Akuntansi Dasar 3

5/16/2018 Akuntansi Dasar 3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/akuntansi-dasar-3 1/62

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DEPUTI IV BPKP

SSIISSTTEEMM A AK K UUNNTT A ANNSSII K K EEUU A ANNGG A ANN DD A AEER R A AHH

ODUL

PELATIHAN

LAPORANPERHITUNGAN

ANGGARAN

3

Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanDeputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Jakarta, 11 Juni 2002

DILARANG MEMPERBANYAK/ MENGGANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI

TANPA IZIN TERTULIS DARI BPKP




DEPUTI IV BPKP

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) danTujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

2. Deskripsi Singkat3. Metodologi Pembelajaran4. Materi Modul5. Materi Pelatihan6. Sarana Pelatihan

BAB II LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN

1. Pengertian2. Asumsi Dasar Yang Digunakan3. Dasar Hukum4. Siklus Keuangan Daerah5. Aspek-Aspek Penting Dalam Penyusunan Laporan

Perhitungan Anggaran6. Konversi dari MAKUDA ke SAKD

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERHITUNGANANGGARAN

1. Pendapatan2. Belanja3. Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota4. Dana Cadangan5. Pembiayaan

BAB IV CARA PENYUSUNAN LAPORAN PERHITUNGANANGGARAN

BAB V PENJELASAN POS-POS :

POS-POS PENDAPATAN

1. Jenis dan Klasifikasi2. Sumber Data Yang Diperlukan3. Proses Pencatatan4. Penyajian dan Pengungkapan5. Contoh Soal




DEPUTI IV BPKP

BAB VI POS-POS BELANJA

1. Jenis dan Klasifikasi2. Sumber Data Yang Diperlukan3. Proses Pencatatan4. Penyajian dan Pengungkapan5. Contoh Soal

BAB VII POS-POS BAGI HASIL

1. Jenis dan Klasifikasi2. Sumber Data dan Dokumen Terkait3. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan

4. Penyajian dan Pengungkapan5. Contoh Soal

BAB VIII POS-POS DANA CADANGAN

1. Jenis dan Klasifikasi2. Sumber Data dan Dokumen Terkait3. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan4. Penyajian dan Pengungkapan5. Contoh Soal

BAB IX POS-POS PEMBIAYAAN

1. Jenis dan Klasifikasi2. Sumber Data dan Dokumen Terkait3. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan4. Penyajian dan Pengungkapan5. Contoh Soal

DAFTAR KEPUSTAKAAN




DEPUTI IV BPKP

BAB I PENDAHULUAN

1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM (TPU) DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

KHUSUS (TPK).

1) TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM(TPU)

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta dapat memahami dan

memperoleh pengetahuan mengenai Laporan Perhitungan Anggaran

serta ketrampilan dalam penyusunan Laporan Perhitungan Anggaran.

2) TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK)

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan memahami :

(1) Perkembangan sistem penganggaran pemerintah

(2) Bentuk dan susunan Laporan Perhitungan Anggaran

(3) Penyajian dan pengungkapan Laporan Perhitungan Anggaran

(4) Jenis dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Perhitungan

Anggaran

2. DESKRIPSI SINGKAT

Laporan Perhitungan Anggaran merupakan laporan yang menyajikan

perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan

APBD selama tahun anggaran tertentu untuk suatu pemerintah daerah.

Laporan ini memuat angka-angka anggaran dan realisasi dalam tahun

berjalan dan tahun sebelumnya dan % realisasi terhadap anggaran.

Laporan Perhitungan Anggaran ini merupakan salah satu jenis Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang harus disampaikan oleh

Kepala Daerah, sesuai dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Laporan Perhitungan Anggaran terdiri atas beberapa pos yaitu :




DEPUTI IV BPKP

- Pos Pendapatan

- Pos Belanja

- Pos Bagi Hasil

- Pos Dana Cadangan

- Pos Pembiayaan

Penjelasan pos-pos tersebut duraikan dalam bab-bab berikutnya.

3. METODOLOGI PEMBELAJARAN

Metodologi pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara

pemaparan teori oleh fasilitator dengan menggunakan media transparansi

yang diikuti dengan tanya jawab serta diskusi soal-soal latihan yang bertalian

dengan penyusunan laporan perhitungan anggaran.

Keberhasilan pembelajaran ini juga akan sangat tergantung partisipasi aktif

dari para peserta pelatihan didalam aktivitas diskusi.

4. MATERI MODUL

Materi modul penyusunan laporan perhitungan anggaran ini terdiri dari 9

bab serta latihan soal. Penjelasan masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran umum,tujuan pembelajaran khusus, materi/sarana pelatihan dan

metodologi pembelajaran.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan laporan

perhitungan anggaran

BAB III : BAB ini menjelaskan mengenai bentuk dan susunan laporan


BAB IV : BAB ini menjelaskan tentang cara-cara penyusunan laporan


BAB V sampai dengan BAB IX menjelaskan tentang jenis-jenis dan

klasifikasi, data-data yang dibutuhkan serta penyajian daripada pos-pos yang

terdapat pada laporan perhitungan anggaran yaitu pendapatan, belanja, bagi

hasil, dana cadangan serta pos pembiayaan




DEPUTI IV BPKP

Pada bagian akhir modul ini akan diberikan contoh latihan soal yang terkait

dengan penyusunan laporan perhitungan anggaran

5. MATERI PELATIHAN

Materi pelatihan penyusunan laporan perhitungan anggaran ini meliputi

tahap-tahap sebagai berikut :

1) Penjelasan teoritis tentang pengertian laporan perhitungan anggaran

(45menit)

2) Format laporan perhitungan anggaran (45 menit)

3) Tata cara penyusunan laporan perhitungan anggaran (45 menit)

4) Penjelasan pos-pos laporan perhitungan anggaran (90menit)

5) Latihan dan diskusi mengenai penyusunan laporan perhitungan

anggaran (225 menit)

6. SARANA PELATIHAN

Untuk mendukung keberhasilan pelatihan ini, kepada peserta diharapkan

dapat membawa contoh APBD serta laporan perhitungan anggaran yang

ada.

Hal ini dapat membantu dalam menyusun laporan perhitungan anggaranyang berbasis kinerja. Selain itu slide juga sangat membantu dalam

memberikan materi-materi pelatihan.




DEPUTI IV BPKP

BAB II LAPORAN PERHITUNGAN

ANGGARAN

1. PENGERTIAN


perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan

APBD untuk tahun anggaran berjalan dan tahun sebelumnya pada suatu

pemerintah daerah.

Berdasarkan PP No. 105 tahun 2000, struktur Laporan Perhitungan Anggaran

terdiri dari :

- Pendapatan

- Belanja

- Pembiayaan

Beberapa pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan Laporan

Perhitungan Anggaran, sesuai standar dan sistem akuntansi keuangan

daerah ini, yaitu :

Anggaran adalah pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam

satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi anggaran secara sistematis

untuk satu periode akuntansi.

Di dalam sistem pengganggaran terdapat sistem anggaran yang disebut line

item budgeting yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada input yaitu

uang yang tersedia dalam anggaran.

Di samping itu juga dikenal sistem anggaran dual budgeting , yaitu sistem

penganggaran yang menggunakan 2 pola yaitu kegiatan rutin dan

pembangunan.

Terdapat 3 pendekatan penyusunan anggaran yaitu :




DEPUTI IV BPKP

- Pendekatan Top Down yaitu Pendekatan yang dimulai dari tingkat

atas ke bawah. Dalam praktiknya berupa Program Pembangunan

Nasional/Daerah kemudian dijabarkan menjadi Repetada (Rencana

Pembangunan Daerah kedalam sector, sub sector, program

kegiatan/proyek

- Pendekatan Bottom Up diartikan sebagai usulan dari tingkat desa

ditingkatkan ke tingkat kecamatan selanjutnya ke tingkat

Kabupaten/kota/propinsi.

- Pendekatan campuran, yaitu gabungan antara top down dan

bottom up.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Negara atau Kas Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara/Kas Daerah

yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Negara atau Kas daerah yangmengurangi ekuitas dana lancar yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi

kredit anggaran (allotment) dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak perlu dibayar kembali kepada pemerintah.

Pengeluaran yaitu semua pengeluaran Kas Umum Negara/Kas Daerah

yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 pasal 8 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban keuangan Daerah menegaskan bahwa APBD disusun

dengan pendekatan kinerja.




DEPUTI IV BPKP

Pengertian kinerja diatas juga dijelaskan lebih jauh lagi di dalam pasal 20

PP ini, disini, APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja dimaksudkan

memuat 3 hal, yaitu :

- Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja

- Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan

komponen kegiatan yang bersangkutan

- Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi

umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja

modal/pambangunan.

2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan

daerah, meliputi ;

1) Dasar kas

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas

Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum

Negara/Kas Daerah

2) Azas Universalitas

Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran3) Azas Bruto

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran

4) Dana Umum

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang

mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran

negara/daerah, termasuk aset, hutang, dan ekuitas dana.

Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Daerah.

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu

dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Dana Umum.




DEPUTI IV BPKP

3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Perhitungan Anggaran ini adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 38 yang berbunyi “ Kepala

Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang

terdiri atas :

a. Laporan Perhitungan APBD

b. Nota Perhitungan APBD

c. Laporan Aliran Kas

d. Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 sendiri merupakan

penjabaran otonomi di bidang administrasi keuangan daerah dan merupakan

aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Disamping itu, dalam penyusunan maupun pelaporan keuangan pemerintah

daerah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, antara lain :

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yangmengatur mengenai keuangan negara.

2) Indische Comptabiliteitswet (ICW)/Undang-Undang

Perbendaharaan Indonesia (UUPI).

3) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pemerintah daerah (Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah).

4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah (Undang-undang Nomor

25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah)

5) Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN




DEPUTI IV BPKP

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang

keuangan pusat dan daerah.

4. SIKLUS KEUANGAN DAERAH

Tahap Perencanaan

Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan

Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tahap Pembahasan dan Pengesahan

RAPBD dibahas dengan DPRD dan setelah disetujui akan disahkan melalui

Perda APBD.

Tahap Pelaksanaan

Untuk Pendapatan

- Untuk pelaksanaan APBD, dibuat Alokasi Anggaran, Lembaran Kerja (LK)

dan Petunjuk Operasional (PO).

Penyusunan Alokasi Anggaran ini dilakukan oleh unit anggaran dengan

satuan kerja berdasarkan usulan Anggaran Pendapatan, LK dan PO yangdisampaikan oleh Satuan Kerja.

Usulan Anggaran Pendapatan, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh

Kepala Unit Anggaran.

- Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan

penyetoran dana ke Kas Daerah dengan STS. STS tersebut akan menjadi

dokumen sumber pembukuan pendapatan .

Untuk Belanja

- Untuk pelaksanaan APBD, dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA),

Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO).

Penyusunan OKA ini dilakukan oleh unit anggaran dengan satuan kerja

berdasarkan LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja.

OKA, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.




DEPUTI IV BPKP

- Satuan Kerja melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM. SPM

tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan belanja.

- Unit pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan

pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara

periodik.

Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan

Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan

Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan

Anggaran untuk dianalisis.

- Unit Perhitungan Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban

dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota

Perhitungan Anggaran. Selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban

(Laporan Perhitungan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota

Perhitungan Anggaran) disampaikan kepada Kepala Daerah

Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PENYUSUNAN LAPORANPERHITUNGAN ANGGARAN

Berikut ini dijelaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan bila kita ingin

menyusun laporan perhitungan anggaran yang berbasis kinerja yaitu ;

1) Sistem pembukuannya menggunakan sistem double entry dimana

transaksi dicatat pada kedua sisi yang langsung berpengaruh, yaitu sisi

debet dan kredit.

Sebelumnya pada MAKUDA pembukuannya menggunakan single entry ,

dimana transaksi dicatat pada satu sisi tanpa memperhatikan pos lain

yang terkait secara langsung

2) Sistem penganggarannya berdasarkan Performance Budgeting yaitu

berfokus pada program dan kegiatan instansi pemerintah. Uraian




DEPUTI IV BPKP

mengenai berbagai program dan kegiatan antara lain disertai keterangan

tentang ukuran produktivitas, data beban kerja, tujuan yang ingin dicapai

dan tingkat efisiensi. Jadi orientasi anggaran mengacu kepada output

atau performance yang ingin dihasilkan.

Sebelumnya sistem penganggarannya berdasarkan Line Budgeting ,

dimana sistem ini berorientasi pada input yaitu uang yang tersedia dalam

anggaran. Sistem ini mempunyai kelemahan yang sangat mendasar

yaitu anggaran tersebut tidak dapat memberikan gambaran capaian

tujuan.

3) Sistem anggaran yang dianut adalah anggaran defisit. Dengan

mengetahui nilai surplus/defisit (pengurangan pendapatan dan

pengeluaran berupa : belanja, pembagian hasil pendapatan dan

pembentukan cadangan), maka pembaca akan dapat mengantisipasi cara

yang layak bagi suatu pemerintah daerah untuk menutupi defisit atau

menilai kelayakan penggunaan surplus.

Sebelumnya pada MAKUDA prinsip anggaran yang dianut yaitu

berimbang dan dinamis

4) Format anggaran yang digunakan adalah Unified Budget , dimana

klasifikasi anggaran dibagi atas belanja operasi dan pemeliharaan sertabelanja modal, dan belanja tak tersangka.

Format ini sesuai untuk anggaran yang berorientasi kinerja karena dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Sebelum SAKD ini diterapkan format anggaran yang dipakai adalah Dual

Budget dimana klasifikasi anggaran terdiri dari Rutin dan Pembangunan

5. KONVERSI DARI MAKUDA KE SAKD

Merupakan tahapan atau proses yang dilaksanakan untuk menghasilkan

laporan keuangan sesuai SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

dengan menggunakan data yang dihasilkan dari proses MAKUDA (Manual

Administrasi Keuangan daerah). Tahap pertama adalah mengubah atau




DEPUTI IV BPKP

mengkonversi kode-kode yang ada dalam MAKUDA ke dalam Bagan

Perkiraan (Chart of Accounts) yang terdapat dalam SAKD. Untuk proses

konversi ini telah dibuat daftar kode MAKUDA yang disandingkan ke SAKD

dalam Mapping MAKUDA ke SAKD.

Data MAKUDA di konversi ke dalam data SAKD menggunakan media DJ

(Dasar Jurnal) untuk masing-masing jenis transaksi.

Atas dasar DJ tersebut kemudian dibukukan ke BJ (Bukti Jurnal), setelah itu

diposting kedalam Buku Besar (BB) dan selanjutnya disusun Neraca Lajur

yang menjadi dasar pembuatan Laporan Keuangan.

Secara lengkapnya proses konversi dari MAKUDA ke SAKD ini dapat

dipelajari pada MODUL APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH




DEPUTI IV BPKP

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN

PERHITUNGAN ANGGARAN

Bentuk serta susunan Laporan Perhitungan Anggaran dapat dijelaskanberikut ini :

11.. PPEENNDDAAPPAATTAANN

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode

tahun anggaran yang menjadi hak Daerah. Hal ini berarti bahwa pendapatan

daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat

berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah.

Susunan pendapatan dalam Laporan Perhitungan Anggaran diklasifikasikan

menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.

Bentuk dan susunan pendapatan dalam Laporan Perhitungan Anggaran

sebagai berikut ;

LAPORAN PERHITUNGAN APBD

PEMDA KABUPATEN/KOTA

Uraian Anggaran Realisasi %

PENDAPATANPendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX

Pendapatan Dana Perimbangan XXX XXX XXX

Bagi Hasil Pajak dari Pem. Propinsi XXX XXX XXX

Lain-lain Pendapatan yang sah XXX XXX XXX

Total Pendapatan XXX XXX XXX




DEPUTI IV BPKP

Penjelasan dari masing-masing pos :

Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan

yang ada di daerah.

Rincian daripada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada BAB V

Pendapatan Dana Perimbangan

Merupakan pendapatan pemerintah daerah yang sumber dananya

berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi

Daerah.

Rincian daripada Pos Pendapatan Dana Perimbangan dapat dilihat pada

BAB V

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Merupakan pendapatan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berasal dari

bagi hasil dari pemerintah provinsi

Rincian daripada Pos Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah provinsidapat dilihat pada BAB V

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan

Dana Perimbangan.

Rincian daripada Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada

BAB V




DEPUTI IV BPKP

22.. BB EE LL AA NN JJ AA Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 thn 2000, pasal 16 Belanja daerah

dirinci sebagai berikut :

1) Klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

(1) Administrasi Umum

(2) Pertahanan

(3) Keamanan dan Ketertiban Umum

(4) Ekonomi

(5) Lingkungan Hidup

(6) Perumahan dan Sarana Umum

(7) Kesehatan(8) Pariwisata, Budaya dan Agama

(9) Pendidikan

(10) Perlindungan Sosial

2) Klasifikasi menurut jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja

Modal, dan Belanja Tak Tersangka.

3) Klasifikasi menurut organisasi yaitu belanja untuk tiap-tiap satuan

pengguna anggaran seperti Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah,

Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi sebagaimana yang berlaku

internasional, diatur dalam GFS (Government Finance Statistics).

Bentuk dan susunan Belanja dalam Laporan Perhitungan Anggaran :




DEPUTI IV BPKP


(Menurut Klasifikasi Jenis Belanja)


BELANJA

Belanja Operasi XXX XXX XXXBelanja Modal XXX XXX XXX

Belanja Tak Tersangka XXX XXX XXX

Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa XXX XXX XXX

Total Belanja XXX XXX XXX

Belanja Operasi

Merupakan pengurangan Ekuitas Dana Lancar, Pemerintah Daerah yang

digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

Rincian Belanja Operasi dalam Laporan Perhitungan Anggaran sebagai

berikut :



BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai XXX XXX XXX

Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXXBelanja Pemeliharaan XXX XXX XXX

Belanja Perjalanan Dinas XXX XXX XXX

Belanja Pinjaman XXX XXX XXX

Belanja Subsidi XXX XXX XXX

Belanja Hibah XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Sosial XXX XXX XXX

Belanja Operasi Lainnya XXX XXX XXX

Total Belanja operasi XXX XXX XXX

Belanja Modal merupakan pengurangan Ekuitas Dana Lancar, yang

digunakan untuk perolehan asset tetap atau asset lainnya untuk keperluan




DEPUTI IV BPKP

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan

oleh masyarakat umum.

Rincian Belanja Modal dalam Laporan Perhitungan Anggaran sebagai

berikut :



Belanja Modal

Belanja Aset Tetap XXX XXX XXX

Belanja Aset lainnya XXX XXX XXX

Total Belanja Modal XXX XXX XXX

3. BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB /KOTA

Bagi hasil pendapatan ke Kab/Kota merupakan pos yang digunakan untuk

mencatat Bagi Hasil Pendapatan dari Pemerintah Daerah Propinsi ke

Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Bagi hasil

pendapatan ini merupakan realokasi pendapatan dari propinsi ke Kab/Kota

sesuai perundang-undangan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bentuk dan susunan pos Bagi hasil pendapatan ke Kab/Kota pada

Laporan Perhitungan Anggaran sebagai berikut :



BAGI HASIL PENDAPATAN KE

KAB/KOTA

Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa XXX XXX XXX

Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa XXX XXX XXX

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke

Kab/Kota/Desa

XXX XXX XXX

Total Bagi Hasil Pendapatan ke

Kab/Kota/Desa

XXX XXX XXX




DEPUTI IV BPKP

4. DANA CADANGAN

Dana Cadangan merupakan Dana yang dibentuk oleh Pemerintah daerah

untuk membiayai program pembangunan yang membutuhkan Dana dalam

jumlah besar dan tidak memungkinkan untuk dibebankan pada anggaran

suatu tahun.

Dana cadangan dapat dibentuk dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan yang diterimanya kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Dana

Darurat dan dana pinjaman.

Pos Dana Cadangan terdiri atas :

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pos ini digunakan untuk membukukan realisasi pembentukan Dana

cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

2) Pencairan Dana Cadangan

Pos yang digunakan untuk membukukan realisasi pencairan Dana

cadangan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai

dengan peruntukannya.

Penyajian Dana Cadangan pada Laporan Perhitungan Anggaran sebagai

berikut :



DANA CADANGAN

Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XXX

Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XXX

XXX XXX XXX




DEPUTI IV BPKP

5. P E M B I A Y A A N

Pembiayaan dalam Laporan Perhitungan Anggaran terdiri atas :

1) Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari saldo anggaran lebih

tahun sebelumnya, pinjaman, dan hasil divestasi (seperti pelepasan

BUMD).

2) Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang dilakukan

pemerintah untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan

modal pemerintah dan pemberian pinjaman jangka panjang seperti

obligasi.

Penyajian Penerimaan Pembiayaan dalam Laporan Perhitungan

Anggaran :


Uraian Realisasi Anggaran %

PENERIMAANSisa Lebih Perhitungan

Anggaran

XXX XXX XXX

Penjualan Aset Daerah yang

Dipisahkan

XXX XXX XXX

Penjualan Investasi Lainnya XXX XXX XXX

Pinjaman Luar Negeri XXX XXX XXX

Pinjaman dari Pemerintah Pusat XXX XXX XXX

Pinjaman dari Pemda Otonomi

Lainnya

XXX XXX XXX

Pinjaman dari BUMN/BUMD XXX XXX XXX

Pinjaman dari Bank/Lembaga

Keuangan

XXX XXX XXX

Pinjaman Dalam Negeri Lainnya XXX XXX XXX

Total Penerimaan Pembiayaan XXX XXX XXX

Penyajian Pengeluaran Pembiayaan dalam Laporan Perhitungan

Anggaran




DEPUTI IV BPKP


Uraian Realisasi Anggaran %

PENGELUARANPembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX XXX

Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pem

Pusat

XXX XXX XXX

Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pemda

Otonomi lainnya

XXX XXX XXX

Pembayaran Pokok Pinjaman kpd

BUMN/BUMD

XXX XXX XXX

Pembayaran Pokok Pinjaman DN lainnya XXX XXX XXX

Penyertaan Modal Pemerintah XXX XXX XXX

Pengeluaran Investasi Permanen XXX XXX XXX

Pemberian Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX XXX

Total Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX XXX

Bentuk dan susunan Laporan Perhitungan Anggaran secara keseluruhan

dapat dilihat pada Lampiran.




DEPUTI IV BPKP

BAB IV CARA PENYUSUNAN LAPORANPERHITUNGAN ANGGARAN.


pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuk

suatu Pemerintah Daerah. Laporan ini menyajikan angka-angka anggaran dan

realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Dengan membandingkan angka-

angka tersebut dan memanfaatkan informasi lainnya yang ada dalam Nota

Perhitungan Anggaran dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi

kinerja suatu Unit Pemerintah Daerah.

Dengan melalui mekanisme pembukuan berganda, maka secara otomatis pada

saat anggaran disahkan oleh DPRD, bagian pembukuan langsung mencatat

kejadian tersebut dalam Jurnal Anggaran, sehingga dapat diuraikan tahap-

tahapannya sebagai berikut :

1. Data APBD yang telah disahkan sudah terdapat dalam sistim komputer

sebagai hasil perekaman Unit Anggaran

2. Berdasarkan Perda tentang APBD tersebut, Unit Pembukuan memposting

jurnal penganggaran. Proses posting ini dilakukan secara komputer.

Jurnal Anggaran mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi,

pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan serta saldo anggaran

lebih. Posting ini dicetak ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu

3. Selanjutnya APBD tersebut dijabarkan ke dalam Otorisasi Kredit Anggaran

(OKA)

4. Satuan Kerja memberikan dokumen sumber (DS) seperti SPMU, STS dari

transaksi keuangannya kepada Unit Pembukuan yang secara periodik

membukukannya.

5. Pada akhir tahun Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban

yang salah satunya berupa Laporan Perhitungan Anggaran.




DEPUTI IV BPKP

Tahapan-tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam masing-masing Pos

Laporan Perhitungan Anggaran.

Metode yang digunakan berdasarkan Pasal 8 PP, 105 tahun 2000 disebutkan

bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja atau tolok ukur Rencana

Strategis (Renstra), sehingga otomatis LPA yang dihasilkan akan berbasis

Renstra juga.

Prasyarat agar LPA dapat disusun berdasarkan kinerja antara lain :

1. Pembaruan pendekatan penyusunan anggaran memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1) Anggaran disusun berdasarkan kinerja dan diukur sampai pada idikator

outcome sesuai dengan PP 108/2000

2) Penganggaran harus dapat sekaligus menunjukkan klasifikasi organik ,

fungsi, dan jenis belanja

3) Menyerasikan klasifikasi anggaran dengan model klasifikasi yang diatur dalam Government Financial Statistics

4) Penderivasian propeda ke dalam APBD berorientasi pada kinerja melalui

penyusunan renstra Daerah sebagaimana diatur dalam Pedoman

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

5) Perlu ada penetapan Unit Cost pada tingkat Kabupaten/ kota/Propinsi

2. Pembaruan Format Anggaran

1) Format anggaran mampu menunjukkan sekaligus outcome dan porsi

anggaran yang dialokasikan.




DEPUTI IV BPKP

2) Dokumen usulan anggaranpun harus mampu menunjukkan alokasi dana

yang dibutuhkan dalam rincian berdasarkan fungsi dan kegiatan

ekonomisnya

3) Perincian dana berdasarkan kode kegiatan ekonomis bertujuan untuk

menjaga ketaatan dalam pelaksanaan anggaran (prinsip spesialitas)

4) Klasifikasi anggaran belanja memakai klasifikasi belanja operasional dan

barang modal (unified budget)

5) Unified budget harus dituangkan dalam bentuk anggaran defisit

3. Pembaruan Klasifikasi Anggaran

1) Anggaran yang digunakan adalah anggaran menyatu (unified budget)

2) Unified budget tersebut mengacu pada klasifikasi dalam Classification of

the Functions of Government (COFOG)

3) Secara factual perundangan-undangan yang ada mengharuskan

penggunaan klasifikasi sesuai sistem penyusunan anggaran berbasis

kinerja sehingga seharusnya digunakan klasifikasi berdasarkan kinerja

(performance budgeting) yang meliputi klasifikasi ekonomi, fungsi, dan

organisasi.




DEPUTI IV BPKP

BAB V POS-POS PENDAPATAN

1. Jenis dan Klasifikasi

Pos-pos pendapatan dari jenis dan klasifikasi menurut sumber dan

pertanggungjawabannya dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan

yang ada di daerah.

Pendapatan Asli Daerah ini meliputi perkiraan buku besar:

(1) Pendapatan Pajak Daerah

(2) Pendapatan Retribusi Daerah

(3) Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2) Pendapatan Dana Perimbangan

Merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananyaberasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Dana Perimbangan sesuai Peraturan Perundangan yang

mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

(1) Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB

(2) Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan (PPh)

(3) Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam (SDA)

(4) Pendapatan Dana Alokasi Umum

(5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus




DEPUTI IV BPKP

3) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Merupakan kelompok perkiraan yang menampung pendapatan yang

berasal dari bagi hasil dengan pemerintah provinsi. Pendapatan ini hanya

ada di Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi ini meliputi :

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

(2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi

4) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan

Dana Perimbangan.

Lain-lain Pendapatan yang sah ini meliputi perkiraan-perkiraan buku

besar:

(1) Pendapatan Hibah

(2) Pendapatan Dana Darurat

Rincian mengenai jenis dan klasifikasi pos-pos pendapatan dapat dilihat pada

Buku Pedoman SAKD (Buku III)

2. Sumber Data yang diperlukan

Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi :

1) Perda APBD tentang persetujuan pos-pos pendapatan.

2) Alokasi Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi pendapatan yang

telah disetujui oleh DPRD.

3) Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk

penerimaan pajak maupun non pajak.

4) Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal

penutup.




DEPUTI IV BPKP

Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari:

1) Unit Pelaksana Anggaran

2) Unit Keuangan

3) Unit Anggaran

4) Unit Pembukuan

3. Proses Pencatatan

Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan dimulai sejak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai

dengan penutupan pada akhir tahun anggaran.

Jurnal selengkapnya untuk mencatat transaksi pendapatan, sejak anggaran

disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut:

1) Pada saat anggaran pendapatan disetujui/disahkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Nama Perkiraan Debet Kredit

Estimasi Pendapatan XXX

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan XXX

2) Dengan diterbitkannya alokasi anggaran maka anggaran pendapatan

dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut:


Estimasi Pendapatan yang dialokasikan

(Dinas-dinas)

XXX

Alokasi Estimasi Pendapatan XXX




DEPUTI IV BPKP

3) Pada saat realisasi yaitu pada saat kas diterima dan dibukukan oleh

Bendaharawan Umum Daerah (Kas Daerah), dijurnal sebagai berikut:


Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan XXX

4) Pada saat terjadi pengembalian pendapatan yang terjadi baik pada tahun

anggaran berjalan maupun periode tahun anggaran berikutnya, seperti

adanya restitusi pajak daerah, maka akan dijurnal sebagai berikut :


Pendapatan XXX


5) Jurnal penutup perkiraan pendapatan pada akhir tahun anggaran

dilakukan sebagai berikut :

(1) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi anggaran


Pendapatan XXX

Estimasi Pendapatan yang dialokasikan

(Dinas atau Unit Organisasi Setingkat)

XXX







DEPUTI IV BPKP


(2) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran




Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan XXX






4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam Laporan

Perhitungan APBD.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian

dengan pendapatan, antara lain :

1) Rincian Jenis Pendapatan.

2) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan.

3) Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas

yang diterima oleh Bendaharawan Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dalam

tahun anggaran berjalan.




DEPUTI IV BPKP

Pendapatan diakui atas dasar kas, dan pendapatan diakui pada saat kas

dibukukan pada kas.

Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan

tidak diperbolehkan mencatat jumlah nettonya.




DEPUTI IV BPKP

5. Contoh Soal

1) Pada tanggal 5 Januari 200X, Pemda Kabupaten Harapan Jaya telah

mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Harapan Jaya untuk tahun anggaran 200X dengan Perda

Nomor. 001/1/HJ/200X tanggal 5 Januari 200X dengan mencantumkan

angka Anggaran Belanja Pajak Daerah sebesar Rp. 4.000.000,00

Diminta :

Buat jurnal utuk mencatat kejadian tersebut.

2) Pada tanggal 7 Januari 200X diterbitkan alokasi anggaran pendapatan

bagi Dinas Kesehatan. Anggaran Pendapatan yang dialokasikan kepada

Dinas Kesehatan Kabupaten Harapan Jaya sebesar Rp. 300.000,00

Diminta :

Buat Jurnal untuk mencatat kejadian tersebut !

3) Pada tanggal 5 Februari 200X diterima setoran melalui Kas Daerah dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Harapan Jaya dengan setoran No.

STS.234/2/200X setoran retribusi pelayanan kesehatan sebesar

Rp.250.000,00

Diminta :Buat jurnal untuk mencatat kejadian tersebut !

4) Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Harapan Jaya terdapat pengeluaran

untuk pembelian obat-obatan yang bersifat mendadak karena adanya

wabah penyakit di Kabupaten tersebut, sedangkan anggaran untuk

pembelian obat-obatan belum disahkan APBDnya. Nilai pengadaan

obat-obatan tersebut sebesar Rp. 700.000,- Pendapatan yang diterima

dari hasil pendaftaran pasien pada saat itu sebesar Rp. 800.000

Diminta :

Bagaimana perlakuan pembukuan atas kejadian diatas sehubungan

dengan asas bruto




DEPUTI IV BPKP

BAB VI POS-POS BELANJA


Belanja dapat diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja.

Klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi menurut

organisasi yaitu bagian anggaran sedangkan klasifikasi menurut jenis belanja

yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak tersangka.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar, Pemerintah

Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan

pemerintahan.

Jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai

(2) Belanja Barang dan Jasa

(3) Belanja Pemeliharaan

(4) Belanja Perjalanan Dinas

(5) Belanja Pinjaman

(6) Belanja Subsidi

(7) Belanja Hibah

(8) Belanja Bantuan Sosial

(9) Belanja Operasional Lainnya




DEPUTI IV BPKP

2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar yang digunakan

untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan olehmasyarakat umum. Jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut:

(1) Belanja Aset Tetap

(2) Belanja Aset Lainnya

3) Belanja Tak Tersangka

Belanja Tak Tersangka adalah ekuitas dana lancar akumulasi yang

digunakan untuk penanganan bencana alam, bantuan sosial danpengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rincian mengenai jenis dan klasifikasi pos-pos belanja dapat dilihat pada

Buku Pedoman SAKD (Buku III)

2. Sumber Data yang diperlukan

Dokumen Sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi :

1) Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan

anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah sebagai

mandat kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan

pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

2) Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) sebagai dasar pencatatan

pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang

dapat segera digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna

membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

3) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti




DEPUTI IV BPKP

kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-

BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas.

4) Surat Setoran Bukan Pajak atau potongan SPM sebagai dasar

pencatatan penerimaan kembali belanja.

5) Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal

penutup tiap akhir periode.

Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari :

1) Unit Pelaksana Anggaran

2) Unit Keuangan

3) Unit Anggaran

4) Unit Pembukuan

3. Proses Pencatatan

Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja dimulai sejak APBD

disetujui oleh DPRD, alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan

tahun anggaran.

Jurnal selengkapnya untuk mencatat transaksi belanja sejak anggarandisetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut:

1) Pada saat anggaran belanja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.



Apropriasi Belanja …… XXX

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan.





DEPUTI IV BPKP

Alokasi Apropriasi Belanja…. XXX

Allotment Belanja …… XXX

3) Pada saat realisasi belanja perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan

dana yaitu:

(1) Melalui transaksi UUDP kepada Pemegang Kas dengan

menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS)

(2) Dengan menggunakan SPM Beban Tetap (SPM-BT)

Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP

dengan menggunakan SPM-BS, ada 3 tahap yaitu:

Realisasi pemberian UUDP pada saat SPMU dikeluarkan.


Kas di Pemegang Kas XXX


Realisasi Belanja saat SPJ disahkan :


Belanja…. XXX


Penyetoran kembali sisa UUDP di Kas Daerah pada akhir tahun

anggaran dengan menggunakan dokumen STS dan Memo

Penyesuaian.







DEPUTI IV BPKP

Jurnal yang dilakukan dengan menggunakan SPM-BT hanya satu tahap

yaitu pada saat diterbitkannya SPMU-BT atau Nota Debet, sebagai

berikut:


Belanja…… XXX


4) Bila ada pemotongan belanja misalnya gaji seperti pemotongan beras,

Taspen, Askes, Taperum dan di tampung dalam Penerimaan Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK), sesuai dokumen sumber SPMU dilakukan jurnal



Penerimaan Perhitungan Fihak

Ketiga

XXX

5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja misal belanja pegawai yang

terjadi pada tahun anggaran berjalan harus dilakukan koreksi ke

perkiraan pendapatan lain-lain PAD terlebih dahulu, kemudian dilakukan

jurnal penyesuaian ke perkiraan belanja semula. Koreksi Pencatatan

Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran

Bukan Pajak sebagai berikut:



Pendapatan Lain-lain PAD XXX

Jurnal penyesuaian ke perkiraan semula berdasarkan Memo Penyesuaian

pada akhir tahun anggaran, sebagai berikut:




DEPUTI IV BPKP


Pendapatan Lain-lain XXX

Belanja (Pegawai) XXX

6) Bila terjadi penerimaan kembali belanja (pegawai), misalnya karena

adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun berikutnya

maka dilakukan koreksi sebagai berikut:



Pendapatan Lain-lain PAD XXX

7) Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran.

(1) Menutup perkiraan realisasi ke anggaran


Allotment Belanja…… XXX

Belanja….. XXX

Surplus/Defisit tahun

pelaporan

XXX

(2) Menutup perkiraan apropriasi ke alokasi apropriasi


Apropriasi Belanja……. XXX

Alokasi Apropriasi Belanja XXX




DEPUTI IV BPKP


Perkiraan belanja disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam

laporan perhitungan APBD.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran/catatan

atas laporan keuangan antara lain:

1) Rincian Belanja

2) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu seperti trend belanja,

prosentase belanja terhadap total belanja dan penjelasan selisih

terhadap anggaran.

Contoh Soal

Soal Latihan : 1

Pada tanggal 10 Januari 200X telah dilakukan otorisasi kredit anggaran dengan

OKA No. 010/I/BK/200X untuk anggaran operasional Dinas PU sebesar Rp.

2.500.000,00

Rincian belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pegawai 1.200.000,00

Tunjangan Beras 300.000,00

Jumlah 1.500.000,00




DEPUTI IV BPKP

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00

Belanja cetak dan panggandaan 400.000,00

Jumlah 1.000.000,00

Total 2.500.000,00

Diminta:

Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) untuk Dinas PU diatas !

Soal Latihan : 2

Pada tanggal 12 januari 200X diterbitkan SPMU-BT untuk Dinas PU dengan

rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pegawai 1.200.000,00

Tunjangan Beras 300.000,00

Jumlah 1.500.000,00

Diminta:

Jurnal untuk memcatat belanja pegawai diatas !

Soal Latihan : 3

Pada tanggal 12 Januari 200X telah diberikan uang muka kerja kepada Drs.

Amirudin, pemegang uang muka kerja pada Dinas PU sesuai dengan Surat

Permintaan Pembayaran yang diterima dari padanya sebagai berikut:



Jumlah 1.000.000,00




DEPUTI IV BPKP

Dari jumlah tersebut pada tanggal 20 Januari 200X telah dikeluarkan oleh Drs.

Amirudin, untuk membayar:



Jumlah 900.000,00

Seluruh pengeluaran tersebut telah dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Drs.

Amirudin pada tanggal 2 Februari 200X ke Biro Keuangan.

Sisa uang muka kerja yang masih ada pada Drs. Amirudin disetorkan ke Kas

Daerah pada tanggal 6 Februari 200X dengan STS No. 007/II/KD/200X.

Diminta:

1. Jurnal untuk mencatat pemberian uang muka kerja

2. Jurnal untuk mencatat realisasi belanja

3. Jurnal untuk mencatat penyetoran sisa UUDP

Soal Latihan : 4

Dalam tahun anggaran 2001 Pemda Kabupaten A tidak bisa melakukan

pembayaran rapel gaji pegawainya (rapel kenaikan gaji dari bulan Januari s.d.

Juni 2001). Karena tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan revisi terhadap

RAPBD tahun yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena kewajiban tersebut

baru timbul pada bulan Juni 2001, seangkan pengeluaran-pengeluaran yang

sudah dianggarkan tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.

Untuk menghindarkan timbulnya gejolak/protes, maka diambil kebijaksanaan

dengan melakukan pinjaman ke Bank Daerah. Pinjaman tersebut tidak atas

nama Pemda setempat karena tidak memungkinkan, tetapi atas nama masing-

masing pegawai Pemda yang dikoordinir oleh Pemda. Pinjaman tersebut nanti




DEPUTI IV BPKP

akan dilunasi oleh Pemda dengan cara menyediakan dana dari APBD pada

tahun anggaran selanjutnya.

Bunga pinjaman atas nama pegawai itu tidak dibebankan kepada masing-masing

pegawai, tetapi menjadi tanggungan Pemda.

Masalahnya Pemda tidak pernah melakukan pinjaman, namun mempunyai

kewajiban untuk membayar bunga pinjaman.

Bagaimana tanggapan saudara terhadap masalahnya dan apa jalan keluar untuk

menyelesaikannya.




DEPUTI IV BPKP

BAB VII POS POS BAGI HASIL

1. Jenis dan KlasifikasiPos Bagi Hasil tergantung dari Pendapatan yang dibagihasilkan. Berdasarkan

jenis Pendapatan Asli Daerah maka Pos Bagi Hasil terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;

2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota;

3) Bagi Hasil Pajak ke Desa;

4) Bagi Hasil Retribusi ke Desa;

5) Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Desa

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota terdiri dari :

(1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

(2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas

Air.

(3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota terdiri dari Bagi Hasil

Lainnya di luar Pajak dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota

Bagi Hasil Pajak ke Desa terdiri dari :

(1) Bagi Hasil Pajak Hotel

(2) Bagi Hasil Pajak Restoran

(3) Bagi Hasil Pajak Hiburan

(4) Bagi Hasil Pajak Reklame

(5) Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan

(6) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan

C




DEPUTI IV BPKP

(7) Bagi Hasil Pajak Parkir

(8) Bagi Hasil Pajak Daerah lainnya.

Bagi Hasil Retribusi ke Desa terdiri dari :

(1) Bagi Hasil Retrobusi Jasa Umum (RJUm) – Palayanan Kesehatan

(2) Bagi Hasil RJUm - Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(3) Bagi Hasil RJUm - Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan

Sipil

(4) Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

(5) Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

(6) Bagi Hasil - Pelayanan Pasar

(7) Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor

(8) Bagi Hasil RJUm – Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran

(9) Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta

(10) Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan

(11) Bagi Hasil Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan

Daerah

(12) Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(13) Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan(14) Bagi Hasil RJUs – Terminal

(15) Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir

(16) Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus/Kotoran

(17) Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

(18) Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan

(19) Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal

(20) Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(21) Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di atas Aiur

(22) Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limah Cair

(23) Bagi Hsil RJUs – Penjuan Produk Usaha

(24) Bagi Hasil Retribusi Perijinan tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan

Bangunan




DEPUTI IV BPKP

(25) Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjuan Minuman Beralkohol

(26) Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan

(27) Bagi Hasil RPT - Ijin Trayek

(28) Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya.

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Terdiri dari Bagi Hasil Lainnya di

luar Pajak dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota

3. Sumber Data dan Dokumen Terkait

Dokumen Dasar yang terkait dengan Proses Pencatatan Bagi Hasil

Pendapatan ke Kab/Kota/Desa meliputi :

1) SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran)

2) Memo Penyesuaian (Penjurnalan Debet/Kredit transaksi) yang disiapkan

dan telah diverifikasi oleh Bagian/Sub Bagian Verifikasi, Biro/Bagian

Keuangan Daerah.

3) Bukti Pendukung lain yang sah seperti SPM, Nota Transfer, Daftar

Transaksi Posting dan Laporan Bagi Hasil.

4. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan.

Pencatatannya di buku besar pada saat-saat sebagai berikut :

1) Pada saat anggaran disetujui/disahkan oleh DPRD;

2) Pada saat alokasi anggaran;

3) Pada saat realisasi penerimaannya;

4) Pada saat akhir tahun anggaran (Jurnal Penutup)




DEPUTI IV BPKP

Jurnal selengkapnya adalah sebagai berikut :

SaatPencatatan

NoPerkiraan


Anggaran

disetujui DPRD

6300 Surplus/defisit Tahun

Pelaporan

Xxx

9331 Apropriasi Bagi hasilPendapatan keKab/Kota/Desa

Xxx

AlokasiAnggaran

9431 Alokasi Apropriasi Bagi HasilPendapatan ke Kab/Kota/Desa

Xxx

9531 Allotment Bagi HasilPendapatan keKab/Kota/Desa

Xxx

Realisasi 8710 Bagi Hasil Pendapatan KeKab/Kota/Desa

xxx

9531 Kas di Kas Daerah xxx

Akhir TahunAnggaran

Bila realisasibagi hasil >Estimasi

9331 Apropriasi Bagi HasilPendapatan KeKab/Kota/Desa

xxx

6300 Surplus/Defisit TahunPelaporan

xxx

Bagi Hasil Pendapatan keKab/Kota/Desa

Xxx

9531 Allotment Bagi HasilPendapatan ke Kab/Kota/Desa

xxx

9431 Alokasi Apropriasi BagiHasil Pendapatan keKab/Kota/Desa

Xxx

Bila realisasibagi hasil <Estimasi

9331 Apropriasi Bagi HasilPendapatan ke Kab/Kota Desa

xxxx

8710 Bagi Hasil Pendapatan keKab/Kota/Desa

xxx

Surplus/Defisit TahunPelaporan

xxx




DEPUTI IV BPKP

9531 Allotment Bagi HasilPendapatan ke Kab/Kota/Desa

xxx

9431 Alokasi Apropriasi BagiHasil Pendpatan keKab/Kota/Desa

xxx

Pencatatan/Jurnal tersebut berlaku untuk semua jenis bagi hasil pendapatan.


Pos Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa disajikan pada kelompok

tersendiri yaitu setelah kelompok perkiraan belanja dan sebelum dana

cadangan. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Nota Perhitungan Anggaran sebagai

berikut :

1) Rincian Bagi Hasil Pendapatan per Jenis per Kabupaten/Kota/Desa

penerima

2) Besarnya Target dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan untuk mengetahui

Tingkat Kinerja

3) Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target.

Contoh Soal

1. Pada tanggal 30 Maret telah dikeluarkan otorisasi kredit anggaran dengan

OKA No. 134/II/BK/2001 untuk anggaran bagi hasil pajak Kendaraan

Bermotor ke Kabupaten/Kota sebesar Rp 50.000.000

Perincian anggaran tersebut untuk Kabupaten Rejang Lebong Rp

10.000.000, Kabupaten Arga Makmur 30.000.000 dan Kabupaten Bengkulu

Selatan 10.000.000.

Pada tanggal 4 April 2001 diterbitkan SPMU BT untuk bagi hasil Pajak

Kendaraan Bermotor dengan rincian untuk Kab. Rejang Lebong Rp




DEPUTI IV BPKP

10.000.000, Kab Arga Makmur Rp. 30.000.000 dan Kab Bengkulu Selatan

Rp 10.000.000.

Diminta :

Jurnal otorisasi Kredit anggaran Pajak Kendaraan Bermotor ke Kabupaten

dan Jurnal realisasi bagi hasil ke masing-masing Kabupaten




DEPUTI IV BPKP

BAB VIII POS-POS DANA CADANGAN


Dana Cadangan terdiri dari


Pos ini digunakan untuk membukukan realisasi pembentukan dana

cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.


Pos ini digunakan untuk membukuan pencairan dana cadangan yang

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan

peruntukkannya.



(1) Peraturan Daerah mengenai dana cadangan.

(2) Surat Keputusan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) mengenai dana

cadangan

(3) SPM yang diterbitkan oleh Unit Perbendaharaan

(4) Nota Transfer

(5) Daftar Transaksi dan Posting (Buku Pembantu)

(6) Laporan Pembentukan Dana Cadangan


(1) Peraturan Daerah mengenai dana cadangan.

(2) Surat Keputusan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) mengenai dana

cadangan

(3) Aplikasi Transfer yang dibuat oleh Unit Perbendaharaan

(4) Nota Transfer

(5) Daftar Transaksi dan Posting (Buku Pembantu)

(6) Laporan Pencairan Dana Cadangan




DEPUTI IV BPKP

3. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan

Pencatatan yang dilakukan oleh Unit Pembukuan untuk perkiraan dana

cadangan dibedakan dalam dua garis besar yaitu pada saat Pembentukan

Dana Cadangan dan Pencairan Dana Cadangan.

Jurnal selengkapnya pembentukan dan pencairan dana cadangan sebagai

berikut :

NoPerkiraan

Jurnal Debet Kredit

Perda disahkanPembentukandana cad.

6400 Pembiayaan Netto xxx

9341 Apropriasi Pembentukandana cadangan

Xxx

Est. Pencairandana cad.

9041 Estimasi Pencairan DanaCadangan

xxx

6400 Pembiayaan Netto Xxx

OKA terbit

Pembentukandana

9441 Alokasi Apropriasi pembDana Cadangan

xxx

9541 Allotment Pemb. DanaCadangan

Xxx

Est.Pencairandana cad.

Estimasi Pencairan DanaCadangan

xx

Alokasi Est. PencairanDana Cad.

Xxx

Realisasipembentukandana cadangan

8760 Pembentukan DanaCadangan

xxx

0100 Kas di Kas Derah Xxx

Jurnal korolari

7900 Iinvestasikan dalam Dana xxx




DEPUTI IV BPKP

Cadangan

3300 Dana Cadangan Xxx

RealisasiPencairan dana

cadangan

0100 Kas di Kas Derah Xxx

8360 Pencairan danaCadangan

Xxx

Jurnal korolari

3300 Dana Cadangan xxx

7900 Diinvestasikan dalamDana Cadangan

Xxx

Jurnal Penutup

Anggaran

Pembentukan

Apropriasi Pemb dana

cadangan

xxx

Alokasi Apropr pembDana Cadangan

Xxx

RealisasiPembentukan

Allotment Pemb. DanaCadangan

xxx

Pembentukan DanaCadangan

Xxx

Anggaranpencairan

Alokasi Est. Pencairan DanaCadangan

xxx

Est. Pencairan DanaCadangan

Xxx

RealisasiPencairan

Pencairan dana Cadangan Xxx

Est. Pencairan danacad. Yg ydialokasikan

Xxx


Dana Cadangan ditempatkan setelah Total Belanja dalam laporan

Perhitungan APBD. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan

realisasinya.

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada catatan Laporan Keuangan antara lain :




DEPUTI IV BPKP

1) Peruntukan dari pembentukan Dana Cadangan tersebut.

2) Rencana waktu untuk pembentukan Dana Cadangan mencapai jumlah

yang diinginkan.

3) Sebab-sebab tidak tercapainya target pembentukan dana cadangan yang

cukup materiil.

4) Pencapaian target dan realisasi penggunaan dana cadangan dan

penyimpangannya yang cukup materiil.

CONTOH SOAL

1. Pemerintah Propinsi X telah membentuk Dana Cadangan selama 2 tahun.

Selama pembentukan Dana Cadangan tersebut terdapat hal-hal sebagai

berikut :

1) Pada tahun ke 2, terdapat kegiatan Rakor Bawasda dari seluruh

Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi X. Karena kurang dana untuk

menutupinya menggunakan Dana Cadangan yang beru dibentuk.

2) Pada tahun ke 3, terjadi bencana banjir di Ibu Kota Propinsi. Karena tidak

ada anggaran, Pemerintah Propinsi menggunakan Dana Cadangan untukmenanggulangi banjir tersebut.

Berikan komentar atas kejadian 1) dan 2).

2. Pada tanggal 1 Juli 200x telah diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran untuk

pembentukan dana cadangan pembangunan gedung stadion olahraga

dengan OKA No. 100/VII/SG/200x sebesar Rp. 10.000.000,00. Untuk itu telah

diterbitkan SPMU-BT untuk pembentukan dana cadangan pembangunan

stadion olah raga sebesar Rp. 10.000.000,00. Dana tersebut telah disetor ke

rekening Dana Cadangan Pembangunan Gedung Serba Guna di Bank

Mandiri cabang Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,00.




DEPUTI IV BPKP

Diminta :

1) Jurnal otorisasi kredit anggaran untuk pembentukan dana cadangan

2) Jurnal realisasi pembentukan dana cadangan

3) Jurnal Kolorari yang diperlukan

3. Biro Keuangan telah menerbitkan alokasi pencairan dana cadangan

pembangunan terminal bus dengan OKA No. 123/V/BK/200X tanggal 1 Mei

200X sebesar Rp. 5.000.000,00. Untuk itu pada tanggal 5 Mei 200X telah

ditarik dana sejumlah Rp. 5.000.000,00 dari rekening Dana Cadangan

Pembangunan Terminal Bus di Bank Mandiri dan disetor ke rekening Kas

Daerah dengan STS No. 100/V/KD/200X.

Diminta :

1) Jurnal alokasi pencairan dana cadangan

2) Jurnal realisasi pencairan dana cadangan dan penyetoran ke Kas derah

3) Jurnal Kolorari yang diperlukan




DEPUTI IV BPKP

BAB IX POS – POS PEMBIAYAAN


Pembiayaan mencakup :

1) Transaksi penerimaan yang berasal dari :

(1) Sisa Lebih perhitungan Anggaran

(2) Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan

(3) Penerimaan kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah

Pusat/ Daerah Otonom lain dan lembaga Internasional

(4) Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan(5) Penjualan Investasi Permanen lainnya

(6) Pinjaman Luar Negeri

(7) Pinjaman dari Pemerintah Pusat

(8) Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom lainnya

(9) Pinjaman dari BUMN/D

(10) Pinjaman dari Bank/ Lembaga Keuangan

(11) Pinjaman Dalam Negeri lainnya

2) Transaksi pengeluaran terdiri dari :

(1) Penyertaan Modal Pemerintah

(2) Pemberian Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/ Pemerintah Pusat/

Pemerintah Dawerah Otonom lainnya dan Lembaga Internasional

(3) Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

(4) Penyertaan dalam Investasi Permanen lainnya

(5) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

(6) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

(7) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom

lainnya

(8) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN/D

(9) Pembayaran Pokok Pinjaman ke Bank/ Lembaga Keuangan

(10) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri lainnya




DEPUTI IV BPKP


1) Penerimaan Pembiayaan

(1) Surat Persetujuan Kepala Daerah dan DPRD yang memutuskan

tentang penerimaan dari suatu pembiayaan (misal penjualan aset

daerah yang dipisahkan).

(2) Dokumen Pelelangan yang disusun oleh Unit Perlengkapan.

(3) Surat Penunjukan Kerja.

(4) Surat Tanda Setoran/ Nota Transfer dari Kas Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

(1) Rencana Pengeluaran Pembiayaan yang telah disetujui DPRD

(2) MOU antara Kepala Daerah dengan pihak ketiga (missal MOU

Penyertaan Modal Pemerintah).

(3) SPMU yang dibuat Unit Perbendaharaan

(4) Nota Transfer dari Kas Daerah

(5) Daftar Transaksi Posting (Buku Pembantu)

(6) Laporan Pertanggung Jawaban.

3. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan

Jurnal pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan adalah sebagai

berikut :

No. Perk. Jenis Perkiraan Debet Kredit

SiLPA

Perda

APBDdisahkan

9601 Estimasi Penggunaan SiLPA Xxx

6400 Pembiayaan Netto xxx

PenggunaanSiLPA

8810 Penggunaan SiLPA Xxx

6200 SiLPA tahun pelaporan xxx

Jurnal penutup 6200 SiLPA tahun pelaporan Xxx




DEPUTI IV BPKP

9601 Estimasi PenggunaanSiLPA

Xxx

6100 Akumulasi SiLPA xxx

8810 Penggunaan SiLPA Xxx

TransaksiPenerimaanPembiayaanselain SiLPAPerda APBD

disahkanEstimasi PenerimaanPembiayaan

Xxx

Pembiayaan Netto xxx

OKA

diterbitkan

Estimasi Penerimaan dari

transakasi yang dialokasikan

Xxx

Alokasi Estimasipenerimaan transaksi

Xxx

Realisasipenerimaan

0100 Kas di Kas Daerah Xxx

8815 Penerimaan Penjualanasset yang dipisahkan

Xxx

8820 Penerimaan kembaliPinjaman kepada

BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom lain danlembaga Internasional

Xxx

8825 Penjualan PenyertaanModal dalam ProyekPembangunan

Xxx

8830 Penjualan InvestasiPermanen lainnya

Xxx

8835 Pinjaman Luar Negeri Xxx

8840 Pinjaman dari PemerintahPusat

Xxx

8845 Pinjaman dari PemerintahDaerah Otonom lainnya

Xxx

8850 Pinjaman dari BUMN/D Xxx

8855 Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan

Xxx

8860 Pinjaman Dalam Negerilainnya

Xxx




DEPUTI IV BPKP

Jurnal kolorariPelepasanInvestasipermanen

7100 Diinvestasikan dalamInvestasi Permanen

xxx

1100 Penyertaan Modal Pemda Xxx1200 Pinjaman kpd

BUMN/BUMD/PemPus/DO lain , LK

1300 Penyertaan Modal dlm.Proy. Pemb

Xxx

1400 Investasi permanen lainnya

Xxx

KolorariPenerimaan

Pinjaman DN &LN

7400 Dana yg hrs disediakan utkpembayaran hutang jk

panjang

5100 Hutang jk. Panjang

Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut :




DEPUTI IV BPKP

Pada saatPencatatan

No Perk. Nama perkiraan Debet Kredit

Perdadisahkan

6400 Pembiayaan Netto Xxx

9751 Apropriasi Pengeluaran

Pembiayaan(Penyertaanmodal pemerintah)

xxx

Otorisasi Anggaran

9801 Alokasi Apropriasi PengeluaranPembiayaan(penyertaanmodalpemerintah)

Xxx

9851 Allotment PengeluaranPembiayaan(Penyertaan

modal pemerintah)

Xxx

Realisasi 8910 PengeluaranPembiayaan(penyertaan ModalPemerintah)

Xxx

0100 Kas di Kas Daerah xxx

JurnalKorolari

1100 InvestasiPermanen(Penyertaan ModalPemerintah Daerah)

Xxx

7100 Diinvestasikan dalamInvestasi Permanen

Xxx

5100 Hutang Jangka Panjang Xxx

7400 Dana Yang harusdisediakan untuk

pembayaran hutang

Xxx

JurnalPenutup

Anggaran(Akhir Tahun)

9751 Apropriasi PengeluaranPembiayaan (PenyertaanModal Pemerintah)

Xxx




DEPUTI IV BPKP

9801 Alokasi ApropriasiPengeluaran Pembiayaan

(Penyertaan ModalPemerintah)

Xxx

JurnalPenutupRealisasi

9851 Allotment PengeluaranPembiayaan (PenyertyaanModal Pemerintah)

Xxx

8910 Pengeluaran Pembiayaan(Penyertaan Modal

Pemerintah)

xxx

6400 Pembiayaan Netto TahunPelaporan

xxx


Pos Pembiayaan dalam Laporan Perhitungan Anggaran ditempatkan setelah

perhitungan Surplus/Defisi. Karena posisinya di bawah surplus/divisit sering

disebut sebagai pos di bawah garis (bellow the line).

Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai pembiayaan antara lain

1) Rencana penerimaan untuk menutup defisit dan penggunaan dana surplus

serta realisasinya berikut perinciannya.

2) Pencapaian target




DEPUTI IV BPKP

CONTOH SOAL

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada tanggal 1 Juli 200X telah dikeluarkan otorisasi untuk menarik dana

pinjaman dari BUMN sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan OKA No.

123/VII/BK/200X. Berdasarkan OKA tersebut telah direalisasikan penarikan

pinjaman dari BUMN pada tanggal 10 Juli 200X sebesar Rp. 4.000.000,00,

dan disetor ke rekening Kas Daerah dengan STS No. 789/VII/KD/200X.

Diminta :

1) Jurnal Otorisasi penarikan dana pinjaman2) Jurnal realisasi pencairan dana pinjaman

3) Jurnal kolorari yang diperlukan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

1) Pada tanggal 25 Oktober telah dikeluarkan otorisasi untuk mengangsur

pokok pinjaman dari pemerintah Daerah otonom lainnya sebesar Rp

30.000.000,- dengan OKA No. 453/X/BK/2001.

Berdasarkan OKA tsb di atas telah direalisasikan pembayaran pokok

pinjaman dari Pemerintah Ddaerah lainnya pada tanggal 20 Desember

2001 dengan SPMU-BT No.234/XII/2001 sebesar Rp.30.000.000,-

Diminta :

(1) Jurnal otorisasi pembayaran pokok pinjaman

(2) Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman

(3) Jurnal Korolari yang terkait

2) Pada tahun 200x Pemerintah Propinsi Jambi mengalami defisit sebesar Rp

500.000.000,00. Apakah Pemerintah Propinsi Jambi boleh mengadakan

pengeluaran pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMD




DEPUTI IV BPKP

yang sedang mengalami defisit dimana bila tidak disuntik dana BUMD

tersebut akan mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.

Berikan pendapat dan komentar anda




DEPUTI IV BPKP

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3 Pos-pos Perhitungan APBD

Pokja IV Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Tim

Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, KMK No. 355/KMK.07/2001, Edisi 2 (Januari 2002) , halaman 22-26.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3 Pos-pos Perhitungan APBD,

ibid halaman 76-126


ibid halaman 130-147


ibid halaman 151-156.


ibid halaman 162-269.

6. Paper Modul Pelatihan Laporan Perhitungan Anggaran

7. Sistem Administrasi Keuangan Daerah Buku I, Pusdiklatwas BPKP Edisi ke

dua, 2000

8. Sistem Administrasi Keuangan Daerah Buku II, Pusdiklatwas BPKP Edisi ke

dua, 2000

Akuntansi Dasar 3

Documents

Transcript of Akuntansi Dasar 3