7. Beberapa jenis model anggaran telah dikembangkan sebagai berikut:Line-Item BudgetingModel ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga dikenal dengan traditional budgeting. Jenis pendapatan disusun seperti pendapatan pajak, non pajak, hibah dan seterusnya. Sementara belanja disusun berdasarkan jenis belanja seperti pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembayaran bunga dan belanja perimbangan keuangan pusat dan daerah, transfer lain serta belanja pembangunan (capital outlay).Incremental BudgetingJones and Pendlebury (1996) menyatakan tiga alasan mengapa metode ini banyak digunakan. Pertama, banyak kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintah telah digunakan tahun lalu yang perlu dilanjutkan di tahun ini. Kedua, metode ini mudah dilakukan dan menghindari konflik antar unit pemerintah. Ketiga, metode ini sangat konservatif dengan adanya perubahan yang relatif kecil atau dengan batas tertentu berdasarkan pertimbangan yang memadai. Sementara, cara yang seperti inimenurut Wildavsky (1975) digunakan oleh negara kaya dan dalam situasi ekonomi dan politik yang relatif stabil.Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat karena hanya mendasarkan pada incremetal dan anggaran tahun sebelumnya. Akan tetapi, kelemahannya, adalah memungkinkan adanya pendapatan dan belanja yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan.Revenue BudgetingPenganggaran dengan metode, ini dilakukan dengan dasar kemampuan suatu negara untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, disusun belanja sesuai dengan kemampuan tersebut. Apabila disusun anggaran belanja sesuai dengan kemampuan memperoleh pendapatan negara, anggaran tersebut berimbang (balance budget). Selain itu, apabila melebihi pendapatan negara, anggaran belanja itu disebut anggaran pengeluaran (spending budget).Repetitive BudgetingMetode penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahuntahun sebelumnnya karena adanya kondisi yang tidak stabil dibidang ekonomi dan politik. Pertimbangan menggunakan metode ini karena tidak memungkinkannya menyusun dengan metode lain karena situasi dan kondisi yang tidak stabil.Wildavsky (1975) memberikan contoh penggunaan metode ini oleh pemerintah Republik Perancis ke-3 dan ke-4. Di Indonesia metode ini di akomodasi dalam UUD 1945 dengan catatan apabila DPR RI tidak menyetujui rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah.Supplemental BudgetingMetode ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang membuka, kesempatan untuk melakukan revisi secara luas. Cara ini dilakukan apabila kondisi negara, tidak ada kesulitan pendapatan negara, tetapi memiliki kendala administrasi.Kelebihan metode ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata (real) yang sedang berlangsung. Akan tetapi, kelemahan metode ini ketidakjelasan dalam anggaran yang sering berubah. Selama itu juga ketidakjelasan arah prioritas dari belanja negara.Performance BudgetingDengan metode ini anggaran disusun berdasarkan pada, kinerja yang dapat diukur dari berbagai kegiatan. Akan tetapi, metode ini juga menggunakan klasifikasi berdasarkan objek seperti line-item budgeting. Faktor penentu di dalam metode, ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya (cost standard).Planning Programming Budgeting SystemModel PPBS dikembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan (decision makers) mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatanilmiah dari model-model manajemen yang ada. Didalam model ini digunakan cost and benefit analysis. Mengapa hal ini dilakukan? adanya keterbatasan pendapatan dan banyaknya atau besarnya belanja merupakan pertimbangan dilakukannya analysis cost and benefits. Untuk itu, pilihan yang menghasilkan benefits yang besar akan diambil lebih dahulu. Dengan kata lain akan dilakukan penyusunan daftar prioritas berdasarkan program yang memiliki benefit yang terbesar.Zero Based BudgetingSesuai dengan namanya, anggaran disusun dari NOL meskipun pada tahunsebelumnya telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental budgeting yang seringkali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif, tetapi anggarannya justru meningkat. Padahal, di dalam praktek dimungkinkan adanya incremental atas decision package yang digunakan dalam penyusunan metode ini. Decision Package merupakan suatu syarat mengembangkan model ini. Decision Package adalah suatu dokumen yang menggambarkan informasi terkait dengan efek dari berbagai alternatif kegiatan. Prosesnya adalah pertama, pengidentifikasian unit keputusan (decision units). Kedua, pengembangan paket keputusan. Paket keputusan ini adalah program yang direncanakan. Ketiga, membuat peringkat decision package. Peringkat ini dibuat dari program yang membutuhkan dana yang rendah sampai dengan yang membutuhkan dana yang besar.

Beberapa institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sudah menerapkan penganggaran berbasis kinerja telah merasakan manfaat yang luar biasa seperti efisiensi dalam pencapaian hasil dari output kegiatan dan program yang telah direncanakan. Lalu adanya fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Prinsip ini menggambarkan bagaimana keleluasaan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana.Keleluasan itu melipiuti penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Kemudian adanya prinsip money follow function, function followed by structure yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatau kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan maksud pendiriannya yang menghindari overlapping kegiatan di unit kerja lain. Terakhir adalah didapatnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran dengan dimintainya pertanggungjawaban atas hasil yang dicapainya.

8. Di organisasi sektor publik lain sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi atau sumbangan dari donatur.

9.1. Partisipasi (participation),yaitu keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi dimaksud dibangun atas dasar prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara konstruktif. Dalam hal ini perlu deregulasi birokrasi, sehingga proses sebuah usaha efektif dan efisien.2. Penegakan hukum (rule of law),yaitu bahwa pengelolaan pemerintahan yang professional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa, karena tanpa ditopang oleh aturan hokum dan penegakannya secara konsekuen, maka partisipasi masyarakat dapat berubah menjadi tindakan yang anarkis.[22]3. Transparansi(transparency).Asas transparansi adalah unsur penting yang menopang terwujudnya good and clean governance.Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.[23]4. Responsif, yaitu tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat dan proaktif, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan. Untuk setiap unsure pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika social.[24]5. Consensus (orientasi kesepakatan),yaitu bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui kesepakatan dalam suatu permusyawaratan. Melalui cara ini akan memuaskan semua pihak sehingga semuanya merasa terikat untuk konsekuen melaksanakannya.6. Kesetaraan(equity), yaitu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan public. Hal ini mengharuskan setiap pelaksana pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan public tanpa mengenal perbedaan leuakinan (agama), suku, jenis kelamin dan kelas social.7. Efektifitas dan efisiensi (berdayaguna dan berhasilguna). Criteria efektif diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok lapisan social, sednagkan efisien diukur dengan rasionalitas biaya untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.8. Akuntabilitas, yaitu pertanggunggugatan pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Dalam hal ini setiap pejabat public dituntut mempertanggung jawabkan semua kebijakan, keputusan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.[25]9. Visi strategis(strategic vision), yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan dating(forecasting). Artinya, kebijakan/keputusan apapun yang akan diambil saat ini harus mempertimbangkan akibatnya di masa depan (paling tidak 10-20 tahun ke depan).