Akuntansi Syariah: Modernisasi Pengelolaan Zakat melalui

Implementasi Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat

Menuju Pemberdayaan Ekonomi Umat

Harry Sumantri Hartasa

Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Di Indonesia sekarang ini, perkembangan organisasi non-pemerintah seperti Lembaga

Amil Zakat yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah demikian menjamur sebagai

gerakan sosial. Realitasnya, terjadi celah antara potensi zakat yang besar (20 triliun)

dengan realisasi zakat yang sangat kecil (1 triliun). Hal tersebut berdampak pada

tuntutan masyarakat yang tinggi akan akuntabilitas dan transparansi dari LAZ.

Tuntutan tersebut menjadi tantangan bagi LAZ untuk melakukan modernisasi pada

manajemen LAZ. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi

pengembangan model pengelolaan zakat di Indonesia dengan melihat faktor-faktor

pengendalian internal yang berpengaruh terhadap LAZ. Sesuai dengan tujuan penelitian

maka penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi, dengan pengumpulan data

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Dimana permasalahan yang ada

dilihat dari berbagai literatur, yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Adapun tujuan penelitian ingin melihat pengaruh implementasi pengendalian internal

terhadap LAZ baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat, Zakat dan Pengendalian Internal

1

1. PENDAHULUAN

Tuntutan penyatuan paradigma ilmu dengan nilai-nilai Islam sudah kian

marak dalam perkembangan keilmuan dewasa ini. Tak terkecuali ilmu-ilmu

ekonomi terapan, seperti akuntansi dan bisnis, kajian kritis terhadap disiplin-

disiplin ilmu umum, sudah harus mendapatkan concern ilmu pengetahuan agama.

Hal inilah yang melatari semangat integrasi di bidang akuntansi, khususnya

akuntansi syariah. Hal demikian amat penting, mengingat akuntansi sebagai ilmu

terapan yang rigid dan detail, adalah sumber informasi yang diperlukan bagi

evaluasi terhadap kegiatan institusi ilmu, industri, maupun lapangan kehidupan

kemasyarakatan yang lebih luas.

Pemanfaatan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa

kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat

ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintah pun sepertinya juga

memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Buktinya UU

No. 38 tahun 1999, telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat

nasional. Di sisi lain tidak sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang concern

untuk menampung dana zakat, bahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam

bentuk lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq,

shadaqah (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada

organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah.

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep

pelaksanaan zakat sangat populer. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di

Indonesia, sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara

yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80% dari sekitar

220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim yang

memiliki kewajiban menunaikan zakat baik zakat fitrah dan zakat harta. Kondisi

2

tersebut semestinya menjadi potensi zakat yang luar biasa berkaitan dengan upaya

penghimpunan zakat.

Namun demikian, berkembangnya lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ),

sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat

pada lembaga zakat tersebut. Dampaknya adalah belum optimalnya pengelolaan

zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi

zakat di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik.

Kemudian, meskipun keberadaan lembaga pengelola zakat yang

semakin banyak di Indonesia, namun jika umat Islam selama ini membayar

atau menunaikan zakat tidak secara lembaga seperti membayar zakat dengan

menyerahkan kepada sanak keluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat

masih akan tidak tercapai. Sistem pembayaran zakat tersebut bukan berarti jelek

atau tidak baik namun dampak sosialnya sempit dan bersifat jangka pendek. Akan

berbeda dengan pembayaran zakat secara lembaga dan sistematis, seperti

membayar zakat kepada lembaga zakat baik BAZ dan LAZ akan berdampak

luas karena dana zakat akan dikelola dalam bentuk program-program sosial

yang terarah dan terstruktur dan dampak sosialnya bersifat jangka panjang.

Dari uraian permasalahan yang selama ini yang disinyalir sebagai

kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menunjukkan kendala yang sangat

kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap

lembaga pengelola zakat (LAZ) tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, harus

diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimal. Salah satu pilar

organisasi yang harus diterapkan yaitu mendesain dan mengimplementasikan

pengendalian internal. Pengendalian internal, khususnya untuk organisasi

pengelola dana zakat (seperti LAZ), merupakan suatu media untuk menjembatani

kepentingan konsumen dan manajemen. Dalam pengelolaan perusahaan, pimpinan

puncak secara berantai mendelegasikan wewenangnya kepada tingkatan

manajemen yang lebih rendah.

3

Selanjutnya pengendalian internal merupakan perencanaan organisasi dan

semua metode koordinasi dan ukuran-ukuran yang diadopsi dalam suatu bisnis

untuk mempertahankan aset-aset, menguji akurasi dan reliabilitas data

akuntansinya, efisiensi operasional promosi dan mendorong kepatuhan terhadap

ketentuan kebijakan-kebijakan manajerial. Dengan demikian pengendalian intern

dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan

pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang

diharapkan masyarakat. Dengan demikian pengendalian internal, diharapkan

mampu menjadikan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional

sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

4

2. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Zakat dan Ketentuan Nishab

Istilah zakat berasal dari kata Arab (zakah) yang berarti suci atau kesucian,

atau arti lain yaitu keberkahan. Selanjutnya zakat diartikan sebagai  jumlah harta

tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan

kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Allah telah

memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta mencapai nishab untuk

mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Terdapat salah kaprah di antara

masyarakat kita bahwa zakat harta benda (mal) hanya dikeluarkan di bulan

Ramadhan saja. Padahal, yang benar, satu tahun (haul) yang menjadi “syarat wajib”

dikeluarkannya zakat itu dihitung semenjak kita mulai memiliki harta senilai satu

nishab atau ukuran tertentu sehingga wajib zakat. Jika yang dimaksud adalah zakat

profesi, satu tahun itu dihitung semenjak kita mulai bekerja dan mendapatkan gaji

total tahunan yang mencapai nishab. Jika terkait dengan zakat hasil bumi, maka

persyaratan dimaksud bukan lagi haul, tapi dikeluarkan pada masa panen.

Tabel 1

Nishab Perhitungan Zakat

No JenisHarta

Nishab Jumlah Zakat

Keterangan

1 Emas 85 gram 2,5% Setelah berumur 1tahun2 Perak 595

gram2,5% Setelah berumur 1 tahun

3 Unta 5-9 ekor 1 kambing Setiap kepemilikan 4 ekor untadikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing10-14

ekor2 kambing

15-19 ekor

3 kambing

5

4 Sapi 30-39 ekor

1 sapi umur 1tahun

Setiap tigapuluh ekor sapi, zakatnyaseekor sapi yang berumur setahun,dan setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur 2 tahun. Kelebihan dan yang dibawah30 ekor tidak ada zakatnya.

40-59 ekor

1 sapi umur 2Tahun60-69

ekor2 sapi umur 1tahun70-79

ekor2 sapi; 1 ekorumur 1 tahun,1ekor 90 ekor 3 sapi umur 1 tahun5 Kambing 40-120

ekor1 kambing Selebihnya dari itu, setiap 100 ekor,

zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.Kelebihan yang kurang dari 40 ekor, tidak ada zakatnya

121-200Ekor

2 kambing

200-300Ekor

3 kambing

6. Hasil tanaman

5 watsaq=653 kgberas)

5%(jika irigasi)10%(tanpairigasi)

Setiap panen

7. Tambang 85 gramEmas

2,5% Setiap mendapatkan

8. HartaKarun

TanpaNishob

20% Setiap menemukan

9. Profesi :a. Qiyas ke

emas85 gram 2,5% Setelah 1 tahun

b. Qiyas ketanaman danemas

653 kgBeras

2,5% Setiap mendapatkan

c. Qiyas ketanaman

653 kgBeras

5% Setiap mendapatkan

9. Saham 85 gram emas

2,5% Harga saham+laba

10.

Bendaproduktif

653 kg 5% atau 10%

Dari penghasilan saja

(Panduan Zakat LMI dalam Sula, Atik Emilia et al., 2010)

6

2.2. Pengertian dan Komponen Pengendalian Internal

Menurut Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway

Commission (COSO. 1992:13) yang juga disitir oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI.2001:319.2), pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut:

Internal control is a proscess, affected by entity’s board of directors,

management and other personnel, designed to provide reasonable assurance

regarding the achievement of objectives in the followng categories:(a)

Effectiveness and efficiency of operation, (b) Reliability of financal reporting,

and (c)Compliance with applicable laws and regulations.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan demikian

merupakan hal yang penting bagi semua manajer pada organisasi memahami

pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang

merupakan tanggung jawab. Definisi COSO tentang pengendalian intern

memperjelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan

keuangan yang reliabel juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif

untuk semua operasi. Untuk mencapai tujuan pengendalian intern, COSO (1992:16-

18) menjelaskan komponen pengendalian intern, sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian (control environment)

Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap

menyeluruh manajemen puncak, direktur dan pemilik suatu entitas

terhadap pengendalian intern dan pentingnya pengendalian tersebut.

b. Penaksiran risiko (risk assessment)

Adalah sebagai suatu proses untuk mengidentifikasikan, menaksir,

mengelola dan mengendalikan situasi atau kejadian-kejadian potensial

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi

tercapai

7

c. Aktivitas pengendalian (control activity)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko

dalam pencapaian tujuan entitas.

d. Informasi dan komunikasi (information and communication)

Tujuan terselenggarakan sistem informasi dan komunikasi adalah

untuk mengidentifikasi, mencatat, memproses dan melaporkan

transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilit as organisasi.

e. Pemantauan (monitoring).

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang waktu

2.3. Rendahnya Kesadaran untuk Berzakat

Berbagai masalah yang disinyalir menjadi penghalang mengapa potensi

zakat di Indonesia yang sangat besar tersebut belum terkelola dengan baik dan

optimal dari berbagai sumber disajikan sebagai berikut:

a. Badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum

menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Hamid, Almisar.

2009:10).

b. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia (SDM)

yang kualitasnya optimal, yaitu berkompeten (kaffah), amanah, dan memiliki

etos kerja tinggi (himmah) (Azzaini, Jamil. 2008:9).

c. Sistem birokrasi dan good governance masih lemah berkaitan dengan

pengelolaan zakat di Indonesia sehingga berdampak pada rendahnya

akuntabilitas dan transparansi LAZ (Saefuddin Jahar, Asep. 2006:7).

8

Dari penjelasan di atas seharusnya dapat kita pahami sesungguhnya berzakat

itu suatu keharusan dan dilaksanakan dengan senang hati. Yang menjadi pertanyaan

adalah mengapa bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang religius,

jumlah umat yang kaya sangat banyak, demikian lembaga pengelola lembaga zakat

banyak, tetapi mengapa pengelolaan zakat sangat kurang efektif dalam upaya

mengembangkan ekonomi umat. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana

pengembangan ekonomi tidak terwujud. Hal tersebut disebabkan karena beberapa

kendala berikut ini (Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2012), yaitu:

a. Islam masih sampai pada tataran pengetahuan, belum menjadi jiwa dan

perilaku umat.

b. Kurang percaya terhadap organisasi atau pribadi pada lembaga amil zakat.

c. Kurang dikelola secara profesional.

d. Kurang terbuka, diperlukan akuntansi keterbukaan, paham teknik dan sistem

pencatatan, sistem pengawan dan pengendalian.

e. Tidak yakin bahwa dana akan benar-benar sampai pada yang memerlukan.

Dari beberapa kendala yang dijelaskan tersebut, secara umum penyebab

masih rendahnya masyarakat untuk melakukan zakat yaitu dari masing-masing

pribadi yang wajib melakukan zakat hanya sekadar mengetahui dan belum sadar

untuk melaksanakan kewajibannya serta masih kurang profesionalnya lembaga amil

zakat dalam rangka manajemen pengelolaan zakat. Untuk pribadi yang belum

menyadari bahwa zakat itu sebuah keharusan (fardhu ‘ain) karena telah mencapai

nisab dapat merefleksi diri jika membayar nishab tersebut maka akan ada pahala

yang diterima, selain itu manfaat bagi orang lain pun akan juga dapat dirasakan.

Beberapa macam faedah zakat, yaitu:

a. Faedah agama

1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang

mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia

dan akhirat.

9

2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada

Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat

beberapa macam ketaatan.

3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda,

sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan

menyuburkan sedekah" (Al Baqarah: 276).

b. Faedah kesosialan

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para

fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di

dunia.

2. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat

eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah

satunya adalah mujahidin fi sabilillah.

3. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas

berkahnya akan melimpah.

2.4. Profesionalisasi Manajemen Lembaga Amil Zakat

Untuk bisa menggarap secara optimal potensi yang dimiliki LAZ khususnya

berkaitan dengan penghimpunan dana, maka hal yang harus dilakukan oleh LAZ,

yaitu:

a. Mengelola zakat secara profesional. Adapun persyaratan LAZ dapat dikatakan

profesional adalah (Hamid, Almisar. 2009:13), yaitu:

1. Memiliki kompetensi formal

2. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan

3. Meningkatkan diri melalui asosiasi

4. Bersedia meningkatkan kompetensi

5. Patuh pada etika profesi dan

6. Memperoleh imbalan yang layak

b. Meningkatkan transparansi pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, serta

program-program unik dalam pemberdayaan masyarakat.

10

c. Meningkatkan sistem birokrasi yang sehat dan meningkatkan tata kelola yang

baik (good governance) bagi LAZ. (Saefuddin Jahar, Asep. 2006:6).

Mengamati beberapa kelemahan di atas dapat dikatakan manajemen zakat

perlu dikelola secara lebih profesional melalui pengendalian internal. Pengelolaan

seperti yang dilakukan lembaga amil zakat saat ini tergolong masih tradisional,

hanya dilakukan pada periode tertentu dengan sasaran yang kurang mengena bila

dikaitkan dengan peningkatan ekonomi umat. Makna profesional dapat

digambarkan sebagai orang yang ahli pada bidangnya, baik pengetahuan agama

(khususnya zakat) maupun pengetahuan manajemen organisasi dan manajemen

keuangan, serta bertanggung jawab kepada Allah SWT dan organisasi profesi.

Selanjutnya sumber daya manusia yang ditempatkan dalam lembaga amil zakat

harus memenuhi sifat-sifat utama, yaitu:

a. Shiddiq

Arti Shiddiq adalah jujur atau berkata benar. Seseorang yang memiliki sifat

shiddiq, ia tidak pernah berkata dusta. Apa yang diucapkannya selalu sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Amanah

Arti Amanah adalah dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanat,

dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan oranglain

kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah

berkhianat dan mengingkari janji. Perkataannya mengandung kebenaran dan

kebaikan.

c. Tablig

Arti Tablig adalah menyampaikan. Demikian pula seorang muslim, ia memiliki

kewajiban menyampaikan kebenaran kepada orang lain walau pun dia dalam

kondisi terdesak.

d. Fathanah

Arti Fathanah adalah cerdas. Jika setiap muslim bersikap rajin, otak senantiasa

terasah sehingga menjadi cerdas. Orang yang cerdas mampu menyelesaikan

11

masalah yang timbul, baik itu masalah diri sendiri maupun masalah yang

dihadapi orang lain.

Untuk selanjutnya yang tak kalah penting selain dari sumber daya manusia

sebagai pengelola zakat adalah terbentuknya suatu manajemen zakat melalui

pengendalian internal yang efektif. Beberapa kunci dari efektivitas ini yang harus

dimiliki oleh lembaga amil zakat yaitu:

a. Motivasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan suatu

organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini motivasi suatu lembaga

amil zakat yaitu mengumpulkan zakat dan mengelolanya agar tercipta

pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat.

b. Sosialisasi

Mempunyai target sasaran, sasaran sumber, sasaran penerima dan sasaran

keuangan serta pengetahuan lain yang relevan. Cara penyiaran Islam harus

lebih profesional dengan target menginternalisasi pengetahuan menjadi

tindakan.

c. Koordinasi

Membentuk network agar memenuhi skala ekonomis dengan mengembangkan

organisasi yang bersifat regional tetapi mengakar sampai ke daerah dan harus

sejalan dengan rencana pemerintah. Selain itu, pengelolaan zakat harus

tersistem, tidak tergantung pada individu lembaga pengelola dengan

memanfaatkan media massa dan komputer.

d. Supervisi

Melaksanakan unsur pengawasan dan pembinaan pada setia lini organisasi agar

kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya

sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir tanpa harus berimbas pada

lini yang lain.

e. Evaluasi

12

Evaluasi sangat diperlukan pada setiap akhir kegiatan yang dilaksanakan. Hal

ini berfungsi sebagai penilaian kinerja yang dilakukan dan menjadi pedoman

dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

3. KESIMPULAN

Bagaimana pun juga, sesuai dengan tuntutan zaman, zakat harus dikelola

secara profesional agar dapat berhasil dan berdaya guna serta memberikan manfaat

yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pengelolaan

lembaga-lembaga pengumpul zakat secara lebih profesional dapat mengubah image

organisasi umat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan

kepercayaan melalui implementasi pengendalian internal terhadap lembaga amil

zakat dengan harapan dapat memberdayakan ekonomi umat. Dan pada akhirnya

manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh jika zakat dikelola oleh sebuah

lembaga publik profesional (lembaga amil zakat) dengan memadukan unsur

pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat adalah:

1. Para pembayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan

fakir miskin lebih terjamin haknya.

2. Perasaan fakir miskin terjaga, tidak merasa seperti peminta-minta.

3. Distribusi dana zakat akan menjadi lebih tertib, teratur, dan berdaya guna dalam

mengembangkan potensi ekonomi kaum fakir miskin.

4. Peruntukan dana zakat bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik,

karena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

5. Zakat dapat pula mengisi perbendaharaan negara (daerah).

13

DAFTAR PUSTAKA

Azzaini, Jamil. 2008. Berdayakan Lembaga Amil Zakat. Artikel ini dimuat dalam

Tabloid Republika. Jumat, 19 September 2008

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commision 2004.

Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary.

COSO. September 2004

2002. Enterprise Risk Management Framework Key Concepts Briefing

Document COSO. July 2002

Hamid, Almisar. 2009. Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Jakarta: Harian

Republika.

Saefuddin Jahar, Asep. 2008. Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis

Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Media Jurnal Zakat dan

Empowerment Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh Indonesia Magnificence of

Zakat (IMZ)

Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2012. Aspek Perilaku Manusia Dalam Dunia Akuntansi

(Akuntansi Keperilakuan). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.

Sula, Atik Emilia et al,. 2010. “Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan

Perlakuan Akuntansi”. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010,

hlm. 7-8.

14