Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah & Standar Akuntansi Pemerintah

Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah&Standar Akuntansi PemerintahOleh:Lutfi Harris, M.Ak., CA

Disampaikan pada Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah / Bendahara Tahun 2013Pemerintah Kabupaten Malang23 April 2013Tujuan PembelajaranPeserta mampu memahami:Dasar-dasar akuntansi pemerintahStandar akuntansi pemerintah3. Pasal 1 PP 58/2005 (6)PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPelaporanPertanggungjawabanPengawasan

Keuda4Perencanaan SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Aspirasi Pernyataan Anggaran APBD Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi Penjaringan Aspirasi Arah & Kebijakan Umum Strategi & Prioritas

FungsiProgram Kegiatan Target Kinerja Standar Analisa Belanja (SAB) PenetapanAPBD DASK

DokumenCatatan TriwulananAkhir Tahun (LPJ) 5POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPELAKSANAANPROSESOUTPUTINPUTAPBDSISTEM AKUNTANSILAPORANPENGENDALIAN & PENGAWASANPROSESOUTPUTINPUTEVALUASI KINERJA

HASIL EVALUASI KINERJA

LAPORANPERENCANAANPROSESOUTPUTINPUTASPIRASIRENCANA ANGGARAN SATUAN KERJARAPBD Visi Misi, Tujuan Sasaran, Tupoksi Program, Aktivitas Target Kinerja SAB6Pengertian akuntansiAccounting Principles Board (1970): Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yg bersifat keuangan untuk digunakan dalam membuat keputusan ekonomi.American Accounting Association (1966): Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi sbg sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. 7Pengertian akuntansi (Lanj.)Abdul Halim (2004):Akuntansi haruslah menghasilkan informasi yg berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi adalah keputusan yg menyangkut ilmu ekonomi, tidak hanya terbatas pada keputusan yang berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh pengambil keputusan.LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHANPENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNAENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORANENTITASPELAPORANENTITAS AKUNTANSIENTITAS AKUNTANSIENTITAS AKUNTANSILAPORAN KEUANGANANGGARANKEKAYAANKEWAJIBANPERTANGGUNGJAWABANAKUNTANSIPERANAN PELAPORAN KEUANGANLAPORANKEUANGANPOSISI KEUANGAN & TRANSAKSI ENTITAS PELAPORANEFEKTIVITAS & EFISIENSIKONDISI KEUANGANKETAATAN HUKUMPENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONALINFORMASI RELEVANSATU PERIODEPERANAN PELAPORAN KEUANGAN (LANJ.)TUJUAN PELAPORAN KEUANGANKOMPONEN PELAPORAN KEUANGANDASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGANUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;Undang-Undang di bidang keuangan negara;Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; danPeraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

ASUMSI DASAR DALAM PELAPORAN KEUANGANKarakteristik kualitatifPrinsip Akuntansi dan Pelaporan KeuanganBasis akuntansi kas, akrualNilai historisRealisasiSubstansi mengungguli bentuk formalPeriodisitasKonsistensiPengungkapan lengkapPenyajian wajar

Kendala Informasi yang Relevan dan AndalMaterialitasPertimbangan biaya dan manfaatKeseimbangan antar karakteristik kualitatif

NERACA

NeracaNeraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

kas dan setara kas investasi jangka pendek piutang pajak dan bukan pajak persediaan investasi jangka panjang aset tetap kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang ekuitas danaLAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode Laporan Realisasi Anggaran

Pos-pos yang harus ada dalam LRA:PendapatanBelanjaTransferSurplus atau defisitPenerimaan pembiayaanPengeluaran pembiayaanPembiayaan netoSisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)Informasi yang Disajikan dalam LRA atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam LRA, rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLKKlasifikasi belanja menurut jenis belanja disajikan dalam LRAKlasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLKKlasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLKKlasifikasi BelanjaKlasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat LAPORAN ARUS KAS

ManfaatInformasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas & solvabilitas).Klasifikasi Arus Kasaktivitas operasiinvestasi aset nonkeuanganpembiayaannonanggaran CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Informasi yang disajikan Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian targetIkhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporanInformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnyaMengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuanganMengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kasInformasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Susunan CaLKKebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBDIkhtisar pencapaian kinerja keuanganKebijakan akuntansi yang penting:Entitas pelaporanBasis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanganBasis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuanganKesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporansetiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuanganPenjelasan pos-pos Laporan Keuangan:Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan KeuanganPengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan KeuanganPengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrualInformasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

Pengakuan Unsur Laporan KeuanganKriteria: (1)terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.(2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal

PengakuanAset: pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andalKewajiban: pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbulPendapatan: pada saat diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.Belanja: pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah atau entitas pelaporan.

Pengukuran Unsur Laporan KeuanganProses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan.Menggunakan nilai perolehan historisAset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.PengecualianSetiap entitas pelaporan menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali :LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya38AKUNTANSIBERBASIS AKRUALANGGARANBERBASIS KASLO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkanKONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN 38Standar Akuntansi PemerintahDEFINISI

Standar Akuntansi PemerintahanPrinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahSAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)4040DASAR HUKUM BASIS AKRUAL4142PP 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)MenjadiPP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan42Struktur SAPKerangka Konseptual Akuntansi PemerintahPSAP 01 Penyajian Laporan KeuanganPSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis KasPSAP 03 Laporan Arus KasPSAP 04 Catatan Atas Laporan KeuanganPSAP 05 Akuntansi PersediaanPSAP 06 Akuntansi InvestasiPSAP 07 Akuntansi Aset TetapPSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam PengerjaanPSAP 09 Akuntansi KewajibanPSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi akuntansi,dan Operasi yang Tidak DilanjutkanPSAP 11 Laporan Keuangan KonsolidasianPSAP 12 Laporan OperasionalJenis Standar Akuntansi PemerintahSAP berbasis akrual :Mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual.Mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. (sesuai Pasal 4 ayat 1 PP 71 tahun 2010, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual).

Jenis Standar Akuntansi PemerintahSAP berbasis kas menuju akrual :Mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual45Terima Kasih