IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh

S Y A H Y A D IE 121 09 002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR2014

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

yang dipersiapkan dan disusun oleh

S Y A H Y A D I

E 121 09 002

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

pada tanggal 17 November 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS Drs. Abdul Salam Muchtar NIP. 1942117 196704 1 001 NIP. 19540110 198601 1 001

Mengetahui:Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan/Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Hasanuddin

Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si NIP. 19641231 198903 1 027

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

yang dipersiapkan dan disusun olehS Y A H Y A D I

E121 09 002

telah diperbaikidan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Senin, tanggal 17 November 2014

Menyetujui:

PANITIA UJIAN:

Ketua : Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS (……………..……..)

Sekretaris : Drs. Abdul Salam Muchtar (……………..……..)

Anggota : Dr. Jayadi Nas, M.Si (……………..……..)

Anggota : Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si (……………..……..)

Anggota : A. Murfhi, S. Sos, M.Si (……………..……..)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS (……………..……..)

Pembimbing II : Drs. Abdul Salam Muchtar (……………..……..)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul ”Analisis Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa semua akan indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Paedang. dan Ibunda Nursiah.

Terima kasih telah membesarkan serta mendidik saya. Terima kasih atas

kerja keras dan kerja ikhlasnya selama ini untuk menyekolahkan saya hingga

ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, do’a

dan restu yang selalu ditujukan kepada ananda dalam meniti tangga

kesadaran di sekolah kehidupan, terima kasih telah mencurahkan cinta dan

kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa

dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan

mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk maaf karena sering

menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Semoga

balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan memberi

kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu. Amiin.

2. Saudariku, Nurhaeda, A.Md.Keb dan Kanda Ilham, S.pd yang telah

menjadi lumbung kasih sayang penulis yang senantiasa memberikan

semangat dan dan kasih sayang, serta dorongan moriil dan meteri. Kalian

akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan

kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di

dalamnya.

3. Saudaraku,Adik-adikku Syamsul Alam, Syamsul Bahri, Hendra Harianto,

dan Syahrul Ramadhan, Terimakasih buat senyum ikhlas kalian yang

memberi semangat tersendiri, Kalian akan selalu menjadi saudara terbaik

dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, Kalian mantap

bero.

4. Bang Beni Budaya guru Besar Pencak Silat Panca Suci, Terima kasih atas

bimbingannya selama ini untuk menyelami lebih jauh tantang Ilmu kebatinan

dan metafisika. Sangat banyak ilmu dan pegalaman yang saya dapatkan

selama ini. Terima kasih telah bersedia menjadi guru sekaligus orang tua

yang memberikan bimbingan, dukungan, dan nasehat-nasehat tentang

kehidupan. “Alam Terkembang Menjadi Guru”

5. Bapak Andi Sangkuru, S.Fil, M.Si Dewan Guru Panca Suci Cabang

Makassar. Terima kasih telah bersedia menjadi guru sekaligus orang tua.

Terima kasih telah mengenalkan Panca Suci kepada saya.

6. Bapak Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas

Hasanuddin.

7. Bapak Prof. Dr. Alimuddin Munde, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.

8. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, M.A selaku ketua jurusan Ilmu Politik

Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.

9. Bapak Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS selaku Pembimbing I, dan Bapak

Drs. Abdul Salam Muchtar selaku Pembimbing II dan juga penasehat

akademik bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan

mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di

lingkup FISIP UNHAS.

11. Segenap keluarga kecil “rumah jingga” (HIMAPEM FISIP UNHAS). Konstitusi

(03), Kybernologi (04), Revolusioner (05), Rez-Publica (06), Renaissance

(07), Glasnost (08), Aufklarung (09), Volksgeist (10), Enlighment (11),

Fraternity (12), Lebensraum (13) dan generasi yang akan datang. Terima

kasih telah menjadi babak baru dalam kehidupan penulis. Teruslah berkarya,

melahirkan generasi-generasi merdeka dan militan. sejarah akan mencatat

bahwa kita pernah ada dan terus berjuang bertahan ditengah dinamika yang

terus berdatangan. Kisah ini takkan pernah lekang oleh zaman dan pudar

oleh waktu.

12. UKM Pencak Silat-Panca Suci Unit Fisip Unhas. Terima kasih telah memberi

ruang dan wadah untuk belajar. Terimakasih telah mengajarkan

pesaudaraan, telah menjadi saudara seperguruan. Tetap belajar, tetap

berkarya, tetap bermanfaat bagi sesama manusia. “Salam Panca Suci”

13. Saudaraku “Aufklarung 2009”. Rahmat Hidayat, Ivan Pahlevi, Muh.Rifad

Syarifi, Sunardi Dg Bombongi, Rahmat Ramdahan, Suhardiansyah, Ilyas

Yusuf, Tri banjir Adiwijoyo, Harianto, Ardi Ismail, Aderiansyah, Kesumajaya,

Dipo Ashar Abdillah, Andi Aswirman, Ari Sujipto, Arfan, Chandra, Mahfuddin,

Satria Eka Laksana, Jumaidil, Nurkhasanah Latief, Andi Erna Jaya,

Imratussaliha, Suharni, Wahadia Syam, Mudalfa, Ernawati, terima kasih telah

mengajarkan arti sebuah kebersamaan dan arti sebuah persaudaraan meski

singkat kalian akan selalu menjadi yang terbaik dan semoga kita akan selalu

bersama meski dilain tempat.

14. Saudara seperjuangan Cuna, Rifad, Rahmat, Ardi beleng, Ivan,Beps (Calon

walikota Bau-Bau), mulai dari maba hingga saat ini, ya lebih 5 tahunlah kita

menginjakkan kaki dan berkeliaran di kampus merah ini, Terima Kasih untuk

segala cerita, kenangan dan kebersamaan ini.

15. Kepada Kanda Muliawan Agung, Kanda Amirullah, Kanda Anci, Kanda Adi,

Kanda Rudi, Kanda Adam Kanda Muh. Reza Pratama, Kanda Edi, Kanda

Umman, Kanda Upi, Kanda Anca. Terima Kasih untuk segala bimbingan dan

cerita di rumah “jingga” Himapem.

16. Kepada Adinda Adinda Di Himapem, Uga, Nazar, Akbar, Rian, Izar, Bondan,

Acil, Novri, Cau, Nio, Eka, Lulu, kiki, Neli, Ayyub, yusuf, megi, evi, Wahyu,

wandi, Fa’dul, Gusti, Ipin, sem, Awwing, Cambang, Unci, Hugo, ono,

Tenri,Adit, soleh, delfa, indri upi, cece, gadis, Dewi, Ati, Unya, Andis, fauzi,

Eka, Eki, rewo, erwin, randi, indra, Aan, Js, Afdal, Dondo, Eva, Opik, Depi,

Sari, Eka, Lipia, Irma, mety, Tari, Masyita, Ammang, ruri, Andi Hasyim,

Haerul, Andika, Rian, Supriadi, Rosandi, Dana, Alif, Akil, Yeyen, Jay, Uli,

Oscar, Wahid, Amel, Wulan, Dewi, Maryam, Uma, Azura, Sani, ica, Febri,

Juwita. Terkhusus buat adinda Amirullah terima kasih racikan kopinya

selama penyusunan di pondokannnya Ardi.

17. Kepada saudara seperguruan Kak Andi Makkarumpa, Kak Aris, Kak maslam,

Arman, Gunawan, Irwan, Sem, Uccank, Midori, Rusli, Iful, Umi, Wiwin, Uma,

Sani, Aisyah. Terimakasih telah berbagi kebersamaan di kantor Silat ramsis.

Salam bahagia untuk kita semua.

18. Teman-teman KKN Gelombang 85 Kecamatan Belopa Utara, terkhusus

Kelurahan Pammanu, Darwin, Sisil, Sari, Ayu, Appank. Walau hanya kurang

lebih 2 bulan bersama namun akan selalu menjadi kenangan untuk

selamanya.

19. Seluruh Mahasiswa FISIP UNHAS.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak

mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah

Melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi

dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu

penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya

membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa

yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernialai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 November 2014

Penulis

INTI SARI

SYAHYADI, Nomor Pokok E121 09 002, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : “Analisis Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS dan Drs. Abdul Salam Muchtar.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mengayomi, legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Fungsi pengayom lebih terlaksana dan terealisasi di desa Bulusirua, hal ini disebakan karena di Desa Bulusirua sebagai Desa adat memiliki pola komunikasi dan juga hubungan yang lebih harmonis dengan BPD selain itu BPD melaksanakan fungsi sebagai pengayom lebih maksimal hal ini dikarenakan oleh adanya kekuatan cultural yang berkembang dan diyakini pada masyarakat. Berbeda dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi kedua desa tersebut baik Desa Bulusirua maupun Desa Bana sama-sama tidak menjalankan ketiga fungsi tersebut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

ABSTRACT

SYAHYADI, Number ID E121 09 002, Study Program Governent Konwledge Department Politic Government Knowledge, Faculty Social Knowledge and Politic Knowledge Hasanuddin University, essay arrange with title : “Implementation Analysis Village Consultative Body Function in District Bontocani Bone County” in guidance Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS dan Drs. Abdul Salam Muchtar.

This essay purpose for knowing the effectiveness of the duties and functions of the Village Consultative Body and the factors that influence the effectiveness of the duties and functions of the Village Consultative Body in District Bontocani Bone County. This type of research is descriptive type using literature study data collection techniques by reading books, magazines, newspapers, documents, legislation, and other information media that has to do with the problem under study, and observasion of directly observing the object under study as well as interviews and in-depth interviews using.

From the analysis of the data, it can be concluded that the Village Consultative Body functions are nurturing, legislation, oversight, and the aspirations. Based on the results of the study indicate that the funtion is implemented and realized protector in the Village Bulusirua, this is because in the village Bulusirua as traditional village has a pattern of communication and also a more harmonious relationship with the Village Consultative Body besides carrying out the function as guidance as to maximize this is due to the presence of a growing cultural force and believed in the community. Unlike the legislative function, supervision, and to accommodate the aspirations of both the villages Bulusirua Bana equally not run these three functions based Local regulations applicable.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

LEMBARAN PENGESAHAN ........................................................................... ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii

INTI SARI ......................................................................................................... ix

ABSTRACT....................................................................................................... x

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

.....................................................................................................

1.2. Rumusan Masalah................................................................................ 5

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................. 6

1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi ............................................................ 8

2.2. Pengertian Efektifitas .................................................................. 13

2.3. Pemerintahan Desa .................................................................... 14

2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ...................................... 20

2.5. Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ...................... 25

2.6. KerangkaKonseptual................................................................... 26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian .................................................................................. 29

3.2. Dasar dan Tipe Penelitian................................................................... 29

3.3. Subjek dan Informan Penelitian............................................................ 29

3.4. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 30

3.5. Analisa Data ........................................................................................ 31

3.6. Definisi Operasional ............................................................................ 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Daerah penelitian......................................................................... 34

4.2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)................ 59

4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)............................................................. 75

4.3.1 Faktor Pendukung ........................................................... 75

4.3.2 Faktor Penghambat.......................................................... 77

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.......................................................................................... 80

5.2. Saran................................................................................................... 82

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang

khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam tenyata desa

adalah lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebuah

pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai besi berada pada rantai yang terlemah.

Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai

sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata

rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan

dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi

pertautan terakhir pemerintah dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan

akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di

Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 atas

perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa.disebutkan

bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya

disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia..”

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah

Daerah yang telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas yang memiliki

keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintah

desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Menurut

Muhadam Labolo (2006:139), otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada

awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku.

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam

menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada asal usul dan

nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus

diselenggarakan dalam prospekif administrasi modern. Dalam hal ini, pemerintah desa

harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul adat istiadat yang

berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga

berarti bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan

dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman

yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan

Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta

menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya

adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat.

Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap

peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan

perangkat desa lainnya. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa

untuk secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Di

sini ditetapkan mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa yang lebih demokratis. Dalam hal BPD sebagai lembaga

pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi

peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan

keputusan kepala desa. Oleh karenanya, BPD sebagai badan permusyawaratan yang

berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan

penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat

menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, Badan Perwakilan Desa kembali berganti nama menjadi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)/Bamusdes. BPD yang terdapat dalam UU No.32/2004

merupakan penyempurnaan dari badan serupa yang terdapat dalam Undang-Undang

pemerintah daerah sebelumnya. BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan

desa, dalam hal ini BPD menjadi mitra pemerintah desa dalam mengakomodasi

aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD.

Untuk itu diharapkan kinerja BPD yang optimal untuk mendorong efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui UU RI No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah,pemerintah dan DPR

memang akhirnya mengubah Badan Perwakilan Desa menjadi Badan

Permusyawaratan Desa (Bamusdes/ BPD) yang tidak lagi dipilih dan tidak memiliki

fungsi kontrol atas Kepala Desa. Namun perubahan itu sama sekali tidak mengubah

wajah desa menjadi lebih baik karena format Bamusdes pun cenderung bersifat

“penyeragaman” ketimbang mempertahankan lembaga-lembaga masyarakat asli

sebagai representasi masyarakat desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang BPD tanpa implementasi

yang jelas menjadikan penulis; pertama, tertarik untuk mengetahui bagaimana

sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintahannya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa

implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan

menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa

untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Kedua, dengan melihat

kondisi pemerintah dan masyarakat desa yang sejak terbentuknya Desa hingga saat ini

(2004-2014) belum menampakan adanya perubahan taraf hidup ke arah yang lebih

baik. Ketiga,alasan penulis memilih Desa Bana sebagai lokasi penelitian karena belum

ada peneliti yang meneliti tentang masalah-masalah yang terjadi di pemerintah Desa

khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bone. Untuk mengkaji lebih

lanjut tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di

Kec. Bonto Cani Kab. Bone.”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dalam penelitian maka berdasarkan

uraian di atas, penulis berusaha merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bonto Cani

Kabupaten Bone ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Di Kec. Bonto Cani Kab. Bone.

2. Untuk mangetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tugas dan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi praktis

a. Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih

meningkatkan efektivitas lembaga tersebut dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kec. Bonto cani, Kab. Bone.

b. Bagi masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahan

desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian

terhadap desanya.

c. Sebagai bahan informasi yang dapat menambah wawasan tentang

pemerintahan desa dan bahan studi perbandingan bagi peneliti lain

yang berminat meneliti topik yang sama.

2. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan studi ilmu pemerintahan ( Pemerintahan

Desa ) dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya,

implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan

yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Secara

garis besar, implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan

menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa

pengalaman di negara-negara maju maupun berkembang menunjukkan bahwa dalam

proses pelaksanaan dalam suatu kebijaksanaan berbagai faktor mulai dari yang

sederhana sampai yang rumit turut mempengaruhi baik dalam arti mendorong

keberhasilan maupun yang menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan.

Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan tercapai

dengan yang sesungguhnya terlaksana atau telah terwujud menimbulkan kesadaran

mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Untuk mengenal lebih jelas mengenai arti

pelaksanaan, berikut beberapa pendapat tentang pelaksanaan atau implementasi.

Dalam kamus besar bahasa indonesia edisi kedua yang diterbitkan oleh

departemen pendidikan dan kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi / im. Ple.

Men. ta. Si. Sebagai ; pelaksanaan/penerapan. Sedang secara Etimologis,

implementasi mengandung arti sebagai realisasi atas tindak lanjut dari suatu pelaksaan

yang mencakup perihal perbuatan atau usaha tertentu.

Kamus weber, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out, (menyediakan

sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; to give paractical effect to (menimbulkan

dampak atau akibat sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi dapat

dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan (biasanya dalam bentuk

perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekusi

atau dekrit presiden).

Pariata Westera dan kawan-kawan ( hal : 256 ) mendefenisikan implementasi

sebagai berikut :

“Implementasi adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, kapan waktu pelaksanaanya dan berakhirnya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan” .

Dari pengertian diatas jelas bahwa dalam suatu implementasi hendaknya rencana

telah dirumuskan dan ditetapkan serta jelas siapa yang melaksanakan dan tempat

pelaksanaannya.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang

dilaksanakan dan diterapkan yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian

dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi juga dituntut untuk melaksanakan

sepenuhnya apa yang telah direncanakan, permasalahan besar yang akan terjadi

apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah

dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan

setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang

implentasi menurut para ahli.

Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002: 70) dalam bukunya yang berjudul

Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai

implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, aksi,

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas,

tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudulIm

plementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah

suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik

kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan

suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul

Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai

berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan

pelaksana, birokrasi yang efektif.

Merilles S. Grindle yang dikutip oleh S.P Siagian (1974 : 135), bahwa proses

implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program

kegiatan telah tersusun, dan telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Selanjutnya Syukur Abdullah (1974 : 13), kemudian memberikan pengertian

tentang implementasi yaitu :

“Rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program dan kegiatan telah ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula”.

Masih dalam maksud yang sama, Syukur Abdullah (1985 : 93-94) kemudian

menambahkan lagi pendapatnya mengenai implementasi, bahwa dalam proses

implementasi, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu ; (i)

adanya program (kebijakan yang dilaksanakan), (ii) target group yaitu kelompok

masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari

program tersebut, perubahan atau peningkatan, dan (iii) unsur pelaksanaan

(implementasi), baik organisasi atau perseorangan yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Memahami penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan

proses yang berkelanjutan dari sebuah penerapan kebijakan yang dilakukan secara

sadar da rasional.

Namun keberhasilan suatu proses implementasi ditentukan oleh empat variabel

atau faktor yang merupakan syarat penting. Ke-empat faktor tersebut menurut George

C. Edwards III dalam buku Syukur Abdullah (1999 : 64) adalah :

1. Komunikasi, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau

transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber daya (resources), meliputi staf yang cukup, informasi yang

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, kewenangan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan

dalam pelaksanaannya

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksana program, yang dalam hal

ini terutama dimaksudkan adalah aparat birokrasi.

4. Struktur birokrasi, yaitu terdapatnya SOP (Standar Operating Procedures)

yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Hal ini

diperlukan untuk menciptakan prosedur baku dalam menyelesaikan

persoalan yang timbul dalam prosesi implementasi.

Danial A. Masmanian dan Paul A. Sabatler (1979), menjelaskan makna

implementasi dengan mengatakan : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus implementasi

kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkan

pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak/nyata pada masyrakat.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan kedua ahli diatas, dapat kita simpulkan

bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku

badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan

menimbulkan pada diri dan kelompok sasaran,melainkan menyangkut jaringan

kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat

mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna atau tepat guna.

Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu

perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, Manjur S. Wojowisito (1980). Selain itu

ada beberapa pendapat tentang efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli, salah

satunya oleh The Liang Gie (1982:140), yang mengemukakan bahwa,

“ Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek / akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu sebagaimana yang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud seperti yang dikehendaki “.

Lebih lanjut, The Liang Gie (1987:37) juga menambahkan bahwa efektivitas

merupakan perbandingan yang terbaik antara input dan output antara keuntungan

dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan),

seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang

terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa

yang harus diselesaikan.

Dari pemaparan The Liang Gie terlihat jelas adanya hubungan erat antara

maksud dan hasil akhir dengan penetapan keefektifan. Selain itu, Silalahi (1999: 128)

dalam bukunya menyatakan bahwa ke efektifan adalah berhubungan dengan tujuan

orang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sondang Siagin (1986: 71),

mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan”

Dari beberapa definisi tentang efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli,

penulis kemudian mencoba mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran untuk menilai

bagaimana pencapaian hasil kerja dengan tujuan semula yang diharapkan. Semakin

baik kesesuaian antara tujuan dengan hasil maka makin efektif pula kerja tersebut.

Efektivitas dapat diukur dari tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas. Singkatnya

efektifitas dapat pula diartikan rencana yang strategis (input), cepat dalam segi waktu

pelaksanaan (proses) dan hasil yang tepat sasaran (output).

Hidayat (1986: 87) mengemukaan bahwa efektivitas merupakan konsep

pengukuran yang membandingkan realisasi dengn target yang ingin dicapai, semakin

besar rasio antara realisasi dengan taget, berarti semakain tinggi tingkat efektivitas

pelayanan organisasi pemerintah. Lubis Husaini (1987:20) mengemukakan bahwa

terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur efektivitas yaitu:

Pendekatan sasaran (goal approach) dimana pusat perhatian pada out put

adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output)

yang sesuai dengan rencana;

Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari

input, pendekatan ini lebih mengutamakan adanya keberhasilan organisasi

untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik dan sesuai

dengan kebutuhan organisasi;

Pendekatan proses adalah melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan

program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme kerja

organisasi;

Pendekatan integratif yaitu pendekatan gabungan yang mencakup input,

proses dan output.

Tjokroamidjojo (1985:52), menyatakan bahwa efektivitas adalah yang umumya

lebih dapat dipergunakan bagi mengukur pelaksanan administrasi (administratif

performance). Sondang Siagian (1986:71) juga memaparkan kriteria atau ukuran

mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak sebagai berikut : 1) Kejelasan

tujuan yang hendak dicapai; 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) Kejelasan

analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; 4) Perencanaan yang mantap; 5)

Penyusunan program yang mantap; 6) Tersedianya sarana dan prasarana; 7)

Pelaksanaan secara efektif dan efisian; dan 8) Sistem pengawasan dan pengendalian

yang bersifat mendidik.

2.3 Pemerintahan Desa

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan

Nasional dan barada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan

mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui

otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa

melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah

tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif

seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi

ataupun karena alas an lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen,

maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai

dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum

perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan

menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai

wewenang untuk melakukan perbuatan hokum dan mengadakan perjanjian yang saling

menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan

pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak

ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala

desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para

warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada

masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan

kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala

Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra

kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam

tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau

walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib

memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus

memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk

menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang

berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah

tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat

desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke

bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau

digabungkan dengan memperhatikan asal- usulnya atas prakarsa masyarakat dengan

persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris

desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari

sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur

kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system

penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada BPD dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, kepala desa:

a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan

b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama

dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan

yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris

desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta tanggungjawab kepada

Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209,

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah

kabupaten atau kota.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa

2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen”-nya

desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa

di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota

BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi,Pemuka

Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD

adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan

berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,

yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang

pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

“ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa “

Adapun pengertian BPD menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun

2013 Tentang Desa :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala

desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Desa;dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah organisasi perwakilan yang

dibentuk untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Menurut Faried Ali dan

Baharuddin (2013:95), organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari

apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dari bentuk

terjadinya. Sebagai bentuk kerjasama manusia, sangat dimungkinkan keberadaan

organisasi dalam keragaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya

organisasi adalah tergantung dari sisi mana berkeinginan untuk memahami perlunya

keberadaan suatu organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di

desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang

diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan

ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan desa

merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

Perubahan ini didasaran pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang

berbasis pada filosofi ”musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang

proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh

dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para

elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan

goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Pemusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD

sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa

dengan masyarakat desa, juga harus dapat mejadi lembaga yang berperan sebagai

lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka

BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan

aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat

dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses

sebagai berikut; artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh

BPD; Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi

yang akan dirumuskan menjadi perdes; Formulasi adalah proses perumusan rancangan

peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa;dan konsultasi

adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat

ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-

dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan

oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;

Landasan filosofis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan

oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki

yang dianut di tengah-tengah masyarakat

Landasan sosiologis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang

diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentang dengan nilai-nilai yang

hidup di tengah-tengah masyarakat;

Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang di terbitkan

oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa

menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang

dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku

adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing

unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan

fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan

yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada

filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36):

Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;

Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;

Adanya prinsip saling menghormati;

Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

2.5 Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dari berbagai pemaparan konsep tentang efektivitas serta penjelasan tentang

Badan Permusyawaratan Desa di atas maka penulis mencoba mendefinisikan

efektivitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ukuran

terhadap keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu sebagai lembaga yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada

pemerintah desa.

2.6 Kerangka Konseptual

Sebagai wujud implementasi dari pasal 209 Undang-Undang No.32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

tentang desa, maka pemerintah Kab.Bone menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bone No. 03 tahun 2007 tentang badan permusyawaratan desa.

Berdasarkan Peraturan tersebut kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan

desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Untuk menjadikan BPD yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

dalam hal ini efektif bermakna bahwa BPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik

yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada

Pemerintah Desa serta berhasil menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya yaitu masyarakat, pola hubungan

dengan Pemerintah Desa, pendapatan, jumlah anggota dan sistem rekruitmen

anggotanya. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan secara singkat melalui

bagan di bawah ini :

Bagan 1.1Kerangka konseptual

Keterangan :

Sebagai wujud implementasi dari pasal 209 Undang-Undang No.32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

Perda Kab.Bone No. 03 tahun 2007

Badan Permusyawaratan Desa(BPD)

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi BPD :1. Faktor pendukung2. Faktor penghambat

BPD yang efektif

Indikator :- Merumuskan dan

menetepkan peraturan desa bersama kepala desa

- Mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa

-Mengawasi pelaksannaan perdes,Anggaran pendapatan dan belanja desa,serta keputusan kepala desa

tentang desa, maka pemerintah Kabupaten Bone menerbitkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bone No. 03 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Peraturan tersebut kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan desa

yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa,

serta

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Untuk menjadikan BPD yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini

efektif bermakna bahwa BPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa,

mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran pendapatn dan belanja Desa dann

kepala Desa serta berhasil menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, ada

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya yaitu masyarakat, pola hubungan

dengan Pemerintah Desa, pendapatan , jumlah anggota dan sistem rekruitmen

anggotanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul di atas, penelitian ini akan dilakukan di Kecamata Bontocani

Kabupaten Bone.

3.2 Dasar dan Tipe Penelitian

Dasar penelitian adalah observasi mendalam yaitu metode pengumpulan data

dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta

baik melalui wawancara langsung ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-

kondisi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan

sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah

dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas

tentang efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.

3.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah beberapa perangkat badan permusyawaratan

desa,pemerintah desa dan masyarakat terkait efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

badan permusyawaratan desa, dengan metode Purposive Sampling maka dipilih

informan yang merupakan pimpinan dari setiap perangkat kerja yang menyangkut

perolehan data dalam penelitian ini, adapun informan yang akan diteliti adalah sebagi

berikut :

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Ketua BPD

Wakil Ketua BPD

Anggota BPD

Masyarakat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih

berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui:

Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti.

Interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang

dimaksud, dengan menggunakan pedoman wawancara.

b) Data Sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui :

Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-

buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah

majalah,catatan perkuliahan dan penelusuran data online, dengan

pencarian data melalui fasilitas internet.

Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris

yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik

analisa secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan

disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk

menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta

hasil-hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun study literature untuk

kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan.

3.6 Definisi operasional

Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan definisi

operasional sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana keberhasilan yang

dicapai oleh BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti yang

disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 03

tahun 2007 tentang badan permusyawaratan desa. bahwa Badan

Permusyawaratan Desa bertugas dan berfungsi menetapkan peraturan

desa bersama Kepala Desa, mengawasi jalannya pemerintahan di desa, ,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat mengetahui efektivitas tersebut digunakan pendekatan

integratif yaitu pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan

outptut (Lubis Husaini, 1987:20). Dengan menggunakan pendekatan

tersebut ditetapkan bahwa BPD akan efektif bila mampu menampung

aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan di desa, dan

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam mengukur

efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat dipisahkan

antara fungsi yang satu dengan yang lainnya, karena fungsi-fungsi tersebut

merupakan suatu kesatuan sehingga dalam penentuan tolak ukur

keefektivitasannya harus dilihat secara mendalam.

Ada dua faktor yang akan dianalisa seberapa besar pengaruhnya terhadap

efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Faktor pendukung

2) Faktor penghambat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta pembahasan

penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran umum daerah

Kabupaten Bone. Gambaran umum Kabupaten Bone mencakup keadaan geografis,

kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Bone.

Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai Implementasi fungsi

BPD di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

4.1 Profil Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografi

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi

Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Mempunyai garis

pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak

dalam posisi 4013’-5006’ Lintang Selatan dan antara 1190 42’-120040’ Bujur Timur

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Wajo dan Soppeng

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten sinjai dan Gowa

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Bone

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru

4.1.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan

Ketinggian Tempat

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0

meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah

digolongkan sebagai berikut :

Ketinggian 0 -25 meter seluas 81. 925,2 Ha (17,97%)

Ketinggian 25 -100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)

Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)

Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)

Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)

Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)

Kemiringan Lereng

Keadaan permukaan lahan bervariasi, mulai dari landai, bergelombang hingga

curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian

Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam dengan rincian sebagai

berikut :

Kemiringan lereng 0-2% (datar) : 164.602 Ha (36,1%)

Kemiringan lereng 0-15% (landai dan sedikit bergelombang) : 91.519 Ha

(20,07%)

Kemiringan lereng 15-40% (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%)

Kemiringan lereng >40% (curam) : 12.399 Ha (24,65%)

4.1.3 Kondisi Tanah dan Iklim

Kealaman Tanah

Kedalaman efektif tanah terbagi atas empat kelas, yaitu :

0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)

30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)

60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)

- >90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%)

Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus,

Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediteran

seluas 67,6% dari total wilayahkemudian Renzina 9,59%, dan Litosol 9%. Penyebaran

jenis tanahnya yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

Iklim

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara

berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 260C-430C. Pada periode April-

September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-

Maret bertiup Angin Barat dimana saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah

peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian

mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.

Wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari

celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitanya terdapat lembah yang cukup dalam.

Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang

cukup besar, seperti Sungai Walennae, Cenrana, Palakka, Jaling,Lekoballo, Bulu-bulu,

Salomekko, dan Tobunne.

4.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk

Kabupaten Bone adalah 717.268 jiwa, terdiri atas 341.335 laki‐laki dan 375.933

perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 persegi, rata‐rata

tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 157 jiwa per km2

Tabel 4.1

Jumlah, Distribuso dan Kepadatan di Kabupaten Bone Tahun 2010

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio

1. Bontocani 7.656 7.699 15.355 99,44%

2. Kahu 17.905 19.510 37.415 91,77%

3. Kajuara 16.783 17.763 34.546 94,48%

4. Salomekko 7.265 7.696 14.961 94,40%

5. Tonra 6.160 6.658 12.818 92,52%

6. Patimpeng 7.543 8.134 15.677 92,73%

7. Libureng 14.536 14.605 29.141 99,53%

8. Mare 12.159 12.877 25.036 94,42%

9. Sibulue 15.218 17.444 32.662 87,24%

10. Cina 12.119 13.243 25.362 91,51%

11. Barebbo 12.314 14.065 26.379 87,55%

12. Ponre 6.437 6.765 13.202 95,15%

13. Lappariaja 11.067 12.093 23.160 91,52%

14. Lamuru 11.361 12.926 24.287 87,89%

15. Tellu Limpoe 6.827 6.933 13.760 98,47%

16. Bengo 12.153 13.089 25.242 92,85%

17. Ulaweng 11.435 13.080 24.515 87,42%

18. Palakka 10.257 11.837 22.094 86,65%

19. Awangpone 13.140 15.429 28.569 85,16%

20. Tellu Siattinge 18.416 21.291 39.707 86,50%

21. Amali 9.334 11.204 20.538 83,31%

22. Ajangale 12.581 14.606 27.187 86,14%

23. Dua Boccoe 13.808 16.131 29.939 85,60%

24. Cenrana 11.090 12.270 23.360 90,38%

25. Tanete Riattang Barat 20.863 22.617 43.480 92,24%

26. Tanete Riattang 22.815 25.671 48.486 88,87%

27. Tanete Riattang Timur 20.093 20.297 40.390 98,99%

TOTAL/Rata-rata 341.335 375.933 717.268 90,80%

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, Tahun 2010

4.1.5 Visi dan Misi

4.1.5.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi :

“ Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”

Sehat  : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas

aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.

Cerdas : Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan,

berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas  untuk  

mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan

lokal.

Sejahtera : Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan

dalam aspek ekonomi, politik,sosial budaya,lingkungan hidup,didukung

infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Pembangunan Daerah

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil, dan

merata.  

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan  yang berkeadilan berbasis

nilai-nilai agama  dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.

3. Mengembangkan dan menguatkan  ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal

dan kelestarian lingkungan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar

masyarakat  yang berkeadilan.

5. Mengembangkan  seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

4.1.6 Profil Desa Bana

Legenda Dan Sejarah Pembangunan Desa

Menurut cerita daerah Bana pada awalnya di huni oleh satu keluarga yang

mempunyai 12 orang anak. Kemudian ke 12 anak itu mempunyai keluarga dan dibagi

menjadi 12 bagian wilayah yang disebut “Lari Tanah” sesuai dengan wilayah tang

diberikan kedua belas anak itu untu menjadi hak masing-masing untuk menguasai hal-

hal didalamnya.

Adapun nama-nama Lari Tanah “ADE” sesuai julukan ke 12 bersaudara itu

adalah :

1 FUATTA 5 ANAKARUNGNGE 9 SULLEHATANGNGE

2 TENGNGA 6 KAJUARA 10 KAPALA

3 GENRE 7 SEGERI 11 GURU KAMPONG

4 SAHARU 8 SAFOSUJI 12 SANRO HANUA

Kemudian pada waktu karena keadaan masyarakat untuk mempertahankan

hidup mereka mencari makanan dihutan diluar tempat Lari Tananya. Tak terduga salah

seorang penduduk melihat seorang laki-laki di hutan kemudian melapor kepada ketua

Adat. Setelah itu ketua adat menemui orang tersebut dan ditanyakan asal-usulnya. Dari

hasil pembicaraan terungkap bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone

(Wijanna Mangkau’E di Bone/Salassae). Kemudian ketua adat pergi ke kerajaan Bone

untuk menghadap tentang kebenaran pernyataan dan stambuk yang dibawa laki-laki

tersebut .

Ternyata keterangan yang disampaikan Ketua Adat kepada Raja Bone diiyakan

dengan berkata “BA NA” artinya betul anak bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan

Raja Bone tapi, karena pernah membuat pelanggaran sehingga dihukum dengan

diasingkan. Dan ternyata sampai kedaerah ketua adat tersebut. Selanjutnya ketua adat

meminta kepada agar laki-laki itu diangkat menjadi Raja/Arung kemudian diiyakan oleh

raja Bone dengan kata Ba Na yang artinya ia betul . Sekembalinya dari menghadap

Raja Bone, ketua adat tersebut menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut dan

kemudian diangkat menjadi Raja Bana.

Dari cerita diatas dari jawaban Raja Bone “BA NA” digabungkan menjadi BANA

dan sampai sekarang menjadi nama sebuah dusun dan nama Desa.

Desa Bana pada awal terbentuknya menjadi desa hanya menjadi 3 dusun yaitu

Bana. Oro dan Paku. Tapi karena begitu luasnya daerah Bana sehingga dusun Paku

dimekarkan menjadi 3 Dusun yaitu Cippaga dan Pao. Sehingga sampai Desa Bana

menjadi 5 dusun. Berikut ini diuraikan nama Kepala desa Bana.

Tabel 4.2

NAMA-NAMA KEPALA DESA

SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA BANA

No Periode Nama Kepala Desa Keterangan

1 1962-1963 A.Lanti Nyonri Penunjukan2 1963-1964 A.Guntur Penunjukan3 1964-2003 A.Muin Baso Penunjukan/Pemilihan4 2003-2009 M.Amir.P Pemilihan5 2009-Sekarang M.Amir.P Pemilihan

Tabel 4.3

SEJARAH PEMBANGUNAN DESA BANA

No Tahun Kegiatan Pembangunan Keterangan1 1967 Pembangunan Kantor Desa Bana Swadaya2 1975 Perintisan Jalan Oro-Paku Swadaya3 1975 Pembangunan SD Inp. 296 Bana APBN4 1977 Pembangunan Pasar Bana APBN5 1979 Pembangunan SD Inp. 12/79 Bana APBN6 Pembangunan Masjid Nurul Huda (Oro) Swadaya7 Pembangunan Masjid Nurul Hidayah (Paku) Swadaya8 Pembangunan Masjid At-Takwa (Bana) Swadaya9 1981 Pembangunan SD Inp. 5/81 Bana APBN

10 1983 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Swadaya11 1991 Pembangunan irigasi Sungai Kunyi APBN12 2004 Pembangunan jembatan Sungai Totong P2MPP13 Pembangunan Masjid Nurul Amin (Cippaga) Swadaya14 Pembangunan Masjid Nurul Asyariah(Pao) Swadaya

15 2007 Pembangunan SMPN Satap 5 Bontocani APBD16 2007 Rabat Beton 500 m PNPM-MP17 2008 Rehab 4 Lokal SD 296 Bana APBD Prov18 2008 Rabat Beton oro-Bana PNPM-MP19 2009 Rehab gedung INP 5/81 Bana APBD20 2008 Pembangunan Poskesdes APBD21 2009 Rabat Beton oro- Pammusureng PNPM-MP22 2010 Pembanngunan Posyandu PNPM-MP

4.1.7 KONDISI UMUM DESA BANA

4.1.7.1 Geografis

Letak dan Luas Wilayah

DesaBana merupakan salah satu dari 11Desa di Wilayah Kecamatan Bontocani

yang terletak 6 Km ke arah Utara Dari Kecamatan Bontocani.

DesaBana mempunyai luas wilayah seluas ± 6916M2 dengan batas batas

sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulusirua

Sebelah Timur berbatasan dengan kab. Sinjai

Sebelah Utara berbatasan dengan kel.kahu dan desa Pammusureng

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab sinjai

Iklim

Iklim Desa Bana, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai

Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap

pola tanam yang ada di DesaBana kecamatan Bontocani.

4.1.7.2 Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk

DesaBana mempunyai Jumlah Penduduk 2615 Jiwa, yang tersebar dalam 5

Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel ;

Tabel 4.4

JUMLAH PENDUDUK

Dusun 2008 2009 2010 KET

Bana 730 742 766

Paku 445 473 502

Oro 522 591 683

Cippaga 622 340 347

Pao - 309 317

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, Tahun 2010

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masayarakat DesaBana adalah sebagai berikut :

TABEL 4.5

TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah SD SMP SLTA Sarjana

1395 943 157 94 16

Sumber: Hasil Survey, Tahun 2010

Mata Pencaharian

Karena DesaBana merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 4.6

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PERDUSUN

PNS PEDAGANG PETANI

TNI/

POLRI

LAIN

LAIN

15 37 1110 - 1.453

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, Tahun 2010

Jumlah Rumah Tangga Miskin ( RTM)

Dari hasil pelaksanaan pendataan Rumah Tangga miskin di DesaBana yang

dilalukan oleh Kader Pemberdayaan masyarakat (KPMD/K) dapat di lihat pada table di

bawah ini :

TABEL 4.7

JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN MASING MASING DUSUN

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, Tahun 2010

Pola

Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di DesaBana sebagian besar diperuntukan untuk Tanah

Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakanPerkebunan.

Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk DesaBana adalah sebagai

berikut :

TABEL 4.8

KEPEMILIKAN TERNAK

AYAM/ITIK KAMBING SAPI KERBAU KUDA

3100 93 757 - 24

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, Tahun 2010

DUSUN JUMLAH RTM KETERANGAN

Bana 63

Paku 53

Oro 88

Cippaga 23

Pao 29

4.1.8 Potensi Khusus Sumber Daya Material

Kondisi Potensi Khusus sumber daya material DesaBana Kec.Bontocanisecara

garis besar dapat dilihat pada table di bawah ini:

TABEL 4.9

Kondisi Potensi Khusus Sumber Daya Material

NO JENIS POTENSI VOLUME LOKASI KET

1 Kebun Coklat 1900 Ha Satu Desa

2 Kebun Kemiri 450 Ha Satu Desa

3 Kebun Kopi 460 Ha Satu Desa

4 Sawah 720 Ha Satu Desa

5Mesin Penggiling

Padi15 Unit Satu Desa

6Mesin perontok

Padi27 Unit Satu Desa

7 Traktor 35 Unit Satu Desa

8 Bengkel 4 Unit Satu Desa

9 Mobil Angkutan 1 Unit Bana

10Pabrik Gula

semut1 Unit Paku

11Pembuatan Batu

Bata7 Unit Paku, Cippaga

Sumber: Hasil Survey, Tahun 2010

4.1.9 Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum DesaBana secara garis besar adalah

sebagai berikut :

TABEL 4.10

SARANA DAN PRASARANA DESA

SARANA PRASARANA VOLUME LOKASI

Kantor Desa 7x11 m Paku

Pasar Desa 45x50 Paku

Lap. Sepakbola 1 Ha Paku

Poskesdes 4x6 m Pao

Posyandu 7x9 Oro

Masjid 7 Unit Satu desa

SD 3 Oro, Paku, Bana

SMP 1 Paku

Jalan desa 15 Km

Bendungan S. Kunyi I unit Oro

Jembatan Gantung 2x19 m Cippaga

Jembatan 4x7 m Oro

Poskamling 5 unit Satu desa

Struktur Organisasi

Desa Bana menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola

Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI

KABUPATEN BONE

BPD

SALENG

KADES

M.AMIR.P

SEKDES

DARLIS LEO

MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan Penjaringan masalah dan Pengkajian Keadaan Desa yang

dilakukangan disetiap Dusun didapati masalah sebagai berikut :

Tabel 4.11

Penjaringan Masalah dan Pengkajian Keadaan Desa

I PENGEMBANGAN WILAYAH

I.I PEKERJAAN UMUM

1.1.1 Jalan antara Dusun Paku ke cippaga berbatu dan licin pada saat

hujan

1.1.2 Jalan antara Dusun cippaga ke pao berbatu dan licin pada saat

KAUR. PEMB.

MAPPATOBA

KAUR. PEM

A.NASRUL

KAUR UMUMAHRA JAENI

KEP. DUSUN

ORO

NURBAYA

KEP. DUSUN

PAKU

BENNU

KEP. DUSUN

BANA

SAKKA

KEP. DUSUN

CIPPAGA

A.PATOTORI

K. DUSUN

PAO

A.AMIR.L

hujan

1.1.3 Belum ada Jembatan di Sungai Totong di bana sehingga pada

saat musim hujan warga dan anak sekolah terganggu

1.1.4 Jalan antara bana-Lalepo masih sempit

1.1.5 Jalan di Aluppangnge terkikis air apabila hujan

1.1.6 Belum ada Jembatan di Sungai kunyi di Pao sehingga pada saat

musim hujan warga dan anak sekolah terganggu

1.1.7 Belum ada Jembatan di Sungai songkoki di Pao sehingga pada

saat musim hujan warga danak sekolah terganggu

1.1.8 Belum ada Jembatan gantung di Pao sehingga pada saat musim

hujan warga danak sekolah terganggu

1.1.9 Jembatan Gantung di cippaga sudah rusak

1.1.10 Jalan antara oro-toasae masih sempit

1.1.11 Belum ada jalan tani dari Oro ke kulleng

1.1.12 Belum ada Jembatan di sungai totong (kampong batu ) di oro

sehingga pada saat musim hujan warga danak sekolah

terganggu

1.1.13 Jalan yang menuju dusun Bana berbatu dan licin pada saat

hujan

1.1.14 Kantor Desa Bana belum selesai pekerjaannya

1.1.15 Jalan tani di paku masih sempit

1.1.16 Jalan tani di Bana masih sempit

1.1.17 Pasar di Bana bangunannya sudah lapuk

1.1.18 Pada saat Hujan air meluap karena masih kurangnya gorong-

gorong dibana

1.1.19 Pada saat Hujan air meluap karena masih kurangnya gorong-

gorong di oro

1.1.20 Pada saat Hujan air meluap karena masih kurangnya gorong-

gorong di Pao

1.1.21 Pada saat musim kemarau di Oro sering kekurangan air bersih

1.1.22 Pada saat musim kemarau di Bana sering kekurangan air bersih

1.1.23 Pada saat musim kemarau di Paku sering kekurangan air bersih

1.1.24 Kantor desa Bana belum selesai pekerjaannya

I.I PENERANGAN

1.2.1 Di bana Belum ada Penerangan resmi

1.2.2 di Oro Belum ada Penerangan resmi

1.2.3 di paku Belum ada Penerangan resmi

1.2.4 di Pao Belum ada Penerangan resmi

1.2.4 Pengadaan Listri masuk desa

II EKONOMI

2.1 Pertanian

2.1.1 Setiap musim tanam petani di desa Bana selalu kekurangan bibit

unggul

2.1.2 Setiap musim tanam petani di desa Bana selalu kekurangan

Pupuk

2.1.3 Masyarakat sulit mendapatkan bibit sayur mayur

2.1.3 Masyarakat sulit mendapatkan bibit jagung

2.2 Peternakan

2.2.1 Masyarakat sulit mendapatkan Bibit Sapi disemua dusun

2.2.2 Masyarakat sulit mendapatkan Bibit kambing didusun bana

2.3 Pengairan

2.3.1 Belum adanya Bendungan dan irigasi permanen di

Pao

2.3.2 Belum adanya Bendungan dan irigasi permanen di Cippaga

2.3.3 Bendungan Sungai Kunyi sudah jebol

2.3.4 Irigasi sungai kunyi belum permanene

2.3.5 Belum adanya Bendungan dan irigasi permanen di Bana

2.4 Industri

2.4.1 Belum adanya Pabrik bubuk coklat padahal di Bana kebun coklat

luas

2.5 Perkebunan

2.5.1 Masyarakat sulit mendapatkan Bibit Cengkeh

2.5.2 Masyarakat sulit mendapatkan Bibit Durian oton

2.5.3 Masyarakat sulit mendapatkan Bibit Coklat

2.5.4 Masyarakat sulit mendapatkan Pupuk & Iksektisida Coklat

2.6 Perdagangan

2.6.1 Manyarakat masih membutuhkan Tambahan Modal PUAP

2.6.2 Manyarakat masih membutuhkan Tambahan Modal Tambahan

klpk SPP PNPM_MP

III BIDANG SOSIAL BUDAYA

3.1 PENDIDIKAN

3.1.1 Gedung SD 296 Bana sudah Lapuk

3.1.2 Gedung SD Inp 12/29 Bana sudah Lapuk

3.1.3 Semua sekola di Bana kekurangan Guru

3.1.4 Belum adanya gedung sekolah TK & Mobilernya di Oro

3.1.5 Belum adanya gedung sekolah TK & Mobilernya di Bana

3.1.6 Belum adanya gedung sekolah TK & Mobilernya Cippaga

3.1.7 Belum adanya gedung sekolah TK & Mobilernya di Pao

3.1.8 Belum adanya gedung sekolah TK & Mobilernya Cippaga

3.1.9 Anak-anak SD di Pao berjalan kaki sekitar 4 KM ke sekolah

3.1.10 Belum adanya gedung sekolahSMA atau MA

3.2 KESEHATAN

3.2.1 Belum adanya Bidan Desa dan Perawat

3.2.2 Belum adanya MCK

3.2.3 Masih kurangnya keluarga yang mempunyai Jamban Keluarga

3.3 PELATIHAN

3.3.1 Majelis Ta'lim sedesa Bana kurang aktif

3.3.2 Masih kurang dipahaminya cara pengelolaan Industri gula Merah

di Paku

3.3.3 Masyarakat desa Bana membutuhkan kursus Menjahit

3.3.4 Lembaga Remaja Masjid Di desa bana kurang aktif

3.4 KEAGAMAAN

3.4.1 Belum ada gedungnya TK/TPA

3.4.2 Masjid nurul Huda di oro sudah lapuk dan kecil

3.4.3 Rehab Masjid Darussalam masih kecil

3.4.4 Belum adanya Musallah di Pao dan Carimbu

4.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) di Desa Bana kecamatan Bontocani Kabupaten Bone,

sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai

wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam

mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh

ini BPD di Desa Bana kecamatan Bontocani Kabupaten Bone telah memiliki

paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam

melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Bana

Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya

antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bana. Pemerintahan Desa dan BPD

di Desa Bana dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan

mengakomodasikan kepentingan masyarakat, selain itu juga BPD Desa Bana

menjalankan fungsi sebagai Pengayoman adat, fungsi legislasi, fungsi menyerap dan

menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi Pengawasan,hal ini sesuai dengan

peraturan daerah kabupaten Bone nomor 03 tahun 2007 tentang badan

permusyawaratan desa.

Pasal 3

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah dan masyarakat yang ditetapkan

dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua

Rukun Warga, pemangku adat, golongan Profesi, pemuka agama dan

tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Golongan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dokter,

guru, bidan, perawat dan profesi dengan sebutan nama lain.

(4) Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) antara lain ustaz/ustazah, pemimpin pesantren,

kyai atau ulama dan/atau pemuka agama yang disebut dengan nama lain.

Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bana

( Pak Amir ) disimpulkan bahwa keberadaan BDP belum terlalu maksimal selain itu

aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai

BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bana seperti yang diamanatkan dalam

peraturan daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa

beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara desa

disebuah desa.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Bapak kepala desa diketahui

bahwa adanya hubungan yang kurang harmonis antara BPD dengan pemerintah desa

yang terjadi di desa Bana,selain itu keberadaan BPD di desa Bana hanya melengkapi

pemerintah desa hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak kepala desa Bana yang

mengatakan bahwa :

“BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai

BPD,sehingga dalam pelaksanaannya mereka masing bingung,selain itu ketidak

tauhan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya untuk

menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti

oleh pemerintah desa beserta jajarannya”

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya

hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa,hal ini

dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih prima. Pola hubungan

antara BPD dengan pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling

membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik,keterkaitan antara

pemerintah desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tamping aspirasi masyarakat

sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah desa.Hal

tersebut senada dengan peraturan daerah nomor 03 tahun 2007,

Pasal 22

(1) Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan

dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan

bersifat konsultatif.

Sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten Bone tentang

Badan permusyawaratan Desa bahwa BPD memiliki tugas dan fungsi sebagai

penampung dan penyalur aspirasi.Hal ini sesuai dengan amanah peraturan daerah

nomor 03 tahun 2007.

Pasal 11

(1) BPD mempunyai fungsi:

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan

berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang

kelangsungan pembangunan;

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa

bersama-sama dengan Pemerintah Desa;

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

Keputusan Kepala Desa;

d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi

yang berwenang.

Badan pengawas desa selaku salah satu komponen dalam pemerintah desa

memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan desa khususnya

pada penyalur aspirasi masyarakat. Dari uraian peraturan daerah nomor 03 tahun 2007

terlihat jelas salah satu fungsi BPD sebagai penjaga kelestarian nilai adat. Dari

penjelsan peraturan daerah tersebut BDP memiliki peran sentral sebagai penyeimbang

dalam pelaksanaan pemerintah desa selain itu BPD berfungsi sebagai penjaga

kelestarian adat yang ada di desa.

Untuk memahami tugas dan fungsi yang ada pada BPD seperti yang

diamanatkan dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2007,berikut akan dijelaskan

secara jelas :

4.2.1 Fungsi Pengayom

Pengayom yang dimaksud disini adalah menjaga kelestarian adat, BPD sebagai

salah satu elemen dalam pemerintah desa berkewajiban menjaga kelestarian adat yang

terdapat dalam sebuah desa,hal ini sesuai dengan pasal 11 point a yang berbunyi.

”mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan”

Perbandingan fungsi BPD sangat Nampak di dua desa yaitu antara desa yang

bercorak kebudayaan dan adat yang sangat kental dengan desa yang memiliki sistem

pemerintahan yang lebih modern, dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta

bahwa antara pemerintah desa yang berbasis adat memiliki pola komunikasi dan juga

hubungan yang lebih harmonis dengan BPD selain itu BPD melaksanakan fungsi

sebagai pengayom lebih maksimal hal ini dikarenakan oleh adanya kekuatan cultural

yang berkembang dan diyakini pada masyarakat tersebut sehingga posisi BPD dalam

desa beradat lebih dihormati selain itu juga karena keberadaan BPD yang secara garis

keturunan memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemerintah setempat sehingga

memudahkan pola komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD itu sendiri

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung dengan bapak

kepala desa Bulusirua yaitu bapak karaeng Darlis .

“BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan desa karena

dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai

pembawa aspirasi masyarakat desa, namun sejauh ini hubungan BPD dengan

aparat pemerintah desa berjalan dengan baik dan juga menjalankan fungsinya

dengan baik,hal ini terlihat dari beberapa masukan yang diberikan BPD ke

pemerintah desa”.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh bapak arifin sebagai ketua BPD,beliau

menambahkan,

“Sejauh ini hubungan yang terjalin antara pak desa dengan pihak BPD sendiri

berjalan dengan baik,khususnya dalam membahas pembangunan desa meski

beberapa waktu lalu hubungan komunikasi ini sempat renggan oleh karena saya

perna sakit keras“

Berbeda dengan yang terjadi di desa Bana justru bertolak belakang dengan apa

yang telah disebutkan diatas, di desa Bana masih ditemui ego sektoral yang

menimbulkan pola komunikasi antara BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan

dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga desa bana yaitu :

Yusri selaku warga Dusun Bana Desa Bana mengatakan :

“ BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi

disharmonis dengan pemerintah desa:”,

Senada dengan Bapak Fahri warga Dusun Paku Desa Bana yang mengatakan :

“BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi

masyarakat,akibtanya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif “.

Dari dua perbandingan desa yang telah dikemukakan diatas terlihat secara jelas

perbedaan yang cukup mencolok antara pemerintah desa yang berciri adat dengan

pemerintah desa di desa Bana,pada fungsi BPD terkait dengan pengayom,BPD yang

berada didesa adat lebih baik jika dibanding dengan fungsi BPD yang ada di desa

Bana.

4.2.2 Fungsi Legislasi

Legislasi yang dimaksud adalah fungsi BPD yang berkaitan dengan perumusan

dan penetapann peraturan desa.Fungsi BPD sebagai legislasi diatur dalam peraturan

daerah nomor 03 tahun 2007 pasal 11 ayat b yang berbunyi :

“Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama

dengan Pemerintah Desa”;

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh BPD merupakan salah satu fungsi yang sangat

urgen dalam pelekasanaan pemerintah karena menyangkut dengan regulasi dan aturan

yang nantinya akan berlaku dalam sebuah sistem pemerintahan yang tedapat pada

sebuah desa. Dalam konteks penelitian yang dilakukan di desa Bulusirua ditemukan

sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai pembuat regulasi belum

berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran yang dimiliki oleh

anggota BDP itu sendiri, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh

Abd Salam sekretaris BPD.

“Saya perna menghadiri pertemuan dikecamatan yang hadir anggota BPD Cuma

saya dari anggota BPD yang ada, ini sangat memprihatinkan mengingat fungsi

BPD yang sangat penting sebagai pembuat regulasi”.

Pernyataan bapak Abd.Salam diperkuat dengan pernyataan ketua BPD bapak

Arifin yang mengatakan :

“sebagian anggota BPD memang sudah ada yang bisa dan mengerti tentang

peran dan fungsinya sebagai legislasi namun secara keseluruhan masih

kebingungan”,

Dari uraian wawancara di atas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan fungsi

BDP sebagai regulasi belum berjalan secara maksimal.

Fungsi BPD sebagai pembuat regulasi yang terjadi di desa Bulusirua hampir

sama dengan yang terjadi di Desa Bana, secara khusus apa yang terjadi di desa Bana

terkait dengan fungsi regulasi BPD juga belum terlalu maksimal, selain pola komunikasi

yang telah disebutkan diatas fungsi legislatif juga tidak berjalan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa

Bana yang mengatakan bahwa :

“BDP selain berfungsi sebagai penyampai aspirasi sebenarnya memiliki tugas

dan peran yang sangat penting dalam membuat regulasi, namun pada

kesempatan ini belum terlalu maksimal khususnya BPD yang ada di desa Bana”.

Menindak lanjuti fakta yang terdapat dilapangan, penulis kemudian melanjutkan

penelesuran ke beberapa orang yang dianggap berkompeten terhadap masalah ini

diantaranya sekretaris desa Bana, dari hasil wawancara tersebut sekretaris desa Bana

menambahkan bahwa :

“kegalalan yang terjadi di beberapa BPD itu disebabkan oleh asal usul dan pola

rekruitmen BPD,sehingga kegagalan dan juga keberhasilan BPD dalam

menjalankan fungsinya tidak bisa dilepas dari asal usul anggota BPD tersebut

dan juga pola penerimaannya karena ini akan sangat mempengaruhi kinerja

BPD”.

Fungsi BPD sebagai legislasi sepertinya belum terlalu maksimal dilakukan di dua

desa yang menjadi domain penelitian, dimana salah satu kegagalan tersebut dari

proses penerimaan BPD .

4.2.3 Fungsi Pengawasan

Pengawas adalah salah satu fungsi BPD, pengawas yang dimaksud disini

adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa,

penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan kepala desa.Terkait

dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada

koordinasi, hal ini diatur dalam pasal 11 point c yang berbunyi :

“Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa”.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan

Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga

berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan

ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan

terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD

berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan

kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD

sebagai berikut:

4.2.3.1 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan

fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana

Peraturan Desa.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD Desa terhadap

pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan

desa seperti kepala desa, sekretaris desa,dan aparat desa lainnya.

b. Dalam hal terjadi penyelewengan,biasanya BPD hanya melakukan

teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan

sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah

berhasil.

4.2.3.2 Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun

anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa adalah sebagai berikut.

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

2. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan

untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

4.2.3.3 Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk

membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk

mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala

Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain

adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala

Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa .

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala

Desa yaitu sebagai berikut:

a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.

b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan

pedoman penyusunan RAPBDes.

c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.

d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada

penyelewengan.

e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada

penyelewengan.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntun lebih professional dan lebih mem\ahami

sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini

fungsi sebagai pengawas di lakukan di dua desa yaitu di desa Bulusirua dan desa

Bana.

Pengawasan yang dilakukan BPD di desa Bulusirua juga belum terlalu maksimal

meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di desa ini bersifat lebih

cultural namun sifat cultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam

melakukan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa, dengan goncang

gancing yang terjadi pengawasan yang terjadi di desa Bulusirua bersifat semu yaitu

bersifat secara abstrak. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kepala Desa

“hubungan kami dengan BPD yang tak lain sebagai keluarga justru membuat

hubungan pola kerja menjadi sedkit kaku,adanya hubungan keluarga ini

membuat kedunaya ( BPD dan pemerintah desa ) berjalan secara fleksibel tanpa

memperhatikan unsur-unsur yang mendasar”.

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan

antara BPD dengan pemerintah Desa kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan

namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari BPD itu sendiri karena

adanya unsur pembiaran dan pengawasan berlangsung tidak secara ketat, apalagi

mengingat bahwa hubungan keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode

peyelesaian masalahpun dilakukan secara kekeluargaan termasuk dalam hal

pengawasan dan penindakan pengawasan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan pemerintah desa Bulusirua,BPD yang juga terdapat

di desa Bana berjalan tidak terlalu maksimal,selain karena kemampuan dan kapasitas

aparat yang memang tidak mengerti sama sekali tentang fungsi dan tugas BPD juga

karena sikap tertutup yang masing-masing dilakukan oleh BPD dengan pemerintah

setempat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak kepala Desa saat dikonfirmasi terkait

dengan tugas BPD mengenai pengawasan, menurut beliau, pola pengawasan belum

berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama

dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan

penggunaaan anggaran, hanya saja sejauh ini,transparansi anggaran masih menjadi

hal menakutkan sehingga hubungan keduanya tidak berjalan baik dan tugas BPD

sebagai pengawasan juga berjalan secara pincang.

4.2.4 Menampung Aspirasi

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi

yang diterima dari masyarakat yang selanjutnya diteruskan kepada pejabat atau

instansi yang berwenang.(pasal 11 point d).

Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya

yaitu :

a. Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan

baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada

anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). Adapun jenis aspirasi yang

disampaikan melaui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang sangat

mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu banyak yang saran dan aspirasi yang

“mengandai-andai” namun metode penyampiaan aspirasi seperti ini sangat efektif pada

tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa. Berikut hasil wawancara

di rumah salah satu anggota masyarakat di rumah anggota BPD,

b. Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang

diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan

pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut hasil

pengamatan penulis bahwa forum semacam ini sifat dan bentuk pemberian aspirasi

masyarakat tidak berbeda dengan model penyampaian secara langsung.

c. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang

perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta

mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program

yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian

aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat

MUSRENBANGDES/KEL.

Berdasarkan sifatnya, aspirasi masyarakat desa dibagi dalam 2 sifat yaitu, usulan

yang bersifat fisik maupun nonfisik:

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dua desa yang berbeda yaitu desa

Bulusirua sebagai desa adat dan Desa Bana sebagai desa modern. fungsi BPD terkait

dengan penampung aspirasi, kedua desa tersebut tidak menjalankan fungsinya

berdasarkan perda yang berlaku hal ini dipertegas oleh Bapak Sudirman selaku warga

desa Bulusirua mengemukakan bahwa :

“Pihak dari pemerintah desa tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya

menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian dipertimbangkan, kami hanya

bercerita sesama warga terkait dengan kondisi desa”

Hal ini dipertegas oleh Bapak Haidar selaku warga Desa Bana manggatakan :

“Pemerintah desa tidak pernah memperhatikan keluh kesah warga desa yang

ada disini, tidak ada suatu kegiatan dari desa untuk menampung aspirasi warga

kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan”

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya

tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjannya dalam mencapai

tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif

tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

4.3.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang mendukung

efektivitas fungsi BPD di Desa Bulusirua dan Desa Bana yaitu

a. Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan

fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat

kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat

melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya

aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari

masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa

menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi

maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan efektivitas tugas dan

fungsi BPD.

BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

, berikut dikemukakan tanggapan – tanggapan dari hasil penelitian yang dilakukan

menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dapat dikatakan

umumnya berpartisipasi.

b. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa.

Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah

terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan

senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk

saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini desebabkan karena

adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk

mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari

adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

c. Pendapatan/insentif.

Adanya pemberian insentif dari pemerintah memacu kinerja BPD untuk

menjadi lebih baik. Walupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun

bagi mereka adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian

pemerintah terhadap BPD.

d. Rekruitmen/sistem pemilihan anggota BPD.

Sistem rekruitmen/pemilihan anggota BPD menggunakan sistem pemilihan

langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat

terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.

4.3.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi

penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , yaitu :

1. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai

secretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan

kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian.Wadah atau tempat berupa

kantor sangat dibutuhkan BDP demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga

dimaksudkna untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD

yang lain.

Selain wadah atau kantor,untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan

kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja

BPD khususnya yang ada dikabupaten Bone. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan

BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan pemerintah desa.

2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan

Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan melihat bagaimna hubungan emosional antara

Ketua BPD dengan para angoatanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang

dibangun selama ini.

Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Implementasi

fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu pola komunikasi tidak berjalan

sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota

dengan anggota BPD laiinnya.

3. Tidak Memahami Fungsi

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan

Peraturan daerah yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya

sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak

memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala Desa BPD harus

mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi

sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.

4. Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang

sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada

pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasin masyarakat

begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya, Namun

yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi

mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu,

jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi

masyarakat tidak berjalan sebagaimna yang terdapat dalam undang – undang.

5. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD .

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai

anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang

memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa

( BPD ) dari pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar

memahami fungsinya masing-masing baik pemerintaha desa dan BPD maupun

masyarakat itu sendiri namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini

tidak ada.

Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing

sesuai dengan undang-unfang yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. a. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) :

Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan

berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang

kelangsungan pembangunan;

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-

sama dengan Pemerintah Desa;

Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala

Desa;

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang

berwenang.

b. Fungsi pengayom lebih terlaksana dan terealisasi didesa Bulusirua, hal ini

disebakan karena di Desa Bulusirua sebagai Desa adat memiliki pola

komunikasi dan juga hubungan yang lebih harmonis dengan BPD selain

itu BPD melaksanakan fungsi sebagai pengayom lebih maksimal hal ini

dikarenakan oleh adanya kekuatan cultural yang berkembang dan diyakini

pada masyarakat. Berbeda dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan

menampung aspirasi kedua desa tersebut baik Desa Bulusirua maupun

Desa Bana sama-sama tidak menjalankan ketiga fungsi tersebut

berdasarkan perda yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa.

1.Faktor Pendukung

Masyarakat

Pola hubungan masyarakat

Pendapatan/insentif

System pemilihan anggota BPD

2.Faktor Penghambat

Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang

memahami fungsi BPD berdasarkan Peraturan daerah yang

berlaku

Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi

BPD

Kantor/sekretariat

Kendaraan operasional

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memperhatikan dan melaksanakan

fungsinya berdasarkan araturan daerah No 03 Tahun 2007

2. Angota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Bulusirua dan Desa Bana lebih

memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan daerah No 03 Tahun 2007.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bulusirua dan Desa Bana

mensosialisasikan fungsi BPD kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ali, Faried dan Baharuddin, 2013. Pengantar Ilmu adinistrasi. Gorontalo: Penerbit PT

BIFAD Press.

Agussalim, Andi Gadjong 2007. Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum).

Bogor: Ghalia.

Karim, Abdul Gaffar, 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Darah di Indonesia.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo.

Syarifin, Pipin, Jubaedah, Dedah 2005.Hukum Pemerintah Daerah. Bandung:

Pustaka Bani Quraisy.

Syarifuddin, Ateng, 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah. Bandung:

Tarsito.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Analisis Kebijakan; dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta:

Bumi aksara, 1997.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004, sebagaimana Amandemen Kedua Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 03 tahun 2007 tentang badan

permusyawaratan desa.Situs:

http://wanggalwww.bone.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=93 ( di akses pada hari minggu tanggal 17agustus)

http://www.bone.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=151 ( di akses pada hari minggu tanggal 17agustus)

http://www.bone.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=94 ( di akses pada hari minggu tanggal 17agustus)