BAB I

6

BAB IIORGANISASI PROYEK

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelesaian suatu proyek sangat tergantung pada sistem perencanaan sampai pelaksanaannya. Kelancaran suatu pekerjaan didukung oleh adanya unsur-unsur organisasi proyek, di mana masing-masing unsur yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan hingga selesainya proyek. Hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya adalah saling berkaitan, sehingga diharapkan dapat saling berinteraksi dan saling menunjang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.2.1 Struktur Organisasi

Badan-badan hukum dan susunan organisasi pelaksanaan pekerjaan perlu dibentuk untuk menjamin pelaksanaan proyek agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selesai pada waktunya (Soeharto, 2001 : 57). Masing-masing unsur organisasi tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

Unsur-unsur organisasi yang terlibat langsung dalam Proyek Pembangunan Gedung adalah :

1. pemilik proyek (bouwheer/owner);2. konsultan perencana (consultant/designer);3. konsultan pengawas (direksi/supervisor); 4. konsultan manajemen konstruksi (construction management) ; dan5. pelaksana proyek (contractor).Setiap unsur yang terlibat harus dapat berinteraksi dengan baik dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing agar sasaran pelaksanaan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

2.1.1 Pemilik proyekPemilik proyek (bouwheer/owner) adalah pihak yang memiliki gagasan untuk membangun, baik secara perorangan (individu) atau badan hukum seperti wakil dari suatu perusahaan atau organisasi swasta maupun wakil suatu dinas. Tugas dan tanggung jawab pemilik proyek (Ervianto, 2003 : 38) adalah sebagai berikut:a. menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor);

b. meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa;

c. memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan;

d. menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan;

e. menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan;f. ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik;g. mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi); danh. menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.2.1.2 Konsultan perencana

Konsultan perencana (consultant/designer) adalah pihak perorangan atau badan hukum yang menerima tugas dari pemimpin proyek untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan memberikan saran-saran yang perlu dalam perencanaan/pelaksanaan proyek. Tugas dan tanggung jawab perencana (Ervianto, 2002 : 39) adalah sebagai berikut :

a. membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya;

b. memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan;

c. memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat;

d. membuat gambar revisi apabila terjadi perubahan perencanaan; dane. menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.2.1.3 Konsultan pengawasKonsultan pengawas (direksi/supervisor) adalah perorangan, beberapa orang, badan hukum atau instansi yang ditunjuk dan diberi kuasa penuh oleh pemilik proyek untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan agar tercapai hasil kerja sesuai dengan persyaratan yang ada atau berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam aanwijzing. Adanya pengawasan dari direksi diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai perencanaan yang diharapkan. Dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab (Ervianto, 2002 : 40) adalah sebagai berikut :a. mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan;

b. membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan;

c. melakukan perhitungan prestasi pekerjaan;

d. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;

e. menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya;

f. mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

g. menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor;

h. menghentikan sementara apabila terjadi penyimpangan dari peraturan ysng berlaku;

i. menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan); dan

j. menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan bertambah atau berkurangnya pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas bertanggung jawab kepada pemimpin proyek. Pengawas berhak memberikan saran dan petunjuk kepada pelaksana (pemborong/kontraktor) jika dirasakan perlu, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).2.1.4 Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)Konsultan Manajemen Konstruksi (construction management) adalah pihak yang Membantu pemilik sebagai penasehat dan dalam pengelolaan proyek, mulai tahap studi kelayakan, desain (design) hingga pelaksanaan konstruksi, pihak ini menyatukan perencanaan, desain, dan tahap konstruksi sebagai suatu pekerjaan yang terpadu.Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. bekerjasama dengan owner proyek dan perencana mulai dari tahap pra rencana hingga selesainya proyek, bertugas sebagai pimpinan tim. Pada tahap desain, MK membuat rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan disain, teknologi konstruksi yang diperlukan, penjadwalan dan bagaimana membuat konstruksi yang efisien dan etektif.2. mengajukan beberapa alternatif hasil disain dan rencana konstruksi termasuk analisa dampak-dampaknya terhadap biaya dan waktu, untuk dibicarakan bersama-sama didalam tim manajemen proyek.3. Setelah budget konstruksi, penjadwalan, dan spesifikasi pekerjaan sudah disepakati untuk dilaksanakan, MK mengawasi pelaksanaan dari keputusan yang telah disepakati bersama tersebut agar tidak melampaui budget atau melebihi waktu yang telah direncanakan. Apabila masalah-masalah tersebut tidak dapat dihindari, maka tugasnya memberitahu owner sehingga owner/pemilik dapat mengetahuinya sedini mungkin untuk dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil selanjutnya.

4. memberikan advis dan mengkoordinir kontraktor di lapangan dalam hal pengadaan material dan peralatan,.memperhatikan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan kontraktor agar tidak terlambat, memonitor kontraktor dalam hal pembayaran, pekerjaan tambah/kurang, meneliti hasillkualitas pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan spesifikasi yang diminta, melaporkan biaya yang telah dikeluarkan termasuk perencanaan biaya yang diperlukan kepada owner/pemilik, dan pekerjaan lain yang diperlukan oleh owner/pemilik.Oleh karena tugas-tugas MK adalah sebagai pemberi advis dan berkepentingan sebagai wakil pemilik dan perantara antara pemilik dengan desainer dan pelaksana.2.1.5 Pelaksana proyek

Pelaksana (contractor) adalah perorangan atau badan hukum yang dipercaya untuk melaksanakan pembangunan dan memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa kontruksi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta mempunyai tenaga ahli teknik dan sarana peralatan yang cukup. Pelaksana disebut juga sebagai rekanan yang bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai surat petunjuk dan surat perintah kerja dari pemimpin proyek setelah dinyatakan sebagai pemenang tender.

Penunjukan pelaksana proyek dilaksanakan melalui proses pelelangan, yang selanjutnya melaksanakan pembangunan proyek tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Adapun tugas dan tanggung jawab pelaksana (Ervianto, 2002 : 41) adalah sebagai berikut :a. mempersiapkan sarana penunjang untuk kelancaran kerja;

b. menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan bahan yang akan digunakan pada proyek sesuai dengan persyaratan bestek;

c. menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan;

d. melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan gambar bestek dan memenuhi peraturan yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);

e. menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak; f. mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam tanggung jawab pelaksana; dang. bertanggungjawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.2.2 Hubungan Kerja antara Unsur-unsur Organisasi ProyekDalam pelaksanaan sebuah proyek, hubungan kerja antara unsur-unsur organisasi yang terlibat dapat berupa hubungan kerja secara teknis dan hukum. Secara teknis, hubungan kerja ini merupakan hubungan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Hubungan ini dapat terlihat pada Gambar 2.1.

Dalam hal ini semua masalah teknis perencanaan diserahkan oleh pemimpin proyek kepada perencana. Berdasarkan penunjukan pengawas oleh pemimpin proyek, maka seluruh teknis pengawasan diserahkan kepada pengawas. Jika terdapat suatu masalah teknis yang perlu dibicarakan, pemilik proyek tidak dapat berhubungan langsung kepada pelaksana melainkan harus melalui pengawas. Dalam pelaksanaan di lapangan pengawas memiliki kuasa penuh untuk menegur pelaksana apabila pekerjaan yang dilaksanakannya menyimpang dari bestek. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh pelaksana, maka pengawas dapat menghentikan seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan, baik untuk sementara maupun seterusnya. Secara hukum masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang sama dan terikat dengan kontrak, sehingga masing-masing pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pelaksana dan pengawas proyek bertanggungjawab terhadap pemilik proyek. Keduanya saling keterkaitan satu sama lain, sehingga didapat hasil proyek sesuai dengan yang direncanakan. Sama halnya dengan pelaksana dan pengawas proyek, perencana juga bertanggungjawab terhadap pemilik proyek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2

Keterangan: Membayar jasa kepada konsultan perencana, pengawas, kontraktor

Memberi jasa kepada pemilik proyek (owner)

Kontrak

Mengawasi RKS

Realisasi RKS

2.3 Pelaksanaan Pelelangan Pelelangan menurut Ervianto (2002 : 43) adalah suatu sistem penawaran di mana setiap rekanan yang diundang diberi kesempatan untuk mengajukan besarnya anggaran biaya pelaksanaan untuk proyek yang ditawarkan. Melalui persaingan yang sehat di antara para kontraktor yang benar-benar mampu dan memenuhi syarat administratif, teknis dan keuangan (financial) untuk melaksanakan pembangunan suatu proyek.

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Penentuan pelaksanaan proyek dapat dilakukan dengan cara penyediaan jasa dan swakelola. Penyediaan jasa dapat dilakukan dengan cara:

a. pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;b. dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi;c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan secara terbuka melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak, sehingga siapapun dapat berkesempatan untuk ikut serta.d. pemilihan langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi, serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet; dane. dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Karena proyek pembagunan gedung merupakan milik pemerintah, maka untuk menetapkan pelaksana proyek diadakan pelelangan. Sistem pelelangan yang dilakukan adalah sistem pelelangan umum.2.4 Tenaga Kerja Tenaga kerja pada proyek ini merupakan gabungan antara tenaga kerja lokal yang berasal dari daerah Aceh dan tenaga kerja yang didatangkan dari Medan dan Jawa yang disediakan oleh kontraktor. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka diklasifikasikan menurut bidang keahlian masing-masing dan dikepalai oleh seorang kepala tukang. Untuk menjamin kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan, kontraktor juga menyediakan tempat pemondokan bagi pekerjanya yang berada dalam lokasi proyek. Waktu kerja ditentukan, yaitu :a. Pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB; danb. Sore mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Upah kerja yang dibayar kontraktor kepada kepala tukang adalah berdasarkan prestasi kerja, sedangkan kepala tukang membayar upah harian kepada pekerja yang masing-masing berbeda menurut keahlian, kemampuan dan kerja per harinya.2.5 Rencana Pelaksanaan PekerjaanPenjadwalan dilakukan dengan menyusun sebuah time schedule, yaitu waktu pelaksanaan penyelesaian proyek. Apabila jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh kontraktor dan tidak dapat mengemukakan alasan-alasan keterlambatan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pelaksanaan pekerjaan pekerjaan di lapangan harus sesuai dengan shop drawing yang telah direncanakan. Keterlambatan akibat pekerjaan yang tidak sesuai kualitas standar selama masa pelaksanaan merupakan tanggung jawab pelaksana dan tidak dapat meminta perpanjangan waktu dari jadwal kontrak,kecuali terjadi hal-hal yang memang perlu untuk menambah jangka waktu karena harus dilakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti perubahan shop drawing, kendala cuaca, dll.2.6 Kedudukan Penulis

Penulis dalam kegiatan ini melakukan kerja praktek selama dua bulan yang merupakan tugas lapangan dengan cara mengamati dan mengikuti proses atau serangkaian kegiatan pekerjaan konstruksi tiap tahapnya secara langsung di lokasi proyek, dengan di arahkan langsung oleh staf penawas lapangan/konsultan pengawas. Berdasarkan surat pengantar dari Ketua Jurusan `Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh No.266/KM11/1.3/1/DT/2012.PEMILIK PROYEK

PENGAWAS

PERENCANA

PELAKSANA

Keterangan :

Jalur Konsultasi

Garis perintah

Gambar 2.1 Struktur Hubungan Kerja Secara Teknis

Sumber : Ervianto (2002 : 41)

Perencana

(Consultant)

Pemilik Proyek

(Owner)

Pelaksana

(Contractor)

Pengawas

(Direksi)

Gambar 2.2Skema Hubungan Kerja Secara Hukum

Sumber : Ervianto (2002)

4