ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN DAN … · 2020. 11. 24. · BAB II TINJAUAN PUSTAKA...

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN DAN BELANJA (STUDI KASUS KANTOR CAMAT PAKUE KABUPATEN

KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

SKRIPSI

EKA FATMALA

105731124616

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR 2020

ii

HALAMAN JUDUL

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN DAN BELANJA (STUDI KASUS KANTOR CAMAT PAKUE KABUPATEN

KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

Eka fatmala

105731124616

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah saya Dg. Mangeppe yang telah memberikan semangat dan do’a

sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibunda saya Murni yang telah memberikan semangat dan do’a sehingga saya

bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Saudara dan saudari saya yang telah memberikan dukungan untuk proses

penyelenggaraan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus

dan ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk dan memberi arahan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Ketua tingkat saya Andi Ahmad Yani yang membantu dalam proses

penyusunan skripsi ini.

6. Para Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan dan memberi

semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

“MOTTO HIDUP”

Waktu bagaikan pedang,

Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik,

Maka ia akan memanfaatkanmu.

[ Hadist Riwayat Muslim ]

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan

karunianya serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

penelitian skripsi ini dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara”. Salam

dan sholawat tidak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi

yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang-

menderang dengan segala ilmu dan sunnahnya.

Penyusun skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar

Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih

kepada kedua orang tua penulis Bapak Dg. Mangeppe dan Ibu Murni yang

senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa

tulus tak pamrih. Dan Saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung

dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar

atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi

keberhasilan mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya

penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis Menyadari Bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan

dengan hormat kepada:

viii

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA. CSP, selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Samsul Rizal, SE, MM selaku penasehat akademik yang senantiasa

memberikan bimbingan kepada peneliti.

5. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.Ak.CA selaku pembimbing I yang

senantiasa mengarahkan penulis sehingga Skripsi dapat selesai dengan

baik.

6. Bapak Ismail Rasulong, SE,MM. selaku pembimbing II yang senantiasa

memberikan saran, arahan dan perbaikan sehingga proses penelitian dan

penyusunan skripsi dapat selesai dengan baik.

7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah meluangkan waktu dalam memberikan

ilmu kepada penulis.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas


9. Orang Tua penulis yang telah membantu, membimbing, dan yang selalu

memberikan support dengan ikhlas bagi penulis.

10. Ketua tingkat saya Andi Ahamd Yani yang telah berperan penting dalam

penyusunan penyelesaian skripsi.

ix

11. Rekan-Rekan akuntansi 2016. G. yang telah membantu penulis dalam

proses penyelesaian skripsi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis


12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya sebut satu

persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas


Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, wassalamu’alaikum Wr. Wb

Makassar, 06 November 2020

EKA FATMALA

x

ABSTRAK

Eka Fatmala, 2020. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ”. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh Ansyarif Khalid, dan Ismail Rasulong.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan

efisiensi anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue tergolong efektif (2) Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran dan belanja di Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efisien dari tahun ke tahun. Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Anggaran dan Belanja, Kantor Camat Pakue.

xi

ABSTRACT

Eka Fatmala, 2020. "Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Budget and Expenditures of the Pakue Sub-District Office, North Kolaka, Southeast Sulawesi". Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business. Supervised by Ansyarif Khalid, and Ismail Rasulong. The purpose of this study was to determine the effectiveness and efficiency of the budget and expenditure of the Pakue District Office, North Kolaka, Southeast Sulawesi. In this study using a quantitative descriptive approach with data collection techniques, namely observation and interviews. The data used are secondary data in the form of financial reports on the budget and expenditure of the Pakue Sub-district Office. The results showed that (1) The effectiveness of the budget and expenditure of the Pakue Sub-district Office was classified as effective (2) Efficiency is a measure of the success of an activity which is assessed based on the amount of costs or resources used to achieve the desired results from the calculation of the level of budget and expenditure efficiency at the Camat Office Pakue, North Kolaka, Southeast Sulawesi is classified as efficient from year to year. Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget and Spending, Pakue Sub-District Office.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL ............................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. ii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. .v

SURAT PERNYATAAN .................................................................................... .vi

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii

ABSTRAK BAHASA INDONESIA .................................................................... .x

ABSTRACT ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ......................................................................................................xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ .xiv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ ..xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... ....xvi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 6

D. Mamfaat Penelitian .................................................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................................…8

A. Landasan Teori ........................................................................................ 8

1. Sektor Publik ...................................................................................... 8

2. Pengertian Efektivitas ......................................................................... 8

3. Pengertian Efisiensi .......................................................................... 10

4. Anggaran .......................................................................................... 11

xiii

B. Tinjuan Empiris ...................................................................................... 21

C. Kerangka konsep ................................................................................... 27

BAB III METODE PENELITIAN .........................................................................29

A. Jenis Penelitian ......................................................................................29

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................29

C. Definisi operasional variabel dan Pengukuran ........................................ 29

D. Populasi dan sampel ..............................................................................30

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................31

F. Teknik Analisis Data ..............................................................................32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........................................35

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................35

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ..........................................................60

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 63

A. Kesimpulan ............................................................................................63

B. Saran .....................................................................................................63

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................65

BIOGRAFI PENULIS .........................................................................................73

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris ................................................................................21

Tabel 3.1 Kriteria Penggolongan Efektivitas.......................................................34

Tabel 3.2 Kriteria Penggolongan Efisiensi .........................................................35

Tabel 4.1 Struktur Organisasi ............................................................................41

Tabel 4.2 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 ..............................56

Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ....................................57

Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Belanja Kantor Camat Pakue Kabupaten

Kolaka Utara ......................................................................................57

Tabel 4.5 Realisasi anggaran Belanja tidak Langsung Kantor Camat Pakue

Kabupaten Kolaka Utara ...................................................................58

Tabel 4.6 Indikator Efektivitas ............................................................................58

Tabel 4.7 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pakue

Kabupaten Kolaka Utara ....................................................................59

Tabel 4.8 Indikator Efisiensi ...............................................................................60

Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Pakue

Kabupaten Kolaka Utara ....................................................................60

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir ...............................................................................28

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.................................................................................................... ….67

Lampiran 2.................................................................................................... ….69

Lampiran 3.................................................................................................... ….71

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi

telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan hasil artikulasi dari perumusan

hasil strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran

sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada

kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran

publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Veggeland N, 2015).

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang

terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi

ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan

dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang

diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan

departemen-departemen di bawahnya. Wiratna, (2015 ).

Laporan realisasi anggaran / LRA adalah suatu laporan yang terdiri atas

ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh

pemda selama periode yang telah ditentukan yang biasanya selama satu tahun

(Siregar : 2015 ).

Dengan direvisinya UU No.22 tahun 1999 ke UU No.32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

merupakan perundang–undangan yang berhubungan dengan kebijakan

2

desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan

keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan

kepentingan daerahnya masing masing. Karena masing–masing daerah

diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD).Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik

dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya

penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Dan setiap

tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan

anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi

dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik

masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai

oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana

publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Pada umumnya dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik jika yang

bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Tuntutan

baru untuk organisasi sector publik yaitu selalu memperhatikan value for money.

Karena tujuan yang dikehendaki masyarakat selalu mencakup

pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu dalam

pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan

sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan

3

(maximizing benefits and minimizing cost), serta (berhasil guna) dalam arti

mencapai sasaran.

Anggaran berperan penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan

keuangan secara rinci disusun untuk membantu tercapainya program kegiatan

organisasi. Berbagai macam permintaan masyarakat terhadap organisasi publik,

salah satunya keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan publik. Sehingga

setiap organisasi pemerintah senantiasa menjadikan lebih baik kinerjanya

supaya tata kelola pemerintah yang lebih dapat tercapai (Tamasoleng, 2015).

Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja

lembaga/organisasi pemerintah akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat

dapat berperan sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan

pemerintah.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi

yang secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan

dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara

garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan,

sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang

bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan

taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan

berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan

anggaran.

Efektivitas anggaran sangat berpengaruh kinerja pemerintah di mana

kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas

belanja dan mampu mengidentifikasikan anggaran sehingga anggaran tersebut

dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi berhubungan dengan konsep

4

produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah

daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar

semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun

waktu satu tahunan. Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran

penting di mana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun

secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu

organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya

transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada

terciptanya good public dan good governance. (Tamasoleng, 2015).

Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis,efisien, dan efektif

atau sudah memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi,

akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang

selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan jumlah

kemiskinan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran

daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan yang memenuhi aturan tepat waktu dan sudah disusun dengan

5

mengikuti standar akuntansi standar akuntansi pemerintahan yang sudah

disusun secara umum.

Kegiatan operasional dijalankan menggunakan sumber dana yang

diperoleh dari dana APBD kecamatan Pakue yang dialokasikan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Kebijakan penggunaan semua dana

diserahkan sepenuhnya kepada instansi tersebut sesuai dengan dana yang ada

dan dipertanggungjawabkan melalui laporan realisasi anggaran. Upaya

pencegahan penyalahgunaan dana anggaran untuk kebutuhan pribadi, maka

diperlukannya pengendalian keuangan yang baik. Berdasarkan UU Nomor 15

tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara, Kantor Camat Pakue dalam pengelolaan keuangannya harus

akuntabel dan transparan atas laporan keuangannya, sehingga program yang

telah ditargetkan dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik

dan sah.

Berdasarkan penelitian Siti Mardiyah Ulfa (2018). Dengan judul Analisis

Realisasi anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi kinerja pada Dinas

Perhubungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat

efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi

pengelolaan keuangan efektif dan efisien.

Terdapat beberapa permasalahan dalam mengelola Anggaran desa salah

satunya, yaitu dari penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja desa tersebut

untuk belanja modal seharusnya diminimalkan jangan sampai melebihi 40% dari

anggaran desa yang ada, dan untuk alokasi anggaran lebih diprioritasakan selain

untuk belanja modal khususnya dibidang infrastruktur, yaitu untuk mendanai

kegiatan berkaitan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dari

6

tabel jelas terlihat persentase-persentase dari masing-masing belanja dalam

penjabaran dalam penjabaran APBDesa tiap tahunnya cenderung fluktuatif, hal

ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik secara subyek dan

obyek perencanaan APBDesa masih kurang matang dan belum menerapkan

fungsi alokasi yaitu bahwa penganggaran dan APBDesa seharusnya dapat

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, dan pemborosan

sumber daya serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian

desa.

Dengan dasar pemikiran itulah peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian tentang “Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja” pada

Kantor Camat Pakue,Kolaka Utara,Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu bagaimanakah tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan

Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai pada

penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tingkat Efektivitas dan Efisiensi

Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak

sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Kantor Camat

7

Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi

khususnya mengenai pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran dan

belanja

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan

pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan Efektivitas dan

Efisiensi Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi

Tenggara sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan

pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang

dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan

anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu

proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus di informasikan kepada

publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran

pada pemerintah sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian

sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya.

2. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian

tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi ingin

membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi sebuah

unit kecelakaan darurat, serta unit pasien luar dan semua target tersebut

tercapai, maka mekanisme kerja organisasi itu dianggap sudah efektif. Apabila

hanya 150 tempat tidur yang terbangun, organisasi tersebut dianggap tidak

bekerja efektif. Karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan

terukur. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi sektor publik seringkali

tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila

efisiensi biaya bukan merupakan salah satu dari indikator hasil.

9

Indra ( 2006 ) menjelaskan bahwa efektivitas adalah keberhasilan

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Efektivitas hanya

berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai

tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata

lain Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Haryanto, dkk (2007) menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara

sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan input.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja.

3. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan hal terpenting, karena suatu organisasi dianggap

semakin efisien apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Semakin besar

angkanya, semakin tinggi tingkat efisiennya. Secara absolut, rasio ini tidak

menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program

pada dua organisasi yang berkecimpung dalam industri yang sama dapat

diperbandingkan tingkat efisiennya. Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu

dibandingkan hasil rasio program yang sama di organisasi lainnya, program

tersebut bisa disebut lebih efisien. Karena itu efisien dapat dikembangkan

dengan empat cara yaitu:

a. Dengan menaikkan output untuk input yang sama

b. Dengan menaikkan output lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan

input

c. Dengan menurunkan input untuk output yang sama

10

d. Dengan menurunkan input lebih besar dibandingkan proporsi penurunan

output.

Dedi dan Ayuningtyas (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah

hubungan antara barang dan jasa (output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau

aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Indra (2006 ) menjelaskan

bahwa efisiensi adalah input yang tersedia mampu menghasilkan output pada

tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat.

Haryato, dkk (2007) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian

output yang maksimum dengan input yang terendah. Efisiensi merupakan

perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja

atau target yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu

ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk

mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi menurut

Siagian (1999) yang mengutip pernyataan H.Emerson (1998), adalah

perbandingan yang baik antara input dan output (hasil antara keuntungan

dengan sumber-sumber yang dipergunakan ), seperti halnya juga hasil optimal

yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain

berhubungan dengan apa yang telah diselesaikan.

Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi

merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah

kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan dengan tidak

membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya

serendah-rendahnya.

11

Selanjutnya, Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah

didefinisikan sebagai kondisi ketika tidak mungkin lagi alokasi sumber daya yang

dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain,

diartikan setiap belanja pemerintah diartikan setiap belanja yang dilaksanakan

pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal.

Ketika kondisi tersebut dipenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah

mencapai tingkat yang efisien.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

4. Anggaran

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut

perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu

atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu, kebanyakan organisasi

sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta

tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada

penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran, hal itu akan

berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran

modal tahunan. Contoh jenis anggaran publik antara lain:

a. Anggaran negara dan Daerah/APBN/APBD (Budget of state)

b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran

usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan

publik-privat.

12

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang

menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan agustus

tentang nota keuangan dan rencana APBN selalu menjadi indikator

perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut

menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak

oposisi.

Freeman dan Shoulders (2003) mendefinisikan anggaran sebagai berikut.

Budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demands,

and a budget is a dollar-and-cents plan of operation for a specific period of time.

Dari definisi tersebut. Dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan suatu

proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan

yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu, anggaran

merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam

suatu mata uang.

Indra (2010) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasi

keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber

pendapatan diharapkan nantinya membiayai dalam periode waktu tertentu.

Mardiasmo (2009 : 61) menjelaskan bahwa anggaran merupakan

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode

waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu

anggaran. Sementara itu, Indra Bastian (2006) berpendapat bahwa anggaran

merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang

diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

13

Deddi (2006) menjelaskan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam

ukuran financial. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya harus

melakukan perencanaan yang baik supaya tujuan perusahaan yang ditetapkan

dapat tercapai salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan adalah

anggaran, di mana ini berisi tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan serta

berisi tujuan yang hendak dicapai dalam satu periode tertentu.

Jadi berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana

kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial yang meliputi usulan

pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode tertentu serta dikembangkan

untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan dan

rencana manajemen. Pengertian-pengertian diatas juga mengungkap peran

strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Organisasi sektor publik tentunnya berkeinginan untuk memberikan pelayanan

maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut seringkali terkendala

oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah, fungsi dan peran penting

anggaran.

Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama

pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung

muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di

perusahaan swasta yang muatan politiknya relatif lebih kecil. Bagi organisasi

sektor publik seperti akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan

kepadanya.

14

a. Laporan Realisasi Anggaran

Organisasi pemerintahan dituntut untuk membuat laporan yang

menggambarkan kondisi keuangannya yang ditujukan kepada eksternal yaitu

DPR, BPK, masyarakat, dan lain sebagainya. Laporan keuangan organisasi

pemerintahan meliputi : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA).

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi

pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang

telah dilaksanakan selama periode tertentu.

Unsur – unsur yang ada dalam LRA adalah :

1. Belanja daerah

2. Pendapatan LRA

3. Transfer daerah

4. Surplus / defisit LRA

5. Pembiayaan

6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran

Perlu kita ketahui bahwa LRA sangat berguna untuk pihak – pihak

berkepentingan untuk menilai kinerja dari pemerintah atau dinas. Dalam LRA

terdapat informasi mengenai budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam

RLA juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut.Dengan

adanya komponen tersebut, maka LRA dapat digunakan untuk menghitung

efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat

menggunakan cara dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya

ataupun sebaliknya.

15

1. Anggaran belanja langsung dan tidak langsung

a) Anggaran belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis

belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja

barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

b) Anggaran belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak dipengaruhi

secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak

langsung dapat berupa belanja pegawai/gaji pegawai, belanja

barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas

(Muttaqin Hasyim, 2010).

b. Jenis-jenis anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut.

a) Anggaran operasional dan anggaran modal (current vs capital budgets)

berdasarkan jenis aktivanya, anggaran dibagi menjadi anggaran

operasional dan anggaran modal.

b) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam

menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran

operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran

pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang sifat

rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu set.

c) Anggaran modal ( capital modal) menunjukkan rencana jangka panjang

dan pembelanjaannya atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan,

kendaraan, perabot, dan sebagainnya. Belanja modal adalah

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran

dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor

16

publik,yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk

biaya pemeliharaan.

d) Anggaran berdasarkan pengesahan (tentative enacted budgets).

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif

(tentative) dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran

yang tidak memerlukan pengesahan dan lembaga legislatif karena

kemunculannya yang di picu anggaran yang direncanakan, kemudian

dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

e) Anggaran dana umum versus anggaran dana khusus (general special

budgets). Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi

umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintahan yang bersifat umum sehari-hari, sedangkan dana

khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya

Debt Service Fund yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.

Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (general

budget) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus

(special budget).

f) Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed vs flexible budget). Dalam

anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal

tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada

peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel,

harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran

secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya

kegiatan yang dilakukan.

17

g) Anggaran eksekutif versus anggaran legislatif (executive versus

legislative budget). Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi

menjadi anggaran eksekutif (executive budget), yaitu anggaran yang

disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran

legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga

legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang

disebut anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun

secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara

itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut

anggaran komite (committee budget).

c. Siklus anggaran

a) Persiapan (preparation)

b) Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)

c) Administrasi (administration)

d) Pelaporan (reporting)

e) Pemeriksaan (post-audit)

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah,

pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi

pengurusan umum dan pengurusan khusus, dengan demikian pada pemerintah

daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam “

pengurusan umum”–nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “

pengurusan khusus”-nya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD

sebagai inti umum keuangan daerah.

18

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD dapat di definisikan sebagai

rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana disatu pihak

menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu,

dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber

penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud

(Mamesah, 1995).

a. APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD di atas

menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, Memiliki

unsur-unsur sebagai berikut.

a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk

menutupi biaya, beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut,

dan adanya biaya dan beban yang merupakan batas maksimal

pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

d) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

b. Penyusunan dan bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah

a) Proses penetapan rencana plafon APBD

b) Proses penentuan proyek-proyek pembangunan

c) Proses penentuan belanja rutin

c. Struktur APBD

Struktur APBD dibuat sesuai contoh yang harus digunakan dalam

penyusunan APBD, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri

19

Nomor 110 Tahun 1998 Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan otonomi

Daerah Nomor 903/ 2735/ SJ Tanggal 17 November 2000.

e. Dasar hukum keuangan daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber

daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan

bertanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik

yang berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan

pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan. Kriteria

keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua

warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses

pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada serta pengembangan

sumber-sumber pembiayaan.

Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi, pasal 18 A (2) Undang-

undang dasar 1945 menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang

f. Fungsi anggaran publik

a) Anggaran berfungsi sebagai berikut :

b) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja

20

c) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di

masa mendatang

d) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan

e) Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja

f) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta

efisien dalam pencapaian visi organisasi.

g. Pengaruh dan tujuan anggaran publik

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif

organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh

terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran.

Pada prakteknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang

pengeluaran dan pendapatan serta tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran

adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan

rancangan anggaran per tahunanya, akurasi perkiraan perkiraan pendapatan

serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi.

Proses penyusunan maupun pengesahan dapat dipublikasikan ke masyarakat.

a. Karakteristik anggaran publik

Karakteristik anggaran publik terdiri dari:

a) Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan

nonkeuangan.

b) Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau

beberapa tahun

c) Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk

mencapai susunan yang ditetapkan

21

d) Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang

lebih tinggi dari penyusun anggaran.

e) Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1

Tinjauan Empiris

No Peneliti Penelitian Metodologi Hasil

1 Rusita Untari (2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang

Analisis Kuantitatif

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa dinas pendidikan kota semarang sudah melaksanakan program dan kegiatan dalam belanja langsung dengan hasil yang efektif dengan rata –rata pencapaian dari empat tahun tersebut sebesar 97.74 %. Hasil perhitungan pada tingkat efektivitas pada belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang setiap tahunnya pencapaiannya berbeda –beda karena dalam setiap tahunnya pencapaian dari masing-masing kegiatan tidak selalu sama meskipun jenis programnya sama dan ada beberapa program yang tidak dijalankan di setiap tahunnya sehingga

22

ada perubahan di pencapaian program tersebut.

2 Siti Basariyah (2015) Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu

Analisis Efektvitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) DaerahProvinsi Sulawesi Tengah

Analisis deskriptif

tahun tingkat efisensi anggaran belanja BPMPD Daerah Prov.Sulteng berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tingkat efisiensi sebesar 77,61 % masuk pada kategori efisien namun berturut-turut di tiga tahun berikutnya terjadi penurunan tingkat efisiensi yaitu di tahun 2012 menjadi 84,66%, tahun 2013 menjadi 85,03% dan ditahun 2014 menjadi 89,34% tetapi masih masuk pada kategori cukup efisien

3 Dwi Nofita Sari (2018) http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksaan Anggaran Belanja

Analisis deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis perhitungan tingkat efesien dan efektivitas belanja terlihat pemerintah Kota Samarinda telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan tingkat efisiensi pada tahun 2011 sebesar 54,08% (Sangat Efisien), kemudian tahun 2012 sebesar 60,06% (Efisien), selanjutnya tahun 2013 tingkat efisiensi sebesar 65,79 (Efisien), lalu tahun 2014 tingkat

23

efisiensi sebesar 64,53% (efesien, dan yang terahir tahun 2015 tingkat efisien sebesar 62,47% (Efisien).

4 Tamasoleng (2015) Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen vol. 3 ,No. 1 2015: 97-110

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Analisis deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan.

5 Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik (2015) Jurnal EMBA 33 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 33-43

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Kuantitatif dan Kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas 81,65% (Tidak Efektif). Kemudian di tahun selanjutnya 2011, tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 86,50% (Tidak Efektif). Selanjutnya pada tahun 2012 merupakan tahun yang tingkat efektivitasnya terendah selama kurun waktu 2010-2014 dengan tingkat efektivitas 75,20% (Tidak Efektif). Selanjutnya di tahun 2013 menjadi tahun yang tingkat

24

efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2010-2014 yaitu 88,25% (Tidak Efektif). Dan ditahun terakhir 2014 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 85,33% (Tidak Efektif).

6 Fitri Yunina (2018) Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Edisi: juli-Desember 2018

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah

Analisis Deskriptif

Hasil penelitian ini yaitu rendahnya pengalokasian belanja langsung sehingga mengindikasikan kinerja Bappeda Aceh Tengah sangat efisien, dikarenakan output dari organisasi tersebut umumnya berbentuk perencanaan bukan dalam bentuk fisik pekerjaan, sehingga pengalokasian anggaran belanjanya dalam bentuk belanja langsung juga cenderung lebih kecil

7 Lailatul Nuzulah (2019) Jurnal Riset Akuntansi

Analisis Efisiensi dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bindang TK/SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2016

Deskriptif kuantitatif

Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 sebesar 91,9% yang berada pada kategori efektif. Namun berbeda dengan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada tahun

25

2016 sebesar 95,1% yang berada pada kategori efektif. Ini disebabkan oleh adanya program belanja yang tidak direalisasikan dan beberapa program lain yang realisasinya tidak optimal sehingga tidak mencapai target. Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015-2016 secara keseluruhan berada dalam kategori tidak efisien.

8 Wahyu Heri Prasetyo (2020). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930.

Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Malang Periode (2015-2019).

Analisiss kuantitatif

Setelah hasil penelitian dan pembahasan diuraikan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penyerapan anggaran Disduk capil Kota Magelang periode 2015 – 2019 bervariasi. Selama periode 2015 sampai 2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggaanya efektif yaitu sebesar 90,65% di tahun 2018 serta 93,86% di tahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan

26

anggarannya Kurang efektif dengan presentasi sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2015 – 2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan presentasi masing – masing 89,96 dan 88,97. Sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015 – 2019 tidak efisien.

9 Firman Alimuddin (2018) Jurnal Ilmu Ekonomi e-ISSN : 2622-6383 Volume 1 Nomor 1 (2018) Oktober

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang

Deskriptif kuantitatif

Hasil penelitian ini Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag – ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai efisiensi >100%.

10 Siti Mardiyah Ulfa (2018)

Analisis Realisasi anggaran untuk Menilai Efektivitas

Analisis Deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

27

Universitas Medan Area.

dan Efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan

perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan efisien.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat/rasio efisiensi dan efektivitas

anggaran dan belanja apakah telah di kelolah secara efiktifitas dan efisiensi

sesuai dengan syarat yang berlaku.

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas dan

efisiensi anggaran dan belanja. Efektivitas dan efisiensi adalah sejauh mana

tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah

nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan Realisasi Anggaran

Belanja dengan Anggaran Belanja, Efisiensi adalah nilai yang dihitung

berdasarkan presentasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan Realisasi

Anggaran Belanja Dikatakan efektif dan efisien jika anggaran belanja mencapai

angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan

menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi.

28

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kantor Camat

Anggaran Belanja

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Efektivitas Efisiensi

29

29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut

Sugiono (2008),penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau (lebih independen)

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non

eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data

kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari

sebuah populasinya. Objek penelitian dilakukan pada Kantor Camat Pakue

Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi dan tempat penelitian dilaksanakan di Kantor

Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Pada tahun

2017-2019 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai 03 Agustus.

C. Definisi operasional variabel penelitian

1. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel

independen,variabel dependen dalam penelitian ini adalah anggaran dan belanja

Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara bagaimana pengelolaan dananya apakah

sudah sesuai aturan atau belum.

30

2. Variabel independen

Variabel independen yaitu variabel yang memengaruhi variabel

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan mencapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya . Efektivitas hanya berbicara masalah output saja.

Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut

berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain Efektivitas adalah kesuksesan

atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai

(Indra 2006 : 78). Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran

belanja.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input yang

terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang

dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Haryato, dkk

2007 : 6 ). Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

31

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah

keseluruhan subyek yang akan diteliti tetapi menyangkut keseluruhan

karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki subyek tersebut. Adapun yang ditetapkan

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi

Sulawesi Tenggara dari tahun 2004 sampai 2020.

2. Sampel Menurut Sugiyono (2016),

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil

untuk keperluan penelitian.

Mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka penulis

mengambil sampel yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

(LAKIP) Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi

Tenggara dari tahun 2017-2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi

keberhasilan suatu penelitian. Kualitas suatu data sangat ditentukan oleh alat

atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:223), terdapat beberapa teknik

pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Metode observasi

Pengertian observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal itu

32

bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat

menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat.

Secara etimologi arti kata observasi adalah melihat dan memperhatikan.

Makna tersebut berasal dari bahasa latin. Menurut Nawawi dan Martini observasi

adalah kegiatan mengamati sekaligus mencatat unsur-unsur yang muncul dalam

objek penelitian. Pencatatan .

2. Metode dokumentasi

Sesuai dengan pokok persoalan dalam penelitian mengenai Analisis

Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kabupaten

Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka metode yang sesuai adalah

metode dokumentasi.

Metode dokumentasi atau teknik dokumentasi merupakan suatu cara

yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ditunjukkan untuk memperoleh

penjelasan melalui sumber-sumber dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto

(2006:231) “Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasit,

notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya”. Metode dokumentasi dalam

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting,

terutama dokumen-dokumen yang berupa laporan keuangan Kantor Camat

Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis

data untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis data ini digunakan untuk

33

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta di

interprestasikan agar dapat menjawab hipotesis yang peneliti lakukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data serta

menginterprestasikan data secara kuantitatif adalah melalui alat bantu statistik,

yaitu dengan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah sekelompok teknik untuk

mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel. Analisis ini terdiri dari

beberapa langkah yaitu:

1. Menentukan Efektivitas

Pengukuran Efektivitas untuk mengetahui pengelolaan anggaran

beberapa tahun.

Halim 2014 mendifinisiakan efektivitas sebagai gambaran kemampuan

pemerintah dalam merealisaikan anggaran belanja yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real

pemerintah. Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

Dalam menganalisis tingkat dari system pengelolaan keuangan daerah

Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

maka di perlukan data realisasi anggaran belanja langsung dan total anggaran

belanja langsung. Dimana semakin besar presentase yang di capai maka

semakin besar tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi

anggaran belanja langsung, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan

daerah Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi

Tenggara di berikan penilaian berdasarkan Kepmendagri nomor 690.900.327

tahun 1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan perhitungan efektif

34

semakin efektifvitas mendekati angka 100% maka akan semakin efektif. Berikut

kriteria efektivitas

Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996

seperti dikutip A. A. N. B. Dwiranda (http//ejournal.unud.ac.id) adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penggolongan Efektivitas

Nilai efektivitas Kriteria

>100% Sangat Efektif

90-100% Efektif

80-90% Cukup Efektif

60-80% Kurang Efektif

<60% Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327,1996 (dalam Dwindra : 2008)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari

60% kriteria tidak efektif, 60%- 80% Kriteria kurang efektif, 80%-90% kriteria

cukup efektif, 90%-100% kriteria efektif, dan lebih dari 100% kriteria sangat

efektif.

2. Menentukan Efisiensi

Untuk menganalisis tingkat efesiensi pengelolaan keuangan daerah di

lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungan ratio antara realisasi

anggaran belanja tidak langsung dengan total anggaran belanja tidak langsung,

dimana semakin tinggi rationya maka semakin efesien pengelolaan keuangan

daerah tersebut. Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan adalah:

35

Dengan mengetahui perbandingan realisasi anggaran belanja tidak

langsung dengan total anggaran belanja tidak langsung maka tingkat efesiensi

pengelolaan keuangan daerah Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara,

Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria

penilaian berdasarkan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang

pedoman penilaian kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penggolongan Efisiensi

Nilai Efisiensi Kriteria

<20% Tidak Efisien

21-85% Efisien

>85% Sangat Efisien


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari

20% kriteria tidak efisien, 21%- 85% efisien, lebih dari 85% kriteria sangat efisien.

35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan diKantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara,

Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak 03 Juli 2020 sampai 03 Agustus

2020.

Pakue adalah sebuah kecamatan dikabupaten Kolaka Utara, Sulawesi

Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Olo-Oloho yang berjarak 62 km ke

ibu kota kabupaten diLasusua. Kecamatan Pakue terdiri dari 10 desa dan 1

kelurahan. Luas wilayah 313,25 km2 (2018), jumlah penduduk 10.458 orang

(2018), kepadatan penduduk 33 jiwa/km2, 10 desa/ 1 kelurahan .

Kantor Camat Pakue menyelenggarakan wewenang,tugas pokok dan

fungsi:

a) Wewenang

a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ke tentraman dan ketertiban

umum

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan, prasarana dan fasilitas pelyanan umum

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

desa/kelurahan

36

f. dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemeritah desa/kelurahan.

b) Tugas pokok

Kantor camat mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan

pemerintah kabupaten diwilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintah,

ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan

masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan bupati.

c) Fungsi

a. pengoorganisasian penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan.

b. penggorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan

perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah

sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

c. penyelenggaraan pelayanan sosial dibidang pendidikan sekolah dasar

d. pembinaan kelurahan

e. pelaksanaan dukungan administrasi di bidang penddikan sekolah dasar

f. pembinaan ketentraman dan administrasi dibidang pendidikan sekolah

dasar

g. pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas/badan

dan

h. pelaksanaan fasilitas kegiatan pembangunan dan pengembangan

partisipasi masyarakat

2. Visi dan Misi Kantor Camat Pakue

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang

37

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan oleh instansi pemerintah dengan mengacu pada batasan tersebut

visi kantor camat pakue sebagai berikut.

Penyelengaraan pemerintahan yang baik yakni kondisi di mana

terkelolanya pemerintahan yang baik, akselarasi kemajuan dalam kesejahteraan

masyarakat dan kualitas pelayanaan dasar, kondisi tertib, tentram, nyaman dan

beradab dalam masyarakat.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi

pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Adapun misi kantor camat pakue yaitu:

a. Menyelenggarakan tata kelola yang baik, efisien, efektif, akuntabel, dan

bebas dari korupsi

b. Mengembangkan dan meningkatkan intensifikai, disersifikasi dan

produksi sector pertanian dan perikanan secara menyeluruh

c. Meningkatkan kapasitas dan akses pelayanan kesehatan secara lebih

mudah,nyaman dan merata

d. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan berbasis

kompetensi, berkeadilan dan terjangkau

e. Mengembangkan dan membina keberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil

dan menengah

f. Mengembangkan dan memeberdayakan pemuda wirausaha mandiri dan

tangguh

g. Mengembangkan, menigkatkan dan memelihara infrastruktur daerah

h. Menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan dengan semangat keberangaman

38

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau akan

dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Tujuan yang ditetapkan Kantor Camat Pakue sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya tersebut. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor keberhasilan

maka dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Menigkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan manajemen organisasi yang efektif.

3. Menigkatkan ketertiban,keamanan, dan kenyamanan.

4. Meningkatkan koordinasi / evaluasi dan pembinaan.

5. Menigkatkan kesejahteraan masyarakat

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

7. Sasaran strategi.

b) Nilai-nilai

Dalam suatu organisasi terdapat nilai-nilai (values) yang dianut bersama

Oleh seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan tidak tertulis

(convension) pada saat berjalanya aktivitas dan tugas-tugas suatu organisasi.

Mengingat pentingnya nilai-nilai organisasi tersebut, maka nilai-nilai harus

digali dari nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat.

1. Keahlian, maksudnya adalah penempatan pegawai sesuai dengan

keahlian yang mereka miliki, komit terhadap kode etik dan

kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaanya.

2. Disiplin, maksudnya adalah budaya kerja aparatur Kecamatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dalam pekerjaan sesuai dengan

39

prosedur yang sudah ditetapkan seperti disiplin kehadiran kerja dan

komitmen kerja.

3. Kerja sama, maksudnya adalah aparatur harus berkomitmen kerja

sama antar pegawai, dan harus saling sinergi dalam rangka

pencapaian misi dan visi.

40

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PAKUE

Sumber: Kantor Camat Pakue, 2020

CAMAT PAKUE

Hj. JOHARENG,SE

SEKRETARIS

SARNIA, SH

KASUBAG TATA USAHA

DAN KEPEGAWAIAN

USMAN GANI,S.IP

KASUBAG KEUANGAN DAN

PENYUSUNAN PROGRAM

ST. RAIHA, A.md.Pi

KASI PEMERINTAHAN

RAHAYUDDIN, SE

KASI PEMBANGUNAN

DAN PMD

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

INDRAWATI, SH

KASI TRANTIB

IRIANI,SE

KASI PELAYANAN

ADM. TERPADU

SUHARTINI, S.IP

41

3. Struktur Organisasi Kantor Camat Pakue Beserta Tugasnya

1. Camat

2. Sekertaris Camat

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian

4. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

5. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Kepala Seksi Pembangunan Dan PMD

8. Kepala Seksi Pmerintahan

9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan program

Tugas masing-masing adalah:

1. Camat

a. Peran Jabatan

Merencanakan operasional kegiatan operasional dan administratif,

membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi serta membuat

laporan pelaksanaan tugas secara terpadu.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan operasional kegiatan kecamatan

2. Membagi tugas kepada bawahan

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

4. Menyelia bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas

5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-

laporan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA,LPPD, Laporan tahunan, dll)

6. Melaksankan Koordinasi, Fasilitasi, dan Verifikasi pengumpulan data

42

7. Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana anggaran

satuan kerja secara berkala

8. Menyusun laporan kegiatan masing-masing seksi sebagai

pertanggungjawaban pelaksaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya.

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis

c. Tanggung Jawab

1. Kesesuaian rencana kegiatan dan program kerja kecamatan

2. Kebenaran, kesesuaian, ketepatan dokumen perencanaan, evaluasi dan

pelaporan

3. Kelancaran dalam penyusunan petunjuk teknis kegiatan

4. Keberlangsungan program kerja kegiatan

5. Kelancaran koordinasi antar stakeholder

6. Kelancaran pendampig pelaksanaan kegiatan

d. Hasil Kerja

1. Draft rencana kerja

2. Jadwal dan pembagian tugas

3. Notulensi arahan pelaksaan tugas

4. Catatan permasalahan dan koreksi hasil kerja

5. Dokumen Renstra, rencana kerja (Renja), RKA/DPA, LPPD, Laporan

keuangan

2. Sekertaris Camat

a. Peran Jabatan

Merencanakan kegiatan operasional kesekretariatan administrative,

penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi,

43

pengembangan,evaluasi,pengembangan, dan pelaporan keuangan,

kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan humas organisasi dan

penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan operasional kegiatan kesekretariatan berdasarkan

rencana strategis


3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

4. Menyelia bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas

5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan strategis dalam

laporan-laporan

6. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan verifikasi pengumpulan data

kepegawaian dalam rangka penyusunan dokumen kepegawaian

7. Melakukan koordinasi tugas-tugas ketatausahaan, rumah tangga,

peralatan dan perlengkapan

8. Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana anggaran

satuan kerja secara berkala

9. Menyusun laporan kegiatan kesekretariatan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis

c. Tanggung Jawab

1. Kesesuaian rencana kegiatan secretariat dengan program kerja

kecamatan

2. Kebenaran, kesesuaian, ketepatan dokumen perencanaan,evaluasi dan

pelaporan

44

3. Kelancaran dalam penyusunan petunjuk teknis kegiatan

4. Kelancaran pendampingan pelaksaan kegiatan

d. Hasil Kerja

1. Konsep rencana operasional kegiatan

2. Pembagian tugas kepada bawahan

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian

a. Peran Jabatan

Membuat rencana kerja,mengkoordinir, dan mengarahkan tugas disub

bagian tata usaha dan kepegawaian.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian


3. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas

4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan

5. Melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat kantor

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

7. Melakukan pembinaan dibidang hukum dan organisasi serta kehumasan

8. mengevaluasi hasil kegiatan pada sub bagian keuangan dan penyusunan

program

9. Melaporkan hasil kegiatan laporan keuangan dan penyusunan program

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara

tertulis maupun lisan

c. Tanggung Jawab

1. Ketepatan pelaksanaan administrasi kepegawaian

45

2. Ketepatan dan keakuratan dalam melaksanakan administrasi

kepegawaian

3. Kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan

4. Keefektifan pelaksanaan rencana kegiatan kerja

d. Hasil Kerja

1. Draft rencana kegiatan

2. Tabel pembagian tugas

3. Notulensi rapat arahaan pelaksaan tugas

4. Koreksian/saran pelaksaan tugas

5. Daftar urusan rumah tangga dan surat menyurat

6. Daftar pengelolaan administrasi kepegawaian

7. Daftar pembinaan bidang Hukum, organisasi dan kehumasan

8. Hasil evaluasi kegiatan

9. Laporan kegiatan

10. Laporan tugas kedinasan lain

4. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

a. Peran Jabatan

Membuat rencana kerja, mengkoordinir, dan mengarahkan tugas dikasi

pelayanan administrasi terpadu.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan seksi pelayanan administrasi terpadu



4. Mememeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan

46

5. Menyusun program dan pembinaan dibidang pelayanan administrasi

terpadu

6. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi

terpadu

7. menyelenggarakan fasilitas perizinan

8. Mengevaluasi hasil kegiatan

9. Melaporkan hasil kegiatan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain

c. Tanggung Jawab



3. Ketetapan penyusunan rencana kegiatan

d. Hasil Kerja

1. Rencana kegiatan


3. Notulensi rapat arahan pelaksanaan tugas

4. Koreksian/saran pelaksanaan tugas

5. Daftar pembinaan pelayanan adminstrasi terpadu

6. Daftar pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu

7. Daftar pelaksaan fasilitas perizinan


9. Laporan kegiatan


5. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

a. Peran Jabatan

47

Membuat rencana kerja, menyelenggarakan, dan memfasilitasi tugas

diseksi ketentraman dan ketertiban.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban


3. Membiming bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas

4. Memeriksa hasil pelaksaan tugas bawahan

5. Menyusun program dan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban

umum

6. Menyusun program dan penyelenggaraan dibidang ketentraman dan

ketertiban umum

7. Menyusun program dan pembinaan ideologi dan politik dalam negeri

8. Mengevaluasi hasil kegiatan



c. Tanggung Jawab



3. Keakuratan data kependudukan

4. Ketetapan penyusunan rencana kegiatan

d. Hasil Kerja

1. Rencana kegiatan




48

5. Daftar program pembinaan tertib

6. Daftar program penyelenggaraan tertib

7. Daftar pembinaan ideologi dan politik luar negeri


9. Laporan hasil kegiatan


6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Peran Jabatan

Membuat Rencana Kerja, mengkoordinir, dan mengarahkan tugas diseksi

kesejahteraan sosial dalam rangka menyelenggarakan, memfasilitasi,

pengawasan dan pembiayaan, dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga

bencana, sosial, bencana dan keagamaan.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program

kerja kecamatan Pakue




5. Menyusun program pembinaan dan pelayan bantuan sosial

6. Menyusun program dan pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan

olah raga

7. Menyusun program dan pembinaan kehidupan keagamaan

8. Menyusun program pembinaan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan



49

c. Tanggung Jawab

1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial

2. keefektifan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa

3. Kelancaran pelaksanaan tugas sesuai aturan-aturan

d. Hasil Kerja

1. Konsep rencana kegiatan




5. Daftar program pelayanan bantuan sosial

6. Daftar program pembinaan kepemudaan , peranan wanita dan olah raga

7. Daftar program pembinaan kehidupan keagamaan

8. Daftar program pendidikan kesejahteraan dan kebudayaan

9. Laporan hasil kegiatan


7. Kepala Seksi Pembangunan Dan PMD

a. Peran Jabatan

Menyelenggarakan, memfasilitasi, pengawasan, dan pembinaan untuk

pembangunan sarana dan prasarana fisik, memonitoring dan mengawasi

pembangunan baik melalui APBD desa maupun APBD/APBN.

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan program dan pembinaan pembangunan sarana dan

prasarana fisik, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat



50


5. Menyusun program dan pembinaan penggunaan sarana prasarana dan

fisik

6. Menyusun program dan pembinaan pembangunan pada umumnya

7. Menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat

8. mengevaluasi hasil kegiatan



c. Tanggung Jawab

1. Keakuratan data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

2. Keefektifan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa

3. kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai aturan-aturan

d. Hasil Kerja

1. Rencana kegiatan




5. Daftar program pembinaan pembangunan sarana prasarana fisik

6. Daftar program pembinaan pembangunan umum

7. Daftar program pembinaan pemberdayaan masyarakat

8. Evaluasi hasil kegaiatan

9. Laporan kegiatan


8. Kepala Seksi Pemerintahan

a. Peran Jabatan

51

Membuat rencana kerja, mengkoordinir, dan mengarahkan tugas diseksi

pemerintahan

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan seksi pemerintah



4. Memeriksa hasil pelaksaan tugas bawahan

5. Menyusun program dan pembinaan dibidang pemerintahan umum

6. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintah

Desa/kelurahan

7. Menyiapkan bahan keagrarian

8. Mengevaluasi hasil kegiatan pada seksi pemerintahan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain.

c. Tanggung Jawab


2. keefektifan pelaksanaan rencana kegiatan kerja

3. Keakuratan data kependudukan

4. Kesesuaian data dari Desa/Keseluruhan

d. Hasil Kerja

1. Rencana kegiatan



4. Koreksian/saran pelaksaan tugas

5. Daftar program pembinaan dan pembinaan bidang pemerintahan

6. Daftar program pembinaan pembangunan umum

52

7. Bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintah

8. Daftar kegiatan keagrariaan



9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program

a. Peran Jabatan

Merencanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,

pelaksaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan

keuangan

b. Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan penyusunan program

berdasarkan program kerja kecamatan Pakue




5. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta

menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan

6. Membuat penyusunan laporan keuangan dan laporan hasil kegiatan

penyusunan rencana kerja

7. Membuat draft rencana kerja kegiatan Pakue

8. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat

perintah membayar

9. Mengevaluasi hasil kegiatan pada sub bagian keuangan dan penyusunan

program

10. Melaporkan hasil kegiatan laporan keuangan dan penyusunan program

53

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik

secara tertulis maupun lisan

c. Tanggung Jawab

1. Ketepatan penyusunan renstra, renja, RKA, dan DPA

2. Ketepatan dan keakuratan dalam menyusun laporan keuangan



d. Hasil Kerja

1. Rencana kegiatan




5. Laporan pertanggungjawaban

3. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, efisien,

akuntabel dan bebas KKN

2. Sasaran

a. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat

b. Menigkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

3. Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang di junjung tinggi dalam mewujudkan misi

serta memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang

ditempuh dalam mewujudkan misi. Untuk mencapai visi kecamatan Pakue maka

54

nilai utama yang dijadikan pedoman adalah asas demokrasi, keterbukaan,

kebersamaan, jujur dan adil.

4. Program

a. Pelayanan administrasi umum

b. Penigkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Penataan administrasi kependudukan

d. Peningkatan disiplin aparatur

e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

f. Pengembangan wawasan kebangsaan

g. Kerja sama informasi dengan MASS media

h. Upaya kesehatan masyarakat

i. Penataan peraturan perundang-undangan

j. Perencanaan pembangunan daerah

k. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

l. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

m. Pengembangan wawasan kegangasan

n. Penigkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

o. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

p. Penigkatan sarana dan prasarana aparatur

q. Pengembangan nilai budaya

r. Pengembangan data/statistik/informasi daerah

s. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

t. Wajib belajar pendidikan dasar

a) Indikasi program jangka menengah

55

Program jangka menengah dalam pengertian ini. Sasaran program yang

hendak dicapai adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat sehat,

cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia.

b) Program untuk pencapaian sasaran

B. Hasil penelitian dan pembahasan

Berdasarkan visi, misi, tujuan,sasaran strategi dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaianya kemudian dijabarkan

secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas kecamatan

Pakue. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran

sebagai berikut:

Tabel 4.2

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis Didukung Jumlah Program

1 Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat

Program peningkatan pelayanan masyarakat

2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

1. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.program pembinaan pemerintahan umum kecamatan 3. program pembinaan social kemasyarakatan kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Pakue Tahun 2016-2019

a Capaian indikator kinerja utama tahun 2018

Secara umum pemerintah Kecamatan Pakue telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Kolaka Utara tahun

2018-2019.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan di lakuakan dengan membandingkan antar target kinerja dengan realisasi

56

kinerja. Capaian indikator kinerja utama kecamatan Pakue tahun 2018 sebagai

berikut:

Tabel 4.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Persentase nilai%

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai 80 82,6 103

2 Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

% 85 77,5 91,1

3 Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

% 80 75 93,7

4 Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan

% 80 70 87,5

Jumlah rata-rata 93,057

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Kolaka Utara 2018 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator

kinerja utama camat disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja utama

berkriteria tinggi sedangkan untuk indicator presentasi realisasi program prioritas

musrenbang kecamatan berada pada level sedang sehingga disimpulkan bahwa

rata-rata capaian indikator sebesar 93,07% dengan kriteria sangat tinggi.

Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara

Tahun Target Anggaran Belanja Realisasi

2017 Rp 602.015.400 Rp 507.015.932 2018 Rp 766.878.760 Rp 731.068.934 2019 Rp 885.412.500 Rp 865.477.392

Sumber: olah data sekunder Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017/2019

57

Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara

Tahun Target Anggaran Belanja Tidak

Langsung Realisasi

2017 Rp 1.935.166.200 Rp 1.925.918.000 2018 Rp 1.731.282.000 Rp 1.925.918.000 2019 Rp 1.630.148.759 Rp. 1.925.918.000

Sumber: olah data sekunder Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017/2019

b Analisis dan perhitungan efektivitas

Halim 2014 mendefinisiakan efektivitas sebagai gambaran kemampuan

pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real

pemerintah. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi

anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat

dilihat pada tabel 4.3 dan tingkat efektivitas dapat dihitung dari tahun 2017 -2019

Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

Menurut Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang pedoman

penilaian kinerja keuagan perhitungan efektif semakin efektifvitas mendekati

angka 100% maka akan semakin efektif. Berikut kriteria efektivitas

Tabel 4.6

Indikator Efektivitas

Persentase Kriteria Tanda/ Kode

>100% Sangat efektif SE >90%-100% Efektif E >80%-90% Cukup efektif CE >60%-80% Kurang efektif KE

>60% Tidak efektif TE

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327,1996

58

Tabel 4.7 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara

Tahun Target Anggaran

Belanja Realisasi Rasio

Efisiensi Kriteria

Efisiensi

2017 Rp 602.015.400 Rp 507.015.932 84,22% Cukup efektif 2018 Rp 766.878.760 Rp 731.068.934 93,33% Efektif 2019 Rp 885.412.500 Rp 865.477.392 97,7% Efektif

Sumber: Data diolah, (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat tingkat efektivitas anggaran belanja

langsung Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun 2017

berada pada rasio 84,22% (Cukup efektif), kemudian ditahun 2018 rasio

efektifitas sebesar 93,3% (Efektif), dan tahun 2019 rasio efisiensi 97,7% (Efektif)

dilihat dari jumlah target dan realisasi belanja langsung Kecamatan Pakue

Kabupaten Kolaka Utara mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan

kinerja Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi

Tenggara setiaptahunya mengalami peningkatan ( Efektif).

c Analisis perhitungan efisiensi

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi biaya

pengeluaran anggaran belanja tidak langsung dengan total realisasi anggaran

belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung

Tingkat efisiensi anggaran belanja Kantor Camat Pakue Kabupaten

Kolaka Utara dihitung dengan membandingkan total anggaran belanja langsung

belanja yang dapat dilihat dalam tabel 4.6

59

Tabel 4.8

Indikator Efisiensi

Nilai Efisiensi Kriteria

<20% Tidak Efisien

21-85% Efisien

>85% Sangat Efisien


1) Pengukuran efisiensi

1. Apabila hasilnya <20% berarti tidak efisien

2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien

3. Apabila hasilnya > 85 % berarti sangat efisien.

Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara

Tahun Target Anggaran

Belanja Tidak Langsung

Realisasi Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas

2017 Rp 1.935.166.200 Rp 1.925.918.000 99,52% Sangat efisien 2018 Rp 1.731.282.000 Rp 1.925.918.000 100% Sangat Efektif 2019 Rp 1.630.148.759 Rp. 1.925.918.000 100% Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran belanja

tidak langsung Kantor Camat Pakue Kolaka Utara pada tahun 2017 berada pada

60

rasio 99,52% ( sangat efisien), kemudian tahun 2018 rasio efektivitas sebesar

100 ( sangat efisien) , dan tahun 2019 rasio efisiensi 100% ( sangat efisien)

dilihat dari jumlah target dan realisasi belanja tidak langsung Kecamatan Pakue

Kabupaten Kolaka Utara mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan

efisiensi kinerja Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara mengalami

peningkatan yang baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Indra (2006) menjelaskan bahwa efektivitas adalah keberhasilan

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Efektivitas hanya

berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai

tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata

lain Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Efisiensi merupakan hal terpenting, karena suatu organisasi dianggap

semakin efisien apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Semakin besar

angkanya, semakin tinggi tingkat efisiennya. Secara absolut, rasio ini tidak

menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program

pada dua organisasi yang berkecimpung dalam industri yang sama dapat

diperbandingkan tingkat efisiennya. Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu

dibandingkan hasil rasio program yang sama diorganisasi lainnya, program

tersebut bisa disebut lebih efisien.

Anggaran dapat di interpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut

perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu

atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu, kebanyakan organisasi

61

sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta

tambahan pendapatan dan pengeluaran.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dwi Nofita Sari (2018)

melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan

Anggaran Belanja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Metode penelitian yang digunakan

adalah metode Analisis Deskriptif. Hasil dari penelitian yang digunakan

menunjukkan hasil analisis perhitungan tingkat efisien dan efektivitas belanja

terlihat pemerintah Kota Samarinda telah melakukan efisiensi belanja yang

dibuktikan dengan tingkat efisiensi dari tahun 2011 sampai 2015 sudah efektif.

Lailatul Nuzulah (2019) melakukan penelitian berjudul Analisis Efisiensi

dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bindang TK/SD Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2016. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/SD Dinas

Pendidikan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 sebesar 91,9% yang berada

pada kategori efektif. Namun berbeda dengan tingkat efektivitas realisasi

anggaran belanja pada tahun 2016 sebesar 95,1% yang berada pada kategori

efektif. Ini disebabkan oleh adanya program belanja yang tidak direalisasikan dan

beberapa program lain yang realisasinya tidak optimal sehingga tidak mencapai

target. Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/SD Dinas

Pendidikan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015-2016 secara keseluruhan

berada dalam kategori tidak efisien.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama penelitian tentang

analisis efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja terhadap instansi

62

pemerintahan. Perbedaanya yaitu dari hasil penelitian sebelumnya tidak efisien

dikarenakan adanya program belanja yang tidak direalisasikan dan beberapa

program lain yang realisasinya tidak optimal sehingga tidak mencapai target.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara,

Sulawesi Tenggara tergolong efektif. Rasio efektivitas anggaran dan

belanja dari tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 84,22%, tahun 2018

rasio efektivitas sebesar 93,33%, tahun 2019 rasio efektivitas sebesar

97,7%. Tingkat efektivitas anggaran dan belanja setiap tahunya

mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena

diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran.

2. Efektivitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara,

Sulawesi Tenggara tergolong efisien. Rasio efisiensi anggaran dan

belanja dari tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 99,52%, taahun 2018

rasio efisiensi sebesar 100% tahun 2019 rasio efesiensi sebesar 100%.

Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan

sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber

daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

34 T

64

B. Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang

lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi

instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Saran Akademik

a. Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variabel lain yang lebih

relevan terkait dengan Anggaran dan Belanja.

b. Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa

menggunakan metode explanatori dengan tujuan sampel penelitian yang

lebih banyak.

2. Saran Operasional

a. Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, diharapkan dapat

memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan pembangunan dan

pengelolaan anggaran dan belanja daerah agar bisa lebih efektif dan efisien

setiap tahunya.

65

DAFTAR PUSTAKA

Alimudin Firman, 2018. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Ennergi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang”. Vol. 1 No. 1 (2018) Oktober.

Basariyah Siti,2015. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Belanja Pada Badan (BPMPD) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 63-74.

Bastian Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Indonesia. BPFEYOGYAKARTA

No.008. Bastian Indra . 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga.

Ciracas, Jakarta: Erlangga. Dhini haritsa Novia. 2015. “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman”. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

Halim Abdul.2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat

salemba. Julita, SE,M. Si, 2012. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan

dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara”. Nordiawan Deddi. 2011. Edisi 2 Akuntansi Sektor Publik. Jakarta :Salemba

Empat. Nuzulah Laitul 2019. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran

Belanja Langsung Bidang TK/SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2016”. Volume 2, Nomor 3, Maret 20.

Pangkey Imanuel ,2015. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja

Pada Dinas Kebudayaaan dan Parawisata Parawisata Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Effectivenes and Effeiciency Budget In Dinas Kebudayaan dan Parawisata Province Sulawesi Utara”. Vol.3 No.4.

Prasetyo Heri Wahyu. 2020.”Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka

Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019”.Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930.

Sari Dwi Novita. 2018. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja”. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA.

http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA

66

Siska Julita Adilla, Nono Afriyanto, 2018. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Periode2011-2015 (Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh)”. Vol .2 No. 1 Januari-Juni 2018.

Tamasoleng. 2015. “Analisis efektivitas pengelolaan anggaran diKabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen vol. 3 ,No. 1 2015: 97-110

Ulfa Mardiyah Siti. 2018.”Analsis Realisasi anggaran untuk Menilai Efektivitas

dan Efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan . 4-Oct-2018. Untari Rusita, 2015. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi

Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Yunina Fitri,2018. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah”.VOL. 9 No.1.

67

LAMPIRAN 1

69

LAMPIRAN 2

Pengukuran kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah Kantor

Kecamatan Pakue Tahun 2017

No Sasaran Strategis No Indikator Kerja Target Realisasi % Kategori

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya

kualitas pelayanan kepada masyarakat

1 2 3

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan administrasif yang ditindak lanjuti Pelaksanaan pelayanan terpadu dikecamatan (PATEN)

79,25 100 % 100 %

81,67 100 % 100 %

103,05 100 100

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil

2 Terciptanya pemerintah yang baik

4 5 6

Nilai AKIP kecamatan Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

70 100 % 100 %

76,64 100% 100%

100,91 100 100

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018. Anggaran

No Indikator Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi Persen

1 IKM kecamatan 52.639.750 44.739.753 7.899.997 15 2 Persentase Desa yang

menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

204.022.100 190.756.560 13.265.540 6,50

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

99.124.500 91.768.940 7.355.560 7,40

4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

57.923.700 57.923.700 0 0

Jumlah 766.878.760 731.068.934 35.809.826 Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung

70

Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2018

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %


52.639.750 7

2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

361.070.300 47

Jumlah 413.710.050 54 Belanja Langsung Pendukung 353.168.710 46 Ttal Belanja Langsung

766.878.760 100

Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2019. No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %


31.460.000 4

2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

332.482.500 38

Jumlah 363.942.500 42 Belanja Langsung Pendukung 521.470.000 58 Total Belanja Langsung 885.412.500 100

71

LAMPIRAN 3

73

BIOGRAFI PENULIS Eka Fatmala panggilan Eka lahir di Lapai pada tanggal 23

April 1998 dari pasangan suami istri Bapak Dg. Mangeppe

dan Ibu Murni. Peneliti adalah anak bungsu dari 2

bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa

Beringing, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Pendidikan yang telah di tempu oleh peneliti yaitu SD Negeri 1 Lahabaru lulus

tahun 2010. SMP Negeri 1 ngapa lulus tahun 2013, SMA Negeri 1 Pakue lulus

tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti program S1 Akuntansi Kampus

Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan

penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1

Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN DAN … · 2020. 11. 24. · BAB II TINJAUAN PUSTAKA...

Documents

Transcript of ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN DAN … · 2020. 11. 24. · BAB II TINJAUAN PUSTAKA...