruang
a. Mengoptimalkan peran rencana tata runag sebagai acuan koordinasi dan
singkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
b. Mendorong peningkatan pemerataan pembangunan dengan percepatan
pembangunan dan pertumbuhan wilayah melalui pembnetukan sentra-
sentra baru.
c. Pemantaban sistem perkotaan PKN di Kabupaten Sidoarjo.
d. Peningkatkan sistem keterkaitan antara kontong produksi utama di
Sidoarjo dengan pusat pengelolaan dan pemasaran sebagai inti
pengembangan agropolitan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 118
Tabel 5.9. Arah Kebijakan, Program dan Kegitan Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 2015 - 2019
No. Arah Kebijakan Program Kegiatan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
2015 2016 2017 2018 2019
Bidang Kesekretariatan
1. Adminsitrasi perkantoran yang memadai untuk menunjang pelayanan
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang dapat meningkatkan kinerja aparatur
Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
Menyediakan sarana prasarana aparatur
95% 98% 100% 100% 100%
3. Peningkatan disiplin pegawai Peningkatan ketertiban aparatur Mengganti dan mengadakan kebutuhan pakaian dinas
95% 100% 100% 100% 100%
Menigkatkan kinerja disiplin pegawai
95% 100% 100% 100% 100%
Mengefisienkan perjalanan dinas pegawai
95% 100% 100% 100% 100%
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pemenuhan sumber daya aparatur yang kompeten
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan meningkatkan kinerja pegawai
60% 70% 80% 90% 100%
5. Pelaporan capaian kinerja Penataan laporan capaian kinerja baik sebagai arsip maupun informasi
Menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan secara akurat
100% 100% 100% 100% 100%
Bidang Tata Bangunan
1. Peningkatan sarana dan pemeliharaan gedung perkantoran pemerintah
Pemeliharaan gedung bangunan pemerintah
Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung perkantoran pemerintah
100% 100% 100% 100% 100%
2. Penataan bangunan di lingkungan pemerintah daerah
Penyusunan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Menyusun pedoman HSBGN di kabupaten Sidoarjo
100% 100% 100% 100% 100%
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 119
No. Arah Kebijakan Program Kegiatan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
2015 2016 2017 2018 2019
3. Peningkatan aksestabilitas layanan perekonomian masyarakat
Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pusat pengelolaan dan pemasaran sebagai inti pengembangan agropolitan
Meingkatkan pemeliharaan sarana dan prasaranan ekonomi dan pasar dalam menunjang pengelolaan dan pemasaran sebagai inti pengembangan agropolitan
60% 70% 80% 90% 100%
Bidang Pengawasan Pembangunan
1. Meningkatkan kualitas dan mobilisasi lingkungan pedesaan
Penyediaan akses memadai dan tertata dengan membangun jalan lingkungan dengan membuka keterisolasian untuk daerah
Membangun jalan tembus (pavingisasi) di setiap desa dab lingkungan
95% 100% 100% 100% 100%
Membangun akses transportasi dan distribusi barang dan jasa menuju usat-pusat pertumbuhan ekonomi pedesaaan dan lingkungan
95% 100% 100% 100% 100%
2. Peningkatan layanan dalam upaya pengawasan dan penertiban pembangunan
Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perijinan
Meningkatkan kinerja dan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kinerja dan Penerbitan layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Berlantai 3 (tiga) atau Lebih
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kinerja dan Penerbitan layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi Bangunan Menara Telekomunikasi
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kinerja dan Penerbitan layanan Non Perijinan: Klarifikasi Konstruksi
100% 100% 100% 100% 100%
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 120
No. Arah Kebijakan Program Kegiatan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
2015 2016 2017 2018 2019
Bangunan Menyelenggara-kan Reklame
3. Penertiban bangunan sesuai dengan kebijakan yang ada
Penertiban bangunan berijin Meningkatkan jumlah bangunan ber-IMB
34,80% 36,30% 37.80% 39,30% 40.80%
4. Pelayanan terhadap pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
Pemenuhan capaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sidoarjo
Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran
95% 100% 100% 100% 100%
5. Meminimalisir terjadinya bencana keakaran
Peminimalisiran bencana kebakaran Meminimkan jumlah kejadian kebakaran
65% 60% 55% 50% 40%
6. Penanggulangan resiko banjir (flood risk management)
Pengendalian banjir di daerah rawan banjir Membangun buzem dan rumah pompa
3 4 4 5 5
7. Upaya minimalisasi bencana banjir
Pengurangan daerah banjir di Sidoarjo khususnya perumahan dan permukiman
Mengurangi luas daerah genangan banjir
1.060 Ha 990 Ha 890 Ha 790 Ha 600 Ha
Bidang Tata Ruang
1. Penataan dan pengendalian tata ruang
Penertiban dan pemanfaatan tata ruang Menertibkan pemanfaatan tata ruang
98% 100% 100% 100% 100%
2. Penetapan kebijakan tata ruang
Perumusan kebijakan rencana tata bangunan dan lingkungan
Menyusun dan atau merevisi RTBL
100% 100% 100% 100% 100%
Perumusan kebijakan dan strategi penataan lingkungan sosial dan kebutuhan air minum
Menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)
3. Penataan Ruang Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang
Melaksanakan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang waktu 5 (lima) hari kerja
100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
Membangunan luasan RTH untuk kepentingan masyarakat dan publik
10% 20% 20% 30% 30%
Pelayanan verifikasi siteplan Meningkatkan kinerja pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 121
No. Arah Kebijakan Program Kegiatan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
2015 2016 2017 2018 2019
permohonan verifikasi siteplan
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
1. Penanganan pemukiman kumuh perkotaan
Penanganan pemukiman kumuh perkotaan Mengurangi luasan pemukiman kumuh di perkotaan
55% 60% 70% 85% 100%
2. Sarana prasarana perumahan Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Membangun rusunawa sesuai kebutuhan masyarakat
2 3 3 4 4
3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dasar, serta memenuhi kebutuhan baku (raw water) yang akan diolah sebagai air minum
Pemenuhan daerah-daerah yang kekurangan air serta pada masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan yang tidak terdistribusi air PDAM
Membangunan jaringan sarana air bersih yang dibangun (unit)
2 2 3 3 2
Membangun dan menyediakan layanan air bersih di pedesaan
25% 30% 35% 40% 50%
4. Penyehatan lingkungan pemukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)
Penataan air limbah pemukiman Membangunan sistem air limbah setempat
79% 95% 100% 100% 100%
Membangun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
48% 60% 75% 90% 100%
Pengelolaan persampahan Menyediakan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (perumahan dan pemukiman)
26% 36% 50% 65% 85%
Penyediaan Drainase Membangun sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
52% 65% 80% 95% 100%
Sumber: Hasil Analisa
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 122
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
1. Kinerja kelembagaan dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan
fungsi dinas tahun 2013, terbagi menjadi 5 bidang: kesekretariatan,
tata bangunan, pengawasan bangunan, tata ruang, dan penyehatan
lingkungan permukiman dan perumahan. Program kerja dan dukungan
anggaran lebih diprioritaskan pada 3 (tiga) program dari 17 program
yang dirumuskan, yaitu: (1). Ketersediaan sarana dan prasarana yang
memenuhi syarat dengan alokasi mencapai 16,14 persen; (2).
Penyediaan sarana dan prasarana wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun dengan alokasi mencapai 20,40 persen; dan (3). Terwujudnya
sarana air bersih dan sanitasi dasar, jalan lingkungan serta buzem,
rumah pompa dan drainase dengan alokasi mencapai 28,80
persen.Kendati anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan
Sarana dan Prasarana di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
dan Perumahan serta pemenuhan Sarana dan Prasarana di Bidang Tata
Bangunan, namun demikian kinerja program, masih perlu ditingkatkan
karena masih banyak wilayah yang genangan air hujan masih lama dan
banjir, misalnya di wilayah porong sebelah lapindo, wilayah perkotaan,
dan wilayah sawotratap.
2. Kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas dapat dijelaskan dengan tingkat
pendidikan. Dari keseluruhan sumberdaya aparatur dinas, yakni 67
orang, pendidikannya didiskripsikan sebagai berikut: Sumberdaya
Aparatur Dinas dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 27 orang dan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 123
Sumberdaya Aparatur Dinas dengan tingkat pendidikan SLTA dengan
jumlah mencapai 29 orang terdiri dari 17 orang PNS dan 12 orang Non-
PNS. Menurut analisis kami bahwa sumberdaya aparatur dinas, masih
perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Tidak ada pilihan lagi bahwa
untuk meningkatkan kinerja PU Cipta Kaya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo, harus didukung oleh Sumberdaya aparatur Dinas yang
memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas
pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diembankan
kepadanya. Karena sumberdaya aparatur dinas merupakan salah satu
sumberdaya (resources) yang menentukan keberhasilan pelaksanaan
kebijakan (Grindle: 1980). Begitu juga Edward III (1980, 53)
menegaskan bahwa probably the most essential resources in
implementing policy is staff.Kendatipun program kerja dinas telah
dirumuskan secara jelas dan ditransformasikan dengan tepat, manakala
sumberdaya aparatur dinasmasih kurang mendukung kompetensinya,
maka pelaksanaan program tidak akan mencapai performa yang efektif.
3. Kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Usaha
Kabupaten Sidoarjo dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu layanan,
yakni 1) layanan perijinan dalam bentuk Penerbitan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK), dan 2) layanan dalam bentuk non-perijinan: a)
klarifikasi konstruksi bangunan yang berlantai 3 (tiga) atau lebih; b)
klarifikasi konstruksi bangunan menara telekomunikasi; c) klarifikasi
konstruksi bagunan reklame. Semua layanan perijinan dan non-
perijinan pada periode terakhir menunjukkan kuantitas yang tinggi.
Namun demikian kinerja layanan oleh peneliti belum disertai SPM dan
SOP layanan, sehingga sulit untuk mengukur baik tidaknya kinerja
layanan.
4. Kinerja program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada 2 tahun terakhir dirumuskan
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 124
bahwa: 1) Pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp.
54.662.242.350,- dapat direalisasikan mencapai Rp. 49.395.990.093,-
atau capian kinerja mencapai 90,37 persen; dan 2) Pada tahun 2013
dengan alokasi anggaran mencapai Rp. Rp. 164.379.363.112,- dapat
direalisasikan mencaapai Rp. 137.546.574.045,- atau capaian kinerja
mencapai 83,68 persen. Analisis yang dapat diberikan bahwa meski
pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah alokasi anggaran dan
peningkatan jumlah program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo, tetapi justru capian kinerja menunjukkan penurunan jika
dibandingkan kondisi tahun 2012.
5. Tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tupoksinya adalah 1) tingginya
tingkat urbanisasi; 2) ketersediaan infrastruktur dan layanan yang
berlum merata; 3) menciptakan Sidoarjo yang asri dan lestari ditengah
terjadinya degradasi lingkungan diperkotaan; 4) wajah fisik perkotaan
yang semakin “semrawut” akibat belum maksimalnya fungsi
perencanaan dan penerapan tata-bangunan; 5) keterbatasan kapasitas
daerah dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
6. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam peningkatan kinerja
dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi dan pencapian
visi-misi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo, dirumuskan 4 (empat) startegi kebijakan: 1)
pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, 2) pembangunan, perbaikan,
dan pemeliharaan infrastruktur, 3) optimalisasi kinerja penataan ruang,
4) pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 125
6.2. Rekomendasi
1. Untuk meningkatkan kinerja bidang kelembagaan, bidang pelayananan
perijinan dan non perijinan dan bidang anggaran perlu dukungan
sumberdaya aparatur dinas yang memadai, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Karena itu diperlukan peningkatan pendidikan bagi
sumberdaya aparatur dinas bagi yang berpendidikan D3 dan SLTA untuk
mengikuti pendidikan S-1 sesuai dengan bidang kerjanya; dan pelatihan
– pelatihan dalam penyusunan program dan anggaran serta pelayanan
sehingga kinerja dinas menjadi meningkat;
2. Dalam upaya untuk menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang asri dan
lestari ditengah terjadinya degradasi lingkungan diperkotaan,
diperlukan 1) penyusunan kebijakan dan strategi untuk lingungan sosial
yang sehat; 2 penyusunan kebijakan dan strategi pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat (JAKSTRADA); dan penerapan
tata rencana tata-bangunan yang ketat sesuai dengan peraturan
perundangan.
3. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo ke depan menurut hasil
kajian ini lebih diarahkan pada 4 aspek, yakni: 1) pemenuhan hak dasar
masyarakat miskin, 2) pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan
infrastruktur, 3) optimalisasi kinerja penataan ruang, 4) pengembangan
dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 126
DAFTAR PUSTAKA
Budiandono, D. 1986. Perencanaan dan Penyelenggaraan Latihan Tenaga Kerja. Jakarta. Penerbit Bhatara Karya Aksara.
Denhardt and Denhardt. 2007. The New Public Service. New York: M.E. Sharpe, Inc.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung. Refika Diantama.
Moekijat. 1991. Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung. Mandar Maju.
Mcleod Jr, Raymond, George P. Schell. 2008. Management Information Systems : Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
Nuning Akhmadi (ed). 2004. Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti AwalDesentralisasi di Indonesia.
Loina Lalolo Krina P. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabikitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.
Samudi. Good Governance di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis. Jurnal Semai. Komunikasi. Vol. I No. 2, Juni 2011: 110-119.
Saydam, Gouzali. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Djambatan.
Winarsih, dkk. 2005. Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Yeni Widyastuti. Remunerasi dan Pembenahan Kinerja Birokrasi. Jurnal Adminsitrasi Publik. Volume 3 Nomor 1, Juni 2012: 71-85.
Alamsyah. Karakteristik Universal Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Borneo Administrator Vol. 7 No. 3 Tahun 2011: 353-371.
Grindle, M.S., (editor), 1997, Getting Good Government : CapacityBuilding in the Public Sector of Developing Countries, Boston,MA: Harvard Institue for International Development.
Soeprapto, Riyadi. 2000. Evaluasi Kbijakan Publik. Malang. UM Press.
Analisis Kinerja dan Inovasi Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 2015
Laporan Akhir 127
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Rumusan, Implentasi, Evaluasi, Revisi, Rist Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta PT. Elex Media Komputindo.