ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP

PENERIMAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PADA KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2009-2011

TUGAS AKHIR

Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Jurusan Diploma Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun Oleh:

Rendhi Rendratmoko F3409054

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013


commit to user

iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul:

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP

PENERIMAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PADA KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2009-2011

Telah disetujui dan diterima oleh Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta,.....................................2013

Disetujui dan diterima oleh

Dosen pembimbing,

Christiyaningsih Budiwati, SE., M.si., Ak. NIP. 197511032000122001


commit to user

iv

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan

memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Ahli Madya Jurusan Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta,.....................................2013

Tim Penguji:

1. Penguji

Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak (……………….) NIP. 196610281992031001

2. Pembimbing

Christiyaningsih Budiwati, SE., M.Si., Ak (………………..) NIP. 197511032000122001


commit to user

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

Orang Tuaku, Bapak Sutarno dan Ibu Sri Rejeki,

Kedua adiku tersayang Alvine dan Sheril,

Penyemangatku Canting,

Keluarga Besar Bapak Rochani Adi Wibowo dan Ibu Jarti

Wastuti,

Semua Pembimbingku selama ini terima kasih atas bimbinganya,

Teman- teman terbaikku satu perjuangan yang telah merepotkan

dan mewarnai hidupku,

Almamater UNS


commit to user

vi

HALAMAN MOTTO

“Sukses itu ketika kamu tidak menunda-nunda untuk melakukan sesuatu”

(Penulis)

“ Sesuatu itu ada masanya”

(Penulis)

“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan”

(Herodotus )


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas

kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga penelitian tugas akhir ini dapat selesai dengan judul “ANALISI

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2009-2011”. Tugas Akhir ini sebagai salah

satu syarat untuk mencapai Gelar Ahli Madya Jurusan Perpajakan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian dan penyusunan ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan

bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Allah Swt yang sudah memberi nikmat begitu besarnya, sehat, rejeki sampai

saat ini sampai bisa lulus kuliah.

2. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.

3. Bapak Prof. Dr. Wisnu Untoro, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Ibu Christiyaningsih Budiwati, SE., M.Si., Ak. selaku pembimbing tugas

akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing


commit to user

viii

penulis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berdiskusi

tentang banyak hal.

6. Ibu Sri Murni, SE., M.Si., Ak. selaku pembimbing akademik yang senatiasa

memberikan nasehat membangun serta pengarahan yang sangat bermanfaat.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapakku Sutarno, yang telah memberi dukungan selama ini, doanya, dan bisa

ngerti masalah anak kuliahan.

9. Ibuku Sri Rejeki, yang sudah ngasih doa dan dukungan yang besar terhadap

kuliah selama ini, dan mengingatkan agar cepat lulus dan jadi orang sukses.

10. Kedua adikku Alvine dan Sheril, yang sudah menghibur dan mengangu

selama ini.

11. Canting, penyemangat di masa depanku kelak.

12. Pakde Rochani dan Bude Tutik yang selama ini memberikan doa dan uang

saku selama kuliah ini.

13. Mbak Novika dan Mbak Nora makasih banget buat dukungannya selama ini

dalam apapun.

14. Temen-temen seperjuangan kuliah Perpajakan 2009 yang telah saling

membantu selama ini.

15. Geng kepompong Anggita, Wahyu, Sinta, dan Novita sukses buat kita semua.

16. Teman-teman bermain Ikhsan, Fajar, Bella, Wijey, Hafid, Taufik, Pinto, dan

Pincuk makasih selama ini.


commit to user

ix

17. Juventus klub sepakbola favorit yang telah menginspirasi semangat pantang

menyerah terhadap diri ini semoga bisa meraih Scudetto dan Liga Champions.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi

penyempurnaan tugas akhir ini.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Surakarta, .....................................2012

Penulis

Rendhi Rendratmoko


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

ABSTRAK .......................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ v

HALAMAN MOTTO ............................................................................................. vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ... xiii

BAB

I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Surakarta ............................................. 1

B. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 22

C. Rumusan Masalah ............................................................................... 25

D. Tujuan Penelitian ................................................................................. 25

E. Manfaat Penelitian ............................................................................... 25

F. Tekhnik Analisi Data ........................................................................... 26


commit to user

xi

II ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 28

B. Analisis Data dan Pembahasan ............................................................. 42

III TEMUAN

A. Kelebihan .............................................................................................. 53

B. Kelemahan …………………………………………………………. 54

IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................................ 55

B. Rekomendasi ........................................................................................ 56

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 57

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………. 58


commit to user

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PADA KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2009-2011


Pajak merupakan sumber terbesar dari pendapatan nasional untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). PBB adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk analisis tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB di Kantor Pajak Pratama Surakarta selama tahun 2009 sampai 2011. Berdasarkan penelitian, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB di Kantor Pajak Pratama Surakarta selama tahun 2009 sampai 2011 termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, karena mencapai standar penilaian kepatuhan dari sebagian besar antara 60% -80%. Penulis memberikan rekomendasi kepada Pratama Pajak Kantor Surakarta meningkatkan pendapatan PBB harus menciptakan hubungan yang baik antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk pengumpulan pajak yang lebih baik, banyak fasilitas seperti pembayaran online PBB harus lebih efektif dan mengembangkan lagi seluruh daerah pedesaan.

Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak, PBB


commit to user

ABSTRACT

ANALYSIS OF ADHERENCE LEVEL OF TAXPAYERS TOWARD PBB PRIMARY PAYMENT AT KPP PRATAMA SURAKARTA DURING 2009-

2011


Taxes are the largest source of national income for the country's development. One of them is Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB is the central tax revenue that most of the results are turned over to local government. The aim of this research is to analysis adherence level of taxpayers toward PBB payment at Pratama Taxation Office Surakarta during 2009 until 2011. Based on research, level of adherence taxpayers toward PBB payment at Pratama Taxation Office Surakarta during 2009 until 2011 included in assessable criteria obedient, because achieving standards adherence assessment of a large percentage of between 60%-80%. The author gives a recommendation to Pratama Taxation Office Surakarta improve PBB revenue should create a good relationship between taxpayers and tax officials for better taxes collection, many facilities like PBB payment online must be more effective and develop again throughout rural area. Keyword : Adherence, TaxPayers, PBB


commit to user 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta telah ada sejak lama

dengan berbagai istilah. Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat 1

Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi

Keuangan Yogyakarta.

Pada tahun 1966, karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak

dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Surakarta ditingkatkan

menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta yang membawahi

diantaranya Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Klaten. Pada akhir tahun 1966,

semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta A berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 01 Tahun 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, dengan wilayah kerja

meliputi, Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

Boyolali, Kabupaten Sragen, serta Kantor Penyuluhan Pajak Sragen yang

berkedudukan di Sragen.


commit to user

2

Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta telah berubah menjadi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta yang terletak di Jalan K.H. Agus Salim No.1 Surakarta dibentuk

berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Nomor

141/Pj/2007 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan

Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

mulai beroperasi tanggal 30 Oktober 2007.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, merupakan bagian

dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif

dan telah berjalan sejak tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kantor

Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama lanjutan dilandasi oleh terbitnya Surat

Edaran Nomor 19/Pj/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah

Direktorat Jendral Pajak.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh wilayah

Indonesia dilakukan pada tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan


commit to user

3

meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan

komunikasi, sarana dan prasarana serta manajemen sumber daya manusia.

Perbaikan dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak terifleksi pada karakter

kantor modern antara lain adanya Account Representative untuk pelayanan

kepada Wajib Pajak, Penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh

Komite Kode Etik Pegawai, dan Sistem penggajian yang lebih baik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga

jenis unit kantor yang berbeda, yakni gabungan dari Kantor Pelayanan

Pajak, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak dengan masing-masing seksi kedalam seksi-seksi yang

baru sebagai berikut:

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Secara umum memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang

berupa bimbingan atau penyuluhan. Selain itu ada tugas pengawasan

yang berupa kepatuhan pembayaran dan pelaporan, juga melakukan

penggalian potensi berdasar hasil pengawasan dan bimbingan.

Berdasarkan wilayah di Kota Surakarta, maka Seksi Pengawasan dan

Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dibagi

menjadi 4 (empat):

1) Pengawasan dan Konsultasi I untuk wilayah Kecamatan

Laweyan.

2) Pengawasan dan Konsultasi II untuk wilayah Kecamatan Jebres.


commit to user

4

3) Pengawasan dan Konsultasi III untuk wilayah Kecamatan

Serengan dan Pasar kliwon.

4) Pengawasan dan Konsultasi IV untuk wilayah Kecamatan

Banjarsari.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan

perekaman dokumen perpajakan, penyajian informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan

laporan kerja.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan

surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib

Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta menindaklanjuti

data yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk

dihimbau agar segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.


commit to user

5

e. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaaan, penerbitan dan penyaluran Surat

Perintah Pelaksana Pajak, serta administrasi pemeriksaan pajak

lainnya.

f. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan

angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan

piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

g. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan

rumah tangga.

2. Lokasi Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berlokasi di Jalan K.H

Agus Salim No.1 Surakarta 57147. Telepon (0271) 717522/ 718400/

720821. Faksimile (0271) 728436.

3. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dalam bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wewenangnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


commit to user

6

4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,

pengamatan potensi perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak.

b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan/ Masa

serta berkas Wajib Pajak.

c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Meewah dan

Pajak Langsung lainnya.

d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian

keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan Pajak Langsung lainnya.

e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.

h. Pengurangan sanksi.

i. Penyuluhan dan konsultasi pajak.

j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

5. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

a. Visi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem


commit to user

7

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

b. Misi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta memiliki visi yaitu

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

c. Nilai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakata memiliki nilai yaitu

“Profesionalisme Integritas Teamwork Inovasi”.

6. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta adalah mengoptimalkan serta memaksimalkan potensi

penerimaan pajak di Kota Surakarta.

7. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

a. Meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dari sektor

pajak, serta non pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap

pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan

melaksanakan pembangunan nasional.

b. Ikut serta dalam pembangunan dunia usaha dan industri dalam negeri

dengan jalan memberikan fasilitas kebijakan fiskal, seperti


commit to user

8

memberikan kemudahan dalam pengolahan bahan baku impor untuk

memproduksi barang ekspor serta pencegahan dan pemberantasan

penyelundupan.


commit to user

9

8.

STR

UK

TU

R O

RG

AN

ISA

SI

G

amba

r I.1

St

rukt

ur O

rgan

isas

i KPP

Pra

tam

a Su

raka

rta

Kepa

la K

anto

r

Kelo

mpo

k Fu

ngsio

nal

Pela

ksan

a

Kepa

la S

eksi

Pe

laya

nan

Kepa

la S

ubba

g U

mum

Pela

ksan

a

Kepa

la S

eksi

PD

I

Pela

ksan

a

Kepa

la S

eksi

Ek

sten

sifik

asi

Pela

ksan

a

Kepa

la S

eksi

Pe

mer

iksa

an

Pela

ksan

a AR

Kepa

la S

eksi

W

asko

n I

Pela

ksan

a

Kepa

la S

eksi

W

asko

n II

Pela

ksan

a

AR

Kepa

la S

eksi

W

asko

n III

Pela

ksan

a

AR

Kepa

la S

eksi

W

asko

n IV

Pela

ksan

a

AR

Juru

Sita

Kepa

la S

eksi

Pe

nagi

han

Pela

ksan

a


commit to user

10

C. DESKRIPSI JABATAN

Tabel I.1 Jabatan dan Jumlah Karyawan KPP Pratama Surakarta

No Bagian Jabatan Jumlah

1 KPP Pratama Kepala Kantor 1 Pelaksana 1

2 Sub Bagian Umum Kepala SubBag 1 Bendaharawan 1 Pelaksana 7

3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi 1 Pelaksana 6 Operator Console 3

4 Seksi Pelayanan Kepala Seksi 1 Pelaksana 14

5 Seksi Pemeriksaan Kepala Seksi 1 Pelaksana 1

6 Seksi Penagihan Pelaksana 2 Juru Sita 2

7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Kepala Seksi 1 Account Representative 7

8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Kepala Seksi 1 Pelaksana 1 Account Representative 6

9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III


10 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV


11 Seksi Ekstensifikasi Kepala Seksi 1 Pelaksana 3

Pemeriksa Pajak Madya 1 Pemeriksa Pajak Muda 3 Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan 5 Pemeriksa Pajak Pertama 5 Pemeriksa Pajak Pelaksana 3 Penilai PBB Penyelia 1 Penilai PBB Pelaksana 1

Jumlah 100


commit to user

11

Berdasarkan standar Prosedur Operasi Direktur Jenderal Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/Pj/2008 tentang Fungsi

dan Tugas Pokok dari Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah

sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum

a) Menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen

masuk di Subbag Umum serta penyampaian dokumen di Kantor

Pelayanan Pajak.

b) Mengajukan pengujian kesehatan pegawai, pengurusan gaji,

pengajuan uang makan Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian

gaji. Tugas lainnya yaitu melaksanakan pelantikan, sumpah dan

serah terima jabatan, serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri

Sipil.

c) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan ijin

melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul

peserta pendidikan di luar negeri.

d) Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul

permohonan pensiun janda/ duda, pengajuan usul permohonan

berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan

sendiri, pengajuan usul pengangkatan bendahara.

e) Menyusun laporan bulanan konversi energi, laporan berkala,

laporan tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, laporan


commit to user

12

Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran tingkat satuan

kerja atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

f) Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda

asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja

(pembayaran melalui uang persediaan).

g) Permintaan dan pembayaran uang lembur pegawai.

h) Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung

kepada rekanan.

i) Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan

inventaris dari rekanan/ pihak lain, pelaksana penghapusan

barang milik Negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan

Pajak.

j) Pemusnahan dokumen, serta penyusunan ajak tanggapan/ tindak

lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil

Pemeriksaan dari Itjen Departemen Keuangan/ Barang Kena

Pajak/ Unit Fungsional Pemeriksa lainnya.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a) Pembentukan dan pengolahan bank data.

b) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat

keterangan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

c) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan.


commit to user

13

d) Membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atau

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta

menyelesaikan pembagian hasilnya.

e) Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan ke Kantor

Pelayanan Pajak lainnya.

f) Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada seksi

terkait.

g) Penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan non

elektronik.

3. Seksi Pelayanan

a) Penatausahaan surat/ dokumen masuk, dokumen Wajib Pajak,

laporan Wajib Pajak pada tempat tata cara pendaftaran Wajib

Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan

identitas Wajib Pajak, serta pemberitahuan penggunaan norma

penghitungan.

b) Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

c) Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama.

d) Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru.

e) Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa.


commit to user

14

f) Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cetak salinan

dan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan atau Surat

Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

g) Menerbitkan Surat Teguran penyampaian Surat Pemberitahuan

Masa dan Tahunan, serta Surat Ketetapan Pajak.

h) Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak

Tahunan/ Surat Tagihan Pajak/ Daftar Himpunan Ketetapan

Pajak/ Daftar Hasil Rekaman.

i) Meminjamkan atau mengirimkan berkas.

j) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan

klarifikasi.

k) Menyelesaikan permohonan dan pembukuan dalam Bahasa

Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

l) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.

m) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib

Pajak ke Kantor Wilayah.

n) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk

perwakilan Negara Asing dan badan-badan Internasional serta

pejabat atau tenaga ahli.

4. Seksi Penagihan

a) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi

Penagihan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan/


commit to user

15

Keberatan/ Putusan Banding/ Pengurangan/ Pembatalan

Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan.

b) Menjawab konfirmasi dan tunggakan pajak Wajib Pajak.

c) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan

usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

d) Penaguhan pajak seketika dan sekaligus.

e) Menghapus piutang pajak.

f) Menerbitkan Surat Teguran Pajak bunga penagihan, Surat

Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, dan Surat Keputusan Pencabutan Sita.

g) Pemindahan berkas dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor

Pelayanan Pajak lainnya.

h) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib

Pajak tertentu.

i) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan

pembatalan lelang.

j) Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.

k) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

a) Penatausahaan laporan pemeriksaan Pajak dan Nota

Perhitungan.


commit to user

16

b) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan

lebih bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah selain Wajib Pajak Patuh.

c) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi

Pemeriksaan.

d) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti

permulaan.

e) Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan


Ekstensifikasi.

b) Pendaftaran Obyek Pajak baru baik dengan penelitian kantor

maupun lapangan.

c) Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-Nomor Pokok Wajib

Pajak, dan daftar nominatif untuk usulan Surat Perintah

Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Ekstensifikasi.

d) Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/

pemutakhiran bank data perpajakan, serta data potensi

perpajakan dalam monografi fiskal.


commit to user

17

e) Melaksanakan penilaian individu obyek Pajak Bumi dan

Bangunan dan memelihara data obyek dan subyek Pajak Bumi

dan Bangunan.

f) Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian Surat

Pemberitahuan Obyek Pajak, dan mutasi sebagian ataupun

seluruh obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi


Pengawasan dan Konsultasi, serta menyusun estimasi

penerimaan pajak per-Wajib Pajak.

b) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Surat

Perintah Membayar Imbalan Bunga, Surat Tagihan Pajak, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan/ Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Banguan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,

teguran pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Surat

Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan, serta menerbitkan

penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran

Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga karena

lewat waktu atau kadaluwarsa, rusak atau salah baik yang telah

didistribusikan maupun yang belum didistribusikan.

c) Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam

penggabungan, pengambilalihan, atau pemekaran usaha.


commit to user

18

d) Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan,

pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.

e) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak yang tidak benar baik Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

f) Menyelesaikan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi

administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, perubahan metode

pembukuan.

g) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak

Penghasilan pasal 21, Surat Keterangan Bebas Pajak

Penghasilan pasal 22 Bendaharawan, Surat Keterangan Bebas

Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 impor, Surat Keterangan

Bebas Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor untuk

Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata dikenakan Pajak

Penghasilan Final, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

pasal 22 atas impor emas batangan untuk diekspor perhiasan

emas, Surat Keterangan Bebas Pemotong Pajak Penghasilan

pasal 23, Surat Keterangan Bebas Pemotong Pajak Penghasilan

atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank

Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.


commit to user

19

h) Menyelesaikan Surat Permohonan Keterangan Bebas Pajak

Penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan bagi Wajib

Pajak real estate, Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan

Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Wajib Pajak

perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat

atau tenaga ahlinya, Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan

atas Barang Mewah atas pembelian kendaraan angkutan, Surat

Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri, Surat Keterangan Bebas

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan kendaraan

bermotor.

i) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan

Pajak Pertambahan Nilai, permohonan Surat Keterangan Fiskal

Wajib Pajak Non Bursa.

j) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai

lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi pencetakan,

maupun dengan sistem komputerisasi.

k) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan

mesin teraan materai, teknologi pencetakan, maupun dengan

sistem komputerisasi.

l) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai baik

dari mesin teraan materai ke teknologi percetakan, dari

teknologi percetakan ke mesin teraan, dari teknologi percetakan

ke sistem komputerisasi, dari sistem komputerisasi ke mesin


commit to user

20

teraan, maupun dari sistem komputerisasi ke teknologi

percetakan.

m) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25, pengembalian pendahuluan Pajak

Penghasilan untuk Wajib Pajak patuh, perubahan metode

penilaian persediaan, pengembalian pendahuluan Pajak

Pertambahan Nilai untuk Wajib Pajak Kriteria tertentu khusus

Wajib Pajak patuh, kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan terutang, kompensasi

(pemindahbukuan) Pajak Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan

Hak atas Bumi dan Bangunan, keberatan atas penunjukan

sebagai Wajib Pajak, pembetulan Surat Tagihan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan/ Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan secara jabatan

pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat

Keterangan Bebas/ Surat Tagihan pajak, pengurangan/

penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan/ pembatalan

Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan/ Surat

Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kantor


commit to user

21

Pelayanan Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

yang seharusnya tidak terutang.

n) Menetapkan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 Wajib Pajak

Bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah serta menetapkan Wajib

Pajak patuh.

o) Membuat Surat Pemberitahuan perubahan besarnya angsuran

Pajak Penghasilan pasal 25 (dinamisasi), Surat Perintah

Membayar Kelebihan Pajak, atau Surat Perintah Membayar

Imbalan Bunga yang hilang.

p) Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak, menjawab surat

yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib

Pajak, menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan, pemutakhiran profil Wajib Pajak,

mengusulkan Pengusaha Kena Pajak fiktif.

q) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi,

penelitian, dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak.

r) Penatausahaan Surat Keputusan pembetulan, pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi, serta Surat Keputusan

Keberatan atau banding atau pengurangan atau pembetulan

Surat Ketetapan Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.


commit to user

22

B. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalm kehidupan

masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang

paling asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan

pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana

untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang

ditangani oleh pemerintah.

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada

warga negaranya berdasarkan Undang-Undang dimana atas pungutan tersebut

negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar

pajak. Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan

modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang

APBN-nya. Oleh pemerintah, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan

publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya

sampai belanja pembelian alat pertahanan negara. Hasil dari pemanfaatan dari

penerimaan pajak dapat dinikmati oleh semua rakyat.

Disamping fungsi bugdeter ( fungsi penerimaan ) diatas, pajak juga

melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai

kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai

kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang

kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar

merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redristibusi pendapatan.


commit to user

23

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap

bumi dan bangunan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang

bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh

keberadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak

tidak ikut menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Sesuai pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90%

(sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah tingkat II dan Pemerintah

Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan

sisanya 10% (sepuluh persen) merupakan bagian Pemerintah Pusat. Dengan

memperhatikan pembagian tersebut terlihat bahwa hasil penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah

Tingkat II.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Direktorat

Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan sistem Official

Assesment System. Dalam sistem ini jumlah pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak dihitung dan diterapkan oleh aparat pemungut pajak atau fiskus. Dalam

hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif.


commit to user

24

Dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan

kewajiban perpajakannya. Terkait dengan persoalan tersebut, diperlukan

kesadaran bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka penerimaan dan pengamanan pajak perlu dilakukan peningkatan

kepatuhan Wajib Pajak baik secara aktif maupun persuasif. Namun apabila

upaya-upaya tersebut tidak mampu berjalan dengan baik diperlukan suatu

tindakan tegas dari fiskus dalam pemungutan pajak ini.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini tentunya juga berpengaruh pada

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Diperlukan suatu analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan, oleh karena itu penulis memilih judul “ ANALISIS TINGKAT

KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN

PEMBAYARAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KPP

PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2009-2011”.


commit to user

25

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan

pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta untuk tahun 2009-2011?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak

dalam penerimaan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2009-2011?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan

pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta untuk tahun 2009-2011.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dalam penerimaan pembayaran pokok Pajak Bumi

dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2009-

2011.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan/menambah memperdalam pengetahuan tentang

pajak, khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan serta

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis dan perkuliahan dan

magang kedalam dunia nyat melaui karya ilmiah.


commit to user

26

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Dapat digunankan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan

masukan dalam peningkatan kinerja melayani masyarakat dalam hal

pemungutan pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadikan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai

Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta.

F. Tehknik Analisis Data

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta. Hal yang ingin dikaji yaitu mengenai tingkat kepatuhan Wajib

Pajak terhadap penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

Surakarta.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata,kalimat

dan gambar. Untuk penelitian ini menggunakan data dari

pertimbangan narasumber yang memiliki pengetahuan dan

pengalaman di bidang pajak khususnya di bidang Pajak Bumi dan

Bangunan.

2) Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau

data kuantitatif yang diangkakan. Untuk penelitian ini menggunakan


commit to user

27

data tentang pokok dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan beserta

pelunasannya untuk tahun 2009-2011 di Surakarta.

b. Sumber Data

1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang

diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan

peneliti. Untuk penelitian ini menggunakan data dari pertimbangan

narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung

dengan mempelajari buku-buku, makalah, Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku.

c. Metode Analisis Data

1) Metode Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengumpulkan data dengan

menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Metode Pemeriksaan Dokumen

Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah diolah

maupun yang belum diolah, sepanjang relevan dengan bahasan

penulis baik dari dokumentasi pihak Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta maupun pihak lain yang relevan.


commit to user 28

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Sumarsan, 2010:4). Pajak adalah iuran kepada negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali

yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara

yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2010:2).

b. Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2009:1)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi

pembangunan, oleh karena itu pajak mempunyai beberapa fungsi.

1) Fungsi Penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan negara dan pengeluaran pembangunan.


commit to user

29

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan maksud

mencapai tujuan-tujuan tertentu.

c. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo,

2005:13) adalah sebagai berikut:

1) Asas Equality (asas kesinambungan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang

dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang

diterima.

2) Asas Certaintly (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang tetapi harus

berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan

dikenakan sanksi hukum.

3) Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak tepat

waktu)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib

pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengat saat diterimanya

penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.


commit to user

30

4) Asas Economy (asas efisien atau asas ekonomis)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat/ seefisien

mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih

besar dari penerimaan pajak.

d. Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2009:7)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut menggunakan tiga

sistem pemungutan, antara lain:

1) Self Assesment Sistem

Dalam sistem ini, pemungut pajak memberi kepercayaan dan

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus dibayar melalui Surat Pemberitahuan Bulanan

atau Tahunan. Petugas pajak hanya bertugas untuk meneliti

kelengkapan Surat Pemberitahuan, meneliti kebenaran perhitungan

dan penulisan.

2) Official Assesment Sistem

Dalam sistem ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung

dan menetapkan besarnya pajak terutang melalui Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang.

3) Withholding Sistem

Dalam sistem ini, pajak dihitung, ditetapkan, dipotong, disetor, dan

dilaporkan oleh pihak ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama


commit to user

31

tempat wajib pajak terdaftar. Hal ini wajib dilakukan oleh

bendaharawan, pimpinan perusahaan/ pemberi kerja.

e. Pengelompokan Jenis Pajak (Mardiasmo, 2009:5)

1. Menurut golongannya

a) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada

orang lain serta dikenakan pada waktu yang berulang-ulang

pada waktu tertentu.

Contoh : Pajak Penghasilan, PBB.

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat

dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal

atau peristiwa tertentu saja.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.


commit to user

32

3. Menurut sifatnya

a) Pajak Subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada

subyeknya (orang), yaitu memperhatikan keadaan Wajib

Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan

b) Pajak Obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada

obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah

2. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2002:64), yang dimaksud Pajak Bumi dan

Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak

terutang ditentukan oleh keadaan ojek atau bumi, tanah atau

bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut

menentukan besar pajak.

Menurut Suharno (2003:32), yang dimaksud Pajak Bumi dan

Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar

hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

tersebut dimasukan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka

dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah


commit to user

33

penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan obyek

atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya

diserahkan kepada daerah masing-masing unruk meningkatkan

pendapatan daerah tersebut.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, dalam

pelaksanaanya PBB juga diatur dengan Peraturan Pemerintah serta

Keputusan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1985 Presentase Nilai Jual

Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/ KMK 04/ 1985 tentang

Tata Cara Pendaftaran Obyek PBB.

3) Keputusan Menteri Keuangan No. 523/ KMK 04/ 1998 tentang

Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suharno (2003:33), kaitannya dengan Pajak Bumi dan

Bangunan ada empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu :

1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat

dilaksanakan;


commit to user

34

2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan

kemampuan wajib pajak;

3) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan

peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai

kekuatan dan hukum;

4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan

rendah maupun tinggi ikut berpatisipasi dan bertanggung jawab

mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan

Bangunan serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

d. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:312)

Subyek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas

bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat

atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni,

pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa.

e. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:313)

Obyek pajak adalah semua yang bersangkutan dengan bumi dan

bangunan yang dapat menimbulkan keuntungan dan atau memperoleh

manfaat kepada pemilik obyek pajak.

f. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual


commit to user

35

Obyek Pajak (NJOP) yang dihitung dari harga rata-rata yang

diperoleh dari transakasi jual beli yang yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan

melalui perbandingan harga dengan obyek pajak lain yang sejenis,

atau nilai perolehan baru,atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan tiap

3 (tiga) tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu

ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar

penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang

ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-

tingginya 100%(seratus persen) dari NJOP (Mardiasmo, 2009:317).

Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2000 tanggal 26 Juni 2000

yang diberlakukan mulai tahun pajak 2001 yaitu: (Mardiasmo,

2009:318)

1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:

a) Obyek Pajak Perkebunan

b) Obyek Pajak Kehutanan

c) Obyek pajak lainnya,yang Wajib Pajaknya perorangan

dengan Nilai Jual Obyek Pajak atas Pajak Bumi dan

Bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak

untuk :


commit to user

36

a) Obyek Pajak Pertambangan

b) Obyek Pajak Lainnya yang Nilai Jual Obyek Pajaknya

kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif pajak dengan Nilai Jual Obyek Pajak. Tarif pajak yang

dikenakan atas Obyek Pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Berikut formulasi untuk menghitung Pajak Bumi dan

Bangunan adalah sebagai berikut:

Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten / Kota dengan besar

setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk

tiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai

beberapa Obyek Pajak maka yang diberikan Nilai Jual Obyek

Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Obyek Pajak yang

nilainya paling tinggi, sedangkan Obyek Pajak lain tetap

dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak

Tidak Kena Pajak.

g. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim (1

Januari sampai dengan 31 Desember). Saat yang menentukan pajak

PBB = Tarif Pajak X NJKP

= 0,5 X {(Presentase NJKP X ( NJOP – NJOPTKP)}


commit to user

37

yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1

Januari.

Tempat Pajak yang terutang :

a) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

b) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat

II atau Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi letak

Obyek Pajak.(Mardiasmo, 2009:318)

3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang

nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

nomor 12 tahun 1994.

a. Pendaftaran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak,Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak.

Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek

pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang harus diisi dengan jelas, benar,

lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan atas dasar

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak untuk membantu Wajib Pajak, Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang dapat diterbitkan berdasarkan data


commit to user

38

Obyek Pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

b. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang yang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

sekjak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh

Wajib Pajak.

Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar atau kurang bayar, dikarenakan denda administrasi sebesar 2%

(dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.

Denda administrasi tersebut ditambah dengan utang pajak yang

belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang

harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak. Apabila dalam 7

(tujuh) hari utang pajak tersebut belum dibayar, maka Direktur

Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Teguran. Direktur Jenderal Pajak

akan mengeluarkan Surat Paksa apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari

Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang dari Surat Teguran

diterbitkan.

Surat perintah melakukan penyitaan akan diterbitkan 2 (dua) kali

24 (dua puluh empat) jam dihitung dari Surat Paksa diterbitkan. Surat

permintaan jadwal dan waktu pelanggan ke Kantor Lelang Negara


commit to user

39

diterbitkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dari Surat Perintah melakukan

penyitaan. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, giro,

dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

4. Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id)

a. Definisi dari Wajib Pajak Patuh.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria

tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak.

b. Syarat-Syarat Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunnan

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak

lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turut;

3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak;

4) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

5) Dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar


commit to user

40

dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak

mempengaruhi laba rugi fiskal.

c. Tata cara untuk mendapatkan status Wajib Pajak patuh adalah sebagai

berikut:

1) Ditetapkan oleh KPP dimana Wajib Pajak terdaftar;

2) Wajib Pajak mengajukan sendiri untuk ditetapkan sebagai Wajib

Pajak Patuh, surat permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum tahun buku berakhir ke KPP tempat Wajib Pajak

terdaftar.

d. Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak berhak

mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk PPh

paling lambat 3 (tiga) bulan dan untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan

sejak permohonan diterima.

e. Masa berlaku untuk penetapan Wajib Pajak Patuh adalah 2 (dua) tahun.

f. Kriteria pencabutan Wajib Patuh adalah sebagai berikut:

1) Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindak penyidikan untuk

pidana di bidang perpajakan;

2) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga)

masa pajak untuk semua jenis pajak;

3) Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak

lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang

lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak

berikutnya;


commit to user

41

4) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua)

masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak.

Adapun menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta kriteria untuk

menentukan standar tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam

penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai

berikut:

Tabel II.1 Standar Penilaian Kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta

Besarnya Persentase Keterangan

0 sampai dengan 20 Sangat tidak patuh

20 sampai dengan 40 Tidak patuh

40 sampai dengan 60 Cukup patuh

60 sampai dengan 80 Patuh

80 sampai dengan 100 Sangat Patuh

Sumber : KPP Pratama Surakarta

Rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap

penerimaan pembayaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai

berikut:

Tingkat kepatuhan PBB =


commit to user

42

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pembayaran

pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Surakarta tahun 2009-2011.

Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan

Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan

Serengan, dan Kecamatan Laweyan. Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun

2009 dan 2010 tergolong tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011

karena masih banyak pokok maupun tunggakan Pajak Bumi dan

Bangunan yang belum dilunasi.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan

pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surakarta tahun 2009 terendah pada Kecamatan

Banjarsari yaitu sebesar 53,64% (cukup patuh). Pelunasan pokok

Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Banjarsari sebesar Rp

5.185.434.265,00, sedangkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yaitu

sebesar Rp 9.666.444.676,00. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

terhadap pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2009 tertinggi pada

Kecamatan Serengan yaitu sebesar 93,20% (sangat patuh). Pelunasan

pokok Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Serengan sebesar Rp

3.456.956.176,00, sedangkan untuk pokok Pajak Bumi dan Bangunan


commit to user

43

yaitu sebesar Rp 3.709.087.576,00. Walaupun pokok pajak pada

Kecamatan Serengan yang terendah dari kecamatan lainnya, tetapi

tingkat kepatuhannya yang tertinggi dari yang lainnya. Jadi rata-rata

tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pembayaran

pokok Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 adalah sebesar 72,71%

(patuh).

Berikut ini adalah tabel pelunasan pokok Pajak Bumi dan

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2009:

Tabel II.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pembayaran Pokok Pajak

Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2009

Nama Kecamatan

Pokok Pajak

Pelunasan Pokok Pajak

Tunggakan Pajak

Tingkat Kepatuhan

1 2 3 4 (3/2 x 100%)

Banjarsari 9.666.444.676

5.185.434.265

4.481.010.411

53,64% (cukup patuh)

Jebres 6.359.025.021 3.827.490.027 2.531.534.949 60,19% (patuh)

Pasar Kliwon

4.070.868.878 3.456.810.435 614.058.443 84,92% (sangatpatuh)

Serengan 3.709.087.576 3.456.956.176 252.131.400 93,20% (sangatpatuh)

Laweyan 10.157.012.679 8.765.853.162 1.391.159.517 86,30% (sangat patuh)

Total 33.962.438.830 24.692.544.117 9.269.894.720 72,71% (patuh)

Sumber : Diolah dari Seksi PDI dan Seksi Penagihan pada KPP Pratama

Surakarta


commit to user

44



Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2010 yang terendah pada

Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 55,78% (cukup patuh). Pelunasan

pokok Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Banjarsari hanya

sebesar Rp 6.070.638.212,00, sedangkan pokok Pajak Bumi dan

Bangunan yaitu sebesar Rp 10.882.979.998,00. Tingkat kepatuhan

Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2010 tertinggi

sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada Kecamatan Serengan yaitu

sebesar 92,64% (sangat patuh). Pelunasan pokok Pajak Bumi dan

Bangunan Kecamatan Serengan sebesar Rp 3.822.839.969,00,

sedangkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar Rp

4.126.697.510,00. Jadi rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak

terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 adalah

sebesar 70,63% (patuh).




commit to user

45



Nama Kecamatan

Pokok Pajak


Tunggakan Pajak

Tingkat Kepatuhan

1 2 3 4 (3/2 x 100%) Banjarsari 10.882.979.998 6.070.638.212 4.812.341.786 55,78%

(cukup patuh) Jebres 6.975.241.064 4.616.956.484 2.358.284.580 66,19%

(patuh) Pasar Kliwon 4.378.390.959 3.957.391.272 420.999.687 90,38%

(sangat patuh) Serengan 4.126.697.510 3.822.839.969 303.857.541 92,64%

(sangat patuh) Laweyan 10.968.817.636 7.914.782.545 3.054.035.091 72,16%

(patuh) Total 37.332.127.167 26.382.608.482 10.949.518.685 70,67%

(patuh) Sumber : Diolah dari Seksi PDI dan Seksi Penagihan pada KPP Pratama

Surakarta



Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2011 yang terendah pada

Kecamatan Jebres yaitu sebesar 68,77% (patuh). Pelunasan pokok

Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Jebres hanya sebesar Rp

7.058.195.731,00, sedangkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yaitu

sebesar Rp 10.264.016.423,00. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

terhadap pembayaran pokok Pajak Bumi dab Bangunan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2011 tertinggi pada

Kecamatan Pasar Kliwon yaitu sebesar 88,03% (sangat patuh).


commit to user

46

Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp

5.587.324.017,00, sedangkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan

sebesar Rp 6.346.698.291,00. Jadi rata-rata tingkat kepatuhan Wajib

Pajak terhadap penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

untuk Tahun 2011 yaitu sebesar 75,20% (patuh).





Nama Kecamatan

Pokok Pajak


Tunggakan Pajak

Tingkat Kepatuhan

1 2 3 4 (3/2 x 100%) Banjarsari 14.709.323.570 10.215.437.305 4.493.886.265 69,45%

(cukup patuh) Jebres 10.264.016.423 7.058.195.731 3.205.820.692 68,77%

(cukup patuh) Pasar Kliwon 6.346.698.291 5.587.324.017 759.374.274 88,03%

(sangat patuh) Serengan 5.855.332.553 4.905.825.670 949.506.883 83,78%

(sangat patuh) Laweyan 16.304.877.332 12.454.200.710 3.850.676.622 76,38%

(patuh) Total 53,480,248,169 40.220.983.433 13.259.264.736 75,20%

(patuh) Sumber : Diolah dari Seksi PDI dan Seksi Penagihan pada KPP Pratama

Surakarta

Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2009 sebesar

24.692.544.117.00,00, pelunasan ini meningkat di tahun 2010 sebesar


commit to user

47

Rp 26.382.608.482,00, dan kemudian pelunasan ini makin meningkat

lagi di tahun 2011 sebesar Rp 40.220.983.433,00.

Berikut ini adalah diagram batang pelunasan pokok Pajak Bumi

dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk

tahun 2009-2011:

Gambar II.I. Pelunasan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Surakarta

Tahun 2009-2011

24.692.544.11726.382.608.482

40.220.983.443

Rp-

Rp5,000,000,000.00

Rp10,000,000,000.00

Rp15,000,000,000.00

Rp20,000,000,000.00

Rp25,000,000,000.00

Rp30,000,000,000.00

Rp35,000,000,000.00

Rp40,000,000,000.00

Rp45,000,000,000.00

2009 2010 2011

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2009 dan 2010 tergolong rendah

bila dibandingkan tahun 2011 karena masih banyaknya pokok

maupun tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi,

sedangkan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2011

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun


commit to user

48

2009-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengalami

peningkatan. Dari tahun 2009 sebesar 72,71 (patuh) menurun di tahun

2010 sebesar 70,67% (patuh) dan mengalami peningkatan di tahun

2011 sebesar 75,20% (patuh).

Berikut ini adalah diagram batang tingkat kepatuhan Wajib

Pajak terhadap penerimaan pelunasan pokok Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun

2009-2011:

Gambar II.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pelunasan pokok Pajak

Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Surakarta tahun 2009-2011

72.71%

70,67%

75,20%

68.00%

69.00%

70.00%

71.00%

72.00%

73.00%

74.00%

75.00%

76.00%

2009 2010 2011

Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan


Pajak Pratama Surakarta pada tahun 2009 sebesar 72,71% (patuh),

tahun 2010 sebesar 70,67% (patuh), dan tahun 2011 sebesar 75,20%


commit to user

49

(patuh). Besarnya presentase tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pelunasan pokok

Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di

tahun 2009-2011 tergolong dalam kriteria Wajib Pajak patuh karena

mencapai standar penilaian kepatuhan yang besar persentasenya

antara 60%-80%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

penerimaan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor

Pelayanan Pajak(KPP) untuk tahun 2009-2011.

Adapun menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam

penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat

mencapai target adalah sebagai berikut.

a. Adanya pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak pada dasarnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara,

sudah sepantasnya Wajib Pajak harus diberikan pelayanan sebaik

mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang

baik akan menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan berdampak

terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Tolak ukur pelayanan kepada Wajib Pajak didasarkan atas hak-hak

dasar Wajib Pajak yang terdiri dari :


commit to user

50

1) Hak untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan didengar

keluhannya.

2) Hak untuk mengajukan banding.

3) Hak untuk mendapatkan kepastian hoku

4) Hak atas kerahasiaan

b. Adanya sosialisasi dari pemerintah yang mempermudah masyarakat

dalam membayar pajak.

Sosialisasi ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Sosialisasi dari Pemerintah Kota Surakarta.

Pemerintah Kota mengadakan kegiatan daerah dan instansi,

misalnya Pekan Raya, Promosi, Pameran, dan sebagainya.

2) Sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung

kepada masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing

kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat terkait pentingnya pajak.

3) Pekan Panutan yang diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sebelum

jatuh tempo. Pemerintah tidak hanya menganjurkan masyarakat

untuk membayar pajak tetapi disini pemerintah juga memberi

contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Adanya fasilitas dari pemerintah yang mempermudah masyarakat dalam

membayar pajak.


commit to user

51

Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa sistem

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online yang bisa

dibayarkan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), misalnya pada Bank

Rakyat Indonesia (BRI).

d. Adanya insentif dari Pemerintah Pusat.

Insentif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang capaian realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100% (3,5% dibagi menurut

proporsi capaian penerimaan). Pembagian insentif per kecamatan

diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Adanya aturan dari Pemerintah Kota Surakarta yang mengharuskan pemilik

tanah dan bangunan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sampai 10

(sepuluh) tahun kebelakang jika akan melakukan transaksi jual-beli tahun

2012.

f. Adanya Pembagian hadiah.

Dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak,

maka pemerintah memberikan hadiah berupa sepeda motor dan alat-alat

elektronik. Semua Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban

perpajakannya sebelum tanggal jatuh tempo, akan diundi untuk menentukan

pemenang yang akan mendapatkan hadiah tersebut.

g. Adanya kesadaran Wajib Pajak membayar pajak.

Keadaan Wajib Pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak, penilaian

positif masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh

pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.


commit to user 52

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

1. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2011 di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengalami peningkatan.

Terlihat dari meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun

ke tahun, yaitu pada tahun 2009 sebesar 72,71% mengalami

penurunan menjadi 70,67% pada tahun 2010, kemudian meningkat di

tahun 2011 sebesar 75,20. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun

2010 walaupun mengalami penurunan sebesar 2,04%, tapi tidak

banyak berpengaruh terhadap pelunasan pokok Pajak Bumi dan

Bangunan. Karena setiap tahunnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan

meningkat.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta telah melakukan

koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait seperti bank,

kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam rangka meningkatkan

penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Adanya upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta dalam rangka menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan meningkatnya

kesadaran Wajib Pajak, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan. Seperti adanya fasilitas dari pemerintah yang


commit to user

53

mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemerintah

memberi fasilitas berupa sistem pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan secara online.

B. Kelemahan

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta untuk tahun 2009 dan 2010 tergolong lebih rendah

bila dibandingkan dengan tahun 2011 karena masih banyak pokok

maupun tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi.

2. Wajib Pajak merasa enggan membayar pajak, karena pajak dinilai

suatu paksaan bukan merupakan suatu kewajiban.

3. Aparat pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan

terhadap objek pajak karena objek pajak dapat berubah sewaktu-

waktu baik disebabkan karena pengalihan obyek pajak kepada orang

lain ataupun pembangunan yang tidak diketahui dalam waktu yang

singkat.

4. Kurangnya petugas ke lapangan yang terjun langsung ke masyarakat

untuk memungut pajak sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

.


commit to user 54

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pembayaran

pokok Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2009-

2011 tergolong dalam kriteria Wajib Pajak patuh karena mencapai

standar penilaian kepatuhan yang besar presentasenya antara 60%-

80%.

2. Besar target penerimaan pembayaran pokok PBB yang ditetapkan

sudah didasarkan pada potensi yang ada, meskipun tidak sesuai dengan

potensi yang sesungguhnya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak

dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu adanya pelayanan

yang baik kepada Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan, adanya fasilitas pembayaran secara online dari pemerintah

yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, adanya

aturan dari pemerintah dari Pemerintah Kota Surakarta yang

mengharuskan pemilik tanah dan bangunan melunasi Pajak Bumi dan

Bangunan sampai 10 (sepuluh) tahun ke belakang jika akan melakukan

transaksi jual-beli di tahun 2012, adanya pembagian hadiah. serta

adanya kesadaran dari Wajib Pajak membayar kewajiban pajaknya.


commit to user

55

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari obyek penelitian, penulis

mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya hubungan kerja sama yang baik antara Wajib Pajak

dengan petugas pajak sehingga proses pemungutan pajak dapat

berjalan dengan baik dan lancar.

2. Kegiatan pendataan sangat diperlukan baik untuk kegiatan

pembentukan maupun pemeliharaan basis data SISMIOP. Hal ini

sangat penting dilakukan untuk menjaga keakurasian basis data yang

digunakan untuk melayani Wajib Pajak sehingga ketetapan PBB

berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa sistem pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan secara online untuk mempermudah

masyarakat dalam membayar pajak namun harus lebih diefektifkan dan

dikembangkan lagi.

4. Dalam rangka penerimaan dan pengamanan pajak perlu dilakukan

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak baik secara aktif maupun secara

persuasif. Namun apabila upaya-upaya tersebut tidak mampu berjalan

secara optimal diperlukan suatu tindakan tegas dari fiskus dalam

pemungutan pajak ini.

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id...

Documents

Transcript of ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id...