ANALISIS KEPATUHAN ADMINISTRASI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK...

ANALISIS KEPATUHAN ADMINISTRASI

PAJAK BAGI WAJIB PAJAK HIBURAN

DI KOTA SERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada

Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Pratiwi

NIM 6661100212

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, 2014

Keberhasilan seseorang dapat diukur dari perjuangannya melawan kegagalan…

Pratiwi

Skripsi ini Aku persembahkan untuk

kedua Orang Tuaku…

ABSTRAK

Pratiwi. NIM 6661100212. Analisis Kepatuhan Administrasi Pajak Bagi

Wajib Pajak Hiburan di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa. Pembimbing I: Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si dan Pembimbing

II: Rahmawati, S.Sos., M.Si

Kata Kunci : Pajak Hiburan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi awal peneliti pada pajak hiburan di Kota Serang yang mana di Kota Serang ini sudah banyak tempat-tempat hiburan berdiri tetapi masih banyak juga tempat hiburan yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, serta pengenaan tarif dan jenis pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri dengan menggunakan teori kepatuhan wajib pajak dari Nasucha (2004:148) yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, dan aspek sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut Prasetya Irawan (2006). Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman yang diberikan pegawai pajak kepada wajib pajak sehingga masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh serta kurang sadar akan kewajibannya. Peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kota Serang memberikan sanksi tegas yaitu berupa penutupan tempat usaha kepada wajib pajak yang tidak patuh, dan Pemerintah Daerah membuatkan Peraturan Daerah mengenai pajak hiburan secara spesifik sehingga dapat diatur dengan jelas dan baik.

ABSTRACT

Pratiwi. NIM 6661100212. Obedience Analysis of Tax Administration For

Entertainment Tax Obligatory at Serang City. Public Administration

Department, Social and Political Faculty. Sultan Ageng Tirtayasa University.

Advisor I: Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si and Advisor II: Rahmawati, S.Sos.,

M.Si

Keyword : Entertainment Tax

Force behind of this research is first observation of researcher to entertainment tax at Serang City, which Serang City had a lot of entertainment places inside but there are still some entertainment places that are not enroll yet as tax obligatory, and also tax imposition and tax kinds that are not appropriate with the Region Regulation Number 17 year 2010 about Region Tax. Goal of this research is to know how tax administration obedience for entertainment tax obligatory at Serang City. Research Method that used is qualitative with descriptive technique. Instrument of this research is self-researcher based on obidience of tax obligatory theory by Nasucha (200:148). In that theory there are some aspects, they are juridical aspect, psychological aspect and sociological aspect. Data analysis technique that used of this research is analysis technique from Prasetya Irawan (2006). Result of this research is lack comprehension of tax obligatory from tax government about tax regulation, so it caused still a lot of tax obligatories who lack obdient and also lack consciousness of their obligation as tax obligatory. Researcher give suggestion for this case, an explicit sanction giving is closing entertainment place for tax obligatories that do not obey, and region government create region regulation about entertainment tax spesificly so it can be regulated explicitly and well.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah

memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis kemudian solawat serta

salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah mengiringi

doa dan harapan penulis guna terselesaikannya skripsi yang berjudul Analisis

Kepatuhan Administrasi Pajak bagi Wajib Pajak Hiburan di Kota Serang.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar

Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada konsentrasi Manajemen

Publik program studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih

atas segala dukungan, waktu, tenaga serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

Terutama penulis ucapkan dengan tulus kepada kedua orangtua yaitu Ayah dan

Ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, tak

pernah habis untuk memanjatkan doa, memberikan nasehat serta motivasi kepada

penulis. Kemudian, penulis juga berterimakasih kepada semua pihak diantaranya

kepada:

1. Bapak Prof DR. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa;

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

ii

3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

4. Ibu Mia Dwiana, M.Ikom., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus dosen

pembimbing akademik atas dorongan motivasi, waktu luang, dan ilmu

pengetahuannya kepada penulis dan telah membimbing serta memberikan

arahan dalam pemilihan judul skripsi;

6. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa;

7. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Program Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, sekaligus sebagai dosen pembimbing II atas bimbingannya dan

waktu luang serta ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam proses

penyelesaian skripsi ini;

8. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si.,sebagai dosen pembimbing I skripsi atas

bimbingan dan waktu luang serta ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam

proses penyelesaian skripsi ini;

9. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak dapat penulis

iii

sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses

belajar mengajar selama perkuliahan;

10. Para staff Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala

bantuan informasi selama perkuliahan;

11. Seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Bapak

Rachmatullah, S.Sos,. M.Si sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah yang telah berkenaan memberikan informasi, data, dan

ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data untuk penulis;

12. Seluruh pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota

Serang khususnya Bapak Rudi Mulyana, S.T yang telah berkenaan

memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses

pengambilan data untuk penulis

13. Seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang khususnya Bapak

H. Tb. Yassin, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Bidang Trantib Polisi Pamong

Praja yang telah berkenaan memberikan informasi, data, dan ketersediaan

waktu dalam proses pengambilan data untuk penulis;

14. Seluruh pengelola tempat hiburan di Kota Serang yang telah memberikan

informasi, data, dan ketersediaan waktu terkait fokus yang sedang penulis

teliti;

15. Adik-adikku tersayang, yaitu Destiyana dan M. Ari Syahrial yang senantiasa

selalu menghibur, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis hingga saat

ini;

iv

16. Teman-teman angkatan 2010 baik reguler maupun nonreguler khususnya anak

kelas 2ANE1 program studi Ilmu Administrasi Negara yang menjadi inspirasi

dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Para sahabat Emma Marlini, Ivan Setiawan, Astri Permatasari, Kanari

Gemilang, Rachmawati Dwi Maharani, Dwi Mayangsari, Muhammad Fajar

Kurniawan, Faizal Setyahadi teman-teman selama kuliah. Terimakasih atas

empat tahun yang mengesankan ini. Terimakasih atas semua suka duka yang

akan selalu menjadi kisah yang tidak terlupakan serta yang selalu memberikan

dukungan dan kebahagiaan.

18. Teman-teman tercintaku yang senantiasa memotivasi dan memberikan

keceriaan yaitu Ayu, Ngkay, Noki, Meong, Siti, Uung, Dewi, Onya, Ndes, dan

teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga

penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan untuk kita

khususnya dalam hal perpajakan.

Serang, Oktober 2014

Penulis

Pratiwi

v

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ……………………………………………………i

DAFTAR ISI ……………………………………………………v

DAFTAR TABEL ……………………………………………………ix

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………xi

DAFTAR BAGAN ……………………………………………...……xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang………………………………………………………………...1

1.2 Identifikasi Masalah………………………………………………………….11

1.3 Batasan Masalah…………………………………………………………...…11

1.4 Rumusan Masalah............................................................................................11

1.5 Tujuan Penelitian………………………………………………………….....12

1.6 Manfaat Penelitian……………………………………………………...……12

1.6.1 Secara Teoritis………………………………………………………….12

1.6.2 Secara Praktis…………………………………………………………..12

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori………………………………………………………...……..14

vi

2.1.1 Administrasi Perpajakan………………………………………..……...15

2.1.2 Pajak……………………………………………………………………19

2.1.2.1 Definisi Pajak………………………………………………….....19

2.1.2.2 Wajib Pajak………………………………………………………21

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan……………………………………………….…22

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan………………………………………….……22

2.1.3.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak……………………………………23

2.1.3.3 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan…………………………….…26

2.1.3.4 Ketidakpatuhan Wajib Pajak……………………………….…….27

2.1.3.5 Batasan dan Persyaratan sebagai Wajib Pajak Patuh…………….28

2.1.3.6 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh…………………………….29

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah………………………………………………..30

2.1.4.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah…………………………..30

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah……………………………..33

2.1.5 Pajak Daerah………………………………………………………...…34

2.1.6 Pajak Hiburan…………………………………………………………..35

2.1.6.1 Objek Pajak Hiburan……………………………………………..36

2.1.6.2 Bukan Objek Pajak Hiburan………………………………..…….37

2.1.6.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan……………………………..….37

2.1.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Hiburan………………………………………………………………..….38

vii

2.1.7 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak……………………………41

2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak………………………………………………42

2.1.9 Fungsi Pajak…………………………………………………………....44

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak…………………………………………….44

2.1.11 Kaidah Hukum Pajak…………………………………………...…….45

2.2 Penelitian Terdahulu……………………………………………………...….46

2.3 Kerangka Pemikiran………………………………………………………….48

2.4 Asumsi Dasar Penelitian……………………………………………………..51

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian…………………………………………..52

3.2 Ruang Lingkup/ atau Fokus Penelitian……………………………………....52

3.3 Lokasi Penelitian……………………………………………………………..52

3.4 Variabel Penelitian…………………………………………………………...53

3.4.1 Definisi Konsep………………………………………………………..53

3.4.2 Definisi Operasional……………………………………………………53

3.5 Instrumen Penelitian………………………………………………………….54

3.6 Informan Penelitian…………………………………………………………..55

3.7 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data……………………………………..57

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data……………………………………………..57

3.7.2 Teknik Analisis Data………………………………………………...…60

3.8 Jadwal Penelitian……………………………………………………………..64

viii

BAB IV : HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian………………………………………………...…65

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang………………………………………...65

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota

Serang……………………………………………………………………...…71

4.2 Deskripsi Data Penelitian…………………………………………………….89

4.2.1 Daftar Informan Penelitian…………………………………………..…89

4.2.2 Deskripsi Data………………………………………………………….91

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian……………………………………………………93

4.3.1 Analisis Kepatuhan Administrasi Pajak bagi Wajib Pajak Hiburan di

Kota Serang……………………………………………………………..……93

4.3.1.1 Aspek Yuridis……………………………………………………94

4.3.1.2 Aspek Psikologis……………………………………………..…116

4.3.1.3 Aspek Sosiologis………………………………………………..123

4.4 Pembahasan…………………………………………………………………139

4.4.1 Analisa Tentang Fokus Penelitian…………………………………….139

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………162

5.2 Saran…………………………………………………………………….…..163

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………….….xiii

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Hiburan Tahun 2014………………………………...5

Tabel 1.2 Data Tempat Hiburan yang Tidak Terdaftar di Kota Serang Tahun

2014………………………………………………………………………………..7

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Bulan Oktober-

Desember Tahun Anggaran 2013…………………………………………..…….10

Tabel 3.1 Informan Penelitian…………………………………………………....56

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara……………………………………………….....58

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian………………………………………………………64

Tabel 4.1 Daftar Nama Kelurahan Di Kota Serang Tahun 2014……………...…66

Tabel 4.2 Daftar Informan………………………………………………………..90

Tabel 4.3 Data Wajib Pajak Hiburan di Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah..................................................................................................................100

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan……………………………...…126

Tabel 4.5 Data Wajib Pajak Hiburan di Kota Serang……………………..……141

Tabel 4.6 Objek Pajak Tidak Terdata sebagai Wajib Pajak Hiburan di Kota

Serang………………………………………………………………………..….142

Tabel 4.7 Daftar Nama Gym/Fitness Center di Kota Serang………………...…143

Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan………………………………...151

Tabel 4.9 Potensial Pajak Penerimaan dari Wajib Pajak Terdata………………153

Tabel 4.10 Potensial Data Penerimaan dari Wajib Pajak tidak Terdata……..…156

x

Tabel 4.11 Realisasi Tahun 2012-2013……………………………………...….157

Tabel 4.11 Temuan Lapangan…………………………………………………..158

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Analisis Data……………………………………………..….61

xii

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran……………………………………………….….50

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Kota Serang……………………………………………………………………....89

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar,

penduduknya padat dan menetap dari individu-individu yang secara sosial-heterogen,

oleh karena itu jika pemukimannya semakin besar maka penduduknya akan semakin

padat dan semakin heterogen pula penduduknya. Kota juga merupakan pusat dari

segala kegiatan perekonomian, sehingga kota dijadikan sebagai daerah penyerap

investasi oleh pemerintah kota guna menambah pendapatan daerah. Selain menambah

pendapatan daerah adanya investasi-investasi tersebut juga membuka peluang usaha

untuk penduduk kota sehingga mengurangi adanya pengangguran

(http://eprints.uny.ac.id/ diakses pada tanggal 28 september 2013).

Jika dilihat dari hal tersebut, sama halnya dengan Kota Serang Provinsi

Banten dimana Kota Serang masih berusia 7 (tujuh) tahun yaitu sejak tahun 2007.

Kota Serang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Serang berdasarkan dari

adanya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2007 tentang

tujuan pemekaran Kota Serang sebagai pemicu kemajuan di Provinsi Banten. Pada

tanggal 9 Agustus 2007 Kota Serang resmi didirikan.

http://eprints.uny.ac.id/8623/2/BAB%201%20-%2008413244038.pdf

2

Di Kota ini, masyarakat berlomba-lomba untuk membuka peluang usaha yang

dapat membantu masyarakat itu sendiri dalam masalah perekonomiannya.

Bermacam-macam usaha yang dilakukan seperti menjadi pedagang kaki lima,

membuka restoran dan usaha lainnya. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat

seenaknya membuka usaha karena setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan harus

memiliki izin telebih dahulu. Dari perizinan usaha inilah, daerah dapat melegalkan

setiap usaha yang digeluti masyarakat. Perizinan usaha ini banyak macamnya salah

satunya ialah perizinan usaha tempat hiburan.

Mengenai perizinan usaha, Kota Serang tidak memiliki Peraturan Daerah

Perizinan Usaha Tempat Hiburan akan tetapi Kota Serang hanya memiliki Keputusan

Walikota Serang Nomor : 502/ Kep. 47- Org/ 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan

Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Serang yang menjadi dasar hukum perizinan

usaha di Kota Serang. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Kasie Pendataan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal bahwa tidak

adanya Peraturan Daerah perizinan usaha tempat hiburan secara spesifik hanya

sebatas Keputusan Walikota saja dikarenakan keterbatasan, pembahasannya yang

rumit, biayanya tinggi karena Kota Serang baru berdiri dengan anggaran yang sangat

minim. Keinginan kota sendiri sebenarnya ingin ditingkatkan dari Keputusan

Walikota menjadi Peraturan Daerah tetapi banyak keterbatasan dan kriteria yang

harus dimilikinya.

3

Kemudian, mengenai perizinan usaha tempat hiburan di Kota Serang hal ini

disesuaikan dengan adanya visi dari Walikota Serang itu sendiri yang mana visi

tersebut adalah menjadikan Kota Serang yang madani. Selain hal tersebut

bertentangan dengan visi dari Walikota, hal ini juga bertentangan dengan masyarakat

Kota Serang itu sendiri yang terbilang masih religius. Sehingga, perizinan usaha

tempat hiburan ini banyak mengundang kontroversi karena masih ada saja

masyarakat yang memandang tempat hiburan ini akan berdampak negatif baik itu

moral maupun budaya Kota Serang itu sendiri. Berdasarkan data yang peneliti

dapatkan dari Banten Pos diakses pada tanggal 28 September 2013 pukul 19.13 WIB

bahwa Sebenarnya Rancangan Peraturan Daerah mengenai izin hiburan tersebut,

sudah masuk dalam 15 prolegda tahun ini, tapi yang dibahasnya hanya 13 Raperda,

untuk izin tempat hiburan ditunda. Karena semua fraksi masih belum secara bersama

menerima pembahasan Raperda ini. Selain itu, masih ada penolakan dari masyarakat.

Di kota-kota lain pun sudah banyak tempat hiburan seperti di Provinsi Banten

sendiri yaitu di Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Banyak sekali tempat hiburan baik

itu tempat hiburan anak-anak maupun hiburan malam yang biasanya disajikan di

dalam hotel-hotel berbintang. Demikian halnya dengan di Kota Serang, karena

membuka usaha tempat hiburan memang cukup menjanjikan. Dilihat dari segi

peminatnya cukup banyak yang meminati tempat hiburan alasannya karena untuk

refresh otak yang sudah penat dengan pekerjaan dan ada pula yang hanya sekedar

untuk menghabiskan waktu bermain dengan teman-temannya serta tempat hiburan

juga sebagai sarana berkumpulnya keluarga. Maka dari itu, tempat hiburan juga

4

merupakan salah satu investasi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli

daerah melalui pajak hiburannya.

Pajak hiburan merupakan salah satu Pendapatan Asli daerah. Tempat hiburan

termasuk ke dalam pajak hiburan. Pajak hiburan ini banyak jenisnya yaitu yang telah

tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak

daerah. Dimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa objek pajak hiburan yaitu meliputi:

1. Tontonan film;

2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana;

3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

4. Pameran;

5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

6. Sirkus, akrobat, dan sulap;

7. Permainan bilyar, golf, dan boling;

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan

10. Pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola voli, bola basket dan

sejenisnya.

Menyinggung masalah pajak hiburan, di Kota Serang Peraturan Daerah

mengenai pajak hiburan yang spesifik itu sendiri belum ada. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa yang

dimaksud belum ada Peraturan Daerah mengenai pajak hiburan di sini yaitu tidak

adanya klasifikasi tempat hiburan itu sendiri, seperti misalnya dilihat dari aspek luas

5

bangunannya, aspek jam buka hingga tutupnya tempat hiburan, jenis makanan dan

minuman yang boleh diperjual-belikan, dan lain-lain.

Walaupun dengan tidak adanya Peraturan Daerah tentang perizinan usaha

tempat hiburan dan Peraturan Daerah tentang pajak hiburan secara spesifik, tidak

dapat dipungkiri bahwa sudah banyak tempat hiburan yang berdiri di Kota Serang ini.

Adapun data yang didapat peneliti dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Kota Serang adalah seperti tertera pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Data Wajib Pajak Hiburan Tahun 2014

No. Nama tempat hiburan Kecamatan Objek Pajak 1. Celebrity Salon & Aerobic Serang Pusat Kebugaran 2. Sanggar Senam Azalia Serang Pusat Kebugaran 3. Jurassic Island Serang Permainan ketangkasan 3. Matahari Graha Fantasi Time Zone (MOS) PT Serang Permainan ketangkasan 4. Zona 2000 Serang Permainan ketangkasan 6. Merdeka Serang I AC Serang Permainan ketangkasan 7. Sundindo Primaland PT. Cipocok Jaya Taman rekreasi 8. Mutiara Water Park Cipocok Jaya Taman Rekreasi 9. CV. Nur Alfan Serang Permainan bilyar

10. Mall Serang Bilyard Serang Permainan bilyar 11. Pelantha Bilyard Serang Permainan bilyar 12. Pelita Bilyard Serang Permainan bilyar 13. Royal Bilyard Serang Permainan bilyar 14. Radar Banten Arena Futsal Serang Pertandingan olahraga 15. Flamengo Futsal Serang Pertandingan olahraga 16. CIA Futsal Serang Pertandingan olahraga 17. Yumaga Sport Centre Serang Pertandingan olahraga 18. Wangsa Jaya Futsal Serang Pertandingan olahraga 19. One Futsal Cipocok Jaya Pertandingan olahraga 20. Tribens Futsal Walantaka Pertandingan olahraga

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang, 2014

6

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Serang, bahwa terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) tempat hiburan

yang telah menjadi wajib pajak dan yang artinya dari data tersebut pula dapat

diketahui banyaknya tempat hiburan yang ada di Kota Serang. Dari pajak hiburan

tersebut, secara tidak langsung para investorpun telah membantu pemerintah untuk

membangun pembangunan daerah. Memang sangat menguntungkan bagi para

investor yang berinvestasi di Kota Serang ini, dikarenakan beberapa faktor yakni di

Kota Serang ini masih banyak lahan usaha yang dapat dibangun sehingga para

investor berlomba-lomba untuk membuka usaha terutama usaha tempat hiburan ini.

Terlebih lagi Kota Serang yang baru menjadi kota ini membutuhkan banyak sekali

pendapatan yang mesti didapat sehingga pemerintah harus gencar-gencarnya

mendatangkan investor dan meyakinkan investor untuk berinvestasi di sini.

Dilihat dari faktor tersebut, peneliti kurang yakin akan data yang peneliti

dapatkan dari Dinas Pengelolaan Daerah Kota Serang tersebut sehingga peneliti

melakukan observasi langsung ke seluruh daerah di Kota Serang. Dari observasi

awal yang peneliti lakukan, ternyata peneliti menemukan beberapa tempat hiburan

yang tidak terdaftar namanya di data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Serang. Adapun data yang peneliti temukan di lapangan adalah seperti yang tertera

pada tabel 1.2 berikut:

7

Tabel 1.2

Data Tempat Hiburan yang Tidak Terdaftar di Kota Serang

Tahun 2014 No Nama Tempat Hiburan Kecamatan Jenis objek hiburan

1. Waterbom tembong jaya Cipocok Taman rekreasi 2. Oktav Karaoke Cipocok Karaoke 3. Olala Resto Cipocok Karaoke 4. Savana karaoke Serang Karaoke 5. Karaoke roberta Serang Karaoke 6. Nagurata Serang Karaoke 7. D’Wiza Cafe dan Karaoke Serang Karaoke 8. Fn- one bilyard and Karaoke Serang Karaoke dan bilyar 9. Rau sport center Serang Pertandingan olahraga 10. Mas futsal Serang Pertandingan olahraga 11. RTC Futsal Serang Pertandingan olahraga 12. Faiz futsal Kasemen Pertandingan olahraga 13. Bintang futsal Serang Pertandingan olahraga 14. Futsal Kenewae Serang Pertandingan olahraga 15. Sunny Salon dan spa Serang Spa 16. Sehati salon dan spa Serang Spa 17. Rossy’s spa Serang Spa 18. Diva Salon dan spa Serang Spa 19. Sari salon Serang Spa 20. Puspita gym Serang Pusat kebugaran 21. Rossy’s Gym & fitness Serang Pusat kebugaran 22. Royal Gym Serang Pusat kebugaran 23. La-sherly gym Serang Pusat kebugaran

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2014

Berdasarkan data yang peneliti temukan di Lapangan, masih banyaknya

tempat hiburan yang tidak tertera sebagai wajib pajak dan kemungkinan Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memungut pajak ke tempat hiburan tersebut.

Dari data tempat hiburan tersebut, ternyata data yang peneliti temukan di lapangan

8

adalah sebanding dengan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Dari data di atas, peneliti kemudian melakukan wawancara ke salah satu

pengelola tempat hiburan yaitu tempat karaoke. Menurut pengakuan Pengelola

Karaoke di Kota Serang pada tanggal 03 Oktober 2013, di tempat karaoke ini hanya

memiliki Surat Izin Usaha dari kecamatan saja. Tempat ini membuka dua usaha

sekaligus di dalamnya yakni karaoke dan restoran. Pengelola tempat karaoke ini

mengakalinya dengan membuka restoran di dalamnya walaupun hanya terdapat

makanan-makanan kecil saja seperti kentang goreng dan minuman bersoda lainnya.

Sebenarnya restoran ini hanya untuk menutupi tempat karaoke yang ada, agar tempat

karaoke ini hanya menjadi fasilitas dari restoran padahal kenyataannya adalah

sebaliknya. Itupun karena usulan dari Dinas terkait dan pajak yang dikenakan tempat

karaoke ini hanya pajak restoran serta tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari

pendapatan mereka setiap bulan.

Pada observasi selanjutnya tertanggal 04 Oktober 2013, peneliti

mewawancarai ke jenis tempat hiburan lainnya yaitu futsal. Mengenai pengenaan tarif

pajak dari futsal itu sendiri yaitu sebesar 7% dari pendapatan. Peneliti menemukan

bahwa ada tempat futsal yang terdata di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah itu

pajak yang dikenakan yaitu flat setiap bulannya, bukan berdasarkan tarif yang

ditentukan di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010. Peneliti

mewawancarai salah satu pengelola futsal di Kota Serang, pengakuan pengelola futsal

9

ini bahwa tarif pajak yang dikenakan yaitu hanya sebesar Rp.750.000,- dan rutin

setiap bulannya.

Kemudian sama halnya dengan wajib pajak futsal, peneliti mewawancarai

pengelola tempat hiburan lainnya di Kota Serang, yaitu Billyard. Menurut pengakuan

pengelola tempat hiburan ini pada tanggal 05 Oktober, pengelola mengaku bahwa

mengenai izin usaha tempat ini memang tidak memiliki izin usaha tempat hiburan,

hanya saja seperti tempat hiburan lainnya hanya memiliki izin usaha dari kecamatan

saja. Mengenai tarif pajak, tempat ini dikenakan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta

rupiah) setiap bulannya bukan berdasarkan penghasilan yang didapat. Pengelola

tempat hiburan billyard ini mengemukakan bahwa perizinan usaha dan pajak di Kota

Serang ini terutama pada tempat hiburan ini masih abu-abu karena tidak ada

kepastian hukum dan tarif yang mesti dibayar.

Dari permasalahan di atas, peneliti mendapatkan realisasi penerimaan

pendapatan mengenai pajak hiburan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Serang dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada Tahun Anggaran

2013 yaitu seperti tertera pada tabel 1.3 berikut:

10

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Bulan Oktober – Desember Tahun Anggaran 2013

No Jenis tempat hiburan Tarif pajak (%)

Realisasi (Rp) Target (Rp)

1. Permainan bilyard 20 10.700.000,- 40.200.000,- 2. Permainan ketangkasan 10 60.528.487,- 177.000.000,- 3. Pusat kebugaran 10 1.872.000,- 10.000.000,- 4. Pertandingan olahraga 7 11.730.688,- 50.000.000,- 5. Taman rekreasi 10 31.758.350,- 202.000.000,- 6. Karaoke 40 - - 7. Pagelaran

musik/tarian/busana 20 - 3.000.000,-

JUMLAH 116. 589.525,- 482.200.000,- Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang, 2013

Berdasarkan data tabel yang peneliti dapatkan di atas, bisa dilihat bahwa di

setiap jenis tempat hiburan tidak ada yang mencapai target yang diharapkan.

Dikarenakan permasalahan yang tadi sudah peneliti jabarkan di atas. Adapun pada

poin 6 mengenai jenis hiburan karaoke tidak ada realisasi bahkan target yang dicapai,

itu dikarenakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memungut pajak jenis

hiburan tersebut mereka hanya memungut pajak dari restorannya saja karena

Peraturan Daerah mengenai perizinan tempat hiburan seperti karaoke, rumah

bernyanyi dan semacamnya itu belum ada. Seharusnya daerah masih bisa

mendapatkan pendapatan yang lebih dari realisasi yang telah diterima, tetapi karena

masih banyaknya tempat hiburan yang tidak terdata sebagai wajib pajak hiburan

maka banyak pula pendapatan yang tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah

yang mana dari pendapatan tersebut dapat membantu daerah untuk melakukan

pembangunan.

11

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan di atas, bahwa masih

banyaknya wajib pajak terutama pajak hiburan yang masih belum patuh akan

kewajiban dalam membayar pajak. Dari hal tersebut, maka peneliti mengambil judul

mengenai “Analisis Kepatuhan Administrasi Pajak bagi Wajib Pajak Hiburan di

Kota Serang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang

dijadikan sebagai sebuah identifiksasi masalah yaitu:

1. Perbandingan data DPKD dan peneliti, banyak tempat hiburan yang tidak

terdata;

2. Penentuan jenis pajak yang dikenakan tidak sesuai;

3. Penetapan standar tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini, peneliti hanya melakukan penelitian tentang

analisis kepatuhan administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah di atas, maka

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan administrasi pajak

bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang?

12

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan administrasi

pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Secara Teoritis

a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu

administrasi negara di ranah manajemen publik khususnya mengenai

perpajakan.

b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu administrasi

khususnya perpajakan. Dalam artian setiap hasil yang didapatkan dari

penelitian ini bisa kita kembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep

dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya.

1.6.2 Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan kesempatan peneliti untuk mengaplikasikan ilmu

administrasi perpajakan dan teori perpajakan yang telah dipelajari selama

ini.

13

b. Bagi Instansi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran dan

masukan kepada Instansi dalam mengoptimalkan kinerja sesuai dengan

peraturan daerah.

c. Bagi Pengelola Tempat Hiburan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai

pentingnya membayar pajak khususnya pajak hiburan guna pembangunan

daerah.

14

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori adalah mengkaji berbagai teori yang relevan dengan

permasalahan yang sedang peneliti kaji, kemudian menyusunnya secara teratur

dan rapi yang digunakan untuk merumuskan fenomena permasalahan. teori itu

sendiri merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat

konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori

mempunyai tiga fungsi yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan

(prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai pajak daerah yang

berupa pajak hiburan. Dimana pajak hiburan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil kajian maka peneliti bisa melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak

untuk meningkatkan pendapatan daerah. untuk itu harus ada teori yang relevan

dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

15

2.1.1 Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak (Ismawan, 2001:82) mengemukakan bahwa prinsip

administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin

dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang

punggung sistem self assessment dimana wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat

waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan sebagai fondasi self

assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara

efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam rangka menunjang

keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil. Administrasi pajak

adalah segala urusan administrasi sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di

bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat,

pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan

pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud (Gunadi, 2005:2).

Dalam administrasi perpajakan memiliki tahapan-tahapan yang harus

dimiliki yaitu tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut (Salomo & Ikhsan, 2002: 96) :

16

1. Melakukan Pendataan/Identifikasi Subjek dan/atau Objek Pajak. Pada

tahap pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi subjek

atau objek dari masing-masing jenis pajak yang akan dipungut. Tahap ini

perlu dilakukan karena pada tahap inilah jumlah subjek atau objek dari

suatu pajak ditentukan. Pengidentifikasian objek dan subjek pajak

terutama perlu dilakukan terhadap jenis-jenis pajak yang objeknya relatif

lebih mudah untuk dilakukan.

2. Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak. Untuk mengetahui wajib pajak yang

belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem pencatatan yang baik,

dalam arti kelalaian pajak dapat segera diketahui dari pencatatan tersebut

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak

daerah yang lain. Jadi setelah mendata subjek dan objek pajak tersebut,

maka dilakukanlah penilaian oleh petugas pemeriksaan dinas luar terhadap

keberadaan subjek dan objek pajak yang telah teridentifikasi tersebut.

Pemeriksaan ini sangat diperlukan sebagai sarana untuk memperkirakan

jumlah pendapatan yang akan diterima dari suatu objek pajak tertentu dan

juga sebagai sarana untuk melakukan penetapan pajak terutang bagi objek

pajak yang tidak terdata dengan baik.

3. Penetapan Nilai Pajak Terutang. Penetapan nilai pajak terutang lebih

mudah dilakukan terhadap subjek dan objek pajak yang telah terdata

dengan baik. Oleh karena itu, penetapan nilai pajak terutang juga harus

memperhatikan aturan-aturan objek yang berlaku misalnya dengan nilai

objek pajak, besarnya tarif dan sebagainya. Penetapan besarnya pajak

17

terutang akan sangat membantu jika tarif yang berlaku ialah tarif

advolerem, yakni penetapan tarif dengan presentase tertentu dari nilai

objek pajak. Kesederhanaan perhitungan dan tingkat kepastian yang tinggi

terhadap nilai pajak terutang akan dapat menutup ruang gerak bagi fiskus

untuk melakukan korupsi dan kolusi.

4. Melakukan Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak. Tahap ini

merupakan tahap dimana instansi yang berwenang melakukan pemungutan

pajak atau menerima setoran pajak dari wajib pajak sesuai dengan

besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai dengan

perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan, aktivitas penagihan

pajak telah bergeser menjadi pelayanan terhadap wajib pajak yang

melakukan penyetoran pajak. Demikian pula, setoran pajak terutang tidak

perlu lagi harus dilakukan di kantor-kantor pelayanan pajak yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah melainkan dapat dilakukan di berbagai

tempat. Namun demikian, kemungkinan masih diperlukannya cara

penagihan secara langsung oleh petugas pajak juga masih tinggi karena

pajak-pajak tertentu masih sulit untuk menerapkan self assessment system

secara penuh.

Suatu administrasi perpajakan dapat dikatakan sukses apabila mencapai

sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal

dikarenakanan administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan

sistem perpajakan suatu negara. Dalam (Gunadi, 2003: 3) administrasi pajak

dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah seperti :

18

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Dengan

administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak

dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan

menjadi wajib pajak akan tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah

wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan

Masa (SPT dan SPM). Administrasi perpajakan efektif akan dapat

mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui

pemeriksaan pajak. Masalah ini biasa muncul pada pajak yang

menggunakan sistem self-assessment.

3. Penyelundupan pajak (tax evaders). Penyelundup pajak adalah wajib pajak

yang melaporkan/membuat jumlah pajaknya lebih kecil dari yang

seharusnya.

4. Penunggak Pajak. Wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak terhutangnya

cukup lama sampai melewati batas waktu yang ditetapkan. Upaya

pencairan tunggakan pajak dapat dilakukan melalui pelaksanaan tindakan

penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan

lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

19

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Secara sederhana pengertian pajak Menurut Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bab I Ketentuan Umum Pasal 1

bahwa:

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah adalah kontribusi dari para wajib pajak kepada daerah yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta wajib pajak tidak

mendapatkan imbalan secara langsung, dan dari pajak tersebut digunakan untuk

keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat itu sendiri.

Adapun menurut Adriani dalam (Zain, 2008:10) menyatakan bahwa pajak

adalah:

“…..iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak adalah iuran dari masyarakat (wajib pajak) kepada negara yang

bersifat memaksa dalam peraturan umum yang digukanakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum dan para wajib pajak tidak mendapat prestasi

kembali dari pajak tersebut.

20

Adapun menurut Ray, Herschel & Horace dalam (Mohammad Zain,

2008:11) menyatakan bahwa pajak adalah:

“….suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Pajak adalah pengalihan sumber dari para pengusaha kepada pemerintah

yang bersifat wajib bukan dikarenakan pengusaha tersebut telah melanggar

hukum tetapi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara agar

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan pengusaha tersebut tidak

mendapat imbalan yang langsung dari pengalihan sumber tersebut.

Sedangkan, definsi pajak menurut Somawirata dalam (Rahmawati,

2012:130) ialah:

“….iuran yang ditentukan secara sepihak oleh penguasa dan pihak lain diimbangi dengan jasa istimewa untuk membiayai pengeluaran negara, pemungutannya digunakan untuk kepentingan umum.”

Pajak adalah iuran yang ditentukan secara sepihak yaitu dari pihak

pemerintah kepada para wajib pajak (masyarakat) untuk membiayai pengeluaran

negara serta digunakan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan definisi-definisi

diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk

negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang guna membiayai

pembangunan negara untuk kepentingan umum.

21

2.1.2.2 Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar

pajak,pemotong pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak

tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP). Yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib

pajak (subyek pajak penghasilan).

Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima

atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun

melampaui batas pajak yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi penghasilan

Tidak Kena Pajak wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau

tidak di kenakan pajak atau belum atau tidak di berikan Surat Ketetapan Pajak.

Kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri

dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya

kepada negara melalui bank atau kantor pos. Wajib pajak di kelompokkan

menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi

2. Wajib pajak badan

3. Wajib pajak pemotong/pemungut

Adanya kewajiban pajak subyektif,yaitu di mulai pada saat :

a. Orang pribadi tersebut di lahirkan;

b. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan,atau berniat untuk

bertempat tinggal di Indonesia;

22

c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;

d. Warisan yang belum di bagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang

berhak;

e. Subyek pajak luar negeri,orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang

dari 183 hari dalam 12 bulan;

f. Bentuk usaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan

Secara sederhana, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dikutip dalam

(Rahayu, 2010: 138) menyatakan bahwa:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.” Adapun menurut Milgram dikutip dalam (Chaizi Nasucha, 2004: 130)

Kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan.

Sedangkan, menurut Sapri Nurmantu (2003), bahwa kepatuhan perpajakan

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam

kepatuhan, yaitu:

23

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat

disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah dimana wajib pajak taat untuk

membayar kewajibannya sebagai wajib pajak terhadap hukum dan peraturan

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

2.1.3.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh para ahli

adalah sebagai berikut:

Menurut Nasucha (2004: 148- 149) kepatuhan terdiri dari:

a. Aspek yuridis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap

prosedur administrasi perpajakan yang ada.

b. Aspek psikologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib

pajak.

24

c. Aspek sosiologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek sosial

sistem perpajakan.

Kemudian, menurut Erard dan Feinstein dalam Nasucha (2004: 141)

dalam kepatuhan pajak dilihat dari teori psikologi, yaitu

a. Rasa bersalah dan rasa malu

Dalam melakukan kewajiban perpajakannya, wajib pajak mengantisipasi

rasa bersalah ketika memikirkan penggelapan pajak dan lolos dari deteksi

dan perasaan malu ketika memikirkan penggelapan pajak dan kemudian

tertangkap.

b. Kewajaran dan keadilan beban pajak

Sistem perpajakan yang tidak adil mendorong wajib pajak untuk

merasionalisasi penggelapan pajak dan keadilan beban pajak mereka tidak

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka.

c. Kepuasan terhadap pelayanan pemerintah

Kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak merasa bahwa mereka akan

menerima manfaat dari pengeluaran negara yang dibiayai dari pajak yang

mereka bayarkan.

Sedangkan dilihat dari perspektif hukum menurut Soekanto dalam

(Nasucha, 2004: 132) kepatuhan dapat mengandung empat proses utama berikut

ini:

a. Indoctrination, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk

berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini

25

umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui

dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Habituation, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi diatas. Dimana

dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus-menerus dilakukan secara

berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.

c. Utility, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasakan

memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi

hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan

yang diharapkan.

d. Group identification, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan

untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan

terhadap hukum dianggap merupakan saran yang paling tepat untuk

mengadakan identifikasi tersebut.

Kemudian sedangkan, Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh

Nowak sebagai ”suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban

perpajakan tercermin dalam situasi dalam (Rahayu, 2010: 138 ) sebagai berikut:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perundang- undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

26

2.1.3.3 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia,

baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Rahayu, 2010: 140).

Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk

melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian

pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan

pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Wajib pajak

akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat

tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan

pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi

yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak

yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax

evasion. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak

membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarpun

tidak banyak.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya

tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode

pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi

sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi

27

negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan

wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan

sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat,

tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada

dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti

menikmati kegiatan berbelanja. Disamping itu potensi bertahan untuk tidak

membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior.

2.1.3.4 Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Penyebab wajib pajak tidak patuh dalam (Rahayu, 2010: 149) adalah

bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak

yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah

memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada

negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan.

Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban

bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif

pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan

keuangan negara yang berasal dari pajak. Disamping itu menurut Engel dalam

(Rahayu, 2010:149), beberapa hal yang berhubungan dengan tax evasion di

Amerika Serikat adalah masalah tax enforcement (pengawasan terhadap

28

pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), tax audit (pemeriksaan pajak),

imposed penalties (sanksi hukum), dan tax amenities (pengampunan pajak).

Upaya-upaya pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi tax evasion

telah lama diadakan. (Nurmantu: 2003) untuk indonesia pada tahun 1972 melalui

SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration and Research) telah

disidangkan di Jakarta dengan salah satu tema utama adalah Some Aspect of

Income Tax Avoidance or Evation. Upaya untuk mengurangi tax evasion lebih

dini pada tingkat yang lebih mengglobal telah diadakan oleh IFA pada tahun 1980

di Paris dengan tema yang lunak yakni The Dialogue between the tax

administration and the taxpayer up to the filling of the tax return.

Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya

menghindarkan pajak secara melawan hukum atau tax evasion. Perilaku wajib

pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya oleh Herber

(Nurmantu, 2003) dibedakan menjadi tiga yakni tax evasion, tax avoidance dan

tax delinquency.

2.1.3.5 Batasan dan Persyaratan sebagai Wajib Pajak Patuh

Secara umum, kepatuhan dalam (Hutagaol, 2007: 306-308) dapat

dibedakan atas dua yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan

formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak

sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan kepatuhan material lebih menekankan

pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai ketentuan.

29

Pengertian wajib pajak patuh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 544/ KMK. 04/ 2000 sebagaiman diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 235/ KMK. 03/ 2003. Persyaratan wajib pajak patuh dibedakan

antara wajib pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik

atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan yang

laporan keuangannya tidak diaudit.

Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit, dapat

mengajukan secara tertulis sebagai wajib pajak patuh paling lambat tiga bulan

sebelum tahun buku berakhir, dan dalam jangka waktu dua tahun pajak terakhir

memenuhi persyaratan berikut:

a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP);

b. Dalam hal terhadap pajak pernah dilakukan pemeriksaan (tax audit), koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang

terutang paling banyak 10%.

2.1.3.6 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

(Rahayu, 2010: 142) menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib

pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan

peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham

akan hak perpajakannya. Pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus

30

sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan memberi

motifasi dan detterent effect yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk

menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang

lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum

atau tidak patuh.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Terdapat tiga pilar utama dalam menopang keberhasilan manajemen

keuangan publik (Mahmudi, 2010:14), yaitu: manajemen pendapatan, manajemen

belanja, dan manajemen pembiayaan. Pengetahuan dan keahlian tentang

manajemen pendapatan bagi sektor publik sangat penting karena besar kecilnya

pendapatan akan menentukan kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat

kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan

pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk

cerdas dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan tidak

sekedar pandai membelanjakan dan menghabiskan anggaran.

2.1.4.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah

Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber,

administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan.

31

1. Identifikasi Sumber Pendapatan

Pada tahap identifikasi, kegiatan yang dilakukan berupa pendataan

sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan.

Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi:

a. Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak;

b. Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi;

c. Pendataan sumber penerimaan bukan pajak;

d. Pendataan lain-lain pendapatan yang sah;

e. Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.

2. Adminstrasi Pendapatan

Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen

pendapatan sebab tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi

pendapatan. Pada tahap administrasi pendapatan, kegiatan yang dilakukan

meliputi:

a. Penetapan wajib pajak dan retribusi;

b. Penentuan jumlah pajak dan retribusi;

c. Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok

Wajib Retribusi;

d. Penerbitan Surat Ketetapan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan

Retribusi.

3. Koleksi pendapatan

Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan,

dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah

32

dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, maupun

sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah dapat digunakan beberapa sistem, antara lain:

a. Self assessment system

b. Official assessment system

c. Joint Collection

4. Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan

Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah

pencatatan pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Pada prinsipnya setiap

penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah

pada hari itu juga atau paling lambat sehari setelah dterimanya pendapatan

tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu

rekening tunggal, dalam hal ini rekening kas umum daerah. tujuan

pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk

memudahkan pengendalian dan pengawasan pendapatan. Selanjutnya

penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa

jurnal penerimaan kas, buku pembantu, buku kas besar, dan buku besar

penerimaan per rincian objek pendapatan. Kemudian, buku catatan

akuntansi teresbut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan Laporan

Arus Kas.

33

5. Alokasi Pendapatan

Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan,

yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk

membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah

meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi, dan belanja modal.

Maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan

cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang, dan pemberian

pinjaman daerah.

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dengan payung hukum, peraturan perundangan berhak

memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Bahkan pemerintah dapat memaksa

wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh

pajak. Oleh karenanya, pendapatan di Pemerintah daerah relatif stabil. Meskipun

demikian, pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pendapatan secara baik

agar diperoleh pendapatan secara optimal.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan

daerah, sebagai berikut:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

34

c. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

2. Transfer Pemerintah Pusat

a. Bagi hasil pajak

b. Bagi hasil sumber daya alam

c. Dana Alokasi Umum

d. Dana Alokasi Khusus

e. Dana Otonomi Khusus

f. Dana penyesuaian

2.1.5 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah. (Zain,

2008:13), menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepala daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku guna membiaya pembangunan daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Propinsi, yang mana terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

35

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Pemukiman

2. Pajak Kabupaten/ atau Kota, yang mana terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

h. Pajak Lain-lain

2.1.6 Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu dari jenis pajak daerah. Pajak hiburan

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan dalam Siahaan (2008:

297) dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau

kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan

kepada Pemerintah Kabupaten/atau Kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota

di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselengarakan,

maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten/ kota pemerintah

36

daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang

akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan

dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.1.6.1 Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, objek pajak hiburan

adalah jasa penyelanggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dengan demikian

objek pajak hiburan meliputi:

a. Pertunjukan film;

b. Pertunjukan kesenian;

c. Pertunjukan pagelaran;

d. Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang

musik, balai gita, pub, ruang selesa musik, klub eksekutif, dan

sejenisnya;

e. Permainan bilyar dan sejenisnya;

f. Permainan ketangkasan, termasuk mesin keping dan sejenisnya;

g. Panti pijat, mandi uap;

h. Pertandingan olahraga;

i. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur,

kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang

digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar, dan sejenisnya;

serta

j. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

37

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak dalam (Siahaan, 2008:

301) adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Umumnya setiap

penyelengara hiburan harus mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota, kecuali

untuk wilayah DKI Jakarta diberikan oleh Gubernur. Pengajuan izin harus

diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala

daerah. Izin penyelenggara hiburan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan

dapat diperpanjang. Izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas

seizin kepala daerah. Hal ini terkait juga dengan kewajiban perpajakan, yaitu

penyelenggara hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi

kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

2.1.6.2 Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan dalam Siahaan (2008: 301), tidak semua

penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak

termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran,

seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan

kegiatan keagamaan.

2.1.6.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, subjek pajak dalam Siahaan (2008: 301-302) adalah

orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara

sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan, sementara itu

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

38

Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak

yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak

sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari

konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili

oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah

tentang pajak hiburan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan

atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib

pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

1. Dasar pengenaan pajak hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan dalam Siahaan (2008: 302) adalah

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan

atau menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya dibayar termasuk

pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

2. Tarif pajak hiburan

Tarif pajak hiburan dalam Siahaan (2008: 302) ditetapkan paling

tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan

daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan

demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk

39

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan

kabupaten/kota lainnya asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen.

Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa

kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah

dari hiburan lainnya.

Oleh karena objek pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan,

pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk

masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan.

Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak

hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini dalam

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak

Daerah:

a. Pagelaran musik dan busana sebesar 20%;

b. Kontes kecantikan dan binaraga sebesar 20%;

c. Diskotik dan klab malam sebesar 60%;

d. Karaoke sebesar 40%;

e. Permainan ketangkasan sebesar 10%;

f. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10%;

g. Panti pijat, refleksi, dan mandi uap atau spa sebesar 35%;

h. Tontonan film sebesar 10%;

i. Pameran sebesar 5%;

j. Permainan bola sodok (bilyar) sebesar 20%;

k. Permainan golf dan bola gelinding sebesar 20%;

40

l. Pacuan kuda, balapan kendaraan motor sebesar 10%;

m. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10%;

n. Pertandingan olahraga, termasuk futsal, sepak bola, bola voli, bola

basket dan sejenisnya sebesar 7%.

3. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Besarnya pokok pajak hiburan dalam Siahaan (2008: 304-305)

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai

dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk

Menonton/atau Menikmati Hiburan

Terdapat beberapa jenis hiburan yang dapat dipungut pajak hiburan

(Mahmudi, 2010: 24), antara lain bioskop, pertunjukan, konser musik, dan

sebagainya. Basis pajak hiburan sebagai dasar pengenaan pajak adalah omzet

penjualan tiket. Besarnya pajak hiburan adalah jumlah omzet penjualan tiket

dikalikan tarif pajak. Langkah-langkah menghitung pajak hiburan hampir sama

dengan pajak restoran, yaitu:

1. Mengidentifikasikan objek pajak hiburan.

2. Menentukan penyelenggara hiburan yang akan diteliti potensi pajaknya.

41

3. Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan tiket,

tingkat kunjungan, jumlah kursi tersedia, frekuensi pertunjukan, harga

tiket masuk, dan sebagainya.

4. Menghitung perkiraan omzet penjualan.

5. Menghitung potensi pajak restoran

2.1.7 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak adalah: (Rahmawati,

2012:131-132)

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan

perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyatnya didasarkan pada

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin

besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang

harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

42

a. Pendekatan obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b. Pendekatan subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan

materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat

dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu

kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh

masyarakat lebih diutamakan.

2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan

pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Halim, 2004: 132)

43

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai

keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan

memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini

memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara

maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian

khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan

kelesuah perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter

dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih

rendah dari hasil pemungutan.

44

5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana memudahkan dalam

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Fungsi Pajak

Berdasarkan dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo dikutip

dalam (Halim, 2004: 131) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak

disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk

memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/atau

daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh

pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/atau daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/atau

daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor

keuangan negara/atau daerah, konsep ini paling sering dipergunakan

pada sektor swasta.

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dalam Rahayu (2010: 101) dikenal Self

Assesment System, Official Assesment System, dan With Holding Tax System.

45

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah

dilaksanakan yaitu:

a. Official Assesment System. Dimana wewenang pemungutan pajak pada

fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP),

dilaksanakan sampai tahun 1967.

b. Semi Self Assesment System. Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak

dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksir dahulu berapa

pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian

mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya

ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

c. Full Self Assesment System. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan

besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus

tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama

wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara

efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan

perpajakan pada tahun 1983.

d. With Holding System. Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga.

Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

2.1.11 Kaidah Hukum Pajak

Hukum pajak sebagai hukum positif merupakan bagian tak terpisahkan dari

hukum publik. Dalam (Saidi dan Eka, 2011: 84) Substansi hukum pajak memuat

46

kaidah hukum tertulis karena dalam kenyataannya bahwa kelahirannya didasarkan

pada Undang-undang Pajak sebagai produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat

bersama dengan Presiden. Ketentuan ini tersebar dalam berbagai Undang-Undang

Pajak yang bersifat formal maupun bersifat materiil. Hal ini bertujuan untuk

mengingatkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hukum pajak agar

memahami kaidah hukum pajak dalam pelaksanaan dan penegakannya, baik di

luar maupun di dalam lembaga peradilan pajak. Dengan demikian, hukum pajak

tidak mengenal keberadaan kaidah hukum pajak tidak tertulis karena kelahirannya

tidak dilandasi dengan praktik perpajakan di dalam masyarakat.

Di samping itu, dikenal pula kaidah hukum pajak yang bersifat umum

maupun abstrak dan terarah kepada pihak-pihak yang diharapkan menaati hukum

pajak. Sehingga menurut Asshiddiqie dalam buku (Saidi dan Eka, 2011: 85)

karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau

mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak atau individu tertentu. Kaidah

hukum yang bersifat umum maupun abstrak yang berlaku bagi setiap orang atau

siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan

perundang-undangan yang terkait.

2.2 PenelitianTerdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi,

Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. Penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai

referensi peneliti untuk menganalisis bagaimana penelitian yang peneliti lakukan.

47

Pertama, skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan

Wajib pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus

pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I) dengan nama penulis Retno

Nilasari, tahun 2007 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fokus kajian penelitian ini yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak hotel dan

restoran terhadap penerimaan pajak daerah studi kasus pada suku Dinas

Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dengan menggunakan teori laporan

penerimaan pajak tahun 2007 dengan menggunakan metode purposive sampling.

Hasil dari penelitian diatas hasil uji T menunjukkan bahwa Ha1 ditolak,

tidak ada pengaruh antara variable dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel

dengan penerimaan pajak daerah dan Ha2 diterima, berarti ada pengaruh yang

signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan

penerimaan pajak daerah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji

kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pendapatan daerah, sedangkan

perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfiokuskan kepada wajib pajak hotel

dan restorannya.

Kedua, skripsi yang berjudul Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Serang Kecamatan

Serang Tahun 2010. Dengan nama penulis Esti tahun 2010, Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa. Menggunakan teori kepatuhan dari Errard dan Feinstein dengan

indicator rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan

keadilan beban pajak yang mereka tanggung,dan pengaruh kepuasan terhadap

pelayanan pemerintah. Dengan menggunakan metode kuantitatif.

48

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepatuhan masyarakat

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Serang, peneliti

menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

sudah cukup baik karena mencapai 74,42 persen jauh dari angka yang diperkiraan

peneliti yakni 60 persen. Berdasarkan pengujian hipotesis maka Ho ditolak dan

Ha diterima karena Ha lebih besar dari 60%. Hasil yang didapat peneliti mencapai

74,42% sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dalam kriteria kepatuhan. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan

pemerintah sebagai pegawai pajak, minimnya pendapatan masyarakat sebagai

wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, sistem perpajakan, rasa bersalah dan

rasa malu jika tidak membayar pajak, dan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan pemerintah. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji

bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, sedangkan

perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih focus kepada pajak Bumi dan

Bangunannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam sebuah

penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka

berpikir sebagai berikut:

Tempat hiburan merupakan salah satu investasi Pemerintah daerah untuk

menambah pendapatan asli daerah. Tempat hiburan ini banyak jenisnya yaitu

49

yang telah tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010

tentang pajak daerah. Dimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa objek tempat

hiburan yaitu meliputi Tontonan film; Pagelaran kesenian, musik, tari, dan

busana;Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; Pameran; Diskotik, karaoke,

klab malam, dan sejenisnya; Sirkus, akrobat, dan sulap; Permainan bilyar, golf,

dan boling; Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; Panti

pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan

Pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola voli, bola basket dan

sejenisnya. Tetapi di Kota Serang ini masih banyak tempat hiburan yang tidak

sesuai dengan penempatan jenis tempat hiburan itu sendiri. Masih banyak tempat

hiburan yang dikenakannya pajak restoran, dan pajak lainnya. Padahal sudah jelas

tertera didalam peraturan daerah mengenai jenis tempat hiburan, bahwa karaoke

termasuk kedalam kategori hiburan tetapi dikenakan pajak restoran, dan tempat

futsal pun ada yang dikenakannya pajak air.

Adapun penetapan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2010 yaitu Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana sebesar

20%; Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20%; Pameran sebesar

5%; Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 60%; Sirkus, akrobat,

dan sulap sebesar 10%; Permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 20%; Pacuan

kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10%; Panti pijat,

refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10%; dan

Pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola voli, bola basket dan

sejenisnya sebesar 7%. Tetapi dalam penelitian ini, masih banyak tempat hiburan

50

yang dikenakan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah. Seperti halnya tempat

futsal, ada beberapa tempat futsal yang tidak dikenakan tarif berdasarkan

peraturan daerah tetapi berdasarkan negosiasi antara pihak pengelola dengan

pihak Pemerintah dan sama halnya dengan bilyar. Kemudian, dalam penelitian ini

peneliti juga menemukan tempat hiburan yang belum terdata oleh pihak Dinas

Pendapatan dan Keuangan Daerah hampir 50% dari yang terdata.

Adapun teori yang digunakan yaitu teori dari Nasucha (2004: 148-149)

dimana kepatuhan meliputi aspek yuridis, aspek psikologis dan aspek sosiologis.

Aspek yuridis yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur

administrasi perpajakan yang ada, Aspek psikologis yaitu kepatuhan wajib pajak

dilihat dari persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan

pajak. Dan aspek sosiologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi

sosial sistem perpajakan. Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir dapat dilihat

dari bagan 2.1 berikut ini:

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

Identifikasi penelitian: 1. Perbandingan data DPKD dan peneliti, bahwa banyak tempat

hiburan yang tidak terdata; 2. Penentuan jenis pajak yang dikenakan tidak sesuai; 3. Penetapan standar tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai.

Teori kepatuhan wajib pajak Nasucha (2004: 148-149): 1. Aspek Yuridis; 2. Aspek Psikologis; 3. Aspek Sosiologis.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang

51

2.3 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang peneliti rumuskan yaitu

bahwa masih banyak wajib pajak yang belum terdata, tidak sesuainya tarif dan

jenis pajak yang dikenakan. Maka dari itu asumsi dasar penelitian bahwa

kepatuhan administrasi perpajakan bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang

dianalisis melalui aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis.

52

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mengetahui

bagaimanakah kepatuahan wajib pajak hiburan. Kepatuhan wajib pajak dinilai

penting karena jika semua wajib pajak membayar pajak dengan baik dapat

membantu kemajuan daerah dan bahkan bisa meningkatkan pendapatan daerah

dan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode atau design deskriptif. Pendekatan kualitatif

menurut Bagdon dan Taylor dalam Moleong (2006:3) adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang

dan perilaku yang diamati.

3.2 Ruang Lingkup/atau Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka yang menjadi fokus penelitian

adalah pada kepatuhan wajib pajak hiburan.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak hiburan ini yaitu di

Kota Serang sebagai fokus di tempat hiburan.

53

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini mengenai tingkat

kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Serang maka teori yang digunakan adalah

teori kepatuhan Nasucha (2004:148-149) yaitu meliputi:

1. Aspek yuridis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur

administrasi perpajakan yang ada.

2. Aspek psikologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib pajak.

3. Aspek sosiologis yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek sosial sistem

perpajakan.

3.4.2 Definisi Operasional

Mengacu dari definisi konsep serta teori yang dipakai sebagai pisau tajam

penelitian ini yaitu berdasarkan teori kepatuhan Nasucha (2004: 148-149), adapun

indikator dari teori tersebut adalah:

1. Aspek yuridis meliputi:

a. Pendaftaran wajib pajak;

b. Pelaporan SPT;

c. Penghitungan SPT; dan

d. Pembayaran pajak.

54

2. Aspek Psikologis meliputi:

a. Penyuluhan;

b. Pelayanan; dan

c. Pemeriksaan pajak.

3. Aspek sosiologis meliputi:

a. Kebijakan publik;

b. Kebijakan fiskal;

c. Kebijakan perpajakan;

d. Administrasi perpajakan.

3.5 Instrumen penelitian

Instrument penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Instrumen

mudah dibayangkan bila apa yang diukur bersifat jelas (tangiable). Instrumen

sulit dibayangkan bila apa yang diukur bersifat tidak jelas (intangiable) seperti

motivasi atau sikap. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam

penelitian kualitatif adalah peniliti itu sendiri atau peneliti merupakan instrumen

kunci, yang dibantu dengan berbagai alat pendukung yaitu alat perekam (tipe

recorder), video kaset atau kamera dan catatan lapangan, disamping dibantu oleh

alat pendukung.

Peneliti harus mempunyai kesiapan untuk melakukan penelitian yang

selanjutnya terjun langsung ke lapangan, kesiapan peneliti akan mental dan

55

pemahaman metode penelitian kualitatif maupun wawasan dan penguasaan teori

akan apa yang akan diteliti. Peneliti juga berfungsi untuk menetapkan penelitian

dimana peneliti mampu memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas

temuannya.

Peneliti juga akan mampu menentukan kapan penyimpulan data yang

telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian

kualitatif, pengumpulan datanya tidak dibatasi oleh instrument dan peneliti akan

mampu menentukan kapan penyimpulan data yang telah mencukupi, data telah

jenuh, dan penelitian dihentikan serta peneliti dapat langsung melakukan

pengumpulan data, menganalisis, melakukan refleksi secara terus menerus, dan

juga secara keseluruhan dapat membangun pemahaman yang tuntas tentang

sesuatu hal.

3.6 Informan Penelitian

Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana

informan kunci (key informan) didapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus

penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (secondary selection) berfungsi

sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara

langsung.

56

Sesuai dengan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif pada

penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data purposive yaitu memilih

informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan

fakta. Dalam hal ini informan yang layak menurut peneliti adalah Kepala Seksi

Pnedaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Pengelola tempat hiburan, Kepala

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang, Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat pengguna/ pengunjung tempat hiburan.

Berikut adalah tabel informan pada penelitian ini yang tertera pada tabel 3.1

berikut ini:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No. Kategorisasi Informan

Kode Informan

Informan ( Jabatan/ Status Informan) Keterangan

1. I1 - Kasie Pendaftaran dan Pendataan Key Informan

2. I2

I2 1 Pengelola tempat hiburan yang terdata Key Informan I2 2

Pengelola tempat hiburan yang tidak terdata

3. I3 - Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang

Secondary Informan

4. I4 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

Secondary Informan

5. I5 - Masyarakat pengguna atau pengunjung tempat hiburan

Secondary Informan

Sumber: Peneliti, 2014

57

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai

sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan data kali ini

yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai tekhnik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan

teori dari Nasucha (148-149) yaitu meliputi aspek yuridis, aspek psikologi,

dan aspek sosiologi. Adapun indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada

informan merupakan pengembangan dari teori tersebut, tujuannya tentu saja

untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini

bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antara

peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang

58

didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut tabel pedoman wawancara

dalam penelitian ini seperti yang tertera pada tabel 3.2:

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No Dimensi Indikator Informan 1. Aspek Yuridis 1. Pendaftaran wajib pajak :

a. Pemahaman tentang pajak b. Pemberian sanksi

2. Pelaporan SPT : a. Prosedur pelaporan

3. Penghitungan pajak a. Pengisian SPT b. Cara penghitungan SPT

4. Pembayaran pajak a. Ketaatan pembayaran b. Waktu pembayaran c. Cara pembayaran

I1 1 I1 1, I2 1, I2 2 I1 1, I2 1, I2 2 I1 1, I2 1, I2 2 I1 1, I2 1, I2 2 I1 1, I2 1, I2 2 I1 1, I2 1, I2 2 I1 1, I2 1, I2 2

2. Aspek Psikologis 1. Penyuluhan a. Sosialisasi informasi

2. Pelayanan: a. Sikap petugas

3. Pemeriksaan: a. Cara pemeriksaan

I1 1, I2 1, I 2 2 I2 1, I2 2

I1 1, I2 1, I2 2

3. Aspek Sosiologis 1. Kebijakan public a. Komunikasi

2. Kebijakan fiskal: a. Aliran dana

3. Kebijakan perpajakan a. Tarif perpajakan b. Dasar pengenaan pajak

4. Adminsitrasi perpajakan: a. Sederhana

I11, I3, I4

I11

I11 ,I2 1, I2 2 I2 1, I2 2 I2 1, I2 2

Sumber: Peneliti, 2014

59

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012: 226) observasi merupakan

dasar semua ilmu pengetahuan. Sebagaimana alat pengumpulan data ilmu

sosial lainnya, maka observasi juga menuntut kekuasaan keahlian-keahlian

tertentu. Tujuan observasi untuk peneliti adalah untuk mengamati tingkah

laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang

tingkah laku sebagai proses dan untuk menyajikan kembali gambaran-

gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan karena peneliti

mengamati langsung bagaimana kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota

Serang.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi bagi peneliti sebagai tanda bukti bahwa peneliti

menjalankan penelitian secara langsung dan sebagai pengambilan data yang

diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti buku catatan, gambar, rekaman.

Dokumentasi juga merupakan data sekunder untuk melengkapi data primer

yaitu wawancara dan observasi, tanpa adanya data sekunder melalui

dokumentasi, peneliti tidak bisa memperlihatkan situasi sebenarnya kepada

para pembaca.

60

4. Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini kepustakaan meliputi studi literatur dimana data

yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca buku, surat kabar,

laporan serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang

dilakukan.

3.7.2 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006: 248) analisis data

kualitatif adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa apa yang paling dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti

melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian.Analisis data

dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jemu.

Menurut Irawan (2006) analisis data dapat dilakukan meliputi tahap-tahap

sebagaimana yang tertera pada gambar 3.1 berikut:

61

Gambar 3.1

Proses Analisis Data

(Sumber: Irawan, 2006)

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya saja

melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap ini juga,

peneliti menggunakan alat-alat yang perlu, seperti tape recorder, buku catatan,

kameran dan lain-lainnya. Dalam hal ini, peneliti harus hati-hati, yang peneliti

catat hanya data apa adanya (verbatim). Jangan dicampurkan dengan pikiran

peneliti, komentar peneliti dan sikap peneliti. Catat apa adanya saja.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan peneliti kedalam bentuk tertulis

(apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan) yang diketik

oleh peneliti pun persis sama seperti apa adanya seperti data yang didapatkan

oleh peneliti. Jangan mencampur adukkan dengan pendapat dan pikiran

peneliti.Perlu diingatkan, dari selembar kertas, yang digunakan hanya dua per

Pembuatan Koding Transikp Data Pengumpulan Data Mentah

Penyimpulan Akhir

Triangulasi Penyimpulan Sementara Kategorisasi Data

62

tiga saja dari selembar kertas. Seper tiga sisanya akan peneliti gunakan untuk

urusan koding data.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah di

transkrip.Peneliti membaca ulang seluruh data dengan pelan-pelan dan dengan

sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut, peneliti

akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses

berikutnya. Dari hal-hal penting inilah, diambil “kata kuncinya”. Dan kata

kunci inilah nanti yang akan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat

konsep-konsep atau kata-kata kunci dalam satu besaran yang dinamakan

kategori.

5. Penyimpulan Sementara

Sampai di penyimpulan sementara ini peneliti sudah boleh mengambil

kesimpulan meskipun masih bersifat sementara.Kesimpulan ini 100 % harus

berdasarkan data.Jangan dicampur adukkan dengan pikiran dan penafsiran

peneliti.Jika peneliti ingin memberi penafsiran dari pikiran peneliti sendiri

maka peneliti menuliskan pikirannya pada bagian akhir kesimpulan sementara

ini. Inilah yang disebut dengan Observer’s comments.

63

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses chek and rechek antara satu sumber data dengan

sumber data lainnya dan juga sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai

keabsahan, Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi

sebagai berikut:

a. Triangulasi data (sumber)

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari

satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Metode (Teknik)

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode

wawancara dan metode observasi.Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat

wawancara dilakukan.

7. Penyimpulan Akhir

Pada penelitian kualitatif, analisis data dan penarikan kesimpulan dapat diberi

batas yang tegas. Tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data dan

kesimpulan sering terjadi secara simultan. Tetapi, ada kemungkinan peneliti

akan mengulangi langkah satu sampai langkah enam berkali-kali, sebelum

peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan

akhir diambil pada saat ketika peneliti sudah merasa bahwa data yang

64

didapatkan sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya

berarti ketumpangtindihan atau redundant.

3.8 Jadwal penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini di mulai dari bulan September 2013

sampai dengan Oktober 2014. Untuk lebih jelasnya waktu penelitian ini seperti

keterangan pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

Kegiatan Bulan

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Observasi Awal Pengajuan judul Pengumpulan data mentah

Transkrip data

Bimbingan Penyusunan Bab I – III

Acc Seminar Proposal Revisi Proposal

ACC Wawancara Informan

Transkrip Data Pembuatan koding Kategorisasi data Penyimpulan Triangulasi Penyimpulan akhir ACC sidang Sidang skripsi Revisi skripsi

65

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian

yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum

Kota Serang, serta gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Serang. Hal tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang secara geografis terletak antara 50 99’ – 60 22’ Lintang

Selatan dan 1060 07’ – 1060 25’ Bujur Timur. Kota Serang mempunyai

kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten juga sebagai daerah

alternatif dan penyangga (hinterland) Ibukota Negara, karena dari Kota Jakarta

hanya berjarak sekitar 70 km. Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran

rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis

dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran

tertinggi dalam sebulan 53 mm dan rata-rata 14 hari hujan.

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kabupaten Serang

Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah

konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam)

kecamatan yaitu dapat dilihat seperti pada tabel 4.1 berikut:

66

Tabel 4.1

Daftar Nama Kelurahan Di Kota Serang Tahun 2014

No. Kecamatan Kelurahan/ Desa 1. Cipocok Jaya - Cipocok Jaya

- Banjaragung - Banjarsari - Panancangan - Karundang - Tembong - Dalung - Gelam

2. Curug - Cilaku - Cipete - Curug - Curugmanis - Kamanisan - Pancalaksana - Sukajaya - Sukalaksana - Sukawana - Tinggar

3. Kasemen - Banten - Bendung - Kasemen - Kasunyatan - Kilasah - Margaluyu - Masjid Priyayi - Pulo Panjang - Sawah Luhur - Terumbu - Warung Jaud

4. Serang - Cimuncang - Unyur - Kotabaru - Lopang - Kagungan - Lontarbaru - Kaligandu - Serang - Sukawana - Cipare - Sumur Pecung - Terondol

67

5. Taktakan - Cilowong - Drangong - Kalang Anyar - Kuranji - Lialang - Pancur - Panggungjati - Sayar - Sepang - Taktakan - Tamanbaru - Umbul Tengah

6. Walantaka - Beberan - Cigoong - Kalodran - Kepuren - Kaserangan - Kiara - Lebakwangi - Nyapah - Pabuaran - Pageragung - Pasuluhan - Pengampelan - Pipitan - Tegalsari - Teritih - Walantaka

Sumber: www.Serangkota.go.id, 2014

Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km2 dengan jumlah penduduk

sekitar 523.384 jiwa dan memilki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kota Serang

ada Teluk Banteri. Di sebelah Timur Kota Serang ada Kecamatan Pontang,

Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Di sebelah

Selatan Kota Serang yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, dan Kecamatan

Baros Kabupaten Serang dan di sebelah Barat Kota Serang yaitu Kecamatan

Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten

Serang.

68

Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa.

Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32

Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota

Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukan dalam lembaran Negara

Nomor 98 Tahun 2007 tertanggal 10 Agustus 2007. Sebelumnya, Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Banten dalam mempercepat terwujudnya Pemerintahan Kota

Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja (Pokja) yang akan bekerja

sebelum ditetapkannya Pejabat Walikota Serang. Keempat pokja tersebut terdiri

dari Pokja Personil, Pokja Keuangan, Pokja Perlengkapanya dan Pokja Partai

Politik.

Pembentukan dan susunan personil masing-masing pokja diisi oleh pejabat

Pemprov Banten dan Pemkab Serang. Untuk menjalankan roda pemerintahan

sebelum diselenggarakan Pilkada, Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten

Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Penjabat Walikota Serang. Asmudji HW

terpilih setelah Depdagri menyaring tiga nama calon yang diajukan Gubernur

Banten Ratu Atut Chosiyah. Asmudji dilantik di Jakarta oleh Mendagri pada 2

November 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kota Serang, Pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah

perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada 5

Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung dilantik Walikota dan

Wakil Walikota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 (lima) tahun ke depan

69

Kota Serang akan dipimpin oleh duet kepemimpinan H. Bunyamin dan Tb. Haerul

Jaman. Masa pemerintahan Tb. Haerul Jaman masih hingga saat ini.

Arti semboyan Madani diartikan dalam pengertian masyarakat Madani di

Indonesia adalah perpaduan pengertian masyarakat Madani yang tercantum pada

piagam Madinah dengan Civil Society yang berkembang dalam negara - negara

industri. Sudah tentu kedua pengertian itu dapat saling melengkapi dan

penerapannya disesuaikan dengan karakteristik manusia modern Indonesia yang

bersifat sosialis religius. Konsep masyarakat madani tertuang dalam piagam

Madinah yang bernuansakan Islami yang berisi wacana kebebasan beragama,

persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika

politik, hak dan kewajiban warga negara serta konsistensi penegakan hukum

berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Menegaskan tujuan pemerintahan Kota Serang untuk mewujudkan Kota

Serang yang Madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut :

1. Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah

dalam undang-undang)

2. Menjaga persaudaraan antar umat beragama

3. Menjaga persatuan Etika politik yang bebas bertanggung jawab

4. Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga negara

(masyarakat)

5. Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan

6. Terciptanya masyarakat yang demokratis

70

7. Menghormati hak-hak asasi individu

8. Selalu berada dalam koridor agama

Adapun Visi Dan Misi Kota Serang yaitu :

a. Visi

“Landasan Kota Serang yang Global dan Berwawasan Lingkungan”

b. Misi

a) Menyiapkan proses perencanaan tata ruang

b) Pemanfaatan ruang

c) Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Serang

d) Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar

e) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang memadai dan

berkualitas

f) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi di

berbagai sektor

g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

formal dan non formal yang terjangkau dan berkualitas

h) Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat kurang

mampu

i) Menciptakan sistem pelayanan prima

j) Mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya serta pengembangan

pariwisata berwawasan lingkungan

71

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota

Serang

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) terdiri

dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

c. Bidang Anggaran, membawahkan:

1. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;

2. Seksi Penyusunan Anggaran;

3. Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran.

d. Bidang Akuntansi, membawahkan:

1. Seksi Akuntansi Penerimaan;

2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;

3. Seksi Pelaporan.

e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:

1. Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan;

2. Seksi Belanja Tidak Langsung;

3. Seksi Kas Daerah.

f. Bidang Pendapatan, membawahkan:

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;

72

2. Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

3. Seksi Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain.

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tupoksi dari Bidang Pendapatan berdasarkan Peraturan Wali Kota

Serang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang yaitu Bidang Pendapatan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam

lingkup pendapatan obyek Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal

20 ini, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran

tahunan Bidang Pendapatan;

2. Penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak Daerah dan Pendapatan Asli

Daerah lainnya;

3. Penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak daerah;

4. Penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran pajak daerah;

5. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah;

6. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang

dibawahkannya;

7. Pelaporan.

73

Rincian Tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah:

1. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh

Kepala Dinas;

2. Menetapkan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang

Pendapatan berdasarkan masukan dari Kepala Seksi yang dibawahkannya;

3. Menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan pendataan obyek pajak daerah dan

Pendapatan Asli Daerah lainnya;

4. Menyelenggarakan pendataan Obyek Pajak Daerah dan Pendapatan Asli

Daerah;

5. Menyelenggarakan pendaftaran wajib pajak daerah;

6. Menyelenggarakan penyiapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD);

7. Menyelenggarakan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;

8. Menyelenggarakan pemberian penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan

Pendapatan Asli Daerah lainnya kepada wajib pajak Daerah serta

Perangkat Daerah dan Instansi lainnya yang melaksanakan pemungutan

Pendapatan Asli Daerah;

9. Menyelenggarakan analisis, pengkajian, serta pernecanaan dalam rangka

pengembangan dan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah;

10. Menyelenggarakan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah dan

Peraturan/ Keputusan Walikota mengenai Pajak Daerah dalam kaitannya

74

dengan pengembangan dan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah;

11. Menyelenggarakan penyusunan rencana perolehan Pendapatan Daerah

yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

12. Menyelenggarakan penghitungan serta penetapan besaran pajak daerah

yang harus dibayar oleh para wajib pajak daerah dan wajib retribusi

daerah;

13. Menyelenggarakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

14. Menyelenggarakan pemeriksaan sederhana terhadap pembukuan wajib

pajak daerah;

15. Menyelenggarakan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data dan

atau keterangan dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan para wajib

pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya;

16. Menyelenggarakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

17. Menyelenggarakan pengelolaan barang kuasi;

18. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis mengenai administrasi

persediaan barang kuasi kepada wajib pajak daerah serta perangkat daerah

dan instansi yang memungut retribusi daerah dengan menggunakan barang

kuasi;

75

19. Menyelenggarakan penagihan pajak daerah dan pendapatan asli daerah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

20. Menyelenggarakan pembukuan terhadap hasil pemungutan/ pembayaran/

penyetoran pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;

21. Menyelenggarakan penyusunan laporan bulanan mengenai realisasi

pemungutan/ pembayaran/ penyetoran pajak daerah dan Pendapatan Asli

Daerah lainnya serta tunggakan yang terjadi;

22. Menyelenggarakan pelayanan kepada para wajib pajak daerah dalam hal

pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan keberatan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

23. Menyelenggarakan pengurusan dan penagihan pendapatan daerah yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi


24. Menyelenggarakan pembuatan laporan mengenai realisasi pendapatan

daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

25. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk

pelaksanaannya kepada Kepala Seksi yang dibawahkannya;

26. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas kedinasan para Kepala Seksi yang dibawahkannya;

27. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan Seksi-seksi yang ada di

Lingkungan Bidang Pendapatan;

76

28. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang

diajukan oleh Kepala dibawahkannya;

29. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas

penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Bidang Pendapatan;

30. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis

manajerial yang dihadapi oleh Bidang Pendapatan guna mencarikan jalan

keluar atau solusinya;

31. Melaksanakan pemantauan dna evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja, dan penggunanaan anggaran tahunan

Bidang Pendapatan;

32. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Bidang

Pendapatan;

33. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam hal-hal

yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang Pendapatan;

34. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Bidang Pendapatan

dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Dinas;

35. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas

lainnya sesuai dengan kewenangannya;

36. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris;

77

37. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

kedinasan Bidang Pendapatan dalam rangka penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan

dengan Dinas;

38. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang

tugasnya.

Seksi Pendapatan dan Pendaftaran Pajak Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan

sebagian tugas Bidang Pendapatan yang berkenaan dengan pendataan dan

pendaftaran pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dari Kepala

Seksi Pendataan dan Pendafataran Pajak Daerah disebutkan dalam Pasal 21 ayat

(1) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi

Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;

2. Pelaksanaan pendataan Obyek Pajak Daerah

3. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;

5. Pelaporan

Adapun tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran pajak daerah

adalah sebagai berikut:


Kepala Bidang Pendapatan;

78

2. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi

Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;

3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan

konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

pendataan Obyek Pajak Daerah dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;

4. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran pajak daerah;

5. Melaksanakan penyiapan formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka

pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah;

6. Melaksanakan pencatatan Obyek Pajak Daerah;

7. Melaksanakan penyiapan formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka

pendaftaran Wajib Pajak Daerah;

8. Melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;

9. Melaksanakan pencatatan Wajib Pajak Daerah kedalam Daftar Induk

Wajib Pajak Daerah;

10. Mempersiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

11. Mendistribusikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

12. Melaksanakan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;


pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

14. Membimbing dan mengadakan pengawasan yang melekat terhadap

pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

15. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya;

79

16. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang

akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Bidang

Pendapatan yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Pendataan

dan Pendaftaran Pajak Daerah;


diajukan oleh para pegawai yang membantunya;


penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pendataan

dan Pendafataran Pajak Daerah;

19. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang

dihadapi oleh Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah guna

mencarikan jalan keluar atau solusinya;

20. Melaksanakan pemantauan dan avaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan Rencana Kerja, kinerja dan penggunaan anggaran tahunan

Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;


rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pendataan dan

Pendaftaram Pajak Daerah dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala

Bidang Pendapatan;

22. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendapatan

dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Pendataan

dan Pendaftaran Pajak Daerah;

80

23. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi lainnya yang ada di

lingkungan Bidang Pendapatan dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas kedinasan Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;



25. Memberikan laporan mengenai pelaksaan tugasnya kepada Kepala Bidang

Pendapatan;


kedinasan Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dalam rangka

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

yang berkenaan dengan Dinas;


tugasnya;

Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan

sebagian tugas Bidang Pendapatan yang berkenaan dengan penetapan dan

penagihan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut yang

tertera dalam pasal 22 ayat (1), Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:


Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

2. Pelaksanaan penghitungan serta penetapan besaran Pajak daerah;

81

3. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana terhadap pembukuan Wajib Pajak

Daerah;

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;

5. Pelaporan.

Adapun rincian tugas Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak

Daerah adalah sebagai berikut:


Kepala Bidang Pendapatan;

2. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi



konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan


4. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

5. Melaksanakan penagihan Pajak Daerah;

6. Melaksanakan penghitungan serta menetapkan besaran Pajak Daerah yang

harus dibayar oleh para Wajib Pajak Daerah;

7. Melaksanakan penagihan pajak kepada Para Wajib Pajak Daerah;

8. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD);

9. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

10. Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah;

82

11. Melaksanakan pemeriksaan sederhana terhadap pembukuan Wajib Pajak

Daerah;

12. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data dan atau

keterangan dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan para Wajib

Pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya;

13. Melaksanakan pengolahan data hasil pemeriksaan lapangan;

14. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

(SKPDN);

15. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

16. Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

17. Memberikan bantuan dalam penyampaian SPPT Pajak Bumi dan

Bangunan serta dokumen lainnya;



83

19. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan

tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;




Pendapatan yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Penetepan

dan Penagihan Pajak Daerah;




penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Penetapan



dihadapi oleh Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah guna

mencarikan jalan keluar atau solusinya;

25. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggaran tahunan

Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;


rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Penetapan

dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bidang Pendapatan;

84


dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Penetapan




tugas kedinasan Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

29. Memaraf atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas



Bidang Pendapatan;


kedinasan Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah dalam rangka

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

yang berkenaan dengan Dinas;

32. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kemudian, Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber lain

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan

mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan yang berkenaan dengan

rencana perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan

dan lain-lain. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut tertera pada pasal 23

ayat (1) bahwa Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber

Lain mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

85


Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain yang sah;

2. Pelaksanaan penyusunan rencana perolehan yang bersala dari Seksi Dana

Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain yang sah;

3. Pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai yang membantunya;

4. Pelaporan.

Adapun tugas Kepala Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber

Lain adalah sebagai berikut:


Kepala Bidang pendapatan;

2. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi

Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain;


konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Penerimaan

Sumber-Sumber Lain yang sah;

4. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Dana

Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain yang sah;

5. Melaksanakan pengolahan data yang berkenaan dengan pendapatan daerah

yang berasal dari Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber

Lain yang sah;

86

6. Melaksanakan pencatatan pendapatan daerah yang berasal dari Dana

Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain yang sah ke dalam

Kartu Data;

7. Melaksanakan analisis pengkajian serta perencanaan dalam rangka

pengembangan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli

daerah;

8. Mempersiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan/

Keputusan Walikota mengenai pengembangan dan penggalian potensi

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

9. Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka penyusunan rencana

perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah;

10. Melaksanakan penyusunan rencana perolehan Pendapatan Daerah yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi


11. Mengadakan upaya-upaya dalam rangka peningkatan perolehan

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus;



13. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksaan

tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

87




Pendapatan yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Dana

Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain;




penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Dana



dihadapi oleh Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber

Lain guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggaran tahunan

Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain;


rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Dana

Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain dengan persetujuan

atau sepengetahuan Kepala Bidang Pendapatan;


dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Dana


88



tugas kedinasan Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-

Sumber Lain;




Bidang Pendapatan;


kedinasan Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain

dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas;


tugasnya.

Adapun struktur organisasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

(DPKD) Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang

seperti tertera pada bagan 4.1 berikut:

89

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Kota Serang

(Sumber: Profil DPKDKota Serang, 2014)

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Daftar Informan Penelitian

Pada bab sebelumnya mengenai metodologi penelitian, peneliti telah

menjelaskan dalam pemilihan informan penelitian bahwa peneliti menggunakan

teknik puposive (bertujuan). Adapun pihak-pihak yang peneliti tentukan

merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang

Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Kepala

Sekretaris

Bidang Anggaran

Bidang Akuntansi

Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran

Seksi Akuntansi

Penerimaan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Perbendaharaan

Bidang Pendapatan

Sub Bag Umum dan

Kepegawaiann

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Program Evaluasi dan

Pelaporan

Seksi Penyusunan Anggaran

Seksi Akuntansi

Pengeluaran Seksi Belanja

Tidak Langsung

Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah

Seksi Kas Daerah Seksi Dana Perimbangan dan

Penerimaan Sumber-sumber

Lain

Seksi Evaluasi dan Dokumnetasi

Anggaran

Seksi Pelaporan

Unit Pelaksana Teknis

90

dibutuhkan dalam penelitian karena pihak-pihak tersebut (informan) senantiasa

kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang peneliti teliti baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Informan yang telah ditentukan diawal oleh peneliti adalah semua pihak

baik aparatur pelaksana dan pihak-pihak yang terlibat. Aparatur pelaksana yaitu

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang, Pengelola Tempat Hiburan di

Kota Serang sebagai wajib pajak, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) sebagai

pengawas, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota

Serang serta masyarakat pengguna tempat hiburan di Kota Serang. Adapun

informan-informan yang bersedia diwawancarai adalah seperti yang tertera pada

tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Daftar Informan

No Kode Nama Informan Keterangan 1. I1 Rachmatullah, S.Sos., M.Si Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2. I2 1a Ujang Pengelola Yumaga Futsal 3. I2 1b R. H. Agus Kurniawan Pengelola One Futsal 4. I2 1c Ari Pengelola Bilyard Ramayana 5. I2 1d Ayip Amidin Pengelola Pelita Bilyard 6. I2 2a Rohmat Subagiyo Manajer Futsal Kenewae 7. I2 2b Ida Hamdah CV. Savana Resto dan Karaoke 8. I2 2c Mulyana Efendi Pengelola Fitness Puspita Gym 9. I2 2d David Sutanto Manajer Jim’s Cafe dan Karaoke 10. I2 2e Ibu Rosi Pemilik Rossy’s Gym dan Spa 11. I2 2f Aming Pengelola FN One karaoke dan Bilyard 12. I3 Rudi Mulyana, S.T Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman

Modal (BPTPM) Kota Serang 13. I4 H. Tb. Yassin, S.Sos,. M.Si Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi Praja Kota

Serang 14. I5a Deis Masyarakat Pengguna Gym 15. I5b Lina Herlina Masyarakat pengguna karaoke 16. I5c Rani Masyarakat pengguna permainan ketangkasan 17. I5d Chandra Masyarakat Pengguna Futsal

Sumber: Olah Data Peneliti, 2014

91

4.2.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses

penelitian berlangsung. Adapun penelitian ini mengenai analisis kepatuhan

administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang, Pajak Daerah

khususnya pada pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pajak Dearah bab V mengenai Pajak Hiburan Objek,

Subjek, Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak. Peneliti menggunakan teori kepatuhan

perpajakan Nasucha (2004, 148-149) yaitu:

1. Aspek Yuridis

2. Aspek Psikologis

3. Aspek Sosiologis

Mengingat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif dengan design deskriptif, maka data yang dihasilkan dan

diperoleh bersifat deskriptif yang berbentuk kata dan kalimat yang berasal baik

dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di lapangan,

catatan lapangan penelitian, atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan

fokus penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan peneliti secara

investigasi dimana peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan

yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai

dengan apa yang diharapkan. Informan yang ada pun sudah ditentukan dari awal

karena peneliti menggunakan teknik purposive.

92

Data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian diubah kedalam

bentuk tulisan, kemudian dilakukan pengkodingan pada aspek tertentu. Dalam

menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu:

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan;

2. Kode I1 1, menunjukkan daftar informan dari pihak Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang;

3. Kode I2 1 – I2 2, menunjukkan daftar informan dari pihak pengelola

tempat hiburan yang terdata dan tidak terdata;

4. Kode I3, menunjukkan daftar informan dari Badan Pelayanan Terpadu

dan Penanaman Modal Kota Serang;

5. Kode I4, menunjukkan daftar informan dari Satuan Polisi Pamong

Praja (SatPol-PP) Kota Serang;

6. Kode I5, menunjukkan daftar informan dari Masyarakat pengguna dan

pengunjung tempat hiburan.

Hasil pengkodingan yang telah dilakukan kemudian dikategorikan

berdasarkan jawaban-jawaban yang sama yang berkaitan dengan pembahasan.

Kategorisasi ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam membaca dan

menelaah jawaban-jawaban tersebut sehingga mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-

data dari hasil wawancara, observasi maupun data dari dokumen-dokumen yang

diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

secara terus menerus dari sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian

93

berakhir. Dalam mempertajam analisis yang digunakan dalam penelitian

mengenai analisis kepatuhan administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota

Serang. Peneliti mengacu pada teori kepatuhan pajak dari Nasucha dan juga

melihat pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta

yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan dan disesuaikan dengan teori yang

peneliti gunakan serta peraturan yang berlaku. Maka untuk mengetahui bagaimana

kepatuhan administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang yang diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

peneliti menggunakan teori kepatuhan perpajakan menurut Nasucha (2004: 148-

149):

a. Aspek Yuridis;

b. Aspek Psikologis;

c. Aspek Sosiologis.

4.3.1 Analisis Kepatuhan Administrasi Pajak bagi Wajib Pajak Hiburan di

Kota Serang

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang guna membiayai pembangunan negara untuk

kepentingan umum. Pajak itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu pajak negara, dan

pajak daerah. Didalam perpajakan pun ada administrasi yang harus dipenuhi salah

94

satunya yaitu adanya kepatuhan dalam perpajakan. Kepatuhan pajak inilah yang

dapat membantu semua kegiatan dalam hal pembangunan negara dan daerah,

karena semua warga diharuskan untuk sadar dan patuh akan kewajibannya sebagai

warga negara yaitu dengan cara membayar pajak. Di dalam perpajakan, orang

pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak disebut dengan wajib pajak. Dimana para wajib pajak dipaksa untuk sadar

dan patuh akan kewajibannya kepada negara dan daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan

kebijakan otonomi daerah. sehingga pada pajak hiburan Kota Serang ini mengacu

kepada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah.

4.3.1.1 Aspek Yuridis

Dalam kepatuhan perpajakan, aspek yuridis merupakan kepatuhan wajib

pajak yang mana kepatuhan dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi

perpajakan yang ada. Dalam aspek yuridis, terdapat empat indikator yang harus

diperhatikan, yaitu pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan SPT

dan pembayaran pajak.

95

Dasar hukum pemungutan pajak hiburan di Kota Serang ini didasari atas

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa aspek yuridis meliputi empat

indikator penting yaitu pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan

SPT, dan pembayaran pajak. Pada indikator pertama yaitu pendaftaran wajib

pajak. Pada indikator ini, seluruh objek pajak daerah diwajibkan untuk

mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak terlebih dahulu baik usaha

perorangan maupun usaha perusahaan untuk membantu pembangunan daerah.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan para objek pajak hiburan untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, berikut pemaparan menurut Kepala Seksi

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang:

“Sebelum mendaftar menjadi wajib pajak terlebih dahulu mendaftarkan ke Badan Perizinan untuk izin usahanya, BPTPM melaporkan kepada kami bahwa ada Wajib Pajak baru. Ketika sudah selesai dan terdaftar di Perizinan baru bisa mengurus ke kita sebagai wajib pajak, nanti calon wajib pajak mengisi formulir yang kami berikan, kalau sudah mengisi baru bisa terdaftar sebagai wajib pajak. Kalau sudah terdaftar menjadi wajib pajak sebagai bukti menjadi wajib pajak itu akan mendapatkan NPWP yang seperti ini (sambil menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu tempat hiburan). Jika sudah ada nomor pokoknya berarti dia sudah bisa disebut sebagai wajib pajak.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB.

Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah bahwa mekanisme pendaftaran untuk menjadi wajib pajak hiburan

yaitu mendapatkan izin tempat usaha terlebih dahulu dari Badan Pelayanan

Terpadu dan Penanaman Modal agar usaha yang digeluti menjadi legal, kemudian

setelah terdaftar dan telah memiliki izin, BPTPM melaporkan kepada DPKD

96

bahwa ada calon Wajib Pajak baru, kemudian para pengusaha baru dapat

mendaftar menjadi wajib pajak kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

untuk pendaftaran pajak hiburan tersebut. Kemudian setelah mendapatkan Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah, objek pajak tersebut sudah bisa melakukan

kewajibannya sebagai wajib pajak.

Peneliti menanyakan juga kepada Badan Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang, terkait pendaftaran ijin usaha hingga

dapat menjadi wajib pajak, berikut pemaparannya:

“Berhubungan dengan DPKD, karena kalau sudah memiliki izin-izinnya pasti dikenakan pajak. Nanti kita melapor ke Pihak DPKD bahwa ada wajib pajak baru yang harus disurvei tempatnya. Sebelum dibangun seharusnya izin terlebih dahulu. Makanya sebelum dibangun harus koordinasi dengan dinas terkait yaitu ke BPTPM dan kewenangan administrasinya ada di BPTPM.” Wawancara dengan Kasie Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang, 18 Juli 2014 10.13 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala BPTPM Kota Serang

dapat peneliti analisis bahwa jika tempat usaha hiburan telah memiliki izin-izin

yang dipenuhi maka secara otomatis tempat usaha hiburan itu akan terdaftar

sebagai wajib pajak karena dari izin inilah pihak BPTPM melaporkan kepada

DPKD bahwa akan ada wajib pajak baru. Setelah BPTPM melaporkan kepada

DPKD, maka DPKD langsung mensurvei tempat usaha tersebut untuk didaftarkan

sebagai wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk

penyetoran tiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang bahwa

97

dalam hal pendaftaran sebagai wajib pajak memang seharusnya seperti itu, tetapi

masih ada saja yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Maka dari itu, peneliti

menanyakan hal yang sama kepada para wajib pajak hiburan. Adapun pemaparan

yang dipaparkan oleh salah satu pengelola tempat hiburan di Kota Serang yang

terdaftar sebagai wajib pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Serang:

“Mekanisme menjadi wajib pajak yang pertama penyediaan lahan terlebih dahulu, kemudian material pembangunan serta gedungnya barulah kita daftar izin-izin bangunannya kepada BPTPM. Perizinan dari BPTPM yaitu IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kita buat permohonan bahwa sudah memiliki IMB baru bisa daftar menjadi wajib pajak. Nanti ada pihak DPKD survei ke tempat kami, didata, dan didaftarkan serta diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, setelah itu diberikan tarifnya.” Wawancara dengan Pengelola One-futsal, 03 Juli 2014, pukul 21.40 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola one futsal di atas dapat

peneliti analisis bahwa untuk mendaftar menjadi wajib pajak harus memiliki ijin

pembangunannya terlebih dahulu yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang, kemudian baru

bisa daftar sebagai wajib pajak. Setelah terdaftar di BPTPM, pihak DPKD

mensurvei tempat futsal ini untuk didata menjadi wajib pajak kemudian diberikan

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) setelah itu diberikan tarif yang

sesuai dengan Peraturan Daerah.

Hal yang sama diungkapkan oleh pengelola tempat hiburan lainnya yang

terdaftar sebagai Wajib Pajak di DPKD Kota Serang:

“Kalau di kami izinnya yaitu izin usaha bola sodok atau bilyard. Izinnya yaitu dari lingkungan, surat koordinasi dari Desa, tokoh agama, ke Kecamatan, Dinas Ketertiban, Dinas Pariwisata, KONI, BPTPM, baru ke

98

pajak.” Wawancara dengan pengelola Bilyard Ramayana, tanggal 03 Juli 2014, pukul 20.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bilyard Ramayana di atas

dapat peneliti analisis bahwa mekanisme perizinan pada bola sodok berbeda

dengan izin pada futsal karena pada izin bola sodok ini lebih banyak dibandingkan

dengan futsal dan harus memiliki izin juga dari pihak Dinas Pariwisata serta

KONI dahulu baru bisa mendapatkan izin dari BPTPM Kota Serang. Setelah

terdaftar izin usahanya, maka baru bisa daftar sebagai wajib pajak ke DPKD Kota

Serang. Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa mekanisme menjadi wajib

pajak memang seharusnya seperti itu berdasarkan hasil wawancara beberapa

informan yang telah peneliti wawancara.

Lain halnya yang diungkapkan dengan salah satu pengelola tempat hiburan

yang tidak terdata sebagai wajib pajak, berikut pemaparannya:

“Disini tidak kena pajak. Kalau untuk masalah dikenakan pajak atau tidak itu urusan pegawai pajak. Tidak ada olahraga yang dikenakan pajak. Tetapi kalau masalah perizinannya di kami ada” Wawancara dengan pengelola Puspita Gym Ciracas Serang, 16 Juli 2014 pukul 20.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pengelola Gym Ciracas dapat

peneliti analisis bahwa tempat gym ini hanya memiliki izin pendirian usaha saja

tetapi tidak membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Padahal di dalam

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tempat Gym/Fitness masuk

ke dalam objek dari pajak hiburan. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa

kurangnya pemantauan langsung ke tempat-tempat hiburan yang dilakukan oleh

Dinas terkait mengenai pendaftaran sebagai wajib pajak dan kurangnya

pemahaman yang diberikan atas kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan.

99

Padahal sudah tertera didalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah bahwa Objek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

a. Tontonan film;

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana;

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. Pameran;

e. Diskotik, Karaoke, Klab malam, dan sejenisnya;

f. Sirkus, akrobat, dan sulap;

g. Permainan bilyar, golf, dan boling;

h. Pacuan kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan ketangkasan;

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center),

dan

j. Pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, voli, bola basket dan

sejenisnya.

Dari data di atas, tertera jelas bahwa Gym/ Fitness Center termasuk ke

dalam salah satu dari objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak tetapi Gym/

Fitness Center ini tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Adapun, data yang peneliti

dapat bahwa ada beberapa tempat Gym/ Fitness Center yang tidak tertera sebagai

Wajib Pajak Hiburan di Kota Serang, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

100

Tabel 4.3

Data Wajib Pajak Hiburan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

No. Nama tempat hiburan Kecamatan 1. Celebrity Salon & Aerobic Serang 2. CIA Futsal Serang 3. CV. Nur Alfan Serang 3. Flamengo Futsal Serang 4. Jurassic Island Serang 6. Mall Serang Bilyard Serang 7. Matahari Graha Fantasi Time Zone (MOS) PT Serang 8. Merdeka Serang I AC Serang 9. Mutiara Water Park Cipocok

10. One Futsal Cipocok 11. Pelantha Bilyard Serang 12. Pelita Bilyard Serang 13. Radar Banten Arena Futsal Serang 14. Royal Bilyard Serang 15. Sanggar Senam Azalia Serang 16. Sundindo Primaland PT. Cipocok Jaya 17. Tribens Futsal Walantaka 18. Wangsa Jaya Futsal Serang 19. Yumaga Sport Centre Serang 20. Zona 2000 Serang

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, 2014

Dari data di atas, terlihat bahwa hanya ada 2 (dua) nama Gym/Fitness

Center/ Pusat Kebugaran di Kota Serang yang tertera sebagai wajib pajak hiburan

yaitu Celebrity Salon dan Aerobic, dan Sanggar Senam Azalia, padahal pada

kenyataannya di lapangan masih ada 4 (empat) objek pajak hiburan berupa Gym/

Fitness Center yang ada di Kota Serang. Hal ini diindikasikan bahwa kurangnya

pemantauan yang dilakukan oleh Dinas terkait serta kurangnya kesadaran wajib

pajak akan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hiburan,

sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah bahwa:

101

“Untuk tempat hiburan yang belum terdaftar, kami upayakan didaftarkan karena kalau dia sudah memiliki izin kita proses untuk didaftarkan menjadi wajib pajak. Hanya mungkin waktunya saja, mungkin para subjek pajak belum sempat kesini atau sebaliknya. Belum ada tindak lanjut untuk wajib pajak yang seperti itu, jadi upaya dari kita sudah, hanya prosesnya saja. Perdanya ada, bahwa Gym seperti itu dikenakan pajak. Kita juga sudah berupaya agar semua menjadi wajib pajak, tetapi masih ada saja wajib pajak yang merespon tetapi belum paham akan kewajibannya sehingga mereka tidak mau membayar pajak. Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan

Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa untuk tempat

hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak sebenarnya sudah diupayakan

agar terdaftar karena jika sudah memiliki izin dari BPTPM, pihak DPKD

memproses tempat usaha tersebut agar menjadi wajib pajak. Tempat hiburan yang

belum terdaftar ini kemungkinan para subjek pajak belum sempat mendaftarkan

diri sebagai wajib pajak ataupun sebaliknya dari pihak DPKD juga belum sempat

mensurvei tempat usaha tersebut. Pihak DPKD sudah mengupayakan agar semua

terdaftar menjadi wajib pajak tetapi kenyataannya masih ada saja tempat usaha

yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal pihak DPKD sudah

memberitahukan bahwa tempat usaha tersebut harus mendaftar menjadi wajib

pajak. Subjek pajak hiburan tersebut telah diberitahu oleh DPKD agar menjadi

wajib pajak, subjek pajak tersebut merespon tetapi tetap saja membandel dan

belum paham akan kewajibannya sehingga mereka tidak membayar pajak.

Padahal seharusnya semua yang berbentuk pusat kebugaran seperti tempat senam,

Gym, fitness, dan semacamnya itu wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

karena sudah tertera di dalam peraturan daerah tentang pajak daerah.

102

Kemudian, peneliti menanyakan kembali mengenai sanksi terkait objek

pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berikut pemaparan dari

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah:

“Yang berbentuk seperti senam atau fitness itu dikenakan pajak. Perdanya ada, sudah kita upayakan juga, tinggal prosesnya saja. Kita sudah berupaya agar semua bisa jadi wajib pajak. Kalau untuk pengenaan sanksi itu ada di pihak Sat-Pol PP sebagai pengawas. Kalau untuk yang tidak mendaftar tidak ada sanksi. Kalau sudah ada izin, sudah jadi wajib pajak, kalau belum berarti dia ilegal. Bisa dicabut sama yang izin, bisa ditutup sama satpol –PP. (Berbicara mengenai Gym/ Fitness yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak). Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti analisis bahwa belum

ada tindak lanjut yang diberikan kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan

diri, tetapi seharusnya pemberian sanksi kepada wajib pajak yang seperti itu

berada di Sat-Pol PP karena Sat-Pol PP ini bertugas sebagai pengawas. Kemudian,

pemberian sanksi kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan sebagai wajib

pajak tidak ada sanksi yang dikenakan karena mereka belum mendaftar sebagai

wajib pajak makanya tidak ada sanksi yang dikenakan. Jika sudah ada izin berarti

sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan jika belum terdaftar berarti tempat

tersebut ilegal dan bisa ditutup oleh Sat-Pol PP.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menanyakan kepada Sat-Pol PP

mengenai sanksi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang tidak terdaftar,

berikut pemaparannya:

“Kalau untuk wajib pajak yang tidak terdaftar bukan ada di ranah kami, tetapi kalau untuk pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak yaitu adanya penutupan tempat usaha. Itu juga berdasarkan laporan dari DPKD, jika ada tempat usaha yang mau ditutup

103

baru kita bergerak.” Wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP Kota Serang, hari rabu 19 Agustus 2014 pukul 10.40 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP Kota

Serang di atas dapat peneliti analisis bahwa pihak Sat-Pol PP yang memberikan

sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sanksi yang dikenakan

untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak yaitu ditutupnya tempat usaha

mereka. Itupun jika DPKD melaporkan kepada pihak kami bahwa ada tempat

usaha yang akan ditutup, baru Sat-Pol PP bergerak tetapi jika tidak ada laporan

dari DPKD, Sat-Pol PP tidak bisa berbuat apa-apa.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa kurangnya ketegasan dari

Pemerintah akan wajib pajak yang kurang kesadarannya dalam mendaftar sebagai

wajib pajak. Padahal Dinas terkait pun telah mengetahui bahwa ada objek pajak

yang belum mendaftarkan diri tetapi belum ada tindak lanjut dari Dinas terkait

mengenai hal tersebut. Kemudian, mengenai sanksi yang dikenakan untuk objek

pajak yang tidak mendaftarkan diri pun tidak ada, sanksi yang dikenakan hanyalah

untuk wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sehingga hal tersebut yang

membuat para wajib pajak tidak patuh serta tidak memiliki kesadaran dalam

kewajibannya.

Lain halnya dengan informan Subjek Pajak yang telah mendaftarkan diri

sebagai Wajib Pajak, tetapi nama tempat tersebut tidak tertera sebagai wajib pajak

hiburan di data Dinas Pengelolaan Keungan Daerah Kota Serang. Berikut

pemaparannya:

“Sebelum dibangun itu ada izinnya terlebih dahulu, baru bisa dibangun. Mekanisme perizinannya yaitu di RT, RW, Kelurahan, kemudian baru

104

Kota. Di Kota itu Izin Mendirikan Bangunan sama izin menggunakan bangunan. Kalau disini izin menggunakan bangunannya yaitu untuk tempat futsal. Setelah itu baru bisa daftar menjadi wajib pajak.” Wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae, tanggal 16 Juli 201 pukul 21.00 WIB. Dari hasil wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae di atas dapat

peneliti analisis bahwa sebelum mendaftar menjadi wajib pajak hiburan ada izin

yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki izin dari RT, RW, serta Kelurahan baru

bisa mendapatkan izin dari kota yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah

mendapatkan IMB tersebut barulah bisa mendaftar sebagai wajib pajak. Dari

pernyataan di atas bahwa dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa informan

ini telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, karena informan ini mengetahui

mekanisme dalam pendaftaran sebagai wajib pajak seperti apa, dan memang benar

mekanisme yang dipaparkan tersebut adalah mekanisme yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Tetapi di dalam data Wajib Pajak Hiburan Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang tidak tertera nama objek pajak

hiburan tersebut, hal ini diindikasikan adanya kelalaian atau belum terdatanya

objek pajak hiburan tersebut sebagai wajib pajak hiburan. Padahal wajib pajak ini

membayar pajak sudah lama yaitu semenjak tahun 2012, tetapi dalam data dari

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak tertera nama wajib pajak tersebut

seperti data yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

Kemudian, hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari informan Wajib

Pajak Karaoke berikut ini:

“Hanya SITU, SIUP, kemudian KTP pemilik, Izin Usaha dari notaris. Kemudian dari notaris ke BPTPM, setelah mendapatkan izin dari BPTPM baru ke DPKD untuk jadi wajib pajak, setelah itu baru dapat NPWP.”

105

Wawancara dengan pengelola Safana Cafe Resto dan Family Karaoke, tanggal 07 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Safana Cafe Resto dan

Family Karaoke di atas dapat peneliti analisis bahwa untuk mendapatkan NPWP

sebagai bukti telah menjadi wajib pajak adalah dengan menyertakan SITU (Surat

Izin Tempat Usaha), SIUP, KTP pemilik, kemudian izin dari notaris. Setelah

mendapatkan izin dari notaris baru notaris meminta izin kepada BPTPM Kota

Serang, setelah itu baru bisa daftar ke DPKD sebagai wajib pajak.

Pengelola mengetahui bagaimana mekanisme menjadi wajib pajak maka

secara tidak langsung pengelola ini berarti telah mendaftarkan tempat usahanya

ini untuk menjadi wajib pajak. Sama halnya dengan futsal kenewae di atas,

mereka telah mendaftar menjadi wajib pajak tetapi pada data yang peneliti

dapatkan bahwa tidak terteranya nama-nama tersebut pada data wajib pajak

hiburan di DPKD Kota Serang.

Kemudian indikator selanjutnya yaitu indikator pelaporan SPT yang mana

pelaporan SPT ini juga hal yang penting dalam perpajakan. Pelaporan SPT adalah

Wajib pajak melaporkan SPT tersebut kepada Dinas. SPT adalah Surat

Pemberitahuan dari Dinas untuk wajib pajak agar wajib pajak melaporkan pajak

yang terutang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemaparan

yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendatan Pajak Daerah:

“SPT itu kalau di kita namanya SPTPD yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah karena di kita mengurus daerah. Kalau untuk itu mereka yang mengisi sendiri kalau sudah diisi disetorkan tiap bulan ke kita pajak beserta formulirnya bukan kita yang mengisi. Setiap mereka melaporkan dan menyetorkan pajak kita berikan juga formulirnya untuk bulan-bulan berikutnya.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB.

106


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa pelaporan SPT atau

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari wajib pajak melaporkan SPT nya kepada

fiskus. Setiap bulan para wajib pajak melaporkan SPTPD tersebut kepada fiskus

tetapi dalam pengisiannya mereka yang mengisi sendiri SPTPD tersebut.

Kemudian, diberikan formulir SPTPD tersebut untuk bulan depan.

Pemaparan yang diungkapkan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah ini, sesuai dengan para informan yang berhasil peneliti wawancarai.

Adapun pernyataan yang sama yang diungkapkan oleh informan wajib pajak

hiburan, yaitu pengelola Futsal yang terdata: “SPTPD itu dari Dinas yang kesini

memberikan suratnya nanti kita yang antar jika akan membayar pajaknya.”

Wawancara dengan pengelola Futsal Yumaga, tanggal 03 Juli 2014 pukul 21.00

WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Futsal Yumaga di atas

dapat peneliti analisis bahwa pelaporan SPTPD itu diberikan oleh Dinas kepada

para wajib pajak, setelah wajib pajak mengisi formulir yang diberikan nanti pada

saat pembayaran para wajib pajak yang mengantarkan SPTPD tersebut ke DPKD

untuk pembayaran pajaknya juga. Hal yang sama pun diungkapkan oleh informan

wajib pajak yang tidak terdata, berikut pemaparannya: “Nanti ada petugasnya

kesini memberikan slipnya, kemudian kita laporkan langsung kesana.”

Wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae, tanggal 16 Juli 2014, pukul 21.00

WIB.

107

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola futsal Kenewae di atas

dapat peneliti analisis bahwa petugas pajak yang memberikan SPTPD sebelum

tanggal jatuh tempo pembayaran, agar pada saat tanggal pembayaran pajak para

wajib pajak hanya melaporkan langsung SPTPD tersebut sehingga dapat

mengefisienkan waktu. Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan-

informan memang dalam sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) seharusnya seperti itu dan hal tersebut memudahkan serta

mengefisiensikan waktu para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak

terutangnya.

Selanjutnya, indikator penting yang ketiga dalam aspek yuridis ini yaitu

mengenai penghitungan pajak. Penghitungan ini merupakan hal yang menentukan

seberapa besar pajak terutang yang harus mereka bayar kepada daerah. Dengan ini

para wajib pajak menghitung pajak terutangnya sendiri kemudian disetorkan

kepada daerah, dan daerah menghitung serta mengecek kembali apakah pajak

yang terutang yang dibayarkan adalah benar dan sesuai dengan apa yang ada di

dalam perundang-udangan serta di Peraturan Daerah. Adapun penjelasan yang

dilontarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah adalah

sebagai berikut:

“Kalau untuk cara penghitungannya ada yang berdasarkan tiket, bill, atau hanya rekapan mereka saja. Seperti misalnya, kolam renang. Kalau kolam renang itu dilihat dari tiketnya, selama sebulan itu habis berapa tiket, baru bisa kita hitung benar apa tidak tempat kolam renang ini bayar pajaknya sebesar ini. Berbeda dengan futsal, kalau futsal itu tidak ada tiketnya, jadi kalau yang seperti itu hanya dihitung dari rekapan mereka saja.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB.

108


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa dalam penghitungan

pajak hiburan ini yaitu dihitung berdasarkan tiket/ bill/ rekapan pendapatan para

wajib pajak. Jika wajib pajak hiburan ini memungut biaya masuk menggunakan

tiket, maka untuk penghitungan pajaknya yaitu berdasarkan seberapa banyak tiket

yang habis setiap bulan. Berbeda dengan tempat hiburan futsal yang dikenakan

berdasarkan rekapan pendapatan wajib pajak, karena dalam tempat hiburan futsal

biaya masuk untuk bermain futsal dikenakan tarif per-jam tidak menggunakan

tiket masuk.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh informan wajib

pajak, berikut adalah pernyataannya: “Saya yang mengisi sendiri, saya yang

menghitung sendiri, karena kalau pajak hiburan relatif bayarnya setiap bulan.

Berdasarkan rekapan pendapatan kami setiap bulan.” Wawancara dengan

pengelola Futsal Yumaga, tanggal 03 Juli 2014 pukul 21.00 WIB.

Dari hasil wawancara dengan pengelola Futsal Yumaga di atas dapat

peneliti analisis bahwa mengenai penghitungan pajaknya yaitu berdasarkan

rekapan pendapatan tempat futsal ini setiap bulannya. Wajib pajak ini yang

mengisi sendiri SPTPD, serta menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan.

Hal senada pun diungkapkan oleh wajib pajak lainnya yaitu, berikut

pemaparannya: “Dinasnya yang kesini memberi tagihan perbulan, hanya

berbentuk kwitansi printer, kemudian kalau untuk penghitungan pajak tidak ada

penghitungan karena di kami setiap bulannya pembayaran pajaknya itu flat.”

109

Wawancara dengan pengelola Bilyar Ramayana, tanggal 03 Juli 2014 pukul 20.30

WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bilyar Ramayana di atas

dapat peneliti analisis bahwa dalam penghitungan pajaknya mereka tidak perlu

menghitung karena di tempat mereka ini, mereka membayar pajaknya flat setiap

bulan. Yang dimaksudkan flat disini yaitu mereka rata setiap bulan membayar

pajak misalnya tarif di tempat ini yaitu Rp.2.000.000/bulan dan itu tarif yang

dikenakan setiap bulan bukan berdasarkan rekapan/ bill/ tiket sehingga di tempat

ini tidak ada penghitungan pajaknya.

Dalam hal penghitungan pajak memang mekanismenya seperti yang

dikemukakan oleh para informan di atas, tetapi ada ketidaksinkronan dalam cara

penghitungan Pajak tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Seksi

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, bahwa untuk penghitungan dilihat dari

tiket atau bill atau rekapan pendapatan para wajib pajak. Pernyataan dari

pengelola Bilyar Ramayana di atas sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan

oleh wajib pajak lainnya yaitu berikut pernyataannya: “Tidak ada penghitungan,

karena di kita flat jadi langsung memberikan saja formulir pengisian pajaknya,

langsung kita membayar.” Wawancara dengan pengelola Pelita Bilyar, 16 Juli

2014, pukul 20.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pelita Bilyar di atas dapat

peneliti analisis bahwa pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan sebelumnya

yaitu dalam penghitungan pajaknya mereka tidak pernah ada penghitungan,

karena pembayaran yang mereka lakukan yaitu flat setiap bulannya. Dari

110

pernyataan- pernyataan informan diatas bahwa adanya ketidaksesuaian dalam

pengisiaan serta penghitungan Pajak Daerah wajib pajak hiburan dengan apa yang

telah tertera dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Jika seperti itu, bisa saja para wajib pajak berbohong akan pendapatan

yang mereka peroleh selama satu bulan, sehingga dalam pembayaran pajaknya

hanya sedikit yang mereka bayarkan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kesalahan dalam

penghitungan pajak. Kesalahan dalam penghitungan pajak ini dimaksudkan

dengan adanya kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran pajak yang

terutang. Jika wajib pajak kelebihan dalam pembayaran, maka dikembalikan

kelebihan pajak tersebut, tetapi jika ada kekurangan dalam pembayaran pajak

maka akan dipungut kembali pajak yang kurang tersebut. Hal ini diperkuat dengan

wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

DPKD Kota Serang berikut pemaparannya: “Kesalahan penghitungan pajak,

selama ini belum ada. Kalau ada kelebihan dikembalikan. Tetapi biasanya jarang

terjadi kelebihan.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah tanggal 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa pada kesalahan

penghitungan pajak selama ini belum ada. Jika ada kesalahan penghitungan pajak

maka akan dikembalikan kelebihannya tetapi jika terjadi kekurangan pajak maka

wajib pajak wajib membayar kekurangan tersebut.

111

Dari hal tersebut terlihat bahwa kurangnya ketelitian Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah dalam hal penghitungan pajak karena sebagian dari hasil

wawancara peneliti dengan para informan-infroman wajib pajak mencerminkan

bahwa tidak adanya penghitungan yang sesuai dengan persentase tarif berapa

yang harus dibayarkan tiap-tiap wajib pajak. Padahal terlihat jelas dengan adanya

pernyataan para informan di atas bahwa setiap wajib pajak mengisi SPTPD dan

menghitung pajaknya. Mereka setiap bulan mengisi dan menghitung pajaknya rata

setiap bulan, tidak dilihat dari persentase penghitungan pajak. Seharusnya dalam

penghitungan pajak ini dilihat dahulu dari rekapan/ bill/ tiket para wajib pajak.

Selanjutnya indikator terakhir dari aspek yuridis ini yaitu pembayaran

pajak. Pada indikator terakhir ini adalah peran penting dalam perpajakan. Dari

pembayaran pajak inilah hampir seluruh kegiatan daerah terutama dalam hal

pembangunan infrastruktur dan lain-lain berasal dari pembayaran pajak para wajib

pajak. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan dari Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih mengetahui bagaimana mekanismenya

dalam pembayaran pajak hiburan ini, berikut pernyataannya:

“Pajak dibayarkan setiap bulan itu rutin, mereka hanya mengisi SPTPD tadi setelah itu kita lihat tarifnya sudah sesuai apa belum berdasarkan tarif yang ada di Perdanya. Hiburan itu banyak di kita contoh kolam renang, kolam renangnya ada berapa tiketnya, berapa tarifnya berdasarkan Perda karena di Perda itu ada kewenangan tarif 10%. Misalkan tiket masuknya Rp.20.000 kalau dikenakan pajak 10% berarti Rp.2.000 untuk 1 tiket itu kewajiban untuk disetor ke DPKD. Kemudian, dia membuat laporan tiap bulan tiket yang terjual berapa dilaporkanlah. Di bulan pertama contohnya Januari akhir bulan tanggal 30 berarti dia melaporkan di tanggal 1, 2 dan seterusnya dibawah tanggal 10, melaporkan berapa tiket yang terjual, laporkan ke kita baru diproses pembayaran disini, rekapannya berapa dibuatkan SPTPD dilaporkan ke kita dicatat nomor registrasi untuk setor ke kas daerah. Dari Kas Daerah

112

diproses untuk diterbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kemudian kewajiban kita untuk memproses pajak sudah selesai. Dan bulan berikutnya juga sama melaporkan omset penjualan. Seperti itu mekanismenya.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa untuk pembayaran

pajak setiap bulan itu rutin, dan para wajib pajak hanya mengisi SPTPD yang

diberikan oleh DPKD kemudian baru dilihat tarifnya sesuai dengan Perda hiburan.

Setiap wajib pajak wajib melaporkan omsetnya tiap bulan kepada DPKD untuk

dihitung benar apa tidaknya pembayaran pajak yang harus dibayar. Kemudian,

wajib pajak membayar pajaknya dan dibuatkan SPTPD oleh DPKD setelah itu

disetor ke kas daerah untuk dibuatkannya SSPD.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan wajib pajak hiburan yang

terdata:

“Tanggal 15 kita datang kesana, diberikan SPTPD (menunjukkan SPTPD) nanti ketika sudah membayar diberikan yang seperti ini (menunjukkan SSPD), sebagai tanda bukti. Kalau untuk pajak hiburan saya yang mengisi sendiri, menghitung sendiri. kalau pajak hiburan relatif bayarnya tiap bulan. Kemarin dikenakan Rp.2.100.000,- sebulan, karena berbeda-beda setiap bulannya. Bagaimana pendapatan kita setiap bulannya saja” Wawancara dengan pengelola Futsal Yumaga, tanggal 03 Juli 2014 pukul 21.00 WIB.


peneliti analisis bahwa mekanisme pada pembayaran pajak ini memang sama

dengan apa yang telah dipaparkan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Daerah bahwa melaporkan omset penjualan, kemudian membayarkan pajaknya

setelah itu baru diterbitkannya SSPD untuk wajib pajak.

113

Hal tersebut sejalan dengan informan dari wajib pajak yang tidak terdata di

DPKD, berikut pernyataannya:

“Iya setiap bulan kita membayar pajak. Tapi saya tidak tahu dikenakannya pajak apa, mungkin pajak karaoke. Bayarnya tetap setiap bulan. Bayarnya langsung kesana, tidak orang DPKD yang kesini tetapi kita yang ke kantor pajaknya. Pembayaran paling telat tanggal 15, kita setiap tanggal 15 membayar pajak.” Wawancara dengan pengelola FN-One Bilyar dan Karaoke, 07 Agustus 2014 15.26.

Dari hasil wawancara dengan pengelola FN-One Bilyar dan Karaoke din

atas dapat peneliti analisis bahwa mekanisme dalam pembayaran pajak memang

sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Dalam hal pembayaran pajak ini,

adapun prosedur-prosedur yang mesti ditaati. Seperti halnya ditentukannya jangka

waktu dalam bayar pajak yaitu paling lambat tanggal 15, seluruh wajib pajak

harus sudah menyetorkan pajaknya. Jika telat membayar maka akan ada sanksi

yang dikenakan, yaitu berupa denda. Berikut pernyataan dari Kepala Seksi

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mengenai pengenaan sanksi untuk wajib

pajak yang telat membayar pajak sebagai berikut: “Kalau untuk denda 2%, satu

bulan 2%, kalo dua bulan 4% dikalikan saja seperti itu seterusnya.” Wawancara

dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 02 Juli 2014, pukul

09.55 WIB.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah dapat peneliti analisis bahwa jika telat membayar pajak sesuai

dengan tanggal yang telah ditentukan, maka sanksi yang dikenakan yaitu berupa

denda. Denda tersebut yaitu sebesar 2% dalam hitungan 1 bulan telat, jika 2 bulan

telat membayar maka dikenakan sebesar 4% dan seterusnya seperti itu.

114

Hal di atas diperkuat dengan pernyataan informan wajib pajak yang tidak

terdata, berikut pernyataannya:

“Kalau denda tertulis 2% tapi sepertinya kalau satu bulan menunggak. Tulisannya seperti itu, tapi kalau hanya satu hari saya kira tidak dikenakan sanksi karena waktu itu saya pernah hari sabtu mau membayar karena tutup jadi hari senin saya bayar, tetapi tidak dikenakan denda.” Wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae, tanggal 16 Juli 2014 pukul 21.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan wajib pajak Futsal

Kenewae di atas dapat peneliti analisis bahwa dari pernyataan tersebut sama

dengan apa yang telah dinyatakan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Wajib Pajak bahwa untuk sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang telat

menyetorkan pajaknya yaitu denda. Denda yang dikenakan yaitu sebesar 2%,

karena wajib pajak ini juga pernah telat membayar pajak satu hari tetapi tidak

dikenakan denda. Denda yang dimaksud ialah denda yang dikenakan jika telat

membayar dalam satu bulan.

Dari pernyataan kedua informan di atas, ada ketidaksesuaian dengan

informan dari wajib pajak hiburan billyard yang terdata mengenai sanksi

keterlambatan pembayaran pajak, berikut pernyataannya:

“Telat sehari saja dikenakan denda, tergantung berapa harinya. Perharinya kurang tahu dikenakan berapa. Kadang-kadang kita telat 15 hari atau 10 hari, dikenakan denda sebesar Rp.150.000, atau kadang-kadang Rp.50.000. Saya tidak pernah tahu seharusnya dikenakan berapa untuk sanksi keterlambatan pembayaran.” Wawancara dengan pengelola Bilyar Ramayana, tanggal 03 Juli 2014, pukul 20.30 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola bilyar Ramayana di atas

dapat peneliti analisis bahwa berbeda halnya dengan wajib pajak ini. Wajib pajak

ini seringkali dikenakan denda, padahal wajib pajak ini hanya telat menyetorkan

115

pajaknya satu hari saja tetapi dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- bahkan hingga

sebesar Rp.150.000,-. Kemudian, wajib pajak ini tidak tahu pengenaan denda

yang seharusnya.

Dari pernyataan di atas, adanya ketidaksamaan pemberian sanksi kepada

tiap-tiap wajib pajak yang terlambat menyetorkan pajaknya padahal di Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah jelas tertulis bahwa sanksi yang diberikan apabila

terlambat dalam penyetoran hanya dikenakan 2% dan itu pun jika telat

menyetorkan dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan bukan dalam jangka waktu

harian. Kemudian, ketidaktahuannya para wajib pajak akan denda yang

seharusnya dibayarkan karena tidak ada pemberitahuan secara langsung mengenai

sanksi keterlambatan penyetoran hanya berupa tulisan kecil dibawah Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah, yang mana biasanya orang malas untuk

membacanya sehingga mereka hanya mematuhi apa yang telah diutarakan para

pegawai Dinasnya. Hal ini dapat membuat pegawai “yang nakal” menggunakan

kesempatan itu untuk melakukan kecurangan dalam pemberian denda.

Kemudian, pemberian sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang tidak

pernah bayar pajak, berikut adalah pemaparan yang dilontarkan Kepala Bidang

Trantib Pol-PP Kota Serang:

“Kalau kita hanya penegak perda, jadi kalau DPKD ingin memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak baru mereka mengajak kita. Sanksinya yaitu tutup toko, tutup usaha dan sebagainya tetapi itu juga berdasarkan kajian tim. Timnya yaitu BPTPM, kantor POL PP, Muspika kecamatan melibatkan TNI dan POLRI karena tidak sembarangan tutup harus ada timnya. Tim eksternalnya yaitu TNI dan POLRI dan mereka harus dilibatkan juga.” Wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP , tanggal 19 Agustus 2014 pukul 10.40 WIB.

116

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP di

atas dapat peneliti analisis bahwa mengenai pemberian sanksi yang dimaksud

ialah jika dalam beberapa bulan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu

membayar pajak barulah Satpol PP bertindak, itupun atas perintah dari DPKD

Kota Serang. Kalau untuk wajib pajak yang hanya telat menyetorkan pajak, hanya

diberikan sanksi berupa denda seperti yang telah dipaparkan Kepala Seksi

Pendaftaran dan Pendataan sebelumnya.

4.3.1.2 Aspek Psikologis

Pada aspek psikologis ini terdapat 3 (tiga) indikator penting didalamnya

yaitu mengenai penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan. Indikator pertama yaitu

mengenai penyuluhan. Penyuluhan ini penting peranannya karena dari penyuluhan

inilah kita dapat mengetahui mekanismenya seperti apa, prosedurnya bagaimana,

dan hingga pada saat kita akan menutup tempat usaha pun kita tahu bagaimana

caranya. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

(DPKD) Kota Serang terkait pajak hiburan ini yaitu berupa sosialisasi – sosialisasi

melalui media. Berikut pemaparan Kepala Seksi pendataan dan pendaftaran pajak

daerah:

“Sosialisasi kita berikan melalui media cetak, elektronik juga, dari radio juga kita kasih tahu bahwa kalau punya usaha harus dikenakan pajak. Dari baliho, spanduk juga sama. Dan kita juga survei ke tempat usahanya langsung kalau ada tempat usaha yang baru memulai usaha, kemudian kita beritahu mekanismenya seperti apa, kita beri juga tarifnya sesuai dengan Perda yang ada.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa penyuluhan yang dilakukan

117

oleh DPKD untuk pajak hiburan ini yaitu dengan cara mensosialisasikan melalui

media cetak, elektronik serta ke tempat hiburan langsung untuk memberitahukan

mekanisme-mekanisme dalam pajak hiburan ini sesuai dengan Perda yang

berlaku. Kemudian, peneliti juga menanyakan hal yang sama mengenai sosialisasi

yang dilakukan Dinas terkait kepada wajib pajak. Berikut pernyataan dari wajib

pajak hiburan futsal: “Sosialisasi mengenai pajak awalnya, ada yaitu dari DPKD,

pada saat buka DPKD kesini untuk memberitahukan mekanismenya seperti apa,

dan ada SK nya juga. Kemudian, baru saya rutin membayar pajak.” Wawancara

dengan Pengelola Yumaga Futsal tanggal 03 Juli pukul 21.00 WIB.


dapat peneliti analisis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DPKD yaitu pada

saat membuka usaha mereka datang untuk memberitahukan bahwa tempat usaha

ini dikenakan pajak serta cara-cara dalam pajak hiburan pun diberitahukan agar

tidak membingungkan para wajib pajak hiburan ini. Hal senada pun dilontarkan

oleh wajib pajak hiburan futsal yang tidak terdata, berikut pemaparannya:

“Setahu saya DPKD keliling, pada waktu itu ada yang bilang kalau tempat ini dikenakan pajak pendapatan bulanan, tetapi pada saat saya membuka usaha ini saya belum tahu dan ketika orang pajak kesini barulah saya rutin membayar pajak. Sosialisasi pada saat itu saja dan satu bulan kemudian baru saya bayar. Kalau sosialisasi dari media-media saya kurang tahu, mungkin saja ada dari spanduk, atau media lainnya. Lagi pula kebanyakan orang malas untuk melihat-lihat spanduk atau semacamnya.” wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae, tanggal Juli 2014, pukul 21.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak tidak terdata

ini yaitu Futsal Kenewae di atas dapat peneliti analisis bahwa pihak DPKD

mensosialisasikan dengan cara mensurvei langsung ke tempat usaha tersebut,

118

tetapi pihak DPKD mensurvei ke tempat ini pada saat beberapa bulan kedepan

setelah dibukanya tempat usaha ini. Pada saat tempat ini dibuka, pihak DPKD

tidak langsung survei ke tempat futsal ini dan pengelola futsal pun baru

mengetahui kalau ada pembayaran pajak setelah beberapa bulan pihak DPKD

datang ke tempat ini.

Dari hasil wawancara informan-informan di atas, dalam penyuluhan dirasa

sudah cukup baik, walaupun dengan melalui media tersebut tidak semua para

wajib pajak melihat dan mendengar sosialisasi tersebut. Selain melalui media,

Dinas mensosialisasikannya juga melalui survei langsung ke tempat objek pajak

baru yang akan membuka usaha. Adanya pemberitahuan langsung pemahaman

dan mekanisme, yang mana bahwa setiap calon wajib pajak baru yang sudah

memiliki izin maka diwajibkan bagi mereka untuk menyegerakan daftar sebagai

wajib pajak.

Indikator selanjutnya yaitu pelayanan yang diberikan Dinas kepada wajib

pajak. Pelayanan adalah salah satu kegiatan wajib bagi Pemerintah untuk

melayani warganya dalam hal – hal yang berhubungan dengan kegiatan negara

maupun daerah. salah satu hal yang dapat mempercepat atau memperlambat

kegiatan yaitu pelayanan. Jika dalam pemberian pelayanannya buruk, maka itu

akan menghambat proses kegiatan tersebut. Seperti halnya dalam perpajakan ini,

jika kita mau membayar pajak tetapi pelayanan yang diberikan oleh para pegawai

Dinas buruk itu akan membuat kita malas untuk datang lagi ke tempat tersebut

dan juga dapat menghambat proses-proses yang seharusnya diselesaikan. Dalam

pelayanan ini, peneliti hanya menanyakan kepada wajib pajak hiburan saja, karena

119

mereka lah yang merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan untuk wajib

pajak.

Adapun pernyataan yang diungkapkan wajib pajak hiburan berikut

pemaparannya: “Kalau masalah pelayanannya memang tidak merepotkan dan

cepat. Mudah sekali jadi tidak merepotkan.” Wawancara dengan pengelola Safana

Cafe Resto dan Family Karaoke, tanggal 07 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Safana Cafe Resto dan

Family Karaoke di atas dapat peneliti analisis bahwa informan wajib pajak ini

dalam pelayanan dari DPKD sangat baik, memudahkan para wajib pajak untuk

melakukan kegiatan perpajakan. Pelayanan ini tidak merepotkan para wajib

pajaknya dan mengefisiensikan waktu. Hal senada pun dilontarkan oleh informan

wajib pajak lainnya: “Baik dan ramah-ramah. Tidak pernah direpotkan.”

Wawancara dengan pengelola Fn-One Bilyard dan Karaoke, tanggal 07 Agustus

2014 pukul 15.26 WIB.

Dari hasil wawancara dengan pengelola Fn-One Bilyar dapat peneliti

analisis bahwa pelayanan di DPKD ini sangat baik serta ramah-ramah sehingga

para wajib pajak ini tidak merasa direpotkan dan cepat dalam pelayanannya. Dari

pernyataan-pernyataan di atas dan dari pengamatan peneliti sendiri bahwa mereka

memang lebih mengedepankan dalam pelayanannya. Pelayanan yang mudah,

cepat, serta fasilitas tempat duduk yang memadai. Jadi, jikapun terbilang lama

mereka masih bisa menunggu sambil duduk di kursi yang telah disediakan oleh

Pemerintah sehingga tidak perlu capek untuk menunggu.

120

Indikator terakhir pada aspek psikologis ini, yaitu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak inilah yang nantinya menjadi awal dalam proses penghitungan

pajak, pembayaran pajak serta pengenaan tarif pajak. Berikut pernyataan yang

dilontarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah:

“Kita periksa omset yang didapat dalam satu bulan, baru nanti kita hitung tarif sesuai dengan Perda yang berlaku. Benar apa tidak kalau omsetnya sebanyak itu. Kalau sudah benar, baru kita proses. Pemeriksaan pajak itu ada, jadi yang diperiksa tahun ke belakang. Tertib administrasi dari pembukuannya. Yang dilaporkan yaitu omset perbulan dilaporkan perbulan berapa, nanti kita survei ke tempat objeknya. Mereka memberikan omsetnya, sehingga dapat dihitung untuk pembayaran pajaknya. Kalau ada kekurangan, berarti harus bayar kekurangannya.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa para wajib pajak ini

setelah melakukan pengisian SPTPD tersebut karena dalam SPTPD tersebut

disebutkan bahwa adanya pengenaan tarif untuk tiap-tiap objek pajak. Pada saat

wajib pajak hendak menyerahkan SPTPD tersebut pihak dinas memeriksa dan

mengecek kembali omset yang didapat dengan cara survei langsung ke tempat

wajib pajak tersebut, agar dapat diproses. Jika terbukti benar pengisian SPTPD

tersebut, maka baru akan diproses kelanjutannya tetapi jika terjadi kesalahan maka

akan dikembalikan kelebihan pajaknya atau wajib pajak harus menambah pajak

jika terjadi kekurangan pembayaran. Seperti yang dilontarkan oleh Bapak Kepala

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah berikut ini:

“Pelaporan tanggung jawab yaitu dari wajib pajak, karena self assessment yaitu menghitung sendiri, menyetor sendiri. Kalau wajib pajak salah melaporkan ketika ada pemeriksaan berarti dia yang tanggung jawab. Kalau ada kelebihan dikembalikan, kalau ada kekurangan mereka

121

harus membayar kekurangannya, tetapi biasanya jarang terjadi kelebihan.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa yang bertanggung

jawab atas omset yang akan disetorkan kepada DPKD adalah para wajib pajak itu

sendiri, karena pada pajak hiburan ini menganut sistem Self-Assessment. Sistem

Self-Assessment yaitu menghitung sendiri pajaknya, serta menyetorkan sendiri

juga pajaknya. Sehingga jika terjadi kesalahan pada saat ada pemeriksaan omset

maka wajib pajaklah yang bertanggung jawab, jika ada kekurangan maka wajib

pajak harus membayar kekurangan tersebut dan jika ada kelebihan maka DPKD

wajib mengembalikan ke wajib pajak.

Dari pernyataan di atas, peneliti mensurvei langsung dari informan wajib

pajak hiburan. Apakah benar dalam pemeriksaan setiap wajib pajak seperti itu.

Berikut pernyataan oleh informan wajib pajak futsal: “Iya saya selalu merekap

pendapatan disini tiap bulannya, jadi mereka melihat dahulu pendapatan di kita

berapa, kemudian diperiksa benar apa tidak kalau dikalikan dengan tarif

dikenakannya sebanyak itu.” Wawancara dengan Bapak Ujang tanggal 03 Juli

2014, pukul 21.00 WIB di Yumaga Futsal.


peneliti analisis bahwa pada pemeriksaan pajak hiburan ini DPKD mensurvei

langsung ke tempat wajib pajak untuk memeriksa omset tempat futsal ini setiap

bulannya. Wajib pajak hiburan ini selalu merekap pendapatan yang mereka dapat

dengan rapi setiap bulannya sehingga memudahkan DPKD pada pemeriksaan

122

pajak. Hal ini sejalan dengan yang dilontarkan wajib pajak futsal lainnya yaitu

berikut pernyataannya: “Ada, karena dilihat dari pendapatannya baru

dipersentasekan untuk tarifnya.” Wawancara dengan pengelola One Futsal tanggal

03 Juli 2014 pukul 21.40 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola One Futsal di atas dapat

peneliti analisis bahwa sama halnya dengan yang dipaparkan informan wajib

pajak pada Yumaga Futsal. Adanya pemeriksaan omset pada Futsal ini, kemudian

baru bisa didapat persentase tarif yang dikenakan sesuai dengan Perda yang

berlaku.

Lain halnya dengan apa yang dinyatakan wajib pajak lainnya, yaitu

sebagai berikut: “Tidak ada pemeriksaan, karena di kita flat tiap bulannya jadi

langsung pengisian pajaknya, kemudian langsung dibayarkan.” Wawancara

dengan pengelola Pelita Bilyar tanggal tanggal 16 Juli 2014 pukul 20.30 WIB.


peneliti analisis bahwa tidak adanya pemeriksaan pajak, dikarenakan pada tarif

pajak yang dikenakan tempat ini yaitu flat atau tetap setiap bulannya yaitu sebesar

Rp. 250.000,- sehingga tidak ada pemeriksaan omset. Padahal informan tersebut

masuk ke dalam data wajib pajak hiburan di DPKD tetapi, masih ada perbedaan

dalam hal pemeriksaan pajak. Hal ini didasari karena perbedaannya pengenaan

tarif pajak yang dipungut kepada tiap-tiap wajib pajak daerah yang tidak

disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah.

123

4.3.1.3 Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu dimana kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek

sosial sistem perpajakan. Pada aspek sosiologis ini terdapat beberapa indikator

penting dalam kepatuhan pajak yaitu antara lain kebijakan publik, kebijakan

fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.

Dasar hukum pemungutan pajak hiburan ini didasari atas Peraturan Daerah

Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. seperti yang telah

dipaparkan di atas bahwa ada 4 (empat) indikator dalam mengukur kepatuhan

wajib pajak. Indikator pertama dalam aspek sosiologis ini yaitu kebijakan publik.

Dimana kebijakan publik dalam perpajakan ini memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah sehingga butuh koordinasi

dan komunikasi yang baik dalam masalah perpajakan. Koordinasi ini meliputi

koordinasi dari hal perijinan, pendaftaran menjadi wajib pajak hingga penutupan

usaha. Dalam hal koordinasi, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Daerah ini memaparkan bahwa:

“Koordinasi dalam pemungutan pajak ini, awalnya dari perijinan dahulu karena harus ada ijinnya yaitu ke BPTPM kemudian setelah sudah mendapatkan ijin dari BPTPM, mereka melaporkan ke pihak kita bahwa ada WP baru, kita daftarkan sebagai WP baru kemudian untuk pengawasan itu ada di Pihak Satpol-PP. Kita tidak bisa jika bekerja hanya sendiri.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas bahwa koordinasi yang dilakukan DPKD dalam

pemungutan pajak ini berkoordinasi dengan BPTPM, karena pihak BPTPM yang

memberikan perizinan terlebih dahulu. Kemudian, pada pengawasan ada di pihak

124

Sat-Pol PP yaitu pada pemberian sanksi untuk para wajib pajak yang tidak

membayar pajak karena DPKD tidak bisa jika hanya bekerja sendiri.

Hal senada pun dilontarkan oleh pihak Badan Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal Kota Serang, yaitu sebagai berikut: “Koordinasi dengan DPKD

berhubungan, karena dikenakan retribusi dan pajak kalau sudah ada izin-izinnya.

Nanti kita melapor ke Pihak DPKD bahwa ada wajib pajak baru yang harus

disurvei tempatnya.” Wawancara dengan Kepala Seksi Badan Pelayanan Terpadu

dan Penanaman Modal, tanggal 18 Juli 2014 pukul 10.13 WIB.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal Kota Serang di atas dapat peneliti analisis bahwa seperti yang

telah dinyatakan sebelumnya yaitu koordinasi DPKD dengan BPTPM sangat erat.

Pada pihak BPTPM ini, BPTPM membantu DPKD dalam hal perizinan karena

dari BPTPM inilah para calon wajib pajak yang telah memiliki izin dilaporkan ke

DPKD bahwa akan ada wajib pajak baru, agar DPKD dapat mensurvei tempat

wajib pajak tersebut dan mendaftarkan tempat tersebut menjadi wajib pajak.

Kemudian, hal tersebut diungkapkan juga oleh Kepala Bidang Trantib Pol-

PP Kota Serang yang mana Sat-Pol PP ini sebagai pengawas untuk pajak daerah,

berikut pernyataannya:

“Kita selalu berkoordinasi, baik itu via telepon maupun rapat koordinasi dan kalau ada langkah dia mau adakan apapun tetap mengajak kita untuk rapat koordinasi. Kalau dia sudah memberi sinyal kepada rumah makan A ini bahwa tempat ini benar-benar melanggar dan mengundang rumah makan ini untuk memberi peringatan.” Wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP, tanggal 19 Agustus 2014 pukul 10.40 WIB.

125


atas dapat peneliti analisis bahwa seperti yang telah dipaparkan sebelumnya juga

bahwa DPKD selalu berkoordinasi dengan Sat-Pol PP dalam hal pemberian

sanksinya kepada wajib pajak yang melanggar. Itu pun jika pihak DPKD

melaporkan kepada Sat-Pol PP bahwa ada wajib pajak yang tidak membayar pajak

baru Sat-Pol PP dapat bertindak.

Kebijakan publik dalam hal koordinasi ini yang dilakukan ketiga pihak

dalam penanganan pajak daerah khususnya pajak hiburan ini dirasa baik, dan

koordinasi yang dilakukan ini juga untuk memicu kepatuhan para wajib pajak agar

wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya untuk daerah.

Indikator kedua dari aspek sosiologis ini yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan

fiskal adalah pengeluaran dan penerimaan Pemerintah. Kebijakan fiskal

merupakan bagian penting juga dalam perpajakan karena kontribusinya sangat

besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

tidak hanya untuk itu saja tetapi juga sebagai kekuatan dalam rangka menjaga

perekonomian nasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Pada

pembahasan mengenai pajak ini, yang berhubungan dengan kebijakan fiskal ialah

realisasi penerimaan pada pajak hiburan itu sendiri. Dimana pajak hiburan

memiliki target pencapaian serta realisasi penerimaan setiap bulan dan setiap

tahunnya. Target pencapaian yang dicapai pada tahun 2013 telah tercapai, berikut

pemaparan dari Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah: “Kalo

target setiap tahun tercapai, karena kalo misalkan tidak tercapai kita kejar. Karena

126

ada kalkulasi, hitung-hitungannya.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran

dan Pendataan Pajak Daerah pada tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa untuk target pajak

hiburan ini selalu tercapai karena sudah ada kalkulasi atau hitung-hitungannya

sehingga realisasi dapat setara dengan target yang diinginkan. Setiap tahun target

tercapai dan jika tidak tercapai maka DPKD mengupayakan untuk bisa mencapai

target.

Pada realisasi tahun 2012 realisasi penerimaan hanya sebesar Rp.362. 404.

960,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus enam

puluh rupiah) dengan target pencapaiannya yaitu sebesar Rp. 405.000.000,-

(empat ratus lima juta rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp. 42.595.040

(empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah).

Kemudian, realisasi dari tahun 2012 ke tahun 2013 melesat tinggi, dan melebihi

target pencapaian. Dapat dilihat berdasarkan data pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun Realisasi Target 2012 Rp. 362. 404. 960,- Rp. 405.000.000,- 2013 Rp. 502. 439. 957,- Rp. 482. 200.000,-

Sumber: DPKD Kota Serang, 2014

Berdasarkan tabel 4.4 di atas seharusnya masih dapat diperoleh pemasukan

yang lebih untuk daerah karena masih banyak data wajib pajak yang belum

terdaftar sebagai WP. Seperti yang telah peneliti paparkan pada aspek yuridis

127

dalam indikator pendaftaran wajib pajak bahkan dapat menambah pendapatan asli

daerah 2x lipat dari realisasi penerimaan di atas karena jumlah wajib pajak terdata

1:1 dengan jumlah dari wajib pajak yang tidak terdata.

Indikator ketiga dalam aspek sosiologis ini yaitu kebijakan perpajakan,

dimana kebijakan perpajakan ini lebih berdasarkan tarif yang dikenakan dan serta

dasar hukum pengenaan pajak. Yang mana nantinya akan terlihat kepatuhan pajak

yang patuh dalam pemenuhan tarif pajak tersebut dan dalam menentukan seberapa

besar pajak yang didapat oleh daerah nantinya. Dalam pengenaan pajak ini

disesuaikan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah, yang mana tarif-tarif objek pajak yang dikenakan adalah

sebagai berikut:







g. Panti pijat, refleksi dan mandi uap atau spa sebesar 35%;



j. Permainan bola sodok sebesar 20%;


l. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotors sebesar 10%;

128


n. Pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola voli, basket, dan

sejenisnya sebesar 7%.

Adapun pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan

Pendataan Pajak Daerah seperti berikut: “Pajak yang dikenakan kondisional,

sesuai dengan tarif pajak yang tertera di Perda Kota.” Wawancara dengan Kepala

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, tanggal 02 Juli 2014 pukul 09.55

WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa pada pengenaan tarif

pajak hiburan ini yaitu sesuai dengan tarif yang telah tertera di Peraturan Daerah

Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pada Perda ini ada

ketentuan-ketentuan tarif yang disesuaikan berdasarkan pada objek pajak hiburan.

Begitu pun dengan apa yang dinyatakan informan wajib pajak terdaftar

yaitu futsal dalam pengenaan tarif pajak berikut ini:

“Kalau di kita semuanya dikenakan yaitu, pajak hiburan, parkir dan pajak air tanah, jadi tiga yang dibayarkan. Kalau parkir sama air tanah hanya seratus ribu setiap bulan tetap. Padahal di tempat kami tidak memungut untuk tarif parkir, tetapi pihak DPKD mengenakan tarif pada pajak parkir. Tapi kalau untuk pajak hiburan 7% dari pendapatan setiap bulannya. Untuk pendapatan bulan ini yaitu 10 juta perbulan, biasanya 30 juta/ bulan sampai 40 juta/ bulan. Pada waktu 30 juta itu dikalikan saja dengan 7% jadi kena dua juta seratus tapi kalau yang sekarang 10juta/bulan jadi pajaknya lebih kecil dari yang kemarin. Wawancara dengan pengelola Yumaga Futsal, tanggal 03 Juli 2014 pukul 21.00 WIB.


dapat peneliti analisis bahwa di tempat ini dikenakan tiga pajak yaitu pajak

hiburan, pajak parkir, dan pajak air tanah sehingga wajib pajak ini tiap bulan

129

membayar tiga pajak sekaligus. Untuk pengenaan tarifnya pada tarif pajak hiburan

futsal dikenakan 7% dari pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bulan ini pada

tempat futsal yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- / bulan sehingga dikenakan tarif

pajaknya sebesar Rp.700.000,- yang mana biasanya pendapatan pada futsal ini

yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga dikenakan pajaknya juga lebih besar

daripada bulan ini. Kemudian, tempat futsal ini dikenakan pajak berupa pajak

parkir, padahal di tempat futsal ini tidak memungut tarif parkir tetapi pihak DPKD

memungut pajak parkirnya serta dikenakan juga pajak air dan tanah.

Berbeda halnya dengan wajib pajak terdaftar lainnya yaitu bilyar, berikut

pernyataannya:

“Bayarnya perbulan dua juta, flat. Penghasilan kecil maupun besar bayar tetap dua juta, langsung ke DPKD. Kalau untuk pembayarannya sendiri itu tidak dilihat dari penghasilan kita, tetapi bagaimana kita berkompromi dengan orang DPKD nya, mampu bayar berapa, tidak mengukur dari pendapatan kita, jadi ada musyawarah kekeluargaan. Waktu itu ke Bank Jabar tapi sekarang langsung ke DPKD.” Wawancara dengan pengelola Bilyar Ramayana, tanggal 03 Juli 2014 pukul 20.30 WIB.


dapat peneliti analisis bahwa pengenaan tarif pajak hiburan bilyar dikenakan tarif

yang flat, yaitu tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan. Pengenaan

tarif tersebut tidak berdasarkan pendapatan yang didapat tempat ini tetapi

berdasarkan kompromi dengan pihak DPKD. Pembayaran dilakukan pertama kali

di Bank Jabar tetapi pada saat sekarang ini pembayaran dilakukan langsung di

DPKD.

130

Dari pernyataan informan di atas, terlihat adanya perbedaan pengenaan

tarif yang dipungut oleh Dinas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang

yang sudah peneliti paparkan di atas sebelumnya. Sama halnya dengan yang

dinyatakan oleh informan wajib pajak terdata lainnya yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk pemungutan pajak tidak ada hitungan persen, setahu saya hanya bayar perbulan hanya Rp.250.000 saja dan tetap jadi tidak tergantung pendapatan.Jadi Rp.250.000 tiap bulan. Kalau untuk pendapatan perbulan Rp.500.000, tidak tentu terkadang Rp.700.000 kalau rame, standarnya yaitu Rp.300.000. Kalau untuk ketentuan tarifnya saya kurang tahu, ditetapkan Rp250.000 saja.” Wawancara dengan pengelola Pelita Bilyar, tanggal 16 Juli 2014 pukul 20.30 WIB.


peneliti analisis bahwa pada pemungutan pajak tempat hiburan bilyar ini

dikenakan tarif sebesar Rp.250.000,-/ bulan dan tetap setiap bulannya dikenakan

sebesar itu. Pengenaan tarif pajaknya tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kota.

Pada pendapatan tempat ini sangat kecil dibandingkan dengan tempat bilyar

lainnya yaitu sebesar Rp. 700.000/bulan tetapi itu juga kalau di tempat bilyar ini

sedang ramai. Padahal pada pernyataan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pajak Daerah mengenai minimal pendapatan wajib pajak yang dikenakan pajak

adalah sebagai berikut: “Omsetnya yang dibawah Rp.1.000.000,- tidak dikenakan

pajak, yang di atas Rp.1.000.000,- dikenakan pajak.” Wawancara dengan Kepala

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah pada tanggal 02 Juli 2014, pukul

09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa jika pendapatan di

bawah Rp. 1.000.000 tiap bulannya tidak dikenakan pajak, dan sebaliknya jika

131

pendapatan di atas Rp.1.000.000,- maka wajib dikenakan pajak. yang mana berarti

setiap harinya tempat usaha tersebut mendapatkan omset Rp.30.000,- perhari.

Lain halnya dengan wajib pajak di atas, padahal wajib pajak Pelita Bilyar ini

hanya mendapatkan omset di bawah Rp.1.000.000,- tetapi tetap dikenakan pajak.

Hasil wawancara dengan informan wajib pajak di atas mengenai tarif yang

tidak sesuai dengan persentase juga diperkuat oleh informan lain yaitu informan

wajib pajak futsal yang tidak terdata, berikut pernyataan yang dilontarkan:

“Kategori tempat futsal ini masuk ke dalam pajak hiburan. Pengenaan tarif normal itu 7%, tapi ada yang fleksibel ada yang permanen. Tergantung mau ambil yang mana. Kalau disini ikut yang lain, yaitu yang permanen. Dari tahun 2012 kita membayar pajak. di tempat futsal ini juga dikenakan pajak parkir seratus ribu dan pajak air seratus ribu juga.” Wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae, tanggal 16 Juli 2014 pukul 21.00 WIB.

Pemaparan informan wajib pajak tidak terdata ini bahwa pada tempat

futsal ini dikenakan pajak hiburan, tetapi pada pengenaan tarifnya tempat ini

dikenakan tarif yang permanen. Yang dimaksud permanen disini yaitu tarif yang

dikenakan tetap setiap bulannya, baik pendapatan sedang meningkat maupun

menurun tetap dikenakan perbulannya tidak berdasarkan pendapatan tempat. Di

tempat ini juga dikenakan tarif pajak parkir, karena pada tempat ini untuk

parkirnya dikenakan tarif yaitu sebesar Rp. 1.000/kendaraan sehingga wajar

dikenakan pajak parkir. Lain halnya dengan Futsal Yumaga yang dikenakan pajak

parkir padahal di tempat tersebut tidak dipungut parkirnya. Futsal Kenewae ini

membayar pajak dari tahun 2012, tetapi sampai sekarang tidak tertera namanya di

data wajib pajak DPKD.

132

Dalam pengenaan tarif pajak tidak sesuai dengan yang ada dalam

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,

sebagian besar wajib pajak tarif yang dipungut hanya berdasarkan negosiasi dan

flat dikenakannya setiap bulan. Walaupun memang ada wajib pajak yang

dikenakannya sesuai dengan tarif yang berlaku, tetapi kebanyakan dari wajib

pajak terdata maupun tidak terdata ini dikenakan tarif pajaknya tidak berdasarkan

persentase yang seharusnya.

Lain halnya dengan wajib pajak hiburan berupa karaoke yang dikenakan

tarif pajaknya yaitu pajak restoran, padahal di dalamnya lebih dimayoritasi oleh

karaokenya dibanding restorannya yang di dalamnya hanya mencakup makanan

ringan serta minuman. Seperti yang dipaparkan pengelola karaoke berikut ini:

“Kalau disini dikenakan pajak restoran, karena di Serang belum ada izinnya jadi dikenakan restorannya saja. Lagipula kalau dikenakan pajak restoran dan hiburan tarifnya besar sekali. Dikenakan pajak makanannya saja, untuk minumannya tidak dikenakan pajak. Jadi tidak terlalu besar. Kita di sini jual jus, dan jual kentang. Jadi menutupi karaokenya seperti itu.. Yang penting kita ada izin usaha tempat. Pajaknya dikenakan enam ratus enam puluh empat ribu, itu tiap bulan berubah-ubah tergantung omsetnya. Jadi paling besar itu tujuh juta perbulan. Biasanya kita bayar pajak bisa sampai Rp.1.000.000 lebih. Tarifnya yaitu 10% dari penghasilan tiap bulan.” Wawancara dengan pengelola Safana Cafe Resto dan Family Karaoke, tanggal 07 Agustus pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Safana Cafe Resto dan

Family Karaoke di atas dapat peneliti analisis bahwa pengenaan pajaknya adalah

pajak restoran padahal di dalamnya lebih dimayoritasi dengan karaokenya, karena

belum ada izin untuk karaoke maka dari itu hanya dikenakan restorannya saja.

Padahal restoran di tempat ini hanya sebatas menjual makanan dan minuman yang

133

sedikit saja yang hanya menutupi karaokenya. Pada pengenaan tarifnya memang

benar yaitu dikenakan 10%/ bulan untuk tarif restoran.

Hal di atas menunjukkan bahwa pengenaan jenis pajaknya tidak sesuai

dengan apa yang tertera dalam dasar pengenaan. Memang dalam pengenaan

karaoke tidak dibolehkan karena belum ada izin karaoke yang mendasarinya tetapi

tempat karaoke tetap membandel untuk membuka usaha, dan membuka peluang

juga untuk DPKD menarik pajaknya berikut pemaparan dari pihak Badan

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang:

“Sebenarnya di kita belum ada Perda tentang tempat hiburan. Hall, diskotik, pub, rumah bernyanyi dan karaoke belum ada. Ada penyalahgunaan di Lapangan, yaitu kategori perizinan usahanya. Kenapa? Karena Perdanya belum ada. Muspida dilibatkan, tokoh masyarakat, MUI juga dilibatkan, karena kita itu condongnya ke religius, banyak yang tidak menginginkan adanya tempat hiburan malam. Di sana kalau untuk tempat karaoke, yang seperti di Pandean berarti ilegal, itu bukan kewenangan kami. Misalnya coba lihat perijinannya diperuntukkannya untuk apa, untuk hotel, restoran dan lain-lain dan mereka yang menyalahgunakan.” Wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang tanggal 18 Juli 2014 pukul 10.13 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Terpadu

dan Penanaman Modal Kota Serang di atas dapat peneliti analisis bahwa Perda

perizinan untuk tempat hiburan yang seperti karaoke, pub, dan sebagainya tidak

ada sehingga tempat karaoke di sini tidak dikenakan pajak hiburan tetapi hanya

dikenakan pajak restorannya. Para wajib pajak karaoke ini dikenakan pajak

restoran karena pada perizinannya mereka memiliki izin usaha pada kategori

rumah makan bukan kategori tempat hiburan karena belum ada Perdanya.

134

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan yang dilontarkan oleh

Kepala Bidang Trantib Pol-PP Kota Serang:

“Kalau karaoke izinnya bukan karaoke, tetapi izin restoran, rumah makan di BPTPM. Tidak ada izin karaoke, karena izin karaoke itu hiburan. Perda hiburan tidak ada. Mereka seolah-olah memberikan aksesoris, jadi kalo tanpa adanya rumah makan dan restoran tanpa adanya karaoke mungkin dianggapnya tidak ramai, tetapi kalau ada room karaoke pasti ramai. Karena itu salah satu motivasi mereka memancing kepada pelanggan supaya ramai itu juga pelanggaran sebenarnya, karena izin dari pemerintah hanya rumah makan dan restoran, kalau karaoke jelas tidak ada izinnya karena belum termuat dalam Perda hiburan.” Wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP tanggal 19 Agustus pukul 10.40 WIB.


atas dapat peneliti analisis bahwa memang pada izin karaoke tidak ada yang ada

hanyalah izin restorannya saja sehingga pajak yang dikenakan hanyalah pajak

restorannya saja. Para wajib pajak mengakalinya dengan tempat karaoke itu

hanyalah sebagai aksesoris rumah makan, padahal dalam kenyataannya adalah

sebaliknya.

Dari pernyataan tersebut, adanya penyalahgunaan dari pihak wajib pajak

yang tetap membuka karaoke tersebut padahal tidak ada peraturan yang

melandasinya. Kemudian, wajib pajak karaoke ini menyatakan bahwa: “Kita

bayar koordinasi, bayar koordinasi ke Polsek, ke Pol-PP seperti itu.” Wawancara

dengan pengelola Safana Cafe Resto dan Family Karaoke tanggal 07 Agustus

pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Savana Cafe dan Karaoke

di atas dapat peneliti analisis bahwa tempat hiburan karaoke ini membayar

135

koordinasi kepada Polsek serta Sat-Pol PP agar tempar karaoke ini tetap dapat

berdiri. Hal tersebut diindikasikan bahwa pihak Pol-PP juga memberikan peluang

kepada wajib pajak karaoke untuk tetap membuka usaha tersebut.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Kepala Bidang Trantib Pol-PP Kota

Serang:

“Bukan tidak apa-apa, selama tidak mengganggu ketertiban, seperti didalamnya tidak ada miras (=minuman keras), dan tempat tersebut karaoke keluarga, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban lingkungan itu diperbolehkan. Kalau dia mengganggu ketertiban lingkungan, membuat gaduh dan sebagainya baru kita tutup karaokenya tapi kalau rumah makan dan restorannya tetap, jadi berjalan sesuai dengan izinnya itu. Dan untuk retribusinya juga mereka itu hanya retribusi rumah makan dan resto, karena karaoke tidak bisa dipungut retribusi karena tidak ada perdanya, kalau dipungut nanti masuk kemana anggarannya.” Wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Pol-PP, tanggal 19 Agustus pukul 10.40 WIB.


atas dapat peneliti analisis bahwa semua tempat karaoke yang ada di Kota Serang

ini mereka seakan-akan hanya sebuah fasilitas dari rumah makan atau restoran

yang berdiri padahal seluruh tempat karaoke di dalamnya lebih kepada tempat

karaokenya dibanding dengan restoran atau rumah makannya, hal ini diperkuat

atas dasar pengamatan peneliti pada saat observasi. Padahal jika memang

Peraturan Daerah yang mengatur perizinan tidak ada harusnya tidak usah diberi

peluang untuk membuka usaha tersebut.

Hal ini diindikasikan kurangnya pemantauan dari Dinas terutama Dinas

perijinan karena dasar pengenaan pajak diawali dari perizinan yang mereka

ajukan, tidak melakukan survei terlebih dahulu terkait tempat usaha yang akan

136

dibuka sehingga karaoke ini tidak berdiri, dan merugikan Pemerintah akan

pemungutan pajak yang seharusnya dikenakan sebesar 40% dari pendapatan yang

mana tarif tersebut sangat besar dibanding dengan objek pajak hiburan lainnya.

Dimana banyak tempat karaoke yang ada di Kota Serang ini jika dipungut

pajaknya maka akan mendapat keuntungan besar dari pajak karaoke tersebut.

Kemudian, pengenaan tarif yang didalamnya terdapat dua objek pajak hiburan

seharusnya dikenakan kedua-duanya. Misalkan saja, di satu tempat tersebut

terdapat dua objek hiburan yaitu ada futsal dan bilyar, kemudian yang dikenakan

yaitu kedua-duanya. Seperti yang dipaparkan Kepala Seksi Pendaftaran dan

Pendataan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Kalau ada tempat yang lebih dari satu objek pajak itu dua-duanya dikenakan pajak. Misalkan ada tempat futsal, di tempat futsal itu ada bilyardnya juga dan itu dua-duanya dikenakan. Futsal 7% dan bilyarnya 10% seperti itu.” Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, pada tanggal 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB.


Pendataan Pajak Daerah di atas dapat peneliti analisis bahwa untuk pengenaan

pajak yang di dalamnya terdapat dua objek pajak dalam satu tempat, maka tarif

yang dikenakan yaitu kedua-duanya. Misalkan dalam satu tempat terdapat dua

objek pajak seperti futsal dan bilyar, maka tarif untuk futsal dikenakan 7% dan

untuk bilyarnya dikenakan 10%. Tetapi lain halnya dengan wajib pajak hiburan

berikut ini, yaitu FN-One yang di dalamnya terdapat bilyar dan karaokenya.

Berikut pernyataan dari informan wajib pajak tidak terdata:

“Setiap bulan kita membayar pajak. Bayarnya tetap perbulan. Kalau kita disini dikenain perbulannya itu satu juta seratus lima puluh, setiap bulan sebesar itu baik pendapatannya besar ataupun kecil. Pada waktu bilyard

137

dan karaoke dikenakan pajak dua-duanya, yaitu satu juta seratus lima puluh.” Wawancara dengan Bapak Aming pada tanggal 07 Agustus 2014 pukul 15.26 WIB di FN-One Bilyar dan Karaoke Pasar Rau.

Dari hasil wawancara dengan pengelola FN-One Futsal di atas dapat

peneliti analisis bahwa tempat usaha ini setiap bulan membayar pajak. pajak yang

dikenakan yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Tarif tersebut tidak berdasarkan omset yang didapat setiap bulannya. Pengenaan

tarif tersebut sebesar itu setiap bulannya. Walaupun di tempat usaha ini

mendapatkan omset besar maupun kecil, tetap dikenakannya sebanyak itu.

Menurut pengakuan pengelola ini, memang pengenaan pajak keduanya dikenakan

tetapi tetap tidak berdasarkan tarif yang sesuai dikarenakan karaoke masih belum

bisa dipungut pajaknya sehingga tarif pajak diakumulasi seakan-akan kedua-

duanya dikenakan pajak.

Indikator terakhir dalam aspek sosiologis ini yaitu mengenai administrasi

perpajakan, dimana adiministrasi perpajakan ini merupakan penatausahaan dan

pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak. Dalam administrasi

perpajakan ini hal yang diutamakan yaitu mengenai pelayanan yang mudah,

murah dan sederhana. Dari hal tersebut, akan terwujud administrasi perpajakan

yang baik. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada aspek psikologis dalam

indikator pelayanan ialah pelayanan yang diberikan oleh fiskus dirasa sudah baik,

tetapi apakah dalam proses administrasinya sudah terbilang murah, mudah dan

sederhana. Hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan informan wajib pajak,

berikut pemaparannya: “Kalau sekarang langsung bayar, tidak antri. Tapi pada

awal-awalnya kadang ada tanda kutip kalau bisa dipermudah kenapa tidak pada

138

saat saya pengurusan, tapi kalau sekarang langsung bayar dan tidak sulit.”

wawancara dengan Futsal Kenewae, tanggal 16 Juli 2014 pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Futsal Kenewae di atas

dapat peneliti analisis bahwa pada administrasi perpajakan di DPKD ini sangat

mudah dan tidak ada bayar apapun terkecuali pada saat pengurusan dikenakan

tetapi pada saat pembayaran saat ini tidak direpotkan dan dipermudah. Hal senada

pun dilontarkan oleh wajib pajak lain yaitu seperti pemaparan berikut ini:

“Mudah, tidak ada biaya apa-apa, dan cepat pengurusannya.” wawancara dengan

pengelola Bilyar Ramayana , tanggal 03 Juli 2014 pukul 20.30 WIB.


dapat peneliti analisis bahwa memang pada administrasi perpajakannya sangat

mudah dan murah karena tidak dipungut biaya apapun dari DPKD. Berdasarkan

hasil wawancara informan-informan di atas bahwa fiskus tidak membuat para

wajib pajak bingung akan administrasi perpajakannya, fiskus membuat hal

tersbeut lebih mudah, murah, dan terlihat sederhana. Dilihat dari pemaparan di

indikator pelayanan juga memang terbukti bahwa memang mereka lebih

mengedepankan pada pelayanan prima, yang mudah serta murah. Hal tersebut

membuat efektif dan mengefisienkan waktu serta membuat para wajib pajak tidak

kecewa akan pembayaran pajak yang mereka bayarkan jika kewajiban wajib pajak

dibayar dengan administrasi perpajakan yang seperti ini.

139

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisa Peneliti Tentang Fokus Penelitian

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis dari pajak daerah yang mana

pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar hukum mengenai

pajak hiburan ini yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah, pajak hiburan

merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, dan yang termasuk ke dalam

hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/ atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dimana dari pajak hiburan

tersebut, dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, jika pajak hiburan

dikelola dengan baik dan optimal serta para wajib pajak patuh dan sadar akan

kewajibannya maka akan terciptanya kesejahteraan pembangunan selain bagi

daerah juga bagi warga daerahnya.

Pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai analisis kepatuhan

administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang. Pada pembahasan

yang akan peneliti kaji tentunya dengan melihat Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah dengan fokus penelitian pada

Kepatuhan perpajakan Nasucha (2004: 148 - 149) yaitu meliputi aspek yuridis,

aspek psikologis, dan aspek sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kepatuhan

administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Serang ini dinilai masih

belum optimal karena hasil dari observasi peneliti dan didukung dengan adanya

hasil wawancara masih banyaknya wajib pajak hiburan yang belum patuh dan

140

sadar akan kewajibannya dalam perpajakan. Dimana jika dalam pajak hiburan

para wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya maka akan mampu

membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta membangun

pembangunan yang lebih baik untuk daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah

serta kepatuhan pajak dari Nasucha.

1. Aspek Yuridis

Dalam aspek yuridis ini ada empat indikator penting dalam menentukan

kepatuhan pajak, yaitu pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan

pajak, serta pembayaran pajak. Pendaftaran sebagai wajib pajak ini merupakan

langkah awal dari setiap kegiatan perpajakan, dimana semua orang baik pribadi

maupun perusahaan yang akan membuka usaha wajib mendaftar terlebih dahulu

sebagai wajib pajak. Setelah mendaftar jadi wajib pajak maka objek pajak tersebut

akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau yang biasa disebut

dengan NPWPD. Dari pendaftaran wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah inilah daerah baru dapat memungut pajak yang telah teretra dalam

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam pendaftaran wajib pajak ini, masih terdapat beberapa objek pajak

hiburan yang mana namanya tidak tertera dalam daftar wajib pajak hiburan di

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Berikut adalah nama-nama

tempat hiburan yang terdata di data Dinas Pengelolaan Keuangan daerah Kota

Serang, seperti pada tabel 4. 5 di bawah ini:

141

Tabel 4.5 Data Wajib Pajak Hiburan di Kota Serang

No. Nama tempat hiburan Kecamatan Objek Pajak 1. Celebrity Salon & Aerobic Serang Pusat Kebugaran 2. Sanggar Senam Azalia Serang Pusat Kebugaran 3. Jurassic Island Serang Permainan ketangkasan 3. Matahari Graha Fantasi Time Zone (MOS) PT Serang Permainan ketangkasan 4. Zona 2000 Serang Permainan ketangkasan 6. Merdeka Serang I AC Serang Permainan ketangkasan 7. Sundindo Primaland PT. Cipocok Jaya Taman rekreasi 8. Mutiara Water Park Cipocok Jaya Taman Rekreasi 9. CV. Nur Alfan Serang Permainan bilyar

10. Mall Serang Bilyard Serang Permainan bilyar 11. Pelantha Bilyard Serang Permainan bilyar 12. Pelita Bilyard Serang Permainan bilyar 13. Royal Bilyard Serang Permainan bilyar 14. Radar Banten Arena Futsal Serang Pertandingan olahraga 15. Flamengo Futsal Serang Pertandingan olahraga 16. CIA Futsal Serang Pertandingan olahraga 17. Yumaga Sport Centre Serang Pertandingan olahraga 18. Wangsa Jaya Futsal Serang Pertandingan olahraga 19. One Futsal Cipocok Jaya Pertandingan olahraga 20. Tribens Futsal Walantaka Pertandingan olahraga

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, 2014

Data di atas adalah data wajib pajak yang telah mematuhi dan memenuhi

kewajibannya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak usaha hiburan

yang berdiri di Kota Serang ini. Setelah melakukan observasi awal, ternyata

memang benar bahwa masih ditemukannya beberapa objek pajak yang seharusnya

terdaftar sebagai wajib pajak hiburan di Kota Serang. Pada saat observasi, peneliti

menemukan beberapa objek pajak yang seharusnya menjadi wajib pajak hiburan.

Adapun objek pajak tidak terdata yang peneliti temukan pada saat observasi, yaitu

seperti yang tertera pada tabel 4.6 berikut:

142

Tabel 4.6 Objek Pajak tidak terdata sebagai Wajib Pajak Hiburan Kota Serang

No Nama Tempat Hiburan Kecamatan Jenis objek hiburan

1. Waterbom tembong jaya Cipocok Taman rekreasi 2. Oktav Karaoke Cipocok Karaoke 3. Olala Resto Cipocok Karaoke 4. Safana Cafe Resto dan Family Karaoke Serang Karaoke 5. Karaoke roberta Serang Karaoke 6. Nagurata Serang Karaoke 7. D’Wiza Cafe dan Karaoke Serang Karaoke 8. Fn- one bilyard and Karaoke Serang Karaoke dan bilyar 9. Rau sport center Serang Pertandingan olahraga 10. Mas futsal Serang Pertandingan olahraga 11. RTC Futsal Serang Pertandingan olahraga 12. Faiz futsal Kasemen Pertandingan olahraga 13. Bintang futsal Serang Pertandingan olahraga 14. Futsal Kenewae Serang Pertandingan olahraga 15. Sunny Salon dan spa Serang Spa 16. Sehati salon dan spa Serang Spa 17. Rossy’s spa Serang Spa 18. Diva Salon dan spa Serang Spa 19. Sari salon Serang Spa 20. Puspita gym Serang Pusat kebugaran 21. Rossy’s Gym & fitness Serang Pusat kebugaran 22. Royal Gym Serang Pusat kebugaran 23. La-sherly gym Serang Pusat kebugaran

Sumber: Olah data peneliti, 2014 Data di atas menunjukkan bahwa banyaknya objek pajak hiburan yang

tidak terdata sebagai wajib pajak hiburan di Kota Serang, ini dikarenakan

kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Dinas terkait sehingga masih ada

objek pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dalam pendaftaran

wajib pajak, ada objek pajak yang benar-benar tidak mendaftarkan diri sebagai

wajib pajak sehingga objek pajak ini tidak dikenakan pajak. Di salah satu objek

hiburan ini, mereka hanya mendaftarkan izin usaha tempat gym tetapi tidak

mendaftarkan sebagai wajib pajak. Padahal sudah tertera dalam Peraturan Daerah

Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa Gym/ Fitness

Center termasuk ke dalam objek pajak hiburan, tetapi pada saat di lapangan

143

seluruh Gym/ Fitness Center tidak masuk ke dalam data wajib pajak hiburan.

Adapun data yang peneliti temukan di Lapangan, dapat dilihat pada tabel 4.7

berikut ini:

Tabel 4.7 Daftar Nama Gym/ Fitness Center di Kota Serang

No. Daftar Nama Gym/ Fitness Center Kecamatan 1. Puspita Gym Taktakan 2. La-Sherly Gym Serang 3. Solite Royal Gym Serang 4. Rossy’s Gym Taktakan

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dapat dilihat di atas, bahwa ada kurang lebih 4 (empat) tempat Gym/

Fitness Center yang ada di Kota Serang yang seharusnya terdaftar sebagai wajib

pajak hiburan, tetapi semuanya tidak ada yang tertera sebagai wajib pajak hiburan

di data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang. Terlihat

bahwa ketidakpatuhannya para wajib pajak ini dalam pendaftaran sebagai wajib

pajak, serta kurangnya ketegasan dari Pemerintah akan wajib pajak yang kurang

kesadarannya dalam mendaftar sebagai wajib pajak. Dinas terkait sebenarnya

telah mengetahui bahwa ada beberapa objek pajak yang belum mendaftarkan diri

tetapi pemerintah hanya memberikan teguran satu sampai dua kali saja sehingga

tidak membuat para wajib pajak menjadi sadar dan patuh. Padahal dari hasil

wawancara peneliti dengan Dinas terkait bahwa jika ada wajib pajak yang tidak

mendaftarkan diri harus ditutup tempat usahanya, tetapi kebijakan tersebut belum

direalisasikan oleh dinas terkait. Hal ini dilihat dari masih banyaknya wajib pajak

tidak terdata yang masih beroperasi.

144

Selain masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh ini, ada beberapa

wajib pajak yang namanya tidak terdata di data DPKD Kota Serang. Padahal

beberapa wajib pajak ini telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan

setiap bulan selalu melakukan pembayaran pajak, tetapi menurut data yang

peneliti dapatkan bahwa tidak terteranya nama tersebut sebagai wajib pajak. Ada

pula wajib pajak karaoke yang telah membayar pajak tetapi nama wajib pajak

tersebut tertera pada objek pajak restoran bukan pada objek pajak hiburan.

Padahal wajib pajak ini termasuk ke dalam objek pajak hiburan. Hal ini

dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah mengenai perizinan tempat hiburan

secara spesifik sehingga tidak dapat dipungut pajaknya dan dialihkan menjadi

objek pajak restoran.

Indikator selanjutnya yaitu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ini

dilaporkan pada saat para wajib pajak ingin menyetorkan pajaknya. Pada pajak

daerah itu disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau disingkat

dengan SPTPD. Sistem Pelaporan SPTPD ini dilakukan setelah para wajib pajak

mendaftarkan sebagai wajib pajak dan telah terdata sebagai wajib pajak. Pada

pelaporan SPTPD ini wajib pajak wajib melaporkan pajak terhutang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme dalam sistem pelaporan SPTPD ini, Pihak Dinas memberikan

SPTPD kepada para wajib pajak hiburan yang terdata kemudian para wajib pajak

mengisi sendiri formulir yang telah diberikan, kemudian melaporkan pajak

terhutang mereka ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian barulah bisa

masuk ke kas daerah dan para wajib pajak diberikan Surat Setoran Pajak Daerah

145

atau biasa disingkat SSPD sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan

kewajibannya pada bulan ini dan seterusnya seperti itu. Pada sistem pelaporan ini,

dirasa sudah cukup efektif baik yang dilakukan oleh para wajib pajak maupun

Dinas yang menanganinya, karena proses pelaporan ini sangat memudahkan para

wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan kewajibannya. Seluruh wajib

pajak pun memahami akan sistem pelaporan dari SPTPD ini.

Setelah adanya proses pelaporan SPTPD, langkah selanjutnya yaitu dalam

penghitungan pajak. Cara penghitungan pajak ini yaitu para wajib pajak itu sendiri

yang mengisi, dengan cara menghitung pajak terhutang yang akan disetorkan.

Setelah Dinas memberikan SPTPD ini kepada para wajib pajak sebelum tanggal

jatuh temponya pembayaran pajak, para wajib pajak wajib mengisi formulir

tersebut, yang dalam pengisiannya terdapat pula penghitungan pajak. Dimana

penghitungan pajak ini, dilihat dari tarif yang seharusnya dikenakan. Ketika wajib

pajak akan melaporkan SPTPD diharapkan untuk melihat penghitungan pajaknya,

jika dalam penghitungan pajak ini dirasa sudah benar dan sesuai dengan ketentuan

baru dapat diproses ke proses pembayaran pajaknya. Tetapi, dalam pengisian serta

penghitungan pajak ini belum sesuai dengan apa yang ditentukan karena ada

beberapa wajib pajak yang dalam pengisian serta penghitungannya tidak

disesuaikan dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Daerah. Seperti yang

telah dipaparkan sebelumnya oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Daerah, bahwa penghitungan SPTPD ini dihitung dari tiket atau bill atau rekapan

pendapatan para wajib pajak, ada ketidaksinkronan dalam cara penghitungan

Surat Pajak hiburan tersebut. Jika seperti itu, bisa saja para wajib pajak berbohong

146

dan terdapat kecurangan akan pendapatan yang mereka peroleh selama satu bulan,

sehingga dalam pembayaran pajaknya hanya sedikit yang mereka bayarkan.

Tahap terakhir pada aspek yuridis ini yaitu pembayaran pajak. Tahap ini

merupakan tahap yang penting juga dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.

Dalam pembayaran pajak hiburan ini dilakukan setelah kita melakukan pelaporan

SPTPD dan pengisian SPTPD barulah kita menyetorkan pajaknya setiap bulan

rutin. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan melalui DPKD langsung ataupun

melalui Bank. Untuk pembayaran pajak melalui Bank, wajib pajak melakukan

transfer ke Bank terpilih kemudian wajib pajak membawa bukti transfer ke DPKD

untuk mendapatkan SSPD pajak hiburan bahkan lebih repot dibandingkan dengan

membayar pajaknya langsung ke DPKD. Pembayaran pajak dilakukan paling

lambat tanggal 15, jika telat dalam waktu 1 bulan maka akan ada sanksi yang

didapat oleh wajib pajak yaitu berupa denda sebesar 2% tiap bulan, jika telat 1

bulan maka denda 2% jika telat 2 bulan maka denda 4% dan seterusnya seperti itu.

Proses pembayaran pajak sudah sesuai dengan mekanisme yang

seharusnya, akan tetapi pada pemberian sanksi yang dikenakan kepada para wajib

pajak hiburan ini belum sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah karena pada proses pembayaran itu berkaitan dengan sanksi yang

dikenakan jika pembayaran melebihi dari waktu yang ditentukan. Sanksi untuk

para wajib pajak yang telat membayar hanya dikenakan denda sebesar 2% tiap

bulannya. Pemberian denda yang dipungut pada tiap wajib pajak hiburan berbeda-

beda, ada yang dikenakan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada yang

dikenakan sanksi ketika hanya telat beberapa hari dari jangka waktu yang

147

ditentukan, dan adapula yang dikenakan 50% (lima puluh persen) dari

pembayaran pajak.

Ketidaktahuan para wajib pajak ini membuat pegawai “yang nakal”

memanfaatkan situasi seperti ini. Pengenaan denda ini memang masuk ke dalam

Kas Daerah dan tidak termasuk ke dalam realisasi pajak hiburan. Denda-denda

tersebut dibedakan dengan realisasi penerimaan pajak hiburan. Walaupun

pengenaan denda ini masuk ke dalam kas daerah tetapi masih terdapat perbedaan

denda yang dikenakan tiap wajib pajak yang telat menyetorkan pajaknya apalagi

pengenaan denda ini tidak masuk kedalam realisasi penerimaan pajak hiburan

sehingga dapat dengan mudah dikelabuhi pengenaan dendanya.

Pengenaan denda ini, tidak ada pemberitahuan yang diberikan Dinas

kepada para wajib pajak secara langsung, hanya saja berdasarkan tulisan di SSPD

(Surat Setoran Pajak Daerah) dan itu pun hanya tulisan kecil yang biasanya orang

– orang malas untuk melihat dan membacanya, yang mereka tahu hanya

membayar pajaknya saja pada saat sosialisasi pertama.

2. Aspek Psikologis

Pada aspek psikologis ini ada 3 (tiga) indikator penting dalam menentukan

kepatuhan wajib pajak, yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan. Pada

indikator pertama yaitu penyuluhan. Penyuluhan merupakan indikator penting

dalam proses perpajakan, dimana sebelum wajib pajak melakukan kegiatan

perpajakan pemerintah memberitahukan informasi-informasi yang harus diketahui

oleh wajib pajak khususnya pada pajak hiburan. Penyuluhan ini berupa sosialisasi,

148

yang mana sosialisasi ini dilakukan melalui media cetak seperti spanduk, baliho

dan sebagainya, sampai media elektronik. Selain melalui media, pemerintah

survei langsung ke tempat-tempat usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Survei ini dilakukan agar para wajib pajak memahami akan kewajibannya dalam

membayar pajak. Sosialisasi yang diberikan untuk wajib pajak yaitu berupa

pemaparan-pemaparan terkait pajak, seperti mekanisme dalam pendaftaran,

mekanisme pembayaran, hingga mekanisme tempat usaha yang tidak mau

beroperasi lagi.

Pada saat observasi di Lapangan ini, ternyata masih banyak wajib pajak

yang belum paham akan kewajibannya serta hukum-hukum yang berlaku. Mulai

dari pendaftaran wajib pajak, pengenaan tarif, Peraturan Daerah yang berlaku,

serta pengenaan sanksi. Hal ini berarti belum tersosialisasikan secara baik dan

jelas yang dilakukan oleh Dinas terkait mengenai proses perpajakan karena dari

sosialisasi inilah yang dapat memicu wajib pajak patuh atau tidaknya.

Berdasarkan pernyatan-pernyataan informan mengenai sosialisasi ini, sosialisasi

dilakukan hanya pada saat pertama kali wajib pajak membuka usaha dan

sosialisasi tersebut yang diberitahukan hanyalah pada proses pendaftaran dan

pembayaran pajaknya saja, tidak ada pemberitahuan mengenai sanksi yang

dikenakan serta Peraturan Daerah yang berlaku.

Indikator selanjutnya yaitu pelayanan. Pelayanan merupakan hal yang

menentukan dalam sebuah proses kegiatan berlangsung. Pelayanan yang baik

akan membuat para wajib pajak . Para wajib pajak hiburan ini merasa puas akan

pelayanan yang diberikan oleh Dinas terkait sehingga mereka menganggap pajak

149

yang mereka bayarkan itu sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Dinas terkait

memang lebih mengedepankan dalam pelayanannya. Pelayanan yang mudah,

cepat, serta fasilitas tempat duduk yang memadai. Jadi, jikapun terbilang lama

mereka masih bisa menunggu sambil duduk di kursi yang telah disediakan oleh

Pemerintah sehingga tidak perlu capek untuk menunggu. Hal ini diperkuat oleh

hasil pengamatan peneliti selama observasi yaitu dengan adanya dokumentasi

yang dapat peneliti ambil di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator terakhir dalam aspek psikologis ini yaitu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk mengecek kembali pajak yang harus

dibayarkan karena pajak dikenakan harus sesuai dengan tarif pajak yang

seharusnya sehingga perlu adanya pemeriksaan pajak dengan cara survei langsung

ke tempat wajib pajak dan melakukan pemeriksaan omset pendapatan wajib pajak

hiburan tiap bulannya.

Dari indikator pemeriksaan pajak ini, diindikasikan bahwa masih adanya

perbedaan dalam hal pemeriksaan pajak. Hal ini didasari karena berbeda pula

pengenaan tarif pajak yang dipungut kepada tiap-tiap wajib pajak hiburan. Wajib

pajak patuh yang membayar pajaknya sesuai dengan tarif pajak, memang

dilakukannya pemeriksaan omset jika terjadi kesalahan pada saat pemeriksaan

maka akan jadi tanggung jawab wajib pajak pada saat pelaporan bahwa omset

tidak sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan. Jika terjadi kelebihan, maka

akan dikembalikan tetapi jika terjadi kekurangan wajib pajak harus membayar

kekurangan tersebut. sedangkan, pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan

150

daerah yang berlaku tidak dilakukannya pemeriksaan omset karena mereka sudah

mengetahui pajak yang harus dibayarkan berapa setiap bulannya.

3. Aspek Sosiologis

Pada aspek sosiologis ini ada 4 (empat) indikator penting dalam

menentukan kepatuhan perpajakan, yaitu kebijakan publik, kebijakan fiskal,

kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Pada indikator pertama yaitu

kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam perpajakan ini memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah sehingga butuh koordinasi

dan komunikasi yang baik dalam masalah perpajakan. Koordinasi ini meliputi

koordinasi dari hal perizinan, pendaftaran menjadi wajib pajak hingga penutupan

usaha. Kebijakan publik dalam hal koordinasi ini yang dilakukan ketiga pihak

yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang untuk

perizinan usahanya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang untuk

proses pajak hiburannya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang sebagai

penegak Peraturan Daerah. Dalam penanganan pajak daerah khususnya pajak

hiburan ini dirasa baik, dan koordinasi yang dilakukan ini juga untuk memicu

kepatuhan para wajib pajak agar wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya

untuk daerah.

Indikator kedua, yaitu kebijakan fiskal. Pada pembahasan mengenai pajak

ini, yang berhubungan dengan kebijakan fiskal ialah realisasi penerimaan pada

pajak hiburan itu sendiri. Dimana pajak hiburan memiliki target pencapaian serta

realisasi penerimaan setiap bulan dan setiap tahunnya. Adapun pemaparan dari

151

informan yaitu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah tersebut

memang realisasi sudah melebihi dari target pencapaian. Dapat dilihat

berdasarkan data pada tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun Realisasi Target 2012 Rp. 362. 404. 960,- Rp. 405.000.000,- 2013 Rp. 502. 439. 957,- Rp. 482. 200.000,-

Sumber: DPKD Kota Serang, 2014

Berdasarkan tabel 4.8 di atas bahwa realisasi tahun 2012 ke tahun 2013

memang melesat tinggi, dan melebihi target pencapaian, tetapi seharusnya masih

dapat diperoleh lebih pemasukan untuk daerah karena masih banyak data wajib

pajak yang belum terdaftar sebagai WP serta masih banyaknya wajib pajak yang

membayar tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Kemudian, pada indikator ketiga yakni mengenai kebijakan perpajakan.

Dalam kebijakan perpajakan ini yang menentukan seberapa besar pemasukan

untuk daerah karena kebijakan perpajakan ini lebih kepada pengenaan tarif yang

telah disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam pengenaan tarif

pajak ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah, berikut tarifnya:






152


g. Panti pijat, refleksi dan mandi uap atau spa sebesar 35%;



j. Permainan bola sodok sebesar 20%;


l. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotors sebesar 10%;


n. Pertandingan olahraga termasuk futsal, sepak bola, bola voli, basket, dan

sejenisnya sebesar 7%.

Tarif tersebut adalah dasar pengenaan pajak untuk pajak hiburan yang

mana tiap-tiap wajib pajak harus mematuhi aturan yang berlaku, akan tetapi masih

banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Adanya perbedaan

pengenaan tarif yang dipungut oleh Dinas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Serang. Dimana seharusnya pengenaan pajak yang sesuai dengan aturan

yang berlaku akan menambah pendapatan asli daerah. Dari pemaparan yang telah

dipaparkan pada analisis data, bahwa masih banyaknya wajib pajak hiburan yang

tidak sesuai tarif pengenaannya serta masih banyaknya wajib pajak yang tidak

mengetahui akan dasar pengenaan yang berlaku. Adapun wajib pajak yang terdata

sebanyak kurang lebih 20 wajib pajak, tetapi tidak semua wajib pajak ini

dikenakan tarif yang sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini dapat

mengakibatkan kurangnya pemasukan untuk daerah karena jika tarif yang

dikenakan flat dalam sebulan maka tidak ada peningkatan pendapatan untuk

153

daerah, karena bilamana tempat hiburan tersebut mendapat pendapatan lebih besar

tetap saja mereka hanya membayar sesuai dengan kesepakatan yang diajukan.

Data yang dapat peneliti temukan pada saat observasi mengenai pendapatan yang

mereka dapat setiap bulannya dan jika semua wajib pajak terdata ini membayar

tarif sesuai dengan yang berlaku maka akan didapat pemasukan seperti dibawah

ini yang tertera pada tabel 4. 9:

Tabel 4.9 Potensial Pajak Penerimaan dari Wajib Pajak Terdata

No Jenis hiburan yang terdata Banyaknya

Tarif pajak (%)

Pendapatan rata-rata tempat hiburan

Realisasi yang diterima DPKD

(Oktober – Desember)

Pemasukan yang seharusnya

diterima DPKD per tiga bulan

1. Permainan bilyar

5 20 Rp. 5 juta x 5

Rp. 10.700.000 Rp.15.000.000,-

2. Pusat kebugaran

2 10 Rp. 25 juta x 2

Rp. 1.872.000 Rp. 15.000.000,-

3. Pertandingan olahraga

7 7 Rp.35 juta x 7

Rp. 11.730.688 Rp. 51.450.000,-

4. Taman rekreasi

2 10 Rp. - Rp. 31.758.350 -

5. Permainan ketangkasan

4 10 Rp. - Rp.60.528.487 -

JUMLAH Rp. 116.589.525

-

Sumber: Olah data peneliti dan DPKD Kota Serang, 2014 Dari data di atas, peneliti mendapatkan data yang dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Mengenai permainan bilyar, di Kota Serang ini terdapat 5 (lima) tempat

bilyar yang terdata di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana jika

rata-rata tempat bilyar berpendapatan Rp. 5.000.000,-/bulan, maka akan

dikenakan pajak sebesar 20% untuk jenis permainan ini. Jika dihitung

154

berdasarkan pungutan pajaknya, maka rata-rata di setiap tempat permainan

ini dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000.000 x 20% yaitu sebesar Rp.

1.000.000/ bulan/ tempat. Dan jika di Kota Serang terdapat 5 tempat jenis

permainan seperti ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang

mendapatkan pemasukan sebanyak Rp. 5.000.000/bulan kemudian

dihitung berdasarkan Triwulan maka Rp.5.000.000 x 3 bulan =

Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Tetapi berdasarkan data realisasi

pajak yang peneliti dapatkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

hanya sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal

tersebut memicunya pendapatan yang tidak sepenuhnya masuk kedalam

pendapatan asli daerah.

2. Pusat kebugaran, di Kota Serang ini terdapat 2 (dua) tempat pusat

kebugaran yang peneliti dapatkan mengenai pendapatan mereka rata-rata

setiap bulannya yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

setiap tempat pusat kebugaran, jika dipungut pajak maka tempat pusat

kebugaran ini dikenakan tarif sebesar Rp.25.000.000 x 10% (tarif pajak)

yaitu sebesar Rp.2.500.000/bulan/ tempat. Jika di Kota Serang terdapat

dua tempat pusat kebugaran maka pendapatan yang masuk kedalam Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bisa mencapai sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, tetapi jika dalam hitungan

triwulan maka akan didapat pemasukan sebesar Rp. 15.000.000,- dan

dibandingkan dengan realisasi yang didapat oleh Dinas Pendapatan dan

Keuangan Daerah Kota Serang hanya sebesar Rp.1.872.000,-.

155

3. Mengenai pertandingan olahraga, pendapatan yang didapat setiap

bulannya dapat dilihat dari banyaknya lapangan. Rata-rata tempat

pertandingan olahrga ini memiliki minimal dua lapangan yang mana setiap

lapangan memiliki pemasukan berkisar Rp. 10-15 juta. Sehingga jika

minimal mereka memiliki dua lapangan, maka dapat mencapai Rp. 30

hingga 40 juta setiap bulannya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan

dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Serang memiliki 7

(tujuh) tempat pertandingan olahraga. Jika dihitung berdasarkan

matematis, maka setiap tempat pertandingan olahraga dapat dikenakan

pajak sebesar Rp. 35.000.000,- x 7% yaitu Rp.2.450.000,-/bulan/tempat

dan jika terdapat 7(tujuh) tempat maka Rp. 2.450.000 x 7 yaitu

Rp.17.150.000,- kemudian dihitung dalam triwulan yaitu sebesar Rp.

51.450.000,- tetapi data realisasi yang Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah dapatkan hanya mendapatkan sebesar Rp. 11.730.688,- dalam

triwulan.

4. Pada poin 4 dan poin 5 peneliti tidak dapat menemukan informasi

pendapatan, karena pengelola di tempat tersebut sulit untuk ditemukan dan

ada juga yang tidak mau menyebutkan pendapatannya karena tempat

mereka sudah termasuk tempat yang sudah terbilang besar pendapatannya

dan pengelolanya pun sangat sensitif dalam masalah keuangan mereka.

Sehingga mereka kebanyakan tidak mau menyebutkan pendapatan yang

mereka dapat.

156

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pemasukan untuk daerah

seharusnya bisa lebih dari realisasi yang diterima oleh Pemerintah saat ini karena

pada objek hiburan berupa permainan bilyar, pusat kebugaran dan pertandingan

olahraga lebih besar daripada realisasi yang diterima oleh Pemerintah walaupun

peneliti tidak dapat merata-ratakan potensi pajak dari permaianan ketangkasan dan

taman rekreasi. Ketidaksesuaian tarif yang dikenakan pada wajib pajak terdata

saja mengakibatkan banyak potensi pajak yang hilang yang tidak masuk ke dalam

Pendapatan Asli Daerah, apalagi jika dihitung juga potensi pajak yang hilang

berdasarkan wajib pajak tidak terdata. Adapun data yang peneliti dapat paparkan

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para wajib pajak tidak terdata

kemudian peneliti rata-ratakan pendapatan mereka agar dapat peneliti masukan ke

dalam potensi penerimaan yang seharusnya diterima oleh daerah, yaitu dapat

dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10 Potensial Data Penerimaan Dari Wajib Pajak Tidak Terdata

No Jenis hiburan yang terdata

Pendapatan rata-rata tempat

hiburan

Tarif pajak (%) Banyaknya

Pemasukan yang seharusnya

diterima DPKD

1. Permainan bilyar Rp. 5 juta x 1 20 1 Rp. 1.000.000,- 2. Pusat kebugaran Rp. 25 juta x 4 10 4 Rp. 10.000.000,- 3. Pertandingan olahraga Rp.35 juta x 6 7 6 Rp. 14.700.000,- 4. Taman rekreasi Rp. - 10 1 Rp. - 5. Karaoke Rp. 6 juta x 7 40 7 Rp. 16.800.000,- 6. Spa Rp. - 35 5 Rp. -

JUMLAH Rp. 42. 500.000,- Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dapat dilihat wajib pajak yang tidak terdata oleh Dinas yaitu kurang lebih

sebanyak 23 tempat hiburan yang ada di Kota Serang potensi penerimaan yang

157

dapat diperoleh daerah yaitu sebanyak kurang lebih Rp. 42.500.000,- per-bulan

jika dalam hitungan tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 42.500.000,- x 12 yaitu

sebesar Rp. 510.000.000,- yang mana jumlah tersebut belum ditambah dengan

jenis objek hiburan berupa Spa yang jumlahnya cukup banyak yaitu 5 spa di Kota

Serang dengan tarif sebesar 35%.

Dari pengenaan dasar tarif yang tidak sesuai mengakibatkan banyaknya

potensi yang hilang yang tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah, yang

mana hal ini dilihat berdasarkan realisasi penerimaan pajak hiburan yang peneliti

dapatkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang, seperti pada

tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11

Realisasi Tahun 2012 – 2013

Tahun Realisasi Target

2012 Rp. 362. 404. 960,- Rp. 405.000.000,-

2013 Rp. 502. 439. 957,- Rp. 482. 200.000,-

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, 2014

Data di atas terlihat bahwa adanya perubahan yang melesat pada pajak

hiburan tahun 2013, tetapi dari realisasi tersebut masih bisa didapat pemasukan

yang lebih yaitu dari para wajib pajak yang tidak sesuai tarifnya dan wajib pajak

yang tidak terdata.

Kemudian penetapan jenis pajak yang tidak sesuai yaitu jenis hiburan

karaoke yang dikenakan pajak restoran karena belum adanya peraturan daerah

158

mengenai perijinan usaha karaoke tersebut, sehingga tidak dapat dipungut

pajaknya padahal sudah banyak tempat karaoke di Kota Serang ini berdiri. Jika

dipungut pajak karaokenya yakni pajak paling besar daripada objek pajak lain di

Kota Serang ini yaitu berkisar 40% tarif pengenaannya.

Indikator selanjutnya, yaitu mengenai administrasi perpajakan. Dimana

administrasi perpajakan ini lebih kepada pelayanan yang diberikan fiskus kepada

wajib pajak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada aspek psikologis

dalam indikator pelayanan ialah pelayanan yang diberikan oleh fiskus dirasa

sudah baik, dan dalam proses administrasinya sudah terbilang murah, mudah dan

sederhana. Hal ini diperkuat oleh pernyataan-pernyataan para informan yang

mengatakan bahwa dalam administrasi perpajakannya mereka tidak dibuat pusing

oleh fiskus, dan dipermudah proses administrasinya sehingga dapat efektif dan

mengefisienkan waktu. Sehingga para wajib pajak merasa puas akan administrasi

pajak tersebut.

Tabel 4.12

Temuan Lapangan

Temuan Lapangan Aspek Yuridis Kategori a. Pendaftaran

Wajib Pajak

1. Dalam pendafataran wajib pajak ini, masih terdapat beberapa objek pajak hiburan yang mana namanya tidak tertera dalam daftar wajib pajak hiburan di Kota Serang.

2. Pendaftaran wajib pajak ini dirasa kurang dalam pemantauan yang dilakukan oleh Dinas terkait pendaftaran wajib pajak sehingga masih banyak objek pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam pendaftaran wajib pajak.

Belum Optimal

159

b. Pelaporan SPT

c. Penghitungan

pajak

d. Pembayaran

pajak

3. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah akan wajib pajak yang kurang kesadarannya dalam mendaftar sebagai wajib pajak. Padahal Dinas terkait pun telah mengetahui bahwa ada objek pajak yang belum mendaftarkan diri tetapi belum ada tindak lanjut dari Dinas terkait mengenai hal tersebut seperti pengakuan yang telah dilontarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

4. Tidak terteranya nama objek pajak yang sudah

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hiburan Kota Serang, padahal mereka telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan rutin setiap bulannya membayar pajak hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan informan wajib pajak hiburan futsal dan juga pengamatan peneliti.

5. Pelaporan SPTPD ini sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Serang karena seluruh informan dirasa sudah menaati apa yang telah ditentukan dalam pelaporan.

6. Dalam penghitungan ini, diindikasikan adanya

ketidaksesuaian dalam pengisian dan penghitungan pajak tiap-tiap informan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan-pernyataan informan yang menyatakan bahwa dalam pengisian SPTPD ini hanya sebatas mengisi saja tidak ada penghitungan atau presentase yang dihitung untuk nantinya menjadi dasar dalam pembayaran pajak yang harus dibayar.

7. penghitungan pajak ini juga dilakukan tidak

berdasarkan tiket/atau bill/atau rekapan dari pendapatan mereka. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan informan yang pada pemgisian SPTPD serta penghitungan pajak ini langsung disetorkan pajak terutangnya.

8. Dalam pembayaran pajak para wajib pajak harus membayar pajak terutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, jika telat dalam membayar pajak maka sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar 2% setiap bulan. Pemberian sanksi ini tidak merata kepada seluruh wajib pajak yang telat menyetorkan pajaknya, dan tidak sesuai dengan presentase ketentuan denda yang diberikan. Hal tersebut diperkuta dengan adanya pernyataan informan yang pernah beberapa kali telat membayar pajak, dan penghitungan dendanya yaitu dihitung berdasarkan keterlambatan perhari

Baik Tidak Optimal Belum optimal

160

bukan perbulan. Padahal Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan ini menyatakan bahwa sanksi denda yang dikenakan jika telat membayar dalam waktu 1 (satu) bulan, bukan dalam hitungan hari.

Aspek Psikologis e. Penyuluhan f. Pelayanan g. Pemeriksaan

9. Dalam penyuluhan dirasa sudah cukup baik walaupun penyuluhan yang dilakukan hanya pada saat wajib pajak baru yang harus didata, tetapi penyuluhan setelah wajib pajak terdata itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan.

10. Dari pernyataan-pernyataan informan dan dari

pengamatan peneliti sendiri terbukti bahwa mereka memang lebih mengedepankan dalam pelayanannya. Pelayanan yang mudah, cepat, serta fasilitas tempat duduk yang memadai. Jadi, jikapun terbilang lama mereka masih bisa menunggu sambil duduk di kursi yang telah disediakan sehingga tidak perlu capek untuk menunggu.

11. Adanya perbedaan mengenai pemeriksaan. Hal

ini didasari karena perbedaannya pengenaan tarif pajak yang dipungut kepada tiap-tiap wajib pajak daerah yang tidak disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sehingga pada wajib pajak yang dikenakan tarif sesuai dengan Perda selalu dilakukan pemeriksaan pajak pada omset yang mereka dapatkan tiap bulannya, tetapi lain halnya dengan wajib pajak yang dipungut tarif tidak sesuai dengan Perda yang berlaku maka tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak dari omset tersebut.

Belum optimal

Efektif dan efisien

Belum optimal

Aspek Sosiologis

h. Kebijakan publik

i. Kebijakan fiskal

12. Kebijakan publik dalam hal koordinasi ini yang dilakukan ketiga pihak dalam penanganan pajak daerah khususnya pajak hiburan ini dirasa baik, dan koordinasi yang dilakukan ini juga untuk memicu kepatuhan para wajib pajak agar wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya untuk daerah.

13. Realisasi Tahun 2012 ke Tahun 2013 memang melesat tinggi, dan melebihi target pencapaian, tetapi seharusnya masih dapat diperoleh lebih pemasukan untuk daerah karena masih banyak data wajib pajak yang belum terdaftar sebagai WP.

Sudah baik Belum maksimal

161

j. Kebijakan perpajakan

k. Administrasi

perpajakan

14. Dalam kebijakan perpajakan lebih dilihat pada pengenaan tarif, yang mana harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Serang. Kebijakan perpajakan ini tidak sesuai dengan adanya tariff pengenaan yang berlaku, karena masih banyaknya wajib pajak terdata yang tidak sesuai tarif pengenaannya, yaitu flat setiap bulan bukan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap wajib pajak, hal ini diperkuat dengan pernyataan-pernyataan para informan yang membayar flat tiap bulannya.

15. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi

pajak yang harusnya diterima oleh daerah guna pembangunan daerah dan seharusnya peneriman dapat melebihi dari realisasi yang daerah terima saat ini, karena berdasarkan wawancara peneliti kepada WP mengenai pendapatan yang mereka dapat dan dipersentasekan dengan tarif yang sesuai.

16. Penetapan jenis pajak yang tidak sesuai yaitu

jenis hiburan karaoke yang dikenakan pajak restoran karena belum adanya peraturan daerah mengenai perijinan usaha karaoke tersebut, sehingga tidak dapat dipungut pajaknya padahal sudah banyak tempat karaoke di Kota Serang ini berdiri. Jika dipungut pajak karaokenya yakni pajak paling besar daripada objek pajak lain di Kota Serang ini yaitu berkisar 40% tarif pengenaannya.

17. Dilihat dari pemaparan di indikator pelayanan juga bahwa memang mereka lebih mengedepankan pada pelayanan prima, yang mudah serta murah. Hal tersebut membuat efektif dan mengefisienkan waktu serta membuat para wajib pajak tidak kecewa akan pembayaran pajak yang mereka bayarkan jika kewajiban wajib pajak dibayar dengan administrasi perpajakan yang seperti ini.

Tidak optimal Mudah, murah dan sederhana

162

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka kesimpulan

akhir tentang analisis kepatuhan administrasi pajak bagi wajib pajak hiburan di

Kota Serang dapat dikatakan belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

Pertama, pada aspek yuridis dalam kepatuhan pajak ini masih banyak

wajib pajak yang tidak patuh dan tidak sadar akan kewajibannya. Hal ini dilihat

dengan masih banyaknya wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan diri, dan

kurangnya pemantauan langsung serta belum terlaksananya sanksi berupa

penutupan tempat usaha yang dilakukan pemerintah. Pada pelaporan SPT para

wajib pajak telah menaati aturan yang berlaku. Kemudian, pada penghitungan

pajak diindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pengisian serta penghitungan

pajak tiap-tiap wajib pajak. Terakhir ialah pada pembayaran pajak ini, sanksi yang

tidak merata serta tidak sesuai dengan presentase pengenaan yang berlaku pada

tiap wajib pajak.

Kedua, pada aspek psikologis ini yaitu pada penyuluhan belum optimal

karena penyuluhan dilakukan hanya pada saat pertama kali tempat usaha

membuka usaha. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak sudah optimal,

karena pelayanan yang mudah, cepat serta adanya fasilitas tempat duduk. Pada

163

pemeriksaaan pajak ini belum optimal, karena masih banyak terdapat perbedaan

antara wajib pajak satu dengan lainnya yang tidak berdasarkan omset.

Ketiga adalah aspek sosiologis yaitu koordinasi yang dilakukan sudah

baik, karena pada koordinasi ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, serta Satuan Polisi Pamong Praja

bekerja sama dalam proses pajak hiburan ini dari masalah izin, proses pajak,

hingga pada penutupan usaha. Kemudian, pada kebijakan fiskal ini realisasi

melesat pada tahun 2013 ini tetapi belum maksimal karena masih ada wajib pajak

yang belum terdata. Kemudian mengenai kebijakan perpajakan, masih banyaknya

wajib pajak yang dikenakan tarif tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta penetapan jenis pajak

karaoke yang dikenakan juga tidak sesuai karena belum adanya perizinan yang

mendasarinya. Terakhir mengenai administrasi perpajakan dirasa sudah efektif,

serta efisien karena mereka lebih mengedepankan pada pengadministrasian

mereka yang mudah, murah, dan sederhana.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan dari hasil observasi dan

wawancara dengan sejumlah informan maka saran yang peneliti ajukan adalah

sebagai berikut:

1. Melihat dari aspek yuridis yaitu adanya pemantauan langsung dari

pegawai pajak dan adanya ketegasan sanksi berupa penutupan tempat

usaha yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri serta

164

sebaiknya dibuatkannya Peraturan Daerah secara spesifik mengenai pajak

hiburan sehingga dapat diatur dengan jelas dan baik sesuai dengan hukum

yang berlaku;

2. Melihat dari aspek psikologis yaitu sosialisasi dengan cara pemberitahuan

langsung mengenai Peraturan Daerah yang berlaku mengenai pajak

hiburan ini sebaiknya diberikan kepada tiap-tiap wajib pajak agar para

wajib pajak mengerti dan paham akan kewajiban pajaknya, sehingga wajib

pajak akan sadar serta patuh akan kewajibannya dan tidak dapat dicurangi

oleh pegawai pajak “nakal”.

3. Melihat dari aspek sosiologis yaitu adanya pemeriksaan dalam sistem

perpajakan secara teliti, adil dan merata oleh pegawai pajak kepada wajib

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta penyesuaian tarif pajak

harus disesuaikan dengan Perda yang berlaku agar dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

xiii

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gunadi, Djoned. 2005. Administrasi Pajak. Jakarta: LPKPAP BPPK Departemen Keuangan RI.

Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan AMP YKPN

Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu

Irawan, Prasetya. 2006. Metodologi Penelitian Administratif. Jakarta: Universitas Terbuka

Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. PT. Elex Media Komputindo

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi

Nurmantu, Sapri. 2003. Materi Pokok-pokok Dasar Perpajakan. Jakarta: Universitas Indonesia

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahmawati. 2012. Keuangan Negara. Serang: FISIP Untirta Press

Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. 2011. Kejahatan di Bidang Perpajakan. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Salomo, Roy V dan M. Ikhsan. 2002. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta: STIA LAN Press

Siahaan, Marihot P. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

xiv

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Dokumen :

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang

Sumber lain:

Http://eprints.uny.ac.id/ diakses pada tanggal 29 September 2013 pukul 19.00 WIB

www.Serangkota.go.id dikases pada tanggal 13 Juni 2014 pukul 09.15 WIB

http://eprints.uny.ac.id/8623/2/BAB%201%20-%2008413244038.pdf

http://www.serangkota.go.id/

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Informan I1

Aspek Yuridis:

a. Pendaftaran Wajib Pajak - Bagaimana pemahaman yang diberikan kepada Wajib Pajak mengenai

pajak hiburan? - Bagaimana mekanisme dalam pendaftaran menjadi wajib pajak

hiburan? - Apakah ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri? Apa sanksi

yang diberikan? b. Pelaporan SPT

- Bagaimana cara pelaporan SPT? c. Penghitungan Pajak

- Bagaimana cara penghitungan pajak? - Adakah kesalahan dalam penghitungan pajak?

d. Pembayaran pajak - Bagaimana mekanisme dalam pembayaran pajak? - Bagaimana sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang telat

membayar pajak?

Aspek Psikologis:

a. Penyuluhan - Bagaimana penyuluhan yang dilakukan mengenai pajak hiburan?

b. Pemeriksaan pajak - Bagaimana cara pemeriksaan pajak hiburan?

Aspek Sosiologis:

a. Kebijakan publik - Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pajak hiburan ini?

b. Kebijakan fiskal - Apakah realisasi sudah mencapai target?

c. Kebijakan perpajakan - Berapakah tarif yang dikenakan dalam pajak hiburan?

Informan I2

Aspek yuridis:

a. Pendaftaran wajib pajak - Bagaimana mekanisme untuk menjadi wajib pajak?

b. Pelaporan SPT - Bagaimana cara melaporkan SPT pajak hiburan?

c. Penghitungan pajak - Bagaimana cara menghitung pajak hiburan?

d. Pembayaran pajak - Bagaimana mekanisme dalam pembayaran pajak? - Apakah sanksi yang dikenakan jika telat membayar pajak?

Aspek Psikologis:

a. Penyuluhan - Apakah ada penyuluhan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak

mengenai pajak hiburan? b. Pelayanan

- Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh fiskus? c. Pemeriksaan

- Bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dalam pajak hiburan?

Aspek Sosiologis:

a. Kebijakan perpajakan: - Berapakah tarif pajak yang dikenakan pada tempat usaha hiburan ini? - Apakah anda mengetahui dasar pengenaan pajak hiburan?

b. Administrasi perpajakan - Bagaimana administrasi dalam pajak hiburan?

Informan I3

Aspek Yuridis:

a. Pendaftaran wajib pajak - Bagaimana proses yang harus dilakukan wajib pajak dalam sebelum

mendaftar menjadi wajib pajak? - Apakah ada sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak

terdaftar?

Aspek Psikologis:

a. Penyuluhan - Bagaimana penyuluhan yang diberikan kepada wajib pajak terkait

perizinan usahanya?

Aspek Psikologis:

a. Kebijakan Publik - Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pajak hiburan?

Informan I4

Aspek Yuridis:

a. Pendaftaran wajib pajak - Bagaimana sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak

mendaftarkan diri?

Aspek Sosiologis:

a. Kebijakan publik - Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pajak hiburan?

MATRIKS WAWANCARA

(Bentuk dari transkip data)

I

Q I1 1

Q1 Bagaimana pemahaman yang diberikan kepada wajib pajak tentang

pajak hiburan?

Pemahaman yaitu dari sosialisasi media-media seperti spanduk, radio, dan

baliho, termasuk pemberitahuan juga kepada wajib pajak, agar segera

mendaftar, dan mekanismenya seperti ini.

Q2 Bagaimana mekanisme yang dilakukan, jika ingin mendaftar menjadi

wajib pajak khususnya pajak hiburan?

Sebelum mendaftar menjadi wajib pajak terlebih dahulu mendaftarkan ke

Badan Perizinan untuk izin usahanya, BPTPM melaporkan kepada kami kalau

ada Wajib Pajak baru. Ketika sudah selesai dan terdaftar di Perizinan baru

bisa mengurus ke kita sebagai wajib pajak, nanti calon wajib pajak mengisi

formulir yang kami berikan setelah mengisi baru bisa terdaftar sebagai wajib

pajak. Kalau sudah terdaftar menjadi wajib pajak sebagai bukti menjadi wajib

pajak itu akan mendapatkan NPWP yang seperti ini (sambil menunjukkan

Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu tempat hiburan). Kalau sudah ada

nomor pokoknya berarti dia sudah bisa disebut sebagai wajib pajak.

Q3 Apakah ada, objek pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib

pajak?

Ada saja, karena kita juga tidak terpantau. Kalau tempat hiburan itu tidak

terpantau dan mereka juga tidak sadar maka tidak terdaftar. Untuk

memantaunya harusnya dari Satpol-PP dan yang mengeluarkan perijinan

adalah BPTPM baru dari pihak kita.

Apakah ada sanksi untuk yang tidak mendaftar?

Kalau untuk yang belum mendaftar tidak ada sanksi, namanya juga belum

mendaftar. Kalo sudah izin sudah otomatis menjadi wajib pajak, berarti dia

ilegal. Bisa dicabut sama yang izin, bisa ditutup sama satpol –PP.

Q4 Bagaimana cara pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) untuk

pembayaran pajak?

SPT itu kalau di kita namanya SPTPD Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

karena di kita mengurusi daerah. Kalau untuk itu mereka yang mengisi sendiri

kalau sudah diisi disetorkan setiap bulan ke kita pajak beserta formulirnya.

Bukan kita yang mengisi. Setiap mereka melaporkan dan menyetorkan pajak

kita berikan juga formulirnya untuk bulan-bulan berikutnya.

Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaporan pajak?

Pelaporan tanggung jawab ada di wajib pajak, karena self-assessment

menghitung sendiri, menyetor sendiri. Kalau dia salah melaporkan ketika ada

pemeriksaan berarti dia yang bertanggung jawab, kalau ada kekurangan.

Kalau ada kelebihan akan dikembalikan. Tetapi jarang yang terjadi kelebihan.

Q5 Bagaimana cara penghitungan pajak?

Kalau untuk cara penghitungannya ada yang berdasarkan tiket, bill, atau

hanya rekapan mereka saja. Seperti misalnya, kolam renang. Kalau kolam

renang dilihat dari tiketnya, selama sebulan habis berapa tiket, baru bisa kita

hitung benar apa tidak tempat kolam renang ini bayar pajaknya sebanyak ini.

Kalau futsal tidak ada tiketnya, kalau yang seperti itu gitu dilihat dari rekapan

mereka.

Pernah ada tidak, kesalahan dalam penghitungan pajak?

Kesalahan penghitungan pajak, selama ini belum ada.

Q6 Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hiburan?

Pajak dibayarkan setiap bulan itu rutin, mereka hanya mengisi SPTPD setelah

itu kita lihat tarifnya sudah sesuai apa belum berdasarkan tarif yang ada di

Perdanya. Hiburan banyak di kita contoh kolam renang, kolam renangnya ada

berapa tiketnya berapa yang ditarif berdasarkan Perda, di Perda itu ada

kewenangan tarif 10%. Misalkan tiket masuknya Rp.20.000 kalau dikenakan

pajak 10% berarti Rp.2.000 untuk 1 tiket itu kewajiban untuk setor ke DPKD,

setelah itu dia membuat laporan tiap bulan yang terjual berap dilaporkanlah

ke kita tetapi setelah wajib pajak itu didaftarkan, didaftarkan dahulu di sini

proses untuk didaftarkan menjadi wajib pajak baru kita sarankan untuk

melaporkan omset penjualan tiket tersebut. Di bulan pertama contoh Januari

akhir bulan tanggal 30 berarti dia melaporkan di tanggal 1, 2 dan seterusnya

dibawah tanggal 10, melaporkan berapa tiket yang terjual, laporkan ke kita

baru diproses pembayaran disini, rekapannya berapa dibuatkan SPTPD

dilaporkan ke kita dicatat nomor registrasi untuk setor ke kas daerah. Dari

Kas Daerah diproses untuk diterbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

setelah itu kewajiban kita untuk memproses pajak sudah selesai. Dan bulan

berikutnya juga sama melaporkan omset penjualan. Seperti itu

mekanismenya.

Q7 Jika telat membayar apakah ada sanksi atau denda?

Kalau untuk denda yaitu 2%, kalau dua bulan 4% dikalikan seperti itu.

Q8 Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terkait pajak hiburan?

Sosialisasi kita berikan informasi melalui media cetak, elektronik juga, seperti

dari radio juga kita beritahu kalau memiliki usaha harus dikenakan pajak. Kita

juga mensurvei ke tempat usahanya langsung kalau ada tempat usaha yang

baru memulai usaha kita beritahu mekanismenya seperti apa, kita beritahu

juga tarifnya sesuai dengan Perda yang ada.

Q9 Bagaimana cara pemeriksaan dalam pembayaran pajak?

Kita periksa omset yang didapat berapa dalam satu bulan, baru nanti kita

hitung tarif sesuai dengan Perda yang berlaku. Benar apa tidak kalau

omsetnya sebanyak itu bayar pajaknya sebanyak ini. Kalau sudah benar, baru

kita proses. Pemeriksaan pajak itu ada, jadi yang diperiksa yaitu tahun ke

belakang. Tertib administrasi dari pembukuan tempat usaha.

Q10 Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam pemungutan pajak

hiburan?

Koordinasi dalam pemungutan pajak ini, awalnya dari perizinan dahulu

karena harus ada izinnya yaitu ke BPTPM setelah sudah mendapatkan izin

dari BPTPM, mereka melaporkan ke pihak kita bahwa ada WP baru, kita

daftarkan sebagai WP baru kemudian untuk pengawasan ada di Pihak Satpol-

PP. kita tidak bisa yang namanya kerja sendiri, kalau kita kerja sendiri nanti

kita lemah.

Q11 Apakah realisasi sudah mencapai target?

Kalau target setiap tahun tercapai, karena kalau tidak tercapai kita kejar.

Karena ada kalkulasi, dan hitung-hitungannya.

Q12 Bagaimana sistem mungutan pajak, jika didalam suatu tempat hiburan

terdapat lebih dari satu objek pajak?

Kalau ada tempat yang lebih dari satu objek pajak maka dua-duanya

dikenakan pajak. Misalkan ada tempat futsal, di tempat futsal itu ada

bilyarnya juga, maka dua-duanya dikenakan. Futsal 7% dan bilyarnya 10%.

Q13 Berapakah tarif yang dikenakan tiap objek pajak hiburan?

Pajak yang dikenakan kondisional, sesuai dengan tarif pajak yang tertera di

Perda Kota.

Q14 Bagaimana jika ada objek pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai

wajib pajak?

Tempat hiburan yang belum terdaftar itu kami upayakan didaftarkan kalau dia

punya izin kita proses untuk didaftarkan menjadi wajib pajak. Hanya mungkin

waktu saja, karena dia baru makanya belum sempat melapor. Pihak sana

belum kesini atau pihak sini belum kesana hanya waktu saja.

Q15 Bagaimana mekanismenya jika wajib pajak ingin menutup tempat

usahanya?

Lapor. Pakai surat, surat permohonan kesini bahwa usaha kami telah tutup,

setelah lapor kita proses. Proses ke lapangan dilihat benar apa tidak tempat

tersebut tutup ditakutkan mereka berbohong. Kita tinjau ulang. Ternyata

benar tempat tersebut tutup, tutup tanggal berapa dibuatkan di berita acara

penutupan disini, dilaporkan kesini. NPPD yang pertama didaftar itu kita tulis

tutup tidak operasi lagi, jadi kewajibannya sudah tidak ada lagi.

Q16 Apakah ada minimal pendapatan untuk pengenaan pajak?

Kalau tidak salah omsetnya dibawah satu juta tidak dikenakan pajak, di Perda

ada. Jadi yang omsetnya dibawah satu juta itu tidak dikenakan pajak, yang

diatas satu juta dikenakan pajak. Penghasilan perbulan kurang dari dibawah

satu juta, maka jika dibawah omset perhari tiga puluh ribu, maka tidak

dikenakan pajak.

Q17 Untuk karaoke, mengapa dikenakannya pajak restoran?

Untuk saat ini kita belum, kalau tidak salah belum ada izin karaokenya, yang

kita pungut pajak restorannya, minumannya, makanannya. Itu yang kita

pungut.

Q18 Apa saja kendala yang dialami dalam pemungutan pajak?

belum ada tindak lanjut, jadi upaya dari kita sudah tinggal prosesnya saja.

Yang berbentuk senam atau fitnes dikenakan pajak. Perdanya ada, sudah kita

upayakan juga, tinggal prosesnya saja. Kalau untuk sanksi bukan di pihak

kita. Kita sudah berupaya agar semua bisa jadi wajib pajak, itu kendalanya.

Jadi WP itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada yang merespon tetapi

tidak mengerti. Itulah kendala-kendalanya

Keterangan : I1 = Bapak Rachmatullah, S.Sos,. M.Si, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara.

Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014, pukul 09.55 WIB Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang.

I

Q I2 1a

Q1 Bagaimana mekanisme pendaftaran sebagai wajib pajak?

Kalau disini dikenakannya 7% karena pajak hiburan. Pertama dinasnya yang

kesini pada saat ini dibuka, DPKD nya sendiri yang kesini. Dikenakan 7%

pajaknya. Waktu pertama kali buka saya tidak tahu ada undang-undang nya

kalau dikenakan pajak, kemudian ketika DPKD kesini diberitahu, baru saya

tahu kalau ada Undang-undang dan lain-lainnya. Sudah ada NPWP jadi

dikenakan terus hingga sekarang.

Q2 Apakah ada sanksi yang diberikan jika kita telat membayar pajak?

Saya tidak pernah telat. Telat membayar dikenakan denda, kalau disini pajak

hiburannya tidak pernah terkena denda, tetapi kalau parkir sama pajak air

tanah pernah dikenakan denda.

Q3 Bagaimana sistem pelaporan SPTPD?

SPTPD itu dari Dinas yang kesini memberikan suratnya nanti kita yang antar

pada saat pembayaran.

Q4 Bagaimana cara pengisian SPTPD?

Saya yang mengisi sendiri.

Q5 Bagaimana cara penghitungan SPTPD?

Saya yang menghitung sendiri, karena kalau pajak hiburan relatif bayarnya

setiap bulan.

Q6 Bagaimana proses dalam pembayaran pajak?

Diberikan SPTPD nanti tanggal 15 kita datang kesana, nanti ketika sudah

membayar diberikan SSPD, tanda bukti. Kalau untuk pajak hiburan saya yang

mengisi sendiri, menghitung sendiri. Karena kalau pajak hiburan relatif

bayarnya setiap bulan. Kemarin dikenakan Rp.2.100.000,- sebulan, berbeda-

beda setiap bulannya. Bagaimana pendapatan kita saja.

Q7 Apakah ada sosialisasi yang dilakukan Dinas terkait mengenai pajak?

Sosialisasi mengenai pajak awalnya ada dari DPKD, diberitahu

mekanismenya seperti ini, dan ada SK nya.

Q8 Bagaimana pelayanan yang diberikan Dinas terkait dalam proses

pemungutan pajak?

Pelayanan di DPKD baik, efektif, dan mudah.

Q9 Apakah ada pemeriksaan omset yang didapat untuk pemungutan

pajaknya?

Iya saya selalu merekap pendapatan disini tiap bulannya, jadi mereka lihat

pendapatan di kita berapa, kemudian diperiksa benar apa tidak kalau dikalikan

sama tarif dikenakannya sebanyak itu,dan kalau sudah benar langsung bayar.

Q10 Berapakah tarif pajak yang dikenakan di tempat Anda?

Jadi semuanya dikenakan kalau disini, yaitu pajak hiburan, parkir sama pajak

air tanah jadi tiga bayarnya. Kalau parkir sama air tanah hanya seratus ribu

setiap bulannya tetap. Kalau lebih dari tanggal 15 dikenakan denda. Kalau

parkir saya juga bilang ke DPKD, bahwa saya tidak memungut parkir, tetapi

pihak DPKD mengatakan bahwa tetap dikenakan. Kalau untuk pajak

hiburannya yaitu 7% dari pendapatan setiap bulannya.

Iyah kalau pendapatan tidak menentu. Pendapatan 10 juta perbulan, baru kali

ini karena biasanya 30juta/bulan sampai 40juta/bulan. Pajaknya pada saat

Rp.30.000.000,- itu dikalikan saja sama 7% jadi Rp.2.100.000,- tetapi kalau

yang sekarang hanya Rp.10.000.000,-/bulan jadi pajaknya hanya Rp.700.000,-

, jadi kalau pendapatannya kecil pajaknya juga kecil. Iya kalau pajak hiburan

7% selalu 7%. Kalau untuk minimal pendapatan sepertinya tidak ada,

semuanya rata dikenakan pajak mau pendapatannya besar atau kecil. Jadi

semua olahraga futsal dikenakan 7%.

Q11 Apakah anda tahu, dasar pengenaan pajak?

Saya kurang tahu kalau dasar hukum, yang penting membayar saja.

Keterangan : I2 1a = Bapak Ujang, Pengelola Futsal Yumaga


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014, pukul 21.00 WIB Wawancara dilakukan di Futsal Yumaga, Benggala - Serang.

I

Q I2 1b

Q1 Bagaimana mekanisme dalam perijinan usaha?

Mekanismenya yaitu penyediaan lahan terlebih dahulu, material

pembangunan, gedungnya, kemudian izin-izin bangunannya. Perizinan dari

BPTPM Kota, yaitu IMB. Hanya untuk perhitungannya saya kurang tahu

bayar berapa untuk perzininan. Tergantung luas bangunannya karena ada

tarifnya


Kita membuat permohonan terlebih dahulu yaitu permohonan IMB nanti ada

retribusi yang harus dibayar. membayarnya itu ke Bank Jabar, disetor

langsung ke rekeningnya. DPKD survei dahulu ada timnya, ada pendataan

dari DPKD didaftarkan tempat ini , mendapatkan NPWPD setelah itu

diberikan tarifnya karena ini sarana olahraga jadi dikenakan pajak hiburan.


Kalo terlambat ada sanksinya, yaitu denda. Ada tarifnya kalau telat membayar

karena setiap peraturan pasti ada sanksi yang dikenakan, tetapi saya tidak tahu

dikenakan berapa dendanya karena saya belum pernah telat membayar.


Diberikan surat pembayarannya dahulu oleh DPKD, nanti kita yang mengisi

dan kita yang menghitung sendiri kemudian baru dibayarkan ke DPKD.


Kita yang mengisi sendiri SPTPDnya


berdasarkan omset yang didapat kemudian dikalikan dengan tarif yang

dikenakan.


Kalau ada NPWP Daerah bisa menyetor pajak. cara membayarnya yaitu

diberikan formulir oleh DPKD kemudian kita bayar ke Bank Jabar ke

rekening DPKD.


Sosialisasi hanya pada saat survei saja, setelah itu tidak ada lagi.


pemungutan pajak?

Efektif dan efisien


pajaknya?

Ada, karena dilihat dari pendapatannya dahulu.


Di tempat ini dikenakan pajak 7% karena sarana olahraga jadi setiap bulan

dikenakan 7% dan variatif.


Tahu, dasar pengenaan dari Perda Pajak Kota karena saya juga orang pajak.

Q13 Bagaimana administrasi dalam perpajakannya?

Untuk pada saat pendaftaran tidak ada biaya yang dikenakan sama sekali.

Keterangan : I2 1b = Bapak R. H. Agus Kurniawan, Pengelola One-Futsal.


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014, pukul 21.40 WIB Wawancara dilakukan di One-Futsal, Pakupatan - Serang.

I

Q I2 1c

Q1 Berapa lama usaha ini berdiri?

Pendirian tempat ini sudah lima tahun.


Surat izin usaha bola sodok, bilyar. Perizinan ke pariwisata juga. Kita

memang sudah terdaftar di Dinas pajak, bahwa kita membangun tempat

billyard kita wajib kena pajak. Izin dari bawah yaitu, dari lingkungan, surat

koordinasi di Desa, tokoh agama, ke Kecamatan, Dinas Ketertiban, Dinas

Pariwisata, KONI, baru ke Pajak.


Telat sehari saja dikenakan denda, tergantung berapa harinya. Perharinya saya

kurang tahu dikenakan berapa. Kadang-kadang kita telat 15 hari atau 10 hari,

itu dikenakan Rp.150.000, terkadang Rp.50.000. saya tidak pernah tahu

persentase dendanya berapa.


Dinasnya yang kesini memberi tagihan perbulan, hanya berbentuk seperti

kwitansi printer.


Kita yang mengisi


Kalau di tempat kita tidak ada hitung-hitungan, karena disini tidak pakai

persentase penghasilan.


Rp.2.000.000 perbulan, flat. Penghasilan kecil maupun besar tetap membayar

Rp.2.000.000,dan membayar langsung ke DPKD. Kalau untuk

pembayarannya sendiri tidak dilihat dari penghasilan kita, tetapi bagaimana

kita kompromi dengan orang DPKD-nya, kita mampu membayar berapa, jadi

ada musyawarah kekeluargaan. Waktu itu membayarnya ke Bank Jabar tetapi

sekarang langsung ke DPKD. Tanggal 5 atau tanggal 6 saya membayar pajak.


Sosialisasi paling DPKD datang kesini pada awal pembukaan, mereka cek

lokasi, dikenakan tarif, dan dikenakan pajak tiap bulan.


pemungutan pajak?

Pelayanannya ramah-ramah. Pada saat kita mau membayar sudah diberi

tagihan jadi tinggal kita mengisi, datang, kemudian bayar. Jadi tidak

menghabiskan waktu.


pajaknya?

Tidak ada karena di kita flat jadi tidak ada pemeriksaan omset yang didapat.


Tarifnya dua juta perbulan.


Tidak tahu.


Tidak ada biaya apa-apa, dan mudah.

Keterangan : I2 1c = Bapak Ari, Pengelola Bilyard Ramayana Serang


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014, pukul 20.30 WIB. Wawancara dilakukan di Bilyard Ramayana Mall Lantai 3A Serang.

I

Q I2 1d


Awalnya izin terlebih dahulu, setelah izin kita daftar menjadi wajib pajak.

setelah mendaftar kita dapat NPWP baru kita sudah resmi jadi wajib pajak.


Dari DPKD memberikan surat kesini, kemudian setiap tanggal 10 membayar

ke DPKD.


Kita yang kesana membayar pajak, memberikan formulir kemudian

membayar.


Ada, pada saat buka itu mereka kesini memberitahu tarifnya berapa.


pajaknya?

Tidak ada, karena di kita flat setiap bulannya.


Kalau untuk pemungutan pajak tidak ada persenan, bayar perbulan itu hanya

Rp.250.000 saja, tetap jadi tidak tergantung pendapatan, jadi Rp.250.000 tiap

bulan. Kalau untuk pendapatan setiap bulan hanya dapat Rp.500.000.

Pendapatan tidak menentu, terkadang Rp.700.000 paling banyak tetapi itu

juga kalau sedang ramai, tetapi kalau sedang sepi hanya mendapatkan

Rp.300.000. Kalau untuk ketentuan tarifnya saya kurang tahu, ditetapkan

Rp.250.000 saja dari DPKD-nya.

Q7 Apakah anda tahu berapa minimal pendapatan untuk yang dikenakan

pajak?

Saya tidak tahu.

Keterangan : I2 1d = Bapak Ayip Amidin, Pengelola Pelita Bilyard Kota Serang


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, pukul 20.30 WIB. Wawancara dilakukan di Pelita Bilyard Pasar Lama - Serang.

I

Q I2 2a


Dibangun sejak 2011.


Sebelum dibangun ada izinnya dahulu, kemudian dibangun. Mekanisme

pertama kali yaitu izin dari RT, RW, kelurahan kemudian di Kota yaitu IMB,

kemudian izin menggunakan bangunan, ada kategorinya. Kalau disini

kategorinya untuk futsal kemudian baru bisa mendaftar menjadi wajib pajak.


Kalau denda tertulis 2% tetapi sepertinya kalau satu bulan menunggak, seperti

itu tulisannya. Kalau hanya sehari mungkin tidak dikenakan karena pada saat

itu saya pernah hari sabtu mau membayar tetapi karena tutup jadi hari senin

saya membayar tetapi saya tidak dikenakan denda.


nanti ada petugasnya kesini memberikan slipnya, kemudian kita melaporkan

langsung ke DPKD.


Langsung mengisi sendiri saja.


Mekanisme pembayarannya, saya diberikan slip saya pernah tanya kesana

pada saat awal-awal, saya tiap bulan kesini langsung bayar apa saya dikasih

slip dahulu, ternyata kalau disini slip pembayaran diberikan dari DPKD ada

pegawainya yang kesini, diberi slipnya nanti saya bayar berapa kesana. Ada

pegawai yang tiap bulan keliling sebelum tanggal 10 karena paling lambat

tanggal 15 pembayarannya.


Setahu saya keliling. Pada saat pertama, saya pernah ada yang memberitahu

kalau di tempat kami dikenakan pajak setiap bulan, tetapi pada saat saya buka

saya tidak pernah tahu kalau ada kewajiban seperti itu. Saya tahu pada saat

setelah 1 bulan saya buka usaha pegawai pajak kesini mensosialisasikan, baru

saya bayar pajak.


pemungutan pajak?

Pelayanannya mudah, tidak mengantri dan petugasnya pun baik.


pajaknya?

Tidak, karena saya bayarnya permanen.


Kategorinya pajak hiburan, karena futsal. Kalau normalnya itu 7%, tetapi ada

yang fleksibel ada yang permanen. Tergantung mau ambil yang mana. Kalau

yang ini mengikuti yang lain, yaitu yang permanen. Setiap bulan membayar

sebanyak itu, walupun bulan puasa sepi tetap saja dikenakan sebanyak itu.

Waktu bayar pada tahun 2012 sudah lama itu yang pajak bulanan tetapi kalau

pajak tahunan belum keluar, kurang lebih 4juta per tahun itu mesti dibayar.

Saya mau membayar, kalau sudah ada slipnya, tetapi sampai sekarang belum

keluar jadi apa yang mau dibayarkan.

Dikenakan pajak parkir seratus ribu dan pajak air seratus ribu juga, saya juga

heran dikenakan pajak air itu kenapa.


Iya tahu, pada saat sosialisasi diberitahu kalau dikenakan pajak itu dari Perda

Kota.


Kalo sekarang langsung membayar, tidak mengantri tetapi pada awal-awal

terkadang ada tanda kutip kalau bisa dipermudah kenapa tidak pada saat saya

pengurusan, tetapi kalau sekarang tinggal bayar saja.

Keterangan : I2 2a = Bapak Rohmat Subagiyo, Manajer Futsal Kenewae


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, pukul 21.00 WIB. Wawancara dilakukan di Futsal Kenewae, Cipocok - Serang.

I

Q I2 2b


Dari tanggal 5 Oktober 2011.

Q2 Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hiburan?

Langsung ke DPKD Serang, tidak ada Dinas yang kesini. Jadi kita diberikan

formulirnya oleh dinas pajak. Jadi pada awalnya, harus memberikan surat

seperti SITU, SIUP untuk persyaratan, yang penting ada izin usahanya.

Q3 Mekanisme menjadi wajib pajak?

SITU, SIUP, kemudian KTP pemilik, izin usaha dari notaris itu wajib,

kemudian dari notaris dibuatkan surat izinnya. Kemudian, dari perizinan

BPTPM baru ke DPKD buat jadi wajib pajak, setelah itu dapat NPWP.

Q4 Berapa tarif pajak yang dikenakan?

Kalau ini dikenakan pajak restoran, kalau di Serang itu tidak ada perda

hiburan, untuk saat ini tidak ada. Jadi kita ini hanya pajak restoran. Kebetulan

belum ada perdanya, jadi kita bayar pajak restorannya saja. Lagi pula jika

sama hiburan dikenakan pajaknya besar sekali. Tidak ada tempat hiburan

karaoke yang membayar pajak karena belum ada izinnya, jadi hanya bayar

restoran, dan pajak makanan, kalau pajak minuman tidak ada sehingga tidak

terlalu besar pembayarannya. Kita menjual jus, menjual kentang. Jadi

menutupinya seperti itu yang penting tidak terselubung dan ada izin usaha

tempat.

Pajaknya dikenakan Rp.664.000,- setiap bulan berubah-ubah tergantung

omsetnya. Jadi dikita paling besar itu tujuh jutaan perbulan. Karena kita

bukanya setelah lebaran karena tanggal 12 baru kita operasional. Biasanya

kalau 1 bulan full bisa satu juta keatas bayar pajaknya. Ini karena setengah

bulan saja jadi hanya sebanyak itu bayarnya. Dikenakan 10% dari penghasilan

setiap bulan.

Q5 Mengapa bisa dikenakan pajak restoran?

Kita membayar koordinasi. Di Serang ini bukan hanya satu saja tempat

karaoke, ada SOlite dan lain-lain tetapi bisa berdiri karena yang saya bilang

tadi kalau kita membayar koordinasi ke Polsek, dan ke Pol-PP.

Q6 Bagaimana mekanisme untuk perijinannya?

Hanya SITU, SIUP, KTP pemilik, izin usaha dari notaris itu wajib, kemudian

dari notaris dibuatkan surat izin usahanya, baru ke BPTPM

Q7 Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan jika telat membayar?

Dikenakan denda, kalau lebih dari satu bulan dikenakan denda. Dikenakan

denda kalau tidak salah itu sekitar 50 persenan dari pajaknya. Ada juga yang

dilayangkan surat dari pajak kalau misalnya tidak bayar satu bulan atau paling

lama itu tiga bulan tidak membayar pajak nanti akan ditutup tempat usahanya.

Q8 Bagaimana pelayanan dan sistem administrasi dalam perpajakan?

Kalau untuk masalah pelayanannya tidak repot dan cepat. Administrasi

pajaknya juga tidak dipungut biaya apa-apa.

Keterangan : I2 2b = Ibu Ida Hamdah, pengelola Resto dan Karaoke Savana


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Kamis, 07 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB. Wawancara dilakukan di Resto dan Karaoke Savana Ramayana Mall Lantai 3A Serang.

I

Q I2 2c


Izin dari lingkungan sama SITU dari Pemerintah. Kita yang kesana kalau

untuk izin.

Q2 Bagaimana mekanisme dalam menjadi wajib pajak?

Kita tidak dikenakan pajak. Kalau dikenakan pajak atau tidaknya itu urusan

orang pajak bukan kita, karena tidak ada orang olahraga dikenakan pajak

tetapi kalau perizinannya ada.

Keterangan : I2 2c = Bapak Mulyana Effendi, pengelola Fitness Puspita


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, pukul 21.00 WIB. Wawancara dilakukan di Fitness Puspita, Ciracas - Serang.

I

Q I2 2d


Pendirian tempat baru tahun ini.

Q2 Bagaimana mekanisme perijinan usahanya?

Mekanisme perizinan mengurusi perizinan. Berkasnya ada, seperti SITU,

SIUP, PBB, dan dari Pariwisata.


Mekanisme pajaknya kita membayar.


Kalau di tempat yang lain seperti apa? Sama seperti yang lain.


Ada yang survei kesini.


Dikenakan pajak PPN, pajak PPN aja 10%. Kalo untuk sekarang saya belum

sempat mengurusi itu, karena ini baru 3 bulan.

Keterangan : I2 2d = Bapak David Sutanto, Manajer Cafe d’jims


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, 06 Agustus 2014 pukul 20.28 WIB.

Wawancara dilakukan di Cafe d’Jims Legok - Serang.

I

Q I2 2e


Pada tahun 2004.


Perijinan itu harus, kalau tidak ada izin nanti kita ditangkap. Izinnya yaitu

SITU SIUP ada, ada salon and spa, ada sanggar, ada gym juga ada warnet

juga. Itu harus ada surat izin. Surat izinnya dijadikan satu, karena satu

bendera yaitu rossy’s entertainment.


Sanksi saya tidak tahu.


Sosialisasi ada yaitu DPKD kesini.


pemungutan pajak?

Baik-baik dan ramah-ramah pelayanannya. Menunggu lama juga tidak

masalah karena ada tempat duduk untuk menunggunya.


pajaknya?

Ada, karena dilihat dari pendapatan kita.


Dikenakan pajak akhir tahun kita, dilihat dari pendapatan sesuai dengan

pendapatan. Pada saat awal berdiri tidak dikenakan pajak karena kita belum

ada keuntungan yang didapat jadi ditulisnya nihil tetapi kalau sekarang kita

sudah membayar pajak. Kita dikenakan pajaknya semua digabung, ada NPWP

nya juga. pajaknya pajak akhir tahun, 1 bulan itu mendapat katakanlah 25juta

sebulan.

Keterangan : I2 2e = Ibu Rossi, pengelola Rossy’s Gym dan Spa


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Senin, 03 Maret 2014 pukul 16.30 WIB.

Wawancara dilakukan di Rossy’s Gym dan Spa, Ciracas - Serang.

I

Q I2 2f


Kalau untuk mekanismenya saya kurang tahu seperti apa, tetapi yang pasti ke

perizinan dahulu. Kalau untuk izinnya ada, di depan receptionist ada

dipajang. Disini dulunya bilyard dan karaoke, tetapi sekarang hanya karaoke

saja. Tadinya juga ada bilyard nya disini 4 meja bilyard.


kalau telat mungkin lebih dari sejuta seratus lima puluh ribu bayarnya.


kita bayar pajak dikasih formulirnya, DPKD kesini memberikan surat

pembayarannya kesini, nanti kita kasih lagi suratnya kesana. Tapi saya tidak

pernah tahu yang memberikan surat kesini itu siapa, karena kita bukanya baru

jam 5 jadi suratnya dititipkan ke bilyard sebelah nanti baru diberikan ke saya.


Isi sendiri, karena sudah diberi sama petugas slipnya.


Aku mah ngga perlu diitung kan setiap bulannya sama sejuta seratus lima

puluh ribu, jadi ngga ada itung-itungan persentasenya.


Iya setiap bulan kita membayar pajak. Saya tidak tahu dikenakannya pajak

apa. Bayarnya langsung kesana, bukan orang DPKD yang kesini tetapi kita

yang ke kantor pajaknya.

Tanggal berapa biasanya anda membayar pajak?

Pembayaran paling telat tanggal 15, kita setiap tanggal 15 bayar pajak.


Tidak tahu, karena disini bukanya jam 5 jadi mungkin kalau memang ada

sosialisasi aku tidak pernah tahu.


pemungutan pajak?

Baik dan ramah-ramah. Tidak pernah direpotkan.


pajaknya?

Tidak, karena kita bayarnya tetap Rp.1.150.000,-


Iya setiap bulan kita membayar pajak. Saya tidak tahu dikenakannya pajak

apa. Bayarnya tetap perbulan. Dikenakan pajaknya yaitu perbulannya

Rp.1.150.000 setiap bulan, baik pendapatannya besar ataupun kecil tetep

dikenakannya, kecuali kalau telat membayar mungkin lebih dari itu. Awalnya

disini itu karaoke dan bilyar, itu dikenakan pajak dua-duanya yaitu pajak

karaoke dan pajak bilyar. Tarifnya yang tadi saya katakan. Sekarang saya

tidak tahu dikenakannya pajak apa, karena bilyarnya sudah tidak ada. Saya

tidak tahu tetap bayarnya sesuai tarif kemarin atau berubah lebih sedikit

pajaknya karena bulan ini kita belum membayar pajak. Ada tanda bukti

kuitansinya juga bulan kemarin.


Tidak tahu.


Mudah, dan murah.

Keterangan : I2 2f = Bapak Aming, pengelola Fn-one Bilyard dan karaoke


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Kamis, 07 Agustus 2014 15.26 WIB.

Wawancara dilakukan di Fn-One Bilyard dan Karaoke Pasar Rau Lantai II - Serang.

I

Q I3

Q1 Bagaimana mekanisme perijinannya, jika kita ingin membuka usaha?

Sebelum dibangun seharusnya izin dahulu, kalau terjadi karena kehilafan

boleh saja yang penting sesuai dengan aturan. Makanya sebelum dibangun

harus koordinasi dengan dinas terkait yaitu ke BPTPM karena kewenangan

admisnitrasinya ada di BPTPM. Kalau izin itu ada di BPTPM. Kategorisasi

ijin usahanya juga ada yaitu ada keramaian, dan ada izin usaha

kepariwisataan.

Q2 Apakah ada sosialisasi mengenai perijinan usaha?

Sosialisasi mengenai perizinan usaha kita sering melakukan, yang belum itu

melalui media elektronik, seperti radio, tv lokal. Sosialisasi langsung kepada

non-aparatur yaitu para pengusaha, pembisnis, penanam modal. Kalau tidak

langsung itu melalui web, melalui brosur dan pamflet.

Q3 Apakah ada sanksi yang dikenakan jika kita tidak ijin terlebih dahulu?

Untuk sanksi itu ada karena harus patuh peraturan undang-undang yang

berlaku di Kota Serang, tetapi untuk sanksi bukan ada di kami tapi ada di

SatPol-PP. Kita hanya pemberitahuan ke Pol-PP bahwa ada tempat usaha

yang membangun tanpa perijinan kami, mungkin diberikan peringatan berapa

kali dan mungkin juga dibongkar, bahwa tidak sesuai bangunannya, pandan

jalannya, dan dilihat dari pandan bangunannya juga tidak sesuai dengan tata

kota atau aturan yang berlaku di wilayah kita. Jika harus mundur,

dimundurkan. Banyak yang terjadi seperti itu di perizinan.

Q4 Terkait dengan Pro-Kontra tempat hiburan, sebenarnya tempat hiburan

yang seperti apa yang tidak boleh berdiri di Kota Serang?

Pro-kontra tempat hiburan yang sering disalahgunakan itu, sebenarnya di kita

belum ada Perda tentang tempat hiburan. Hall, diskotik, pub, rumah

bernyanyi, karaoke itu belum ada. Itu ada penyalahgunaan di Lapangan,

bahwa izin yang akan digunakan yaitu izin seperti apa. Jadi tempat usaha

karaoke ini mereka menggunakan izin restoran dikarenakan izin hiburan

belum ada perdanya. Kami pernah membahas pada 2011, Pemerintah Kota

Serang itu tidak serta merta karena Muspida dilibatkan, tokoh masyarakat,

MUI juga, karena di kita itu condongnya ke religius, banyak yang tidak

menginginkan adanya tempat hiburan malam sehingga tidak dibahas lagi

karena tidak ingin.

Satu kontradiksi bahwa kota kita itu arahnya ke pelayanan jasa kota lainpun

sudah masuk tempat hiburan seperti bioskop. Kami juga ada permohonan

bioskop dari Jakarta Raam Punjabi Multivision juga pernah kesini tapi kami

tolak karena perda nya tidak ada. Semua tempat hiburan di Kota Serang itu

ilegal,seperti di Pandean. Misalnya coba lihat perizinannya diperuntukkannya

untuk apa, untuk hotel, atau restoran dan memang mereka yang

menyalahgunakan. Kita mengeluarkan produk yang sesuai dengan

kewenangan berlaku, tidak semena-mena keluar dari perda.

Q5 Bagaimana koordinasi yang dilakukan, terkait dengan pajak hiburan?

Koordinasi dengan DPKD, karena dikenakan retribusi dan pajak kalo udah

ada izin-izinnya. Nanti kita melapor ke Pihak DPKD bahwa ada wajib pajak

baru yang harus disurvei tempatnya.

Keterangan : I3 = Bapak Rudi Mulyana, S.T, BPTPM Kota Serang


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Kamis, 18 Juli 2014 10.13 WIB.

Wawancara dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Kota Serang.

I

Q

I4

Q1 Apakah fungsi dari SatPol-PP terkait pajak hiburan?

Kalau hiburan lokal ada Perdanya. Jadi tupoksi SatPol-PP sebagai penegak

Perda, bilamana Perda itu sudah disahkan oleh pemerintah daerah melalui

dewan bahwa contoh, Perda 10 tahun 2010 tentang K3 bilamana melanggar

baru pol pp menertibkan kalau perda hiburan tidak ada, tapi retribusi hiburan

diluar perda itu ada, seperti hiburan lokal, ketangkasan permainan, odong-

odong, korsel itu masuknya bukan perda hiburan karena hiburan lokal.

Selama itu sudah ada izin rekomendasi dari pemerintah terkait pol pp bisa

memantau, dan mengawasi. Bilamana mereka lewat daripada izin, baru pol pp

memberi peringatan untuk tidak beraktifitas sesuai dengan surat izin yang

dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya. Salah satu contoh

misalkan hiburan korsel di kecamatan A, yang mengeluarkan rekomendasi

adalah kecamatan A, contohnya kecamatan taktakan berarti izinnya dari

tetangga, RT, RW, Lurah, Camat, Muspika, baru dikeluarkanlah izin dari

perizinan. Berapa lama mereka melaksanakan kegiatan diberi waktu 10hari,

kita pantau ada tidak izinnya kalau ada baru selama 10hari mereka masih

mengadakan aktifitas kita ingatkan besok supaya tutup, kalau mereka masih

melakukan aktifitas terpaksa kita bongkar karena sesuai dengan aturan dan

tidak serta merta langsung bongkar kita pun harus memberikan peringatan

terlebih dahulu, seperti itu fungsi dari Pol-PP. Jadi kalau untuk khusus perda

hiburan Pemerintah Kota Serang belum ada, ada juga retribusi hiburan di luar

perda itu seperti permainan ketangkasan seperti itu.

Q2 Apakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hiburan yang tidak

membayar pajak?

Kalau untuk sanksi pajak itu bukan ranah kita, kalau kita hanya penegak

Perda, kalau ada wajib pajak yang tidak membayar dari kantor pajak yang

tahu. Contohnya kalau si A ini tidak bayar-bayar pajak DPKD yang tahu.

Kalau DPKD mau memberikan sanksi baru mengajak kita. Sanksinya yaitu

tutup toko, tutup usaha dan sebagainya. Itu berdasarkan kajian tim. Timnya

yaitu BPTPM, kantor POL PP, Muspika Kecamatan melibatkan TNI dan

POLRI karena tidak sembarangan tutup tempat dan harus ada tim. Tim

eksternalnya yaitu TNI dan POLRI harus dilibatkan seperti itu.

Q3 Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pajak hiburan?

Kita selalu berkoordinasi, baik itu via telepon maupun rapat koordinasi.

Kalau ada langkah dia mau mengadakan apapun tetap mengajak kita untuk

rapat koordinasi, kalau dia sudah memberi sinyal kepada rumah makan A ini

bahwa mereka benar-benar melanggar baru DPKD berkoordinasi dan

mengundang rumah makan ini untuk memberi peringatan.

Q4 Bagaimana dengan tempat karaoke yang berdiri, padahal tidak ada

perda mengenai perijinan karaoke itu sendiri?

Kalau karaoke izinnya bukan karaoke, tapi izin restoran. Tidak ada izin

karaoke, karena izin karaoke itu hiburan. Perda hiburan tidak ada, kalau

izinnya rumah makan dan restoran itu ada yaitu izin rumah makan. Mereka

seolah-olah memberikan aksesoris, jadi kalau adanya rumah makan dan

restoran tanpa adanya room karaoke mungkin dianggapnya tidak ramai, tetapi

kalau ada room karaoke pasti ramai. Itu salah satu motivasi mereka

memancing pelanggan agar ramai. Sebenarnya itu pelanggaran, karena izin

dari pemerintah hanya rumah makan dan restoran, kalau karaoke jelas tidak

ada izinnya karena belum termuat dalam perda hiburan.

Apakah tidak melanggar jika masih berdiri? Bagaimana dengan

pajaknya?

Bukan diperbolehkan, tetapi selama tidak mengganggu ketertiban seperti

didalamnya tidak ada miras (=minuman keras), dan karaoke keluarga dan

sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban lingkungan. Kalau mereka

mengganggu ketertiban lingkungan, membuat gaduh dan sebagainya baru kita

tutup karaokenya tetapi untuk rumah makan dan restorannya tetap berjalan

sesuai dengan izinnya. Untuk retribusinya juga mereka itu hanya retribusi

rumah makan dan restoran, karena karaoke tidak bisa dipungut retribusi

karena tidak ada perdanya, kalau dipungut nanti masuk kemana anggarannya

bingung.

Keterangan: I4 = Bapak H. Tb. Yassin, S.Sos,. M.Si , Kepala Bidang Trantib Pol-PP Kota Serang


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, 19 Agustus 2014 pukul 10.40 WIB. Wawancara dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bhayangkara - Kota Serang.

I

Q I5a

Q1 Seberapa sering anda ke tempat ini?

Biasanya seminggu 2x tapi ini lagi malas jadi 3 minggu sekali saja.

Q2 Menurut anda, pembayaran di tempat ini mahal apa tidak?

Tidak kalau sudah jadi anggota.

Q3 Apakah fasilitas yang diberikan sesuai dengan pembayaran yang kita

bayarkan?

Sesuai.

Q4 Apakah anda tahu, tempat ini dikenakan pajak?

Saya kurang tahu.

Keterangan : I5a = Deis, Masyarakat Pengguna Gym


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, 1 Juli 2014 pukul 15.55 WIB. Wawancara dilakukan di Royal Serang.

I

Q I5b


Terkadang, jika diajak oleh teman.


Tidak, karena di tempat ini dengan membayar untuk 1 room di dalamnya

sudah mendapatkan makanan ringan.


bayarkan?

Sudah sesuai.


Tidak tahu.

Keterangan : I5b = Lina Herlina, Masyarakat Pengguna karaoke


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, 1 Juli 2014 pukul 14.00 WIB. Wawancara dilakukan di Ciracas Serang.

I

Q I5c


Jika hanya sedang merasa bosan saja saya bermain ke tempat ini.


Terjangkau karena di tempat ini selalu memberikan bonus-bonus.


bayarkan?

Sesuai.


Sepertinya dikenakan pajak, karena tempat ini di dalam Mall.

Q5 Apakah anda tahu, tarif pajaknya berapa?

Kalau untuk tarif saya kurang tahu, tetapi sepertinya memang dikenakan

pajak.

Keterangan : I5c = Rani, Masyarakat Pengguna permainan ketangkasan


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, 1 Juli 2014 pukul 16.16 WIB. Wawancara dilakukan di Ramayana Serang.

I

Q I5d


Setiap 1 minggu 1 kali.


Tidak mahal.


bayarkan?

Sesuai. Parkirnya besar, tempatnya juga bersih, lapangannya juga nyaman.


Tahu, karena pada waktu itu pernah melihat ada banner pajaknya, jadi

sepertinya dikenakan.

Q5 Apakah anda tahu, berapa tarif pajaknya?

Tidak tahu.

Q6 Untuk parkir, apakah dikenakan tarif juga?

Tidak pernah membayar parkir kalau disini, tetapi kalau di tempat lain

dikenakan.

Keterangan : I5d = Chandra, Masyarakat Pengguna Futsal


Catatan Lapangan : Wawancara pada hari Rabu, 1 Juli 2014 pukul 19.10 WIB Wawancara dilakukan di Benggala Serang.

Nama wajib pajak hiburan yang tidak terdata Faiz Futsal di Kecamatan Kasemen

Nama wajib pajak hiburan yang terdata Cia Futsal di Kecamatan Serang

Wawancara dengan pengelola Yumaga Futsal tanggal 03 Juli 2014 di Benggala-Serang

Wawancara dengan pengelola One-Futsal, tanggal 03 Juli 2014 di Pakupatan-Serang

Piagam penghargaan sebagai wajib pajak patuh

Nama wajib pajak hiburan yang tidak terdata Safana Cafe Resto dan Family Karaoke di Mal Serang

Nama wajib pajak hiburan yang tidak terdata D’Wiza Resto and Convention Hall di Cipocok-Serang

Loket pelayanan pajak di DPKD Kota Serang

Loket pelayanan pelaporan pajak daerah

Loket pelayanan pembayaran pajak

Banner pemberitahuan pengenaan pajak untuk para wajib pajak hiburan

Loket pelayanan pajak daerah du DPKD Kota Serang

RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi :

1. Nama : Pratiwi 2. Tempat, tanggal lahir : Serang, 14 Oktober 1992 3. Jenis Kelamin : Perempuan 4. Agama : Islam 5. Pekerjaan : Mahasiswa 6. Bangsa : Indonesia 7. Status Perkawinan : Belum Kawin 8. Alamat : Jalan Kagungan Gang. Mesjid RT. 02/03 Lontar

Kidul, Serang - Banten 9. Email : [email protected]

Riwayat Pendidikan :

1. TK. Ihsaniyah angkatan 1998 berijasah;

2. SDN Lontar Baru angkatan 2004 berijasah;

3. SMPN 2 Kota Serang angkatan 2007 berijasah;

4. SMAN 3 Kota Serang angkatan 2010 berijasah;

5. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2010-sekarang.

Prestasi yang pernah dicapai :

1. Pernah mengikuti lomba Bina Kreasi-Jakarta Olah Warna Tingkat Nasional

Juara 3 (TK);

2. Pernah mengikuti lomba Peduli Bakat Anak 2003 Se-Propinsi Banten Juara 2

(SMP);

3. Pernah mengikuti Paduan Suara (SMP);

4. Pernah mengikuti Organisasi Semut (Serikat Eksekutif Muda Untirta) 2010;

5. Pernah mengikuti Organisasi Kokesma Untirta 2010;

6. Pernah mengikuti BEM Fisip Untirta 2011;

7. Pernah Mengikuti HIMA Administrasi Negara 2012;

8. Penerima Beasiswa PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk Tahun 2014.

ANALISIS KEPATUHAN ADMINISTRASI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK...

Documents

Transcript of ANALISIS KEPATUHAN ADMINISTRASI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK...