(5)Perjanjian Yang Dilarang (22.05.2012)

Perjanjian Yang DilarangPerjanjian Yang DilarangPertemuan 5-6Pertemuan 5-6

PendahuluanPendahuluan

Kata persaingan menjadi kata kunci di era globalisasiKata persaingan menjadi kata kunci di era globalisasi Banyak negara menganut sistem ekonomi terbukaBanyak negara menganut sistem ekonomi terbuka Hukum Persaingan usaha salah satu sarana untuk Hukum Persaingan usaha salah satu sarana untuk

mendorong persaingan usaha yang sehatmendorong persaingan usaha yang sehat Indonesia memiliki UU No. 5/1999 tentang Larangan Indonesia memiliki UU No. 5/1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Salah satu ketentuannya adalah di dalam BAB II mengatur Salah satu ketentuannya adalah di dalam BAB II mengatur

Perjanjian Yang dilarangPerjanjian Yang dilarang Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Yang dilarang?Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Yang dilarang?

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

SehatSehat

Substansi Pokok terdiri atas:Substansi Pokok terdiri atas: Perjanjian Yang Dilarang Perjanjian Yang Dilarang

– Tidak menyebutkan secara jelas pengertian Tidak menyebutkan secara jelas pengertian perjanjian yang dilarang. Disebutkan bahwa perjanjian yang dilarang. Disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.tidak tertulis.

– Perjanjian yang dilarang berkaitan dengan:Perjanjian yang dilarang berkaitan dengan: Oligopoli.Oligopoli. Penetapan hargaPenetapan harga

33

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

SehatSehat

– Perjanjian yang dilarang berkaitan dengan:Perjanjian yang dilarang berkaitan dengan: Oligopoli.Oligopoli. Penetapan harga.Penetapan harga. Pemboikotan.Pemboikotan. Kartel.Kartel. Trust.Trust. Oligopsoni.Oligopsoni. Integrasi vertikal.Integrasi vertikal. Perjanjian tertutup.Perjanjian tertutup. Perjanjian dengan pihak luar negeri.Perjanjian dengan pihak luar negeri.

44

Bentuk PerjanjianBentuk Perjanjian

Ada tiga bentuk perjanjian:Ada tiga bentuk perjanjian: Perjanjian secara horizontal, vertikal dan diagonal Perjanjian secara horizontal, vertikal dan diagonal

(konglomerat)(konglomerat) Kartel adalah bentuk pembatasan persaingan yang tertuaKartel adalah bentuk pembatasan persaingan yang tertua Alasan untuk memerangi kartel adalah tidak saja Alasan untuk memerangi kartel adalah tidak saja

merugikan konsumen tetapi dalam tahap-tahap tertentu merugikan konsumen tetapi dalam tahap-tahap tertentu merugikan negaramerugikan negara

Ada tiga kartel, yaitu kartel harga (price fixing), penetapan Ada tiga kartel, yaitu kartel harga (price fixing), penetapan jumlah produksi dan penetapan wilayah pemasaranjumlah produksi dan penetapan wilayah pemasaran

Ketiga kartel ini yang disebut dengan kartel yang klasik Ketiga kartel ini yang disebut dengan kartel yang klasik (hard core cartels)(hard core cartels)

Bentuk PerjanjianBentuk Perjanjian

Kartel adalah suatu perilaku yang terus Kartel adalah suatu perilaku yang terus diperangi melalui hukum persaingan usahadiperangi melalui hukum persaingan usaha

Pada tahun 1970an pelaku usaha senang Pada tahun 1970an pelaku usaha senang menggunakan istilah kerjasama untuk menggunakan istilah kerjasama untuk menghindari kesan negatif tersebutmenghindari kesan negatif tersebut

Dan sejak itu pelaku usaha lebih senang Dan sejak itu pelaku usaha lebih senang menggunakan istilah “aliansi strategis”menggunakan istilah “aliansi strategis”

Tetapi kadangkala pelaku usaha melakukan Tetapi kadangkala pelaku usaha melakukan kartel dibalik nama aliansi strategis tersebut.kartel dibalik nama aliansi strategis tersebut.

Perjanjian Yang Dilarang Menurut Perjanjian Yang Dilarang Menurut UU AntimonopoliUU Antimonopoli

Diatur di dalam pasal 4 – pasal 16Diatur di dalam pasal 4 – pasal 16 Perjanjian tersebut secara horizontal dan vertikalPerjanjian tersebut secara horizontal dan vertikal Apa yang dimaksud dengan perjanjian yang Apa yang dimaksud dengan perjanjian yang

dilarang?dilarang? Perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang Perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang

mempunyai implikasi hambatan persaingan usaha mempunyai implikasi hambatan persaingan usaha baik secara horizontal (horizontal restraint of baik secara horizontal (horizontal restraint of trade) maupun secara vertikal (vertical restraint of trade) maupun secara vertikal (vertical restraint of trade)trade)

Perjanjian Yang Dilarang Menurut Perjanjian Yang Dilarang Menurut UU AntimonopoliUU Antimonopoli

Di dalam perjanjian yang dilarang ada perjanjian Di dalam perjanjian yang dilarang ada perjanjian horizontal (pasal 4, 5, 7, pasal 9 – pasal 16) dan;horizontal (pasal 4, 5, 7, pasal 9 – pasal 16) dan;

perjanjian vertikal ( pasal 6, pasal 8, pasal 14 dan perjanjian vertikal ( pasal 6, pasal 8, pasal 14 dan pasal 15)pasal 15)

Perjanjian HorizontalPerjanjian Horizontal

Pasal 4: OligopoliPasal 4: Oligopoli

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;dan atau persaingan usaha tidak sehat;

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.


Penetapan HargaPenetapan Harga Pasal 5Pasal 5

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:berlaku bagi:

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atauatau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.berlaku.


Pasal 7:Pasal 7:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.usaha tidak sehat.

Pembagian WilayahPembagian Wilayah Pasal 9Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.dan atau persaingan usaha tidak sehat.

PRICE FIXINGPRICE FIXING

Yang dimaksud price fixing adalah kontrak/persetujuan/perjanjian Yang dimaksud price fixing adalah kontrak/persetujuan/perjanjian mengenai penentuan harga.mengenai penentuan harga.

Ada yang menggunakan istilah “penetapan”.Ada yang menggunakan istilah “penetapan”. Mengacu Sherman Act, dilatar belakangi sistem ekonomi liberal-Mengacu Sherman Act, dilatar belakangi sistem ekonomi liberal-

kapitalis: peran pemerintah minimal dan konsep perdagangan kapitalis: peran pemerintah minimal dan konsep perdagangan bebas.bebas.

Siapa yang menentukan harga ?. Tergantung demand - supply.Siapa yang menentukan harga ?. Tergantung demand - supply. Kebijakan price fixing adalah hal yang salah, karena melanggar Kebijakan price fixing adalah hal yang salah, karena melanggar

prinsip perdagangan bebas prinsip perdagangan bebas

1212

PRICE DISCRIMINATION DAN PRICE FIXING PRICE DISCRIMINATION DAN PRICE FIXING CONTRACTCONTRACT

1313

JALUR DISTRIBUSI BARANG

PRODUSEN

KONSUMEN

Whole Saler(pedagang Besar)Distributor atau agen

Retailer(pedagang kecil

YANG PERLU DIPERHATIKAN:YANG PERLU DIPERHATIKAN:

Wholesaler: membeli untuk menyalurkan kembali barang-barang Wholesaler: membeli untuk menyalurkan kembali barang-barang konsumer (consumer goods) dalam jumlah besar. konsumer (consumer goods) dalam jumlah besar.

Terbagi atas : distributor: bertindak sendiri sedangkan agency: tidak Terbagi atas : distributor: bertindak sendiri sedangkan agency: tidak bertindak sendiri melainkan bertindak untuk dan atas nama pemilik bertindak sendiri melainkan bertindak untuk dan atas nama pemilik (principal) yaitu produsen atau manufacturer.(principal) yaitu produsen atau manufacturer.

Kontrak distributorship, yang menentukan harga adalah distributor Kontrak distributorship, yang menentukan harga adalah distributor sendiri, keuntungan atau kerugian berada ditangan distributor.sendiri, keuntungan atau kerugian berada ditangan distributor.

Kontrak keagenan: tindakan bisnis yang diambil berupa kebijakan Kontrak keagenan: tindakan bisnis yang diambil berupa kebijakan atau harus sepengetahuan prinsipal. Keuntungan: komisi atau feeatau harus sepengetahuan prinsipal. Keuntungan: komisi atau fee

Retailer : yang menyalurkan barang langsung ke konsumen. Retailer : yang menyalurkan barang langsung ke konsumen. Dikategorikan retailer dapat dari supermarket sampai dengan kaki Dikategorikan retailer dapat dari supermarket sampai dengan kaki lima, karena menjual langsung ke konsumen (enduser).lima, karena menjual langsung ke konsumen (enduser).

1414

PRICE DISCRIMINATIONPRICE DISCRIMINATION

Price discrimination atau pembedaan harga.Price discrimination atau pembedaan harga. Dapat terjadi dalam jalur produsen ke wholesaler atau wholesaler Dapat terjadi dalam jalur produsen ke wholesaler atau wholesaler

ke retailer. ke retailer. Contoh: Indofood mempunyai tiga distrubutor di Bandung, A, B dan Contoh: Indofood mempunyai tiga distrubutor di Bandung, A, B dan

C. Untuk A diberi harga Rp. 20.000,-, B sebesar Rp. 17.000,- dan C C. Untuk A diberi harga Rp. 20.000,-, B sebesar Rp. 17.000,- dan C sebesar Rp. 25.000,-sebesar Rp. 25.000,-

Persyaratan dagang sama: pembayaran cash, domisili di Bandung, Persyaratan dagang sama: pembayaran cash, domisili di Bandung, barang diambil sendiri (loco).barang diambil sendiri (loco).

Dengan perbedaan perlakuan B dapat menjual lebih murah dari A Dengan perbedaan perlakuan B dapat menjual lebih murah dari A dan C.dan C.

Merupakan price discrimination.Merupakan price discrimination.

1515


1616

PRODUSEN

WSA

100

WS B

100

WSC90

Secara faktual, distributor A dan B tidak terima, karena C diberikan harga lebih murah. Lihat berikutnya…………………………...


1717

PRODUSEN I PRODUSEN II

1100

2100

390

Ada price discrimination

2 sumberprodusenI dan II

490

590

690

Perbedaan harga diantara produsen adalah wajar

Produsen II menekan marjin keuntungan

BAGAIMANA PERMASALAHANNYA ?BAGAIMANA PERMASALAHANNYA ?

Supreme Court USASupreme Court USA Tindakan produsen I membedakan harga boleh dilakukan Tindakan produsen I membedakan harga boleh dilakukan

(inforceable) berdasarkan doktrin rule of reason.(inforceable) berdasarkan doktrin rule of reason. Argumen: produsen I melakukan tindakan membedakan harga Argumen: produsen I melakukan tindakan membedakan harga

untuk dapat melakukan persaingan dengan produsen II, karena WS untuk dapat melakukan persaingan dengan produsen II, karena WS 3 mendapatkan sumber barang dari produsen II juga.3 mendapatkan sumber barang dari produsen II juga.

Istilahnya adalah “meet to competition”, price discrimination jatuh Istilahnya adalah “meet to competition”, price discrimination jatuh dalam kelompok doktrin “rule of reason”, yaitu terdapat unsur dalam kelompok doktrin “rule of reason”, yaitu terdapat unsur pemaaf, dengan pembuktian yang dilakukan produsen I untuk pemaaf, dengan pembuktian yang dilakukan produsen I untuk menyaingi produsen IImenyaingi produsen II

1818

MENGAPA PRICE FIXING DILARANG ?MENGAPA PRICE FIXING DILARANG ?

Bila dilakukan, produsen akan memperbesar keuntungan dan Bila dilakukan, produsen akan memperbesar keuntungan dan konsumen akan dirugikan. konsumen akan dirugikan.

Horizontal price fixing yang dilarang adalah penentuan harga Horizontal price fixing yang dilarang adalah penentuan harga diantara sesama produsen melalui suatu kontrak atau perjanjian.diantara sesama produsen melalui suatu kontrak atau perjanjian.

Misal di Indonesia hanya ada 2 pabrik semen dan sepakat Misal di Indonesia hanya ada 2 pabrik semen dan sepakat menentukan harga Rp. 15.000,-/zak. Karena kebutuhan semen, menentukan harga Rp. 15.000,-/zak. Karena kebutuhan semen, harga tinggi pasti laku. harga tinggi pasti laku.

Hal ini menjurus ke “conspiracy= persekongkolan”.Hal ini menjurus ke “conspiracy= persekongkolan”. Bila tidak ada price fixing mungkin harga jual Rp. 10.000,-, karena Bila tidak ada price fixing mungkin harga jual Rp. 10.000,-, karena

disepakati Rp. 15.000,-, ini merupakan unfair, disebut “horizontal disepakati Rp. 15.000,-, ini merupakan unfair, disebut “horizontal price fixing” atau istilah yang lebih umum adalah “cartel” atau price fixing” atau istilah yang lebih umum adalah “cartel” atau “kartel”.“kartel”.

1919

HORIZONTAL PRICE FIXINGHORIZONTAL PRICE FIXING(KARTEL)(KARTEL) DALAM ASOSIASI DALAM ASOSIASI

Kartel atau Horizontal price fixing dapat terjadi diantara produsen Kartel atau Horizontal price fixing dapat terjadi diantara produsen yang membentuk asosiasi (misalnya: asosiasi pabrik tekstil, yang membentuk asosiasi (misalnya: asosiasi pabrik tekstil, asosiasi produksi semen dll).asosiasi produksi semen dll).

Asosiasi dapat sangat kuat menguasai pasar sehingga membentuk Asosiasi dapat sangat kuat menguasai pasar sehingga membentuk conspiracy untuk membuat kartel.conspiracy untuk membuat kartel.

USA dan negara-negara eropa pelaku kartel terjaring Sherman Act, USA dan negara-negara eropa pelaku kartel terjaring Sherman Act, article 1.article 1.

Selain penentuan harga, dapat diikuti dengan penentuan jumlah Selain penentuan harga, dapat diikuti dengan penentuan jumlah produksi. Misal A memproduksi 100 ton/bulan, B memproduksi 90 produksi. Misal A memproduksi 100 ton/bulan, B memproduksi 90 ton/bulan.ton/bulan.

D.K.L.: melalui praktik kartel, produsen seolah-olah memegang D.K.L.: melalui praktik kartel, produsen seolah-olah memegang monopoli atau memegang pasar.monopoli atau memegang pasar.

2020

BAGAIMANA DIVISION MARKET ?BAGAIMANA DIVISION MARKET ?

Distributor dibagi masing-masing: Jawa barat , Jawa Tengah dan Distributor dibagi masing-masing: Jawa barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur.Jawa Timur.

Pembagian ini dapat diterima.Pembagian ini dapat diterima. Bagaimana sesama Produsen, misal kawasan barat (kecap Bagaimana sesama Produsen, misal kawasan barat (kecap

indofood) dan kawasan timur ( kecap Bango).indofood) dan kawasan timur ( kecap Bango). Ini tidak boleh karena membatasi konsumen (prinsip hukum Ini tidak boleh karena membatasi konsumen (prinsip hukum

kompetisi adalah kebebasan individu)kompetisi adalah kebebasan individu) Dikategorikan : Illegal perse (otomatis illegal). Dikategorikan : Illegal perse (otomatis illegal).

2121


Perjanjian dengan Pihak Luar NegeriPerjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian VertikalPerjanjian Vertikal

Pasal 6:Pasal 6:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.jasa yang sama.

Pasal 8:Pasal 8:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.persaingan usaha tidak sehat.


Pasal 14:Pasal 14: Integrasi VertikalIntegrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.masyarakat.


Perjanjian TertutupPerjanjian Tertutup

Pasal 15Pasal 15

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.


Perjanjian TertutupPerjanjian Tertutup

Pasal 15Pasal 15

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:jasa dari pelaku usaha pemasok:

a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; ataupemasok; atau

b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.pemasok.

Unsur-unsur PerjanjianUnsur-unsur Perjanjian Yang pertama, ada minimal dua pelaku usaha yang saling bersaing Yang pertama, ada minimal dua pelaku usaha yang saling bersaing

(horizontal) dan dua pelaku usaha yang mempunyai keterkaitan usaha (horizontal) dan dua pelaku usaha yang mempunyai keterkaitan usaha (vertikal)(vertikal)

Yang kedua, ada akibat perjanjian tersebut yaitu terjadi praktek Yang kedua, ada akibat perjanjian tersebut yaitu terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehatmonopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat

Akibat perjanjian tersebut ada yang bersifat per se illegal dan rule of Akibat perjanjian tersebut ada yang bersifat per se illegal dan rule of reasonreason

Jadi kedua unsur tersebut harus ada di dalam perjanjian supaya Jadi kedua unsur tersebut harus ada di dalam perjanjian supaya ketentuan UU Antimonopoli dapat diterapkanketentuan UU Antimonopoli dapat diterapkan

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang tertulis dan tidak tertulis (Pasal 1 Angka 7)tertulis dan tidak tertulis (Pasal 1 Angka 7)

Gentlemen’s agreement yang mengakibatkan antipersaingan dapat Gentlemen’s agreement yang mengakibatkan antipersaingan dapat dikenakan UU Antimonopolidikenakan UU Antimonopoli

Ciri adanya gentlemen’s agreement adalah ada suatu tindakan atau Ciri adanya gentlemen’s agreement adalah ada suatu tindakan atau perilaku yang paralel yang dilakukan terus menerus dalam waktu yang perilaku yang paralel yang dilakukan terus menerus dalam waktu yang cukup lama yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.cukup lama yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Hambatan Persaingan Usaha Hambatan Persaingan Usaha Secara Horizontal: OligopoliSecara Horizontal: Oligopoli

Definisi Oligopoli tidak ditetapkan di dalam UU AntimonopoliDefinisi Oligopoli tidak ditetapkan di dalam UU Antimonopoli Pengertian dapat ditemukan di dalam pasal 4 ayat 2Pengertian dapat ditemukan di dalam pasal 4 ayat 2 Oligopoli adalah dimana terdapat dua atau lebih pelaku usaha Oligopoli adalah dimana terdapat dua atau lebih pelaku usaha

melakukan kegiatan usaha pada pasar yang bersangkutan.melakukan kegiatan usaha pada pasar yang bersangkutan. Terdapat kekuatan pasar diantara pelaku usaha kurang lebih Terdapat kekuatan pasar diantara pelaku usaha kurang lebih

sebanding.sebanding. Salah satu karakteristik pasar yang oligopolistik barang yang dijual Salah satu karakteristik pasar yang oligopolistik barang yang dijual

adalah produk yang homogen, bensin, minyak mentah, bahan adalah produk yang homogen, bensin, minyak mentah, bahan bangunan, pipa baja dll.bangunan, pipa baja dll.

Oleh karena itu di pasar yang homogen terjadi keterkaitan reaksiOleh karena itu di pasar yang homogen terjadi keterkaitan reaksi Jika satu pelaku usaha menaikkan harganya, maka pelaku usaha yang Jika satu pelaku usaha menaikkan harganya, maka pelaku usaha yang

lain juga akan menaikkan harganya dan sebaliknya, jika satu pelaku lain juga akan menaikkan harganya dan sebaliknya, jika satu pelaku usaha menurunkan harganya, maka yang lain juga ikut menurutnkan usaha menurunkan harganya, maka yang lain juga ikut menurutnkan harga jualnya.harga jualnya.

OligopoliOligopoli

Mengapa?Mengapa? Karena pada pasar yang homogen tidak ada persaingan Karena pada pasar yang homogen tidak ada persaingan

kualitaskualitas Disinilah terjadi apa yang disebut dengan perilaku yang Disinilah terjadi apa yang disebut dengan perilaku yang

saling menyesuaikan diantara pelaku usahasaling menyesuaikan diantara pelaku usaha Oleh karena itu pada pasar yang oligopolistik sebenarnya Oleh karena itu pada pasar yang oligopolistik sebenarnya

tidak dilakukan melalui suatu perjanjiantidak dilakukan melalui suatu perjanjian Jadi berbeda dengan oligopoli yang diatur di dalam pasal 4 Jadi berbeda dengan oligopoli yang diatur di dalam pasal 4

UU AntimonopoliUU Antimonopoli Tetapi di pasar heterogenpun dapat timbul oligopoli – Tetapi di pasar heterogenpun dapat timbul oligopoli –

paling tidak dari struktur murni -, namun tidak terjadi paling tidak dari struktur murni -, namun tidak terjadi kesepakatan untuk saling menyesuaikan, justru berpeluang kesepakatan untuk saling menyesuaikan, justru berpeluang terjadi persaingan harga dan kualitasterjadi persaingan harga dan kualitas

OligopoliOligopoli

Pada prinsipnya pada barang yang homogen tidak Pada prinsipnya pada barang yang homogen tidak terjadi suatu perjanjian melain melalui terjadi suatu perjanjian melain melalui penyesuaian perilaku penyesuaian perilaku

Ada kemungkinan melalui penyesuaian perilaku Ada kemungkinan melalui penyesuaian perilaku terjadi tindakan kartelterjadi tindakan kartel

Untuk membuktikannya butuh waktu yang lamaUntuk membuktikannya butuh waktu yang lama Misalnya di Eropa terjadi kartel semen, butuh Misalnya di Eropa terjadi kartel semen, butuh

waktu lima tahun baru dapat dibuktikan di Eropa waktu lima tahun baru dapat dibuktikan di Eropa terjadi kartel semen.terjadi kartel semen.

Oligopoli Melalui PerjanjianOligopoli Melalui Perjanjian

UU Antimonopoli menetapkan oligopoli melalui suatu UU Antimonopoli menetapkan oligopoli melalui suatu perjanjian (pasal 4 ayat 1).perjanjian (pasal 4 ayat 1).

Oligopoli terjadi melalui suatu perjanjian untuk menguasai Oligopoli terjadi melalui suatu perjanjian untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentuproduksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu

Ketentuan ayat 1 Pasal 4 tersebut dapat dikatakan kartel, Ketentuan ayat 1 Pasal 4 tersebut dapat dikatakan kartel, yaitu kartel produksi dan kartel pembagian wilayah yaitu kartel produksi dan kartel pembagian wilayah pemasaranpemasaran

Tetapi penguasaan produksi dan atau wilayah pemasaran Tetapi penguasaan produksi dan atau wilayah pemasaran baru suatu dugaan atau dianggap, apabila dua atau tiga baru suatu dugaan atau dianggap, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.tertentu.

Oligopoli Melalui PerjanjianOligopoli Melalui Perjanjian Dilihat dari arti kata “diduga” dan “dianggap”Dilihat dari arti kata “diduga” dan “dianggap” Diduga adalah sesuatu yang masih dapat dibantah (rebuttable), sedangkan Diduga adalah sesuatu yang masih dapat dibantah (rebuttable), sedangkan

dianggap adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dibantah lagi.dianggap adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dibantah lagi. Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda, penerapan kedua kata Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda, penerapan kedua kata

tersebut dapat digunakan arti yang sama, yaitu dapat dibantah, karena tersebut dapat digunakan arti yang sama, yaitu dapat dibantah, karena didahului dengan kata “patut” yaitu menjadi mempunyai sifat rule of reason.didahului dengan kata “patut” yaitu menjadi mempunyai sifat rule of reason.

Jadi para meter dua atau tiga pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% Jadi para meter dua atau tiga pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu tidaklah menjadi angka absolut pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu tidaklah menjadi angka absolut yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh dua atau tiga pelaku usaha Penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tidak otomatis dilarangatau satu kelompok pelaku usaha tidak otomatis dilarang

Harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa melalui penguasaan pangsa pasar Harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa melalui penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% terjadi persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang lebih dari 75% terjadi persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.bersangkutan.

Kalau tidak terbukti, maka dua atau tiga pelaku usaha yang menguasai pangsa Kalau tidak terbukti, maka dua atau tiga pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar lebih dari 75% tersebut tidak dikenakan ketentuan UU Antimonopoli.pasar lebih dari 75% tersebut tidak dikenakan ketentuan UU Antimonopoli.

Penetapan Harga (Price Fixing)Penetapan Harga (Price Fixing) Hambatan persaingan secara horizontal adalah penetapan harga Hambatan persaingan secara horizontal adalah penetapan harga

(pasal 5 ayat 1)(pasal 5 ayat 1) Ketentuan pasal 5 ayat 1 adalah suatu larangan yang bersifat per se.Ketentuan pasal 5 ayat 1 adalah suatu larangan yang bersifat per se. Mengapa dilarang per se?Mengapa dilarang per se? Biasanya pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besarBiasanya pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar Menutup persaingan diantara pelaku usaha yang saling bersaingMenutup persaingan diantara pelaku usaha yang saling bersaing Merugikan konsumen, konsumen tidak mempunyai alternatif, untuk Merugikan konsumen, konsumen tidak mempunyai alternatif, untuk

membeli produk yang sama dengan harga yang berbeda (yang lebih membeli produk yang sama dengan harga yang berbeda (yang lebih murah).murah).

Harga yang dibayar oleh konsumen bukan lagi harga akibat Harga yang dibayar oleh konsumen bukan lagi harga akibat persaingan melalui proses antara permintaan dan penawaran, persaingan melalui proses antara permintaan dan penawaran, melainkan ditetapkan oleh pelaku usaha yang membuat perjanjian.melainkan ditetapkan oleh pelaku usaha yang membuat perjanjian.

Penetapan Harga (Price Fixing)Penetapan Harga (Price Fixing)

Oleh karena itu Adam Smith sangat concern Oleh karena itu Adam Smith sangat concern dalam memerangi kartel hargadalam memerangi kartel harga

Dia mengatakan „people of the same trade seldom Dia mengatakan „people of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices“the public, or in some contrivance to raise prices“

Jadi para pelaku usaha bertemu dimana saja Jadi para pelaku usaha bertemu dimana saja cenderung melakukan konspirasi untuk merugikan cenderung melakukan konspirasi untuk merugikan masyarakat atau untuk menaikkan harga suatu masyarakat atau untuk menaikkan harga suatu barang tertentu. barang tertentu.

Diskriminasi HargaDiskriminasi Harga Ketentuan pasal 6 melarang pembuatan perjanjian antara pelaku usaha yang Ketentuan pasal 6 melarang pembuatan perjanjian antara pelaku usaha yang

menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli lain untuk barang atau menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli lain untuk barang atau jasa yang samajasa yang sama

Ketentuan pasal 6 tidak menjelaskan dengan siapa pelaku usaha membuat Ketentuan pasal 6 tidak menjelaskan dengan siapa pelaku usaha membuat perjanjian sehingga pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang perjanjian sehingga pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda-beda dari yang harus dibayar oleh pembeli yang lain.berbeda-beda dari yang harus dibayar oleh pembeli yang lain.

Secara horizontal tidaklah masuk akal pelaku usaha yang saling bersaing Secara horizontal tidaklah masuk akal pelaku usaha yang saling bersaing membuat perjanjian untuk menetapkan harga jual yang berbeda-beda kepada membuat perjanjian untuk menetapkan harga jual yang berbeda-beda kepada pembeli yang berbeda-beda untuk barang atau jasa yang sama.pembeli yang berbeda-beda untuk barang atau jasa yang sama.

Pasal 6 tersebut hanya dimungkinkan oleh satu pelaku usaha menetapkan Pasal 6 tersebut hanya dimungkinkan oleh satu pelaku usaha menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli yang berbeda-beda untuk barang harga yang berbeda-beda kepada pembeli yang berbeda-beda untuk barang atau jasa yang sama. atau jasa yang sama.

Jadi adanya hubungan vertikal antara produsen dengan pembelinya.Jadi adanya hubungan vertikal antara produsen dengan pembelinya. Larangan ini agak berbeda dengan UU Negara lain, yang memungkinkan Larangan ini agak berbeda dengan UU Negara lain, yang memungkinkan

penjualan suatu barang atau jasa dengan harga yang berbeda-beda, penjualan suatu barang atau jasa dengan harga yang berbeda-beda, khususnya terhadap pembeli dalam jumlah yang berbeda-beda (bukan khususnya terhadap pembeli dalam jumlah yang berbeda-beda (bukan konsumen akhir)konsumen akhir)

Penetapan Harga dibawah Harga Pasar Penetapan Harga dibawah Harga Pasar (maintained minimum resale prices)(maintained minimum resale prices)

Ketentuan pasal 7 menetapkan larangan membuat perjanjian (secara Ketentuan pasal 7 menetapkan larangan membuat perjanjian (secara horizontal) untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat horizontal) untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (bersifat rule mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (bersifat rule of reason).of reason).

Ketentuan Pasal 7 baru dapat diterapkan kepada para pelaku usaha, Ketentuan Pasal 7 baru dapat diterapkan kepada para pelaku usaha, jika harga yang disepakati di bawah harga pasar, tetapi jika harga jika harga yang disepakati di bawah harga pasar, tetapi jika harga yang disepakati diatas harga pasar akan dikenakan Pasal 5 Ayat 1.yang disepakati diatas harga pasar akan dikenakan Pasal 5 Ayat 1.

Harga pasar adalah informasi umum bagi setiap pelaku usaha.Harga pasar adalah informasi umum bagi setiap pelaku usaha. Harga pasar berubah-ubah berdasarkan mekanisme pasar.Harga pasar berubah-ubah berdasarkan mekanisme pasar. Untuk itu KPPU harus dapat menetapkan harga pasar pada waktu Untuk itu KPPU harus dapat menetapkan harga pasar pada waktu

tertentu dan pada waktu tertentu tersebut para pelaku usaha tertentu dan pada waktu tertentu tersebut para pelaku usaha mengadakan perjanjian untuk menjual barang atau jasa di bawah mengadakan perjanjian untuk menjual barang atau jasa di bawah harga pasar tersebut, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak harga pasar tersebut, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. sehat pada pasar yang bersangkutan.

Biasanya para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga Biasanya para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar untuk menyingkirkan pesaingnya.dibawah harga pasar untuk menyingkirkan pesaingnya.

Tidak Menjual Barang atau Jasa Lebih Tidak Menjual Barang atau Jasa Lebih Rendah dari yang Disepakati (Pasal 8)Rendah dari yang Disepakati (Pasal 8)

Larangan Pasal 8 adalah terhadap perjanjian antara pelaku usaha Larangan Pasal 8 adalah terhadap perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, yang menetapkan persyaratan bahwa dengan pelaku usaha lain, yang menetapkan persyaratan bahwa penerima barang atau jasa atau memasok kembali barang atau jasa penerima barang atau jasa atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya, dengan harga lebih rendah dengan harga yang yang diterimanya, dengan harga lebih rendah dengan harga yang diperjanjikan (resale price maintenance)diperjanjikan (resale price maintenance)

sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, pelaku usaha lain Perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, pelaku usaha lain

di dalam UU Antimonopoli tidak ditetapkan secara tegas, apakah di dalam UU Antimonopoli tidak ditetapkan secara tegas, apakah dengan pesaingnya (secara horizontal) atau dengan distributor atau dengan pesaingnya (secara horizontal) atau dengan distributor atau agen (secara vertikal).agen (secara vertikal).

Kalau pelaku usaha lain dimaksudkan pesaingnya, maka ketentuan Kalau pelaku usaha lain dimaksudkan pesaingnya, maka ketentuan Pasal 8 tersebut tidak mempunyai arti alias mubajir.Pasal 8 tersebut tidak mempunyai arti alias mubajir.

Jika pelaku usaha lain dimaksudkan secara vertikal (distributor, agen, Jika pelaku usaha lain dimaksudkan secara vertikal (distributor, agen, retailer), maka Pasal 8 dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang retailer), maka Pasal 8 dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut, itupun jika mengakibatkan persaingan melakukan perjanjian tersebut, itupun jika mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.usaha yang tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.

Pembagian Wilayah Pemasaran Pembagian Wilayah Pemasaran (Pasal 9)(Pasal 9)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga mengakibatkan praktek monopoli terhadap barang atau jasa sehingga mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.dan persaingan usaha tidak sehat.

Syarat larangan Pasal 9 para pelaku usaha bergerak dibidang usaha Syarat larangan Pasal 9 para pelaku usaha bergerak dibidang usaha yang sama dan melalui perjanjian tersebut persaingan diantara yang sama dan melalui perjanjian tersebut persaingan diantara mereka menjadi tertutup.mereka menjadi tertutup.

Akibatnya masing-masing pelaku usaha menjadi terbatas wilayah Akibatnya masing-masing pelaku usaha menjadi terbatas wilayah pemasarannya.pemasarannya.

Konsumen tidak mempunyai alternatif untuk membeli produk yang lain.Konsumen tidak mempunyai alternatif untuk membeli produk yang lain. Akhirnya masing-masing pelaku usaha dapat menentukan sendiri Akhirnya masing-masing pelaku usaha dapat menentukan sendiri

jumlah produk, kualitas dan harga yang harus dibayar oleh jkonsumenjumlah produk, kualitas dan harga yang harus dibayar oleh jkonsumen Pelaku usaha tidak berupaya lagi melakukan efisiensi, dan tidak Pelaku usaha tidak berupaya lagi melakukan efisiensi, dan tidak

mengupayakan peningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang mengupayakan peningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang baik bagi konsumen.baik bagi konsumen.

Pemboikotan Pemboikotan

Biasanya boikot dilakukan jika suatu pelaku usaha Biasanya boikot dilakukan jika suatu pelaku usaha menghentikan memasok barang atau jasa kepada menghentikan memasok barang atau jasa kepada pelaku usaha ketiga atas permintaan pelaku pelaku usaha ketiga atas permintaan pelaku usaha yang lain.usaha yang lain.

Dalam boikot terdapat tiga pihak, pihak yang Dalam boikot terdapat tiga pihak, pihak yang memboikot/pemboikot, pihak yang meminta memboikot/pemboikot, pihak yang meminta supaya dilakukan boikot (party inducing boycott) supaya dilakukan boikot (party inducing boycott) dan pihak yang diboikot (addressee)dan pihak yang diboikot (addressee)

Ketiga pelaku usaha tersebut adalah masing-Ketiga pelaku usaha tersebut adalah masing-masing berdiri sendiri baik secara hukum maupun masing berdiri sendiri baik secara hukum maupun kegiatan usahanya.kegiatan usahanya.


PemboikotPihak Yang meminta

Dilakukan Boikot

Pihak Yang diboikot


Boikot dapat diterima (dilakukan) jika pihak Boikot dapat diterima (dilakukan) jika pihak yang diboikot kesiapannya untuk diboikot yang diboikot kesiapannya untuk diboikot sudah diberitahukan sebelumnya.sudah diberitahukan sebelumnya.

Larangan terhadap boikot memerlukan Larangan terhadap boikot memerlukan syarat subyektif yaitu untuk merugikan pihak syarat subyektif yaitu untuk merugikan pihak yang diboikot.yang diboikot.

Pemboikotan (Pasal 10)Pemboikotan (Pasal 10)

Boikot Ayat 1 Pasal 10 mensyaratkan perjanjian Boikot Ayat 1 Pasal 10 mensyaratkan perjanjian antara pelaku usaha yang bergerak dibidang antara pelaku usaha yang bergerak dibidang usahausaha

Akibat perjanjian tersebut dapat menghalangi Akibat perjanjian tersebut dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.

Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku usaha Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku usaha baru masuk ke pasar yang bersangkutan.baru masuk ke pasar yang bersangkutan.

Hal ini agak sulit dilakukan di dalam praktek oleh Hal ini agak sulit dilakukan di dalam praktek oleh para pelaku usaha secara horizontal, biasanya para pelaku usaha secara horizontal, biasanya yang dilakukan secara vertikal.yang dilakukan secara vertikal.


Pelaku Usaha A(Kegiatan Usahanya

Sama dengan B)

Pelaku Usaha B(Kegiatan Usahanya

Sama dengan A)

Pelaku Usaha CDiboikot Tidak bisa

Melakukan KegiatanUsaha yang sama Dengan A dan B


Boikot Ayat 2 Pasal 10 adalah perjanjian yang dilakukan Boikot Ayat 2 Pasal 10 adalah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menolak antara pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, akibatnya:akibatnya:

Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau lain; atau

Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan.setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

Jadi boikot dimaksudkan di dalam Ayat 2 tersebut adalah Jadi boikot dimaksudkan di dalam Ayat 2 tersebut adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa secara vertikal.penjualan atau pembelian barang atau jasa secara vertikal.


Pelaku usaha yang saling bersaing menolak Pelaku usaha yang saling bersaing menolak setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain untuk menghambat persaingan pada pasar yang untuk menghambat persaingan pada pasar yang bersangkutan, yang mengakibatkan pelaku usaha bersangkutan, yang mengakibatkan pelaku usaha lain tersebut mengalami kerugian.lain tersebut mengalami kerugian.

Pelaku usaha yang saling bersaing menghambat Pelaku usaha yang saling bersaing menghambat pelaku usaha lain untuk mendapatkan atau pelaku usaha lain untuk mendapatkan atau memasarkan barang atau jasa tertentu.memasarkan barang atau jasa tertentu.

Penetapan Jumlah Produksi (Pasal 11)Penetapan Jumlah Produksi (Pasal 11)

Ketentuan Pasal 11 melarang penetapan jumlah produksi Ketentuan Pasal 11 melarang penetapan jumlah produksi dan penetapan atau pemasaran suatu barang atau jasa dan penetapan atau pemasaran suatu barang atau jasa tertentu yang bermaksud untuk mempengaruhi harga yang tertentu yang bermaksud untuk mempengaruhi harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehatpersaingan usaha tidak sehat

Unsur-unsur ketentuan Pasal 11 adalah adanya perjanjian Unsur-unsur ketentuan Pasal 11 adalah adanya perjanjian diantara pelaku usaha yang saling bersaing, mengatur diantara pelaku usaha yang saling bersaing, mengatur jumlah produksi, mengatur pemasaran suatu barang atau jumlah produksi, mengatur pemasaran suatu barang atau jasa, bermaksud untuk mempengaruhi harga dan dapat jasa, bermaksud untuk mempengaruhi harga dan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan Pasal 11 tersebut bersifat rule of reason. Ketentuan Pasal 11 tersebut bersifat rule of reason.

Trust (Pasal 12)Trust (Pasal 12)

Ketentuan Pasal 12 melarang pelaku usaha yang satu Ketentuan Pasal 12 melarang pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain membuat perjanjian untuk dengan pelaku usaha yang lain membuat perjanjian untuk membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap mempertahankan kelangsungan lebih besar dengan tetap mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan untuk mengontrol hidup masing-masing perusahaan untuk mengontrol produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga dapat produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.usaha tidak sehat.

Gabungan perusahaan tersebut memproduksi barang atau Gabungan perusahaan tersebut memproduksi barang atau jasa yang sama dengan barang atau jasa yang diproduksi jasa yang sama dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh pendiri gabungan perusahaan tersebut.oleh pendiri gabungan perusahaan tersebut.

Ketentuan Pasal 12 bersifat rule of reason.Ketentuan Pasal 12 bersifat rule of reason.

Trust (Pasal 12)Trust (Pasal 12)

Pelaku Usaha A(Tetap Eksis)

Pelaku Usaha B(Tetap Eksis)

Usaha Patungan

Oligopsoni (Pasal 13)Oligopsoni (Pasal 13)

Ketentuan Pasal 13 mengdung prinsip yang sama Ketentuan Pasal 13 mengdung prinsip yang sama dengan ketentuan Pasal 4.dengan ketentuan Pasal 4.

Perbedaannya Pasal 4 mengatur monopoli penjual Perbedaannya Pasal 4 mengatur monopoli penjual dan Pasal 13 mengatur monopoli pembelian.dan Pasal 13 mengatur monopoli pembelian.

Dominasi (penguasaan) pangsa pasar yang diatur Dominasi (penguasaan) pangsa pasar yang diatur oleh Pasal 13 sama dengan yang diatur oleh oleh Pasal 13 sama dengan yang diatur oleh Pasal 4, yaitu sesuatu yang rebuttable. Pasal 4, yaitu sesuatu yang rebuttable.

Oleh karena itu, pendekatan rule of reason Oleh karena itu, pendekatan rule of reason berlaku juga terhadap ketentuan Pasal 13. berlaku juga terhadap ketentuan Pasal 13.

Integrasi Vertikal (Pasal 14)Integrasi Vertikal (Pasal 14)

Pasal 14 melarang pelaku usaha membuat perjanjian Pasal 14 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain tentang kegiatan proses dengan pelaku usaha lain tentang kegiatan proses produksi dari hulu sampai ke hilir yaitu kegiatan usaha produksi dari hulu sampai ke hilir yaitu kegiatan usaha yang terintegrasi mulai dari pengolahan bahan baku yang terintegrasi mulai dari pengolahan bahan baku sampai pada pengolahan produksi barang sampai barang sampai pada pengolahan produksi barang sampai barang tersebut sampai ditangan konsumen.tersebut sampai ditangan konsumen.

Integrasi vertikal dapat terjadi pada pengolahan bahan Integrasi vertikal dapat terjadi pada pengolahan bahan bakunya, atau dari pengolahan produk sampai produk bakunya, atau dari pengolahan produk sampai produk tersebut selesai diproduksi, dan sampai kepada tangan tersebut selesai diproduksi, dan sampai kepada tangan konsumen akhir.konsumen akhir.

Pada prinsipnya integrasi vertikal tidak dilarang.Pada prinsipnya integrasi vertikal tidak dilarang. Dilarang, jika mengakibatkan praktek monopoli dan/atau Dilarang, jika mengakibatkan praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.bersangkutan.

Variasi Integrasi Vertikal (Pasal 14)Variasi Integrasi Vertikal (Pasal 14)

P. Bahan Baku

Bahan Baku

Produsen

Produsen

Distributor

Agen

Distributor/Agen

Retailer

Konsumen Akhir

Perjanjian Tertutup (Pasal 15)Perjanjian Tertutup (Pasal 15)

Ayat 1 Pasal 15 melarang perjanjian eksklusif, Ayat 1 Pasal 15 melarang perjanjian eksklusif, yaitu pihak yang menerima barang dan atau jasa yaitu pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.tertentu atau pada tempat tertentu.

Ayat 2 Pasal 15 melarang pelaku usaha membuat Ayat 2 Pasal 15 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan, bahwa pihak yang menerima barang persyaratan, bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok.barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian Tertutup (Ayat 2 Pasal 15)Perjanjian Tertutup (Ayat 2 Pasal 15)

Pelaku usahaA

Pihak lain(Yang menerima

Barang)

Pelaku UsahaPemasok

Pihak yang menerima barang

Perjanjian di tingkat keduaPerjanjian di tingkat kedua

Ayat 3 Pasal 15 melarang pelaku usaha membuat Ayat 3 Pasal 15 melarang pelaku usaha membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa tertentu yang tertentu atas barang atau jasa tertentu yang memuat persyaratan, bahwa pelaku usaha yang memuat persyaratan, bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok:pemasok:

Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; ataudari pelaku usaha pemasok; atau

Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian di tingkat keduaPerjanjian di tingkat kedua

Ketentuan Pasal 15 ayat 3 mengatur suatu Ketentuan Pasal 15 ayat 3 mengatur suatu perjanjian mengenai persyaratan tertentu, yang perjanjian mengenai persyaratan tertentu, yang mengikat pembeli supaya dia dapat memasok mengikat pembeli supaya dia dapat memasok barang atau jasa dari produsen dengan barang atau jasa dari produsen dengan pemberian harga atau potongan harga, yaitu pemberian harga atau potongan harga, yaitu melalui suatu perjanjian eksklusif.melalui suatu perjanjian eksklusif.

Perjanjian penetapan harga ditingkat kedua?Perjanjian penetapan harga ditingkat kedua? Produsen melalui distributor/agen menetapkan Produsen melalui distributor/agen menetapkan

harga jual kepada konsumen akhir.harga jual kepada konsumen akhir.

Perjanjian dengan pihak luar negeriPerjanjian dengan pihak luar negeri

Pasal 16 melarang pelaku usaha membuat Pasal 16 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktek yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.sehat di Indonesia.

Perjanjian dilakukan antara pelaku usaha Perjanjian dilakukan antara pelaku usaha Indonesia dengan pihak asing di luar negeri. Indonesia dengan pihak asing di luar negeri.

PenutupPenutup

Perjanjian yang dilarang diatur di dalam Perjanjian yang dilarang diatur di dalam Pasal 4 – Pasal 16 yang memuat perjanjian Pasal 4 – Pasal 16 yang memuat perjanjian horizontal dan perjanjian vertikal.horizontal dan perjanjian vertikal.

Perjanjian yang dilarang secara horizontal Perjanjian yang dilarang secara horizontal adalah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 – adalah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 – Pasal 13 dan Pasal 16.Pasal 13 dan Pasal 16.

Perjanjian yang dilarang secara vertikal Perjanjian yang dilarang secara vertikal adalah Pasal 6, Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal adalah Pasal 6, Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 15.15.

Terima kasih atas perhatiannyaTerima kasih atas perhatiannya

(5)Perjanjian Yang Dilarang (22.05.2012)

Documents

Transcript of (5)Perjanjian Yang Dilarang (22.05.2012)