Adm Kependudukan Dr Auli

5/12/2018 Adm Kependudukan Dr Auli - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/adm-kependudukan-dr-auli 1/19



DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

2

PENERAPA

NKEBIJAK ANE

_K

TPDALAMAD



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

rahmatNya lah makalah kami yang berjudul “PENERAPAN KEBIJAKAN E _KTP

DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN” yang pada akhirnya bisa kami

selesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengajar mata kuliah

Kebijakan kependudukan, atas kepercayaan dan dan kesempatan yang telah beliau berikan

kepda kami untuk menyusun makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami

mengharapkan saran yang membangun dari pembaca.

Kiranya hanya sekian yang bisa kami sampaikan, kami berharap agar makalah ini

bisa bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih

Medan, Januari 2012

Pemakalah

3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara

pemerintahan, pembangun dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan

informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, sehingga

untuk menjamin akan stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan

sehingga pemerintah menetapkan kebjiakan akan sistem informasi administrasi

kependudukan dan akta catatan sipil

Pelayan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil ini adalah suatu hal

yang sangat dibutuhkan oleh setiap penduduk yang berusia 17 tahun ke atas atau telah pernah

nikah, karena kartu tanda penduduk merupakan suatu bukti diri secara outentik yang sangat

vital dalam setiap mengurus atau membutuhkan sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari.

Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hakhak sipil warga negara. Tugas

dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling

bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat

pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik, termasuk kepada seseorang/

kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1.2. Perumusan masalah• Apakah pengertian administrasi kependudukan?

• Bagaimana penerapan e KTP dalam kebijakan admnistrasi kependudukan? ̱

1.3. Tujuan makalah

• Untuk memenuhi tugas kebijakan kependudukan.

• Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penerapan e _KTP dalam

kebijakan administrasi kependudukan.

4



BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian administrasi kependudukan

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUU No. 23/2006 menjamin

hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan

dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No.

23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres)

No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil.

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, penghayat kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh didiskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan

dan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi. Dalam rangka sosialisasi UU

Adminduk, Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menerbitkan buku saku Adminduk,

sebagai panduan warganegara khususnya para penghayat kepercayaan dalam upaya

mendapatkan hak-hak mereka.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.1.1. Hak yang dimiliki warganegara/penduduk dalam sistem administrasi kependudukan.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan;

2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

3. Perlindungan atas data pribadi;

4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya

dan/atau keluarganya; dan

6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

5



2.1.2. Kewajiban yang dimiliki warganegara/ penduduk dalam sistem administrasi

kependudukan

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang

dialami seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan akan membawa akibat terhadap

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau

surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau

status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

2.1.3. Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi :

1. Biodata penduduk

2. Kartu Keluarga (KK);

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

4.Surat Keterangan Kependudukan

5.Akta Pencatatn Sipil

Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pindah;

2. Surat Keterangan Pindah Datang;

3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

5. Surat Keterangan Tempat Tinggal;e.

6. Surat Keterangan Kelahiran;

7. Surat Keterangan Lahir Mati.

8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

10. Surat Keterangan Kematian;

11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

6



13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pelayanan pencatatan sipil,

Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa

penting, yaitu:

1. Kelahiran;

2. Kematian;

3. Lahir mati;

4. Perkawinan;

5. perceraian;6. Pengakuan anak;

7. Pengesahan anak;

8. Pengangkatan anak;

9. Perubahan nama;

10. Perubahan status kewarganegaraan;

11. Pembatalan perkawinan;

12. Pembatalan perceraian; dan

13. Peristiwa penting lainnya.

2.1.4.Instansi pelaksana administrasi kependudukan yaitu:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan

rujuk bagi penduduk yang beragama Islam

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta

4. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kewajiban dan wewenang instansi pelaksana

• Kewajiban instansi pelaksana administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;

7



d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk

dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

• Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki

kewenangan yang meliputi:

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusanatau penetapan pengadilan;

c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk

kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan

Ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan dan bagaimana jika dilanggar

1. Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib

menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sejak tanggal dipenuhinya persyara-tan. Aturan

waktu penerbitannya adalah:

a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;

c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;

d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

paling lambat 14 (empat belas) hari;

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;

h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

8



2. Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sejak

tanggal dipenuhinya persyaratan, yaitu sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;

3. Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk

sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan

menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

dipenuhinya semua persyaratan.

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja

melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam bataswaktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.2. Kartu Tanda Penduduk

KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah

seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya

disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah

berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang

setiap lima tahun sekali.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, meliputi nama lengkap, Nomor

Induk Kependudukan (NIK.), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah,

kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol.

Setiap Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau

pernah kawin wajib memiliki KTP.

2.2.1Tatacara penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan atau unit kerja

yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan. Sementara bagi

penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, pelayanan KTP dilakukan oleh unit kerja yang

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

9



Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru

harus melengkapi syarat-syarat berikut :

1. Surat Pengantar dari RT/RW

2. Foto Copy Kartu Keluarga

3. Pas Foto terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar

4. SKPPB bagi pendatang baru dari luar DKI Jakarta

5. Foto copy Akta Kelahiran

6. SKPPT bagi WNA

7. Bukti Pembayaran Keterlambatan Pembuatan KTP

Sedangkan Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk

yang sudah habis masa berlakunya harus melengkapisyarat-syarat berikut :

1. KTP lama yang sudah habis masa berlakunya

2. Fotocopy Kartu Keluarga

3. Pas foto 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar

4. Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP

5. Bukti Pembayaran Keterlambatan Perpanjangan KTP

2.3. Kartu tanda Penduduk Elektronik

2.3.1. Pengertian KTP elektronik

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem

keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan

berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk

Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur

hidup

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan

Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi,

Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23

Tahun 2006 tentang Adminduk)

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan

untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar

(format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu.

10



Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu.

Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah

sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah

sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan

telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain

2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk

semula walaupun kulit tergores.

3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak,

diantaranya:

1.Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu

3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)

4. Printing,yaitu pencetakan kartu

5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik

6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

2.3.2. Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri

2.Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin,

pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk

mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6

Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun

2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi

dan validasi data jati diri penduduk;

11



2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas

foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;

3.Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;

4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk

WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap

dilakukan di Instansi Pelaksana.

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan

penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan

Menteri.

BAB III

PENERAPAN KEBIJAKAN E _KTP DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

3.1.Dasar Hukum

12



3.2.Kewenangan Penyelengaraan Administrasi Kependudukan

3.2.1. Kewenangan penyelengaraan administrasi kependudukan berdasarkan UU no 23

tahun 2006, yaitu:

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab

menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data

Kepen dudukan secaranasional (Pasal 5).

Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan

administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala

Provinsi yang dilakukan Gubernur (Pasal 6)

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan

administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala

Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7)

13



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain

memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan

dokumen kependudukan (Pasal 8)

3.2.2. Kewenganan Penyelengaraan dan Pelaksanaan Kependudukan Berdasarkan UU No

52 tahun 2009

Pemerintah bertanggung jawab antara lain menetapkan kebijakan nasional yang

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan

kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah (Pasal 12 UU No. 52 Tahun 2009 dan

Pasal 81 Perpres No. 24 Tahun 2010)

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab antara lain menetapkan kebijakan daerah

yang dilakukan oleh Gubernur untuk fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan

kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di Provinsi (Pasal 13)

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota bertanggung jawab antara lain

melaksanakan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk

di Kabupaten/Kota (Pasal 14)

3.3.Perkembangan Persiapan dan Agenda Penerapan e-KTP• Sosialisasi, Koordinasi dan Orientasi , sudah dilakukan sejak tahun 2010 dan

dilanjutkan di tahun 2011

• Penyempurnaan Grand Desain SAK oleh Tim Teknis, Telah disepakati oleh Tim

Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga pd tgl 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl 13 Agustus 2010

• Penyempurnaan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko

e-KTP oleh Tim Teknis, Telah disepakati oleh Tim Teknis pada tgl 28 Desember

2010 yang telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2011

• Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional , Sudah diterbitkan melalui

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011

• Permintaan perkiraan harga penerapan e-KTP kepada prinsipal Perangkat AFIS, Chip

dan Percetakan, Dari prinsipal AFIS dan Chip sudah memberikan jawaban tentang

perkiraan harga sebanyak 8 prinsipal sedangkan dari Percetakan sudah memberikan

jawaban 5 percetakan. Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dibawah harga

dari semua prinsipal maupun harga dari percetakan

14



• Review RAB e-KTP oleh BPKP , Review RAB e-KTP Tahun 2011 telah selesai

dilaksanakan oleh BPKP sedangkan Review Anggaran Tahun 2012 akan dilaksanakan

pada Tahun 2011

• Mengirim surat ke KPK dan BPK RI , Untuk mencermati ketepatan RAB & meng-

awasi mulai dari proses pengadaan barang/ jasa s/d dgn pelaksanaannya : Surat

No.471.173/4862/SJ tgl 10 Desember 2010 dan Mendagri Ekspose di KPK tgl. 24

Jan. 2011

• Koordinasi dengan LKPP berkaitan Pengadaan Barang/Jasa , Koordinasi dengan

LKPP dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 serta pendampingan Tim LKPP dlm

proses lelang

•

Koordinasi dengan KPPU berkaitan Pengadaan Barang/Jasa , Koordinasi denganKPPU dilaksanakan pada bulan Juni 2010 dan Maret 2011

• Koordinasi dengan MenKeu berkaitan Kontrak Tahun Jamak , dilakukan melalui surat

mendagri no 910/4377/ SJ tgl 26 desember 2010 dan surat no 471.13.4988 tanggal 21

desember 2010

• Pengadaan Barang/Jasa , Secara Elektronik (e-Procurement)

3.1.Pelaksanaan Penerapan e-KTP Tahun 2011

Dalam pelaksanaan penerapan e ktp ini waktu yang efektif untuk digunakan adlah selama ̵

6 bulan yaitu:

• Pencetakan Blangko sejumlah 67 JutaBlangko e-KTP , Secara bertahap selama 5 bulan

(Minggu Kedua Juni 2011 s/d Minggu Kedua November 2011) tiap-tiap bulan pencetakan

harus selesai 13,4 juta blangko per bulan atau 450 ribu per hari

•

Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem AFIS dan jaringan komunikasi data, Dariminggu kedua Juni 2011 s/d minggu kedua September 2011

• Bimbingan Teknis , Minggu ketiga Juni 2011 s/d minggu pertama Agustus 2011

• Pendampingan Teknis, Minggu Pertama Agustus 2011 s/d Akhir November 2011

• Pelayanan e-KTP(Perekaman sidik jari, foto dan tanda tangan)

• Personalisasi e-KTP , Minggu ketiga Agustus 2011 s/d Minggu Kedua Desember 2011

• Penerbitan e-KTP, Minggu Pertama September 2011 s/d Minggu Ketiga Desember 2011

• Penyerahan e-KTP , Minggu Kedua September 2011 s/d Minggu Keempat Desember 2011

15



Pelaksanaan Penerapan e-KTP Tahun 2012 , Pelaksanaan Penerapan e-KTP Tahun 2012

tahapannya sama dengan tahapan Tahun 2011 tanpa proses pelelangan sehingga waktu yang tersedia

12 bulan.

Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, maka

akan dilaksanakan pengembangan SIAK sbb :

1. Tahun 2010, SIAK di 329 Kab/Kota disambungkan (online) dengan Pusat

2. Tahun 2011, - SIAK di semua Kab/Kota (497 Kab/Kota) tersambung (online) dengan Pusat,

Pelayanan SIAK di 2.348 Kec (pada 197 Kab/Kota) tersambung (online) ke Kab/Kota dengan

Pusat

3. Tahun 2012, - SIAK di semua Kab/Kota (497 Kab/Kota) tersambung (online) dengan Pusat

dan Provinsi dan Pelayanan SIAK di semua Kecamatan (6.589 Kec pada 497 Kab/Kota)

tersambung (online) ke Kab/Kota, Pusat dan Provinsi

4. Tahun 2013, SIAK di Kementerian Dalam Negeri dan Daerah tersambung (online) dengan

Instansi Pengguna secara bertahap.

Dampak dan manfaat pengunaan NIK secra nasional dan penerapan e KTP, ̵

16



BAB IV

17



PENUTUP

Kesimpulan

Dari semua pembahasan ditas dapat kami ambil kesimpulan yaitu:

Program administrasi kependudukan tahun 2011 s/d 2012 adalah salah satu program strategis

nasional, yang memiliki anggaran besar, yang akhirnya mempunyai manfaat yang besar bagi

masyarakat bangsa dan negara. Dimana untuk mewujudkannya perlu ada komitmen dari

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta peran aktif petugas

dan seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

18



Fulthoni,dkk.2009.Memahami kebijakan administrasi kependudukan. jakarta selatan: The

Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Lembaga demografi FE UI,1981. DASAR DASAR DEMOGRAFI .jakarta:lembaga penerbit

FEUI

PEMANTAPAN PERSIAPAN PENERAPAN KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011 dalam RAPAT KERJA

NASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal : 10 - 11 APRIL 2011 oleh Plt.

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM

NEGERI

http://www.depdagri.go.id/template/depdagriv2/images/favicon.ico diakses pada 15 Nopember 2011 21:23:08

19

http://www.depdagri.go.id/template/depdagriv2/images/favicon.ico

http://www.depdagri.go.id/template/depdagriv2/images/favicon.ico

Adm Kependudukan Dr Auli

Documents

Transcript of Adm Kependudukan Dr Auli